Languages
Pages
Legal
EFEKTIVITAS KEBERLAKUAN REUSAM DALAM PENANGANAN
PERBUATAN KEJAHATAN DI GAMPONG BLANG KRUENG
DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
SKRIPSI
Diajukan Oleh:
RITA JULIANTI
Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H
NIM. 140104020
v
ABSTRAK
Nama : Rita Julianti
NIM : 140104020
Judul : Efektivitas Keberlakuan Reusam Dalam Penanganan
Perbuatan Kejahatan Di Gampong Blang Krueng Ditinjau
Menurut Hukum Pidana Islam
Tebal Skripsi : 77
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag, M.H
Pembimbing II : Rispalman, SH., M.H
Kata Kunci : Reusam, Gampong Blang Krueng, kejahatan.
Aceh merupakan Daerah Provinsi yang meliputi kesatuan masyarakat hukum
yang bersifat istimewa. Dalam hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinaan
(termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh orang yang baik-baik berbuat zina
(al-qazaf), meminum minuman memabukkan (khamar), membunuh dan melukai
seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban persoalan pokok, yaitu
Apakah efektif keberlakuan reusam dalam penanganan perbuatan yang
mengandung unsur kejahatan di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam
Kabupaten Aceh Besar dan dampak keefektifan keberlakuan reusam dalam
penanganan perbuatan kejahatan Di Gampong Blang Krueng Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dan bagaimana pandangan hukum pidana
Islam dalam penanganan perbuatan di Gampong Blang Krueng Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode
pendekatan kualitatif adalah suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah
sosial atau masalah manusia. Dalam pendekatan kualitatif yang menjadi sasaran
penelitian adalah kehidupan sosial atau masyarakat sebagai sebuah aturan atau
sebuah kesatuan yang menyeluruh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,
Qanun Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban Gampong Blang
Krueng Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sudah efektif karena
telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Keefektifan setelah adanya
Qanun Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Aceh Besar Nomor 06
Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban Gampong Blang Krueng atau
disebut dengan reusam yang telah disahkan, kejahatan yang terjadi di Gampong
sudah dapat diselesaikan. Dalam hukum Islam hukuman yang diberikan oleh
aparatur Gampong Blang Krung masih melenceng atau masih kurang dengan
aturan hukum Islam atau jelasnya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
vi
KATA PENGANTAR
يم بســــــــــــــــــم الله الرحمن الرح
Dengan mengucapkan puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat
Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan
memenuhi salah satu persyaratan akademisi untuk menyelesaikan Studi pada
Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
untuk itu penulis memilih judul yang berjudul “Efektivitas Keberlakuan
Reusam Dalam Penanganan Perbuatan Kejahatan Di Gampong Blang
Krueng Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”. Selanjutnya shalawat dan
salam penulis sanjunkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW.
Beserta keluarnya dan sahabat beliau yang telah menunjukkan umat manusia
kejalan yang lurus. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu
syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Ar-Raniry Banda Aceh.
Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai
pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya
kepada ibuk Sitti Mawar, S.Ag, M.H sebagai pembimbing I dan Bapak
Rispalman, SH., M.H sebagai pembimbing II. Dimana pada saat-saat
kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum masih
menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga
skripsi ini diselesaikan meski bukan seperti target semula.
vii
Terima Kasih penulis ucapkan kepada Penasehat Akademik Bapak Dr.
Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A yang telah membimbing penulis dari sejak
kuliah hingga skripsi ini selesai. Ucapan terima kasih kemudian kepada Bapak
Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, serta
seluruh staff akademika Fakultas Syariah Dan Hukum. Selanjutnya kepada Bapak
Syuhada, S. Ag., M. Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam. Staff Prodi
Hukum Pidana Islam dan juga seluruh staf akademik Fakultas Syari’ah dan
Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa
pendidikan di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan:
1. Teristimewa kepada Ayahanda Saiful dan Ibunda Kartini tersayang, Abang
tercinta Rizal Maulana, dan kepada Adik tercinta Nurlisa Sari, Rena Vianita
Sartika, dan keluarga lainnya yang selalu mendo’akan. Sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar
sarjana.
2. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Pidana Islam
angkatan 2014 dan khususnya terima kasih kepada teman-teman Hukum
Pidana Islam Unit 01 yang telah bersama-sama dengan penulis menempuh
proses selama perkuliahan, Insya Allah angkatan 2014 sukses semuanya
Amiin ya Rabbal’alamin. Dan ucapan terima kasih saya kepada teman-teman
KPM REGULER 2018 Gampong Alue Tampak Kecamatan Kaway XVI
Kabupaten Aceh Barat yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu,
yang telah bersedia berbagi ilmu dan bertukar pikiran serta terus menyalurkan
viii
semangat dengan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
baik.
Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis
sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa
skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis
menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi
kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.
Akhirnya kepada Allah SWT, penulis memohon doa semoga amal
bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada
kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata
Alhamdulillahirabbil’alamin.
Darussalam, 12 Juli 2019
Penulis,
Rita Julianti
ix
TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987
1. Konsonan
No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket
ا 1
Tidak
dilamban
gkan
ṭ ط 16
t dengan titik
di bawahnya
b ب 2
ẓ ظ 17z dengan titik
di bawahnya
‘ ع t 18 ت 3
ṡ ث 4s dengan titik
di atasnya G غ 19
F ف j 20 ج 5
ḥ ح 6h dengan titik
di bawahnya Q ق 21
K ك kh 22 خ 7
L ل d 23 د 8
ż ذ 9z dengan titik
di atasnya M م 24
N ن r 25 ر 10
W و z 26 ز 11
h ه s 27 س 12
’ ء sy 28 ش 13
ṣ ص 14s dengan titik
di bawahnya y ي 29
ḍ ض 15d dengan titik
di bawahnya
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
x
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin
Fatḥah A
Kasrah I
Dhammah U
b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:
Tanda dan
Huruf Nama
Gabungan
Huruf
ي Fatḥah dan ya Ai
و Fatḥah dan
wau Au
Contoh:
haula : هول kaifa : كيف
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harkat dan
Huruf Nama
Huruf dan
Tanda
ي/ا Fatḥah dan alif
atau ya Ā
ي Kasrah dan ya Ī
ي Dammah dan waw Ū
Contoh:
qāla : قال
ramā : رمى
qīla : قيل
xi
yaqūlu : يقول
4. Ta Marbutah (ة)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:
a. Ta marbutah (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.
b. Ta marbutah (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.
Contoh:
الاطفال روضة : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
المنورة المدينة : al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah
Ṭalḥah : طلحة
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn
Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa
Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Permohonan Kesediaan Memberi Data penelitian
Lampiran 3 : Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
Lampiran 5 : Qanun (Reusam) Gampong
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup
xiii
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
ABSTRAK ....................................................................................................... v
KATA PENGANTAR .................................................................................... vi
TRANSLITERASI.......................................................................................... ix
DAFTAR LAMPIRAN................................................................................... xii
DAFTAR ISI ................................................................................................... xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN ............................................................ 1
1.1. Latar Belakang Masalah ........................................... 1
1.2. Rumusan Masalah .................................................... 10
1.3. Tujuan Penelitian ...................................................... 10
1.4. Penjelasan Istilah ...................................................... 11
1.5. Kajian Pustaka .......................................................... 13
1.6. Metode Penelitian ..................................................... 14
1.7. Sistematika Pembahasan .......................................... 19
BAB DUA : KONSEP PERBUATAN KEJAHATAN DALAM
HUKUM PIDANA ISLAM ............................................. 20
2.1. Pengertian Hukum Pidana Islam .............................. 20
2.2. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam ............. 23
2.3. Unsur-Unsur dan Pembagian Tindak Pidana dalam
Hukum Pidana Islam ................................................ 34
2.4. Jenis Perbuatan Tindak Pidana dalam Reusam ........ 40
2.5. Pendapat Ulama Terhadap Tindak Pidana ................ 43
BAB TIGA : EFEKTIVITAS KEBERLAKUAN REUSAM
DALAM PENANGANAN PERBUATAN
KEJAHATAN DI GAMPONG BLANG KRUENG
DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM ... 50
3.1. Profil Gampong Blang Krueng................................. 50
3.2. Efektifitas keberlakuan reusam dalam penanganan
perbuatan yang mengandung unsur kejahatan di
xiv
Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam
Kabupaten Aceh Besar ............................................. 62
3.3. Dampak keefektifan keberlakuan reusam dalam
penanganan perbuatan kejahatan Di Gampong
Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten
Aceh Besar ............................................................... 66
3.4. Pandangan hukum pidana islam dalam penanganan
perbuatan di Gampong Blang Krueng Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar ......................... 67
BAB EMPAT : PENUTUP ......................................................................... 72
4.1 Kesimpulan ............................................................... 72
4.2 Saran ......................................................................... 73
DAFTAR KEPUSTAKAAN .......................................................................... 75
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS
1
BAB SATU
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Aceh merupakan daerah provinsi yang meliputi kesatuan masyarakat
hukum yang bersifat istimewa. Diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara
kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.1
Dalam hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinaan (termasuk
homoseksual dan lesbian), menuduh orang yang baik-baik berbuat zina (al-qazaf),
meminum minuman memabukkan (khamar), membunuh dan melukai seseorang,
pencurian, merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan
semacamnya berkaitan dengan hukum pemidanaan.
Hukum pemidanaan disebut jarimah. Jarimah terbagi dua, yaitu jarimah
hudud dan jarimah ta’zir.2
Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatina ‘Aisyah
ها قا لت كان رسول الله صل الله عليه و ارق ف ربع عن عا ءشة رصي الله عن سلم ي قطع الس3(روه عاءشة. )دي نارفصا عدا
1Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat, (Banda Aceh:
Naskah Aceh, 2015), hlm. 5. 2H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 9.
3Ibnu Hajar Al- Asqalani, Bulughul Maram dan Dali-Dali Hukum, (Jakarta: Gema Insani,
2013), hlm. 553.
2
Diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah RA. Katanya: Rasulullah SAW.
Memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar
ke atas. (HR. Aisyah RA).
هما أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قطع سرقا ف من قيته ثل ثة عن ابن عمر رضي الله عن 4(روه ابن عمر) دراهم
Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA. Katanya: sesungguhnya Raasulullah SAW.
Pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai
sebanyak tiga dirham. (HR. Ibnu Umar RA).
Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, menyebutkan
bahwa barang siapa yang mengambil barang orang lain tanpa diketahui (mencuri)
maka oleh Allah terhadapnya dilaknat dan terhadapnya apabila pencurian itu
mencapai nisabnya maka potonglah tangannya. Sebagaimana hadist di bawah ini:
ا رق يسرق هري ر رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم لنن الله عن أب الس5(روه أب هرير . ) الب يضة ف ت قطع يده ويسرق الحبل ف ت قطع يده
Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Katanya: Rasulullaah SAW. Bersabda: Allah
melaknat sorang pencuri yang mencuri telur sehingga dipotong tangannya,
kemudian dia mencuri tali lalu dipotong tangannya. (HR. Abu Hurairah RA).
Sanksi adat setiap pelanggaran akan mengakibatkan tidak simbang pada
masyarakat. Setiap pelanggaran harus diberi sanksi adat yang berupa sebagai
4Nailul Authar, Himpunan Hadist-Hadits Hukum, (Surabaya: PT Binna Ilmu, 2005), hlm.
2626. 5Ibnu Hajar Al- Asqalani, Bulughul Maram dan Dali-Dali Hukum...., hlm. 554.
3
sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan (obat adat).6 Sanksi adat
dalam terhadap tindak pidana di Gampong Blang Krueng berupa: ganti rugi
terhadap dalam tindak pidana pencurian, diberikan peringatan secara lisan dan
tulisan, denda, apabila pencurian tersebut mengulangi kembali tindak pidana
pencurian akan diberikan sanksi berupa di “bawa kemeunasah”, untuk
mengembalikan barang yang dicurinya dan membuat pernyataan dalam surat
perjanjian dihadapan masyarakat untuk tidak mengulanginya lagi. Kata reusam
menurut Kamus Bahasa Aceh- Indonesia adalah suatu kebiasaan, adat istiadat di
suatu daerah atau beberapa tata cara dan tata tertib kehidupan.7
Sedangkan secara istilah reusam, dapat diartikan secara bebas, pengurus
bidang-bidang diplomatik, keprotokolan, dan etika. Biasanya urusan keprotokolan
tersebut diurus oleh kementrian pertahanan atau angkatan perang dalam kerjaan
Aceh Darussalam.8 Dalam pengertian lainnya yang tersirat dari Qanun Aceh,
reusam adalah tatanan petunjuk-pentunjuk adat istiadat yang berlaku dalam
masyarakat. Terakhir, menurut Rusdi Sufi, Reusam adalah aturan tentang
beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dalam suatu daerah tertentu
sebagai kelompok sosial yang mengatur tata tertib tingkah laku anggota
masyarakatnya.9
6H.R. Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer,
(Bandung: PT Alumni, 2002), hlm. 16. 7 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Aceh-Indonesia,
(Depdiknas, Jakarta, 2001),hlm.800. 8Longgina Novadona Bayo dkk, Rezim Lokal di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Pustaka
Obor Indonesia, 2018), hlm. 80. 9 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Dan Adat Istiadat.
4
Aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia itu menjadi aturan hukum
yang mengikat yang kemudian disebut adat.10
Dari keterangan diatas secara
umum dapat ditarik kesimpulan bahwa reusam adalah suatu istilah Aceh yaitu
segala sesuatu yang berunsur adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, atau tata cara
dana tata tertib kehidupan yang telah dijatuhkan sejak dahulu dan menjadi
kebiasaan turun temurun bagi masyarakat sebagai suatu ketetapan bersama yang
mengikat seluruh masyarakat secara tidak resmi dijadikan pedoman bersama
dalam mengatur kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Namun, bila di titik secara
khusus makna reusam bisa di artikan sebagai suatu produk dari adat yang telah
menjadi aturan khusus bagi masyarakat adat untuk dipatuhi sebagai peraturan
bersama pada konteks yang terakhir ini, reusam Gampong untuk dijadikan
pedoman bersama dalam menjalankan roda pemerintahan masyarakatnya
pernyataan ini diperkuat dengan penjelasan qanun yang menjelaskan bahwa yang
dimaksud dengan reusam Gampong adalah aturan-aturan. Petunjuk-petunjuk, adat
istiadat yang telah ditetapkan oleh Geuchik setelah menadapat persetujuan dari
tuha peut Gampong.11
Kejahatan yang menimbulkan reusam di Gampong Blang Krueng terjadi
beberapa tindak pidana yaitu judi, minuman keras dan narkotika (ganja, sabu-
sabu), laga lembu dan ayam, pencurian. Pencurian yang dijelaskan dalam hukum
pidana Islam yaitu:
10
Rusdi Sufi, Dkk, Adat Istiadat Masyarakat Aceh, (Dinas Kebudayaan Dan Adat
Istiadat, Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2002), hlm. 40. 11
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Reusam Gampong.
5
1. Pencurian yang harus dikenai sanksi.
2. Pencurian yang harus dikenai had.
Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang syarat-syarat
penjatuhan hadnya tidak lengkap. Jadi, karena syarat-syarat penjatuhan hadnya
belum lengkap, maka pencurian itu tidak dikenai had, tetapi dikenai sanksi.
