BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Negara adalah suatu institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang
hidup di wilayah tertentu dengan tujuan sama yang terkait dan taat terhadap
perundang-undangan serta memeiliki pemerintahan sendiri. Negara dibentuk atas
dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan warganya
untuk memeperoleh kehidupan dan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk
mengatur bagaimana anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai
warga negara, negara memberikan batasan-batasan dalam wujud aturan dan
hukum. Dan setiap negara di dunia masing-masing mempunyai sistem ersendiri
untuk menjalankan roda pemerintahannya.
Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara Sosiologis dan
Yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara
keseluruhan. Sedangkan secara Yuridis jika negara dilihat dari isinya atau
strukturnya.
Arab Saudi adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Selain itu, Arab
Saudi juga terkenal sebagai negara Islam yang kaya karena memiliki kekayaan
alam berupa minyak bumi. Walaupun Arab Saudi merupakan negara Islam, Arab
Saudi tidak menggunakan sistem pemerintahan Islam dalam menjalankan roda
pemerintahannya. Sistem pemerintahan yang berlaku di Arab Saudi adalah sistem
pemerintahan Monarki atau kerajaan. Seperti negara Inggris yang menjalankan
sistem pemerintahan monarki dengan beberapa penyesuaian, begitu juga dengan
Arab Saudi yang menjalankan sistem pemerintahan monarki dengan beberapa
penyesuaian yang dipututuskan berdasarkan kondisi negara itu sendiri. Hukum
yang diberlakukan di Arab Saudi pun adalah hukum Syariat Islam berdasarkan
pemahaman Salafussalih dan secara umum bermadzhab Hambali. Hal ini sebagai
pemahaman sahabat Nabi terhada Al-Qur’an dan Hadist, sehingga sering disebut
dengan pemahaman Salafi.
1
B. PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI
Sistem pemerintahan berasal dari dua kata, yaitu : sistem, dan pemerintahan.
Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa inggris) yang berarti
susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sistem adalah suatu kebulatan atau
keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan
hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan
yang kompleks atau utuh.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sistem mempunyai 3
pengertian, yaitu:
1. Sistem berarti seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga
membentuk suatu totalitas;
2. Sistem berarti susunan pandangan, teori, asas yang teratur;
3. Sistem berarti metode.
Pengertian sistem menurut beberapa ahli, antara lain :
A. W.J.S. Poerwadarminta
Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat) yang bekerja bersama-sama
untuk melakukan suatu maksud.
B. Sumatri
Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk
melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat
menjalankan tugasnya, maka mksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi,
atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan.
C. Prajudi
Sistem adalah suatu jaringan prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama
lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang
utama dari suatu usaha atau urutan.
Dalam sistem terkandung unsur-unsur antara lain :
a. Seperangkat elemen, komponen, dan bagian;
b. Saling berkaitan dan tergantung;
c. Kesatuan yang terintegrasi (terkait dan menyatu);
d. Memiliki peranan dan tujuan tertentu;
2
Sedangkan pemerintahan berasal dari kata perintah atau pemerintah. Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perintah, pemerintah, dan pemerintahan
dapat dijelaskan secara lengkap, yaitu:
a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu;
b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah,
atau negara;
c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah.
Dalam arti luas pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan
oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka
mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam arti sempit
pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif
eserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
Pengertian pemerintahan menurut para ahli, antara lain :
A. Austin Ranney
Pemerintahan adalah proses kegiatan pemerintahan, yaitu proses membuat dan
menegakkan hukum dalam suatu negara.
B. Kooiman
Pemerintahan adalah proses interaksi antara berbagai aktor dalam
pemerintahan dan sekelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.
C. Offe
Pemerintahan merupakan hasil dari tindakan administratif dalam berbagai
bidang.
Monarki sendidri berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu,
dan archein (αρχειν) yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis
pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem
pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19,
terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam
abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja
yang masih ada. Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi
kepentingan umum.
