perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
(RUSUNAWA) OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH (UPTD) RUMAH SEWA
KOTA SURAKARTA
Disusun Oleh :
Febriana Susanti
D 0107052
SKRIPSI
Disusun Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Politik
Jurusan Ilmu Administrasi
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
HALAMAN PENGESAHAN
Telah Diuji dan Disahkan oleh Panitia Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Pada Hari :
Tanggal :
Panitia Penguji :
1. Drs. Priyanto Susiloadi, M. Si ( )
NIP. 19601009 198601 1 001 Ketua Penguji
2. Drs. Suryatmojo, M.Si ( )
NIP. 19530812 198601 1 001 Sekretaris Penguji
3. Drs. H. Sakur, MS ( )
NIP. 19490205 198012 1 001 Penguji
Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Prof. Drs. Pawito, Ph.D
NIP. 19540805 198503 1 002
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
PERSETUJUAN
Disetujui Untuk Dipertahankan di Hadapan Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Pembimbing Skripsi
Drs. H. Sakur, MS
NIP. 19490205 198012 1 001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
MOTTO
Tetapi seperti ada tertulis :
“Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh
telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua
disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.”
(1 Kor 2 : 9)
Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab dari pada-Nyalah
harapanku.
(Mzm 62 : 6)
Proses hidup yang terjadi dalam setiap kehidupan memang tak selalu indah.
Terkadang kita perlu berjuang sambil mencucurkan air mata dalam
menjalaninya. Tetapi satu hal yang harus kita percaya bahwa
ada suatu maksud dalam setiap kejadian yang akan
Tuhan kerjakan buat hidup kita.
(Penulis)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
Karya Kecilku ini Kupersembahkan Kepada :
Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai,
memberi kekuatan dan setia tidak akan pernah
meninggalkanku.
Papa, Mama dan Ade yang selalu mendukung dan
memberikan motivasi kepadaku.
Keluarga besar PMK FISIP yang selalu ada saat
suka dan duka dan menjadi bagian dalam proses
hidupku.
Teman seperjuangan Intan Astri K. yang
senatiasa memotivasi dan menjadi sahabat dikala
susah dan senang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
KATA PENGANTAR
Dengan segala kerendahan hati senantiasa penulis panjatkan puji
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan
kasih karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul
“PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)
OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) RUMAH SEWA
KOTA SURAKARTA”.
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas dan
memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan program studi pada
Universitas Sebelas Maret Jurusan Administrasi Negara. Sejak dari awal hingga
akhir selesainya penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan
dari semua pihak sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Drs. H. Sakur, MS selaku dosen pembimbing yang telah memberikan
bimbingan dan pengarahan yang sangat bermanfaat.
2. Prof. Drs. Pawito, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret.
3. Drs. Is Hadri Utomo, M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unversitas Sebelas Maret.
4. Drs. Wahyu Nurharjadmo, M.Si selaku pembimbing akademik penulis.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
5. Toto Jayanto, S.H, M.Hum selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Rumah Sewa Kota Surakarta yang telah memberikan ijin dan
membantu dalam proses penelitian.
6. Sri Ratnartiningsih, S.H selaku Subbagian Tata Usaha UPTD Rumah Sewa
Kota Surakarta yang telah menolong dalam pengumpulan data.
7. Pegawai UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta yang bersedia membantu dalam
pengumpulan data.
8. Semua penghuni Rusunawa Kota Surakarta yang bersedia membantu dalam
pengumpulan data.
9. Mb Efi, Beta, Yohana dan Wulan yang senantiasa mendukung dalam doa.
10. Teman terkasih Yaya yang rela hati menolong dan mengantarkan dalam
penelitian.
11. Teman-teman AN angkatan’07.
12. Keluarga Kos Putri Agung yang aku kasihi, terimakasih untuk kebersamaan
selama 4, 5 tahun ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan.oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila masih ada kesalahan
dalam skripsi ini.
Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat diterima
sebagaimana adanya dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan.
Surakarta, Januari 2012
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL………………………………………………………….
HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………...
HALAMAN PERSETUJUAN………………………………………………..
HALAMAN MOTTO…………………………………………………………
HALAMAN PERSEMBAHAN……………………………………………....
KATA PENGANTAR………………………………………………………..
DAFTAR ISI………………………………………………………………….
DAFTAR TABEL…………………………………………………………….
DAFTAR GAMBAR……………………………………………………….....
ABSTRAK……………………………………….……………………………
BAB I PENDAHULUAN..................................................................................
A. Latar Belakang Masalah………………….………………………..
B. Perumusan Masalah…………………………….………………….
C. Tujuan Penelitian..……………………………………….…………
D. Manfaat Penelitian………………………………………….………
BAB II TINJAUAN PUSTAKA........................................................................
A. Pengelolaan Rusunawa...................……………………..................
1. Pengertian Pengelolaan................................................................
2. Pengertian Rusunawa...................................................................
3. Pengertian Pengelolaan Rusunawa..............................................
4. Hasil Penelitian Terkait Dengan Pengelolaan Rusunawa............
B. Kerangka Pikir...........………………………………………………
BAB III METODE PENELITIAN.....................................................................
A. Lokasi Penelitian..………………………………………………......
B. Jenis Penelitian.......………………………………………………...
C. Sumber Data.....................................................................................
D. Teknik Pengumpulan Data…………………………………….......
i
ii
iii
iv
v
vi
viii
x
xi
xii
1
1
9
9
10
11
11
11
20
22
24
28
32
32
32
33
35
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
E. Validitas Data ..…………………………………………................
F. Teknik Analisis Data...……………………………………….........
BAB IV DESKRIPSI LOKASI, HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN..................................................................................
A. Deskripsi Lokasi...............................................................................
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan....................................................
1. Perencanaan.................................................................................
2. Pengorganisasian..........................................................................
3. Penggerakkan...............................................................................
4. Pengawasan..................................................................................
C. Pencapaian Program Rusunawa........................................................
BAB V PENUTUP..............................................................................................
A. Kesimpulan………………………………………………………....
B. Saran............. ..……………………………………………………..
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………….....
LAMPIRAN
37
38
40
40
52
57
86
90
93
100
107
107
108
109
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
DAFTAR TABEL
Halaman Judul Tabel Halaman
Tabel 1.1
Tabel 1.2
Tabel 4.1
Tabel 4.2
Tabel 4.3
Tabel 4.4
Tabel 4.5
Tabel 4.6
Tabel 4.7
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan di Tiap
Kecamatan Kota Surakarta Tahun 2010.........................................
Banyaknya Rumah Menurut Kontriksi dan Letak Rumah di Tiap
Kecamatan Kota Surakarta Tahun 2010.........................................
Jumlah Pegawai UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta...........……
Jumlah Pegawai UPTD Rumah Sewa Berdasarkan Jenjang
Pendidikan......................................................................................
Jabatan dan Nama Pegawai UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta..
Persebaran Bangunan Rusunawa di Kota Surakarta.......................
Hak dan Kewajiban Penyewa Rusunawa Kota Surakarta..............
Larangan Bagi Penyewa Rusunawa Kota Surakarta….....……….
Hak, Kewajiban dan Larangan Pengelola.......................................
6
7
48
49
50
51
75
76
81
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
DAFTAR GAMBAR
Halaman Judul Gambar Halaman
Gambar 2.1
Gambar 4.1
Gambar 4.2
Gambar 4.3
Gambar 4.4
Gambar 4.5
Gambar 4.6
Gambar 4.7
Gambar 4.8
Gambar 4.9
Gambar 4.10
Gambar 4.11
Gambar 4.12
Gambar 4.13
Gambar 4.14
Gambar 4.15
Skema Kerangka Berpikir.......................................................
Kondisi Lahan/Wilayah Rusunawa Begalon Kel.Panularan
Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Sebelum Tahun 2003...
Kondisi Lahan/Wilayah Rusunawa Begalon II Kel.
Panularan Kec.Laweyan Kota Surakarta Pada Tahun 2006....
Kondisi Lahan/Wilayah Rusunawa Semanggi Kel.Semanggi
Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta Sebelum Tahun 2010.......
Kondisi Lahan/Wilayah Rusunawa Semanggi Kel.Semanggi
Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta Tahun 2010......................
Rusunawa Jurug Kel.Jebres Kec.Jebres Kota Surakarta
Tahun 2011.............................................................................
Rusunawa Kerkop Kel.Purwodiningratan Kec.Jebres Kota
Surakarta Tahun 2011.............................................................
Daftar Penghuni Lantai II Rusunawa Begalon yang Tidak
Sesuai Dengan Daftar UPTD Rumah Sewa............................
Daftar Penghuni Lantai IV Rusunawa Begalon yang Tidak
Sesuai Dengan Daftar UPTD Rumah Sewa............................
Perubahan Lingkungan............................................................
Perubahan Tata Ruang............................................................
Perubahan Perilaku..................................................................
Perubahan Dalam Meletakkan Kendaraan..............................
Perubahan Dalam Area Hijau..................................................
Perubahan Dalam Membuang Sampah...................................
Perubahan Dalam Bermasyarakat...........................................
31
63
64
67
68
71
72
98
99
100
101
102
103
104
105
106
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
ABSTRAK
Febriana Susanti, D0107052, Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa) Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa
Kota Surakarta, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012, Hal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa (Rusunawa) oleh UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta. UPTD
Rumah Sewa adalah pihak yang mempunyai kewenangan dalam melakukan
pengelolaan Rusunawa sebagai pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat,
nyaman, aman dan sehat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR) di Kota Surakarta.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan fenomena yang
sebenarnya terjadi di lapangan. Adapun sumber data diperoleh melalui proses
wawancara dengan informan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
penelitian. Metode penarikan sampel yang digunakan bersifat purposif
sampling yaitu dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat
dipercaya untuk menjadi sumber data. Teknik pengumpulan data yaitu dengan
cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Uji validitas data dilakukan
dengan menggunakan teknik trianggulasi data yaitu menguji data yang sejenis
dari berbagai sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik
analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Rusunawa oleh
UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta dikatakan baik. Pengelolaan Rusunawa
yang dijalankan pihak UPTD Rumah Sewa sesuai dengan aturan perundang-
undangan yang berlaku dan berorientasi kepada masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR). Hal ini dibuktikan dengan pencapaian program pembangunan
Rusunawa. Namun dalam pengelolaannya, pihak UPTD Rumah Sewa masih
banyak mengalami hambatan. Hambatan yang terjadi yaitu beberapa warga
Rusunawa seringkali menunggak dalam pembayaran uang sewa dan masalah
lain yang terjadi di Rusunawa yaitu pemindahtanganan hak sewa yang
dilakukan oleh penyewa Rusunawa kepada pihak lain yang tujuannya untuk
mencari keuntungan pribadi. Hal ini menghambat kinerja UPTD Rumah Sewa
dan sangat merugikan Pemerintah Kota. Oleh karena itu perlu pengelolaan
dalam mengatasi dan menghadapi hambatan tersebut demi tercapainya tujuan
pembangunan Rusunawa di Kota Surakarta.
Kata Kunci : Pengelolaan, Rusunawa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
ABSTRACT
Febriana Susanti, D0106032, Management of Rented Simple Mansions by
Technical Execution Local Unit (UPTD) of Rent House of Surakarta, Thesis,
Department of Administrative Sciences, Faculty of Social and Political
Sciences, Sebelas Maret University, Surakarta, 2012.
The aim of this research is to know the management of rented simple
mansions by Technical Execution Local Unit (UPTD) of rented House of
Surakarta. UPTD of Rented House has the authority in managing as the
fulfillment of dignity, cozy,secure, and healty messuage house especially for the
low income people (MBR) in Surakarta.
The research method that is used in this research is qualitative descriptive
research method which describes the real phenomenon that occured in the field.
The process of the source of data is taken by the process of interview with
informants and picking related documents. The sampling method used is
purposive sampling in which the source data is collected by selecting people
based on the particular purpose of the experiment. Observation, documentation,
and interview are the techniques of collecting data. The validity data test is done
by the using of data trianggulation technique that is tested the similiar data from
the various resource. The technique of analyzing data used is interactive analysis
which consist of three components, those are data reduction, data presentation,
and inferences.
The result of the research shows that the management of rented simple
mansions by UPTD of Rented House of Surakarta is good. Management of rented
simple mansions which is implemented by UPTD of Rented House is appropriate
with the applicable of law regulation and oriented to MBR. It is proved by the
achievment of rented simple mansions development programs. However, in the
management some members of rented simple mansions oftenly late pay the rent
and transfer the right of rent to the other member for seeking personal profit. It
impede the performance of UPTD of Rented House and inflict a financial loss for
the goverment. Therefore, it needs the management to overcome and to face the
obstacles for reaching the goal of multistorey rented simple mansions
development in Surakarta.
Key Word : Management, Rented Simple Mansions
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat sejak awal
kemerdekaan, membuat kepadatan penduduk perkotaan di Indonesia juga
meningkat sangat tinggi. Dengan bertambahnya penduduk yang sangat tinggi
di daerah perkotaan mengakibatkan kebutuhan sarana dan prasarana semakin
meningkat terutama kebutuhan akan tempat tinggal. Tempat tinggal atau
rumah merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan oleh seluruh
manusia mengingat fungsi dari tempat tinggal tersebut adalah untuk
mendukung terselenggaranya pembinaan keluarga, pendidikan serta
peningkatan kualitas generasi yang akan datang yang berjati diri.
Oleh karena itu negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa
Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak
dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan
berkelanjutan diseluruh wilayah Indonesia.
Namun sangat disayangkan bahwa pengadaan perumahan di daerah
perkotaan dan pedesaan sangat terbatas karena luas daerah di perkotaan dan
pedesaan yang sangat terbatas dan tidak sebanding dengan kebutuhan
masyarakat yang meningkat cukup pesat akan perumahan. Sehingga
pemenuhan kebutuhan perumahan sampai saat ini masih sulit untuk
dipecahkan terutama bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah
(MBR). Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu
mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. (UU RI No.1
Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bab 1 Pasal 1).
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa pertumbuhan dan
pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi
kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengakibatkan
kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.
Pada tahun 2009 di Indonesia terdapat 10 kota otonom yang
merupakan kota terpadat. Menurut WHO (World Healt Organization),
kepadatan penduduk normal adalah 9.600 jiwa per km2. Sedangkan 10 kota
otonom yang merupakan kota terpadat, kepadatan penduduk melebihi standar
yang ditentukan oleh WHO. Kota otonom terpadat di Indonesia adalah
Jakarta Pusat dengan luas wilayah 47,14 km2 dengan jumlah penduduk
sebesar 926.562 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 19.656 jiwa per km2,
Yogyakarta dengan luas wilayah 32,5 km2 dengan jumlah penduduk sebesar
516.296 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 15.886 jiwa per km2, Bandung
dengan luas wilayah 167 km2 dengan jumlah penduduk sebesar 2.510.982
jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 15,036 jiwa per km2, Jakarta Timur
dengan luas wilayah 187,73 km2 dengan jumlah penduduk 2.614.642 jiwa
dengan kepadatan penduduk sebesar 13.888 jiwa per km2, Cimahi dengan
luas wilayah 40,25 km2 dengan jumlah penduduk 546.879 jiwa dan kepadatan
penduduk sebesar 13.587 jiwa per km2, Jakarta Barat dengan luas wilayah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
125,25 km2 dengan jumlah penduduk 1.635.278 jiwa dengan kepadatan
penduduk sebesar 13.056 jiwa per km2, Jakarta Selatan dengan luas wilayah
145,73 km2 dengan jumlah penduduk 1.893.959 jiwa dengan kepadatan
penduduk sebesar 12.996 jiwa per km2, Surakarta dengan luas wilayah 44,04
km2 dengan jumlah penduduk 561.509 jiwa dengan kepadatan penduduk
sebesar 12.750 jiwa per km2, Jakarta Utara dengan luas wilayah 129,69 km
2
dengan jumlah penduduk 1.421.265 jiwa dengan kepadatan sebesar 10.959
jiwa per km2, Surabaya dengan luas wilayah 274,06 km
2 dengan jumlah
penduduk 2.885.862 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 10.530 jiwa
per km2.
Kecenderungan masalah yang timbul akibat dari besarnya kepadatan
penduduk tanpa diimbangi dengan daya dukung lahan adalah
berkembangnya kawasan pemukiman kumuh dan banyaknya hunian yang tak
berijin. Keterbatasan lahan kota untuk perumahan dan pemukiman serta
keterbatasan biaya terkadang memicu masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR) untuk membangun pemukiman diatas tanah milik pemerintah kota.
Hal ini mengakibatkan buruknya pemandangan kota akibat pemukiman
kumuh dan bangunan-bangunan yang berdiri tanpa ijin. Penghasilan yang
mereka peroleh cenderung rendah sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan
yang layak bagi dirinya sendiri termasuk kebutuhan akan pemukiman yang
bersih, rapi, sehat dan indah. Keterbatasan penghasilan yang mereka miliki
dan mendesaknya kebutuhan permukiman memicu mereka untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
membangun permukiman kumuh yang memiliki tujuan sebagai tempat
berlindung dan beristirahat bersama keluarga.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) permukiman
kumuh
di Indonesia pada tahun 2009 tercatat seluas 57 ribu hektare
sedangkan pada tahun sebelumnya jumlah pemukiman kumuh tercatat sebesar
54 ribu hektare. Hal ini memicu Indonesia bersama negara-negara di dunia
berkomitmen mengurangi pemukiman kumuh hingga setengahnya pada tahun
2015. Ini menjadi salah satu target MDGs (Millenium Development Goals),
dimana pada tahun 2015 diharapkan sudah meminimalkan sekitar 30 persen
dari total daerah kumuh yang ada di Indonesia.
Pemerintah membuat suatu kebijakan dalam penyediaan permukiman
bagi MBR. Kebijakan tersebut berupa pemberian fasilitas pembangunan
rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Rumah susun sederhana sewa yang
selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang
dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang
distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan
merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah,
status pengguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan
APBN/APBD dengan fungsi utamanya sebagai hunian. (Peraturan Menteri
Negara Perumahan Rakyat No.14/PERMEN/M/2007).
Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) ini menjadi alternatif
untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat
bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah khususnya MBR.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
Rusunawa merupakan bagian dari kekayaan pemerintah daerah yang
keberadaannya harus dikelola secara maksimal agar dapat berdaya guna dan
tepat sasaran. Oleh karena itu pengelolaan rumah susun sederhana sewa
diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
No.14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana
Sewa. Dengan adanya otonomi daerah yang luas kepada daerah-daerah
otonom di Indonesia untuk mengurus rumah tangga daerah masing-masing
maka permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh daerah otonomi
menjadi tanggung jawab daerah tersebut. Adanya otonomi daerah diharapkan
dapat meningkatkan peran serta pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam
menyelenggarakan pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil
pembangunan.