Rasulullah SAW. Sendiri telah memberi putusan dengan melipat gandakan
tanggungan atas orang yang mencuri barang, dimana pencurinya itu tidak
dihukum potong tangan. Putusan Rasulullah SAW. Itu telah dijatuhkan atas
pencuri buah-buahan yang masih tergantung pada pohon dan pencuri kambing
yang pada di tempat gembalaan.12
Pencurian yang hukumnya had itu ada dua macam, yaitu:
1. Pencurian shughra, yaitu pencurian yang hanya wajib dikenai hukuman potong
tangan.
2. Pencurian kubra, yaitu pencurian harta secara merampas dan menantang, yang
disebut hirabah.
Berdasarkan perbuatan tindak pidana yang terjadi di Gampong Blang
Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, ada beberapa tindak
pidana yaitu, kasus judi, minuman keras, dan narkotika (ganja, sabu-sabu) laga
lembu dan ayam, pencurian. Pencurian yang sudah sering terjadi di kalangan
masyarakat Blang Krueng kejahatan dapat terjadi kapan saja.
Reusam bagian dari adat dan adat istiadat yang berkembang dalam
kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai
12
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 9, (Bandung: PT Alma’arif, 1984), hlm. 214.
6
budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan syariat Islam dan merupakan
kekayaan budaya bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilestarikan.
Pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat perlu di
laksanakan secara berkesinabungan dari ke generasi berikutnya sehingga dapat
memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan
masyarakat Aceh.
Dari dasar itu perlu dibuat reusam gampong agar warga masyarakat tidak
semena-mena untuk melakukan perbuatan kejahatan. Reusam di Gampong Blang
Krueng mulai berlaku sejak diundangkan pada tahun 2016 sampai sekarang. Agar
setiap orang dapat mengetahuinya Geuchik memerintahkan memberlakukan
Reusam Gampong tersebut dengan menempatkannya dalam Berita Acara dan
Lembaran Gampong, agar apa yang dilakukan jelas ada sanksinya. Di Gampong
Blang Krueng telah dibuat Reusam Gampong yang di dalamnya terdapat Bab V
tentang bidang pencurian Pasal 6 mengatakan setiap masyarakat Gampong
dilarang melakukan tindakan yang mengarah kepada pencurian, dan Pasal 7
menyatakan yaitu:
1. Bila kedapatan pelaku pencurian atau melihat pelaku pencurian ditempat
kejadian boleh ditangkap, tetapi tidak boleh main hakim sendiri, dan wajib
melapor atau menyerahkan kepada pemerintahan Gampong atau ketua
pemuda.
2. Bagi anak dibawah umur yang melakukan pencurian akan dibina oleh
pemerintahan Gampong dan orang tua anak.
7
3. Anak dibawah umur sebagaimana yang terdapat pasal 5 ayat 2 adalah yang
berumur 15 tahun kebawah.
4. Pemerintah Gampong harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah
pencurian di tingkat Gampong, bila tidak dapat di selesaikan selanjutnya di
serahkan dan di proses oleh pihak yang berwajib.
5. Bagi penduduk Gampong yang kedapatan melakukan pencurian dengan bukti
yang kuat, wajib mengembalikannya atau mengganti rugi senilai barang yang
dicuri dan pelaku pencurian akan di berikan peringatan lisan dan tulisan oleh
pemerintahan Gampong.
6. Bila pelaku pencurian tidak mengembalikan dan tidak menggantikan rugi
barang yang dicuri dan korban keberatan maka pemerintah Gampong akan
menyerahkan kepada pihak yang berwajib, sesuai dengan ayat 5 diatas.
7. Bila pelaku pencurian yang telah diberikan peringatan secara lisan dan tulisan
oleh pemerintah Gampong masih mengulang kembali pencurian maka akan
diberikan sanksi adat berupa”dibawa ke meunasah” untuk mengembalikan
barang yang dicuri dan membuat pernyataan dan perjanjian di depan
masyarakat untuk tidak diulanginya lagi.
8. Bila waktu pelaku pencurian tidak mengembalikan dan tidak mengganti rugi
barang yang di curi dan korban keberatan maka pemerintah Gampong akan
menyerahkan pada pihak yang berwajib, sesuai ayat 7 diatas.
9. Bila pelaku pencurian yang telah di berikan sanksi dari Gampong masih
melakukan pencurian lagi maka di serahkan kepada pihak yang berwajib.
8
10. Bagi masyarakat di luar Gampong yang melakukan pencurian akan di
serahkan kepada pihak yang berwajib dan dikenakan sanksi berupa larangan
beraktifitas di Gampong Blang Krueng.
Bab VIII, tentang judi,minuman keras, dan narkotika:
Pasal 13 menyatakan yaitu:
1. Setiap warga dilarang main domino, judi, mengkonsumsi maupun memperjual
belikan minuman keras dan narkotika.
2. Bagi warga yang kedapatan main domino, judi, mengkonsumsi minuman keras
dan narkotika akan diberikan peringatan lisan dan tulisan maksimal dua kali,
dan selanjutnya diserahkan kekepolisian.
3. Bagi masyarakat yang mengedarkan narkotika akan dilaporkan kekepolisian
Negara.
Bab IX laga lembu dan ayam. Pasal 14 menyatakan tentang:
1. Setiap warga dilarang laga lembu, ayam dan binatang ternak lainnya.
2. Bagi warga yang kedapatan laga ayam binatang ternak lainnya akan ditegur
secara lisan dan tulisan.
Kasus pencurian, yang terjadi di Gampong Blang Krueng ialah bukan kasus
yang baru sekali terjadi melainkan sudah lama kasus tersebut yang menjadikan
masyarakat di Gampong Blang Krueng menjadi tidak aman dan tentram di
karenakan pencurian tersebut sering kali terjadi di Gampong tersebut. Aparat
Gampong pun sudah membuat peraturan atau Reusam Gampong agar masyarakat
tidak melakukan kejahatan khususnya terhadap perbuatan kejahatan pencurian
dengan adanya dibuat Reusam tersebut. Berdasarkan hasil revisi reusam yang
9
berlaku pasal tahun 2016 dengan sekarang yang terbaru tahun 2018 sama dengan
reusam yang lama.
Berdasarkan dari hasil observasi yang penulis lakukan, banyak kasus-
kasus kejahatan perbuatan kejahatan yang terjadi di Gampong Blang Krueng
antara lain: kasus narkoba, judi, minuman keras, khalwat atau mesum, pencurian.
Penyelesaiannya aparat Gampong menggunakan aturan sesuai dengan reusam
yaitu denda yang diberikan terhadap pelaku kejahatan yang terjadi di Gampong
Blang Krueng, dan juga diserahkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian
Penyelesaiannya dengan cara memberi nasehat dan pelaku kejahatan disuruh ganti
kerugian terhadap apa yang diperbuatnya, kemudian diserahkan kepada pihak
yang berwajib untuk diperiksa lebih lanjut supaya pelaku tersebut tidak
melakukan perbuatan yang merugikan warga Gampong tersebut dengan demikian
warga Gampong Blang Krueng bisa lebih aman, tenteram, dan nyaman.
Dengan dibuatnya Reusam dalam Gampong Blang Krueng agar
masyarakat yang melakukan perbuatan tindak pidana sudah bisa di hukum
diselesaikan dengan Reusam yang sudah ada, akan tetapi setelah dibuatnya
peraturan atau reusam tersebut oleh aparatur Gampong Blang Krueng masih juga
terjadi kasus perbuatan kejahatan di Gampong tersebut. Dengan demikian, tidak
menutup kemungkinan untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap
permasalahan. Lalu dalam hal ini yang menarik penulis ingin mengkaji ialah pada
kasus tindak pidana yang terjadi di Gampong Blang Krueng Aceh Besar.
Maka dari semua penjelasan diatas hal ini menjadi penting dan menarik
untuk dikaji dalam bentuk penelitin skriprsi dengan judul: “Efektivitas
10
Keberlakuan Reusam Dalam Penanganan Perbuatan Kejahatan di Gampong
Blang Krueng Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”, karena menurut
penulis judul ini sangat menarik dijadikan sebagai sebuah penelitian.
1.2. Rumusan Masalah
Dari latar belakang, diatas penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai
berikut:
1. Apakah efektif keberlakuan reusam dalam penanganan perbuatan yang
mengandung unsur kejahatan di Gampong Blang Krueng Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar?
2. Dampak keefektifan keberlakuan reusam dalam penanganan perbuatan
kejahatan Di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten
Aceh Besar?
3. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam dalam penanganan perbuatan
di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh
Besar?
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini antara lain:
1. Untuk mengetahui apakah efektif keberlakuan reusam dalam penanganan
perbuatan yang mengandung unsur kejahatan di Gampong Blang Krueng
Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.
11
2. Untuk mengetahui dampak keefektifan keberlakuan reusam dalam
penanganan perbuatan kejahatan Di Gampong Blang Krueng Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam dalam penanganan
perbuatan di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten
Aceh Besar.
1.4. Penjelasan Istilah
Secara lengkap judul skripsi ini adalah: “Efektivitas Keberlakuan Reusam
Dalam Penanganan Perbuatan Kejahatan di Gampong Blang Krueng Ditinjau
Menurut Hukum Pidana Islam” guna untuk menghindari terjadinya
kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan dan memahami istilah yang
terdapat pada judul skripsi ini, maka dianggap perlu untuk dijelaskan beberapa
istilah. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:
a. Efektifitas
Dalam kamus besar bahasa indonesia kata dasar efektifitas adalah “efektif”
yang berarti efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjurnya atau
mujarab, sehingga memberikan hasil tentang suatu usaha tertentu.13
Sedangkan
menurut Sondang P Siagian berarti kata efektifitas menunjukkan keberhasilan
dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin
mendekat sasaran berarti semakin tinggi efektifitasnya.14
13
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 352. 14
Sondang P Siagian, Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja, (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), hlm. 24.
12
b. Reusam
Reusam atau biasa disebutkan adalah petunjuk-petunjuk adat istiadat yang
berlaku di dalam Gampong atau masyarakat setempat. Reusam adalah aturan
(Reusam) tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dalam suatu
daerah atau Gampong tertentu sebagai masyarakat sosisal yang mengatur tata
tertib tingkah laku masyarakat. Dapat di tarik kesimpulan bahwa reusam ialah
suatu istilah bahasa Aceh yaitu segala sesuatu yang berunsur adat dan adat
istiadat, kebiasaan-kebiasaan, atau tata cara dan tata tertib kehidupan yang telah
dijalankan sejak dahulu (nenek moyang), dan menjadi kebiasaan turun temurun
bagi masyarakat sebagai suatu ketetatapan bersama yang mengikat. Jadi Reusam
Gampong adalah aturan-aturan. Petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang telah
ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peut Gampong.15
c. Penanganan
Menurut kamus besar bahasa indonesia penanganan adalah proses,
perbuatan, cara menandatangani atau memberi tahukan dengan tanda (isyarat),
Membuktikan, menyatakan atau menunjukkan bahwa menjadi tandatangan.16
d. Kejahatan
Kejahatan ialah menurut pendapat soesilo dibagi menjadi dua sudut
pandang yaitu, yuridis dan sosiologis, secara yuridis, kejahatan mengandung
pengertian perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang- undang .
secara sosiologis , pengertian kejahatan menurut soesilo adalah perbuatan atau
15
Rusdi Sufi dkk., Adat Istiadat Masyarakat Aceh, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan
Provinsi NAD, 2002), hlm, 40. 16
Tri Kurnia Nurhyati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Eska Media, 2003),
hlm. 781.
13
tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan
masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.17
e. Gampong
Gampong menurut kamus besar bahasa indonesia adalah sekelompok
rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung di luar kota, dusun.18
f. Hukum Pidana Islam
Hukum pidana Islam terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah
adalah segala ketentuan hukum mengenai perbuatan kejahatan atau perbuatan
kejahatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat
dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang
terperinci dari Al-qur’an dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah
tindakan-tindakan kejahatan yang menganggu ketentraman umum serta tindakan
melawan peraturan perundangan-undangan yang bersumber dari Al-qur’an dan
hadis.19
1.5. Kajian Pustaka
Dari penelusuran literatur yang telah penulis lakukan, belum menemukan
tulisan yang mengkaji tentang Efektivitas Keberlakuan Reusam Dalam
Penanganan Perbuatan kejahatan Di Gampong Blang Krueng Ditinjau Menurut
Hukum Pidana Islam, namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan
permasalahan tersebut.
17Septiana DwiPutri Maharani, Manusia Sebagai Homo Ekonomicus: Refleksi Atas
Kasus-Kasus Kejahtan Di Indonesia(journal), Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, hlm.
32-33. 18
Tri Kurnia Nurhyati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia..., hlm. 196. 19
H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), hlm.1.
14
Dalam skripsi berjudul Sistem Peradilan Adat Mengenai Pencurian
Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Gampong Durian Kawan, Kec. Kluet
Timur, Kab. Aceh Selatan) yang diajukan oleh Sartika Diana mahasiswi Fakultas
Syariah jurusan hukum pidana Islam dari penelusuran yang telah ditemukan
menurut isi dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa, bagaimana sistem peradilan
adat durian kawan dan tanggapan masyarakat serta tinjauan hukum Islam terhadap
sistem peradilan adat Gampong durian kawan.
Dan juga pada skripsi yang berjudul penyelesaian perkara pencurian
dalam hukum adat simeulue ditinjau menurut hukum Islam, yang diajukan oleh
Fausia Saripa mahasiswa fakultas syariah dan ekonomi Islam jurusan jinayah wa
siyasah dari penelusuran yang telah ditemukan menurut isi dalam skripsi ini
menjelaskan bahwa, bagaimana proses peradilan terhadap kasus pencurian, dan
bentuk hukuman yang akan diterima serta padangan hukum Islam terhadap
penyelesaian perkara pencurian dalam adat simeulue.
Kemudian terdapat juga skripsi yang Berjudul tinjauan hukum Islam
terhadap faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor di kecamatan syiah
kuala banda aceh (suatu kajian kriminologi) yang ditulis oleh Rauza Ananda
mahasiswi Fakultas Syariah dan hukum jurusan hukum pidana Islam, skripsi ini
menjelaskan apa yang menyebabkan terjadinya percurian keadaan bermotor dan
tinjauan Hukum Islam terhadap faktor penyebab terjadinya pencurian Kendaraan
bermotor di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.
15
1.6. Metode Penelitian
Dalam setiap penelitian karya ilmiah selalu membutuhkan data yang
lengkap dan objek tertentu serta memiliki sebuah metode yang sesuai dengan
permasalah penelitian yang akan diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan
dalam riset ini yaitu pendekatan kualitatif, menganalisa dan memahami
lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.20
Penelitian kualitatif adalah suatu
proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia.
