KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas
segala limpahan
rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan makalah
Konstitusi ini yang berjudul
“Weenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus !erselisihan "asil
!emilu#$ Makalah ini
dibuat untuk mengupas pemahaman-pemahaman yang berkaitan tentang
!erselisihan "asil
!emilu yang diuraikan dan disusun se%ara sistematis agar semua
orang dengan mudah dapat
memahaminya$
&ebelum kita melangkah lebih jauh, diperlukan suatu pemahaman
khusus mengenai hal-hal
mendasar yang ada pada konsitusi$ 'ntuk itu, penyusunan makalah
ini, diharapkan dapat
berman(aat bagi kita semua$
membantu mengenai Weenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus
!erselisihan "asil
!emilu dan saya berharap dengan makalah ini dapat membantu atau
menambah aasan
semua orang tentang "ukum Konstitusi$
&aya mohon maa( jika makalah ini banyak kekurangan maka dari
itu saya mengharapkan
agar para pemba%a makalah ini dapat memberikan saran serta
kritiknya untuk perbaikan yang
semestinya$
$ !EM/)")&)N
D$ Weenang MK Dalam Memutus &engketa !emilu 000000
$$$$$$$$$6
E$ !roses peradilan MK dlm Memutus &engketa !emilu 000$
$$$$$$$$$$$$$$$17
$ !rosedur !engajuan !erselisihan di MK
000000000$$$$$$$$$$$$$$$11
$ !EN'T'!
A. Latar Belakang Masalah
Dalam hidup bernegara,kita tidak dapat lepas dari sesuatu yang
disebut hukum$ Tidak ada
satupun negara tanpa hukum$ &e%ara etimologis antara kata
“konstitusi#, “konstitusional#,
dan “konstitusionalisme# inti maknanya sama,namun penggunaan atau
penerapannya
berbeda$ Konstitusi adalah segala ketetntuan dan aturan
mengenai ketatanegaraan 9'ndang-
'ndang Dasar, dan sebagainya:, atau 'ndang-'ndang Dasar suatu
negara$ Dengan kata lain
segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa
kebijakan yang tidak
didasarkan atau menyimpangi konstitusi,berarti tindakan9kebijakan:
tersebut adalah tidak
konstitusional$ /erbeda halnya dengan konstitusionalisme, yaitu
suatu paham mengenai
pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui
konstitusi$%atatn historis
timbulnya negara konstitusional, sebenarnya merupakan proses
sejarah yang panjang dan
selalu menarik untuk dikaji$ Konstitusi sebagai suatu kerangka
kehidupan politik telah
disusun melalui dan oleh hukum,yaitu sejak ;aman sejarah yunani,
dimana mereka telah
mengenal beberapa kumpulan hukum 9sema%am kitab hukum:$ !ada masa
kejayaannya
9antara tahun <25-575 &M: )nthena pernah mempunyai tidak
kurang dari 11 konstitusi$
Koleksi )ristoteles sendiri berhasil terkumpul sebanyak 16= buah
konstitusi dari berbagai
negara$
!emahaman aal tentang “konstitusi# pada masa itu, hanyalah
merupakan suatu
kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata$ Kemudian
pada masa Kekaisaran
+oma, pengertian %onstitutionnes memperoleh tambahan arti sebagai
suatu kumpulan
ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar atau para
preator$ Termasuk di
dalamnya pernyataan-pernyataan pendapat dari para ahli
hukum>negaraan, serta adat
kebiasaan setempat, di samping undang-undang$ Konstitusi +oma
mempunyai pengaruh
%ukup besar sampai abad pertengahan$ Di mana konsep tentang
kekuasaan tertinggi 9ultimate
poer: dari para kaisar +oma, telah menjelma dalam
bentuk L’Etat General di !eran%is,
bahkan kegandrungan orang +omai akan ordo et unitas telah
memberikan inspirasi bagi
tumbuhnya paham? “Demokrasi !erakilan# dan “Nasiomalisme#$ Dua
paham ini merupakan
%ika bakal mun%ulnya paham konstitusionalisme modern$ Konstitusi
modern diharapkan bisa
merupakan jaminan bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia serta
paham welfare state,
sekaligus memberikan perlindungan se%ara yuridis
konstiusional$sebagaimana disinyalir oleh
&trong baha tujuan pkok dari konstitusi modern adalah? to
secure social peace and
progress, safeguard individua rights and promate national
well-being.1
1 Dahlan Thalib,2013, Teori dan Hukum Konstitusi, PT RajaGrafndo
Persada,
Jakarta, hal 13!