Surakarta sebagai kota besar kedua di Propinsi Jawa Tengah yang
berbatasan dengan Kabupaten Boyolali (Utara), Kabupaten Karanganyar
(Timur), Kabupaten Sukoharjo (Selatan), Kabupaten Sukoharjo (Barat). Luas
wilayah Kota Surakarta mencapai 44,04 km² yang terbagi dalam lima
Kecamatan, yaitu: Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan
Banjarsari. Sebagian besar lahan Kota Surakarta merupakan tempat
pemukiman sebesar 61,68%. Sedangkan 20% dari luas lahan yang ada
merupakan tempat untuk kegiatan ekonomi.
Kota Surakarta atau yang akrab dengan sebutan kota Solo, terdiri dari
lima kecamatan dan memiliki lahan kota sebesar 44,04 km2 dengan tingkat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
kepadatan di rata-rata kecamatan sebesar 13.819 jiwa per km2 dan menjadi
urutan ke delapan daerah otonom berpenduduk terpadat.
Untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk tiap kecamatan di
Kota Solo, di bawah ini akan dijabarkan tingkat kepadatan penduduk di setiap
kecamatan pada tabel 1.1:
Tabel 1.1
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Dan Tingkat Kepadatan Di Tiap
Kecamatan Kota Surakarta Pada Tahun 2010
No. Kecamatan Luas Wilayah
( km2 )
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
Tingkat
Kepadatan
(jiwa/ km²)
1. Laweyan 8,64 86.057 9.971,84
2. Serengan 3,19 43.653 13.684,33
3. Pasar Kliwon 4,82 74.269 15.408,51
4. Jebres 12,58 138.049 10.973,69
5. Banjarsari 14,81 157.309 10.621,81
Jumlah 44,04 499.337 11.340,84
Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2010
Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa dari lima kecamatan yang
berada di Kota Surakarta tingkat kepadatan di lima kecamatan tersebut berada
di atas kewajaran atau berada di atas standar dari WHO ( World Healt
Organization ). Menurut WHO kepadatan penduduk normal adalah 9.600
jiwa per km².
Dengan luas wilayah yang hanya 44,04 km² dan kepadatan penduduk
sebesar 11.340,84 jiwa/km² menimbulkan banyak permasalahan, khususnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
permasalahan permukiman. Dimana luas wilayah yang terbatas tidak
diimbangi dengan jumlah penduduk yang ada sehingga tidak sedikit
masyarakat Kota Surakarta khususnya masyarakat berpenghasilan rendah
membangun permukiman di bantaran sungai maupun tempat-tempat terlarang
yang berbahaya apabila dibangun permukiman. Data dibawah ini merupakan
data perkembangan rumah menurut konstruksi dan letak pada tahun 2010
dijelaskan pada tabel 1.2 yaitu :
Tabel 1.2
Banyaknya Rumah Menurut Kontruksi Dan Letak Rumah
Di Tiap Kecamatan Kota Surakarta Pada Tahun 2010
No.
Kecamatan
Kontruksi Rumah Letak Rumah
Jumlah
(unit)
Permanen
(unit)
Non
Permanen
(unit)
Bantaran
Sungai
(unit)
Dibawah
Tegangan
Tinggi
(unit)
1. Banjarsari 27.302 5.892 732 721 34.647
2. Jebres 24.538 2.842 525 0 27.905
3. Laweyan 24.851 191 124 43 25.209
4. Pasar
Kliwon
17.679 1.781 317 0 19.777
5. Serengan 6.814 1.220 8.034 0 16.068
Jumlah 101.184 11.926 9.732 764 123.606
Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2010
Dari data diatas dapat dilihat bahwa terdapat 9.732 unit rumah yang
terletak di bantaran sungai dan 764 unit rumah yang terletak di bawah
tegangan tinggi dan 11.926 unit rumah merupakan rumah non permanen.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
Sedangkan hasil pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) kota Surakarta pada tahun 2006 terdapat sebanyak 6.612 Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) yang menempati kawasan kumuh seluas ± 41,607
ha. Kawasan kumuh tersebut dihuni sebanyak 3.421 KK atau 15.850 jiwa.
Dari data tersebut, prosentase rumah kumuh permanen sebesar 39,45%,
rumah kumuh semi permanen sebesar 31,6% dan rumah kumuh tidak
permanen sebesar 28,9%. Sedangkan untuk tahun 2011 data dari Badan
Perncanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH ) di Kota Surakarta mencapai 6.600 unit. Dari data mengenai Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) di atas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir hanya
terjadi penurunan 12 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Oleh karena itu untuk menata permukiman di Kota Surakarta maka
Pemerintah Kota Surakarta menyediakan rumah susun sederhana sewa bagi
MBR sebagai solusi untuk permasalahan permukiman yang terjadi di Kota
Surakarta. Agar pengelolaan Rusunawa tepat sasaran dan berdaya guna maka
Pemerintah Kota Surakarta menunjuk UPTD Rumah Sewa untuk mengelola
Rusunawa yang tersebar di Kota Surakarta. Keberadaan Rumah Susun
Sederhana Sewa (Rusunawa) ini selain bisa untuk menambah Pendapatan
Asli Daerah (PAD), juga dapat menanggulangi permukiman kumuh yang
berkembang tidak sehat dan menjembatani masyarakat untuk mendapatkan
tempat hunian yang layak dengan cara menyewa sesuai dengan kondisi atau
kemampuan mereka.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pemerintah kota dalam
pemenuhan kebutuhan pemukiman bagi MBR di Kota Solo, perlu adanya
pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Dalam penelitian ini
peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan rumah susun sederhana
sewa (Rusunawa) di Kota Surakarta oleh UPTD Rumah Sewa. Judul yang
diambil pada penelitian ini adalah Pengelolaan Rumah Susun Sederhana
Sewa (Rusunawa) oleh UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta. Penelitian ini
akan membahas mengenai pengelolaan rumah susun sederhana sewa
(Rusunawa) yang dilaksanakan oleh UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
“Bagaimana pengelolaan serta pencapaian program Rumah Susun
Sederhana Sewa (Rusunawa) oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Rusunawa Kota Surakarta ?”
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan
pencapaian program Rusunawa di Kota Surakarta. rumah susun sederhana
sewa (Rusunawa) oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa
Kota Surakarta yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan
dan pengawasan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
D. Manfaat Penelitian
1. Diperolehnya informasi dan gambaran mengenai manajemen organisasi
publik terutama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa Kota
Surakarta dalam Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa).
2. Bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa, dapat dijadikan
kritik yang bersifat membangun serta sebagai evaluasi terhadap
pencapaian hasil dan perbaikan di masa mendatang.
3. Bagi penulis, merupakan kesempatan untuk menerapkan teori yang
diperoleh selama menjalani perkuliahan ke dalam praktek nyata.
Sehingga dapat melatih cara berfikir sistematis di samping belajar
mengembangkan kemampuan profesional.
4. Bagi civitas akademika, untuk memberikan informasi dan menambah
pengetahuan mengenai pengelolaan rumah susun sederhana sewa
(Rusunawa) Kota Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
A. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
1. Pengertian Pengelolaan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Pusat bahasa Departemen
pendidikan nasional, 2008: 719) pengelolaan berasal dari kata dasar
kelola yang artinya mengendalikan; menyelenggarakan; menjalankan;
mengurus; menangani. Kemudian dari kata kelola, menjadi mengelola
yang memiliki arti:
a. Mengelola bagi pemerintah adalah menyelenggarakan dan
mengendalikan
b. Mengelola bagi perusahaan adalah mengurus dan menjalankan
Sedangkan pengelolaan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) memiliki arti proses, perbuatan, dan cara mengelola
melakukan sesuatu kegiatan dengan mengerahkan orang lain, dan proses
mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
Dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.
14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa) Bab I Pasal I, yang di maksud dengan pengelolaan adalah
upaya terpadu yang dilakukan oleh badan pengelola atas barang milik
negara/daerah yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
pengendalian. Dari beberapa istilah tersebut mengarah pada satu istilah
yang disebut dengan manajemen. Oleh karena itu penulis menggunakan
istilah manajemen untuk membahas konsep pengelolaan.
Ada banyak definisi atau batasan-batasan mengenai manajemen yang
dikemukakan oleh para ahli. Menurut Ordway Tead dalam Inu Kencana
Syafiie,dkk (Inu Kencana Syafiie dkk, 1997: 50) :
“Management is the process and agency which direct and gudes the
operations of an organization in the realizing of estabilished aims.”
(Manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta
membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan). Sedangkan menurut G.R.Terry (alih bahasa oleh Inu Kencana
Syafiie, 1997: 50), “ Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri
dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang
dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan
melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain”.
Sedangkan menurut Siswanto (Siswanto, 2006: 2), manajemen adalah
seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
pemotivasian, pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk
mencapai tujuan.
Malayu Hasibuan berpendapat bahwa manajemen hanya merupakan
alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan
memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan. Dengan manajemen, daya
guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan.
(Hasibuan, 2006: 1)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
Dalam Internasional Journal of Bussiness and Management,
Management and Cultural Development Vol. 5, No.11 ; November 2010,
dituliskan bahwa:
“…many different definitions on the management have been
expressed by the various researchers. Some say that: management
is a process. Some express that: management is an art. And also,
some believe that: management is a skill.
…it can be concluded that: management is a process that leads the
community’s people towards common goals and public utilities.
With such descriptions, management can play very important role
in the cultural development.”
(…banyak definisi berbeda tentang manajemen dari beberapa
peneliti. Sebagian mengatakan bahwa manajemen adalah proses.
Sebagian mengatakan manajemen sebagai seni. Dan sebagian
lainnya mengatakan manajemen adalah kemampuan.
…dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah sebuah
proses untuk memimpin orang dalam suatu komunitas untuk
mencapai tujuan bersama dan mambawa kemanfaatan bagi
masyarakat. Dengan pengertian manajemen tersebut, maka
manajemen dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam
pengembangan budaya.) (Mohammad Naji; 2010: 172)
Dalam manajemen mengandung fungsi-fungsi manajemen yang
merupakan tugas pokok yang harus dijalankan oleh pimpinan dalam
organisasi apapun agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan
efisien. Fungsi-fungsi manajemen pada hakekatnya merupakan tugas
pokok yang harus dijalankan pimpinan dalam organisasi apapun. Dalam
pembahanan mengenai fungsi manajemen terdapat banyak pendapat dari
para ahli. Walaupun demikian perbedaan pendapat tersebut pada dasarnya
adalah saling melengkapi.
G.R. Terry dalam Inu Kencana Syafiie,dkk (1997: 51)
mendeskripsikan pekerjaan manajer berdasar fungsinya sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
1. Perencanaan (Planning)
2. Pengorganisasian (Organizing)
3. Penggerakkan (Actuating)
4. Pengendalian (Controlling)
Dalam Internasional Journal of Bussiness and Management, Study on
the Inovvation Function of the Management, Vol 4, No. 6, Juni 2009
dituliskan bahwa:
“Four function such as planning, organizing, leading and
controlling in the management are the mainline in the management
theory all along.” (Empat fungsi seperti perencanaan,
pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian adalah
merupakan inti dari teori manajemen selama ini). )Yun Zhang,
2009: 147).
Dari beberapa pendapat diatas, maka mengenai pengelolaan rumah
susun sederhana sewa (Rusunawa) di Kota Surakarta, peneliti memilih
untuk menggunakan empat fungsi manajemen menurut G.R. Terry yang
dikenal dengan POAC yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan
Controlling.
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) adalah suatu
proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian,
penggerakkan, hingga pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya
yang dimiliki. Proses pengelolaan tidak dapat dilakukan secara individual
melainkan dengan bantuan orang lain untuk mencapai tujuan yaitu
pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang memenuhi
kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman,
aman dan sehat bagi masyarakat khusunya bagi masyarakat yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
berpenghasilan rendah. Pengelolaan atau manajemen merupakan kunci
utama dalam pelaksanaan suatu kegiatan maupun program demi
tercapainya tujuan yang diharapkan.
a. Perencanaan
Perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang
berhubungan dengan proses penetapan tujuan dan penentuan tindakan-
tindakan apa yang harus dilakukan oleh suatu organisasi untuk
mencapainya. Dalam perencanaan ditetapkan arah dan strategi yang
diambil untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Perencanaan menurut Malayu Hasibuan (Inu Kencana Syafiie,dkk,
1997: 76) adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk
mencapai suatu tujuan tertentu.
Menurut T. Hani Handoko (2003: 79) mengatakan bahwa dalam
menetapkan perencanaan yang baik, langkah-langkah yang harus
dilakukan yaitu :
1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
2. Merumuskan keadaan saat ini.
3. Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan.
4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk
pencapaian tujuan.
Sondang P. Siagian (2005: 36) menyebutkan bahwa perencanaan
merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah
diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang dikerjakan dimasa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan
yang ditetapkan.
Perencanaan menjadi hal yang paling mendasar karena melibatkan
pilihan-pilihan dari berbagai tindakan alternatif. Oleh karena itu
perencanaan merupakan suatu proses dasar dalam mengambil
keputusan yang menetapkan langkah-langkah yang diperlukan sebelum
kerja nyata direalisasikan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Perencanaan digunakan sebagai jembatan bagi masa mendatang dengan
menghubungkan fakta-fakta yang telah ada. Kemudian dengan adanya
fakta-fakta yang telah ada, di tentukan beberapa aktivitas yang dianggap
perlu dalam pencapaian hasil yang diinginkan oleh suatu organisasi.
Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat diambil kesimpulan
mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan perencanaan, yaitu:
1. Suatu rencana lahir sebagai hasil pemikiran dari identifikasi
masalah dan analisis situasi yang telah dilakukan.
2. Orientasi dari suatu perencanaan mengarah pada masa depan atau
masa yang akan datang.
3. Dengan perencanaan maka apabila rencana tersebut dilaksanakan
akan mempermudah usaha yang dilakukan dalam pencapaian
tujuan.
b. Pengorganisasian
Pengorganisasian merupakan fungsi dari manajemen yang
mendukung pelaksanaan dari perencanaan. Pengorganisasian berfokus
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
pada pengaturan tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai
tujuan dari suatu organisasi. Pengorganisasian dilakukan oleh
sekelompok orang yang tergabung dalam unit-unit satuan-satuan kerja
guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pengorganisasian merupakan proses mengatur dan mengalokasikan
tugas-tugas, pekerjaan, wewenang, peran-peran termasuk koordinasi
hubungan-hubungan antar bagian baik secara vertikal maupun
horisontal dalam suatu struktur organisasi yang diperlukan untuk
mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Semakin jelas dan terpadu
tugas-tugas yang dirancang dalam suatu organisasi akan semakin efektif
organisasi itu mencapai tujuannya. ( Koontz dan Weihrich dalam Ulber
Silalahi 2002: 46).
Sedangkan menurut Siswanto (2006: 75) pengorganisasian adalah
pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota
kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif
diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan
yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian
merupakan proses mendisain struktur formal, mengatur dan
mengelompokkannya serta membagi tugas atau pekerjaan diantara
anggota organisasi sehingga tercipta organisasi yang dapat digerakkan
sebagai satu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang
telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
c. Penggerakkan
Fungsi manajemen yang ketiga adalah penggerakkan. Fungsi dari
penggerakan sangat penting karena penggerakan merupakan
pengupayaan dari fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Tanpa
adanya penggerakan maka perencanaan dan pengorganisasian yang
telah ditetapkan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Akibatnya
tujuan organisasi juga akan sulit untuk dicapai. Dalam proses
penggerakkan berkaitan dengan siapa yang harus digerakkan, mengapa
harus digerakkan, bagaimana menggerakkannya, dan kapan harus
digerakkan. Namun dalam proses penggerakkan tersebut juga
diperlukan kepemimpinan untuk mempengaruhi bawahan dan
memotivasi agar pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan keinginan
pemimpin dan pada akhirnya tujuan dapat tercapai dengan baik.
Menurut Terry dalam Inu Kencana (1999: 81) :
“Penggerakkan atau pelaksanaan kerja merupakan suatu
tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok
berkenan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan
perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.”
Hampir senada dengan pendapat Terry, menurut Sondang P.Siagian
(2005: 95) :
“Penggerakkan adalah keseluruhan usaha, teknik dan metode
untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas
bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan
organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis.”
Dengan demikian pengerakkan merupakan kegiatan pemberian
dorongan atau motivasi bekerja kepada anggota organisasi serta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
membimbing anggota organisasi agar memiliki keinginan, mau
berusaha, dan bekerja dengan ikhlas dalam melaksanakan tugas yang
telah ditetapkan dalam masing-masing bidang agar tujuan yang telah
ditetapkan dapat tercapai.
d. Pengawasan
Fungsi manajemen yang terakhir adalah fungsi pengawasan atau
pengendalian (controlling). Menurut pendapat George Terry dalam Inu
Kencana Syafiie, dkk (1999: 83) menyatakan bahwa :
“Controlling can be defined as the process of determining what is
to accomplished, that is the standart, what is being accomplished,
that is the performance, and if necessary applying corrective
measure so that performance takes place according to plans, that
is in conformity whith the standart”. ( Pengawasan dapat
dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu
standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai
pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan
sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan
standar).
Tidak jauh berbeda dengan pendapat Ulber Silalahi (2003: 47)
bahwa pengawasan (controlling) adalah proses pengukuran pelaksanaan
kerja atau kinerja aktual, membandingkan hasil dengan standar
organisasi dan tujuan, dan pengambilan tindakan korektif jika
dibutuhkan.
Robert J.Mockler lebih memperjelas lagi mengenai definisi
pengawasan yaitu suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar
pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem
informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan
standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang
diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan
dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian
tujuan-tujuan perusahaan ( T.Hani Handoko, 2003: 360).
Dengan demikian pengawasan merupakan suatu usaha untuk
menjamin semua tindakan yang diambil sesuai dengan rencana, serta
untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi
sehingga tindakan korektif dapat diambil. Dengan pengawasan dapat
diketahui juga sampai seberapa jauh tingkat pencapaian atau tingkat
penyelesaian dari suatu kegiatan sudah terlaksana sesuai dengan
standar yang ditentukan sebelumnya atau tidak. Dengan kata lain
pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi
dan manajemen berjalan sesuai dengan yang direncanakan (tercapai).
2. Pengertian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
Menurut UU. No.16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun terkait
dengan rumah susun yang meliputi pengertian rumah susun, pengaturan
dan pembinaan rumah susun, kelengkapan rumah susun, pembangunan
rumah susun, target/sasaran penghuni rumah susun, dan komponen
pembangunan rumah susun.
Pengertian rumah susun menurut UU No.16 Tahun 1985 tentang
rumah susun yaitu rumah susun (rusun) adalah bangunan gedung
bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam
bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat
dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat yang
dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
Pembangunan rumah susun (rusun) bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat yang berpenghasilan
rendah yang menjamin kepastian hukum dan pemanfaatannya.
Pembangunan rumah susun juga meningkatkan daya guna dan hasil guna
tanah di daerah perkotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber
daya alam dan menciptakan lingkungan pemukiman yang lengkap, serasi
dan seimbang serta untuk memenuhi kebutuhan yang berguna bagi
masyarakat.
Sedangkan pengertian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.
