Download - Tinjauan Hukum HKI sebagai Objek Wakaf - bwi.or.id fileObyek wakaf adalah harta benda. Secara yuridis, benda itu ada yang termasuk dalam katagori benda berwujud dan ada pula benda

Tinjauan Hukum HKI sebagai Objek WakafFriday, 14 October 2011 10:15

Oleh Helza Nova Lita,SH., MH., Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam PembukaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukankesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan umum perlu adanya kerja sama dansinergi seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada.Termasuk potensi penggembangan lembaga-lembaga ekonomi yang hidup dan tumbuh dalammasyarakat.

Wakaf sebagai salah satu lembaga yang berasal dari hukum Islam telah lama dikenal dan hidupdalam masyarakat Indonesia. Namun praktik dan pengembangan wakaf yang selama iniberjalan di masyarakat masih bersifat sangat konvensional yang pada umumnya hanyaditujukan untuk mendukung sarana dan prasarana ibadah ritual semata, seperti pembangunantempat ibadah dan pengelolaan pesantren.

1 / 31


Pemerintah RI telah memberikan dukungan yang luas bagi penggembangan wakaf di tanah air.Hal ini diantaranya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf(selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf) dan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 TentangWakaf.

Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa lembaga wakaf sebagai salah satu pilarekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Cukupbanyak negara yang wakafnya sudah berkembang menyelesaikan masalah sosial ekonomimereka dengan wakaf. Hanya pemahaman umat Islam di Indonesia tehadap wakaf selamaberabad-abad sangat terbatas pada wakaf benda tidak bergerak khususnya wakaf berupatanah. Bahkan sebelum keluarnya Undang-Undang Wakaf, benda wakaf yang diatur dalamperaturan-perundang-undangan hanyalah tanah milik, yakni diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Wakaf benda bergerak barudibicarakan oleh umat Islam di Indonesia sekitar akhir tahun 2001 [1] .

Dalam ketentuan Pasal 16 ayat Undang-Undang Wakaf dijelaskan bahwa Harta Benda Wakafitu dapat terdiri terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerakyang dimaksud meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar,bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, dan tanaman dan benda lain yangberkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku,benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturanperundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan benda bergerak adalahharta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yang meliputi uang, logam mulia, surat

2 / 31

#_ftn1


berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain sesuaidengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Obyek wakaf adalah harta benda. Secara yuridis, benda itu ada yang termasuk dalam katagoribenda berwujud dan ada pula benda tidakberwujud. Di antara benda berwujud itu ada yangtermasuk dalam kelompok benda bergerak dan ada pula benda tidakbergerak, sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak maupunkewajiban. Dalam katagori hak inilah HKI termasuk dalam ruanglingkup benda, sehingga dengan eksistensinya itu dapat menjadi obyekwakaf. Oleh karena itu, adanya upaya perluasan yurisdiksi obyek wakafsehingga menjangkau pula pada HKI seperti yang tertuang dalam Pasal16 Undang-Undang Wakaf dan Pasal 21 PP No. 42/2006.

Hak Cipta dapat dikatakan sebagai hak kebendaan. Hal ini disimpulkan dari rumusan Pasal 1Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi penciptamaupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberiizin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukan bahwa hak cipta itu hanya dapatdimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai si penciptaatau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pemegang hak khususlah yangboleh menggunakan hak cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lainyang menganggu atau yang menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan olehaturan hukum [2] .

Adanya perluasan obyek Wakaf, yang tidak hanya meliputi benda tetap, namun juga bendabergerak, berarti obyek wakaf menjadi semakin luas, dan dengan begitu pula harapanterwujudnya kesejahteraan umat melalui pranata wakaf ini

3 / 31

#_ftn2


menjadi semakin terbuka luas. Pengelolaan wakafsecara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindarilagi. Apalagi di saat negeri ini sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasibanyak pihak. Hadirnya regulasi perundangan wakaf merupakan penyempurnaan dariperaturan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru sebagai upayapemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional[3].

Praktik pengelolaan wakaf kedepan diharapkan sepenuhnya dapat berjalan tertib dan efisiensehingga juga menghasilkan nilai yang produktif dan terpelihara sebagaimana mestinya.Disamping itu pula perlu meningkatkan kemampuan Nazhir dalam mengelola danmengembangkan harta benda wakaf, serta peran serta aktifmasyarakat dan pengawasan pemerintah dalam melindungi harta benda wakaf demi untukkesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

I. Pengertian dan Dasar Hukum Pelaksanaan Wakaf di Indonesia

Ketentuan Perwakafan di Indonesia saat ini diatur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf . Sebelum lahirnya undang-undang tersebut, perwakafan di Indonesia diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah milik dan diaturbeberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokAgraria.