Sistem pemerintahan monarki merupakan sistem tertua didunia. Pengertian sistem
pemerintahan monarki menurut para ahli, yaitu :
3
1. Menurut Garner, sistem pemerintahan monarki menyatakan bahwa setiap
pemerintahan yang didalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau
tertinggi pada seseorang tanpa melihat pada sumber sifat-sifat dasar
pemilihan dan batas waktu jabatannya.
2. Menurut Jellinek, sistem pemerintahan monarki adalah pemerintahan
kehendak satu fisik dan menekankan bahwa karakteristik sifat-sifat dasar
monarki adalah kompetensi untuk memperlihatkan kekuasaan tertinggi
negara.
Kekuasaan tunggal atas sebuah pemerintahan yang menganut sistem
pemerintahan monarki dipegang oleh raja dimana raja akan memegang kekuasaan
pemerintahan seumur hidup dan bila raja mangkat (meninggal), kekuasaan
pemerintahan akan dilanjutkan oleh keturunan dari raja tersebut dan ditetapkan
dengan Undang - Undang, tidak berdasarkan pemilihan umum oleh rakyat.
4
BAB II LANDASAN TEORI
A. TEORI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI
Monarki, berasal dari bahasa Yunani monos, yang berarti satu, dan archein
yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan di mana Raja
menjadi Kepala Negara. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah
sistem tertua di dunia.Garner menyatakan; setiap pemerintahan yang didalamnya
menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang,
tampa melihat pada sumber sifat – sifat dasar pemilihan dan batas waktu
jabatannya maka itulah monarki. Pendapat lain menegaskan, monarki merupakan
kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara
didalam pemerintahan.
Jellinek menegaskan bahwa monarki adalah pemerintahan kehendak satu fisik
dan menekankan bahwa karakteristik sifat – sifat dasar monarki adalah
kompetensi, untuk memperlihatkan kekuasaan tertinggi Negara. Pada awal kurun
ke-19, terdapat lebih 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi
240 buah dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kelapan abad ke-20, hanya
40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara
mempunyai raja atau monarki yang mutlak dan selebihnya terbatas kepada sistem
konstitusi.
Perbedaan diantara raja dengan presiden sebagai kepala negara adalah raja
menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya
memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-negara
federasi seperti Malaysia, raja atau agong hanya berkuasa selama 5 tahun dan
akan digantikan dengan raja dari negeri lain dalam persekutuan. Dalam zaman
sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya
adalah monarki konstitusional, yaitu raja yang terbatas kekuasaannya oleh
konstitusi.
Monarki juga merujuk kepada orang atau institusi yang berkaitan dengan Raja
atau kerajaan di mana raja berfungsi sebagai kepala eksekutif.
Monarki demokratis atau dalam bahasa Inggris Elective Monarchy, berbeda
dengan konsep raja yang sebenarnya. Pada kebiasaannya raja itu akan mewarisi
5
tahtanya (hereditary monarchies). Tetapi dalam sistem monarki demokratis, takhta
raja akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya,
mengamalkan kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta monarki
demokratis.
Bagi kebanyakan negara, raja merupakan simbol kesinambungan serta
kedaulatan negara tersebut. Selain itu, raja biasanya ketua agama serta panglima
besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di Malaysia, Yang di-
Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam, sedangkan di Britania Raya dan
negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah ketua agama Kristen
Anglikan. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini biasanya peran sebagai
ketua agama tersebut adalah bersifat simbolis saja. Selain raja, terdapat beberapa
jenis kepala pemerintahan yang mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas
seperti Maharaja dan Khalifah.
Sistem pemerintahan monarki dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :
1. Monarki Absolut
Bentuk pemerintahan monarki absolut dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah,
atau kaisar. Pada sistem monarki absolut ini terdapat kekuasaan eksekutif,
legislatif, dan yudikatif. Contoh : Prancis dimana kekuasaan Louis XIV.