14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa) Bab I Pasal I, menyatakan bahwa Rumah Susun Sederhana
Sewa, yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung
bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam
bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal
maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing
digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun
dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
Pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pada dasarnya
merupakan stimulus bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang
memerlukan tempat tinggal. Oleh karena itu fasilitas pembangunan
rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang telah terbangun perlu
segera dikelola agar tujuan pembangunan rumah susun sederhana sewa
(rusunawa) berhasil dan berdaya guna serta mencapai target dan sasaran
yang diharapkan.
3. Pengertian Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
Pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) sendiri adalah
sebuah aktivitas atau kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan,
pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Rumah Sewa Kota Surakarta selaku unsur pelaksana pemerintah daerah
Surakarta di bidang pengelolaan rumah susun sederhana sewa
(Rusunawa) yang disertai dengan tanggung jawab penuh untuk mencapai
tujuan bersama dan mendapatkan kemajuan yang lebih baik pada badan
organisasi atau pemerintah serta Rumah Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa) sebagai obyek kebijakan.
Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.14/
PERMEN/M/2007 Tentang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa) Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa ruang lingkup
pengelolaan Rusunawa meliputi :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
a. Pemanfaatan fisik bangunan rusunawa yang mencakup pemanfaatan
ruang dan bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan serta
peningkatan kualitas sarana dan utilitas;
b. Kepenghunian yang mencakup kelompok sasaran penghuni, proses
penghunian, penetapan calon penghuni, perjanjian sewa menyewa
serta hak, kewajiban dan larangan penghuni;
c. Administrasi keuangan dan pemasaran yang mencakup sumber
keuangan, pemanfaatan hasil sewa, pencatatan dan pelaporan serta
persiapan dan strategi pemasaran;
d. Kelembagaan yang mencakup pembentukan struktur, tugas, hak,
kewajiban dan larangan badan pengelola serta peran pemerintah,
pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
e. Penghapusan dan pengembangan bangunan rusunawa;
f. Pendampingan, monitoring, dan evaluasi;
g. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusunawa.
Pengelolaan ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) agar dapat dimanfaatkan
secara berdaya guna. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah
Sewa merupakan unit struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola
Rusunawa dan bertanggung jawab langsung kepada Dinas Pekerjaan
Umum (DPU) Kota Surakarta. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta diatur dalam
Peraturan Walikota Surakarta No. 45 Tahun 2008.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
Selanjutnya pada Bab III, pasal 3 dan 4 menyatakan bahwa Rumah
Sewa merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala
Rumah Sewa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang
Dinas di bidang penanganan kegiatan teknis di Rumah Sewa dengan
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
4. Hasil Penelitian Terkait Dengan Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa (Rusunawa)
Studi-studi terdahulu terkait pengelolaan Rumah Susun Sederhana
Sewa pernah dilakukan berbagai pihak. Penelitian tersebut menghasilkan
kesimpulan yang beragam sesuai dengan kajian penelitiannya, sebagai
berikut:
1. Indartoyo (Makalah Seminar Nasional Arsitektur Universitas Trisakti,
2007)
Mengadakan penelitian tentang Dampak Kehadiran Rusunawa
Bagi Penataan Bangunan Dan Infrastruktur Di Daerah Kawasan
Terbangun, berkesimpulan bahwa : Berbagai program penyediaan
Rusunawa yang telah diimplementasikan hingga saat ini pada lokasi
justru terjadi perkembangan yang kurang menguntungkan seperti
terjadinya pengembangan rumah-rumah tinggi yang tidak terkendali,
tumbuhnya fasilitas layanan yang yang tidak teratur diantaranya justru
banyak terjadi di sekitar lokasi pembangunan Rusunawa. Kehadiran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
Rusunawa di Indonesia diprediksi akan meningkatkan jumlah
penduduk sehingga akan menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan,
peningkatan jumlah dan volume infrastruktur atau peningkatan
limbah, bertambah padatnya lalu lintas, perubahan iklim mikro di
daerah sekitar kawasan, berkurangnya daya serap tanah terhadap air
hujan, hadirnya komunitas baru yang secara otomatis akan
meningkatkan harga jual tanah, memperbanyak bangunan kumuh,
pengetatan aturan pembangunan dan memerlukan usaha-usaha fisik
dan sosial untuk mencapai integratif antar penduduk. Untuk itu
rencana penataan bangunan dan infrastruktur di kawasan sekitar
Rusunawa sebagai suatu konsep peremajaan permukiman perkotaan
yang integratif menangani masalah penataan lingkungan permukiman
perkotaan serta penyediaan kebutuhan perumahan kota harus dikaji
secara hati-hati, cermat dan matang.
2. Mokh Subkhan (Tesis Program Pascasarjana Magister Teknik
Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponogoro, 2008)
Mengadakan penelitian tentang Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa Di Cengkareng Jakarta Barat yang bertujuan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakoptimalan
pengelolaan Rusunawa. Keidakoptimalan ini disebabkan oleh :
a) Kurangnya solidaritas penghuni Rusunawa untuk menggunakan
fasilitas umum secara bersama-sama.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
b) Kurangnya motivasi penghuni Rusunawa untuk meningkatkan taraf
perekonomian keluarga.
c) Rusunawa mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga sering
disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
d) Pengelolaan Rusunawa Cengkareng menunjukkan bahwa
kurangnya peran organisasi dalam hal sosialisasi penggunaan
fasilitas umum bersama sehingga fasilitas tersebut tidak
digunakan dengan semestinya.
e) Koordinasi yang terbatas dengan pihak yang terlibat misalnya
mengenai pengaturan sewa, pemasaran Rusunawa dan sosialisasi
kepada masyarakat.
f) Tidak ada sanksi yang tegas bagi penyewa yang tidak taat
administratif.
3. Sugianto Tarigan (Tesis Program Pascasarjana Magister Teknik
Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponogoro, 2010)
Mengadakan penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan Sistem
Sanitasi Rumah Susun Bidaracina Jakarta Timur yang berkesimpulan
bahwa pertumbuhan pembangunan rumah susun di Jakarta tidak
diimbangi dengan kemampuan pengelolaan rumah susun itu sendiri.
Dari jumlah rumah susun yang sudah dibangun menunjukkan bahwa
operasi dan pemeliharaan sistem sanitasi rumah susun masih rendah,
hal ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan pelayanan
rumah susun. Hasil penelitian disimpulkan bahwa prosedur teknis dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
operasional pengelolaan sistem sanitasi yang ada di rumah susun
bidaracina tidak berjalan dengan baik karena tidak sesuai dengan
petunjuk teknis operasional dan pemeliharaan. Hal ini dibuktikan
antara lain dengan kemacetan disaluran pipa masih sering terjadi,
sistem bak kontrol sudah tidak berfungsi, pembuangan lumpur tinja
dari rumah tetangga tidak melalui proses pengolahan tetapi langsung
ke badan air sungai ciliwung sehingga sering tercium bau tidak sedap
dilingkungan rumah susun. Melihat fenomena tersebut pemerintah
dalam rangka pembangunan serta penyelenggaraan pengelolaan
sistem sanitasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sehingga
diperlukan institusi dan peraturan yang jelas serta tegas.
Hasil penelitian terdahulu di atas, dapat digunakan sebagai
pendukung data deskriptif karena memiliki relevansi dengan
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Surakarta yang
dikaji dalam penelitian ini, diantaranya bahwa :
a) Program penyediaan Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)
perlu dikaji secara hati-hati, cermat dan matang karena kalau
tidak demikian akan mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah
Kota itu sendiri. Kerugian yang dapat terjadi seperti
meningkatnya jumlah penduduk sehingga akan menyebabkan
peningkatan kebutuhan lahan, peningkatan limbah,
bertambahpadatnya lalu lintas, berkurangnya daya serap tanah,
dan lain sebagainya. Pengkajian dilakukan agar masalah penataan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
lingkungan pemukiman serta penyediaan kebutuhan perumahan
dapat diatasi.
b) Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakoptimalan
pengelolaan Rusunawa yang terdapat di Kota Surakarta.
c) Pembangunan Rumah Susun perlu diimbangi dengan kemampuan
pengelolaan Rumah Susun itu sendiri agar tidak mengalami
penurunan kualitas lingkungan dan pelayanan Rumah Susun.
B. Kerangka Pikir
Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi
untuk mendukung terselenggaranya pembinaan keluarga, pendidikan serta
peningkatan kualitas generasi yang akan datang yang berjati diri. (Peraturan
Menteri Negara Perumahan Rakyat No.14/PERMEN/M 2007).
Kebutuhan akan rumah tinggal sangat meningkat khususnya di
kawasan perkotaan maka fasilitas pembangunan rumah susun sederhana sewa
menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat,
nyaman, aman dan sehat bagi seluruh masyarakat khususnya bagi MBR.
Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) menjadi solusi bagi Kota Surakarta
untuk penataan wilayah kumuh dan meminimalkan hunian tak berijin serta
merupakan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka penyediaan
rumah sederhana dan sehat untuk MBR di Kota Surakarta. Selain itu
keberadaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) juga sebagai penambah
pendapatan asli daerah (PAD).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
Oleh karena itu pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)
sangat penting untuk dilakukan dalam pelaksanaan kegiatannya agar tujuan
yang diharapkan dapat tercapai. Dengan adanya pengelolaan yang baik
diharapkan akan dapat memudahkan tercapainya tujuan organisasi.
Pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) merupakan
serangkaian usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi lingkungan
permukiman perkotaan yang tidak sehat (kumuh), meminimalkan hunian
yang tidak berijin dan menjembatani masyarakat berpenghasilan rendah untuk
mendapatkan tempat hunian yang layak dengan cara menyewa sesuai dengan
kondisi atau kemampuan mereka.
Sesuai dengan judul penelitian yaitu pengelolaan rumah susun
sederhana sewa (Rusunawa) oleh Unit Pelaksana Teknis Rumah Sewa Kota
Surakarta, penelitian dilihat berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang
dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan hingga
pengawasan. Fungsi perencanaan dilihat dari bentuk-bentuk perencanaan
yang berupa mekanisme pembuatan rencana, esensi perencanaannya, serta
dasar pertimbangan dalam membuat rencana. Fungsi pengorganisasin terkait
dengan pengelompokkan serta pembagian tugas atau pekerjaan diantara para
anggota organisai sehingga organisasi dapat digerakkan dan tujuan organisasi
dapat tercapai dengan efektif dan efisien.
Fungsi penggerakkan berkaitan dengan pemberian motivasi atau
dorongan bekerja kepada seluruh anggota organisasi serta bimbingan tentang
pelaksanaan tugas masing-masing serta membimbing anggota organisasi agar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
memiliki keinginan, mau berusaha, dan bekerja dengan ikhlas untuk
mengerjakan kegiatan pengelolaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Negara Perumahan Rakyat No.14/ PERMEN/M/2007 Tentang pengelolaan
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
Pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin semua tindakan
yang diambil sesuai dengan rencana, serta untuk mengetahui penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi sehingga tindakan korektif dapat diambil. Dengan
kata lain pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi
dan manajemen berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau ditetapkan
(tercapai). Selain itu pengawasan juga berusaha mengetahui dan
menghindarkan kemungkinan kesalahan dan mencari upaya-upaya untuk
mencegahnya. Pengawasan dalam pengelolaan Rumah Susun Sederhana
Sewa (Rusunawa) merupakan upaya untuk mengetahui pelaksanaan kerja
yang dilakukan pegawai pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sewa
dalam mengelola rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan capaian
program Rusunawa yang terdapat di Kota Surakarta.
Skema kerangka berfikir secara lebih rinci akan digambarkan pada
gambar 2.1 dibawah ini. Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian
ini dapat membantu penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian
serta pemilihan konsep-konsep yang benar.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
Gambar 2.1
Skema Kerangka Berpikir
- Kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR) akan rumah tinggal yang layak huni, bermartabat,
nyaman, aman, dan sehat.
- Adanya lahan hak pakai pemkot yang belum dimanfaatkan.
- Keterbatasan lahan kota untuk permukiman.
- Penataan wilayah pemukiman kumuh dan pencegahan hunian tak
berijin.
Rumah Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa) sebagai solusi dari
permasalahan yang ada.
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana
Sewa:
-Planning
-Organizing
-Actuating
-Controlling
Capaian Program Rusunawa di
Kota Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB III
METODE PENELITIAN
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini mengambil di wilayah Kota Surakarta,
khususnya di lingkup Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa
Kota Surakarta. Pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi penelitian ini
adalah:
1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa Kota Surakarta
merupakan unit struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Surakarta.
2. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Surakarta merupakan
solusi atas kebutuhan perumahan sederhana dan sehat untuk MBR.
Oleh karena pertimbangan diatas maka pengelolaan akan rumah
susun sederhana sewa (Rusunawa) menarik untuk diteliti.
2. Jenis Penelitian
Penelitian berjudul pengelolaan rumah susun sederhana sewa
(Rusunawa) oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa Kota
Surakarta ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk melakukan
penggambaran terhadap obyek atau variabel yang diteliti. Dalam hal ini
penulis berusaha memperoleh gambaran secara jelas mengenai suatu keadaan
yang menggambarkan secara tepat fenomena yang terjadi secara sistematis,
aktual dan akurat sesuai dengan data dan fakta. Penelitian deskriptif tidak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi juga
menjelaskan dan menganalisa data yang ada sehingga menjadi sebuah wacana
yang logis dan objektif.
Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena melalui pendekatan ini
akan didapatkan pemahaman yang mendalam dan sangat dimungkinkan
memperoleh informasi baru terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mengenai
pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Kota Surakarta.
Penelitian deskriptif kualitatif mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan
mendalam yang dapat menggambarkan realitas keadaan atau fenomena yang
sebenarnya terjadi di lapangan.
3. Sumber Data
Data merupakan sumber utama untuk memperoleh informasi yang
jelas dari sebuah penelitian. Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Lexy
J. Moleong (2010:157) sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata
dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
Dalam penelitian ini untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan
dengan pengelolaan rusunawa maka peneliti melakukan wawancara secara
intensif dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan rumah susun
sederhana sewa (Rusunawa) di Kota Surakarta. Adapun pihak-pihak terkait
antara lain :
1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa Kota
Surakarta sebagai unsur pimpinan pengelola. Untuk mendapatkan
informasi tentang pengelolaan Rusunawa.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
2) Subbagian Tata Usaha UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta sebagai
unsur pelaksana. Untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan
pengelolaan Rusunawa.
3) Staf Teknis UPTD Rumah Sewa. Untuk mengetahui tentang kegiatan
teknis dan pemeliharaan Rusunawa.
4) Masyarakat penghuni Rusunawa.
Data tambahan yang berupa dokumen, literatur, arsip-arsip, buku-
buku serta undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam
hal ini, penulis memperoleh data dari :
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor:
14/PERMEN/M/2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana
Sewa (Rusunawa).
3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor:
18/PERMEN/M/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan
Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Yang Dibiayai
APBN dan APBD.
4) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 45 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas
Pekerjaan Umum Kota Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
5) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20-O Tahun 2009 Tentang
Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pada
Dinas Pekerjaan Umum.
6) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
7) Buku-buku, catatan yang berkaitan dengan penulisan.
Dalam penelitian ini sumber data selain kata-kata, tindakan dan
dokumen, sumber data diperoleh juga dari foto. Foto dapat memberikan
gambaran tentang perjalanan dan sejarah orang-orang yang ada didalamnya.
Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif,
yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti
sendiri. (Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moleong, 2010: 160).
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk
memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan data berupa :
a. Wawancara
Teknik ini merupakan suatu jenis pengumpulan data yang dilakukan
dengan mengadakan tanya jawab (interview) dengan informan yang diteliti
untuk mendapatkan data yang diperlukan. Untuk mempermudah dalam
proses wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang memuat
garis-garis pokok pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab
terhadap narasumber yang dianggap mengetahui dan dapat memberi
informasi tentang pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di
Kota Surakarta, yaitu pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UTPD)
Rumah Sewa serta masyarakat penghuni Rusunawa. Wawancara
digunakan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa merencanakan, mengorganisasikan,
menggerakkan, serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan
Rusunawa.
b. Observasi
Observasi merupakan metode dasar dalam pengumpulan data yang
bersifat non verbal atau teknik pengumpulan data dengan cara melakukan
pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti untuk
mengamati berbagai keadaan, kegiatan dan peristiwa yang terjadi sesuai
dengan kenyataannya. Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk
menggali data berupa dari sumber data yang berupa peristiwa tempat atau
lokasi, benda-benda serta rekaman gambar-gambar. (HB. Sutopo, 2006:
64).
Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan
pengamatan terhadap kondisi lingkungan rumah susun sederhana sewa
(Rusunawa) yang ada di Kota Surakarta disertai rekaman gambar
bangunan Rusunawa yang terdapat di Kota Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
c. Pencatatan Dokumen
Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan membaca dan
mempelajari sumber-sumber tertulis. Data diperoleh secara tidak langsung,
yaitu dapat berupa catatan, berita, buku-buku, peraturan perundang-
undangan, laporan-laporan dokumen resmi institusi (arsip) dan lain
sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini
dipergunakan sebagai pendukung dan pelengkap data yang diperlukan
dalam penelitian.
5. Validitas Data
Validitas data dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa data yang
diperoleh sesuai kenyataan / fakta sehingga kesimpulan dapat
dipertanggungjawabkan. Untuk menguji kebenaran dan keabsahan data,
peneliti menggunakan teknik trianggulasi data. Menurut Lexy J. Moleong
(2010: 330) Trianggulasi data adalah teknik memeriksa keabsahan data
dengan memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan
atau sebagai pembanding tetap data itu. Trianggulasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah trianggulasi sumber, yaitu mengumpulkan data dengan
menggunakan beberapa sumber yang tersedia sehingga data yang
dikumpulkan dari satu sumber akan dikontrol oleh data yang sama dari
sumber lain sehingga saling dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
6. Teknik Analisis Data
Sebagian besar data dari penelitian ini merupakan data kualitatif,
maka penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang
tujuannya untuk memperoleh gambaran secara khusus yang bersifat
menyeluruh mengenai apa yang tercakup dalam permasalahan yang terdapat
di lapangan saat pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis data kualitatif
dianggap relevan adalah dengan menggunakan model analisis interaktif, yaitu
model yang memerlukan tiga komponen yang berupa reduksi data, penyajian
data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi sehingga data yang
terkumpul akan berhubungan satau sama lain secara sistematis.
a. Reduksi data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang diperoleh di lapangan.
Dalam hal ini, reduksi data dilakukan dengan menelaah data yang
terkumpul dari berbagai sumber, dilanjutkan dengan pemilahan data yang
terkumpul dalam penggolongan data, penentuan bagian-bagian yang
hendak dibuang, dipertajam, disederhanakan serta dikembangkan. Data
yang diperoleh dari hasil wawancara dikelompokkan sesuai inti
permasalahan. Hal tersebut dilakukan dengan mereduksi data dari
lapangan, yaitu dengan menulis secara rapi, terperinci dan sistematis untuk
memperoleh keterangan serta data-data yang dibutuhkan dalam menyusun
hasil dan analisis penelitian. Dari kegiatan tersebut dihasilkan pemikiran-
pemikiran yang selanjutnya disusun sedemikian rupa sehingga
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
mempermudah dalam penarikan simpulan penelitian. Proses reduksi ini
berlangsung terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai disusun.
b. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka proses selanjutnya adalah penyajian data.