4 / 31

#_ftn3


Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Wakaf, pengertian wakaf adalah perbuatanhukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untukdimanfaatkan selamanya dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya gunakeperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Wakaf, wakaf dilaksanakan dengan memenuhiunsur-unsur wakaf sebagai berikut :

1) Wakif;

2) Nazhir;

3) Harta Benda Wakaf;

4) Ikrar wakaf;

5) Peruntukan Harta Benda Wakaf;

6) Jangka Waktu Wakaf.

5 / 31


a.d. 1) Wakif

Wakif dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Wakaf adalah pihak yangmewakafkan harta benda miliknya. Selanjutnya dalam pasal 7 Undang-Undang Wakaf, wakifmeliputi : perseorangan, organisasi, dan badan hukum.

a.d. 2) Nazhir

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Wakaf adalah pihak yang menerima hartabenda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalamketentuan Pasal 9 Undang-Undang Wakaf, Nazhir meliputi : perseorangan, organisasi, danbadan hukum. Selanjutnya dalam pasal 11 Undang-Undang Wakaf, Nazhir mempunyai tugasuntuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan menggembangkanharta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi,dan peruntukannya, mengawasi danmelindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan WakafIndonesia.

a.d. 3) Harta Benda Wakaf

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Wakaf, harta benda wakaf adalah hartabenda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilaiekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Menurut ketentuan Pasal 15Undang-Undang Wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif

6 / 31


a.d. 4) Ikrar Wakaf

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Wakaf, pengertian ikrar wakaf adalahpernyataan kehendak wakif yang diucapkan dengan lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untukmewakafkan harta benda miliknya. Dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Wakaf , ikrarwakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi. Ikrar yang dimaksud dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan sertadituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Selanjutnya dalam Pasal 18 Undang-UndangWakaf menyebutkan dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atautidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum,wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

II. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak atas kekayaan intelektual (HKI) atau IntelectualProperty

Rights adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh parapencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan,seni, dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi. Karya-karya dibidang HKIdihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran,perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani [4] .

7 / 31

#_ftn4


HKI secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hakkekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan,seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidangteknologi. Dalam terminologi HKI dikenal istilah “pencipta” dan/atau “penemu”. Istilah penciptadigunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah “penemu” lebih diarahkan dalam bidanghak kekayaan industri.

Obyek wakaf adalah harta benda dalam Undang-Undang Wakaf disebut Harta Benda Wakafdidefinisikan sebagai harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau menfaat jangkapanjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif (Pasal 1angka 5 Undang-Undang Wakaf). Dalam ketentuan ini secara tegas dinyatakan bahwa obyekwakaf adalah “harta benda”, sehingga kedua kata itu memerlukan pemaknaan gunamemperoleh pengertian yang tepat.

Istilah benda dalam arti hukum (zaak) dalam KUHPerdata digunakan dalam berbagai arti,namun demikian secara umum dapat dikatakan sebagai “segala sesuatu yang dapat menjadiobjek hukum, dalam arti dipakai sebagai lawan dari orang sebagai subjek hukum[5]. Soetan Malikul Adil mengartikan bahwa tidak semua benda merupakan zaak, tetapi hanya benda-benda yang terkait dengan kepentingan manusia. Benda yang tidakberkaitan dengan kepentingan manusia dinamakan res nullius(benda tidak berpunya)[6].Selanjutnya Sri Soedewi Masjchoen Sofwan berpendapat bahwa “yang merupakan benda itupertama-tama adalah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera, tapibarang yang tidak berwujud juga termasuk benda juga. Sejalan dengan pendapat Sri Soedewimengenai jenis benda ini Subekti sebagaimana dikutip oleh Djuhaendah Hasan menyebutkanbahwa :

8 / 31

#_ftn5

#_ftn6


” Burgelijk Wetboek mengenal pula satu golongan barang yang dinamakan barang tidakberwujud. Yang dimaksud dengan ini ternyata tidak lain daripada hak-hak perorangan (piutang)yang dapat dialihkan [7] .

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Wakaf dinyatakan bahwa ruang lingkup wakaf yangselama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak sepertitanah dan bangunan, menurut Undang-undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagiankekayaannya berupa harta bedna wakaf bergerak, bak yang berwujud atau tidak berwujud yaituuang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, bendabergerak lainnya.

Dalam Undang-Undang Wakaf, ada beberapa hal yang baru dibandingkan dengan wakaf yangdiatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.Dalam Undang-undang ini yang diatur tidak hanya mengenai perwakafan tanah milik, tetapiperwakafan semua benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hal ini tertuangdalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Wakaf disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri: a)benda tidak bergerak; danb)benda bergerak.

