STRATEGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
di Provinsi Kaltim
Disampaikan oleh
SEKRETARIS DAERAH PROV. KALTIM pada BIMTEK PERATURAN BAGI KPA DAN POKJA
BALIKPAPAN, 3-4 MARET 2015
VISI & MISI RPJMD 2013-2018
• Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi 1. SDM
• Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbaharukan 2. DAYA SAING EKO
• Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata 3. INFRASTRUKTUR
• Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik
4. TATA KELOLA PMRT
• Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim
5. LINGKUNGAN HIDUP
MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN
BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN VISI
FOKUS MISI
SASARAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN “KALTIM MAJU TAHUN 2018”
3
• Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat 78;
1. IPM
• Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%;
2. EKONOMI
• Menurunnya tingkat kemiskinan pada tingkat 5%;
3. KEMISKINAN
• Menurunnya tingkat pengangguran sebesar 5,11%;
4. PENGANGGURAN
• Terkendalinya inflasi pada tingkat 5,5%
5. INFLASI
• Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan menjadi 80 & terkendalinya tingkat emisi pada level 1250 ton CO2e
6. KUALITAS LINGKUNGAN
Adanya keseimbangan dan keharmonisan antara pembangunan ekonomi, sosial dan aspek lingkungan hidup
APBD 2015 Rp. 9,336 Trilyun
Belanja Tidak Langsung
Rp. 5,406 Trilyun
BL Pegawai Rp. 360,78 Milyar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BL Non Pegawai (Barang & Jasa) Rp. 1,824 Trilyun
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BL Non Pegawai (Modal) Rp. 1,744 Trilyun
Belanja Langsung
Rp. 3,929 Trilyun
BTL Pegawai Rp. 1,051 Trilyun
-----------------------------------------------
BTL Non Pegawai Rp. 4,355 Trilyun
Sumber TEPPA PROV.KALTIM
2015
REALISASINYA ???
Daya serap belum
optimal
APA AKIBATNYA ???
1. MANAJEMEN KEUANGAN (SILPA)
9 – 43 %
APA AKIBATNYA ???
3. Pelayanan publik terganggu
APA AKIBATNYA ???
4. Pelaksanaan Proyek tidak optimal
(kemungkinan terjadinya pelanggaran)
1. Terlambatnya penetapan APBD dan APBD-P
MENGAPA PENYERAPAN ANGGARAN RENDAH
Pengambilan keputusan bersama
DPRD dan Ka. Daerah terhadap RAPBD paling lama awal
Desember. Penetapan PERDA akhir Desember
MENGAPA PENYERAPAN ANGGARAN RENDAH
2. Permasalahan Peraturan
“PUSING PUSING…”
• Peraturan berganti secara cepat
• Peraturan berlaku umum, tdk melihat kondisi daerah
• Pejabat tidak berani ambil terobosan
PERATURAN
3. EFISIENSI BIAYA KEGIATAN DAN SISA DANA LELANG
MENGAPA PENYERAPAN ANGGARAN RENDAH
10 %
Rata rata efisiensi lelang lewat e-proc
4. Perencanaan yang kurang cermat
a. Penganggaran tdk sesuai kondisi lapangan
b. Usulan Proyek tidak mengacu RPJMD, indikator output tdk jelas
c. Perencanaan fisik = Pelaksanaan fisik satu Thn Anggaran
MENGAPA PENYERAPAN ANGGARAN RENDAH
d. REVISI ANGGARAN
5. Permasalahan Proses Lelang
MENGAPA PENYERAPAN ANGGARAN RENDAH
1. Penetapan Pengelola Keuangan
2. Terbatas SDM Pengadaan yg kompeten
3. Dokumen lelang tidak siap
4. Proses lelang berlarut larut
1. Terlambatnya Penetapan Pejabat Pengelola
Keuangan (KPA, PPTK, Bendahara)
5. PERMASALAHAN PROSES LELANG
a. Administrasi DPA terlambat
c. SDM tdk punya KOMPENTENSI
b. JUMLAH SDM TERBATAS
2. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM
di bidang pengadaan BJ (Pokja ULP, PP, PPHP)
a. Tidak memiliki Sertifikat
b. Bersertifikat tapi kurang pahami P70
c. aku tidak mauuu….!
5. PERMASALAHAN PROSES LELANG
5. PERMASALAHAN PROSES LELANG
“Waktunya sudah
mepet, baru panik”
3. Dokumen lelang tidak siap (KAK, Spektek
HPS, Ranc.Kontrak, dsb)
4. Proses
lelang
Berlarut
larut
Lelang
GAGAL/
ULANG
5. PERMASALAHAN PROSES LELANG
MENGAPA PENYERAPAN ANGGARAN RENDAH
6. Permasalahan Pelaksanaan PROYEK
LEMAH PENGENDALIAN
Terlambat MOBILISASI Alat/SDM/Bahan
KEMAMPUAN PENYEDIA
REVIEW DESAIN
Pembebasan lahan, ijin2, Amdal, dsb
1. Komitmen yang kuat Pimpinan dan Stake holder.
KEBIJAKAN PENGENDALIAN
2. Komunikasi yang intensif dan efektif antara Pemda dan DPRD untuk penetapan APBD
KEBIJAKAN PENGENDALIAN
KEBIJAKAN PENGENDALIAN
3. Perketat Pengendalian Penyerapan Anggaran. Bentuk TEPPA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran )
4. Mengikuti siklus manajemen pembangunan dengan benar
KEBIJAKAN PENGENDALIAN
5. Perkuat peran ULP
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
6. Pengadaan 100 % e-tendering lewat LPSE
7. Peningkatan pemberdayaan dan peran APIP
untuk mengawasi pelaksanaan APBD sejak Perencanaan kegiatan, bersinergi dengan BPKP
8. Memperbaiki sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, termasuk penggunaan teknologi informasi
9. MONITOR BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
10. Mempercepat proses pemberian HIBAH dan BANSOS sesuai Ketentuan
• TARGET PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN
• PEMBENTUKAN POKJA ULP (PANITIA PENGADAAN)
NOVEMBER - JANUARI
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Tidak terikat tahun anggaran
• PROSES LELANG
• TANDA TANGAN KONTRAK
• AWAL PELAKSANAAN KEGIATAN • PHO
NOVEMBER -MARET
JAN - APRIL
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
NOVEMBER
JAN - APRIL
Top Related