Data yang telah direduksi, kemudian disusun dan digabungkan menjadi
suatu bentuk deskripsi informasi yang menarik, logis, dan jelas alur
pikirnya. Sajian ini merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara
logis dan sistematis, sehingga apabila dibaca akan mudah dipahami
tentang berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk
berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan
pemahamannya tersebut.
c. Penarikan simpulan dan verifikasi
Pada permulaan pengumpulan data, dapat dilakukan analisa atau
pernyataan yang mungkin terjadi, kemudian disusun sebab dan akibat yang
mungkin dapat muncul, serta proporsi untuk memberikan pengertian
mengenai arti dari hal-hal yang ditemui di lapangan kemudian dapat
ditarik suatu simpulan. Setiap simpulan yang ditetapkan perlu diverifikasi
terus-menerus hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan
kokoh.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB IV
DESKRIPSI LOKASI, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. DESKRIPSI LOKASI
1. Sejarah Singkat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa di Surakarta
sebelumnya bernama Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa.
Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Rumah Sewa dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kota Surakarta. Sebelum menjadi UPTD Rumah Sewa,
namanya adalah Unit Pengelola Rusunawa Kota Surakarta. Pembentukan
Unit Pengelola Rusunawa Kota Surakarta tertuang dalam Peraturan
Walikota Surakarta No. 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit
Pengelola Rusunawa Kota Surakarta. Susunan Organisasi pada Unit
Pengelola Rusunawa terdiri dari :
a. Tim Pembina sebagai unsur Pengawasan Umum dan Pembina
b. Kepala Unit Pengelolaan Rusunawa sebagai unsur Pimpinan
Pengelola
c. Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagai unsur Pelaksana. Seksi-seksi
yang dimaksud adalah Seksi Administrasi Keuangan dan Pemasaran,
Seksi Penyewaan dan Penghunian, Seksi Teknis dan Pemeliharaan.
Pada tahun 2008 Unit Pengelola Rusunawa berubah nama
menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa. Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa bukan hanya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
melaksanakan kegiatan teknis maupun penunjang tentang Rumah Susun
Sederhana Sewa (Rusunawa) saja tetapi UPTD Rusunawa Kota Surakarta
bertanggung jawab terhadap seluruh Rumah Sewa yang berada di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta. Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan
Umum Kota Surakarta tertuang dalam Peraturan Walikota Surakarta No.
45 tahun 2008. Dalam Peraturan Walikota No. 45 tahun 2008, Susunan
Organisasi pada UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta terdiri dari :
a. Kepala
b. Subbagian Tata Usaha
c. Kelompok Jabatan Fungsional
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa Kota
Surakarta terletak di dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
Kota Surakarta dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
a. Kedudukan UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta
Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 45 Tahun
2008, secara struktural kedudukan UPTD Rumah Sewa merupakan
UPT pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang dipimpin oleh Kepala
Rumah Sewa yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
b. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Rumah Sewa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa Kota
Surakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang
penanganan kegiatan teknis di Rumah Sewa sesuai dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas
pokoknya, UPTD Rumah Sewa memyelenggarakan fungsi antara lain:
1. Penyusunan rencana teknis operasional bidang penanganan
kegiatan teknis di rumah sewa.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang penanganan
kegiatan teknis di rumah sewa.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanganan kegiatan
teknis di rumah sewa.
4. Pengelolaan Ketatausahaan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20-O Tahun
2009 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktura Unit Pelaksana
Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta. Unit Pelaksana
Teknis Rumah Sewa dipimpin oleh seorang kepala UPT, sedangkan
susunan organisasi UPT Rumah Sewa terdiri dari :
1. Kepala UPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
2. Subbagian Tata Usaha
4. Uraian Tugas
Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20-O Tahun
2009 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana
Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta, maka uraian tugas
Unit Pelaksana Teknis Rumah Sewa Kota Surakarta adalah sebagai
berikut :
1. Kepala UPT Rumah Sewa
Kepala UPT Rumah Sewa mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas
di bidang penanganan kegiatan teknis di Rumah Sewa sesuai dengan
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Kegiatan teknis
penunjang Dinas di bidang penanganan kegiatan teknis di Rumah
Sewa adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kerja UPT Rumah Sewa berdasarkan rencana
strategis Dinas.
b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan.
c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan
Dinas sesuai dengan bidang tugas.
d. Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan rumah sewa.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana
kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD UPT Rumah Sewa.
f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan untuk
pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja
UPT Rumah Sewa.
g. Melaksanakan evaluasi dan analisis hasil kerja guna
pengembangan rencana strategis dan rencana kerja UPT Rumah
Sewa.
h. Melaksanakan pelayanan administrasi Rumah Sewa, Rumah Susun
Sederhana Sewa dan Rumah Sosial.
i. Melaksanakan pengelolaan Rumah Sewa, Rumah Susun Sederhana
Sewa dan Rumah Sosial.
j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Rumah
Sewa, Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rumah Sosial.
k. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Rumah Sewa.
l. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah di bidang Rumah
Sewa.
m. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
penyelenggaraan Rumah Sewa.
n. Melaksanakan sosialisasi di bidang Rumah Sewa.
o. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
p. Memberi usulan dan saran kepada atasan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Kepala Subbagian Tata Usaha
Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Rumah Sewa mempunyai tugas
melaksanakan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan sesuai
dengan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Kepala UPTD.
Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kerja berdasarkan rencana strategis UPT
Rumah Sewa.
b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan.
c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan
Dinas sesuai dengan bidang tugas.
d. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
penyelenggaraan Rumah Sewa.
e. Menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi untuk
menyusun rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja
UPT Rumah Sewa.
f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk
pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja
UPT Rumah Sewa.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
g. Menyiapkan bahan evaluasi dan analisis hasil kerja guna
pengembangan rencana startegis dan rencana kerja UPT Rumah
Sewa.
h. Menyiapkan bahan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana
kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKKPD UPT Rumah Sewa.
i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dalam bentuk
Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan rencana strategis
dan rencana kerja Dinas.
j. Melakukan pengawasan laporan administrasi keuangan bendehara.
k. Menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran.
l. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran.
m. Melakukan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan
laporan keuangan.
n. Mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan
perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan informasi
hukum, kearsipan dan perpustakaan.
o. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor.
p. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai.
q. Menyiapkan bahan usulan yang meliputi pengangkatan, kenaikan
pangkat, perpindahan, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji
berkala dan tunjangan.
r. Mengelola data dan dokumentasi pegawai.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
s. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan
pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon
peserta ujian dinas pegawai.
t. Mengusulkan permohonan izin dan tugas belajar.
u. Menyiapkan bahan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
v. Menyiapkan bahan permohonan cuti dan mengusulkan
permohonan kartu pegawai, kartu istri atau suami, kartu tabungan
asuransi pensiunan, kartu asuransi kesehatan dan tabungan
perumahan (BAPERTARUM).
w. Menyiapkan bahan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
Pegawai dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).
x. Menyiapkan bahan laporan perkawinan, izin perkawinan dan
perceraian.
y. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan atau tanda
jasa dan sanksi.
z. Mengelola presensi atau daftar hadir pegawai.
aa. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
bb. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.
cc. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
dd. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
ee. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.
ff. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
gg. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Identifikasi Pegawai
Identifikasi pegawai merupakan gambaran mengenai keadaan
personel yang dimiliki oleh UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta. Berikut
ini disajikan identifikasi pegawai menurut kepangkatan atau golongan
dan jenjang pendidikan yang dimiliki.
a. Identifikasi pegawai berdasarkan golongan/kepangkatan
Tabel 4.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan
No. Golongan/Pangkat Jumlah
(orang)
1.
2.
3.
4.
5.
Golongan IV/a
Golongan III/d
Golongan III/c
Golongan III/b
Golongan II/a
1
1
1
4
2
Jumlah 9
Sumber : Sub Bagian Tata Usaha UPT Rumah Sewa Kota Surakarta
Oktober 2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah pegawai pada UPTD
Rumah Sewa Kota Surakarta sebanyak 9 orang. Sebagian besar dari
pegawai memiliki golongan/pangkat III/b yaitu sejumlah 4 orang atau
44,4% dari keseluruhan jumlah pegawai. Sedangkan golongan/pangkat
tertinggi yang dimiliki adalah IV/a dan golongan/pangkat terendah
adalah pegawai dengan golongan/pangkat II/a.
b. Identifikasi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan
Tabel 4.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
No. Jenjang Pendidikan Jumlah
(orang)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
S2
S1
Sarjana Muda
D3
D2
D1
SMA
SMP
SD
1
2
-
1
-
-
5
-
-
Jumlah 9
Sumber : Sub Bagian Tata Usaha UPT Rumah Sewa Kota Surakarta
Oktober 2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari seluruh jumlah
pegawai pada UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta adalah 9 orang,
sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu
sejumlah 5 orang atau 55,5% dan S1 yaitu sejumlah 2 orang atau 22,2%
dari keseluruhan jumlah pegawai. Jenjang pendidikan tertinggi adalah S2
yang hanya dimiliki oleh 1 orang pegawai yaitu kepala dari UPTD
Rumah Sewa. Jenjang pendidikan selain S2, S1, dan SMA terdapat 1
orang pegawai yang memiliki jenjang pendidikan D3. Dari semua
pegawai pada UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta ini tidak ada yang
berpendidikan D2, D1, SMP dan SD.
c. Komposisi pegawai pada UPTD Rumah Sewa
Tabel 4.3
Jabatan dan Nama Pegawai UPTD Rumah Sewa
Jabatan Nama Pegawai
1. Kepala UPTD Rumah Sewa Toto Jayanto, SH, MHum
2. Subbagian Tata Usaha Sri Ratnartiningsih, SH
3. Staff - Rr. Maretno Sapta Dewi, SH
- Sriyono Joko Mulyono
- Bambang Mulato
- Triwidodo
- Sugeng Srihananto
- Widodo
- Tomi Putranto
Sumber: Subbagian Tata Usaha UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
6. Persebaran Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota
Surakarta.
Bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota
Surakarta mulai dioperasionalkan sejak tahun 2003 dan semakin
berkembang jumlahnya sampai saat ini. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepala UPTD Rumah Sewa yang dilakukan pada tanggal 6
Oktober 2011 berjumlah 7 twin block yang termasuk kategori Rusunawa.
Bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) tersebut
tersebar di 3 Kecamatan yang berada di Kota Surakarta dengan
pembagian sebagai berikut :
Tabel 4.4
Persebaran Bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota
Surakarta Tahun 2011
No. Kecamatan Jumlah
Twin Block
Jumlah Kepala
Keluarga (KK)
Kategori
1. Laweyan
(Rusunawa Begalon)
1 95 Rusunawa
2. Pasar Kliwon
(Rusunawa
Semanggi)
2 188 Rusunawa
3. Jebres
-Rusunawa Kerkop
-Rusunawa Jurug
1
3
-
169
Rusunawa
Rusunawa
Jumlah 7 452 Rusunawa
Sumber: Kepala UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
Rusunawa di Kota Surakarta sendiri sampai saat ini jumlahnya
belum mampu memenuhi kebutuhan pemukiman masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) yang ada di Kota Surakarta. Hal ini
dibuktikan dengan masih banyaknya daftar tunggu yang terdapat di
UPTD Rumah Sewa. Selain biaya sewa yang murah, lingkungan
rusunawa yang bersih, sehat, rapi dan indah serta lokasi yang cukup
strategis dalam arti tidak jauh dari jalan umum membuat Rusunawa
banyak diminati oleh masyarakat khususnya masyarakat Surakarta.
Apalagi ditambah dengan fasilitas yang memadai sehingga menjadi daya
tarik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk tinggal di
Rusunawa. Fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola kepada
penghuni Rusunawa adalah : Satuan Unit Rumah Susun seluas 24 m²,
Ruang tamu, Dapur, Kamar Mandi / WC, Tempat Parkir, Listrik, Air
Bersih, Aula / Ruang pertemuan, dan Musholla.
B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kota Surakarta merupakan salah satu kota otonom yang memiliki
jumlah penduduk terpadat di Indonesia ± 13.000 jiwa di tiap-tiap kecamatan.
Namun sangat disayangkan jumlah penduduk yang terdapat di Kota Surakarta
tidak sebanding dengan Luas Wilayah yang hanya 44,04 km². Keterbatasan
lahan untuk perumahan dan pemukiman serta mahalnya harga bahan-bahan
bangunan akan sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk
memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang menjadi kebutuhan utamanya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
Apabila permasalahan ini dibiarkan begitu saja maka tidak sedikit dari
MBR membangun permukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai,
sepanjang rel kereta api, bahkan tidak jarang mereka membuat bangunan liar
di lahan yang menjadi Hak Pakai Pemerintah Kota yang apabila dibiarkan
begitu saja akan sangat ironis karena merusak pemandangan kota.
Rusunawa di Kota Surakarta memiliki kontribusi yang besar terhadap
Pemerintah Kota Surakarta. Oleh karena hal tersebut maka pembangunan
Rusunawa penting untuk dikelola dengan baik. Kontribusi Rusunawa
terhadap Pemerintah Kota Surakarta menurut Kepala UPTD Rumah Sewa
terbagi dalam tiga aspek, yaitu :
Aspek Psikologis
Pembangunan Rusunawa di Kota Surakarta dilihat dari aspek psikologis
yaitu:
a. Mengangkat harkat dan martabat dalam berumah tangga.
MBR yang awalnya tinggal di tempat yang tidak layak (kumuh) seperti
bantaran sungai, sepsnjang rel kereta api maupun yang membangun di
lahan hak pakai Pemkot, tidak memiliki mutu atau nilai serta tidak
bermartabat karena dianggap sebagai perusak pemandangan kota. Tetapi
ketika MBR tersebut tinggal di Rusunawa maka secara otomatis taraf
hidup atau nilainya menjadi terangkat karena tinggal di tempat yang layak
dan tidak menjadi perusak pemandangan kota lagi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
b. Meningkatkan etos hidup penyewa.
Etos berkaitan dengan etika atau dengan kata lain perilaku. MBR yang
tinggal di Rusunawa perilakunya akan lebih baik atau terkendali karena
ada aturan-aturan yang mengikat dan menolong penyewa untuk memiliki
perilaku yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
c. Menekan tindakan mengkavling tanah negara untuk hunian tidak berijin.
Dengan dibangunnya Rusunawa di Lahan Hak Pakai Pemkot berarti
meminimalisir tindakan masyarakat mengkavling tanah negara untuk
hunian tidak berijin yang akhirnya hanya menjadi perusak pemandangan
kota.
Aspek Finansial
Pembangunan Rusunawa di Kota Surakarta dilihat dari aspek finansial yaitu:
a. Memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta.
Pendapatan hasil sewa Rusunawa menambah Pendapatan Asli Daerah
Kota Surakarta.
b. Alokasi anggaran penataan perumahan dan pemukiman kumuh Kota
Surakarta dapat dihemat.
Dengan pembangunan Rusunawa dapat meminimalisir alokasi anggaran
penataan perumahan dan pemukiman kumuh dengan memanfaatkan
lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian dan distrukturkan secara
fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal. Sehingga dapat
miminimalkan lahan dan bangunan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
Aspek Sosiologis
Pembangunan Rusunawa di Kota Surakarta dilihat dari aspek sosiologis yaitu:
a. Meminimalkan permukiman kumuh.
Dengan adanya pembangunan Rusunawa dapat meminimalkna
permukiman kumuh karena salah satu tujuan dari pembangunan Rusunawa
ini adalah untuk penataan wilayah kumuh sehingga wilayah kumuh di
Kota Surakarta dapat berkurang.
b. Mengubah perilaku masyarakat dalam menjalani kehidupan rumah tangga
yang lebih tertib dan teratur.
Perilaku masyarakat yang pada awalnya tinggal di daerah permukiman
kumuh memiliki pola kehidupan rumah tangga yang kurang tertib dan
teratur. Contohnya pola kehidupan rumah tangga yang tidak mengganggu
penghuni rusun lainnya seperti saling menghargai dan menghormati
penghuni rusun lainnya.
c. Meningkatkan kualitas berumah tangga.
Pembangunan Rusunawa dari aspek sosiologis dapat meningkatkan
kualitas berumah tangga karena fasilitas pribadi disediakan di dalam
sarusunawa sehingga setiap urusan dalam rumah tangga diatur sendiri dan
dapat meningkatkan kualitas berumah tangga para penghuninya.
Melihat besarnya kontribusi Rusunawa terhadap Pemerintah Kota
Surakarta maka pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian terkait dengan
rumusan masalah yang telah disebutkan pada bab I, yaitu mengenai
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) oleh UPTD Rumah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
Sewa Kota Surakarta. Pengelolaan merupakan proses atau upaya untuk
mengerahkan orang lain untuk melakukan suatu kegiatan manajerial.
Pengelolaan mengenai Rumah Susun Sederhana Sewa meliputi tahap
perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan hingga tahap pengawasan.
Semua bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota
Surakarta termasuk dalam Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
yang berupa pemakaian gedung atau bangunan pemerintah dan bersifat sewa.
Oleh sebab itu bagi setiap orang yang memperoleh pelayanan jasa untuk
menggunakan kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh dan atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah, maka akan dipungut retribusi pemakaian kekayaan
daerah. (Bab 2 Pasal 2 Perda Surakarta No. 7 Tahun 2009).
Agar bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dapat
berdayaguna serta mencapai target dan sasaran yang diharapkan serta
memenuhi aspek yang telah ditetapkan sebagai kontribusi bagi Pemerintah
Kota Surakarta maka diperlukan pengelolaan yang baik. Pengelolaan Rumah
Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang berada di Kota Surakarta menjadi
tanggungjawab UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta. Pembahasan pada
penelitian ini dilihat berdasarkan empat fungsi manajemen yaitu perencanaan,
pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan.
1. Perencanaan (Planning)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
Penyusunan rencana teknis operasional di bidang penanganan
kegiatan teknis di rumah sewa yang dilaksanakan oleh UPTD Rumah
Sewa Kota Surakarta mempunyai dasar hukum yang berasal dari
Peraturan Walikota (Perwali) Surakarta No. 45 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan
Umum Kota Surakarta dan disempurnakan kembali oleh Peraturan
Walikota (Perwali) Surakarta No. 20-O Tahun 2009 Tentang Pedoman
Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas
Pekerjaan Umum. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang pada
mulanya dikelola oleh Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa) Kota Surakarta yang tertuang dalam Peraturan Walikota
Surakarta No. 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Unit Pengelola
Rusunawa Kota Surakarta. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh
Bapak Toto Jayanto selaku kepala UPTD Rumah sewa sebagai berikut:
“..cikal bakal lahirnya UPTD atau embrio dari UPTD berasal dari
Unit Pengelolaan Rusunawa. Dahulu waktu pembangunan rusun
yang pertama sejak tahun 2003 kan belum ada instansi yang
mengelola padahal rusun harus ada yang mengelola, karena belum
masuk SKPD dan belum ada instansi yang mengelola maka dibentuk
Unit Pengelola. ” (Wawancara 6 Oktober 2011)
Perencanaan di katakan baik apabila didalamnya mengandung
tujuan-tujuan yang akan dicapai. Karena dengan adanya tujuan atau goal
yang akan dicapai dari setiap rencana, mempermudah organisasi untuk
merealisasikan rencana tersebut. Begitu juga dengan UPTD Rumah Sewa
yang memiliki 4 tujuan dalam Pembangunan Rusunawa di Kota
Surakarta, yaitu :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
1. Pembangunan Rusunawa memberikan solusi atas kebutuhan
perumahan yang sederhana dan sehat.