stilah konstitusi berasal dari bahasa !eran%is
9constituer) yang berarti membentuk$
!emakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan
suatu negara atau
menyusun dan menyatakan suatu negara$2
&edangkan istilah 'ndang-'ndang Dasar merupakan terjemahan
istilah yang dalam bahasa
/elandanya Gonwet. !erkataan wet diterjemahkan ke
dalam bahasa ndonesia undang-
undang, dan grond berarti tanah>dasar$ Di
negara-negara yang menggunakan bahasa nggris
sebagai bahasa nasional, dipakai istilah Constitution yang dalam
bahasa ndonesia disebut
konstitusi$ !engertian konstitusi, dalam praktik dapat berarti
lebih luas daripada pengertian
'ndang-'ndang Dasar$ /agi para sarjana ilmu politik istilah
Constitution merupakan sesuatu
yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik
yang tertulis maupun tidak
tertulis yang mengatur se%ara mengikat %ara-%ara bagaimana sesuatu
pemerintahan
diselenggarakan dalam suatu masyarakat$ Dalam bahasa latin, kata
konstitusi merupaan
gabungan dari dua kata, yaitu cume dan statuere$
Cume adalah sebuah preposisi yang berarti
“bersama dengan$$$#, sedangkan statuere berasal dari
kata sta yang membentuk kata kerja
pokok stare yang berarti berdiri$ )tas dasar itu,
kata statuere yang mempunyai arti “membuat
sesuatu agar berdiri atau mendirikan>menetapkan$# Dengan
demikian, bentuk tunggal
9constitutio) berarti menetapkan sesuatu se%ara bersama-sama
dan bentuk jamak
9constitusiones: berarti segala sesuatu yang telah
ditetapkan$4 &ejak adanya pengalihan
keenangan memutus perselisihan hasil !emilu dari Mahkamah )gung
9M): pada 277=
silam atau dalam kurun aktu lima tahun, Mahkamah Konstitusi9MK:
sudah menerima
sekitar 65@ gugatan sengketa !erselisihan "asil !emilu 9!"!':
!emilu Kada$ )rtinya,
hampir semua pelaksanaan !emilu Kada di ndonesia berujung gugatan
di MK$!eran
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai keajiban
menjaga
tegaknya konstitusi dan demokrasi semakin penting$ /erdasarkan
ketentuan !asal 253 ayat
91: ''D 1@56 dan !asal 17 ayat 91: huru( d 'ndang-'ndang Nomor 25
Tahun2774 tentang
Mahkamah Konstitusi jis 'ndang-'ndang Nomor 12 Tahun 277=
tentang!erubahan Kedua
)tas 'ndang-'ndang Nomor 42 Tahun 2775 tentang !emerintahan Daerah,
salah satu
keenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi 9MK: adalah memutus
perselisihan tentang
hasil pemilihan umum dan pemilukada$ !asal 24<3 'ndang-'ndang
Nomor 12 Tahun 277=
menetapkan baha penanganan sengketa hasil penghitungan
suarapemilihan kepala daerah
2 Ibid., hlm!"!
3 Ibid., hlm!#!
oleh Mahkamah )gung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusipaling lama
1= 9delapan
belas: bulan sejak undang-undang ini diundangkan$ Kemudian
pada2@ Aktober 277=, Ketua
Mahkamah )gung dan Ketua Mahkamah Konstitusimenandatangani /erita
)%ara !engalihan
Weenang Mengadili, sebagai pelaksanaan !asal24<3 undang-undang
tersebut$ Dengan
demikian, se%ara (ormil keenangan MahkamahKonstitusi bertambah, di
samping
menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu,Mahkamah Konstitusi
juga memiliki
keenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasilpemilukada di
ndonesia$&elanjutnya,
dalam rangka melengkapi pengaturan tentang mekanisme persidangan
dalampenyelesaian
sengketa>perselisihan !emilukada itu, Mahkamah Konstitusi
kemudianmembentuk !eraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 277= tentang !edoman/era%ara
Dalam !erselisihan
"asil !emilihan 'mum Kepala Daerah$ Dengan demikian, disamping
terdapat "ukum )%ara
Mahkamah Konstitusi 9sebagaimana diatur dalam 'ndang-'ndang Nomor
25 Tahun 2774
tentang Mahkamah Konstitusi: yang menjadi landasan$
B. Rumusan Masalah
berikut ?
4$ )pa yang dimaksud dengan &engketa "asil !emilu B
5$ /agaimana !roses !eradilan Mahkamah Konstitusi dalam
Menyelesaikan
&engketa !emilu B
Konstitusi B
. Tu!uan Masalah
/erdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan rumusan
masalah, maka tujuan
dibuat makalah ini adalah ?
