TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN
KESEHATAN PRIMER DALAM MENUNJANG
PELAKSANAAN SJSN DAN SKN
Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc,PhDWakil Menteri Kesehatan RI
PILAR I : Reformasi Cakupan Semesta
PILAR II : Reformasi Yankes
PILAR III: Reformasi Kebijakan Publik
PILAR IV: Reformasi Kepemimpinan
PEMERATAAN UPAYA
KESEHATAN
PENEKANAN PADA UPAYA
PROMOSI DAN PREVENSI
MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA
MELIBATKAN PERAN
MASYARAKAT
MELIBATKAN KERJASAMA LS
PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
2
FOKUS REFORMASI PRIMARY HEALTH CARE
KONDISI SISTEM PELAYANAN KESEHATAN YANG DIHARAPKAN
Masyarakat
Yankes Primer
YankesSekunder
YankesTersier
SKN 2012 PERPRES 72 TAHUN 2012
UKM UKP
Sistem Rujukan dan Rujuk Balik
3
Akses dan mutuMendukung JKNPencapaian Indikator
MENGAPA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ?
4
1. Tulang punggung pelayanan kesehatan2. Titik Berat Pelayanan Kesehatan Primer adalah Promosi dan Prevensi yang
mendorong meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarat dalammengatasi berbagai faktor risiko kesehatan
3. Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Primer akan mendukung pelaksanaanJaminan Kesehatan Nasional, dimana akan mengurangi jumlah pasien yang dirujuk.
4. Mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif5. Pelaksanana pelayanan kesehatan primer di daerah yang baik akan
mendukung Pembangunan kesehatan Nasional
1. Pelaksanaan Pelayanan kesehatan primer akan berbeda antar wilayah karena :2. Kondisi geografis dan demografis3. Kemampuan fiskal daerah dan individu4. Status kesehatan masyarakat5. Perhatian pemda pada pembangunan kesehatan di wilayahnya
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
JENIS FASKES TINGKAT
PERTAMA/ PRIMER
1. PUSKESMAS ATAU YANG SETARA
2. PRAKTEK DOKTER
3. PRAKTEK DOKTER GIGI
4. KLINIK PRATAMA ATAU YANG SETARA
5
RS KELAS D PRATAMA ATAU YANG SETARA
DI ERA JKN DISETARAKAN DENGAN FASKES TINGKAT PERTAMA
TANTANGAN STRATEGIS
Akses, jangkauan dan
disparitas
Saranaprasarana dan
alkes
Fokuspelayanan
primer padakuratif
Keterbatasankualitas dan
kuantitas SDM
Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang
diperlukan untuk melaksanakan
pelayanan kesehatan Primer, memerlukan
berbagai upaya percepatan dan
kebijakan yang tepat dalam hal SDM
Luasnya wilayah Indonesia dengan disparitas yang sangat beragam karena kondisi
geografi dan ilkim, memerlukan pola
pendekatan khusus sesuai kondisi
wilayah.
Keterbatasan pemenuhan
sarana prasarana dan alkes untuk
mendukung pelaksanaan pelayanan
seringkali akibat kurangnya
pemahanan dan perencanaan daerah dalam
menterjemahkan pola pelayanan
kesehatan
Pemahaman pelaksana maupun
stake holder bahwa pelayanan kesehatan primer adalah pelayanan
kuratif mengakibatkan
terbatasnya pembiayaan dan
kegiatan UKM
7Peningkatan Akses
Peningkatan Mutu
Regionalisasi Rujukan
1
2
3
STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
8Penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP):
1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana
2. Pemenuhan tenaga DLP
3. Pelayanan Gusus Pulau
4. Tim Pelayanan Kesehatan bergerak
5. Regulasi
I
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
9II Penguatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
1. Kerjasama dengan Adinkes dan Advokasi ke Pemerintah Daerah
III Penguatan Sistem Rujukan
1. Peningkatan kapasitas sistem rujukan: Peningkatan kapasitas sumber daya di fasyankes Penyusunan Standar Pelayanan Kedokteran (Pedoman
Nasional Pelayanan Kedokteran, Panduan Praktik Klinis)2. Regionalisasi sistem rujukan3. Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KESEHATAN
Program Pelatihan Jarak Jauh(LJJ) dimulai thn 2011
Unit Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) diresmikan oleh Menkes pd thn 2013
Program ini bertujuan utk meningkatkan kemampuan & kompetensi nakes ygmengalami kendala geografis
Unit Kajian Kompetensi melalui Assessment Centre
10
STANDAR PELAYANAN DI FASILITAS KESEHATAN PRIMER
Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes Primer(Permenkes No.5/2014)
155 Jenis Penyakit
Tingkat kemampuan dokter mampu mendiagnosa, melakukan
penatalaksanaan tuntas/sementara dan melakukan rujukan yang
tepat sesuai indikasi
DOKTER LAYANAN PRIMERDokter Layanan Primer (DLP) adalah dokter yang memiliki kompetensi luas tentang beragam disiplin ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat , yang diperoleh melalui pendidikan setara spesialis dan ranah kerjanya di strata primer.