2. Monarki Konstitusional
Dalam pemerintahan konstitusional partisipasi rakyat dibatasi.
3. Monarki Parlementer
Dalam pemerintahan parlementer kekuasaan tertinggi ditangan perlemen. Jatuh
tegaknya pemerintah bergantung pad kepercayaan parlemen kepada para menteri.
Raja tidak memegang pemerintahan dengan nyata, tetapi par menteri yang
bertanggung jawab atas nama dewan maupun sendiri-sendiri, sesuai tugas masing-
masing.
Jenis-Jenis Monarki:
1. Turun-temurun dan Elektif
Monarki mungkin saja diklasifikasikan sebagai tahta turun-temurun dan elektif.
Monarki secara turun -menurun adalah tipe yang normal. Kebanyakan monarki
dahulunya dikenal dengan istilah turun-temurun. Dan kehidupan dari monarki
turun-temurun ini memiliki banyak karakter. Monarki ala turun-menurun
6
mewarisi tahta sesuai dengan peraturan rangkaian pergantian tertentu. Ahli waris
laki-laki yang tertua biasanya menjadi raja, menggantikan posisi raja atau ayahnya
sendiri. Rangkaian pergantian bisa juga ditentukan dengan konstitusi atau melalui
sebuah aksi legislature.
Peraturan tersebut memiliki bermacam rupa diberbagai Negara seluruh dunia.
Awalnya kerajaan Roman merupakan monarki elektif. Masa kerajaan Roman
dahulunya menganut pemilih dari kampus. Semenjak abad pertengahan konstitusi
monarki elektif telah berubah dan bukan merupakan hal yang luar biasa.
Bagaimanapun, perjalanan masa ke masa monarki ala elektif mengalami
perubahan menuju monarki ala turun-temurun. Garner menganggap inggris
sebagai monarki elektif, karena parlement menuntut dan menggunakan
hukum.
2. Monarki Mutlak dan Terbatas
Monarki juga bisa diklasifikasikan sebagai mutlak dan terbatas. Garner
menyatakan monarki mutlak adalah monarki yang benar – benar raja.
Kehendaknya adalah hukum dalam merespek segala perkara yang ada. Dia tidak
dijilid atau dibatasi oleh apapun kecuali kemauannya sendiri. Dibawah sistem ini
Negara dan pemerintahan tampak identik. Louis XIV raja Negara francis
menyatakan dengan sombongnya bahwa” aku adalah Negara. Ini merupakan
deskripsi yang tepat dari posisi monarki yang mutlak. Tsart dari Russia, Raja
Prussia dan kaisar Ottoman merupakan contoh dari monarki yang mutlak.
Monarki terbatas memiliki kekuatan yang dibatasi oleh konstitusi yang tertulis
atau dengan prinsip fundamental yang tak tertulis, seperti monarkinya Negara
inggris. Monarki dinegara England hanya sebatas nama saja dalam pemerintahan;
raja adalah pemerintahan namun tidak memerintah.
Kekuatan atau kekuasaan merupakan teori saja, namun perintah dipimpin oleh
yang lainnya. Monarki dinegara jepang juga terbatas. Disana kaisar tidak memiliki
kekuasaan apapun dipemerintahan. jadi, jelasnya raja adalah simbol Negara dan
kesatuan rakyat’’ didalam pengertian yang nyata, monarki yang terbatas hanyalah
bentuk pemerintahan yang Demokrasi.