$. 'ntuk mengetahui arti dari &engketa "asil !emilu$
%. 'ntuk mengetahui !roses !eradilan Mahkamah Konstitusi dalam
Menyelesaikan
&engketa !emilu$
Mahkamah Konstitusi$
!emilu yang dapat diklasi(ikasikan menjadi 2 9dua: pelanggaran
yakni pelanggaran
pidana dan pelanggaran administrasi$ !elanggaran pidana
adalah tindakan-tindakan
yang menurut 'ndang-'ndang !emilu ditetapkan sebagai tindakan
kriminal dan
berakibat pada hukuman penjara dan>atau denda, sedangkan
pelanggaran )dministrari(
adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap ketetntuan dan persyaratan
yang ditetapkan
dalam 'ndang-'ndang !emilu dan tidak dide(inisikan sebagai tindakan
kriminal dan
tidak berkaitan dengan hukuman dan>atau denda$ Konsekensi dari
pelanggaran
)dmnistrati( adalah tidak diikutsertakannya D!+,D!D,D!+D !roCinsi
dan D!+D
Kab>Kota sebagai pesreta pemilu$ !elanggaran pemilu diselesaikan
oleh !anaslu atau
K!' sebagai penyelenggara pemilu$ !elanggaran pemilu adalah semua
tindakan yang
menurut 'ndang-'ndang pemilu telah keluar dari apa yang telah
digariskan oleh
'ndang-'ndang tersebut$ 3ontoh masalah pelanggaran pemilu
Terjadinya pelanggaran
dalam pelaksanaan pemilu 277@ sudah tidak terhindarkan$ !elanggaran
dapat terjadi
karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian$
!elanggaran pemilu dapat
dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang
memiliki potensi
untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu$ &ebagai upaya
antisipasi, '' 17 Tahun
277= tentang !emiliham 'mum )nggota D!+, D!D, dan D!+D 9''
!emilu:
mengaturnya pada setiap tahapan dalam bentuk keajiban, dan larangan
dengan
tambahan an%aman atau sanksi$ !otensi pelaku pelanggaran pemilu
dalam '' pemilu
antara lain?
1$ !enyelenggara !emilu yang meliputi anggota K!', K!' !ropinsi,
K!'
Kabupaten>Kota, anggota /aaslu, !anaslu !ropinsi, !anaslu
Kabupaten
Kota, !anas Ke%amatan, jajaran sekretariat dan petugas pelaksana
lapangan
lainnya
2$ !eserta pemilu yaitu pengurus partai politik, %alon anggota D!+,
D!D, D!+D,
tim kampanye
4$ !ejabat tertentu seperti !N&, anggota TN, anggota !olri,
pengurus
/'MN>/'MD, *ubernur>pimpinan /ank ndonesia, !erangkat Desa,
dan badan
lain lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
5$ !ro(esi Media %etak>elektronik, pelaksana pengadaan barang,
distributor
6$ !emantau dalam negeri maupun asing
<$ Masyarakat !emilih, pelaksana surCey>hitungan %epat, dan
umum yang disebut
sebagai “setiap orang#$
Meski banyak sekali bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam
pemilu, tetapi se%ara garis
besar '' !emilu membaginya berdasarkan kategori jenis
pelanggaran pemilu menjadi?
91: pelanggaran administrasi pemilu
• 3ontoh Kasus yang telah nyata ada adalah ?
1: sengketa antara %alon peserta pemilu dengan K!' menyangkut
Keputusan K!' tentang
!enetapan !artai !olitik !eserta !emilu$ Keputusan K!' tersebut
dianggap merugikan salah
satu atau beberapa %alon peserta pemilu$
2: sengketa antara partai politik peserta pemilu dengan anggota
atau orang lain mengenai
penda(taran %alon legislati($ !en%alonan oleh partai politik
tertentu dianggap tidak sesuai
dengan atau tanpa seijin yang bersangkutan$
$kil %o&htar Disua' untuk Kasus (en)keta Pilkada Gunun)
%as
Thursda*, 03 +&tober 2013, 00-" ./
Ketua %ahkamah Konstitusi $kil %o&htar
+E!'/.K)$3A$D, )K)+T) -- K!K menyita uang dalam belum dolar
&ingapura senilai
+p 2-4 miliar dalam penangkapan lima orang dalam operasi tangkap
tangan 9ATT: +abu
92>17: malam$ &atu di antara lima orang yang ditangkap K!K
itu adalah Ketua Mahkamah
Konstitusi, )kil Mo%htar$
uru /i%ara K!K, ohan /udi membenarkan selain )kil satu orang yang
ditangkap adalah
penyelenggara negara$ FYa benar )M dari petinggi MK,F kata
juru bi%ara K!K, ohan /udi
&! dalam jumpa pers di *edung K!K, akarta, Kamis 94>17: dini
hari$
pertama dilakukan di rumah kediaman Ketua MK, )kil Mo%htar,
di Kompleks Widya
3handra, akarta &elatan$ !enangkapan langsung tiga orang yaitu
)kil, anggota D!+ dari
raksi *olkra, 3hairunnisa 93"N: dan seorang pengusaha berinial