2. Pembangunan Rusunawa merupakan kebijakan Pemerintah Kota
Surakarta dalam rangka penyediaan rumah sederhana dan sehat
untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Surakarta.
3. Pembangunan Rusunawa diperuntukkan untuk penataan wilayah
kumuh di Kota Surakarta.
4. Pembangunan Rusunawa dibuat untuk meminimalkan hunian tidak
berijin.
Sumber : Kepala UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta
Rusunawa merupakan program dari pemerintah pusat yang tujuan
pembangunannya yaitu untuk membantu masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR) dalam hal pemenuhan akan rumah tinggal. Selain untuk
memenuhi kebutuhan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan
rumah tinggal yang layak, dengan dibangunnya Rusunawa
meminimalkan bangunan liar dan penataan pemukiman kumuh agar tidak
merusak pemandangan kota. Selain hal tersebut, Rusunawa juga
menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Oleh karena pembangunan Rusunawa memiliki banyak manfaat
maka pemerintah pusat mencanangkan kepada setiap daerah otonom
untuk berpartisipasi dalam program sejuta tower. Kota Surakarta yang
termasuk dalam daerah otonom memiliki respon yang sangat baik akan
pelaksanaan program dari pemerintah pusat ini. Proyek pembangunan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota
Surakarta akan berlanjut sampai tahun 2015.Selain adanya program
pembangunan sejuta tower dari pemerintah pusat, dengan pembangunan
rusunawa maka lahan Hak Pakai Pemerintah Kota dapat dimanfaatkan
secara optimal serta didukung oleh besarnya minat warga Kota Surakarta
untuk tinggal di Rusunawa.
Perencanaan tujuan dari pembangunan Rusunawa bukan hanya
menjadi harapan Pemerintah Kota dan pihak UPTD Rumah Sewa saja
tetapi juga menjadi jawaban bagi seluruh masyarakat Kota Surakarta
khususnya MBR yang memerlukan rumah sebagai tempat tinggal.
Hal ini sesuai dengan yang di katakan Ibu Ipung sebagai penyewa di
Rusunawa Semanggi sebagai berikut:
“ ..Rusun ini sudah menjawab kebutuhan saya akan rumah yang
sehat mb. Air nya jernih,tidak berbau. Tempat pembuangan
sampahnya juga baik,setiap lantai disediakan tong sampah.”
(Wawancara 25 Oktober 2011)
Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Yuli sebagai penyewa di
Rusunawa Jurug sebagai berikut :
“..Dibandingkan tempat tinggal saya yang dulu di bantaran sungai
gajah putih,tinggal di rusun ini lebih sehat mb. Airnya bersih dan
lingkungannya juga sehat. Kalau yang menjadi kendala untuk saat ini
dalam hal kebersihan yaitu pengelolaan sampah yang belum efektif
karena Rusun Jurug yang bangunan depan masih dalam tahap
pembangunan sehingga menyulitkan truk pengangkut sampah untuk
mengambil sampah. Itu aja mb.” (Wawancara 10 November 2011)
Melihat dari tujuan Pembangunan Rusunawa di Kota Surakarta maka
pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dilakukan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
oleh UPTD Rumah Sewa yang berkaitan dengan Perencanaan dapat
dilihat dari beberapa kegiatan yaitu :
a. Perencanaan Anggaran dan Lahan
Perencanaan anggaran diperlukan untuk memperkirakan
besarnya perkiraan dana yang diperlukan dalam pembangunan
Rusunawa beserta sumber pendanaannya. Anggaran merupakan
sumber utama dalam pembangunan rusunawa. Sedangkan
perencanaan lahan berkaitan terhadap tempat atau daerah yang akan
dibangun rusunawa. Identifikasi lahan sangat penting dilakukan
karena melalui identifikasi tersebut dapat diketahui apakah lahan
tersebut layak di bangun rusunawa atau tidak, dilihat dari segi sanitasi,
akses ke jalan umum dan akses ke tempat kerja penghuni rusunawa.
Sumber pendanaan Rusunawa Kota Surakarta diperoleh dari
APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun 2005- 2025
yang tertuang dalam UU No.17 Tahun 2007 Tentang Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, APBD (Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah) Propinsi Jawa Tengah, dan APBD
(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Surakarta. Pendanaan
pembanguna Rusunawa tertuang pada Undang-Undang Republik
Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman Bab X Bagian kedua Pasal 119. Sumber pendanaan yang
berasal dari APBN diperoleh dari Kemenpera (Kementrian Perumahan
Rakyat) dan KemenPU (Kementrian Pekerjaan Umum) berupa bentuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
fisik bangunan rusunawa. Pendanaan yang diperoleh dari APBD
Propinsi Jawa Tengah berupa sarana-sarana pendukung seperti pagar,
paving, taman bermain, musholla, dan sarana-sarana pendukung
lainnya. Kemudian pendanaan yang diperoleh dari APBD Pemerintah
Kota Surakarta sendiri berupa lahan, dan pemasangan listrik serta air.
Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Toto Jayanto
selaku kepala UPTD Rumah Sewa sebagai berikut:
“..sumber pendanaan ada 3, yang satu APBN (Kemenpera dan
KemenPU) ,trus yang kedua APBD propinsi, yang ketiga ya
Pemerintah Kota Surakarta. Pendanaan yang berasal dari APBN
berupa fisik rusun, kalo yang APBD Propinsi sarana pendukung
seperti pagar, paving dan yang lainnya berasal dari Kota
Surakarta seperti lahan, listrik, dan air.” (Wawancara 6 Oktober
2011)
Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Sri
Ratnartiningsih sebagai Subbagian Tata Usaha UPTD Rumah Sewa,
sebagai berikut :
“..sumber pendanaan dari Pemerintah kota Surakarta berupa
tanah,listrik dan air. Anggaran pendirian bangunan dari
Kemenpera dan KemenPU, terus propinsi berupa kelengkapan
berupa pagar, paving dan kelengkapan yang lain. Jadi kerja
sama antara Pusat, Daerah, dan Pemkot.” (Wawancara 11
Oktober 2011)
Untuk perencanaan lahan atau penetapan lokasi yang akan
dibangun Rusunawa melihat pada keadaan lahan Hak Pakai
Pemerintah Kota yang tersedia. Apabila masih ada lahan Hak Pakai
Pemerintah Kota Surakarta yang belum dimanfaatkan dan tanah
tersebut tidak dalam sengketa dalam arti tidak milik orang lain serta
bebas dari bangunan apapun maka Rusunawa dapat dibangun. Dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
pembangunan Rusunawa hal yang selanjutnya menjadi pertimbangan
adalah mengenai struktur tanah cocok untuk dibangun Rusunawa atau
tidak, sanitasi baik atau tidak, serta akses ke jalan umum mudah dan
tidak jauh dari tempat kerja calon penghuni.
Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Toto Jayanto selaku
Kepala UPTD Rumah Sewa sebagai berikut :
“..lahan yang digunakan untuk pembangunan Rusunawa apabila
masih ada lahan Hak Pakai Pemkot yang belum dimanfaatkan,
kemudian tanah tersebut tidak berada dalam sengketa dalam arti
tidak milik orang lain serta bebas dari bangunan apapun
kemudian kondisi sanitasi baik dan memungkinkan untuk
dibangun Rusunawa.” (Wawancara 6 Oktober 2011)
Apabila kriteria tersebut sudah memenuhi maka dari pihak
UPTD Rumah Sewa langsung mengajukan anggaran pembangunan
Rusunawa ke Kementrian Pekerjaan Umum dan Kementrian
Perumahan Rakyat untuk diverifikasi. Sampai tahun 2011 ini lahan
Hak Pakai Pemerintah Kota Surakarta yang telah dibangun Rusunawa
terdiri dari lahan Hak Pakai Pemkot yang berada di Begalon,
Semanggi, Jurug dan Kerkop.
Lahan yang digunakan untuk pembangunan Rusunawa di Kota
Surakarta dahulu merupakan pemukiman kumuh dan hunian tidak
berijin. Tetapi setelah dibangunnya Rusunawa saat ini menjadi
pemukiman yang layak huni, sehat dan tertata rapi. Hal ini dapat
dilihat melalui gambar 4.1 yaitu lahan Rusunawa Begalon dan
Rusunawa Semanggi :
Gambar 4.1
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
Kondisi Lahan/Wilayah Rusunawa Begalon Kelurahan
Panularan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
Sebelum Tahun 2003
Sumber : Dokumentasi UPTD Rumah Sewa
Gambar diatas adalah lahan atau wilayah sebelum dibangunnya
Rusunawa Begalon. Rusunawa Begalon terletak di Kelurahan
Panularan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Lahan tempat
dibangunnya Rusunawa Begalon dahulu adalah pemukiman padat
penduduk yang kumuh dan jauh dari lingkungan hidup yang baik,
sehat, bersih, rapi dan indah. Tetapi dengan program dari Pemerintah
Pusat yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1
Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa
setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang
merupakan kebutuhan dasar manusia maka Pemerintah berperan untuk
menyediakan dan memberi kemudahan dan bantuan perumahan dan
kawasan pemukiman khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
Untuk mendukung program Pemerintah tersebut Kota Surakarta
wajib memfasilitasi penyediaan perumahan dan pemukiman bagi
masyarakat khususnya MBR termasuk menetapkan Kasiba (Kawasan
siap bangun) dan Lisiba (Lingkungan siap bangun) sesuai dengan UU
RI No.1 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Paragraf 3
Pasal 15. Untuk mengubah wilayah tersebut menjadi pemukiman
yang layak huni maka Pemerintah Kota Surakarta membangun
Rusunawa Begalon dan Rusunawa lainnya yang tersebar di wilayah
Rurakarta Gambar dibawah ini menunjukkan Rusunawa Begalon yang
telah dibangun.
Gambar 4.2
Kondisi Lahan/Wilayah Rusunawa Begalon II Kel. Panularan
Kec. Laweyan Kota Surakarta Pada Tahun 2006
Foto 1 Foto 2
Sumber : Observasi Pribadi Peneliti (22 Oktober 2011)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
Foto 3 Foto 4
Foto 5 Foto 6
Sumber : Observasi Pribadi Peneliti (22 Oktober 2011)
Gambar diatas merupakan Rusunawa Begalon yang dibangun
diatas lahan yang awalnya merupakan pemukiman kumuh. Tampak
pada gambar bahwa kondisi pemukiman saat ini lebih baik dari
sebelumnya. Kondisi pemukiman berubah menjadi rumah tinggal
yang bersih, sehat, rapi, indah dan tertata dengan baik. Lahan yang
dibangun Rusunawa Begalon bukan hanya satuan unit rumah tinggal
saja tetapi terdapat fasilitas taman bermain anak (Foto 2), tempat
menjemur pakaian (Foto 3), tempat parkir (Foto 5) dan papan baca
(Foto 6). Lahan yang sebelumnya kumuh saat ini menjadi wilayah
pemukiman yang tertata rapi, bersih, dan indah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
Identifikasi Rusunawa Begalon II, yaitu :
Dibangun oleh : Kementrian Pekerjaan Umum
Sumber Dana : APBN
No. IMB : No. 601/0877.1/L-04/IMB/VII/2008
Type : 21/ 1 blok
Jumlah Unit : 96 Unit/ 21 m²
Pemilik Tanah : Pemerintah Kota Surakarta
Sertifikat Hak : Pakai HP.12
Tgl Penerbitan : 5 Desember 2006 No.11.02.01.04.4.001.2
Dihuni : Tahun 2009
Setelah pembangunan Rusunawa Begalon II kemudian pada
tahun 2010 dibangun Rusunawa Semanggi yang terletak di Kelurahan
Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Tidak jauh
berbeda dengan kondisi wilayah sebelum dibangunnya Rusunawa
Begalon, Rusunawa Semanggi dahulu juga merupakan wilayah kumuh
yang tidak tertata. Dapat dilihat pada Gambar 4.3 :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
Gambar 4.3
Kondisi Lahan/Wilayah Rusunawa Semanggi Kelurahan
Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Sebelum Tahun
2010
Sumber : Dokumentasi UPTD Rumah Sewa
Sama halnya dengan Lahan Rusunawa Begalon. Dahulu lahan
Rusunawa Semanggi juga merupakan pemukiman kumuh yang
terletak di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota
Surakarta. Lahan tempat dibangunnya Rusunawa Begalon dahulu
adalah pemukiman padat penduduk yang kumuh dan jauh dari
lingkungan hidup yang baik, sehat, bersih, rapi dan indah. Tetapi
dengan program dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Undang-
Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia maka
Pemerintah berperan untuk menyediakan dan memberi kemudahan
dan bantuan perumahan dan kawasan pemukiman khususnya bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Untuk mendukung program Pemerintah tersebut Kota Surakarta
wajib memfasilitasi penyediaan perumahan dan pemukiman bagi
masyarakat khususnya MBR termasuk menetapkan Kasiba (Kawasan
siap bangun) dan Lisiba (Lingkungan siap bangun) sesuai dengan UU
RI No.1 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Paragraf 3
Pasal 15. Untuk mengubah wilayah tersebut menjadi pemukiman
yang layak huni maka Pemerintah Kota Surakarta membangun
Rusunawa Semanggi. Gambar dibawah ini menunjukkan Rusunawa
Begalon. Gambar dibawah ini merupakan Rusunawa Semanggi yang
telah dibangun.
Gambar 4.4
Kondisi Lahan/Wilayah Rusunawa Semanggi Kelurahan
Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Tahun 2010
Foto 7 Foto 8
Sumber : Observasi Pribadi Peneliti (25 Oktober 2011)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
Foto 9 Foto 10
Sumber : Observasi Pribadi Peneliti (25 Oktober 2011)
Gambar diatas merupakan Rusunawa Semanggi yang dibangun
diatas lahan yang awalnya merupakan pemukiman kumuh. Tampak
pada gambar bahwa kondisi pemukiman saat ini lebih baik dari
sebelumnya. Kondisi pemukiman berubah menjadi rumah tinggal
yang bersih, sehat, rapi, indah dan tertata dengan baik. Lahan yang
dibangun Rusunawa Semanggi bukan hanya satuan unit rumah tinggal
saja tetapi terdapat fasilitas taman hijau (Foto 9), tempat menjemur
pakaian yang dilindungi oleh tralis dan tempat parkir motor yang
tertata rapi. Lahan yang sebelumnya kumuh saat ini menjadi wilayah
pemukiman yang tertata rapi, bersih, dan indah.
Identifikasi Rusunawa Semanggi, yaitu :
Dibangun oleh : Kementrian Pekerjaan Umum
Sumber Dana : APBN
DIPA : Tahun Anggaran 2008 No. 0624/033-05.01-
/2007
Luas : 8.000 m²
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
No. IMB : No. 601/0992/P.02/IMB/XII/2009
Type : 24/ 2 blok
Jumlah lantai : 5 lantai
Jumlah Unit : 192 Unit/ 24 m²
Jumlah Difabel : 14 unit/ 24 m²
Pemilik Tanah : Pemerintah Kota Surakarta
Sertifikat Hak : Pakai HP.36
Tgl Penerbitan : 29 Agustus 2005 No.11.02.03.02.4.00036
Dihuni : Tahun 2010
Setelah Rusunawa Semanggi, pembangunan Rusunawa
selanjutnya adalah Rusunawa Jurug. Rusunawa Jurug terletak di Jl.
KH. Maskyur Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
Identifikasi Rusunawa Jurug, yaitu :
Dibangun oleh : Kementrian Negara Perumahan Rakyat
Sumber Dana : APBN
DIPA : Tahun Anggaran 2009
Luas : 4.000 m²
No. IMB : Dalam Proses
Type : 29/ 3 blok
Jumlah lantai : 5 lantai
Jumlah Unit : 74 Unit/ 27 m²
Pemilik Tanah : Pemerintah Kota Surakarta
Sertifikat Hak : Pakai HP.30
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
Tgl Penerbitan : -
Dihuni : Tahun 2011
Gambar 4.5
Rusunawa Jurug Jl. KH. Maskyur Kelurahan Jebres Kecamatan
Jebres Kota Surakarta Tahun 2011
Foto 11 Foto 12
Sumber : Observasi Pribadi Peneliti (10 November 2011)
Foto 13 Foto 14
Sumber : Observasi Pribadi Peneliti (10 November 2011)
Pada gambar dapat dilihat bahwa pembangunan Rusunawa
Jurug masih dalam tahap penyelesaian. Diharapkan akhir tahun 2011
ini pembangunan Rusunawa Jurug sudah selesai. Walaupun
pembangunan Rusunawa Jurug belum selesai sepenuhnya, Rusunawa
ini sudah mulai ditempati pada bulan Juli tahun 2011 lalu.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
Pembangunan Rusunawa selanjutnya adalah Rusunawa Kerkop
yang terletak di dekat stasiun Jebres. Rusunawa Kerkop ini akan mulai
di huni tahun 2012 mendatang.
Gambar 4.6
Rusunawa Kerkop Kelurahan Purwodiningratan Kecamatan
Jebres Kota Surakarta Tahun 2011
Foto 15 Foto 16
Foto 17 Foto 18
Sumber : Observasi Pribadi Peneliti (10 November 2011)
Pembangunan Rusunawa selanjutnya direncanakan di daerah
Mojosongo yang merupakan lahan Hak Pakai Pemerintah Kota
Surakarta Nomor 24 Mojosongo, Jebres dengan perkiraan anggaran
pembangunan sebesar 13 miliar per twin block yang dapat
menampung 90 Kepala Keluarga per twin block. Saat ini ada 500
Kepala Keluarga yang masuk kedalam daftar antrean calon penghuni.
Proyek pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
rendah (MBR) di Kota Surakarta akan berlanjut hingga tahun 2015.
Oleh karena itu Pemerintah Kota Solo terus berupaya mencari lahan
kosong untuk didirikan Rusunawa sampai tahun 2015.
b. Penetapan Calon Penghuni Dan Biaya Sewa
Penetapan calon penghuni dilakukan setelah bangunan rusunawa
dianggap layak untuk dihuni oleh penghuni rusunawa yang telah lolos
seleksi di UPTD Rumah Sewa. Sasaran dari penghuni Rumah Susun
Sederhana Sewa (Rusunawa) adalah seluruh warga negara Indonesia
yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang berpenghasilan
rendah (MBR). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara
Perumahan Rakyat No. 14/PERMEN/M/2007 Tentang Pengelolaan
Rumah Susun Sederhana Sewa Bab IV Pasal 15 tentang
Kepenghunian. Sasaran penghuni Rusunawa pada Kota Surakarta
sendiri adalah penduduk Kota Surakarta yang termasuk masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR).