Dalam pendekatan kualitatif yang menjadi sasaran penelitian adalah kehidupan
sosial atau masyarakat sebagai sebuah aturan atau sebuah kesatuan yang
menyeluruh.21
1.6.1. Spesifikasi penelitian
Adapun spesifikasi penelitian dalam skripsi, penulis menggunakan
penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis ialah pendekatan penelitian yang
bersifat terhadap keadaan nyata dalam masyarakat atau lingkungan masyarakat
dengan maksud untuk menemukan kenyataan atau fakta (fact-finding), yang
kemudian menuju kepada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya
menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).22
1.6.2. Sumber data
Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:
20
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press,2007), hlm. 6. 21
Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Alfabeta, 2011), hlm. 3. 22
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press,1982), hlm. 10.
16
a. Sumber data primer.
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam
penelitian ini data utama yang masih diambil dari penyelesaian perbuatan
kejahatan pencurian yang saat ini masih dijalankan. Dalam hal ini data yang
diperoleh dari wawancara dengan Geuchik Gampong Blang Krueng Kecematan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.
b. Sumber data sekunder.
Data sekunder yaitu dalam penelitian ini data yang digunakan penelitian
adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian ini dimulai
data yang telah tersedia. Data primer mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-
buku yang erat berkaitan dengan data-data, seperti majalah, jurnal, hasil-hasil
penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.
1.6.3. Teknik dalam Pengumpulan Data
Supaya data dan informasi dapat dipergunakan dalam penalaran, data dan
informasi itu harus merupakan fakta. Dalam kedudukannya yang pasti sebagai
fakta, bahan-bahan itu siap digunakan sebagai nyata. Sebab itu perlu diadakan
pengujian-pengujian melalui cara-cara yang dipergunakan untuk pengujian
tersebut.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:
1. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu
pengamatan, dengan disertai pecatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku
objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (observer)
17
dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (observe). Dalam hal ini penulis
melakukan observasi langsung pada lokasi penelitian di Gampong Blang Krueng
Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap objek harus diteliti.23
2. Wawancara
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara jawab lisan
langsung satu arah. Artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan
jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Selain melakukan wawancara kepada
Aparatur Gampong Blang Krueng terhadap penyelesaian perbuatan kejahatan
pencurian.Adapun pada penelitian ini penulis melakukan wawancara pada pak
Geuchik Gampong Blang Krueng. Hasil wawancara itu bertujuan untuk
mendapatkan data akurat dan falid tentang informasi yang menjadi fokus
penelitian.
3. penyebaran quisioner atau angket
Penyebaran quisioner atau angket merupakan teknik pengumpul data yang
dilakukan dengan cara memberi perangkat pernyataan tertulis kepada responden
untuk dijawabnya.24
1.6.4. lokasi dan populasi sampel
a. Lokasi
Dalam suatu penelitian perlu adanya daerah penelitian yang menjadi
daerah untuk dilakukan penelitian, sedangkan dalam penelitian ini penulis
23
Abdurahmat Fathini, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi,
(Jakarta:PT Rineka Cipta,2006), hlm.104. 24
Sugiyono, METODE PENELITIAN PENDIDIKAN, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif
dan R&D...., hlm. 199.
18
mengambil lokasi penelitian di Gampong Blang Krueng Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.
b. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yaang terdiri atas: obyek/subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.25
c. Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi penelitian yang dipilih sebagai wakil
representatif dari keseluruhan untuk diteliti. Sampel penelitian yang akan
diambil menggunakan purposive samping, yaitu sampel yang dipilih
berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif.26
1.6.5. Analisa data
Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk
menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya
tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan merumuskan hipotesa. Hanya
sanya pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan
cara menggabungkan dengan sumber-sumber data yang ada.27
Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku
panduan penulisan skripsi tahun 2014-2018 yang diterbitkan oleh Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam- Banda Aceh.
25
Sugiyono, METODE PENELITIAN PENDIDIKAN, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif
dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.297. 26
Burham Ashhof, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Renika Cipta, 2007), hlm.181. 27
Burham Ashhof, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Renika Cipta, 2004), hlm.66.
19
1.7. Sistematika Pembahasan
Melengkapi pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika
pembahasan ke dalam empat bab yaitu sebagai berikut:
Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab kedua membahas mengenai landasan teoritis tentang konsep
perbuatan kejahatan dalam hukum pidana Islam, pengertian hukum pidana Islam,
unsur-unsur perbuatan kejahatan, pendapat ulama terhadap perbuatan kejahatan,
macam-macam perbuatan kejahatan dalam reusam.
Bab tiga ini merupakan bab inti pembahasan yang ingin diteliti yaitu:
profil Gampong Blang Krueng, membahas tentang Apakah efektif keberlakuan
reusam dalam penanganan perbuatan yang mengandung unsur kejahatan di
Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dampak
keefektifan keberlakuan reusam dalam penanganan perbuatan kejahatan Di
Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar,
pandangan hukum pidana Islam dalam penanganan perbuatan di Gampong Blang
Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar
Bab empat merupakan bab terakhir dari skripsi ini, yakni penutup dari
penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun dan
berguna demi kepentingan pihak terkait.
20
BAB DUA
KONSEP TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM
2.1. Pengertian Hukum Pidana Islam
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh
jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan
kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani
kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci
dari Al-qur’an dan Hadist. Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang
mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di
akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi
setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu
menempatkan Allah sebagai pemenangan segala hak, baik yang ada pada diri
sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang
berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus
ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.1
Bahwa hukum pidana Islam merupakan hukum publik yang dilaksanakan
oleh ulil amri dapat kita lihat dalam surah Al-maidah: 48.
اب م ال ق د ص م ق ال ب ب ت لك ا ك ي ل اإ ن ل ز ن ا و اب م ه ن ي ب م ك اح ف ه ي ل اع ن م ي ه م و ب ت لك ا ن م ه ي د ي ي (۸٤:المائدة)ق ل ا ن م ك اء اج م ع م ه اء و ه أ ع ب ت ل و الل ل ز ن أ
Artinya: dan telah turunkan kepada Al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab (yang diturunkan
sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu maka putuskanlah
perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti
1H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.1.
21
hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang
kepadamu.(QS. Al-maidah: 48).2
Ada dua hal yang terkandung dalam ayat ini. Pertama, Agama Tuhan
telah menjadi sempurna di dalam risalah Muhammad, baik dari segi akidah
maupun syari’ah. Dari segi akidah, dapat dilihat dari makna tauhid, pembalasan
dan ibadah. Dalam hal ini, Rasulullah SAW. Mengukuhkan Nabi-nabi terdahulu
dan meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pengikut mereka.
Dari segi syariah, Allah telah menyampaikan prinsip-prinsip dasar dan
fundamental, dan menyerahkan penafsiran dan aplikasi prinsip-prinsip tersebut
menurut kemampuan mental dan intelektual meraka melalui institusi qiyas,
istishlah, istihsan, dan kaidah-kaidah fiqh praktis yang bertujuan melayani
kemamfaatan manusia. Agama sesungguhnya adalah satu, sedang syari’atnya
berbeda-beda. Di sinilah muncul masalah kedua, terutama bahwa risalah
Muhammad memuat sebab-sebab kelanggengannya sampai akhir masa. Risalah
itu berjalan dengan watak manusia secara keseluruhan, cocok dengan panggilan
fitrah, juga tetap valid dan relevan untuk semua peringkat perkembangan material
dan intelektual manusia. Sedangkan risalah warisan lainnya hanya relevan dan
applicable dikalangan komunitas tertentu dan untuk periode tertentu.3
Ayat di atas menegaskan tentang adanya kewajiban untuk menerapkan dan
melaksanakan hukun syariat Islam yang bersumber dari kitab yang diturunkan
oleh Allah yaitu Al-qur’an. Kewajiban tersebut ditugaskan kepada Rasulullah
dalam fungsi rangkapnya sebagai ulil amri. Dengan demikian hukum pidana
2Syeikh Muhammad Ghazali, Tafsir Tematik dalam Al-Qur’an (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2004), hlm. 84. 3 Ibid, hlm. 84.
22
Islam bukanlah hukum yang dilaksanakan oleh perorangan (individu), melainkan
diatur dan dilaksanakan oleh ulil amri selaku wakil dari seluruh rakyat.
Kewajiban ulil amri dalam melaksanakan hukum pidana Islam ini, juga
dapat dilihat dalam hampir setiap ayat yang berkenaan dengan hukuman. Setiap
ayat dalam Al-qur’an yang menjelaskan tentang hukuman, seperti hukuman
pencurian, (Al-maidah: 38), zina, (surah An-nur: 2), penuduhan zina, (surah An-
nur: 4), dan lain-lainnya, selalu di sampaikan dalam bentuk amar dan jamak. Ini
berarti perintah tersebut bukan ditujukan kepada individu (perorangan), melainkan
kepada pemerintah (ulil amri) selaku wakil dari seluruh masyarakat.4 Dalam
mengatur masalah pidana Islam ini menepuh dua macam cara, yaitu :
a. Menetapkan hukuman berdasarkan nash,
b. Menyerahkan penetapannya kepada penguasa (ulil amri).
Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberi kesempatan kepada
penguasa (ulil amri) untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-qur’an dan As-sunnah.
Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang termasuk dalam kelompok yang
pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang
dan waktu. Bagian yang pertama inilah yang membedakan antara hukum pidana
syariat Islam dengan hukum pidana yang berlaku sekarang ini diberbagai Negara
termasuk Negara Republik Indonesia.
Dalam cara yang kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada
penguasa (ulil amri) untuk menetap macam-macam tindakan pidana dan
4Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah),
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2-3.
23
hukumannya. Al-qur’an dan As-sunnah hanya memberikan ketentuan umum,
yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut
adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun
masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak
pidana yang termasuk dalam kelompok ini, oleh para ahli hukum Islam
dinamakan jarimah Ta’zir, dan hukumannya pun disebut hukuman ta’zir.5
2.2. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam
Hukum pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian
dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam
memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Menurut prof Moeljatno
S.H., tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana disertai (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa
yang melanggar aturan tersebut.6
1. Tindak pidana zina
Zina atau perzinaan adalah hubungan badan yang diharamkan oleh Allah
dan Nabi dalam Al-qur’an dan hadist serta disepakati oleh para ulama dan
berbagai mazhab akan keharamannya. Jarimah zina dikatakan hak Allah semata-
mata karena dampak dari perbuatan zina tersebut bukan hanya kepada individu
atau pribadi saja melainkan menyangkut kepentingan umum yaitu meliputi,
penyebaran penyakit kelamin, rendahnya atau kaburnya proses keturunan,
5 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)...,
hlm. 6-7. 6Lysa Anggrayni, Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia, (Riau: Suska Press, 2015),
hlm. 47.
24
penyebaran virus, rusaknya tatanan hidup dalam rumah tangga, hilangnya hak-hak
seperti waris, perwalian, dapat memutuskan tali pernikahan, membuat buruknya
pendidikan pada anak-anak dan lain sebagainya.7
Allah SWT berfirman:
(۲۳:ءالإسرا)لا لي ب س ء اس و ة ش ح اف ن اك ه ن إ ن ز واال ب ر ق و ل
Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra’: 32).
Ayat di atas menegaskan tentang larangan perbuatan zina. Perzinaan
adalah perbuatan sehari-hari masyarakat modern. Menurut mereka, zina lebih baik
dibanding perkawinan dini dalam dunia pendidikan. Perbuatan ini tidak akan
dikenakan sanksi selama dilakukan atas dasar suka sama suka. Pada hal Allah
SWT. Berfirman “janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.8
Unsur-unsur zina, Perzinaan mempunyai beberapa unsur, baik unsur
umum maupun unsur khusus. Unsur umum seperti telah dibahas adalah unsur-
unsur yang ada dalam setiap jarimah, sedangkan unsur khusus yang hanya ada
dalam jarimah-jarimah tertentu. Dari beberapa definisi yang dikemukakan para
ahli, sekalipun terdapat perbedaan redaksional, kita dapati kesamaan visi. Mereka
bersatu pendapat terhadap hal-hak, seperti persetubuhan (wathi) yang haram serta
itikad jahat yang diekspresikan dalam bentuk kesengajaan melakukan sesuatu
yang haram tadi.
7 Fadhel Illahi, Zina problematika dan solusinya, (Jakarta: Qisti Press, 2006), hlm. 10.
8 Syeikh Muhammad Ghazali, Tafsir Tematik dalam Al-Qur’an (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2004), hlm. 259.
25
Menurut ajaran Islam, pelampiasan nafsu seksualitas hanya dianggap
legal, bila dilakukan melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persebutuhan
dianggap melampaui batas dan dianggap haram. Bahkan, mendekatinya saja
merupakan perbuatan terlarang.9
2. Tindak pidana qadzaf (menuduh zina)
Qadzaf ialah menuduh seseorang muhsan atau ghairu muhsan (dewasa,
berakal sehat, merdeka, beragama Islam, dan orang baik-baik) melakukan zina
dan sipenuduh tersebut tidak dapat mendatangkan empat orang saksi. Dalam
jarimah qadzaf ini juga terdapat dua hak yaitu pertama hak Allah dan kedua hak
hamba.
Pertama, hak Allah, jarimah qadzaf ini dikatakan hak Allah karena telah
ditentukan hukumannya dalam nash. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-
Qur’an surah An-Nur ayat 4-5:
ا ن و م ر ي ن ي ذ ل ا و ان ث م ه و د ل اج ف اء د ه ش ة ع ب ر أ اب و أ ي ل ث ات ن ص ح لم ة اد ه ش م ال و ل ب ق ل و ة د ل ج ي
ن و ق اس ف ال م ه ك ئ ول أ او د ب أ
Artinya: dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (berbuat zina)
dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang
menuduh) delapan puluh kali dera dan jangalah kamu terima kesaksian meraka
buat selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang
yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah
maha pengampun lagi maha penyanyang. (QS. An-Nur: 4-5).10
Kedua, hak hamba, pada jarimah ini terdapat hak hamba karena pelaku
atau si pelaku qadzaf ini tujuannya bukan masyarakat banyak atau umum tetapi
9Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, (Bandung: Sinar Grafika, CV
Pusaka Setia, 2000), hlm.72. 10
Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir
Jilid 6, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), hlm. 9.
26
individu yang efeknya ialah melenyapkan harga diri orang, menyangkut harkat
martabat seseorang, mencemarkan nama baik seseorang. Dalam hal ini si korban
atau keluarga dari si korban dapat memberi maaf atau memberi pengampun
kepada si pelaku qadzaf dan si korban atau keluarga dari si korban mempunyai
hak untuk memberikan hukuman kepada sipelaku qadzaf tersebut.11
Unsur-unsur qadzaf adalah ciri karakteristik jarimah ini mengandung
beberapa unsur. Pertama, adanya ucapan yang mengandung tuduhan atau
penolakan terhadap keturunan, seperi mengata-ngatai seseorang telah berbuat zina
atau menempelkan predikat pezina kepada seseorang dan tidak mengakui anak
atau janin yang lahir atau masih dalam kandungan istrinya. Kedua, tertuduh
haruslah orang yang selamat dari perbuatan tersebut atau tertuduh haruslah orang
selamat dari perbuatan tersebut atau muhsan. Artinya yang dituduh itu baik-baik,
bukan seorang yang membiasakan diri berbuat zina. Kalau yang dituduh itu
pezina, hal itu bukanlah tuduhan, tetapi sesuai denga kenyataannya. Ketiga,
adanya kesengajaan untuk berbuat jahat, adanya itikad yang tidak baik. Itikad
jahat inilah yang memotivasi perbuatan tersebut untuk mencelakakan orang lain
yang tidak berdosa, sehingga tercemar nama baiknya atau celaka karena hukuman
dera.12
3. Tindak pidana pencurian
Pencurian adalah mengambil hak milik orang lain dengan sembunyi-
sembunyi. Adapun, “Istaraqa as-sam’a” bermakna mencuri pendengaran
(menguping). Dikatakan “mencuri pandangan” jika nafsu menipu maka untuk
11
Fadhel Illahi, Zina problematika dan solusinya..., hlm. 111. 12
Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, (Bandung: Sinar Grafika, CV
Pusaka Setia, 2000), hlm. 80.