3N$
&edangkan di lokasi kedua, penangkapan dilakukan di "otel +ed
Top, akarta !usat terhadap
dua orang yaitu /upati *unung Mas petahana, "ambit /intih 9"/: dan
Dhani 9Dhani: yang
diduga baahan "ambit di !emkab *unung Mas, Kalimantan Tengah$
F!emberian ini 3"N dan 3N ini diduga memberikan kepada )M$
&etelah proses serah
terima, baru ditindak K!K$ !emberian diduga terkait sengketa
pilkada di Kabupaten *unung
Mas, Kalteng,F tegas ohan$
&ebelumnya K!K kembali melakukan operasi tangkap tangan 9ATT:
lima pelaku dugaan
suap, +abu 92>17: malam$ !elaku ditangkap di kaasan perumahan
dinas menteri, di alan
Widya 3handra, akarta &elatan$
Dugaan ini menyusul datangnya lima mobil penyidik K!K yang
menggelandang sekitar lima
orang pada pukul 21$67 W/$ /eberapa tim penyidik datang dengan
mobil berlainan$ &alah
satu mobil adalah )Can;a silCer / 1=11 '' yang terlihat membaa
seorang pria yang
mengenakan kemeja berarna putih dan ka%a mata$ Diduga kuat pria itu
adalah Ketua
Mahkamah Konstitusi, )kil Mo%htar$ &atu lainnya diketahui
anggota D!+ dari raksi *olkar
berinisial 3N$
B. Sengketa Pem'lu adalah perselisihan antara dua pihak atau
lebih karena adanya
perbedaan pena(siran antar pihak )dalah perselisihan antara
dua pihak atau lebih
karena adanya perbedaan pena(siran antar pihak atau suatu
ketidaksepakatan tertentu
yang berhubungan dengan (akta kegiatan atau peristia hukum atau
kebijakan, dimana
suatu pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapat
penolakan, pengakuan
yang berbeda, penghindaran dari pihak yang lain, yang terjadi dalam
penyelenggaraan
!emilu$
• )da beberapa pihak yang ikut terlibat dalam sangketa !emilu,
yaitu
diantaranya adalah?
a$ !enyelenggara !emilu$
b$ !artai politik peserta !emilu, yaitu Dean !impinan Tingkat
Nasional,
Dean !impinan Tingkat !ropinsi, Dean !impinan Tingkat
Kab>Kota,
dst$
d$ )nggota dan>atau pengurus partai politik peserta
!emilu$
e$ Warga Negara yang memiliki hak pilih$
($ !emantau !emilu$
• !roses penyelesaian sengketa pemilu di !anitia !engaas !emilu
adalah sebagai
berikut?
a$ !enetapan berkas laporan sebagai sengketa !emilu oleh !anitia
!engaas
!enerima .aporan$
b$ !enyerahan berkas laporan sengketa pemilu oleh !engaas
!emilu penerima
laporan kepada !engaas !emilu yang berenang$
%$ !engkajian dan pemeriksaan berkas laporan tentang sengketa
pemilu oleh
!engaas !emilu yang berenang$
d$ !emanggilan pihak-pihak yang bersengketa oleh !engaas !emilu
yang
berenang$
• )pabila pertemuan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyaarah
dan mu(akat
ter%apai, maka dituangkan dalam /erita )%ara !enyelesaian
&engketa !emilu &e%ara
Musyaarah dan Mu(akat$
a$ )pabila tidak ter%apai musyaarah dan mu(akat, maka !engaas
!emilu yang
berenang menaarkan alternati( penyelesaian kepada phak-pihak
yang bersengketa,
dan apabila disetujui, maka dituangkan dalam /erita )%ara
!enyelesaian &engketa
!emilu Melalui )lternati( !enyelesaian !engaas !emilu$
b$ )pabila taaran alternati( penyelesaian tidak diterima oleh
salah satu atau kedua
belah pihak yang bersengketa, maka !engaas !emilu memberikan
putusan (inal dan
mengikat, yang dituangkan dalam /erita )%ara !enyelesaian
&engketa !emilu
Melalui !utusan !engaas !emilu$
• &uatu sengketa pemilu yang ditangani oleh pengaas pemilu
telah selesai, apabila?
a$ Di%apainya Musyaarah dan Mu(akat sebagaimana dimaksud dalam
butir 6
9sebagaimana penjelasannya diatas: yang ditandai dengan dibuatnya
/erita )%ara
!enyelesaian &engketa !emilu se%ara Masyaarah dan
Mu(akat$
b$ Diterimanya )lternati( !enyelesaian dari !engaas !emilu
oleh pihak-pihak yang
bersengketa sebagaimana dimaksud dalam butir < yang
ditandai dengan /erita )%ara
!enyelesaian &engketa !emilu melalui )lternati( penyelesaian
!engaas !emilu$
%$ Diberikannya !utusan !engaas !emilu sebagaimana dimaksud dalam
angka G yang
ditandai dengan /erita )%ara !enyelesaian &engketa !emilu
melalui !utusan
!engaas !emilu$
• )dapun tenggang aktu yang !enyelesaian &engketa !emilu di
!anaslu ini adalah
sebagai berikut?
