STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Disampaikan dalamPublic Hearing Standar Pelayanan Publik
di Lingkungan BPTP Lampung Bandar Lampung, 23 Mei 2019
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik
PERATURAN TERKAIT
1. Kewajiban bagi penyelenggara pelayananpublik untuk memberikan pelayananpublik yang berkualitas.
2. Memberikan pemahaman dan persepsiyang sama bagi penyelenggara,masyarakat, dan pihak terkait terhadapstandar pelayanan.
3. Standar Pelayanan di tiap unit pelayananmerupakan jaminan dan kepastian, baikbagi penyelenggara dalam memberikan,maupun bagi masyarakat dalammenerima pelayanan.
LATAR BELAKANG
STANDAR PELAYANAN adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat
dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
terukur.
TUJUAN. Adanya Standar kepastian bagi
penyelenggara maupun penerima pelayanan, sekaligus
sebagai alat ukur dalam upaya meningkatkan kualitas
dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, selaras dengan kemampuan
penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan
masyarakat.
PRINSIP STANDAR PELAYANAN
Pembagian Komponen Standar Pelayanan Publik berdasarkan
Permen PAN dan RB No. 15 Tahun 2014
PERSYARATAN. Syaratyang harus dipenuhidalam pngurusan suatujenis pelayanan, baikpersyaratan teknismaupun administrative.
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
SISTEM, MEKANISME DANPROSEDUR. Tata carapelayanan yang dibakukanbagi pemberi dan penerimapelayanan, termasukpengaduan.
JANGKA WAKTU PELAYANAN.Jangka waktu yang diperlukanuntuk menyelesaiakan seluruhproses pelayanan dari setiapjenis pelayanan.
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
BIAYA/TARIF. Ongkosyang dikenakan kepadapenerima pelayanandalam menguruspelayanan.
PRODUK PELAYANAN. Hasilpelayanan yang diberikandan diterima sesuai denganketentuan yang telahditetapkan.
PENANGANAN PENGADUAN.Tata cara pelaksanaanpenanganan pengaduan dantindaklanjut.
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
DASAR HUKUM.Peraturan perundang-unangan yang menjadidasar penyelenggaraanpelayanan.
SARANA DAN PRASARANA.Fasilitas yang diperlukandalam penyelenggaraanpelayanan termasuk fasilitasuntuk kelompok rentan.
KOMPETENSI PELAKSANA.Kemampuan yang harus dimilikipelaksana yang meliputipengetahuan, skill, keterampilandan pengalaman.
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
PENGAWAS INTERNAL.Sistem pengendalianinternal danpengawasan langsungyang dilakukan olehsatuan kerja atauatasan langsung .
JUMLAH PELAKSANA.Informasi mengenaikomposisi atau jumlahpetugas yang melaksanakantugas berikut dengan uraiantugasnya.
JAMINAN PELAYANAN. Jaminanpelayanan yaitu denganmemberikan kepastianpelayanan sesuai denganstandar pelayanan.
JAMINAN KEAMANAN DANKESELAMATAN PELAYANAN.Dalam bentuk komitmenuntuk memberikankepastian rasa aman, bebasdari bahaya, dan risikokeragu-raguan.
JAMINAN KEAMANANDAN KESELAMATANPELAYANAN. Dalambentuk komitmen untukmemberikan kepastianrasa aman, bebas daribahaya, dan risikokeragu-raguan.
SIKLUS PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PEMBAHASAN DENGAN MELIBATKAN MASYARAKAT
PENETAPAN
PENERAPAN
PENETAPAN DAN PENERAPAN MAKLUMAT
MONITORING DAN EVALUASI
PERBAIKAN
BERKELANJUTAN
• Focus Group Discussion (Pembahasanmendalam rancanganstandar pelayanan)
• Dengar Pendapat(mengungkapkepentinganmasyarakat banyakyang sesungguhnya)
PEMBAHASAN
• Menyelaraskankemampuanpenyelenggaradengan kebutuhanmasyarakat dan kondisi lingkungan, yang meliputipendanaan, saranadan prasarana
PERTIMBANGAN SPM,SDM DAN
SARPRAS
BERITA ACARA
PEMBAHASAN STANDAR PELAYANAN(melibatkan masyarakat)
1. Pernyataan janji dankesanggupan untukmelaksanakan pelayanan sesuaidengan Standar Pelayanan.
2. Pernyataan memberikanpelayanan sesuai dengankewajiban dan akan melakukanperbaikan secara terus-menerus.
3. Pernyataan kesediaan untukmenerima sanksi, dan/ataumemberikan kompensasi apabilapelayanan yang diberikan tidaksesuai standar
MAKLUMAT PELAYANAN
CONTOH STANDAR PELAYANAN
TERIMAKASIH
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNGJL WAY SEMANGKA NO 16A, PAHOMAN BANDAR LAMPUNG
TELP (0721) 251373, No Pengaduan: 0813 7389 9900
email: [email protected]
website: www.ombudsman.go .id
Top Related