Syarat bagi penyewa Rusunawa Kota Surakarta ditentukan oleh
pihak UPTD Rumah Sewa sendiri sesuai dengan Keputusan Walikota
Surakarta No. 648/125/1/2005. Adapun syarat bagi penyewa
Rusunawa Kota Surakarta yaitu: Warga Kota Surakarta dan Memiliki
KTP (Kartu Tanda Penduduk) Surakarta, Sudah Menikah, Belum
Mempunyai Rumah, Penghasilan minimal sebesar UMK antara Rp.
750.000,- s/d Rp. 2.500.000,- setiap bulannya dan di sahkan melalui
surat keterangan dari Rukun Tetangga (RT) setempat, Mengisi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
formulir pendaftaran beserta lampirannya (Fotokopy Kartu Keluarga,
Fotokopy Surat Nikah, Pas Foto dan Keterangan Penghasilan),
Sanggup mentaati peraturan penghunian Rusunawa dan Peraturan
Perundang-Undangan lainnya yang berlaku, Sanggup membayar uang
sewa berdasarkan tarif sebagaimana mestinya, dan Menandatangani
Perjanjian Sewa. Kemudian bagi calon penghuni yang telah lolos
seleksi, tahap selanjutnya adalah dengan mengisi surat pernyataan
untuk memenuhi tata tertib penghunian. Tata tertib untuk penghuni
Rusunawa berisikan Hak, Kewajiban dan Larangan penghuni
Rusunawa meliputi :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
Tabel 4.5
Hak Dan Kewajiban Penyewa Rusunawa Kota Surakarta
Hak Penyewa Kewajiban Penyewa
1. Menempati satuan unit
Rusunawa untuk keperluan
tempat tinggal.
2. Menggunakan fasilitas umum
dan fasilitas sosial dalam
lingkungan Rusunawa.
3. Mengajukan keberatan atas
pelayanan yang kurang baik
oleh pengelola Rusunawa.
4. Mendapatkan penjelasan,
pelatihan dan bimbingan
tentang pencegahan,
pengamanan dan penyelamatan
terhadap biaya kebakaran.
5. Memanfaatkan bagian bersama.
6. Memanfaatkan benda bersama.
7. Memanfaatkan tanah bersama
yang didasarkan atas luas sarana
Rusunawa.
1. Membayar sewa dan segala
yang ditetapkan pengelola.
2. Membayar pemakaian listrik
dan air bersih.
3. Membuang sampah di tempat
yang telah ditentukan atau
disediakan dengan
menggunakan pembungkus
secara rapi dan teratur, tidak
berantakan.
4. Memelihara sarana Rusunawa
yang disewa dengan sebaik-
baiknya.
5. Mematuhi ketentuan tata tertib
tinggal di sarana Rusunawa
yang ditetapkan secara bersama
antara pengelola dan penyewa.
6. Mengikuti kegiatan yang
dilakukan warga Rusunawa.
Sumber : Dokumen Tertulis UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta
Selain Hak dan Kewajiban yang harus ditaati kepada calon
penghuni Rusunawa, terdapat juga larangan bagi penyewa Rusunawa
yang juga harus ditaati oleh penghuni Rusunawa. Larangan tersebut
meliputi :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
Tabel 4.6
Larangan Bagi Penyewa Rusunawa Kota Surakarta
Keterangan Larangan Larangan
Bidang Administrasi a. Tidak menempati Satuan Unit
Rusunawa (SUR) yang disewa.
b. Menyewakan atau
memindahtangankan sarana
Rusunawa kepada pihak lain.
c. Menyewa lebih dari satu Satuan Unit
Rusunawa (SUR).
d. Dilarang menggunakan Satuan Unit
Rusunawa (SUR) sebagai tempat
usaha.
Fasilitas Rusunawa a. Dilarang melakukan tindakan merusak
atau melakukan tindakan yang dapat
menimbulkan pencemaran terhadap
fasilitas bersama yang ada di
lingkungan Rusunawa.
b. Dilarang memasang tambahan
instalasi listrik atau air, menggali
jalan, taman dan lain-lain tanpa seijin
pengelola.
c. Dilarang memasang alat pendingin
(AC) tanpa ijin pengelola.
d. Dilarang merusak instalasi listrik, air,
lampu taman dan lampu penerangan di
komplek Rusunawa.
e. Dilarang memasang antena rig, radio
cb, maupun alat komunikasi radio
lainnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
77
Kontruksi Bangunan a. Penyewa dilarang melakukan
perubahan atau perombakan bangunan
Rusunawa dalam bentuk apapun tanpa
persetujuan tertulis dari pengelola.
b. Penyewa dilarang membuat bangunan
tambahan.
c. Penyewa dilarang memaku atau
melobangi dinding.
d. Penyewa dilarang membongkar langit-
langit dan menyimpan barang-barang
di langit-langit.
e. Penyewa dilarang membawa,
melatakkan, menaruh benda atau
barang yang beratnya melampaui batas
kekuatan atau daya dukung lantai yang
ditentukan.
Ketertiban a. Penyewa dilarang memelihara
binatang peliharaan kecuali ikan hias
di dalam akuarium.
b. Penyewa dilarang membuang benda
atau sampah dari atas ke bawah.
c. Penyewa dilarang melakukan kegiatan
yang menimbulkan suara bising atau
keras, bau menyengat dan lainnya.
d. Penyewa dilarang melakukan
perbuatan yang dapat mengganggu
keamanan, ketertiban dan kesusilaan.
Perbuatan tersebut antara lain: berjudi,
menjual atau memakai narkoba,
minuman keras, berbuat maksiat, dan
lain sebagainya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
78
e. Penyewa dilarang menyimpan,
meletakkan barang atau benda di
koridor tangga atau tempat yang dapat
mengganggu atau menghalangi
kepentingan bersama.
f. Penyewa dilarang menjemur pakaian
selain di tempat yang telah disediakan
Sumber : Dokumen Tertulis UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta
Untuk besarnya tarif sewa Rusunawa tertuang dalam Peraturan
Mentri Perumahan Rakyat No. 18/PERMEN/M/2007 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun
Sederhana Sewa Yang Dibiayai APBN Dan APBD. Kota Surakarta
sendiri setiap penyewa yang menggunakan kekayaan daerah tersebut
yang dikelola dan dikuasai oleh pemerintah daerah wajib untuk
membayar sewa penggunaan setiap satu bulan sekali.
Biaya Rusunawa di Kota Surakarta tertulis dalam Peraturan
Daerah Kota Surakarta No. 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah. Dalam lampiran Peraturan Daerah Kota
Surakarta No.7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Kekayaan Daerah
tersebut, biaya satu unit Rusunawa dilihat berdasarkan Satuan Unit
Rusunawa yang di sewa. Tarif sewa Rusunawa dibagi kedalam 5
bagian. Lantai Difabel besarnya biaya sebesar Rp 100.000,-/ bulan,
Lantai I besarnya biaya sebesar Rp. 100.000,-/bulan, lantai II besarnya
biaya sebesar Rp. 90.000,-/bulan, lantai III besarnya biaya sebesar Rp.
80.000,-/bulan dan lantai IV besarnya biaya sebesar Rp. 70.000,-/bln.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
79
Biaya tersebut belum termasuk biaya listrik dan air yang dibebankan
kepada penyewa.
Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Nupi (Ibu Rumah
Tangga, jumlah anggota keluarga 3 orang), sebagai penyewa
Rusunawa Begalon lantai III:
“..persyaratan untuk menyewa rumah ini tidak terlalu sulit mb,
syaratnya hanya memiliki KTP Surakarta, sudah menikah, dan
tidak memiliki tempat tinggal. Pekerjaan suami sebagai buruh
dengan penghasilan tidak tentu tapi kira-kira penghasilannya
sekitar Rp. 800.000,- perbulan sudah cukup untuk membiayai
hidup dan menyewa rumah ini mb. Untuk sewa rumah yang
biasanya dikeluarkan sekitar Rp 200.000,- per bulan sudah
termasuk biaya listrik dan air. Selama 2,5 tahun tinggal di rusun
ini, kadang yang membuat sedih kalau belum bisa membayar
uang sewa. Tapi ada toleransi dari pihak UPTD untuk
membayar. Biasanya dikasih waktu tenggang.” (Wawancara 22
Oktober 2011)
Pertanyaan ini juga diungkapkan oleh Bapak Sarjono (Penjual
Hik, jum;ah anggota keluarga 3 orang) yang menyewa di Rusunawa
Semanggi lantai II, sebagai berikut:
“..persyaratan menyewa tidak sulit. Cuma KTP Solo, tidak
memiliki tempat tinggal dan sudah memiliki keluarga.
Penghasilan perbulan kira-kira Rp 800.000,- , biaya rusun
minimal Rp 200.000,-. Perbulan. Apabila belum mampu
membayar uang sewa, dari pihak UPTD ada waktu tenggang
selama 3 bulan mb.” (Wawancara 25 Oktober 2011)
Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Ibu Rossi
(Ibu Rumah Tangga, jumlah anggota keluarga 3 orang) yang menyewa
di Rusunawa Jurug lantai III, sebagai berikut:
“..persyaratan menyewa tidak sulit karena ada brosur
persyaratan penyewa Rusunawa yang saya peroleh dari teman.
Kemudian saya melengkapi syarat-syarat tersebut dan tidak
lama kemudian diumumkan di DPU. Biaya Sewa Rusun ini per
bulannya sebesar Rp 170.000,- sudah termasuk biaya listrik dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
80
air. Buat saya dengan penghasilan suami yang tidak tentu sekitar
Rp 800.000,- per bulannya, adanya Rusun ini sangat
membantu.” (Wawancara 10 November 2011)
c. Sosialisasi Rusunawa
Sosialisasi Rusunawa adalah upaya yang dilakukan oleh pihak
UPTD Rumah Sewa untuk memasyarakatkan Rusunawa agar dikenal
dan dipahami oleh masyarakat umum. Sosialisasi juga sebagai strategi
pemasaran Rusunawa, tertuang dalam Keputusan Mentri Perumahan
Rakyat No. 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa pasal 29.
Sosialisasi dilakukan oleh UPTD Rumah Sewa kepada penyewa
rusunawa dan kepada penghuni-penghuni liar yang memakai tanah
Hak Pakai (HP) Pemerintah Kota Surakarta. Sosialisasi terhadap
penyewa Rusunawa dilakukan secara rutin pada saat penghuni
Rusunawa menempati Rusunawa pertama kali. Sosialisasi yang
dilakukan oleh UPTD Rumah Sewa terhadap penghuni Rusunawa
untuk pertama kalinya dilakukan di Aula Rusunawa yang disediakan
di setiap Rusunawa. Selain untuk sosialisasi, aula Rusunawa
digunakan juga untuk mengakrabkan penghuni Rusun dengan
mengadakan pertemuan-pertemuan antar warga yang diadakan setiap
bulannya.
Sosialisasi yang dilakukan pihak UPTD Rumah Sewa kepada
penghuni Rusunawa yang baru mengenai hak dan kewajiban (Lihat
Tabel 4.5), larangan bagi penghuni (Lihat Tabel 4.6) dan sosialisasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
81
mengenai hak, kewajiban dan larangan pengelola tertuang dalam
Kepitisan Menteri Perumahan Rakyat No. 14/PERMEN/M/2007 Pasal
34, 35 dan 36 yang diuraikan sebagai berikut:
Tabel 4.7
Hak, Kewajiban dan Larangan Pengelola
Hak Pengelola Kewajiban
Pengelola
Larangan
Pengelola
1. Menarik uang
sewa, rekening
air, listrik dan
biaya lain-lain
yang ditetapkan
pengelola.
2. Mengenakan
sanksi atas
pelanggaran
penghunian oleh
penyewa.
3. Melaksanakan
penertiban
penghuni.
4. Melaksanakan
pemutusan sewa
apabila penyewa
melalaikan
kewajibannya.
1. Menyediakan
fasilitas listrik,
air bersih di
setiap satuan unit
Rusunawa.
2. Melakukan
pemeriksaan,
pemeliharaan,
perbaikan secara
teratur terhadap
seluruh elemen
dan komponen
sarana
Rusunawa sesuai
dengan standar
kesehatan dan
keamanan.
3. Memberikan
informasi kepada
penyewa atas
kebijakan-
kebijakan
pengelola yang
1. Membatalkan
perjanjian sewa
menyewa secara
sepihak.
2. Memutuskan
secara sepihak
pemanfaatan
layanan suplai
listrik, air bersih
dan utilitas lain
yang digunakan
oleh penghuni
sesuai perjanjian
sewa.
3. Mencegah
informasi,
pendampingan
dan penyuluhan
yang merupakan
hak penguni.
4. Memungut biaya-
biaya lain secara
sepihak selain
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
82
akan ditetapkan.
4. Memberikan
pemberitahuan
kepada penyewa
atas kegiatan-
kegiatan
berkaitan dengan
pemeliharaan dan
atau perbaikan
Rusunawa.
yang tercantum
dalam perjanjian
sewa.
Sumber : Dokumen Tertulis UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta
Sedangkan sosialisasi terhadap penghuni-penghuni liar yang
memakai Lahan Hak Pakai Pemkot dilakukan apabila ada rencana
untuk pembangunan Rusunawa di Lahan Hak Pakai tersebut.
Sosialisasi dari pihak UPTD Rumah Sewa kepada penghuni-penghuni
liar dilakukan secara langsung yaitu mendatangi wilayah yang akan di
relokasi. Sosialisasi dilakukan setiap ada rencana pembangunan
Rusunawa dan isi dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak UPTD
berisi tentang pengenalan akan Rusunawa dan manfaat yang didapat
apabila tinggal di Rusunawa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak
Toto Jayanto selaku Kepala UPTD Rumah Sewa sebagai berikut:
“..Sosialisasi Rusunawa dilakukan untuk penghuni sesuai
dengan kebutuhan. Sosialisasi dilakukan secara rutin kepada
penyewa setiap pembukaan Rusunawa baru dibuat. Sosialisasi
berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Pengelola dan Hak dan
Kewajiban Penyewa. Selain untuk penyewa rusunawa,
sosialisasi juga dilakukan kepada penghuni-penghuni liar yang
memakai tanah Hak Pakai (HP) Pemkot.” (Wawancara 6
Oktober 2011)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
83
Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Ibu Sri
Ratnartiningsih selaku Subbagian Tata Usaha UPTD Rumah Sewa
sebagai berikut:
“..Sosialisasi dari pihak UPTD dilakukan secara langsung
dengan cara datang ke wilayah yang akan dibangun Rusunawa
setiap kali ada pembangunan baru, kemudian setelah ditempati
oleh penghuni dilakukan sosialisasi kembali mengenai hak dan
kewajiban pengelola maupun penghuni.” (Wawancara 11
Oktober 2011)
Hal yang kurang senada diungkapkan oleh Ibu Kasmi selaku
penghuni Rusunawa Jurug sebagai berikut:
“..dulu sebelum tinggal dirusun ini, saya tinggal di bantaran
sungai gajah putih di daerah terminal tirtonadi kemudian kena
gusuran. Lalu dari pihak UPTD melakukan sosialisasi ketempat
gusuran dan menawarkan untuk menghuni Rusunawa Jurug.
Sebelumnya saya ga paham kalau ada rusunawa, tetapi setelah
ada gusuran dan ada tawaran dari pihak UPTD, kemudian saya
langsung tertarik. Setelah 5 bulan tinggal di Rusun ini belum ada
sosialisasi dari pihak UPTD.” (Wawancara 10 November 2011)
Hal yang tidak senada diungkapkan oleh Ibu Rima Melati salah
satu penghuni Rusunawa Begalon berikut ini :
“..sosialisasi dilakukan hanya pada awal menghuni saja mb,
sekitar 3 tahun yang lalu. Kalau ada demo dari penghuni Rusun
baru pihak UPTD datang kesini untuk melakukan sosialisasi.
Tapi kalo tidak ada demo, sosialisasi jarang dilakukan.”
(Wawancara 22 Oktober 2011)
Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak UPTD untuk
mengenalkan Rusunawa kepada masyarakat di Kota Surakarta bukan
hanya melalui visitasi langsung ke tempat-tempat yang akan di
relokasi tetapi juga dengan cara menyiarkan di radio dan menyebarkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
84
pamflet. Sehingga banyak masyarakat yang tertarik dan ingin tinggal
di Rusun.
d. Pemeliharaan dan Pengembangan Rusunawa
Pemeliharaan adalah perbuatan merawat dan menjaga bangunan
Rusunawa. Pemeliharaan dilakukan untuk meminimalkan kerusakan
pada Rusunawa khususnya pada satuan unit Rusunawa. Pemeliharaan
diperlukan agar bangunan pada Rusunawa tetap lestari dan dapat
digunakan dalam waktu yang lama. Pemeliharaan Rusunawa tertuang
dalam UU RI No.1 Tahun 2011 Bab VII Bagian pertama.
Pemeliharaan yang dilakukan oleh UPTD Rumah Sewa yaitu
melakukan upaya untuk mempertahankan kondisi bangunan dengan
cara memperbaikinya secepat mungkin apabila terjadi kerusakan. Hal
ini dilakukan agar kerusakan yang terjadi kondisinya tidak semakin
parah. Anggaran yang digunakan untuk pemeliharaan diperoleh dari
APBD (Anggran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Surakarta. Apabila
kerusakan yang dialami cukup parah maka pihak UPTD Rumah Sewa
mengajukan anggran kepada Pemerintah Pusat.
Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Ibu Sri Ratnartiningsih
selaku Subbagian UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta sebagai berikut:
“..Pemeliharaan Rusunawa dari pihak UPTD lebih ke
mempertahankan kondisi bangunan, kalau ada yang rusak
langsung melakukan perbaikan.” (Wawancara tanggal 11
Oktober 2011)
Hal yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Kirno selaku
penjaga Rusunawa Semanggi sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
85
“..pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak UPTD seperti
memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi di rusun seperti
atap bocor, lampu mati, air yang sering mati dan hal-hal yang
berkaitan dengan sampah. Selama ini pihak UPTD kurang
tanggap dan sigap dalam menyediakan kebutuhan yang
berkaitan dengan perbaikan kerusakan-kerusakan di rusun.
Pembiayaan kerusakan biasanya saya talangi sendiri dulu, baru
kemudian notanya ditukar kepada pihak UPTD. Harapan saya
untuk kedepannya semoga pihak UPTD lebih tanggap lagi
dalam menyediakan kebutuhan akan kerusakan di rusun.”