a$ !roses sebagaimana disebutkan pada angka 2 diselesaikan paling
lama 4 9tiga:
hari setelah laporan diterima$
b$ !roses sebagaimana disebutkan pada angka 2 diselesaikan
paling lama 4 9tiga:
hari setelah angka 1 dilakukan 9untuk daerah yang sulit sekali
dijangkau paling
lama G 9tujuh: hari setelah angka 1 9satu: dilakukan:$
%$ !roses sebagaimana disebutkan pada angka 4 diselesaikan paling
lama 4 9tiga:
hari setelah angka 2 dilakukan$
d$ !roses sebagaimana yang disebutkan pada angka 5 diselesaikan
paling lama 4
9tiga: hari setelah angka 4 dilakukan 9untuk daerah yang sulit
sekali dijangkau
paling lama G 9tujuh: hari setelah angka 4 9tiga:
dilakukan:$
e$ !ertemuan sebagaimana yang dimaksud pada angka 6 dilaksanakan
paling lama 4
9tiga: hari setelah angka 5 diselesaikan 9untuk daerah yang sulit
sekali dijangkau
($ !roses sebagaimana disebutkan pada angka 6, <, dan G
diselesaikan paling lama
15 9empat belas: hari setelah angka 6 dilakukan$
• !ermohonan sengketa penyelesaian sengketa pemilu gugur,
apabila?
a$ !ermohonan gugur bila pemohon atau kuasanya tidak datang dan
hadir dalam
pertemuan pertama setelah 4 9tiga: kali dipanggil se%ara
patut oleh !engaas
!emilu yang berenang dalam /erita “/erita )%ara *ugurnya
&engketa#$
b$ !ermohonan penyelesaian sengketa pemilu dapat di%abut
kembali setelah
pertemuan pertama, yang dituangkan dalam “/erita )%ara
!en%abutan
!ermohonan !enyelesaian &engketa !emilu#$
%$ !ermohonan yang gugur dapat diajukan kembali paling lama G
9tujuh: hari setelah
terjadinya sengketa$
melakukan 17 9sepuluh: kali !emilihan 'mum 91@56-2717:, dimana
pemilihan umum
itu merupakan salah bentuk dari pesta demokrasi$ Dalam aktu yang
relati( %ukup
panjang tersebut, segala bentuk ke%urangan dan>atau
manipulasi yang berujung pada
sengketa !emilu, yang merupakan persoalan yang %ukup mendasar dan
menjadi
perhatian serius kita semua, mengingat asas !emilu yang
.angsung, 'mum, /ebas dan
+ahasia 9.'/E+: serta ujur dan )dil 9'+D.: selalu saja di%iderai
dengan
tindakan-tindakan %urang oleh !artai !olitik tertentu yang
menimbulkan pelanggaran
atau sengketa dalam menjalankan !emilu tersebut$
&engketa hasil pemilu adalah merupakan sengketa antar lembaga
Negara yang
berkaitan dengan hasil !emilu, dimana terjadinya salah
pena(siran atau manipulasi
pada hasil pemilu$
!enyelesaian tentang perkara sengketa hasil pemilu merupakan salah
satu eenang
Mahkamah Konstitusi$ Dimana eenang itu telah diatur dalam
'ndang-'ndang
Dasar 1@56$
D. (e)enang Mahkamah K*nst'tus' Dalam Men+elesa'kan Sengketa
Pem'lu
de pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu
perkembangan
pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang mun%ul pada abad
ke-27$ Ditinjau
dari aspek aktu, negara kita ter%atat sebagai negara ke-G= yang
membentuk MK
sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang
membentuk
lembaga ini$ !asal 253 'ndang-'ndang Dasar Negara Tahun 1@56 H4I
menetapkan
baha Mahkamah Konstitusi 93onstitutional 3ourt: merupakan
salah satu lembaga
negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga
negara lainnya,
seperti Majelis !ermusyaaratan +akyat 9M!+:, Dean !erakilan +akyat
9D!+:,
Dean !erakilan Daerah 9D!D:, !residen, Mahkamah )gung 9M):, dan
yang
terakhir terbentuk yaitu Komisi Yudisial 9KY: $ Mahkamah Konstitusi
9MK:
merupakan salah satu lembaga yudikati( selain Mahkamah )gung yang
melaksanakan
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna
menegakkan hukum dan keadilan$ !embentukan Mahkamah Konstitusi
dimaksudkan
agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang
terkait erat dengan
penyelenggaraan Negara dan kehidupan politik$ Dengan demikian
kon(lik yang terkait
tanpa pola penyelesaian yang baku, transparan, dan akuntabel,
melainkan dikelola
se%ara objekti( dan rasional sehingga sengketa hukum yang
diselesaikan se%ara
hukum pula$ Aleh karena itu Mahkamah Konstitusi sering disebut
sebagai .embaga
Negara !engaal Konstitusi atau The *uardian and The
nterpreter o( The
3onstitution$
• !asal 253 ayat 91: dan 92: 'ndang-'ndang Dasar Negara +epublik
ndonesia Tahun
1@56 menggariskan eenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai
berikut?