PERANAN
KEDUDUKAN
DLP berperan sebagai ujung tombak atau pintu masuk masyarakat ke sistem pelayanan kesehatan dan berfungsi menyelesaikan sebagian besar masalah kesehatan individu dan keluarga.
DLP berperan sebagai mitra, pembina, pemberi layanan, koordinator dankomunikator segala kebutuhan pelayanan kesehatan dari komunitas yang dibinanya.
Peran ini mengharuskan DLP berdomisili dan berpraktik di tengah masyarakat atausedekat mungkin dengan masyarakat yang dilayaninya.
Dengan kata lain, DLP adalah dokter yang ditempatkan di tengah masyarakat untukmelaksanakan trias peranan dokter, yaitu agent of change, agent of development,dan agent of treatment
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
DI ERA JKN
HARUS ADA
PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
KESEHATAN PRIMER
DOKTER LAYANAN PRIMER SEBAGAI PELAKU AWAL PADA
LAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA HARUS MAMPU
MELAKUKAN PENAPISAN RUJUKAN TINGKAT PERTAMA KE TINGKAT
KEDUA DAN MELAKUKAN KENDALI MUTU SERTA KENDALI BIAYA
SESUAI DENGAN STANDAR KOMPETENSI DOKTER DALAM SISTEM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL
JKN SEBAGAI TANTANGAN DAN PELUANG
KEMAMPUAN DOKTER LAYANAN PRIMER
1. Mampu memberikan pelayanansesuai kompetensi, jenispelayanan yang ditetapkan JKN,pelayanan kesehatan spesifikdaerah sesuai dengan etikaprofesi.
2. Mampu sebagai pengampubidan dan perawat dan manajersumber daya kesehatan
3. Mampu melakukan analisasituasi kesehatan
4. Memiliki kemampuanmanajemen kesehatan:
5. Memahami medikolegal(pendelegasian wewenang,kewenangan, perlindungan
6. Kemampuan lainnya sesuaidengan kebutuhan di lapangan
Sebagai gatekeeper, al:
1. Mampu menganalisis masalahkesehatan di wilayahnya
(pengumpulan, penolahan data, PWS,Survailance, dll)
2. Mampu melaksanakan manajemenPuskesmas (perencanaan,pelaksanaan, penggerakan,pengawasan dan evaluasi)
3. Mampu membina dan menggerakkanmasyarakat (SMD, MMD, UKS, UKBM )
4. Mampu melakukan koordinasi denganLintas sektor, LSM
5. Mampu memanfaatkan potensi dansumberdaya di wilayahnya denganmenggunakan tehnologi tepat guna
6. Mampu mengatasi masalah spesifik didaerahnya
Pada Kegiatan UKM, al:
RS Rujukan Regional
RS Pratama
Puskesmas PuskesmasPuskesmas
RS di Kabupaten/kota, balai
Puskesmas DPMKlinik
BPM
RS di Kabupaten/kota, balai
Primer (GK)
Rujukan Sekunder
Rujukan Tersier (tidak berlaku pada daerahdengan kondisi tertentu)
Keterangan:
ALUR RUJUKAN
RS Rujukan Provinsi
Rujukan
Regional
4
Rujukan
Regional
1
Rujukan
Regional
2
Rujukan
Regional
3
Rujukan
Regional
5
TIM PELAYANAN
KESEHATAN BERGERAK
RUMAH SAKIT
MERUJUK BALIK
PENDERITA KRONIS YANG
STABIL
MEMBANTU PENINGKATAN KOMPETENSI
DOKTER FASKES TK I
KOORDINASI DAN
KEMITRAAN DENGAN
FASKES TK I
PENGUATAN RUJUKAN
BERJENJANG TERSELEKSI
hanya kasus yang tidak bisa
diselesaikan secara tuntas di faskes tingkat bertama (kompetensi 4A)