27
terus memandang. Di dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman surah Al-Hijr ayat
18:
ب م اب ه ش ه ع ب أ ف ع م الس ق ر ت اس ن م ل إ ي Artinya: “kecuali (setan) yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari
malaikat) lalu dikejar oleh semburan api yang terang.” (Al-Hijr ayat 18).
Allah menyebut tindakan mendengarkan sambil sembunyi-sembunyi
dengan mencuri. Di dalam al-Qamus tertera bahwa mencuri dan mencuri-curi
bermakna, ‘datang mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya
secara sembunyi-sembunyi’. Ibnu Arafah menerangkan bahwa di Arab, pencuri
bermakna orang yang datang sembunyi-sembunyi menuju tempat penyimpanan
harta orang lain, lalu ia mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Berdasarkan
penuturan yang tertera di dalam al-Qamus dan peryataan Ibnu Arafah, kita dapat
memahami bahwa pencurian memiliki tiga sendi utama:
a. Mengambil harta yang bukan miliknya.
b. Mengambil dengan sembunyi-sembunyi.
c. Mengambil dari tempat penyimpanan yang aman.13
4. Tindak pidana perampokan.
Perampokan atau hirabah adalah jarimah gangguan keamanan di jalan
umum. Secara etimologi, hirabah berarti memotong jalan (qath’ut tarieq).
Menurut H.A. Djazuli, perbedaan antara pencuri dan perampokan (pembegalan)
terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama (pencurian) dilakukan
secara diam-diam, sedangkan yang kedua (perampokan) dilakukan secara terang-
terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan ini sangat
13
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 241.
28
berdampak psikologi bagi korban, sehingga menimbulkan trauma yang
menghantuinya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidupnya.
Itulah sebabnya wajar, seberat dampak psikologi yang diderita korban yang sukar
dinilai dengan materi, perampokan atau pembegalan sering pula diistilahkan
dengan sariqah kubra (pencurian besar).
Unsur-unsur hirabah dan hukumannya, unsur-unsur hirabah yang utama
adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara
terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Di
samping itu, terdapat unsur-unsur yang ada dalam jarimah pencurian, seperti
pemindahan barang yang bukan milikya serta kesengajaan dalam melakukan
tindakan tersebut.
Hukuman jarimah ini seperti disebutkan dalam surat Al-maidah ayat 33
terdiri atas empat macam hukuman. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi
jarimah yang masuk ke dalam kelompok hudud lainnya, yang hanya satu macam
hukuman untuk setiap jarimah. Sanksi hirabah yang empat itu tidak seluruhnya
dijatuhkan kepada muhrib julukan bagi pembuat hirabah, namun hukuman
tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam
jarimah yang dilakukan.14
5. Tindak pidana minum-minuman keras
Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah Bin Amr bahwa Nabi bersabda
sebagai berikut:
14
Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, (Bandung: Pusaka Setia, 2000),
hlm. 88.
29
ا م ا ل رضياللعنهوعمروعنعبداللبن ر (رواهالبخاري..........)ب ائ ث ا ل م
Artinya: khamar adalah induk segala kejahatan.
Sebagaiman khamar dianggap sebagai induk kejahatan, maka Islam
mempertegas pengharamannya, mengutuk orang yang meminumnya dan orang-
orang yang terlibat di dalamnya sehingga dinilai sebagai keluar dari
keimanannya.15
Perbuatan pidana dibidang khamar (minuman keras dan
sejenisnya) secara lughawi. Khamar adalah sejenis minum yang memabukkan
(menutupi kesehatan akal), istilah khamar berasal dari kata al-khamr yang artinya
menutupi. Karena salah satu maqashid syar’iah adalah menjaga akal, maka syariat
Islam sangat tegas melarangnya.16
Larangan khamar terdapat secara sharih dalam
Al-Qur’an dan hadis. Ayat yang mengharamkannya adalah surat Al-Maidah (5):
إ و ن م أ ن ي ذ اال ه ي أ ي و و ر س ي م ال و و ر م اال ن ا و اب ص ن ال م ك ل ع ل ه و ب ن ت ج اف ن ط ي الش ل م ع ن م س ج ر ل ز ال .ن و ح ل ف
Artinya: hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkurban
untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah perbuatan keji,
termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan.
(QS.Al-maidah ayat 90).
6. Tindak pidana riddah (keluar dari Islam)
Riddah adalah secara harfiah berarti kembali. Riddah dalam pembahasan
ini adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dam baligh untuk memilih
keyakinan Agama lain atas dasar pilihannya bukan atas paksaan. Dari pengertian
15
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 9 (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), hlm. 40-41. 16
AL-Yasa’ Abu Bakar Dan Marah Halim, Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran
Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana), (Banda Aceh: Dinas Sysriat
Islam, 2011), hlm.94-95.
30
tersebut anak-anak yang menyatakan memilih agama berbeda dengan agama
orang tuanya tidak termasuk murtad, begitu pula orang gila. Orang yang karena
terpaksa harus meninggalkan keyakinan lantaran yang diancam dan
membahaykan diri dan keluarganya dengan ancaman berat sehingga ia harus
menyelamatkan diri memeluk agama lain, juga tidak termasuk golongan riddah.
Dengan alasan, walaupun dia hidup dan berada pada sistem yang berlaku
lingkungan pemeluk agama lain dan secara formal menjadi anggota yang sah dari
masyarakatnya, namun besar kemungkinan keyakinannya tetap tidak tergoyahkan
jika pada suatu saat peluang untuk mewujudkan keyakinan yang diyakininya,
yaitu keyakinan yang sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam tentu akan
berupaya mewujudkannya.17
Sanksi hukuman riddah ialah orang murtad dikenai hukuman berat sebab
perbuatannya dapat memorak-porandakan jamaah serta memancing perpecahan
masyarakat, Oleh karena itu demi kelestarian jamaah dan mencegah perpecahan
dalam jamaah, pelakunya harus dihukum. Di samping itu, konsekuensi riddah
adalah terputus hubumgan waris dan bubarnya perkawinan. Bahkan, lebih jauh
lagi gugurnya semua amal yang telah diperbuat.18
Tujuan hukuman riddah ialah keberlakuan hukuman mati terhadap orang
yang keluar dari agama Islam (riddah) didasari oleh pertimbangan yaitu;
a. Menolak keyakinan yang telah diyakininya berarti ateis.
b. Menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah dan sebaliknya
mengharamkan yang dihalalkan.
17
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 69-77. 18
Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, (Bandung:CV Pusaka Setia, 2000),
hlm.103-104.
31
c. Melecehkan Agama berarti melecehkan Allah, dan melecehkan sunnah
Rasulullah.19
7. Pemberontakan
Pemberotakan (al-baghyu) adalah secara terminologis berarti mencari,
mengusahakan atau memilih. Al-baghyu adalah usaha melawan suatu
pemerintahan yang sah secara nyata, baik dengan mengangkat senjata atau tidak
mengindahkan ketentuan yang digariskan pemerintahan. Asy- Syafi’i, seperti
dikutip H.A. Dzajuli, mengatakan, pemberontak adalah orang muslim yang
menyalin imam, dengan cara tidak menaatinya kekuatan, argumentasi dan
pimpinan.20
Unsur-unsurnya adalah melawan pemerintahan yang sah atau melepaskan
diri atau keluar dari kekuasaan imam dan kesengajaan atau itikad tidak baik.
menjatuhkan kekuasaan imam dengan alasan politis. Menurut Abu Hanifah
mereka telah dikategorikan sebagai pemberontakan walaupun belum ada
perlawanan bila mereka telah berkumpul dan merencanakan suatu tindakan.
Terhadap mereka yang kembali dan meletakkan sengketa pemerintah tidak boleh
lagi memeranginya dan memperlakukan secara adil, seperti warga yang lain. 21
8. Pembunuhan dan penganiayaan
Pembunuhan menurut Wojo Wasito adalah perampasan nyawa seseorang,
sedangkan menurut Abdul Qadir Audah adalah perbuatan seseorang yang
menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia
yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang
19
Ibid 20
ibid 21
Ibid, hlm.107.
32
oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinyaa seluruh anggota badan
disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan.22
Dalam hukum-hukum dan Agama lain, pembunuhan dianggap sebagai
perbuatan keji dan biadab, Namun demikian Agama Islam membaginya menjadi
dua bagian, yaitu pembunuhan yang diharamkan dilakukan dan pembunuhan yang
halal dan harus dilakukan. Pembunuhan yang haram dilakukan adalah
pembunuhan yang tidak disertai alasan yang dibenarkan oleh syara’, sedangkan
pembunuhan yang halal dilakukan adalah pembunuhan bagi pelaku suatu tindakan
yang tidak dibenarkan oleh syara’, baik dia membunuh maupun melakukan
tindakan lain yang mengharuskan pelakunya diberi hukuman bunuh.23
Pembunuhan ini dikatagorikan menjadi tiga macam penggolongan yaitu:
1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau qathlul amdi, yaitu
perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Jadi, matinya
korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.
2. Pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan atau qathlul ghairul amdi atau
qathlul qatha, yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan
matinya seseorang. Walaupun disengaja, perbuatan tersebut tidak ditujukan
kepada korban. Jadi, matinya si korban sama sekali tidak diniati.
3. Pembunuhan semi sengaja qathlu syighul amdi. Bentuk inilah yang
perselisihkan keberadaanya, namun mayoritas ulama mengakui keberadaanya
sebagai salah satu bentuk pembunuhan.24
22
Ibid, 23
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.24. 24
Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah......, hlm. 113-117.
33
Adapun penganiayaan sengaja adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan
secara sengaja dengan sasaran anggota badan yang mengakibatkan luka,
hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi anggota badan. Disini juga ada
dua unsur pokok, yaitu kesengajaan berbuat dan hasil yang diakibatkan memang
dikehendaki. Perbedaannya dengan pembunuhan sengaja terletak pada hasilnya.
Pada pembunuhan sengaja, hasil yang dikehendaki adalah kematian, sedangkan
pada penganiayaan sengaja, hasilnya adalah lukanya, cacatnya si korban, atau
hilangnya fungsi anggota badan korban.25
Hukuman pokok pada jarimah pembunuhan sengaja adalah qishash, yaitu
dibunuh kembali. Sebagai hukuman pokok, qishash mempunyai hukuman
pengganti, yaitu apabila keluarga korban menghapuskan hukuman pokok ini,
qishash pun tidak dapat dijatuhkan dan digantikan dengan hukuman diyat. Diyat
pun kalau seandainya dimaafkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya,
hakim menjatuhkan hukuman takzir. Jadi, qishash sebagai hukuman pokok
mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu diyat dan takzir.26
Adanya hukuman pengganti pada jarimah qishash ini disebabkan adanya
pemaafan dari si korban atau wali atau ahli warisnya. Hal itu di mungkinkan,
sebab jarimah qishash merupakan hak adami hak perseorangan. Oleh kerna itu,
kalau si korban (masih hidup) atau wali atau ahli waris (jika korban mati)
memaafkan pembuat jarimah, hukuman qishash pun menjadi gugur digantikan
dengan hukuman diyat. Apabila korban atau keluarganya memaafkan diyat ini,
25
Ibid 26
Ibid, hlm.117.
34
dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya hakim akan menjatuhkan hukuman
takzir.27
2.3. Unsur-unsur dan Pembagian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana
Islam
Dalam Islam, unsur-unsur tindak pidana suatu perbuatan yang
mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat. Baik dalam bentuk
materil seperti harta benda maupun non materil seperti ketentraman dan harga
diri. Tentang sejauhmana mukallaf mengetahui hukum atau aturan, Abdul Wahab
Khallaf memberikan penjelasan pengetahuan mukallaf terhadap hukum tidak di
artikan sebagai hafal aturan teksbook, hafal ayat-ayat Al-quran atau hadis, pasal-
pasal yang tersebar dalam berbagai aturan perundang-undangan dan lain-lain. 28
Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dianggap atau
di katagorikan suatu tindak pidana (jarimah), suatu perbuatan harus memiliki
beberapa perbuatan atau unsur. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:
1. Unsur formal (rukn al-syar’i)
Unsur formal atau rukun syar’i adalah adanya nash atau ketentuan hukum
syara’ yang melarang dilakukannya suatu tindak pidana dan mengancam
pelakunya dengan sanksi hukum tertentu. Dengan kata lain, perbuatan tersebut
merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang
dapat dihukum atau adanya nash (ayat) yang mengancam dengan ancaman
hukuman terhadap pelaku perbuatan yang dimaksud. Ketentuan-ketentuan
27
Ibid., hlm.125-126. 28
Dedy Sumardi, Bukhari, Edi Yuhermansyah, Hukum Pidana Islam, (Banda Aceh:
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 39-45.
35
mengenai perbuatan yang diancam dengan ancaman hukuman bagi pelakunya
harus sudah datang (sudah ada) sebelum perbuatan itu dilakukan dan bukan
sebaliknya. Seandainya aturan tersebut datang setelah perbuatan terjadi, ketentuan
tersebut tidak bisa diterapkan.29
Oleh karena itu, tidak ada ketentuan hukum bagi suatu tindak pidana sebelum
ada nash yang mengaturnya. Artinya, tidak ada predikat haram atau jahat bagi
suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang selama tidak ada ketentuan dalam
nash..
2. Unsur Materiil (Rukn al-maddi)
Unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa
perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan
hukum. Maksudnya, tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau terbukti
dilakukan oleh si pelaku, sehingga dapat digolongkan kepada tindak pidana secara
sempurna. Dengan demikian, seseorang yang hanya terbukti melakukan
percobaan pembunuhan tidak dapat digolongkan sebagai seorang pelaku tindak
pidana qishash, melainkan tindak pidana seperti ini tergolong ke dalam jarimah
takzir. Demikian pula seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan
pencurian tidak dapat digolongkan sebagai jarimah hudud. Tetapi apabila
seseorang terbukti memindahkan atau mengambil barang milik orang lain, maka
tindakan pelaku tersebut dapat digolongkan sebagai jarimah hudud. Yang inilah
yang menjadi unsur materiil, yaitu perilaku yang berbentuk jarimah. Dalam
29
Ibid, hlm. 39-45.