(Wawancara 25 Oktober 2011)
Hal ini tidak senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Eko
Hartoyo selaku penghuni di Rusunawa Begalon sebagai berikut :
“..penaganan kerusakan-kerusakan ysng terjadi di rusun ini
langsung ditangani oleh pihak UPTD. Kalau kerusakannya
ringan seperti lampu atau air mati, penanganan hanya dalam
waktu satu hari saja. Tetapi apabila kerusakannya agak parah,
itu butuh waktu yang lama. Tergantung dari kerusakannya
sendiri.” (Wawancara 22 Oktober 2011)
Pemeliharaan akan bangunan Rusunawa bukan hanya menjadi
tanggung jawab pihak UPTD Rumah Sewa saja melainkan masyarakat
penghuni Rusunawa juga bertanggung jawab akan pemeliharaan
Rusunawa. Bentuk dari tanggung jawab yang diberikan oleh
masyarakat Rusunawa yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan
di sekitar Rusunawa seperti tidak membuang sampah sembarangan
dan menjaga fasilitas umum Rusunawa dengan baik.
Selain pemeliharaan, pihak UPTD Rumah Sewa juga melakukan
perencanaan terhadap pengembangan Rusunawa di Kota Surakarta.
Pengembangan bangunan Rusunawa tertuang dalam Keputusan
Menteri Perumahan Rakyat No.14/PERMEN/M/2007 Bab VII bagian
kedua.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
86
Target pengembangan Rusunawa di Kota Surakarta sendiri
adalah apabila masih ada permintaan pasar dan apabila lahan Hak
Pakai (HP) Pemerintah Kota Surakarta masih tersedia. Apabila masih
tersedianya Lahan Hak Pakai Pemerintah Kota yang sudah lolos
kelayakan untuk dibangun Rusunawa maka badan pengelola dapat
mengusulkan untuk melakukan penambahan bangunan kepada
Kementrian Perumahan Rakyat dan Kementrian Pekerjaan Umum.
Hal ini diutarakan oleh Kepala UPTD Rumah Sewa, Bapak Toto
Jayanto sebagai berikut :
“..apabila ada lahan HP (Hak Pakai) Pemkot yang belum
dimanfaatkan dan tanah tersebut tidak dalam sengketa dalam arti
tidak milik orang lain kemudian bebas dari bangunan apapun
serta memiliki sanitasi baik, dan memungkinkan untuk dibangun
Rusun maka akan ditindaklanjuti. Karena pengembangan
Rusunawa merupakan program dari Pemerintah Pusat sampai
tahun 2014.” (Wawancara 6 Oktober 2011)
2. Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian merupakan proses untuk mengelompokkan pegawai,
membagi tugas dan pekerjaan diantara anggota organisasi sehingga dapat
tercipta organisasi yang dapat digerakkan untuk bersama-sama mencapai
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dalam perencanaan.
Pengorganisasian berkaitan dengan tugas dan wewenang dari pejabat
pemerintah agar suatu program dapat berjalan dengan baik dan mencapai
sasaran yang dikehendaki. Tugas dan wewenang mengenai perumahan dan
kawasan permukiman tertuang dalam UU RI No. 1 Tahun 2011 Bab IV.
Tugas dan wewenang mengenai perumahan dan kawasan permukiman
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
87
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota
sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa Kota Surakarta
diberi kewenangan dan tanggung jawab oleh Pemerintah Kota untuk
mengelola Rumah Sewa yang terdapat di Kota Surakarta termasuk Rumah
Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Hal ini sesuai dengan Peraturan
Walikota Surakarta No. 45 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta.
Dalam melakukan pengelolaan Rusunawa di Kota Surakarta, pihak
UPTD Rumah Sewa tidak hanya berkoordinasi sendiri tetapi pihak UPTD
Rumah Sewa juga berkoordinasi kepada salah satu penghuni di tiap-tiap
Rusunawa yang diserahi tanggung jawab khusus oleh pihak UPTD Rumah
Sewa. Koordinasi yang biasanya dilakukan biasanya berkaitan dengan
kerusakan-kerusakan yang terjadi di Rusunawa. Hal ini sesuai dengan
yang dikatakan oleh Ibu Rima Melati sebagai Ibu Rukun Tetangga (RT) di
Rusunawa Begalon sebagai berikut:
“..apabila terjadi kerusakan-kerusakan pada rusun, warga
melaporkan kepada suami saya. Misalnya keran mati atau atap
bocor itu dilaporkan ke suami saya dulu, kalau bisa ditangani
sendiri sama suami saya maka akan ditangani secara langsung, tapi
kalau tidak bisa ditangani maka langsung dilaporkan kepada pihak
UPTD.” (Wawancara 22 Oktober 2011)
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Kirno atau Bapak Gendon
yang diberi tugas untuk menjaga di Rusunawa Semanggi sebagai berikut:
“..kalau ada yang bocor, lampu mati, air sering mati, kebersihan di
Rusun ini apabila saya mampu untuk mengatasinya, saya atasi
sendiri. Tapi apabila saya tidak mampu mengatasinya maka saya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
88
langsung melaporkan kerusakan pada pihak UPTD. Contohnya
kaya kanopi yang terbang diterjang hujan kemarin, karna saya tidak
bisa menangani sendiri maka saya langsung lapor kepada Bapak
Toto. Keesokan harinya Bapak Toto langsung meninjau ke sini.”
(Wawancara 25 Oktober 2011)
Pembagian tugas kepada setiap anggota organisasi dilakukan sesuai
dengan tugas, pokok dan fungsi dari setiap masing-masing anggota
organisasi dan setiap anggota organisasi wajib terlibat dalam koordinasi
yang dilakukan. Pembagian tugas yang dilakukan dalam pengelolaan
Rusunawa sebagi berikut :
1. Kepala UPTD Rumah Sewa sebagai pelaksana kegiatan teknis Rumah
Sewa.
2. Subbagian Tata Usaha melasanakan administrasi umum, kepegawaian
dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
Kepala UPTD.
3. Staff yang terdiri dari 7 orang memiliki tugas:
- Pengolah Administrasi 1 orang
- Bendahara Pembantu Pengeluaran 1 orang
- Bendahara Penerimaan 1 orang
- Pengawas di tiap-tiap Rusunawa 4 orang
4. Satu penghuni di tiap-tiap Rusunawa yang diberi tanggung jawab
khusus untuk menangani apabila terjadi kerusakan yang harus
ditangani secara langsung. Seperti Ketua RT (Rukun Tetangga) di
Begalon dan Penjaga Rusunawa di Rusunawa Semanggi dan Jurug.
Sumber: Data yang diolah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
89
Pembagian tugas yang dilakukan antara setiap pegawai di dalam tubuh
UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta berjalan dengan baik sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatannya. Setiap pegawai dalam
melaksanakan tugasnya bekerja secara tolong menolong dan saling
melengkapi antara pegawai yang satu dengan yang lainnya.
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota
Surakarta yang dilakukan oleh UPTD Rumah Sewa merupakan perintah
langsung dari Walikota Surakarta kemudian disampaikan kepada Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta dan diteruskan lagi kepada Kepala
UPTD Rumah Sewa. UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta lebih ke
mengelola fasilitas umum yang terdapat di Rusunawa. Hal ini sesuai
dengan yang dikatakan oleh Bapak Toto Jayanto sebagai Kepala UPTD
Rumah Sewa sebagai berikut:
“untuk pembagian tugas disini sudah tidak ada masalah. Semua
pegawai bekerja sesuai dengan pembagian tugas yang terdapat pada
tupoksi. Dalam pengelolaan Rusunawa sudah tidak berkoordinasi
lagi melainkan sudah merupakan perintah langsung dari walikota
kemudian diteruskan kepada Dinas Pekerjaan Umum lalu
diteruskan lagi kepada UPTD Rumah Sewa. Koordinasi yang
sering dilakukan biasanya koordinasi antara petugas di Rusunawa
dengan UPTD Rumah Sewa yang berkaitan dengan kerusakan-
kerusakan di Rusun.” (wawancara 6 Oktober 2011)
Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sri Ratnatiningsih sebagai
Subbag Tata Usaha UPTD Rumah Sewa sebagai berikut:
“untuk pelaksanaan kerja seluruh pegawai sudah sesuai dengan
tupoksi. Kami sudah bekerja cukup maksimal dalam memberikan
pelayanan yang terbaik.” (wawancara 11 Oktober 2011)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
90
3. Penggerakkan (Actuating)
Penggerakkan dilakukan untuk memotivasi pegawai agar melaksanakan
tugasnya dan bertanggungjawab memberikan yang terbaik dalam
pengelolaan Rusunawa di Kota Surakarta. Fungsi penggerakkan berkaitan
dengan upaya yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan agar bawahan
merasa nyaman dan dihargai di lingkungan pekerjaannya sehingga bawahan
menghasilkan kinerja yang baik. Sebaliknya bawahan akan menghasilkan
kinerja yang tidak bail apabila berada di lingkungan pekerjaan yang tidak
nyaman dan tidak dihargai oleh atasan. Oleh karena itu dalam melaksanakan
pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Surakarta,
fungsi penggerakkan harus selalu dilaksanakan. Pemberian motivasi dan
lingkungan kerja yang mendukung akan meningkatkan kinerja pegawai.
Penggerakkan yang selama ini dilakukan oleh UPTD Rumah Sewa
Kota Surakarta adalah dengan memberi bimbingan, arahan dan
menyadarkan pegawai akan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai.
Pemberian bimbingan, arahan dan menyadarkan pegawai akan tugas pokok
dan fungsinya dilakukan oleh pemimpin kepada bawahannya. Hal ini
dimaksudkan untuk memberi motivasi kepada pegawai agar mau
menjalankan tugas pengelolaan Rusunawa dengan senang hati. Bimbingan
dan pengarahan dilakukan setiap saat jika diperlukan. Bimbingan diberikan
kepada bawahan apabila terjadi kendala di lapangan.
Kendala yang sering dihadapi oleh pegawai yang bertugas di lapangan
misalnya mengenai perlakuan penyewa Rusunawa yang kurang baik ketika
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
91
mereka belum mampu membayar. Namun dengan motivasi yang diberikan
oleh pihak atasan maka masalah tersebut dapat diatasi bersama. Hal ini
sesuai dengan yang dikatakan Bapak Toto Jayanto selaku Kepala UPTD
Rumah sewa sebagai berikut:
“apabila ada masalah yang terjadi dalam pengelolaan Rusunawa
misalnya banyak tunggakan, selaku atasan saya langsung
menanyakan permasalahan atau persoalan yang terjadi seperti apa
kepada bawahan saya. Hal ini sebagai wujud kepedulian terhadap
bawahan saya.” (Wawancara 6 Oktober 2011)
Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Tri Widodo sebagai staff
lapangan UPTD Rumah Sewa di Rusunawa Semanggi sebagai berikut:
“kendala yang terjadi di lapangan sangat macam-macam mb.
Khususnya kendala penghuni rusun yang sering menunggak.
Terkadang penghuni yang menunggak malah membentak-bentak.
Kalau banyak terjadi tunggakan, dari pihak atasan sering
menanyakan masalahnya seperti apa.Saya sering sharing kepada
Pak Toto mengenai tunggakan-tunggakan yang terjadi di Rusun,
semua keputusan ada di Pak Toto dlam menindaklanjuti tunggakan
yang terjadi asalkan penghuni yang menunggak memiliki
keterangan yang jelas” (Wawancara 11 Oktober 2011)
Dengan pemberian dorongan motivasi kepada bawahan, keberhasilan
dalam pengelolaan Rusunawa di Kota Surakarta dapat terlihat hasilnya dan
kendala yang ada dapat teratasi. Keberhasilan pengelolaan Rusunawa di
Kota Surakarta terbukti dengan pembangunan Rusunawa yang dilakukan
secara berkesinambungan dan keberhasilan Kota Solo sebagai unggulan
Field Trip APMCHUD (Asia Pacific Ministerial Confrence On Housing
and Urban Development) atau disebut juga dengan konfrensi negara-negara
bidang pemukiman dan perkotaan se-Asia Pasifik di laksanakan pada
tanggal 22-25 Juni 2010 lalu.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
92
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa berusaha
semaksimal mungkin dalam menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota
Surakarta. Namun usaha tersebut tidak lepas dari kendala yang dihadapi
oleh pihak UPTD Rumah Sewa. Kendala yang dihadapi yaitu pihak UPTD
Rumah Sewa tidak tahu secara pasti berapa jumlah Rusunawa yang
dibutuhkan oleh masyarakat sehingga sulit untuk memprediksi jumlah
Rusunawa yang akan dibangun kedepannya. Tetapi pihak UPTD Rumah
Sewa memiliki keyakinan bahwa masih banyak masyarakat Surakarta yang
membutuhkan Rusunawa. Hal ini diungkapkan juga oleh Bapak Toto
Jayanto sebagai Kepala UPTD Rumah Sewa sebagai berikut:
“tingkat kebutuhan akan rusun tidak dapat dinilai secara kuantitatif
karena pihak kami sangat kesulitan dalam mengumpulkan data
untuk peminat Rusunawa. Setau kami, setiap Rusun yang selesai
dibangun yang mendaftar selalu melebihi dari kapasitas Rusun. Hal
itu yang menjadi keyakinan kami bahwa MBR di Kota Surakarta
masih banyak yang memerlukan Rusunawa.” (Wawancara 6
Oktober 2011)
Pemberian motivasi pada pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Rumah Sewa sudah berjalan dengan baik. Meskipun ada sedikit
hambatan yang terjadi yaitu adanya persoalan-persoalan yang terjadi di
lapangan yang terkadang mengakibatkan staff yang berada di lapangan
mengalami perlakukan yang tidak baik dari penghuni rusun. Namun dengan
keyakinan bahwa masih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
yang memerlukan pemukiman menjadi motivasi tersendiri bagi pihak UPTD
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
93
Rumah Sewa untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat
walaupun banyak kendala yang terjadi.
4. Pengawasan (Controlling)
Pengawasan (Controlling) merupakan fungsi terakhir dalam fungsi
manajemen yang dibahas pada penelitian ini. Fungsi pengawasan pada
suatu organisasi sangat penting agar suatu kegiatan yang dikerjakan dapat
berjalan dengan lancar. Oleh karena itu pengawasan harus dilakukan
secara rutin agar kegiatan yang dikerjakan dapat lebih maksimal lagi.
Pengawasan berarti mengawasi dengan seksama apa yang terjadi di
lapangan apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan rencana atau
belum. Kemudian hasil dari pengawasan tersebut dievaluasi secara
bersama-sama oleh seluruh pegawai apakah sudah mencapai tujuan yang
diharapkan apa belum, atau malah banyak kendala sehingga tujuan yang
diharapkan sulit tercapai. Dengan pengawasan membantu kegiatan
berjalan sesuai dengan prosedur. Fungsi pengawasan pada pengelolaan
Rusunawa tertuang dalam Keputusan Menteri Perumahan Rakyat
No.14/PERMEN/M/2007 Bab IX.
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa sendiri
melakukan pengawasan untuk menjamin bahwa pelaksanaan pengelolaan
Rusunawa yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang
ada sehingga kegiatan pengelolaan Rusunawa berjalan dengan baik dan
tidak ada penyimpangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
94
Pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Rumah Sewa terhadap
Rusunawa dilakukan langsung oleh pegawai UPTD Rumah Sewa yang
ditugaskan di tiap-tiap Rusunawa. Pengawasan yang dilakukan pegawai
UPTD Rumah Sewa di Rusunawa dilakukan setiap hari pada jam kerja.
Sedangkan diluar jam kerja pengawasan dilakukan oleh salah satu warga
penghuni Rusun yang diserahi tanggung jawab oleh pihak UPTD Rumah
Sewa sebagai koordinator di Rusunawa. Koordinator pada Rusunawa
merupakan penanggungjawab kemasyarakatan dalam Rusunawa.
Koordinator tersebut merupakan mitra UPTD Rumah Sewa yang diberi
tanggung jawab langsung apabila ada permasalahan-permasalan yang
terjadi di Rusunawa agar dapat ditangani sesegera mungkin. Hal ini
diungkapkan juga oleh Bapak Toto Jayanto sebagai Kepala UPTD Rumah
Sewa sebagai berikut:
“pengawasan dalam pengelolaan Rusunawa dilakukan secara
langsung oleh petugas UPTD Rumah Sewa dan pengawasan
dilakukan setiap hari. Namun dalam tiap-tiap Rusunawa ada
penanggungjawab kemasyarakatan yang kemudian menjadi mitra
UPTD dalam membantu mengelola Rusunawa. Mitra tersebut
bertanggung jawab terhadap permasalahan-permaslahan yang
terjadi di Rusun yang sifatnya harus ditangani secara sesegera
mungkin.” (Wawancara 6 Oktober 2011)
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Tri Widodo selaku staff
UPTD Rumah Sewa sebagai pengawas yang mengawasi Rusunawa
Semanggi sebagai berikut:
“monitoring ke Rusunawa dilakukan setiap hari. Biasanya saya ke
Rusun Semanggi setiap sore saya selalu mengontrol kesana
sebelum pulang kerumah. Selain mengontrol keadaan di sana,
keberadaan saya disana untuk mempermudah penghuni rusun
dalam hal pembayaran sewa. Jadi penghuni yang tidak memiliki
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
95
waktu untuk membayar langsung ke UPTD, bisa langsung bayar
uang sewa ke saya. Terkadang di luar jam kerja seperti hari
minggu, saya juga sering datang ke rusun siapa tau penyewa ada
yang ingin membayar.” (Wawancara 11 Oktober 2011)
Hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh petugas UPTD Rumah
Sewa ke tiap-tiap rusun, salah satunya berupa laporan mengenai tunggakan
penyewa rusunawa. Hasil tersebut kemudian di evaluasi pada evaluasi
keuangan yang dilakukan setiap bulannya berdasarkan uang sewa yang
didapat. Evaluasi keuangan melibatkan seluruh staff UPTD Rumah Sewa
dan tim ekspektorat BKP ( Badan Keuangan Pemerintah ). Setelah di
evaluasi hasil dari sewa Rusunawa langsung di setorkan ke kas daerah
setiap bulannya. Laporan pengawasan dilaporkan secara tertulis maupun
secara lisan. Laporan keuangan dilaporkan secara tertulis sedangkan
laporan diluar laporan keuangan seperti laporan kerusakan dalam Rusun
dilaporkan secara lisan.
Selain pengawasan yang dilakukan setiap hari, UPTD Rumah Sewa
juga melakukan pengawasan setiap bulannya. Pengawasan yang dilakukan
setiap bulan yaitu pengawasan air dan listrik. Pengawasan ini dilakukan
untuk menentukan besarnya pemakaian air dan listrik oleh masing-masing
penghuni Rusunawa untuk dibayarkan setiap bulannya.