7
B. INDIKATOR SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI DI ARAB SAUDI
Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Arab Saudi, Raja sebagai
pemegang kekuasaan mutlak memiliki hak dan keputusan sebagai berikut:
1. Raja memonopoli keputusan dan kebenaran;
2. Raja tidak bisa dikritik dan di demo;
3. Tahta kerajaan diwariskan secara turun-temurun;
4. Raja harus dilayani;
5. Rakyat harus membayar pajak;
6. Rakyat tidak boleh mencampuri urusan pemerintahan;
7. Hak-hak sipil tidak diakui oleh raja.
Adanya dewan Majelis Shoura (penasehat kerajaan) di bagian legislatif,
Deputi Kabinet/Perdana Mentri di bagian kepala pemerintahan, dan Dewan
Kabinet Menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh raja. Serta semua elemen
yang ada di sistem pemerintahan termasuk raja, harus menjalankan roda
ketatanegaraan sesuai dengas Syariat Islam.
C. MEKANISME PENYELENGGARAAN
Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Arab Saudi, sang raja telah
mengeluarkan aturan berupa undang-undang atau sistem dasar pemerintahan yang
telah saya persingkat sebagai berikut:
Atas nama Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang
No: a/90
Tanggal: 27/8/1412 H
Atas Rahmat Allah, Kami, Fahd bin Abdul Aziz, raja dari Kerajaan Arab Saudi,
konsisten terhadap kepentingan publik, dan cita-cita pembangunan negara di
semua bidang, sebagai bentuk antusiasme kami dalam mencapai tujuan masa
depan tersebut, kami mengaturnya sebagai berikut:
1. Menerbitkan sistem dasar pemerintahan dengan mengacu pada konteks di
bawah ini;
2. Bertindak sesuai sistem, peraturan, dan resolusi yang saat ini diadopsi,
sampai mereka dirubah sesuai sistem dasar pemerintahan.
8
3. Sistem dasar pemerintah dipublikasikan di harian resmi dan mulai
diterapkan pada tanggal publikasi tersebut
Bagian pertama adalah merupakan prinsip-prinsip umum dari pasal 1 s/d 4, lalu
bagian kedua adalah sistem pemerintahan di negara Saudi, dimuat dari pasal 5 dan
bagian ketiga membahas tentang anggota masyarakat Saudi di pasal 9. Tak ada
amandemen pada undang-undang ini, kecuali dengan cara yang sama ia
dikeluarkan.
Hak dinasti dikhususkan bagi putra pendiri, Raja Abdul Aziz bin Abdul
Rahman Al Faisal Al Saud dan putra dari putranya. Yang paling memenuhi syarat
dari mereka diangkat menjadi raja, untuk memerintah berdasarkan Al-Quran dan
Sunnah Nabi. Kekuasaan rezim berasal dari Al-Quaran dan Sunnah Nabi yang
mengatur hal ini dan semua hukum negara. Di pasal 8 dalam Undang-Undang
Negara Arab Saudi disebutkan bahwa sistem pemerintahan Kerajaan Arab Saudi
berdasarkan keadilan, penasehat “shoura” dan persamaan derajat berdasarkan
Hukum Islam.
Dalam pergantian tonggak kekuasaan, raja melantik putra mahkota dan
memberhentikannya dari tugas dengan surat keputusan kerajaan. Kekuasaan raja
diberikan kepada putra mahkota saat raja meninggal dunia. Putra mahkota
mengambil alih kekuasaan raja saat raja meninggal sampai saat”bai’ah”
dilaksanakan.
D. HUBUNGAN-HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
1. Sistem Majelis Shoura
Sebagai pengamalan firman Allah Ta'ala : "Sedang urusan mereka (diputuskan)
dengan musyawarah antara mereka" (QS. 42:38), dan mencontoh Rasulullah
Shallallaahu Alaihi wa Sallam dalam bermusyawarah dengan sahabat-sahabat
beliau serta anjuran beliau kepada ummatnya untuk bermusyawarah, maka Sistem
Majelis Syura (Permusyawaratan) adalah untuk memberikan pendapat tentang
Kebijakan-kebijakan Umum Negara yang dilimpahkan kepadanya dari Perdana
Menteri. Majelis ini secara khusus berhak mendiskusikan tentang rancangan
umum pembangunan ekonomi dan sosial, serta memberikan pendapat
terhadapnya; mengkaji undang-undang, peraturan, perjanjian, kesepakatan
9
internasional, dan berbagai konsesi, serta mengajukan usulan berkenaan
dengannya. Juga memberikan penafsiran terhadap perundang-undangan,
mendiskusikan berbagai laporan tahunan yang disampaikan oleh Kementerian dan
Lembaga Pemerintah lainnya serta memberikan usulan-usulan yang dipandang
perlu.