36
hukuman positif, perilaku orang tersebut disebut sebagai unsur objektif, yaitu
perilaku yang bersifat melawan hukum.30
3. Unsur Moril (Rukn al-adabi)
Unsur ini juga disebut dengan al-mas’uliyyah al-jinaiyyah atau
pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah perbuatan jarimah atau perbuatan
tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya, Oleh karena itu perbuatan jarimah (tindak pidana, delik) haruslah
orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima
beban tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-
orang yang mukallaf, sebab hanya merekalah yang terkena khithab (panggilan)
pembebanan (taklif). Oleh karena itu, apabila seseorang anak yang belum dewasa
ataupun orang gila melakukan pembunuhan, maka pelaku pembunuhan tersebut
tidak dikenakan sanksi hukum qishash.31
Unsur moral ini dapat terpenuhi apabila pelaku tindak pidana telah mencapai
usia dewasa (baliqh), berakal sehat, mengetahui bahwa ia melakukan tindakan
yang dilarang dan melakukannya atas kehendaknya sendiri. Unsur-unsur yang
telah dipaparkan diatas adalah unsur-unsur yang bersifat umum. Artinya unsur-
unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi segala jenis jarimah
(tindak pidana atau delik). Jadi, pada jarimah apapun ketika unsur itu harus
dipenuhi. Di samping itu, terdapat pula unsur khusus yang hanya ada pada
jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jarimah yang lain. Unsur khusus ini
merupakan spesifikasi pada setiap jarimah dan tentu saja tidak akan ditemukan
30
Ibid, hlm. 39-45. 31
Ibid, hlm.39.
37
pada jarimah yang lain. Sebagai contoh memindahkan (mengambil) harta benda
orang lain hanya ada pada jarimah pencurian atau menghilangkan nyawa orang
lain dalam kasus pembunuhan.32
Pembagian Jarimah, jarimah dapat dibagi menjadi berbagai macam
bentuk dan jenis, tergantung dari sisi mana dilihat atau aspek apa yang
ditonjolkan. Berikut adalah macam-macam jarimah sesuai aspek yang di lihat.
a. Dilihat dari pelaksanaannya
Aspek yang ditonjolkan dari perbuatan jarimah ini adalah bagaimana
sipelaku melaksanakan jarimah tersebut. Apakah jarimah itu dilaksanakan dengan
melakukan perbuatan yang terlarang ataukah sipelaku tidak melaksanakan
perbuatan yang diperintahkan. Kalau sipelaku mengerjakan perbuatan yang
terlarang, ia telah melakukan jarimah secara ijabiyyah, artinya aktif dalam
melakukan jarimah tadi, atau dalam bahasa hukum positif dinamai delict
commisionis. Sipelaku jarimah jenis ini telah melakukan perbuatan maksiat,
mengerjakan perbuatan yang dilarang melaksanakannya, seperti mencuri, berzina,
mabuk-mabukan, membunuh, dan sebagainya.
Bentuk kebalikannya adalah sipelaku jarimah salabiyah, artinya pelaku
pasif, tidak berbuat sesuatu atau dalam hukum positif dinamai delict ommisionis,
seperti tidak melaksanakan shalat, tidak membayar zakat, tidak menolong orang
lain yang sangat membutuhkan padahal dia sanggup melaksanakannya. Sebagian
ulama dalam kaitannya dengan aspek ini, memunculkan bentuk campuran
ijabiyyah (aktif) dengan salabiyyah (pasif). Seperti seorang bermaksud
32
Dedy Sumardi, Bukhari, Edi Yuhermansyah, Hukum Pidana Islam, (Banda Aceh:
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 39-45.
38
membunuh tawanan, namun tidak dilakukan dengan cara membunuhnya,
melainkan dengan menahan yang bersangkutan di satu tempat tanpa memberi
makan dan minum sampai si tawanan itu mati. Maka si penawan tadi didakwakan
telah membunuh dengan tidak berbuat sesuatu, yaitu tidak memberi makan dan
minum.
b. Dilihat dari niatnya
Pembagian jarimah dari sudut pandang ini, terbagi kedalam dua bagian.
Pertama adalah Jarimah-jarimah yang disengaja atau jarimah al-maqshudah,
yang diniati bahkan direncanakan. Contohnya adalah seorang yang masuk
kerumah orang lain dengan maksud untuk mencuri sesuatu dari rumah tersebut.
Bentuk kebalikan dari jarimah ini adalah yang kedua jarimah tidak disengaja atau
jaraim ghair maqshudah. Bentuk jarimah ini dapat terjadi disebabkan: pertama,
yaitu karena kekeliruan,bukan kesengajaan, dia hanya sengaja melempar batu
untuk mengusir binatang, tapi keliru hasilnya. Contoh lain adalah orang menakuti-
nakuti dengan senjata, tetapi senjata tersebut mengenai orang yang ditakuti-takuti
tadi, dan sebagainya. Kedua, karena kelalaian, yaitu suatu perbuatan yang sama
sekali tidak disengaja, baik perbuatan itu sendiri maupun hasil dari perbuatannya.
Contohnya adalah seseorang membakar sampah dengan maksud membersihkan
sekeliling rumahnya. Tanpa sepengetahuannya, api membesar dan membakar
sesuatu milik orang lain. Contoh lainnya adalah seseorang yang telah melakukan
suatu pekerjaan dia tidak menyimpan alat-alat kerjanya, seperti golok. Kerana
kelupaan dan kelelahannya, golok itu dibiarkannya tergeletak diluar dan kemudian
menjadi penyebab kecelakaan bagi orang yang lalu-lalang.
39
c. Dilihat dari objeknya
Aspek yang juga dapat membedakan bentuk jarimah adalah aspek korban.
Dalam hal ini dapat dibedakan apakah hasil dari jarimah tersebut mengenai
perseorangan atau kelompok masyarakat. Sebagian ulama mengatakan, bila
korban tersebut perorangan, jarimah tersebut menjadi hak adami (hak
perorangan), namun bila korbanya masyarakat, jarimah tersebut menjadi hak
jama’ah (hak allah).
d. Dilihat dari motifnya
Dalam keseharian, kita sering mendengar kata-kata tindak pidana yang
dikaitkan dengan masalah kenegaraan, pemerintahan, atau suatu yang sifatnya
politis. Jarimah politik adalah jarimah yang dilakukan dengan maksud-maksud
politis dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tujuan politik
untuk melawan pemerintahan yang sah pada waktu situasi yang tidak normal,
seperti pemberontakan bersenjata, mengacaukan perekonomian dengan maksud-
maksud politis dan sebagainya, Sedangkan jarimah-jarimah yang tidak
bermuatan politik dinamai jarimah biasa, seperti mencuri ayam atau barang-
barang lainnya atau membunuh atau menganiaya orang-orang kebanyakan (orang
biasa).
e. Dilihat dari berat ringan hukumannya
Para ulama membagi masalah jinayah menjadi tiga bagian. Pembagian ini
didasarkan pada berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku
40
jarimah, sedangkan hukuman itu sendiri di dasarkan atas ada tidaknya dalam
nash al-qur’an atau sunnah.33
1. Dari segi berat atau ringanyya hukuman, maka hukum pidana Islam dpat
dibedakan menjadi (a) jarimah hudud, (b) jarimah qishash, (c) jarimah
ta’zir.
2. Dari segi unsur niat, ada dua jarimah, yaitu (a) yang disengaja, dan (b)
tidak disengaja.
3. Dari segi cara mengerjakan, ada dua jarimah, yaitu (a) yang positif, dan
(b) yang negatif.
4. Dari segi si korban, jarimah itu ada dua, yaitu (a) perorangan, dan (b)
kelompok.
Dari segi tabiat, jarimah terbagi dua, yaitu (a) yang bersifat biasa, dan (b)
bersifat politik. 34
2.4. Jenis Perbuatan Tindak Pidana dalam Reusam
Adapun jenis tindak pidana dalam Reusam diatur dalam bab tertentu
dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban di atur
Reusam Gampong Blang Krueng yaitu: Bab V Bidang Pencurian. Pasal 6, setiap
masyarakat Gampong dilarang melakukan tindakan kejahatan yang mengarah
kepada pencurian dan jenis tindak pidana yang lain sebagaimana tertuang dalam
Pasal 7.
33
Dedy Sumardi, Bukhari, Edi Yuhermansyah, Hukum Pidana Islam..., hlm. 45-47. 34
H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 22.
41
Ayat:
1) Bila kedapatan pelaku pencurian atau melihat pelaku pencurian di tempat
kejadian boleh ditangkap, tetapi tidak boleh main hakim sendiri, dan wajib
melapor atau menyerahkan kepada Pemerintahan Gampong atau ketua
pemuda.
2) Bagi anak dibawah umur yang melakukan pencurian akan dibina oleh
Pemerintahan gampong dan orang tua anak.
3) Anak dibawah umur sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 ayat 2 adalah
yang berumur 15 tahun kebawah.
4) Pemerintah gampong harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah pencurian
ditingkat gampong, bila tidak dapat diselesaikan selanjutnya diserahkan dan
diproses oleh pihak yang berwajib.
5) Bagi penduduk gampong yang kedapatan melakukan pencurian dengan bukti
yang kuat, wajib mengembalikannya dan atau mengganti rugi senilai barang
yang dicuri dan pelaku pencurian akan diberikan peringatan lisan dan tulisan
oleh Pemerintah Gampong.
6) Bila pelaku pencurian tidak mengembalikan dan tidak mengganti rugi barang
yang dicuri dan korban keberatan maka Pemerintah Gampong akan
menyerahkan kepada pihak berwajib, sesuai ayat 5 di atas.
7) Bila pelaku pencurian yang telah diberikan peringatan secara lisan dan tulisan
oleh Pemerintah Gampong masih mengulang kembali pencurian maka akan
diberikan sanksi adat berupa “Dibawa Ke Meunasah” untuk mengembalikan
barang yang dicuri dan membuat pernyataaan atau perjanjian dihadapan
masyarakat untuk tidak mengulanginya lagi.
8) Bila pelaku pencurian tidak mengembalikan dan tidak mengganti rugi barang
yang dicuri dan korban keberatan maka Pemerintah Gampong akan
menyerahkan kepada pihak berwajib, sesuai ayat 7 di atas.
42
9) Bila pelaku pencurian yang telah diberikan sanksi adat dari gampong masih
melakukan pencurian lagi maka diserahkan kepada pihak berwajib.
10) Bagi masyarakat luar gampong yang melakukan pencurian akan diserahkan
kepada pihak yang berwajib dan dikenakan sanksi berupa larangan
beraktifitas di gampong Blang Krueng.35
Bab VIII mengatur tentang: Judi, Minuman Keras Dan Narkotika.
Pasal 13 ayat:
1) Setiap warga dilarang main domino, judi, mengkomsumsi maupun
memperjualbelikan minuman keras dan narkotika.
2) Bagi warga yang kedapatan main domino, judi, mengkonsumsi minuman
keras dan narkotika akan diberikan peringatan lisan dan tulisan maksimal 2
kali, dan selanjutanya diserahkan ke kepolisian.
3) Bagi masyarakat yang mengedarkan narkotika akan dilaporkan ke kepolisian
negara.
Bab IX mengatur tentang: Laga Lembu Dan Ayam.
Pasal 14 ayat:
1) Setiap warga dilarang laga lembu, ayam dan binatang ternak lainnya.
2) Bagi warga yang kedapatan laga ayam dan binatang ternak lainnya akan
ditegur secara lisan dan tulisan;
35
Qanun Gampong Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Reusam Gampong.
43
2.5. Pendapat Ulama Terhadap Tindak Pidana
1. Zina
Para ulama berpendapat bahwa hukuman bagi pezina yang belum pernah
menikah ( Ghairu muhsan) adalah dicambuk seratus kali, dan bagi yang sudah
menikah dirajam. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai penambahan
bagi hukuman pezina yang belum menikah dengan diusir (taghrib) selama satu
tahun, dan bagi pezina yang sudah pernah menikah dengan dera seratus kali.36
Perbedaan itu adalah sebagai berikut:
a. Menurut Abu Hanifah, hukuman dera itu tidak perlu dicampur dengan diusir
(taghrib), kecuali jika hal itu perlu menurut pandangan hakim.
b. Imam Malik dan Auza’i berpendapat bahwa disamping hukuman dera pezina
laki-laki yang belum menikah juga dikenakan hukuman taghrib, Akan tetapi
wanita tidak boleh diusir karena ada larangan melakukan perjalanan jauh bagi
kaum wanita tanpa ditemani oleh mahramnya.
c. Menurut Imam Asy-syafi’i dan Ahmad, pezina yang belum pernah menikah,
baik laki-laki maupun wanita dikenakan dua hukuman, pertama cambuk
seratus kali dan kedua diusir dari tempat tinggalnya selama satu tahun.37
2. Qadzaf
Qadzaf adalah salah satu dosa besar maka Allah SWTmencap pelakunya
sebagai orang fasik, dan menggugurkan status “lurus”, dari dirinya serta
mewajibkan penjatuhan had terhadapnya. Had qadzaf adalah delapan puluh kali
deraan dengan cambuk, karena Allah SWT berfrman:.... maka deralah mereka
36
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 9-11 (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1984), hlm. 186. 37
Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum , (Jakarta:
AMZAH, 2011), hlm. 10.
44
(yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.....(an-nur:4).juga, Rasulullah SAW
mendera para penyebar kabar bohong (haditsul-ifk) tentang diri Aisyah ra dengan
dera sebanyak delapan puluh kali.38
3. Pencurian
Para ulama sepakat mengenai hukuman yang harus ditimpakan kepada
pelaku pencurian, yaitu potong tangan akan tetapi, meraka berbeda pendapat
dalam menentukan batas minimal jumlah atau harga barang yang dicuri, yang
membuat wajib nya pelaku dikenakan hukuman potong tangan. Perbedaan itu
adalah sebagai berikut:
a. Ahli Zhahir, meraka berpendapat ayat 38 surah Al-Maidah (5) ini adalah
bersifat umum, maka pemahamannya harus juga berlaku umum. Jadi, setiap
pencuri itu harus dihukum dengan potong tangan, baik harta yang dicuri itu
banyak ataupun sedikit.
b. Imam Malik berpendapat, bahwa batas minimal barang yang dicuri membuat
pencurinya dikenakan hukuman potong tangan adalah tiga dirham atau yang
seharga dengannya.
c. Abu Hanifah berpendapat, bahwa batas minimalnya sepuluh dirham.
d. Asy-Syafi’i berkata, batas minimal harga barang yang dicuri itu adalah
seperempat dinar. Jika kurang dari itu, maka pelaku pencurian itu tidak
dikenakan hukuman potong tangan.
e. Ahmad bin Hanbal menjelaskan pula, bahwa batas minimal harta yang dicuri
itu adalah seperempat dinar atau tiga dirham.39
38
Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,20115),
hlm. 810.
45
4. Perampokan
Pelaku perampokan telah memenuhi persyaratan di atas, dapat dijatuhkan
sanksi hudud perampokan. Hanya saja, sanksi yang diberikan kepada para
perampok berbeda, melihat situasi dan jenis tindakan pada saat aksi perampok
terjadi. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, hukuman buangan bagi
pelaku perampokan yang baru mencegat atau membuat orang takut, belum
sempat mengambil harta, dan belum sempat membunuh. Akan tetapi menurut
Syafi’i dan Syi’ah zaidiyyah, pelaku kejahatan tersebut diancam dengan
hukuman ta’zir.40
5. Khamar
Untuk perbuatan minum khamar ini hukuman yang dijaatuhkan kepada
pelakunya adalah dera empat puluh kali menurut sebagian pendapat diantaranya
Ali Ibn Abi Thalib. Sementara itu, menurut pendapat Umar Ibn Khattab dan lain-
lainnya didera delapan puluh kali.