Dalam melakukan pengawasan atau controlling tidak terlepas dari
kendala yang sering dihadapi oleh petugas UPTD yang mengontrol di
Rusunawa. Kendala yang sering dihadapi yaitu berkaitan dengan perilaku
penyewa Rusun yang seenaknya sendiri, khususnya dalam hal pembayaran
uang sewa Rusunawa. Oleh karena itu solusi dari kendala yang terjadi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
96
dalam penunggakan pembayaran uang sewa yaitu dengan mendelegasikan
petugas dari UPTD Rumah Sewa untuk mengawasi setiap harinya agar
tidak terjadi hal yang merugikan seperti penghuni meninggalkan rusun
secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Untuk pengawasan air, listrik dan
kerusakan-kerusakan lain dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir
bulan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu (NN) penghuni Rusunawa Semanggi
sebagai berikut:
“pengecekan air, listrik dan kerusakan-kerusakan dalam Rusun
dilakukan setiap satu bulan sekali oleh pihak UPTD. Pengecekan
air dan listrik dilakukan untuk menentukan besarnya biaya sewa
yang dibayarkan setiap bulannya.” (Wawancara 25 Oktober 2011)
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Eko sebagai penghuni
Rusunawa Semanggi sebagai berikut:
“dari pihak UPTD setiap bulan selalu melakukan kontrol,
khususnya kontrol terhadap penggunaan air dan listrik.”
(Wawancara 22 Oktober 2011)
Selain kendala diatas kendala lain yang sering terjadi dilapangan
adalah penghuni rusunawa yang tidak sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan oleh UPTD Rumah Sewa. Ada beberapa unit satuan Rusunawa
yang diperjualbelikan kembali atau dipindahtangankan oleh penyewa-
penyewa yang ingin mencari keuntungan secara pribadi dan akhirnya
Rusunawa menjadi kurang tepat sasaran. Dalam hal ini, pengawasan
terhadap penyewa rusun yang mencari keuntungan secara pribadi masih
sangat lemah. Pengawasan yang dilakukan setiap hari tidak diimbangi
dengan pendataan penghuni Rusun. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Rima
Melati penghuni Rusunawa Begalon sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
97
“pengawasan mengenai pendataan di Rusun ini masih sangat
kurang mb. Ada beberapa warga Rusun yang nakal menjual atau
menyewakan Rusun mereka untuk keuntungan pribadi.”
(Wawancara 22 Oktober 2011)
Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Indri penghuni Rusunawa
Jurug sebagai berikut:
“pihak UPTD mengawasi rusun setiap hari. Sedangkan untuk
pengawasan terhadap air dan listrik dilakukan setiap satu bulan
sekali pada akhir bulan. Selama saya menghuni Rusun ini,
pengawasan yang dilakukan cukup baik, tetapi pengawasan
terhadap penghuni Rusunawa sangat kurang yaitu adanya
pemindahtanganan kepenghunian. Beberapa dari penghuni rusun
ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dari pihak
UPTD. Dari antara mereka ada yang mahasiswa, ada juga yang
menggunakan mobil pribadi padahal ketentuannya yang menghuni
Rusunawa adalah yang berkeluarga dan memiliki penghasilan
rendah. Seharusnya setiap beberapa bulan sekali, pihak UPTD
melakukan survey atau pendataan terhadap penghuni Rusun,
mencocokkan data di UPTD dengan data penghuni dilapangan.”
(Wawancara 10 November 2011)
Masyarakat Rusunawa ikut berperan aktif dalam fungsi pengawasan di
Rusunawa. Masyarakat penghuni Rusunawa membantu UPTD Rumah
Sewa untuk melaporkan apabila ada penyewa Rusunawa yang tidak tertib.
Contohnya penyewa yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
oleh UPTD Rumah Sewa. Ketidaktertiban yang terjadi yaitu Rusunawa
yang dipindahtangankan atau diperjualbelikan oleh penyewa untuk
mencari keuntungan pribadi dan akhirnya Rusunawa menjadi tidak tepat
sasaran.
Selain hal diatas peneliti juga menemukan bahwa ada beberapa satuan
unit Rusunawa yang data penghuni di lapangan tidak sesuai dengan data
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
98
pihak UPTD Rumah Sewa. Hal ini dibuktikan melalui pencocokan data
yang dilakukan di Rusunawa Begalon.
Gambar 4.7
Data Pemghuni Di Lapangan Dengan Data UPTD Rumah Sewa Pada
Rusunawa Begalon Kota Surakarta Tahun 2011
Foto 19
Sumber : Observasi di Rusunawa Begalon
Pada foto 19 diatas terdata bahwa penghuni Rusunawa Begalon Lantai
II No. 16 adalah Prayitno Sumanto, No. 17 yang tertera pada data adalah
Sutimin. Namun fakta di lapangan membuktikan bahwa Prayitno Sumanto
menyewa satuan Rusunawa Begalon lantai II No. 11 sedangkan Sutimin
menyewa satuan Rusunawa Begalon lantai II No. 10.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
99
Gambar 4.8
Data Penghuni Di Lapangan Dengan Data UPTD Rumah Sewa Pada
Rusunawa Begalon Kota Surakarta Tahun 2011
Foto 20
Sumber : Observasi di Rusunawa Begalon
Pada foto 20 diatas merupakan data penghuni Rusunawa Begalon
Lantai IV. Data pihak UPTD Rumah Sewa terdapat ketidaksesuaian. Data
yang tidak sesuai terdapat pada satuan Rusunawa No.10 atas nama Agus
Tulus Suwito, namun faktanya Agus Tulus Suwito adalah penyewa satuan
Rusunawa No. 4. Data yang tidak sesuai lagi terdapat pada satuan unit
Rusunawa No. 18 atas nama penyewa Mudjiarto, tetapi faktanya penyewa
No. 18 atas nama Wito. Data yang tidak sesuai terdapat pada penyewa
satuan unit Rusunawa dengan No. 20, pada data UPTD Rumah Sewa
tertera dengan nama Munarsih. Tetapi faktanya satuan unit Rusunawa
Begalon lantai IV, No. 20 adalah atas nama Teguh.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
100
C. PENCAPAIAN PROGRAM RUSUNAWA
Pengelolaan Rusunawa di Kota Surakarta yang sudah dikemukakan
diatas menjadi dasar untuk pencapaian program Rusunawa. Pencapaian
Program Rusunawa di Kota Surakarta dapat dilihat pada Gambar di
bawah ini:
Gambar 4.9
Perubahan Lingkungan
PEMENUHAN KEBUTUHAN
TEMPAT TINGGAL YANG SEHAT
PEMENUHAN KEBUTUHAN
TEMPAT TINGGAL YANG SEHAT
Sumber : Dokumentasi UPTD Rumah Sewa
Pada gambar diatas merupakan pencapaian program Rusunawa di
Kota Surakarta. Pencapaian program Rusunawa di Kota Surakarta yang
pertama adalah pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang sehat. Kondisi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
101
lahan yang semula adalah pemukiman kumuh yang tidak tertata, kumuh,
tidak sehat, tidak indah dan tidak bersih kemudian terjadi perubahan
menjadi pemukiman yang sehat, indah, tertata, rapi dan bersih.
Dokumentasi diatas merupakan Lokasi lahan Rusunawa Semanggi yang
terletak di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta
pada saat sebelum dan sesudah dibangunnya Rusunawa Semanggi.
Gambar 4.10
Perubahan Tata
Ruang
Sumber : Dokumentasi UPTD Rumah Sewa dan Observasi Peneliti
Pencapaian program Rusunawa di Kota Surakarta yang selanjutnya
adalah tata ruang lebih sehat di bandingkan dengan tata ruang
sebelumnya. Pada pemukiman sebelumnya yang belum di bangun
Rusunawa tampak bahwa ruang yang terdapat di pemukiman tersebut
tidak tertata dengan baik dan tidak sehat karena pemukiman terbuat dari
bahan seadanya. Namun setelah di bangun Rusunawa kondisi satuan unit
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
102
Rusunawa tertata rapi dan lebih sehat dibanding sebelumnya karena
terbuat dari bahan yang sesuai dengan pemukiman yang layak.
Gambar 4.11
Perubahan Perilaku
Sumber : Dokumentasi UPTD Rumah Sewa dan Observasi Peneliti
Pencapaian program selanjutnya dari Pembangunan Rusunawa
adalah MCK di dalam lebih nyaman dari sebelumnya. Kalau sebelumnya
MCK berada diluar dan penggunaannya bersama dengan masyarakat
yang lain, dengan pembangunan Rusunawa masyarakat memiliki MCK
sendiri dalam Satuan Unit Rusunawa. MCK yang terdapat di Rusunawa
lebih nyaman dan sehat. Kebersihannya juga dapat diatasi sendiri karena
merupakan tanggung jawab dari penghuni satuan unit Rusunawa.
Gambar 4.12
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
103
Perubahan Dalam Meletakkan Kendaraan
Sumber : Dokumentasi UPTD Rumah Sewa dan Observasi
Peneliti
Gambar diatas merupakan pencapaian program Rusunawa pada aspek
tempat parkir. Lahan pemukiman sebelum dibangun Rusunawa berupa
pemukiman sempit yang tidak memiliki area parkir kendaraan. Tetapi
setelah dibangun Rusunawa kondisi lahan parkir berubah menjadi lebih
tertata rapi dan baik sehingga kendaraan yang di parkir lebih terlindungi
dari hujan dan panas.
Gambar 4.13
Perubahan Dalam Area Hijau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
104
Sumber : Dokumentasi UPTD Rumah Sewa dan Observasi Peneliti
Gambar dokumentasi diatas merupakan Area hijau dari Rusunawa
Semanggi yang tertata rapi. Kalau sebelum di bangunnya Rusunawa,
lahan Rusunawa semanggi adalah kampung pemukiman kumuh yang
tidak tertata dan tidak memiliki area hijau. Sekarang lahan tersebut
memiliki area hijau yang tertata rapi dan memperindah Rusunawa.
Rusunawa menjadi lebih sehat dan nyaman.
Gambar 4.14
Perubahan Dalam Membuang Sampah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
105
Sumber : Dokumentasi UPTD Rumah Sewa
Pencapaian program Rusunawa di Kota Surakarta selanjutnya yaitu
tersedianya tempat pembuangan sampah yang baik dan tidak menggangu
kesehatan. Tempat pembuangan sampah dilakukan pada cerobong
sampah yang tertutup rapat. Kemudian setiap harinya ada petugas yang
mengambil sampah tersebut. Kalau sebelum masyarakat tinggal di rusun
sampah yang mereka buang tidak ada tempatnya, atau dibuang pada
saluran air kotor (got) setelah tinggal di Rusun kehidupan menjadi lebih
tertib dan teratur termasuk dalam membuang sampah.
Gambar 4.15
Perubahan Dalam Bermasyarakat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
106
Sumber : Dokumentasi UPTD Rumah Sewa
Pencapaian dari program pembangunan Rusunawa di Kota Surakarta
yaitu terciptnya kerukunan antar warga Rusunawa. Karena sebelum
tinggal di Rusun rumah yang mereka tempati berbeda dengan rumah
sebelumnya. Kalau dahulu tempat tinggal cenderung sempit dan tidak
memiliki tempat yang layak untuk melakukan pertemuan antar, sekarang
setelah tinggal di Rusunawa terdapat fasilitas aula untuk melakukan
pertemuan antar warga yang gunanya untuk mempererat tali
persaudaraan antar warga yang tinggal di Rusun tersebut. Untuk menjalin
kerukunan antar warga maka setiap satu bulan sekali diadakan pertemuan
antar warga Rusunawa.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Permasalahan mengenai permukiman terjadi di tiap daerah termasuk
Kota Surakarta. Untuk memenuhi kebutuhan permukiman, maka pemerintah
membuat suatu kebijakan mengenai Rumah Susun Sederhaha Sewa
(Rusunawa) guna menjawab kebutuhan masyarakat akan permukiman
khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Keberadaan
Rusunawa harus dikelola dengan baik agar dapat bermanfaat dan tepat
sasaran. Pengelolaan Rusunawa tertuang dalam Peraturan Mentri Negara
Perumahan Rakyat No. 14/PERMEN/M/2007. Dari hasil penelitian
Pengelolaan Rusunawa oleh UPTD Rumah Sewa di Kota Surakarta, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pengelolaan Rusunawa oleh UPTD Rumah Sewa dilakukan secara terus
menerus yaitu pada saat perencanaan pembangunan Rusunawa,
pengorganisasian dalam pengelolaannya, penggerakkan orang-orang
yang terlibat didalam pengelolaan tersebut sampai dengan tahap
pengawasan Rusunawa. Dalam pelaksanaannya pengelolaan Rusunawa
di Kota Surakarta tidak terlepas dari masalah yang terjadi yaitu masalah
pembayaran sewa (nunggak) dan pemindahtanganan hak sewa yang
dilakukan oleh penghuni Rusunawa.
2. Pengelolaan Rusunawa di Kota Surakarta menjadi dasar untuk pencapaian
program Rusunawa sebagai pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang
sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tata ruang lebih
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
108
sehat, MCK lebih nyaman, tersedianya lahan parkir, area hijau, dan
tempat pembuangan sampah serta adanya pertemuan warga Rusunawa
yang berguna untuk menjalin kekeluargaan antar sesama warga
Rusunawa.
B. SARAN
Dalam pelaksanaan Pengelolaan Rusunawa di Kota Surakarta masih
ditemukan berbagai kendala dalam penarikan uang sewa (nunggak) dan
pengawasan kepemilikan sewa satuan unit Rusunawa. Dari hal tersebut dapat
diajukan saran sebagai berikut :
1. UPTD Rumah Sewa perlu memiliki strategi khusus bagi penyewa yang
tidak tertib dalam membayar uang sewa. Strategi dapat dilakukan dengan
cara langsung memutuskan perjanjian sewa menyewa antara pihak UPTD
Rumah Sewa dengan penyewa dan memberikan hak sewa tersebut
kepada calon penghuni yang masuk ke dalam daftar tunggu (waiting list)
di UPTD Rumah Sewa.
2. Perlu adanya pencocokan data setiap bulan sekali antara data pada pihak
UPTD Rumah Sewa dengan data dilapangan untuk meminimalisir tindak
pemindahtanganan satuan unit Rusunawa oleh penyewa Rusunawa.
3. UPTD Rumah Sewa juga dapat memberikan motivasi kepada penghuni
Rusunawa agar membayar sewa tepat waktu dan menumbuhkan
semangat kerja keras kepada penghuni Rusunawa.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
109
DAFTAR PUSTAKA Buku:
Agus Slim. 2006. Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial. Edisi Kedua.
Yogyakarta: Tiara Wacana.
H. Malayu S.P. Hasibuan. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan
Kedelapan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
H.B. Siswanto. 2006. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
H. B. Sutopo. 2002. Metode Penelitian Kualitatif, Dasar, Teori dan Terapannya
dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press.
Inu Kencana Syafiie,dkk. 1997. Ilmu Administrasi Publik. Cetakan Pertama.
Jakarta: PT.Rineka Cipta.
Lexy. J. Moleong. 2007. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa
Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Sondang P Siagian. 2005. Fungsi-Fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara.
T. Hani Handoko. 2003. Manajemen Edisi 2. Cetakan Kedelapanbelas.
Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Ulber Silalahi. 2002. Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen. Cetakan Kedua.
Bandung: Mandar Maju.
Jurnal dan Artikel Ilmiah:
Indartoyo. Makalah Ilmiah: Dampak Kehadiran Rusunawa Bagi Penataan
Bangunan Dan Infrastruktur Di Daerah Sekitar Kawasan Terbangun.
2007.Universitas Budi Luhur.
(peneliti.budiluhur.ac.id/wp_content/uploads/2007/05/indartoyo_sna2007.
pdf)
Mohammad Naji. International Journal of Business and Management,
Management and Cultural Development. Vol. 5, No. 11, page 172;
November 2010.
(www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/download/8075/6099)
Mokh Subkhan. Tesis: Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Di
Cengkareng Jakarta Barat. 2008. Universitas Diponegoro Semarang.
(http://eprints.undip.ac.id/3578/1/mokh_subkhan.pdf)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
110
Sugianto Tarigan. Tesis: Evaluasi Pengelolaan Sistem Sanitasi Rumah Susun
Bidaracina Jakarta Timur.2010. Universitas Diponegoro Semarang.
(http://eprints.undip.ac.id/23691/sugianto_tarigan.pdf)
Yun Zhang. International Journal of Bussiness and Management, Study on the
Innovational Function of the Management, Vol 4, No. 6, page 147; Juni
2009. (http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/2331)
Dokumen dan Peraturan Perundang-Undangan:
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.14/ PERMEN/ M / 2007
Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 18/PERMEN/M/2007
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun
Sederhana Sewa (Rusunawa) Yang Dibiayai APBN dan APBD.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20-O Tahun 2009 Tentang Pedoman Uraian
Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan
Umum.
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
Sumber lain:
Hamdi Blogspot. 10 Kota Otonom Terpadat di Indonesia
http://www.hamdi. blogspot. com/sebuahkebenaran/10-kota-otonom-
terpadat-di-Indonesia. html.
Dokumentasi Best Practice Kota-Kota, Jilid 4, 2008. Pemberian Bantuan atau
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota
Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
111
PEDOMAN WAWANCARA
Perencanaan
1. Apa landasan hukum dalam pengelolaan Rusunawa di Kota Surakarta?
2. Sejak kapan pembangunan Rusunawa di Kota Solo dilakukan?
3. Siapa saja pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan
Rusunawa?
4. Apa saja kegiatan yang ditetapkan dalam perencanaan?
5. Bagaimana alur atau proses perencanaan dalam pembangunan Rusunawa?
6. Siapa saja yang menjadi sasaran penghuni, bagaiman proses penghunian,
penetapan calon penghuni serta perjanjian sewa menyewa yang dilakukan?
7. Dari mana sumber anggaran diperoleh untuk pembangunan Rusunawa?
8. Bagaimana pemeliharaan dan pengembangan Rusunawa dilakukan?
9. Hal-hal apa saja yang diperhatikan dalam pembangunan Rusunawa?
10. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pembangunan Rusunawa?
11. Bagaimana sosialisasi Rusunawa dilakukan?
Pengorganisasian
1. Bagaimana proses pembentukan struktur organisasi UPTD Rumah Sewa
dan struktur organisasinya?
2. Bagaimana pembagian tugas dalam struktur organisasi tersebut?
3. Bagaimana koordinasi antara setiap anggota organisasi dalam struktur
organisasi?
4. Apakah prosedur kerja dan sistem kerja masing-masing anggota organisasi
telah berjalan sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan?
5. Bagaimana peran pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota
dalam pengelolaan Rusunawa?
Penggerakkan
1. Bagaimana penggerakkan yang dilakukan oleh Kepala UPTD Rumah Sewa
kepada anggota organisasi?
2. Apa saja tahapan dalam penggerakkan anggota organisasi?
3. Sejauh mana keberhasilan UPTD Rumah Sewa dalam memenuhi kebutuhan
Rusunawa di Kota Surakarta?
4. Sejauh mana keberhasilan UPTD Rusunawa dalam menyediakan fasilitas
pembangunan Rusunawa?
5. Sejauh mana pemeliharaan, perawatan, peningkatan kualitas sarana dan
utilitas Rusunawa ?
Pengawasan
1. Siapa yang melakukan pengawasan dalam pengelolaan Rusunawa?
2. Bagaimana pengawasan dilakukan?
3. Apa yang dilakukan dalam pengawasan?
4. Kendala apa yang dihadapi dalam monitoring dan bagaimana cara
mengatasinya?
5. Bagaimana tahap evaluasi dilakukan serta berapa kali evaluasi dilakukan?
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
112
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
113
Top Related