Pada ayat (2) disebutkan bahwa benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a meliputi:

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik

9 / 31

#_ftn7


yang sudah maupun yang belum terdaftar;

b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud padahuruf a;

c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku;

e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Pada ayat (3) Pasal yang sama disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

a. uang;

b. logam mulia;

c. surat berharga;

d. kendaraan;

10 / 31


e. hak atas kekayaan intelektual;

f. hak sewa; dan

g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

III. Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai Obyek Wakaf

Wakaf yang terambil dari kata kerja bahasa Arab ‘waqafa’ itu menurut bahasa berarti menahanatau berhenti. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama( zatnya) kepada seseorang ataunadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuanbahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari’atIslam. Harta yang telahdiwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pulamenjadi hak milik nadzir,tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum[8].

Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak Berwujud (bendaimmateril). Pengertian benda secara yuridis ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objekhak. Sedangkan yang dapat menjadi objek hak itu tidak hanya benda berwujud tetapi juga

11 / 31

#_ftn8


benda tidak berwujud [9] .

Secara umum HKI dapat terbagi dalam dua kategori, yaitu pertama Hak Cipta dan HakKekayaan Industri. Ketentuan mengenai HKI termasuk Paten, Merek, Desain Industri, DesainTata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman, telah diatur dalam satupaket Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain TataLetak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual pada awalnya merupakan perlindungan yangdiberikan negara atas ide atau hasil karya warga negaranya [10] . Perlindungan HKI selainuntuk melindungi kepentingan dari pihak pemilik yang mempunyai hak eksklusif terhadap hakciptanya, juga untuk menghindarkan dari penggunaan pihak-pihak yang tidak berwenang.

1.Hak Cipta

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan ataumemperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangipembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12 / 31

#_ftn9

#_ftn10


Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinyamelahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan,atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 angka2). Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukan keasliannya dalam lapanganilmu pengetahuan, seni, atau sastra (Pasal 1 angka 3). Pemegang Hak Cipta adalah penciptasebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihaklain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 19 tahun 2002, bahwa hak cipta dianggap sebagaibenda yang bergerak. Hak Cipta berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dapat beralih ataudialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Demikian pula dari ketentuan tersebut,bahwa Hak Cipta pun dapat diwakafkan, yang mana tujuan dan prosedur wakaf Hak Cipta itusendiri, diatur lebih lanjut dalam ketentuan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Untuk lebih lanjut dibawah ini ketentuan mengenai Pasal 3 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002berbunyi sebagai berikut : “Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupunsebagian karena :

a. Pewarisan:

b. Hibah;

13 / 31


c. Wasiat;

d. Perjanjian tertulis;

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e UU No. 19 Tahun 2002 diatas, Hak cipta dapatdiwakafkan berdasarkan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturanperundang-undangan, dalam hal ini mengacu pada ketentuan pasal 16 ayat (3) huruf eUndang-Undang Wakaf bahwa Hak atas kekayaan intelektual merupakan benda yang dapatdiwakafkan dalam kategori barang bergerak yang merupakan harta benda yang tidak habiskarena dikonsumsi.

2.Perlindungan Varietas Tanaman

Ketentuan Mengenai Perlindungan Varietas Tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Hak Perlindungan Varietas Tanamanadalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hakPerlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya ataumemberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selamawaktu tertentu (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang PerlindunganVarietas Tanaman).

14 / 31


Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatujenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga,buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapatmembedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yangmenentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan (Pasal 1 angka 3Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000).

Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yangmenerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya (Pasal 5 ayat 1Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000).Pemulia, dalam proses kegiatan pemuliaan tanaman,dapat bekerja sendiri, atau bersama-samadengan orang lain, atau bekerja dalam rangka pesanan atau perjanjiankerja dengan perorangan atau badan hukum. Sebagai pembuat/perakitvarietas, maka pemulia mempunyai hak yang melekat terhadap hak PVTdari varietas yang bersangkutan, yang meliputi hak pencantuman namadan hak memperoleh imbalan. Pengertian penerima lebih lanjut hak PVTdari pemegang hak PVT sebelumnya, adalah perorangan atau badan hukum yang menerimapengalihan dari pemegang hak PVT terdahulu. Pemegang hak PVT tidak memiliki hak yangmelekat pada pemulia, yaitu pencantuman nama dan hak memperoleh imbalan.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2000, Perlindungan Varietas Tanaman Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan; hibah;wasiat; perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau sebab lain yangdibenarkan oleh Undang-undang. Hak PVT pada dasarnya dapat beralihdari, atau dialihkan oleh pemegang hak PVT kepada perorangan ataubadan hukum lain. Yang dimaksud pada hukum lain yang dibenarkan olehUndang-undang misalnya pengalihan hak PVT melalui putusanpengadilan.Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum

15 / 31


PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya PengalihanPerlindungan Varietas Tanaman telah diatur secara dalam Peraturan Pemerintah RepublikIndonesiaNomor 14 tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara PengalihanPerlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungioleh Pemerintah.