Artinya: Nabi Muhammad SAW telah memukul peminum khamar dengan
pelempah kurma dan terompah kaki. Abu Bakar menjilid khamar dengan empat
puluh kali. (HR.Shahih Bukhari kitab Al-hudud No.6275).41
6. Riddah
menurut para fuqaha, dapat menjadi dalam berbagai bentuk, misalnya
menolak keberadaan Tuhan atau menolak sifat-sifat Tuhan, menolak salah satu
Rasul Tuhan atau menolak status kenabian salah satu Nabi, menolak salah satu
39
Ibid,hlm. 335-337. 40
Fuad Thohari, Hadist Ahkam: Kajian Hadist-Hadist Hukum Pidana Islam (Hudud,
Qisas, Dan Ta’zir), (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 86-87. 41
Nurhayati, Ali Imran Sinaga, Fiqh Dan Ushul Fqh, (Jakarata:Prenamedia Group,
2018), hlm.184.
46
prinsip keagamaan seperti salah lima waktu atau berpuasa pada bulan Ramadhan
dan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Hukuman bagi
orang yang murtad, diberikan kepada orang yang mengkhianati masyarakat dan
menghacurkan sendi-sendi masyarakat. Di zaman kontemporer mengkhianati dan
meninggalkan masyarakat bisa berarti orang yang bekerja sama dengan musuh
Negara dengan memberikan data-data rahasia Negara. Oleh karenannya
pembahasan murtad disisipkan oleh para fuqaha dalam kitab peperangan (kibab
al-harabah).42
7. Pemberontakan
Para fuqaha sepakat bahwa pemberontak tidak boleh diperangi jika mereka
tidak mempunyai kekuatan dan tidak memerangi penguasa. 43
8. Pembunuhan dan penganiayaan
Pembunuhan dan penganiayaan menurut pendapat ulama tentang tindak
pidana pembunuhan yang dibagi kepada tiga kriteria:
1. Pembunuhan sengaja, menurut fuqaha hukuman atas tindak pidana
pembunuhan sengaja dapat dibagi kepada beberapa jenis hukuman (Qisas):
a. Pidana pokok yaitu hukum qisas atau bunuh bagi pelaku. Sesuai dengan
ketentuan Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 178: hai orang-
orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan
pembunuhan, di dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 45, “bahwa
sanya jiwa harus dibayar dengan jiwa.”
42
Muhammad Emarah, Islam dalam Pandangan Marxisme, (Jakarta: Prenamedia Group,
2018), hlm. 8-9. 43
Ibid, hlm. 137.
47
b. Pidana pengganti apabila hukuman qisas karena adanya maaf, maka
hakim dapat memberi hukuman pengganti berupa diyat (penuh) yang
dibebankan atas pembunuh atau pihak keluarganya.
c. Pidana pelengkap, seperti yang telah ditetapkan oleh nash bahwa seorang
pembunuh akan terhalang dari warisan orang yang dibunuh, apabila
diantara pembunuh dan korban terdapat hubungan kewarisan.44
Diantara fuqaha ada yang berpendapat, bahwa pembunuhan disengaja
dengan memgunakan senjata tajam dan secara sadis, maka pidana yang harus
diprioritaskan adalah dengan qisas. Abu Hanifah diantaranya berpendapat, bahwa
keluarga korban hanya berhak meminta diadakan hukum qisas dan tidak berhak
menuntut ganti rugi, kecuali ada kesepakatan bahwa pembunuh ada kerelaan
terhadap tuntutan tersebut. Hal tersebut disebabkan dari sisi kemanusiaan, tindak
pidana pembunuhan sadis tersebut tidak patut mendapatkan maaf dari keluarga
korban.45
2. Pembunuhan semi sengaja, adapun pendapat fuqaha bahwa tindak pidana ini
tidak termasuk kedalam jarimah pembunuhan sengaja, tetapi merupakan
tindak pidana tersendiri. Hukumannya dalam tindak pidana ini adalah diyat
penuh ditambah sepertiga lagi dari hukuman asli atau 1 1/3 diyat penuh. Satu
diyat penuh sama dengan 100 ekor unta.
3. Pembunuhan tersalah, adapun pendapat fuqaha hukumannya sesuai dengan
Al-Qur’an surah an-Nisa ayat 92 yaitu diyat dan kafarat.
44
Ibid, hlm.137. 45
Muhammad Tahmid Nur, Menggapai Hukum Pidana Ideal, Kemaslahatan Pidana
Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional, (Jakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 198-212.
48
Sedangkan tindak pidana penganiayaan dapat dikelompokkan pada beberapa
dua macam bentuk yaitu:
1. Penganiayaan dengan sengaja
a. Pemotongan anggota badan, hukumannya bisa dengan qisas, diyat, dan
dapat ditambah dengan ta’zir.
b. Menghilanggakan salah satu anggota tubuh, maka hukumannya adalah
diyat (ganti rugi) pada setiap anggota tubuh tersebut. Tapi apabila yang
dirusak adalah anggota tubuh yang mempunyai mamfaat paling urgen
(panca indra) menurut sebagian fuqaha, bahwa pelakunya dikenai dua
diyat, yaitu diyat karena merusaknya dan diyat karena menghilangkan
fungsinya.
c. Melukai anggota tubuh di kepala dan wajah, disini para fuqaha
membahasnya tersendiri dan membaginya kepada beberapa tingkatan:
1) Al-Dim’iyah atau pelukaan yang hanya menyebabkan keluarganya
darah di wajah atau kepala.
2) Al-Mutalihimah atau pelukaan yang menyebabkan rusaknya daging.
3) Al-Bai’ah atau pelukaan yang menyebabkan rusaknya daging dan
kulit.
4) Al-Sinyaq atau pelukaan yang menyebabkan habisnya semua daging
sehingga yang tersisa tinggal tenggkoraknya.
5) Al-muwaqiyyah atau pelukaan yang menyebabkan semua komponen-
komponen wajah dan kepala menjadi rusak, sehingga tengkoraknya
pun retak dan terlihat. Fuqaha dalam hal ini sepakat, bahwa yang
49
bisa dikenai qisas di situ hanya dalam masalah al-muwaqiyyah saja,
sedang yang lainnya hanya dikenai diyat sesuai dengan tingkat
keparahan yang diakibatkan penganiayaan tersebut.46
d. Melukai anggota tubuh selain kepala dan wajah, dalam hal ini fuqaha
sepakat bahwa pada setiap pelukaan tersebut terdapat hukuman atau diyat
sesuai dengan luka yang diakibatkan oleh penganiayaan itu. Hanya di
dalam menetapkan berapa besar diyat pada macam-macam pelukaan
tersebut, para fuqaha berbeda pendapat di dalamnya.47
2. Penganiayaan tidak sengaja (tersalah), hukumannya menurut fuqaha tetap
menggolongkan tindakan tersebut kedalam suatu tindak pidana tertentu,
karena adanya pelukaan dan adanya subjek yang berperan di dalamnya. Pada
umumnya fuqaha berpendapat bahwa hukuman tindak pidana ini bukan qisas,
tetapi diyat yang lebih ringan dari tindak pidana qisas sebelumnya, dan hal ini
tergantung tingkat keparahan yang ditimbulkannya.
46
Ibid, hlm.198-212. 47
Ibid, hlm. 212.
50
BAB TIGA
EFEKTIFITAS KEBERLAKUAN REUSAM DALAM PENANGANAN
PERBUATAN KEJAHATAN DI GAMPONG BLANG KRUENG DI
TINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
3.1. Profil Gampong Blang Krueng Kecematan Baitussalam Kabupaten
Aceh Besar
1. Lokasi Gampong
Blang krueng adalah satu Gampong yang terletak di Kecamatan
Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Adapun perbatasan Gampong tersebut di
antaranya:
a. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong kajhu
b. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Rukoh
c. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Baet dan Gampong Cadek
d. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Tanjung Selamat dan
Gampong Deah
Dalam Gampong Blang Krueng terdiri dari 5 Dusun, yaitu:
a. Dusun Cot Sibati
b. Dusun Meunasah Bayi
c. Dusun Meunasah Trieng
d. Dusun Lamkuta
e. Dusun Ujong Timpeun
51
Jumlah penduduk warga Gampong Blang Krueng sebanyak 586 KK dan 2104
jiwa.1
2. Sejarah Gampong Blang krueng
Gampong Blang Krueng pada awal mulanya adalah sebuah sungai, di mana
pada saat itu tersebut digunakan sebagai alternatif jalur transportasi. Pocut Siti
salah satu anak dari Raja Bakoi (salah satu Raja Aceh) pada saat itu juga pernah
melalui jalur transportasi sungai tersebut. Namun seiring dengan perngantian
waktu lama kelamaan sungai ini menjadi dangkal dan kemudian menjadi daratan
dan lahan sawah.2
Atas dasar fenomena alam inilah oleh Teuku Sabi tokoh masyarakat
kharismatik (wafat 1933) sekitar tahun 1900 (infotmasi tetua Gampong)
mencetuskan nama Gampong Blang Krueng (sawah sungai). Namun sebelum
lahirnya Gampong Blang Krueng, Gampong Blang Krueng adalah gabungan
tersebut adalah Gampong Meunasah Trieng, Gampong Deah Lamkuta, Gampong
Ujong Timpeun dan Gampong Meunasah Bayi.
3. Sruktur ruang Gampong
Dalam setiap Gampong mempunyai organisasi pemerintahan masing-
masing untuk membangkitkan dan mengarahkan kepada visi dan misi Gampong
yang menuju warganya ke dalam kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat.
1Profil Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun
2018. 2 Profil Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun
2018.
52
Salah satu organisasi pemerintahan Gampong Blang Krueng yang telah ada yaitu,
seperti tabel berikut:
Tabel 3.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Blang Krueng
No Nama Jabatan
1 Teuku Muslem Keuchik
2 Ismawardi, S. Pd. I, M. Ag Sekretaris Gampong
3 Hermanda Kaur Pemerintahan
4 Indra Sari, S. Pd. I Kaur Keuangan
5 Firmansyah Kaur Pembangunan/Kepemudaan
6 Aswar Kaur Umum/Operator Gampong
7 Masyithah, S. Pd Bendahara
Sumber Data: Profil Gampong Blang Krueng
Tabel 3.2
Nama Kepala Dusun
NO Nama Dusun
1 T. Asnawai Cot Sibati
2 Ichsanuddin Meunasah Bayi
3 Amir Puteh Meunasah Trieng
4 Sulaiman Ibrahim Lamkuta
5 Usman Amin Ujong Tieumpeun
Sumber Data: Profil Gampong Blang Krueng3
3Profil Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun
2018.
53
Tabel 3.3
Jumlah Penduduk
No Dusun
Jumlah
KK
Jumlah Penduduk
Keterangan
L P Total
1 Cot Sibati 241 440 393 833
2 Meunasah Bayi 83 145 167 312
3 Meunasah Trieng 149 294 216 510
4 Lamkuta 108 194 273 467
5 Ujong Tieumpeun 92 153 133 286
Jumlah 673 1226 1182 2408
Sumber Data: Profil Gampong Blang Krueng
Begitu juga dengan lembaga adat sangat berperan penting dalam
kehidupan sosial dan hubungan masyarakat yang ada di Gampong Blang Krueng.
Lembaga adat yang ada di Gampong Blang Krueng seperti kepengurusan Tuha
Peut tabel di bawah ini:
Tabel 3.4
Lembaga adat yang ada di Gampong Blang Krueng
No Nama Anggota Tuha Peut Jabatan
1 T. A. Bakar Silang Ketua
2 Tgk. Baharuddin, S. Sos Wakil Ketua
3 T. Badlisyah, M. Pd Sekretaris
54
4 Syamsuar Anggota
5 Tgk. Hafidhin Anggota
6 Hasanuddin, SP. M. Si Anggota
7 Cut Marlina Anggota
8 Najmiah Anggota
Sumber Data: Profil Gampong Blang Krueng
4. Keadaan fisik Gampong Blang Krueng
Perbandingan keadaan fisik Gampong sebelum tsunami dan setelah tsunami
memang sangat-sangat jauh berbeda. Terutama apabila kita lihat keadaan/situasi
pasca bencana tsunami semuanya hancur total baik pemukiman penduduk, sarana
prasarana umum, sarana prasarana dasar, sarana prasarana sosial, dan sebagainya.
Bisa dikatakan tingkat kerusakannya akibat bencana gempa bumi dan tsunami
adalah mencapai 90%. Hanya sebagian kecil sarana prasarana. Dibawah ini bisa
dilihat tabel 3.5 sarana dan prasarana yang ada di Gampong Blang Krueng
sekarang:
Jenis sarana yang ada di Gampong Blang Krueng
No Jenis Fasilitas Jumlah
(unit)
Penggunaan
1 Gedung Pemerintah 1
1
1
Kantor Geuchik
Balai Tuha Peut
Rumah Dinas Gampong
2 Sarana Ibadah/Agama 1 Meunasah
55
2
10
Mushalla
Balai Pengajian
3 Sarana Pendidikan 3
1
1
1
1
TPQ/TPA
Gedung Community Centre
Perpustakaan Gampong
Balai Kesenian
PAUD
4 Sarana Ekonomi 1
1
1
5
Kantor Yayasan Gampong
(penggemukan sapi 100
ekor).
Depot Air Minum Isi Ulang
Milik Gampong.
Usaha Catering Alat
Pelaminan Milik Gampong.
5 Sarana Industri 1
1
Pabrik Batu Bata
Gedung Koperasi Gampong
6 Sarana Olah Raga 1
1
Lapangan Bola Kaki
Lapangan Bola Volly
7 Sarana Pelayanan Umum 1
2
Puskesmas Pembantu
Sumur Bor + resorvoir +
pemipaan Gedung Escape
Building + Kantor
56
Apabila kita lihat tabel di atas memperhatikan bahwa masyarakat
Gampong Blang Krueng sangat akrap dengan tempet-tempat ibadah seperti:
masjid, mushalla, balee yang terletak di Gampong Blang Krueng. Berdasarkan
hasil dilapangan dari seorang perangkat Gampong bahwa dari segi Agama
masyarakat Gampong Blang Krueng sangat cinta dan taat menjalankan ajaran
Agama. Sadangkan untuk shalat 5 waktu mereka melaksanakan dimasjid atau
meunasah yang ada di Gampong Blang Krueng dan mereka sangat tekun dalam
menjalankan kewajiban.4
5. Kondisi masyarakat Gampong Blang Krueng
a. Sosial
Sebelum tsunami tatanan kehidupan masyarakat Gampong Blang Krueng
sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang
bebaur sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan di pelihara. Hal ini terjadi
karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama
masyarakat, dimana dalam Agama Islam memang sangat ditekankan untuk saling
berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula
untuk membina dan memelihara hubungan ukhwah Islamiah antar sesama. Atas
landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan
interaksi sosial dengan baik.
Namun pasca tsunami fenomena di atas kian renggang dan merosot.