a$ Mahkamah Konstitusi berenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir
yang putusannya bersi(at (inal untuk menguji undang-undang terhadap
'ndang-
'ndang Dasar, memutus sengketa keenangan lembaga Negara yang
keenangannya diberikan oleh 'ndang-'ndang Dasar, memutus
pembubaran
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilu$
b$ Mahkamah Konstitusi ajib memberi putusan atas pendapat
Dean !erakilan
+akyat mengenai dugaan pelanggaran !residen dan>atau Wakil
!residen menurut
'ndang-'ndang Dasar$
• &e%ara khusus, eenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur
lagi dalam !asal 17
'ndang-'ndang No$ 25 Tahun 2774 tentang Mahkamah Konstitusi dengan
merin%i
sebagai berikut?
ndonesia tahun 1@56
b$ Memutus sengketa keenangan lembaga negara yang
keenangannya diberikan
oleh 'ndang-'ndang Dasar Negara republik ndonesia tahun 1@56
%$ Memutus pembubaran partai politik dan
d$ Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
e$ Mahkamah Konstitusi ajib memberi putusan atas pendapat D!+
baha
!residen dan>atau Wakil !residen diduga telah melakukan
pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan ter%ela, dan>atau Wakil !residen
sebagaimana dimaksud
dalam 'ndang-'ndang Dasar Negara +epublik ndonesia tahun
1@56$
Dalam beberapa eenang tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi
memberikan
putusan setelah melakukan pengujian atas gugatan dan juga
perkara yang masuk
dalam buku registrasi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi
akan
mengeluarkan putusan selambat-lambatnya tiga hari setelah perkara
tersebut
masuk dalam buku registrasi Mahkamah Konstitusi$
Keajiban dari Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas
pendapat
D!+ baha !residen dan>atau Wakil !residen diduga telah
melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara,
korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan ter%ela yang dilakukan
oleh !residen
dan>atau Wakil !residen sebagaimana yang dimaksud dalam
'ndang-'ndang
Dasar Negara +epublik ndonesia tahun 1@56
E. Pr*ses Pera,'lan Mahkamah K*nst'tus' ,alam Men+elesa'kan
Sengketa Pem'lu
!ada !asal 253 ayat 9<: 'ndang-'ndang Dasar 9''D: 1@56
memerintahkan
penyusunan dengan segera 'ndang-undang organik tentang
Mahkamah Konstitusi
Konstitusi dan Ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi$
Menurut ketentuan !asal 25 3 ayat 9<: 'ndang-'ndang Dasar 9''D:
1@56 yang
selengkapnya menyatakan, sebagai berikut?
“!engangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum a%ara serta
ketentuan
lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan
'ndang-undang#$
!ara pihak yang dapat berperkara atau legal standing untuk dapat
mengajukan
permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, yang berada
dalam keenangan
Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan !asal
G5 ayat 91:
'' No$ 25 tahun 2774 sebagaimana yang dijabarkan dalam !asal 4
!eraturan
Mahkamah Konstitusi No$ 75>!MK>2775, ditentukan sebagai
berikut?
“!emohon adalah? 9i: !erorangan arga Negara ndonesia %alon anggota
Dean
!erakilan Daerah 9D!D: !eserta !emilihan 'mum, 9ii: !asangan %alon
!residen dan
Wakil !residen !eserta !emilihan 'mum !residen dan Wakil !residen,
9iii: !artai
!olitik pserta !emilihan 'mum#, &edangkan selain dari 4 9tiga:
pihak diatas, maka
tidak memiliki legal standing dan tentunya tidak berhak untuk
mengajukan
permohonan sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah
Konstitusi, akan tetapi
tidak semua sengketa yang berkaitan dengan pemilihan umum berada
dalam
keenangan Mahkamah Konstitusi$ Karena bisa jadi sengketa !emilu
tersebut masuk
dalam keenangan panitia pengaas !emilu$ !ermohonan sengketa pemilu
yang
dapat diajukan kehadapan Mahkamah Konsitusi, adalah hanya dapat
diajukan
penetapan hasil pemilihan umum yang ditetapkan se%ara
nasional oleh Komisi
!emilihan 'mum, yang dapat mempengaruhi 9i: Terpilihnya %alon
anggota Dean
!erakilan Daerah 9D!D:, 9ii: !enentuan pasangan %alon !residen dan
Wakil
!residen yang masuk pada putaran kedua pemilihan !residen dan Wakil
!residen serta
terpilihnya pasangan %alon !residen dan Wakil !residen untuk
menjadi !residen dan
Wakil !residen, 9iii: !erolehan kursi yang dimenangkan oleh partai
politik peserta
pemilihan umum disuatu Daerah !emilihan$ Tiga poin yang dapat
mempengaruhi
penetapan hasil pemilihan umum se%ara nasional diatas,
merupakan materi
permohonan dan tentunya harus dipenuhi oleh setiap pemohon,
sehingga sengketa
hasil pemilihan umum tersebut dapat dibaa kedepan persidangan
Mahkamah
Konstitusi, dan apabila ke- 4 9tiga: poin tersebut tidak terpenuhi,
maka permohonan
tersebut akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi$ )dapun posisi
Komisi !emilihan
'mum dalam hal ini, adalah menjadi pihak termohon$
F. Pr*se,ur Penga!uan Persel's'han ,' Mahkamah K*nst'tus'
!ara pihak atau yang disebut sebagai pemohon yang memenuhi
ketentuan-ketentuan
sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat mengajukan
permohonan
tersebut yang se%ara administrasi ditujukan kepada bagian
kepeniteraan Mahkamah
Konstitusi, yang memeriksa kelengkapan administrasi, misalnya
keterangan lengkap
dari pemohon, yang ditulis dalam bahasa ndonesia, ditandatangani
oleh pemohon
atau kuasanya dalam 12 9dua belas: rangkap, menguraikan se%ara
jelas perihal yang
menjadi dasar permohonannya dan hal-hal lain yang diminta untuk
diputuskan$
'ntuk kepentingan itu, sebagaimana dijelaskan lebih rin%i oleh
pasal 6 ayat 95:
!eraturan Mahkamah Konstitusi No$75>!MK>2775$ tentang !edoman
/era%ara dalam
!erselisihan "asil !emilihan 'mum yang menyatakan baha?