Ketika Saudi Arabia telah mencapai suatu kondisi yang menonjol dalam bidang
pembangunan, Pelayan Dua Kota Suci Raja Fahd bin Abdul Aziz melakukan
pembaruan sistem dalam negeri dengan mengumumkan dalam pidatonya yang
bersejarah yang beliau sampaikan pada tanggal 27/8/1412 H tentang penetapan
tiga sistem, yait pemerintahan, Majelis Shura dan daerah. Reformasi Sistem
Majelis Syura tersebut merupakan pembaruan dan pengembangan dari apa yang
telah ada, melalui penguatan bingkai Majelis, sarana dan metodenya dari segi
kemampuan, regulasi dan vitalisasi sejalan dengan kemajuan-kemajuan yang
dicapai oleh Saudi Arabia pada dekade terakhir dalam berbagai bidang, agar
sesuai dengan realita zaman, serta seiring dengan kondisi dan keberhasilannya.
Dan langkah ini merupakan suatu deklarasi dimulainya fase baru bagi sejarah
Syura yang sudah lama keberadaannya di Kingdom of Saudi Arabia (KSA).
Pelayan Dua Kota Suci Raja Fahd telah memperkokoh sendi-sendi Syura di
Saudi Arabia dengan mengeluarkan sistem yang baru untuk Majelis Syura
tertanggal 27/8/1412 H sebagai ganti sistem yang lama tahun 1347 H, dan
mengesahkan Peraturan Intern Majelis dan ketentuan-ketentuan umum yang
menyertainya pada tanggal 3/3/1414 H, kemudian pada Sidang Majelis I
menetapkan untuk Majelis seorang ketua dan 60 anggota. Sedang pada Sidang II,
Majelis menjadi teridiri dari seorang ketua dan 90 anggota. Pada Sidang III,
Majelis berubah terdiri dari seorang ketua dan 120 anggota. Lalu pada Sidang IV
terdiri dari seorang ketua dan 150 anggota yang mereka itu berasal dari para
ulama, pakar dan spesialis dalam bidangnya.
Pada tanggal 26/6/1426 H = 1/8/2005 M Pelayan Dua Kota Suci Raja Abdullah
bin Abdul Aziz waffaqah memegang tampuk pemerintahan, beliau memberikan
perhatian yang sangat penuh terhadap Majelis ini dengan mendukung langkah-
langkahnya dan memperkuat tujuan-tujuannya sejak beliau menjadi Putra
Mahkota, dimana beliau menyampaikan pidato mewakili Raja pada permulaan
10
tugas tahunan Majelis dalam Sidang Majelis III dan IB, di samping dukungan
yang beliau lakukan kepada Majelis melalui revisi beberapa materi Undang-
undang Majelis agar sesuai dengan berbagai perubahan positif yang senantiasa
muncul, yang dialami oleh KSA untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.
Dalam ke empat sidangnya tersebut para elit sudah meutuskan keputusan-
keputusan yang vital.