Masyarakat mulai mengabaikan nilai-nilai sosial dan semangat kebersamaan, serta
4 Profil Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun
2018
57
gotong royong. Hal ini terjadi karena masyarakat sudah dikotori dengan yang
namanya materi (uang dan barang) yang banyak didapatkan dari bantuan-bantuan
yang diberikan oleh NGO-NGO. Karena sudah terbiasa dengan hal yang demikian
sehingga munculnya asumsi dari sebahagian besar masyarakat bahwa selama ini
tidak ada lagi yang namanya jerih payah tanpa bayaran/penghargaan, dalam
bentuk apapun dan bagaimanapun setiap pekerjaan pasti ada imbalan, yang tidak
gratis. Akses dari sikap dan mental masyarakat seperti inilah yang mengakibatkan
merosot dan renggangnya nilai-nilai- kebersamaan dan semangat gotong royong
dalam masyarakat, di samping itu keadaan tempat tinggal masyarakat yang sangat
menyebar dan tidak teratur juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap
menurunnya nilai-nilai sosial.5
Tabel 3.6
Jenis kegiatan sosial yang ada di Gampong Blang Krueng
No Golongan Jenis kegiatan sosial 1
1 Pemuda Gotong royong
Melakukan takziah ke tempat orang meninggal
dunia
Pengajian rutin ( Dalail Khairat)
Berkunjung ke tempat orang sakit
2 Ibu-ibu Gotong royong
Pengajian rutin (wirid Yasin)
Arisan
5 Profil Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun
2018.
58
Takziah ke tempat orang meninggal
Berkunjung ke tempat orang sakit atau melahirkan
Kegiatan PKK
3 Bapak-bapak
(orang tua)
Gotong royong
Bersama-sama melakukan fardhu kifayah apabila
ada warga yang meninggal dunia
Takziah ke tempat orang meninggal
Berkunjung ke tempat orang sakit
Sumber Data: Profil Gampong Blang Krueng
Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa partisipasi masyarakat terhadap
kegiatan sosial sangat kompak misalnya sangat tinggi serta kesadaran untuk
bermasyarakat, meskipun tidak semua masyarakat atau warga terlibat dalam
kegiatan sosial, misalnya sebagian kecil tidak ikut dalam kegiatan wirid, gotong
royong, yang hal tersebut dikarenakan masyarakat sibuk bekerja dan berhalangan.
Namun setelah stunami fenomena di atas kian renggang dan merosot,
masyarakat mulai mengabaikan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan semangat
kebersamaan, seperti gotong royong dan yang mengikut sosial kemasyarakatan.
Hal ini terjadi karena masyarakat sudah terbiasa dan dikotori dengan yang
namanya bantuan-bantuan yang banyak didapatkan dari luar seperti bantuan yang
59
diberikan NGO, ksarena sudah terbiasa dengan hal yang demikian sehingga
munculnya.6
Asumsi dari sebagian besar masyarakat bahwa selama ini tidak ada lagi
yang namanya jerih payah tanpa bayaran/penghargaan dalam bentuk apapun dan
bagaimanapun setiap pekerjaan pasti ada imbalan, tidak gratis. Akses dari sikap
dan mental masyarakat seperti inilah yang mengakibatkan merosot dan
renggangnya nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat dan semangat gotong
royong dalam bermasyarakat berkurang. Disamping itu keadaan tempat tinggal
masyarakat yang sangat menyebar dan tidak teratur juga memberikan pengaruh
yang sangat besar terhadap menurunnya nilai-nilai sosial.
b. Agama
Penduduk Gampong Blang Krueng 100% berAgama Islam, dengan tingkat
umur mulai dari 0 tahun hingga orang lanjut usia. Keagamaan masyarakat
Gampong Blang Krueng ditandai dengan banyaknya tempat-tempat ibadah
seperti: Masjid, Mushalla, dan Balee. Gampong Blang Krueng juga Gampong
yang teladan di dalam kegiatan keagamaannya dan juga Gampong yang meraih
juara umum dalam perlombaan MTQ seaceh Besar. Membuktikan bahwa
masyarakat Gampong Blang Krueng sangat dekat dan aktif dalam kegiatan sosial
keagamaannya dan kompak dalam acara-acara keagamaan.
6 Profil Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun
2018.
60
6. Kondisi Perekonomian Masyarakat Gampong Blang Krueng
Sesudah tsunami perekonomian warga Gampong Blang Krueng Lumpuh dan
dan tertinggal. Seperti lahan pertanian yang kurang dimanfaatkan dan
dipergunakan oleh warga Gampong Blang Krueng, tetapi ada juga yang masih
dimanfaatkan kembali oleh sebagian masyarakat setempat, seperti lahan
perkebunan dan usaha lainnya. Masyarakat warga Gampong Blang Krueng
memiliki usaha dan mata pencaharian yang berbeda-beda.
Kebanyakkan dari mereka memiliki usaha atau mata pencaharian seperti
bordir atau menjahit, tukang kayu, kerja bangunan, membuat kue basah dan kue
tradisional (kue kakarah) seperti kue loyang, dodol, dan banyak kue-kue lainnya
dan tukang perabot. Ada juga pada umunya sebagian masyarakat memiliki
keterampilan seperti mencari tiram, mencari ikan, mencari kepiting, dan lainnya
yang berhubungan dengan laut dan tambak. Sumber daya ekonomi yang ada di
Gampong Blang Krueng seperti usaha pabrik batu bata, usaha kue tradisional,
usaha penggemukan sapi, usaha warung kopi, usaha kios/warung kelontong, usaha
perabot, usaha pertanian, usaha perkebunan dan pertukangan.
Tabel 3.7
Jenis pekerjaan atau usaha yang ada di Gampong Blang Krueng
No Jenis Pekerjaan Persentase
1 Petani 45 %
2 Peternak 8 %
3 Nelayan 1 %
4 Pegawai Negeri 8 %
61
5 . Tukang Bangunan 15 %
6 Wiraswasta / Pedagang 7 %
7 Supir 1 %
8 Buruh Kasar 15 %
Sumber Data: Profil Gampong Blang Krueng
Berdasarkan tabel jenis pekerjaan di atas, dapat di ketahui bahwa
pekerjaan utama masyarakat Gampong Blang Krueng yaitu petani sebanyak 45%,
diikuti oleh pekerjaan tukang bangunan dan buruh kasar sebanyak 30%,
seterusnya perkerjaan peternak dan pegawai negeri 16%, wiraswasta sebanyak 7%
dan pekerjaan paling sedikit yaitu nelayan sebanyak 1%.
Tabel 3.8
Data penduduk Gampong Blang Krueng tahun 2018
NO Nama Dusun jumlah
Kepala
Keluarga
Lelaki Perempuan Total
1 Meunasah Bayi 81 131 157 288
2 Cot Sibati 196 390 343 733
3 Meunasah Trieng 138 244 166 410
4 Lamkuta 98 164 253 417
5 Ujong Timpeun 73 138 118 256
Jumlah 586 1067 1037 2104
Sumber Data: Profil Gampong Blang Krueng
62
Berdasarkan tabel data penduduk Gampong Blang Krueng di atas dapat
diketahui bahwa penduduk yang paling banyak yaitu dusun Cot Sibati yaitu
sebanyak 733 orang, diikuti oleh dusun Lakuta sebanyak 417 orang, seterusnya
dusun Meunasah Trieng sebanyak 410 orang, dusun Meunasah Bayi 288 orang
dan penduduk yang paling sedikit dusun Ujong Timpeun sebanyak 256 orang.
Jumlah keseluruhan penduduk Gampong Blang Krueng yaitu sebanyak 2104
orang.7
3.2. Efektifitas Keberlakuan Reusam Dalam Penanganan Perbuatan yang
Mengandung Unsur Kejahatan di Gampong Blang Krueng Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar
Di Gampong Blang Krueng dari berlakunya Reusam (Qanun) Nomor 06
Tahun 2018 masalah tindak pidana yaitu:
1. Pencurian
2. Judi
3. Minuman keras
4. Narkotika (ganja dan sabu-sabu)
5. Laga lembu dan ayam
Perbuatan tersebut yang marak terjadi di Gampong Blang Krueng
No Jenis kejahatan dalam reusam
(Qanun)
Tahun Hukuman dalam reusam
1
- Pencurian lembu
- Pencurian ayam, bebek
2016
2016
- Ganti rugi
- Dibawa ke polsek
(penjara dua tahun)
- Ganti rugi
- Dibawa ke Meunasah
7 Profil Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun
2018.
63
- Pencurian televisi 2018 - Ganti rugi
- Diserahkan ke kapolsek
(penjara kurungan)
2 Narkotika (ganja dan sabu-sabu)
2017
2018
- Diserahkan ke kapolsek
- Diserahkan ke kapolsek
(penjara tujuh tahun)
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasanya jumlah tindak kejahatan
yang dilakukan dari tahun 2016-2018 yang diselesaikan dengan Reusam (Qanun).
Qanun Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban Gampong Blang
Krueng Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Qanun (Reusam) ini
sudah berlaku pada Tahun 2016-2017, akan tetapi tidak efektif dikarenakan
Qanun (Reusam) tersebut tidak adanya pengesahan dari tingkat Kabupaten/Kota.
Kejahatan yang terjadi pada Tahun 2016 meningkat, tindak pidana yang
meningkat pesat pada Tahun 2016 ialah tindak pidana pencurian.
Pada Tahun 2018, Qanun Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan dan
ketertiban Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh
Besar sudah efektif karena telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,
sampai dengan sekarang Qanun ini sudah diberlakukan di Gampong Blang
Krueng. Kejahatan yang terjadi dalam Gampong Blang Krueng mulai berkurang.
Dengan adanya Reusam yang telah dibuat oleh aparatur Gampong maka sudah
dapat teratasi dengan baik masalah-masalah yang terjadi di dalam Gampong
terutama dalam bidang tindak pidana. Sebelum ada Reusam atau Qanun yang
belum disahkan oleh pemerintah Gampong banyak terjadi tindak pidana dalam
Gampong tersebut, sangat sulit di atasi oleh masyarakat Gampong.
64
Pada awalnya masyarakat Blang Krueng apabila ada kedapatan yang
melakukan tindak kejahatan dalam Gampong, maka diserahkan kepada pihak
yang berwajib. Dikarenakan belum adanya sebuah peraturan yang menjadi
landasan hukum untuk mengatasi unsur kejahatan yang terjadi di dalam Gampong
Blang Krueng, maka dengan adanya peraturan atau Reusam tersebut sudah dapat
melakukan penanganan perbuatan yang mengandung unsur kejahatan di Gampong
Blang Krueng. Banyak sudah perubahan yang terjadi dalam Gampong tersebut
setelah dibuatnya suatu peraturan (Reusam) Qanun Gampong Blang Krueng
Kecamatan Baitussalam Aceh Besar Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan
dan ketertiban Gampong Blang Krueng, yang sudah disahkan oleh pemerintahan
Gampong dan Kabupaten Aceh Besar. Cukup banyak perubahan-perubahan yang
terjadi setelah adanya Reusam.
Berlakunya Qanun Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Aceh
Besar Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban Gampong Blang
Krueng, karena pihak desa sudah mempunyai asas legalitas untuk membasmi
kejahatan-kejahatan yang terjadi di Gampong. Dengan adanya Qanun tersebut
banyak berkurangnya kejahatan yang terjadi, karena masyarakat desa maupun
masyarakat luar tahu bahwa di Gampong Blang Krueng sudah berlaku Qanun
Nomor 06 Tahun 2018. Jadi mereka tidak semana- mena melakukan hal kejahatan
di Gampong. Qanun yang sudah berlaku dan sudah dijalankan sebagaimana
mestinya dalam masyarakat, sehingga sudah banyak perubahan Qanun Gampong
sudahsah dalam menanganinya, tetapi Qanun Gampong sekarang belum
disosialisasikan keseluruhan kepada masyarakat, namun sebagian besar
65
masyarakat Gampong sudah mengetahui bahwasanya Gampong Blang Krueng
sudah dibuatnya sebuah peraturan yang mengatur masyarakat.
Qanun (Reusam) Gampong akan dibuat secara dalam tertulis yang akan
ditempelkan di meunasah dan di tempat-tempat masyarakat sering berkumpul,
agar masyarakat semua mengetahui bunyi pasal dalam Qanun Gampong Blang
Krueng Kecamatan Baitussalam Aceh Besar Nomor 06 Tahun 2018 Tentang
keamanan dan ketertiban Gampong Blang Krueng, yang telah dijalankan dalam
Gampong dan masyarakatpun tahu bahwa Qanun Gampong sudah tertera dalam
bentuk tertulis.8 Qanun Gampong sudah berlaku dan di jalankan, walaupun tidak
ada Qanun, kejahatan yang terjadi di Gampong tetap diselesaikan dengan cara
adat Gampong, baik orang luar maupun orang dalam tetap dikenakan sanksi adat
berupa denda dan ganti rugi. Dengan adanya Qanun Gampong masyarakat tidak
melakukan kejahatan lagi, karena Qanun Gampong sudah diterapkan dan
dijalankan. Melakukan kejahatan seperti, pencurian apabila yang mencuri
dikenakan denda dengan harga Rp 2.500.000 rupiah, yaitu kasus pencurian
lembu, televisi, handphone, laptop, dan akan diserahkan kepihak yang berwajib,
apabila pencuri tidak mencapai dari Rp 2.500.000, yaitu kasus pencurian
handphone biasa, ayam, bebek, maka aparat Gampong tidak bisa menyerahkan
kepada pihak yang berwajib dan diselesaikan secara adat istiadat atau dibawa ke
meunasah untuk dipermalukan di depan masyarakat supaya mendapatkan efek jera
8 Hasil Wawancara Dengan Pak Geuchik Hendarawan Gampong Blang Krueng Pada
Tanggal 20 Mei 2019.
66
terhadap apa yang telah diperbuat oleh pelaku kejahatan, sehingga tidak diulangi
perbuatan tersebut dan diberi surat perjanjian.9
Uang yang dikenakan denda sebagai sanksi adat tersebut dipergunakan
untuk keperluan Gampong. Seperti, memasang lampu tiang jalan.10
Dengan
berlakunya Qanun Gampong masyarakat sudah tidak ada lagi yang melakukaan
kejahatan di Gampong bahkan sudah banyak berkurang kejahatan-kejahatan yang
terjadi di Gampong.
3.3. Dampak Keefektifan Keberlakuan Reusam dalam Penanganan
Perbuatan Kejahatan di Gampong Blang Krueng Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar
Dampak keefektifan Qanun pada tahun 2016-2017 tidak nyaman
dikarenakan banyak hal kejahatan yang terjadi di Gampong, keefektifan setelah
adanya Qanun Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Aceh Besar
Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban Gampong Blang
Krueng atau disebut dengan Reusam yang telah disahkan, kejahatan yang terjadi
di Gampong sudah dapat diselesaikan dengan cara menangani sesuai dengan apa
yang sudah terjadi di Gampong Blang Krueng, menurut Qanun Nomor 06 Tahun
2018 Tentang keamanan dan ketertiban. Apabila kedapatan mesum dalam arti
berdua-duaan dalam rumah. Maka, pihak desa memanggil keluarga kedua belah
pihak untuk diserahkan mereka kepada orang tuanya, dan kedua belah pihak wajib
menutup ganti rugi malu Gampong yang telah diperbuat oleh mereka tersebut.