3. Rahasia Dagang

Ketentuan Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. DalamPasal 1 angka 1 disebutkanRahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ataubisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijagakerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (Pasal 1 angka 1).

Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkanUndang-undang ini. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metodepengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yangmemiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum (Pasal 2). Pemilik Rahasiadagang memiliki hak untuk :

1. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;

2. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang

16 / 31


itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang bahwa HakRahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan :

1.pewarisan;

2.hibah;

3.wasiat;

4.perjanjian tertulis; atau

5.sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan Hak Rahasia Dagang disertai dokumen tentang Pengalihan hak. Segala bentukpengalihan Hak Rahasia Dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayarbiaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pengalihan Hak Rahasia Dagang yangtidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. PengalihanHak Rahasia Dagang diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

17 / 31


Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, HakRahasia Dagang dapat diwakafkan berdasarkan sebab-sebab lain yang dibenarkan olehperaturan perundang-undangan.

4.Desain Industri

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, desain industri adalah suatu kreasitentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, ataugabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesanestetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakaiuntuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepadapendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakannya sendiri, ataumemberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000 disebutkan bahwa Pemegang HakDesain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinyadan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual,mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desaian Industri.

18 / 31


Hak Desain Industri sebagai bagian dari HKI, dapat diwakafkan sebagaimana yang dimaksuddalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Peralihan Hak Desain Industri ini didasarkanpada ketentuan Pasal 31 ayata (1) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 bahwa HakDesain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan olehperaturan perundang-undangan.

5.Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang DesainTata Letak Sirkuit Terpadu, bahwa Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atausetengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu darielemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan sertadibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untukmenghasilkan fungsi elektronik (Pasal 1 angka 1).

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagaielemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagianatau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebutdimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu (Pasal 1 angka 2).

19 / 31


Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak SirkuitTerpadu (Pasal 1 angka 3). Yang berhak memperoleh Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpaduadalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain (Pasal 5 ayat 1). Dalam halPendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadudiberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 5 ayat 2). HakDesain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan berdasarkan Pasal 23Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan :

a. Pewarisan;

b. Hibah;

c. Wasiat;

d. Perjanjian tertulis

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

(2) Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana yang dimaksud dalamayat (1) disertai dokumen tentang pengalihan hak.

(3) Segala bentuk pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu padaDirektorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

20 / 31


(4) Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak dicatatkan dalam DaftarUmum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

(5) Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentangTata Letak Sirkuit Terpadu, Sirkuit Terpadu dapat diwakafkan karna sebab-sebab lain yangdibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

6. Paten

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Patenadalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepadaInventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selamawaktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut ataumemberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatukegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapatberupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembanganproduk atau proses (Pasal 1 angka 2).

21 / 31


Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-samamelaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi (Pasal 1angka 3). Yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hakInventor yang bersangkutan (Pasal 10 ayat1).

7. Merek

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,menyebutkan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembedadan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga disebutkan tentang MerekDagang, Merek Jasa, dan Merek Kolektif. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan padabarang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama ataubadan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (Pasal 1 angka 2).Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorangatau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan denganjasa-jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka 3). Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan padabarang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapaorang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ataujasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka 4).

22 / 31


Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yangterdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiriMerek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Merek terdaftar berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mendapatperlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal penerimaan danjangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Selanjutnya Hak Merek dapat dialihkanberdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyisebagai berikut :

(1) Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena :

a. Pewarisan;

b. Wasiat;

c. Hibah;

d. Perjanjian; atau

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

23 / 31


(2) Pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkanpencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.

(3) Permohonan pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertaidengan dokumen yang mendukungnya.

(4) Pengalihan hak atas merek yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(5) Pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidakberakibat hukum pada pihak ketiga.

(6) Pencatatan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biayasebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Selanjutnya pengalihan hak merek dalam Pasal 41 UU No. 15 Tahun 2001 menyebutkan :

(1) pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi,atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut.

(2) Hak atas merek jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atauketerampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harusada jaminan terhadap kuallitas pemberian jasa.