2. Administrasi Pemerintahan
Administrasi pemerintahan terdiri dari Kabinet yang dibentuk pada tahun
1373H/1953M. Majelis ini sekarang mencakup sejumlah departemen yang
berkompeten, seperti: Pertahanan, Luar Negeri, Dalam Negeri, Keuangan,
Ekonomi dan Perencanaan, Perminyakan dan Pertambangan, Kehakiman, Urusan
Islam, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan, Pendidikan dan Pengajaran, Pendidikan
Tinggi, Kebudayaan dan Informasi, Perdagangan dan Perindustrian, Air dan
Listrik, Pertanian, Pekerjaan, Urusan Sosial, Komunikasi dan Teknologi
Informasi, Urusan Kota dan Pedesaan, Haji, dan Layanan Sipil seperti yang
tercantum dalam Udang-Undang Pemerintahan Arab Saudi.
11
BAB III PEMBAHASAN
A. PEMBAHASAN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN DI ARAB SAUDI
Monarki merupakan sejenis pemerintahan di mana Raja menjadi Kepala
Negara. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di
dunia.Garner menyatakan; setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan
kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang, tampa melihat
pada sumber sifat – sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya maka itulah
monarki. Pendapat lain menegaskan, monarki merupakan kehendak atau
keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara didalam
pemerintahan.
Arab Saudi adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Selain itu, Arab
Saudi juga terkenal sebagai negara Islam yang kaya karena memiliki kekayaan
alam berupa minyak bumi. Walaupun Arab Saudi merupakan negara Islam, Arab
Saudi tidak menggunakan sistem pemerintahan Islam dalam menjalankan roda
pemerintahannya. Sistem pemerintahan yang berlaku di Arab Saudi adalah sistem
pemerintahan Monarki atau kerajaan. Seperti negara Inggris yang menjalankan
sistem pemerintahan monarki dengan beberapa penyesuaian, begitu juga dengan
Arab Saudi yang menjalankan sistem pemerintahan monarki dengan beberapa
penyesuaian yang dipututuskan berdasarkan kondisi negara itu sendiri.
Raja Arab Saudi menyandang gelar sebagai penjaga dan pelayan umat Islam.
Pada prakteknya, gelar itu hanya untuk menegaskan posisi moral otoritas raja
Arab Saudi yang diklaim untuk dirinya sendiri dalam kaitannya dengan dunia
Islam. Sehingga tidak heran bila hukum yang berlaku di Arab Saudi adalah
hukum syariat Islam yang berdasarkan pada ajaran agama Islam.
Banyak negara - negara di dunia yang memandang sistem pemerintahan
monarki atau kerajaan yang dijalankan di Arab Saudi merupakan sistem
pemerintahan monarki yang kuno dan reaksioner. Bahkan menurut nasionalis
Arab Saudi yang revolusioner, Arab Saudi adalah negara buatan yang dibentuk
oleh kekuatan kolonial dalam rangka memenuhi kepentingan impreialisme barat.
Walaupun pada kenyataannya pandangan sinis tersebut tidak sepenuhnya
benar,sebagai negara yang berbentuk kerajaan dengan sistem pemerintahan yang
12
absolut berdasarkan agama Islam, semua hukum yang berlaku di Arab Saudi juga
dibuat berdasarkan syari'at Islam. Sampai pada tuntunan / panduan raja sebagai
kepala pemerintahan dan kepala negara di Aran Saudi juga dibuat berdasarkan
ajaran agama Islam. Di Arab Saudi, sistem pemerintahan monarki yang dijalankan
adalah sistem pemerintahan monarki yang absolut dimana kekuasaan raja tidak
terbatas.
Raja juga memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan berada
di tangan raja. Dalam pasal 44disebutkan bahwa kekuasaan negara meliputi:
- Kekuasaan Hukum
- Kekuasaan Eksekutif
- Kekuasaan Organisasional
Semua kekuasaan tersebut bekerjasama menunaikan kewajiban mereka sesuai
undang-undang dan peraturan. Raja merupakan sumber utama seluruh kekuasaan
tersebut.