9 Hasil Wawancara Dengan Tgk Imam Nurdin Ali Gampong Blang Krueng Pada
Tanggal 15 Mei Tahun 2019 10
Hasil Wawancara Dengan Ketua Pemuda Fimansyah Gampong Blang Krueng Pada
Tanggal 20 Mei Tahun 2019
67
Dengan demikian, jelas tertera dalam Qanun Gampong.11
Permasalahan
penanganan Qanun Gampong yang sebelumnya Tahun 2016 belum disahkan oleh
pemerintahan Kabupaten/Kota dan baru disahkan pada Tahun 2018 sudah
ditangani. Qanun tersebut dijalankan di Gampong, jadi Qanun Gampong Blang
Krueng Kecamatan Baitussalam Aceh Besar Nomor 06 Tahun 2018 Tentang
keamanan dan ketertiban Gampong Blang Krueng sekarang ini efektif.
Sebelumnya sama sekali belum efektif berlakunya Qanun Nomor 06 Tahun 2018
Tentang keamanan dan ketertiban Gampong dikarenakan belum disosialisasikan
dan disahkan di Kabupaten/Kota, Dengan demikian, Qanun Nomor 06 Tahun
2018 sudah efektif. Dengan adanya Qanun (Reusam) tersebut sedikit kurangya
sudah aman di bandingkan dengan yang sebelumnya tidak ada permasalahan lagi
yang terjadi di Gampong.12
Apabila kejahatan-kejahatan terjadi lagi maka aparat
Gampong sudah ada aturan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di
Gampong. Dengan demikian, dampak keefektifan Qanun Nomor 06 Tahun 2018
Tentang keamanan dan ketertiban sudah berkurang.
3.4. Pandangan Hukum Pidana Islam dalam Penanganan Perbuatan di
Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh
Besar
Menurut hukum Islam yang melakukan kejahatan seperti:
1. Pencurian, dalam Reusam apabila mendapatkan seseorang melakukan
tindak pidana pencurian, maka diberikan sanksi adat berupa denda dan
11
Hasil Wawancara dengan pak Gechik Hendarawan Gampong Blang Krueng pada
tanggal 20 Mei tahun 2019 12
Hasil Wawancara dengan pak lorong Amir Puteh Gampong Blang Krueng pada
tanggal 12 Mei tahun 2019
68
ganti kerugian terhadap apa dicurinya barang tersebut, sesuai dengan harga
barang yang diambil. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, pencurian
Allah SWT berfirman dalam surat Al-maidah ayat 38:
ك ب اء ز اج م ه ي د ي اأ و ع ط اق ف ة ق ار الس و ق ار لس و م ي ك ح ز ي ز ع الل و الل ن م ال ك ن اب س ا
Artinya: bagi laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan
sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.13
Diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah RA.
ك ع ن ه اق ال ت الل ع اء ش ة ر ص ي ف ع ن ع ل ي ه و س ل م ي ق ط ع الس ار ق الل ص ل الل ان ر س و ل ا د ي ن ارف ص اع د 14(روهعاءشة.)ر ب ع
Katanya: Rasulullah SAW. Memotong tangan seseorang yang
mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas.
Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA.
ع ل ي ه و س ل م ق ط ع س ر ق اف م الل ص ل ىالل ل ع ن ه م اأ ن ر س و الل ر ض ي اب ن ع م ر ق ي ت ه ع ن ن
ث ة د ر اه م 15(روهابنعمر)ث ل Katanya: sesungguhnya Raasulullah SAW. Pernah memotong
tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga
dirham. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA,
menyebutkan bahwa barang siapa yang mengambil barang orang lain
Ali ASH- Shabuni, Muhammad, Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al- Qur’an Jilid 1,
(Bandung: PT Al Ma’arif, 1994), hlm. 963. 14
Ibnu Hajar Al- Asqalani, Bulughul Maram dan Dali-Dali Hukum, (Jakarta: Gema
Insani, 2013), hlm. 553. 15
Nailul Authar, Himpunan Hadist-Hadits Hukum, (Surabaya: PT Binna Ilmu, 2005),
hlm. 2626.
69
tanpa diketahui (mencuri) maka oleh Allah terhadapnya dilaknat dan
terhadapnya apabila pencurian itu mencapai nisabnya maka potonglah
tangannya.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA.
ع ل الل ص ل الل ر س و ل ق ال ع ن ه ق ال الل أ ب ه ر ي ر ة ر ض ي ر ق ع ن ي س الس ار ق الل ي ه و س ل م ل ع ن ا لح ب ل ف ت ق ط ع ي د ه ر ق و ي س 16(روهأبهريرة.)ا لب ي ض ة ف ت ق ط ع ي د ه
Katanya: Rasulullaah SAW. Bersabda: Allah melaknat sorang
pencuri yang mencuri telur sehingga dipotong tangannya, kemudian dia
mencuri tali lalu dipotong tangannya yang melakukan pencurian apabila
sudah sampai nisabnya maka dikenakan sanksi potong tangan, dan apabila
tidak mencapai nisab maka diserahkan kepada ulil amri.
2. Maisir (judi), dalam Reusam apabila mendapatkan seseorang melakukan
tindak pidana maisir, maka diberikan teguran secara lisan dan diserahkan
kepada pihak yang berwajib. menurut surat Al-maidah ayat 90,
الش ي ط ع م ل م ن ر ج س و ال ز ل ن ص اب و ال ر و ي س و ال م ر و أ م ن و اإ نم اال م ت ن ب و ه ل ع ل ك م ي أ ي ه اال ذ ي ن ن ف اج
.ت ف ل ح و ن
artinya: “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,
adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu
agar kamu mendapat keberuntungan.17
16
Ibnu Hajar Al- Asqalani, Bulughul Maram dan Dali-Dali Hukum...., hlm. 554. 17
Ali ASH- Shabuni, Muhammad, Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al- Qur’an Jilid
1......., hlm. 985.
70
3. Khamar (meminum minuman keras) dan narkotika (ganja dan sabu-sabu),
dalam Reusam apabila mendapatkan seseorang melakukan tindak pidana
khamar, maka diberikan teguran secara lisan dan diserahkan kepada pihak
yang berwajib. Hukum Islam mengharamkan meminum-minuman keras
(khamar), Qanun hukum acara jinayat menyebutkan dalam Pasal 15 ayat
(1) ialah Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam
dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali
ditambah ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau
denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara
paling lama 40 (empat puluh) bulan.
4. Laga lembu dan laga ayam, dalam Reusam (Qanun) apabila mendapatkan
seseorang melakukan tindak pidana laga lembu dan laga ayam, maka
diberikan teguran secara lisan dan diserahkan kepada pihak yang berwajib.
Dalam hukum Islam juga disamakan dengan hukuman tindak pidana
maisir (judi). menurut surat Al-maidah ayat 90, yang
ي و ال م ر و أ م ن و اإ نم اال م ت ن ب و ه ل ع ل ك م ي أ ي ه اال ذ ي ن الش ي ط ن ف اج ع م ل م ن ر ج س و ال ز ل ن ص اب و ال ر و س
.ت ف ل ح و ن
artinya: “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,
adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu
agar kamu mendapat keberuntungan.18
18
Ali ASH- Shabuni, Muhammad, Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al- Qur’an Jilid
1......., hlm. 985.
71
Apabila perbuatan tersebut tidak mencapai nisabnya maka diserahkan
kepada ulil amri yaitu aparatur Gampong Blang Krueng yang berhak memberi
sanksi sesuai dengan yang sudah diatur dalam hukum Islam. Hukuman yang
diberikan oleh pejabat dalam Gampong Blang Krueng yaitu yang melakukan
kejahatan tersebut akan dikeluarkan dari Gampong selama tiga bulan, sesudah tiga
bulan mereka baru bisa tinggal lagi di Gampong Blang Krueng , agar orang yang
melakukan kejahatan adanya efek jera.19
Dalam hukum Islam hukuman yang
diberikan oleh aparatur Gampong Blang Krueng masih melenceng atau masih
kurang dengan aturan hukum Islam atau jelasnya belum sepenuhnya sesuai
dengan hukum Islam.
19
Hasil Wawancara Dengan Tuha Peut Dedek Gampong Blang Krueng Pada Tanggal 15
Mei Tahun 2019.
72
BAB EMPAT
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:
1. Dengan adanya Reusam yang telah dibuat oleh aparatur Gampong maka
sudah dapat teratasi dengan baik masalah-masalah yang terjadi di dalam
Gampong terutama dalam bidang tindak pidana. Sebelum ada Reusam atau
Qanun yang belum disahkan oleh pemerintah Gampong banyak terjadi
tindak pidana dalam Gampong tersebut yang sulit di atasi oleh masyarakat
Gampong. Masyarakat pun apabila kedapatan yang melakukan tindak
pidana dalam Gampong maka diserahkan kepada pihak yang berwajib.
Dikarenakan belum adanya sebuah peraturan yang menjadi landasan
Hukum untuk mengatasi unsur kejahatan yang terjadi di dalam Gampong
Blang Krueng, maka dengan adanya peraturan atau Reusam tersebut sudah
dapat melakukan penanganan perbuatan yang mengandung unsur
kejahatan di Gampong Blang Krueng.
2. dampak keefektifan Qanun Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan
dan ketertiban sudah efektif, dikarenakan dengan adanya Qanun tersebut
banyak perubahan dan berkurangnya tindak pidana yang terjadi di dalam
Gampong Blang Krueng. Kenyamanan dan keamanan sekarang ini
menjadi lebih baik daripada sebelum adanya Qanun ataupun disahnya
Qanun oleh Kabupaten/Kota. Apabila kejahatan-kejahatan terjadi lagi
73
maka aparat Gampong sudah ada aturan untuk menyelesaikan masalah
yang terjadi di Gampong.
3. Dalam Hukum Islam hukuman yang diberikan oleh aparatur Gampong
Blang Krung masih melenceng dengan aturan Hukum Islam atau jelasnya
belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam. Diriwayatkan dari Ibnu
Umar RA. Katanya: sesungguhnya Raasulullah SAW. Pernah memotong
tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga
dirham. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA,
menyebutkan bahwa barang siapa yang mengambil barang orang lain
tanpa diketahui (mencuri) maka oleh Allah terhadapnya dilaknat dan
terhadapnya apabila pencurian itu mencapai nisabnya maka potonglah
tangannya.
4.2. Saran
Adapun saran-saran dari peneliti terhadap aparatur Gampong Blang
Krueng ialah:
1. Dengan sudah disahkannya Reusam (Qanun) yang telah dibuat oleh
aparatur Gampong, maka aparatur Gampong Blang Krueng agar dapat
menertibkan masyarakat sesuai dengan Qanun yang telah dibuat. Supaya
masyarakat dalam maupun luar tidak semena-mena apabila kedapatan
orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang mengandung
unsur kejahatan.
74
2. Aparatur Gampong Blang Krueng agar dapat mensosialisasikan Qanun
Nomor 06 Tahun 2018 tentang keamanan dan ketertiban. Dengan sudah
disosialisasikannya Qanun tersebut masyarakat yang sudah mengetahui
kebijakan-kebijakan tersebut.
3. Saran dari peneliti terhadap aparatur Gampong Blang Krueng terhadap
aturan atau kebijakan yang dibuat oleh aparatur Gampong harus sesuai
dengan hukum pidana Islam dari segi pemberian sanksi terhadap orang
yang melakukan tindak kejahatan.
75
DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Al-Yasa’ Abu Bakar Dan Marah Halim, Hukum Pidana Islam Di Aceh
(Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaa Qanun Tentang Perbuatan
Pidana), Banda Aceh: Dinas Sysriat Islam, 2011.
Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu
Katsir Jilid 6, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004.
Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
Abdurahmat Fathini, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusuna Skripsi,
Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih
Jinayah), Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
Burham Ashhof, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Renika Cipta, 2004.
Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, Banda
Aceh: Naskah Aceh, 2015.
Dedy Sumardi, Bukhari, Edi Yuhermansyah, Hukum Pidana Islam, Banda Aceh:
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2011.
Fadhel Illahi, Zina problematika dan solusinya, Jakarta: Qisti Press, 2006.
Fuad Thohari, Hadist Ahkam: Kajian Hadist-Hadist Hukum Pidana Islam
(Hudud, Qisas, Dan Ta’zir), Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Alfabeta, 2011.
H. Zainuddin Ali,Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
H.R. Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer,
Bandung: PT Alumni, 2002.
76
Ibnu Hajar Al- Asqalani, Bulughul Maram dan Dali-Dali Hukum, Jakarta: Gema
Insani, 2013.
Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum , Jakarta:
AMZAH, 2011.
Lysa Anggrayni, Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia, Riau: Suska Press,
2015.
Longgina Novadona Bayo dkk, Rezim Lokal di Indonesia, Jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia, 2018.
Mansari, Peran Tuha Peut dalam Pengembangan Reusam Perlindungan Anak
Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Aceh Besar (Journal),
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandar Muda Banda
Aceh.
Muhammad Emarah, Islam dalam Pandangan Marxisme, Jakarta: Prenamedia
Group, 2018.
Muhammad Tahmid Nur, Menggapai Hukum Pidana Ideal, Kemaslahatan Pidana
Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional, Jakarta: CV Budi Utama,
2012.
Nailul Authar, Himpunan Hadist-Hadtis Hukum, Surabaya: PT Binna Ilmu, 2005.
Nurhayati, Ali Imran Sinaga, Fiqh Dan Ushul Fqh, Jakarata:Prenamedia Group,
2018.
Qanun Gampong Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Reusam Gampong.
Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, Bandung: Sinar Grafika, CV
Pusaka Setia, 2000.
Rusdi Sufi dkk., Adat Istiadat Masyarakat Aceh, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan
Provinsi NAD, 2002.
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 9, Bandung: PT Alma’arif, 1984.
Septiana DwiPutri Maharani, Manusia Sebagai Homo Ekonomicus: Refleksi Atas
Kasus-Kasus Kejahtan Di Indonesia (journal), Fakultas Filsafat
Universitas Gadjah Mada.
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press, 2007.
Sondang P Siagian, Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja, Jakarta: Rineka
Cipta, 2002.
77
Syeikh Muhammad Ghazali, Tafsir Tematik dalam Al-Qur’an, Jakarta: Gaya
Media Pratama, 2004.
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 9 Bandung: Al-Ma’arif, 1987.
Tri Kurnia Nurhyati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Eska Media,
2003.
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
RIWAYAT HIDUP PENULIS
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 21 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam,
Kabupaten Aceh Besar.
Telp/Hp : 085219565496
Alamat Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Riwayat Pendidikan
SD : MIN 11 Rukoh Banda Aceh
SMP : MTsN 4 Rukoh Banda Aceh
SMA : MAN 3 Banda Aceh
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Data Orang Tua
Nama Ayah : Saiful
Nama Ibu : Kartini
Pekerjaan Ayah : Tukang Bangunan
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Orang Tua : Desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam,
Kabupaten Aceh Besar.
Banda Aceh, 17 Desember 2018
Penulis,
NIM : 140104020
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Nama : Rita Julianti
Rita Julianti
Top Related