!ermohonan diajukan se%ara tertulis dalam bahasa ndonesia oleh
pemohon atau
kuasanya dalam 12 9dua belas: rangkap setelah ditandatangani oleh?
9i: %alon anggota
Dean !erakilan Daerah peserta pemilihan umum atau kuasanya, 9ii:
pasangan
%alon !residen dan Wakil !residen peserta pemilihan umum dan
kuasanya, 9iii: Ketua
umum dan &ekretaris enderal atau sebutan sejenisnya dari
pengurus pusat partai
politik atau kuasanya$
• !ermohonan diatas harus memuat antaranya?
a$ dentitas pemohon, yang meliputi? nama, tempat tanggal
lahir>umur, agama,
pekerjaan, kearganegaraan, alamat lengkap, nomor
telepon>(aksimili>telepon
seluler>email$ Yang dihampiri dengan alat-alat bukti yang sah,
antara lain meliputi
(oto %opy KT!, terda(tar sebagai pemilih yang dibuktikan dengan
kartu pemilih,
terda(tar sebagai peserta !emilihan 'mum 9bagi partai politik dan
perseorangan
%alon anggota D!D:$
b$ !ermohonan yang diajukan %alon anggota Dean !erakilan
Daerah dapat
dilakukan melalui (aksimili atau e-mail dengan ketentuan permohonan
asli
sebagaimana dimaksud diatas sudah harus diterima oleh Mahkamah
Konstitusi
dalam jangka aktuu 4 9tiga: hari terhitung sejak habisnya
tenggat$
%$ $ 'raian yang jelas tentang 9i: Kesalahan hasil penghitungan
suara yang
diumumkan oleh Komisi !emilihan 'mum dan hasil penghitungan yang
benar
menurut pemohon, 9ii: !ermintaan untuk membatalkan hasil
penghitungan suara
yang diumumkan oleh Komisi !emilihan 'mum dan menetapkan
hasil
penghitungan suara yang benar menurut pemohon$
d$ !engajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang
mendukung
permohonan tersebut, antara lain alat bukti surat, misalnya
(oto %opy serti(ikat
hasil penghitungan suara, (oto %opy serti(ikat rekapitulasi hasil
penghitungan
suara dalam setiap jenjang penghitungan, atau (oto %opy
dokumen-dokumen
tertulis lainnya dalam rangkap 12 9dua belas: setelah 1 9satu:
rangkap dibubuhi
materai %ukup dilegalisasi$ )pabila pemohon berkehendak mengajukan
saksi
dan>atau ahli, da(tar dan %urri%ulum Citae saksi dan>atau
ahli dilampirkan
bersama-sama permohonannya$
!ermohonan ini dapat dilakukan dalam jangka aktu paling lambat 4J25
jam 9tiga kali dua
puluh empat: sejak Komisi !emilihan 'mum mengumumkan
penetapan hasil pemilihan
umum se%ara nasional$ !asal G5 ayat 94: '' No$ 25 Tahun 2774 jo
!asal 6 ayat 91: !eraturan
Mahkamah Konstitusi No$ 75>!MK>2775$ Namun, karena jangka
aktu pengajuan
permohonan yang sangat singkat itu, maka %ara pengajuannya
juga dimudahkan yaitu dapat
melalui (aksimili atau e-mail, dengan ketentuan baha permohonan
aslinya sudah harus
diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka aktu 4 9tiga: hari
terhitung sejak
habisnya tenggat aktu$ !ermohonan yang masuk diperiksa persyaratan
dan kelengkapannya
oleh !anitera Mahkamah Konstitusi$
Keenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam !asal 17 '' tahun
2774, dimana
dalam pasal tersebut, diatur bagaimana tata tertib bera%ara di
Mahkamah Konstitusi dan
bagaimana mengajukan perkara oleh para pemohon yang ingin
mengajukan permohonan,
baik dalam kasus yang bersi(at konstitusional maupun kasus
sengketa keenangan antar
lembaga Negara yang diatur dalam ''D 1@56$ Dalam pelaksanaan
eenangnya sebagai
lembaga Negara yang memutuskan perkara ditingkat aal dan pada
tingkat akhir yang
putusannya bersi(at (inal dan mengikat, Mahkamah
Konstitusi$
!emilu yang dapat diklasi(ikasikan menjadi 2 9dua: pelanggaran
yakni pelanggaran