24 / 31


Pasal 42 UU No. 15 Tahun 2001 :

Pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertaipernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa merek tersebut akan digunakan bagiperdagangan barang dan/atau jasa.

Dari berbagai ketentuan diatas, bahwa ketentuan peralihan HKI untuk diwakafkan memilikidasar hukum yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kepemilikan HKI dari pemilik yang sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku setelahdiwakafkan menjadi milik peruntukan sesuai dengan akad wakaf yang disetujui dari pemilik HKIsebagai wakif. HKI yang diwakafkan adalah sebelumnya sudah didaftarkan ke Dirjen HKI danketika terjadi proses peralihan untuk diwakafkan, maka harus tercantum jelas jenis HKI yangwakafkan, tujuan peruntukaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf, sertadidaftarkan ke Dirjen HKI. Selama ini dalam praktek belum ditemukan adanya pendaftaran HKIyang diwakafkan ke Dirjen HKI. Belum ada aturan khusus mengenai hal tersebut. Sehinggadengan demikian diharapkan ke depan pemerintah mengantipasi hal tersebut untuk diatur lebihlanjut dalam aturan operasionalnya.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Ketentuan peralihan HKI untuk diwakafkan memiliki dasar hukum yang dapat dibenarkan sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. HKI yang diwakafkan adalahsebelumnya sudah didaftarkan ke Dirjen HKI dan ketika terjadi proses peralihan untukdiwakafkan, maka harus tercantum jelas jenis HKI yang wakafkan, tujuan peruntukaannya

25 / 31


sesuai dengan ketentuan Undang-Undang wakaf.Kepemilikan HKI dari pemilik yang sah sesuaidengan undang-undang yang berlaku setelah diwakafkan menjadi milik peruntukan sesuaidengan akad wakaf yang disetujui dari pemilik HKI sebagai wakif.

Upaya perluasan yurisdiksi obyek wakaf sehingga menjangkau pula pada HKI seperti yangtertuang dalam Pasal 16 Undang-Undang Wakaf dan Pasal 21 PP No. 42/2006 perlu disambutpositif. Karena dengan adanya perluasan itu, pada satu sisi, berarti obyek wakaf menjadisemakin luas, dan dengan begitu pula harapan terwujudnya kesejahteraan umat melaluipranata wakaf ini menjadi semakin terbuka luas. Sehingga dengan demikian diharapkan kedepan pemerintah mengantipasi hal tersebut untuk diatur lebih lanjut dalam aturanoperasionalnya mengenai mekanisme peralihan HKI untuk tujuan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

26 / 31


A. Buku Literatur

Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyar, Menuju Era Wakaf Produktif, Mumtaz

Publishing, Cetakan kelima, Januari 2008.

Gunawan Widjaja, Lisensi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Jafril Khalil, Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional, Modul Pelatihan

Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta , 2008.

Lastuti Abubakar , Transaksi Derivatif Efek di Indonesia, Tinjauan Hukum

27 / 31


tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek, Penerbit Books Terrace &

Library, Bandung, cetakan pertama ,2009

Soetan Malikul Adil, Hak-Hak Kebendaan, PT. Pembangunan, Jakarta, 1962.

OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. Raja Grafindo Persada,

Jakarta,2006.

Uswatun Hasanah, Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, ModulPelatihan Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 2008.

28 / 31


B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41tahun 2004 tentang Wakaf

29 / 31


[1] Uswatun Hasanah, “Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, ModulPelatihan Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 2008.

[2] OK. Saidin, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm 50.

[3] Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyar, ”Menuju Era Wakaf Produktif”, Mumtaz Publishing,Cetakan kelima, Januari 2008, Depok, hlm. 90

[4] Iswi Hariyani, “Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar”,Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 16.

[5] HFA Vollmar dalam Lastuti Abubakar , “Transaksi Derivatif Efek di Indonesia”, Tinjauan

30 / 31

#_ftnref1

#_ftnref2

#_ftnref3

#_ftnref4

#_ftnref5


Hukum tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek, Penerbit Books Terrace & Library,Bandung cetakan pertama 2009, hlm. 139.

[6] Soetan Malikul Adil,”Hak-Hak Kebendaan”, PT. Pembangunan, Jakarta, 1962, hlm. 17.

[7] Lastuti Abubakar, Op.Cit, hlm. 140.

[8] Jafril Khalil, “Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional”, Modul Pelatihan Wakaf, BadanWakaf Indonesia, Jakarta , 2008.

[9]Ok. Saidin, Op.Cit, hlm 223.

[10] Gunawan Widjaja, “Lisensi”, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 11.

31 / 31

#_ftnref6

#_ftnref7

#_ftnref8

#_ftnref10