7/18/2019 SK Pembentukan Tim Kelompok Kerja Kawasan Kumuh
1/6
UP TIK R NG NY R
KEPUTUSANBUPATIKARANGANYAR
NOMOR O f o / l J TAHUN2014
TENTANG
PEMBENTUKANTIMPEMBINAKELOMPOKKERJATEKNIS
RENCANAPEMBANGUNANDANPENGEMBANGANKAWASANPERMUKIMAN
DANKELOMPOKKERJATEKNISRENCANAPEMBANGUNANDAN
PENGEMBANGANKAWASANPERMUKIMAN
BUPATIKARANGANYAR
Menimbang
a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran Pelaksanaan
kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Pennukiman Kabupaten
Karanganyar maka perlu dibentuk Tim Pembina Kelompok
Kerja Teknis Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Pennukiman dan Kelompok Kerja Teknis Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pennukiman;
b. bahwa untuk maksud terse but huruf a maka perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim
Pembina Kelompok Kerja Teknis Rencana Pembangunan
dan Pengembangan Kawasan Pennukiman dan Kelompok
Kerja Teknis Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Permukiman.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 ten tang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7/18/2019 SK Pembentukan Tim Kelompok Kerja Kawasan Kumuh
2/6
Memperhatikan
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13
Tahun
2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21
Tahun
2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa
Tengah Nomor 893/1332 tanggal5 mei 2014 perihal Persiapan
Bantek Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2014.
MEMUTUSKAN:
Membentuk Tim Pembina Kelompok Kerja Teknis Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan
Kelompok Kerja Teknis Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Permukiman dengan susunan Tim
sebagaimana terse but dalam Lampiran Keputusan ini.
Tugas Tim Pembina Kelompok Kerja Teknis Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman,
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini
adalah :
a. mengkoordinasikan Kegiatan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten;
b. mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan bantuan
teknis berbagai kegiatan program sektor;
c. mengkoordinasikan Kegiatan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten;
d. mensinergikan kegiatan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Permukiman Pusat dan Daerah;
e. memastikan bahwa proses kegiatan sesuai dengan
pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Permukiman;
f. melaporkan hasil Kegiatan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Permukiman kepada Bupati.
Tugas Kelompok Kerja Teknis Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Permukiman, sebagaimana
dimaksud Diktum KESATUKeputusan ini adalah :
a. melaksanakan Kegiatan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten;
b. melaksanakan penyusunan anggaran dan bantuan teknis
berbagai kegiatan program sektor;
7/18/2019 SK Pembentukan Tim Kelompok Kerja Kawasan Kumuh
3/6
KEEMPAT
c. melaksanakan Kegiatan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten;
d. menyiapkan rumusan-rumusan arah kebijakan umum
dan teknis pelaksanaan kegiatan Rencana Pembangunan
dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pusat dan
Daerah;
e. memastikan bahwa proses kegiatan sesuai dengan
pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Permukiman;
f.
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman di Kabupaten;
g. mensinergikan kegiatan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Permukiman Pusat dan Daerah;
h. melaporkan perkembangan kegiatan, hasil audit, dan
evaluasi kepada Tim Pembina Kelompok Kerja Teknis
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman.
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina Kelompok Kerja
Teknis Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman dan Kelompok Kerja Teknis Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini
bertanggungjawab kepada Bupati.
Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan IDl
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KELIMA
KEENAM
Ditetapkan di Karan~anyfU
ryUl
pada tanggal / :]W f1 1J
v--v
7
ATMONO
Tembusan :
1. Inspektur;
2. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
3. Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan aset
Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. AnggotaTim.
7/18/2019 SK Pembentukan Tim Kelompok Kerja Kawasan Kumuh
4/6
7/18/2019 SK Pembentukan Tim Kelompok Kerja Kawasan Kumuh
5/6
B. SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA TEKNIS RENCANA PEMBANGUNANDAN
PENGEMBANGAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
NO NAMA
JABATANDALAMDINAS
JABATAN
DALAMTIM
1
4
1. Drs. SUTARNO,M.Si.
2. TEGUH HARYONO,S.H., M.Si.
3. EDHYSRIYATNO,M.T.
4. SUPANI,S.T. M.Si.
5. Drs. JOKO TRIKORANO,M.T.
6. SUTARNO,S.T.
7. JOKO PURNOMO,S.T.
8. RENGGOBUONO, S.T., M.T.
9. DWIHARJONO, S.H.
10. PURWANTO,S.T.
11. SAMADI,S.H., M.Si.
12. WlSNURAHARJO, S.Kom.
13. PARJONO, S.T.
14. M. H. RUSYADI,S.Hut. M.T.
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kepala Bidang Fisik dan
Prasarana Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Kabid. Cipta Karya Dinas
Pekerjaan Umum
Kassubid. Prasarana Wilayah,
Permukiman dan Pariwisata
Bidang Fisik dan Prasarana
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kassubid. Tata Ruang Tata
Guna Tanah, Lingkungan
Hidup dan Sumber Daya Alam
Bidang Fisik dan Prasarana
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kasi Pertanahan dan
Perumahan Dinas Pekerjaan
Umum
Kasi Penyehatan Lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum
Kasi Tata Ruang dan Tata
Bangunan Dinas Pekerjaan
Umum
Kasubag Perencanaan Dinas
Kebersihan dan Pertamanan
Sekretaris Bapennasdes
Kasubbag Perencanaan Dinas
Kesehatan
Penyusun Program dan
Pelaporan Disparhud
Kasubbag. Transmisi
Distribusi PDAM
Pengolah Data Kegiatan Tata
Ruang, Tata Guna Tanah,
Lingkungan Hidup dan
Sumber Daya Alam Pada Sub
Bidang Tata Ruang, Tata
Guna Tanah, Lingkungan
Hidup dan Sumber Daya Alam
Pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
7/18/2019 SK Pembentukan Tim Kelompok Kerja Kawasan Kumuh
6/6
JABATAN
DALAMTIM
ABATAN DALAM DINAS
AMA
O
2
4
15. VIRAAGUSTINAW., ST., M.M. Pengolah Data Kegiatan
Prasarana Wilayah,
Permukiman dan Pariwisata
Pada Sub Bidang Prasarana
Wilayah, Permukiman dan
Pariwisata Pada Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
16. ITASARIRATNAWATI,S.Si. Pengadministrasian Umum
Pada Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Pada Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Caraka di Subbag. Umum dan
Kepegawaian Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Anggota
Anggota
17. SUKIMAN Petugas
Lain
BUPATlKARANGANYAR
JU IYATMONO
Top Related