pidana dan pelanggaran administrasi$ &engketa !emilu
)dalah perselisihan antara dua
pihak atau lebih karena adanya perbedaan pena(siran antar
pihak atau suatu
ketidaksepakatan tertentu yang berhubungan dengan (akta kegiatan
atau peristia
hukum atau kebijakan, dimana suatu pengakuan atau pendapat dari
salah satu pihak
mendapat penolakan, pengakuan yang berbeda, penghindaran dari pihak
yang lain,
yang terjadi dalam penyelenggaraan !emilu$ Weenang Mahkamah
Konstitusi Dalam
Menyelesaikan &engketa !emilu !embentukan Mahkamah Konstitusi
dimaksudkan
agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang
terkait erat dengan
penyelenggaraan Negara dan kehidupan politik$ !roses
!eradilan Mahkamah
Konstitusi dalam Menyelesaikan &engketa !emilu !ara pihak yang
dapat berperkara
atau legal standing untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan
hasil pemilihan
umum, yang berada dalam keenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana
yang
diatur dalam ketentuan !asal G5 ayat 91: '' No$ 25 tahun 2774
sebagaimana yang
dijabarkan dalam !asal 4 !eraturan Mahkamah Konstitusi No$
75>!MK>2775,
ditentukan sebagai berikut?
“!emohon adalah? 9i: !erorangan arga Negara ndonesia %alon anggota
Dean
!erakilan Daerah 9D!D: !eserta !emilihan 'mum, 9ii: !asangan %alon
!residen dan
Wakil !residen !eserta !emilihan 'mum !residen dan Wakil !residen,
9iii: !artai
!olitik pserta !emilihan 'mum#,
!ermohonan diatas harus memuat antaranya?
a$ dentitas pemohon, yang meliputi? nama, tempat tanggal
lahir>umur, agama,
pekerjaan, kearganegaraan, alamat lengkap, nomor
telepon>(aksimili>telepon
seluler>email$
b$ !ermohonan yang diajukan %alon anggota Dean !erakilan
Daerah dapat
dilakukan melalui (aksimili atau e-mail dengan ketentuan permohonan
asli
sebagaimana dimaksud diatas sudah harus diterima oleh Mahkamah
Konstitusi dalam
jangka aktuu 4 9tiga: hari terhitung sejak habisnya
tenggat$
%$ 'raian yang jelas tentang 9i: Kesalahan hasil penghitungan suara
yang diumumkan
oleh Komisi !emilihan 'mum dan hasil penghitungan yang benar
menurut pemohon,
9ii: !ermintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang
diumumkan oleh
Komisi !emilihan 'mum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang
benar
menurut pemohon$
d$ !engajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang
mendukung
permohonan tersebut, antara lain alat bukti surat, misalnya
(oto %opy serti(ikat hasil
penghitungan suara, (oto %opy serti(ikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara dalam
setiap jenjang penghitungan, atau (oto %opy dokumen-dokumen
tertulis lainnya dalam
rangkap 12 9dua belas: setelah 1 9satu: rangkap dibubuhi materai
%ukup dilegalisas$
&aran ? &ebagai negara kesatuan ndonesia sebaiknya
kebijakan pemerintah harus
sesuai dengan nilai-nilai pan%asila khusus nya tentang pemilu dan
kita sebagai
generasi penerus bangsa ndonesia kedepannya harus menerapkan
nilai-nilai pan%asila
daam kehidupan sehari-hari$ &erta harus men%iptakan
pemerintahan yang adil dan
bijaksana$ adi, negara dan pemerintahannya dapat berjalan
dengan baik$
DAFTAR PUSTAKA
Thaib, Dahlan, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta PT Raja
Grafndo
Persada,2013, &et ke11
http?>>$ikipdia$%om
http?>>$republika$%o$id>berita>nasional>hukum>14>17>74>mu1;<s-akil-mo%htar-disuap-
# WEWEN)N* M)"KM)" KAN&TT'& D).)M MEM'T'&
!E+&E.&")N ")&. !EM.'#
'N8E+&T)& .)M/'N* M)N*K'+)T
T)"'N 2715>2716