RS FOKUS MENANGANI KASUS SESUAI KOMPETENSI
WORKLOAD MENURUN
FKTP BERFUNGSI OPTIMAL
MENGURANGI WORKLOAD RUMAH SAKIT
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
FASKES DALAM PENYELENGGARAAN JKNKEMENKES
18
FASKES TK I FASKES TK LANJUTAN
PKS DENGAN BPJS
19
Sumber data : BPJS Kes, Juni 2014
No. JENIS FKTP JMLH
1. PUSKESMAS 9.725
2. DOKTER PRAKTEK PERORANGAN
3.314
3. KLINIK PRATAMA 1.656
4. TNI 760
5 POLRI 566
6. RS D PRATAMA 5
7. DOKTER GIGI PRAKTEK MANDIRI
778
T O T A L 16.804
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)
No JENIS FKTL JMLH
1. RS PEMERINTAH (A,B,C & D) 602
2. RS KHUSUS 123
3. RS KHUSUS JIWA 34
4. RS SWASTA 586
5. RS TNI 104
6. RS POLRI 40
7. KLINIK UTAMA/ BALAI KES 62
T O T A L 1,551
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN (FKTL)
FASKES YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
KEMENKES
20
Sumber data : BPJS Kes, Juni 2014
No. FASKES KUNJUNGAN S/D JUNI JUMLAH
1. FKTPa. Rawat Jalan Tk. Pertama (RJTP) 26.877.974
b. Rawat Inap Tk. Pertama (RITP) 78.930
2. FKTLa. Rawat Jalan Tk. Lanjutan (RJTL) 8.261.945
b. Rawat Inap Tk. Lanjutan (RITL) 1.663.819
GAMBARAN PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN
KEMENKES
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PEMBAYARAN FASKES DALAM JKNKEMENKES
21
BPJS KES
PEM
BA
YAR
AN
FASKES TK. PERTAMA
a) KAPITASIb) Non Kapitasi
FASKES TK. DUA/TIGA (LANJUTAN)
Mengatur mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD
BPJS melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS
Jasa pelayanan di FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari total penerimaan dana kapitasi JKN dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
PERPRES NO 32/ 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
KEMENKES
TANTANGAN UTAMA DAN SOLUSI
DI Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
PADA AWAL IMPLEMENTASI JKN BELUM TERSEDIA REGULASI DANA KAPITASI DI FKTP MILIK PEMDA
SUDAH DITERBITKAN PERPRES NO 32 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH
DAERAH
KEMENKES
24
Sumber data : BPJS Kes, Juli 2014
No. VARIABEL DATA JUMLAH %
1. Puskesmas Milik Pemda yg telahmenerima Dana Kapitasi langsung dariBPJS Kesehatan
5.668 58,28%
2. Puskesmas Milik Pemda yg blmmenerima Dana Kapitasi langsung dariBPJS Kesehatan
4.057 41,72%
Puskesmas Milik Pemda yg telah bekerjasama dgn BPJS Kesehatan
9.725 100%
PUSKESMAS MILIK PEMDA YG TELAH MENERIMA DANA KAPITASILANGSUNG DARI BPJS KESEHATAN
IMPLEMENTASI PERPRES No. 32/2014(Pembayaran Juli 2014)
KEMENKES
25
Sumber data : BPJS Kes, Mei 2014
15.814
9.327
6.487
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
JUMLAH FKTP YANG BEKERJA
SAMA
FKTP YANG TELAH MEMANFAATKAN
FKTP YANG BELUM MEMANFAATKAN
FKTP YANG MENGGUNAKAN P-CARE SECARA NASIONAL
JENIS FKTP YANG MENGGUNAKAN P-CARE SECARA NASIONAL
PENGGUNAAN P-CARE DLM JKN
Terima kasih
Top Related