Kerajaan Arab Saudi pun memiliki sistem penasehat (Shoura) yang ada
sebelum deklarasi persatuannya. Pada tahun 1345 H. (1926) King Abdul Aziz Al
Saud mendirikan Dewan Penasehat (Shoura) di Mekah. Shoura, sejak zaman Raja
Abdul Aziz Al Saud ialah pilar pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Lewat Dewan
ini, Penguasa Kerajaan Arab Saudi berkonsultasi dengan para akademisi, Ulama,
tokoh dan pemuka masyarakat. Sistem Dewan Pertimbangan (Shoura)
dikembangkan selama masa jabatan Pemelihara dari Dua Masjid Suci, Raja Fahd
bin Abdulaziz yang terakhir yang mengeluarkan peraturan kerajaan No:A/90
tanggal 27/8/1412H mendirikan Dewan (Shoura) dan hukum untuk menggantikan
sistem dewan (Shoura) sebelumnya yang didirikan pada tahun 1374 H. (1954).
Raja boleh memanggil Dewan Menteri dan Majelis Al-Shoura untuk mengadakan
pertemuan gabungan di mana ia boleh mengundang siapa saja yang ia inginkan
untuk berdiskusi tentang tema yang sedang hangat.
Bagi kebanyakan negara, penguasa monarki merupakan simbol kesinambungan
serta kedaulatan negara tersebut. Selain itu, penguasa monarki biasanya ketua
agama serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di
Malaysia, Yang dipertuan Agung merupakan ketua Agama Islam, sedangkan di
Britania Raya dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah ketua
13
agama Kristen Anglikan. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini biasanya
peran sebagai ketua agama tersebut adalah bersifat simbolis saja.
Selain penguasa monarki, terdapat beberapa jenis kepala pemerintahan yang
mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas seperti Maharaja dan Khalifah.
B. PERBANDINGAN ANTARA SISTEM MONARKI DAN PRESIDENSIAL
Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara
adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan
presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Dalam
Sistem Monarki, lembaga legislatif dipilih oleh rakyat, sedangkan dalam
Presidensial, kekuasaan Legislatif biasanya dipilih oleh rakyat atau oleh lembaga
lain di luar lembaga Eksekutif.
Dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara, rakyat dari seorang
raja mungkin merasa bosan dan tertekan karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk
mengkritik, mendemo dan lain sebagainya karena ketidak setujuan atas suatu
keputusan yang dikeluarkan oleh sang raja. Beda halnya dengan sistem
presidensial yang rakyatnya memiliki kebebasam dalam menyuarakan suaranya
dalam sistem Demokrasi.
Leon Duguit dalam bukunya Traite de Droit Constitutional membedakan
pemerintahan dalam bentuk monarki dan republik. Perbedaan antara pemerintahan
bentuk “monarki” dan “republik” menurut Leon Duguit, adalah ada pada kepala
negaranya. Jika ditunjuk berdasarkan hak turun-temurun, maka kita berhadapan
dengan monarki. Kalau kepala negaranya ditunjuk tidak berdasarkan turun-
temurun tetapi dipilih, maka kita berhadapan dengan republik.
Dalam praktik-praktik ketatanegaraan, bentuk pemerintahan monarki dan
republik dapat dibedakan atas:
1) Monarki Absolut
Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang
dikepalai oleh seorang (raja, ratu, syah, atau kaisar) yang kekuasaan dan
wewenangnya tidak terbatas. Perintah raja merupakan undang-undang
yang harus dipatuhi oleh rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan
14
eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menyatu dalam ucapan dan
perbuatannya.
2) Monarki Konstitusional
Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara
yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-
undang dasar (konstitusi).
3) Monarki Parlementer
Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara
yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR)
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer,
kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet (perdana menteri) dan
bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala
negara (simbol kekuasaan) yang kedudukannya tidak dapat diganggu
gugat. Bentuk monarki parlementer sampai sekarang masih tetap
dilaksanakan di Inggris, Belanda, dan Malaysia.
Bentuk Pemerintahan Republik
Dalam pelaksaannya bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi
republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer.
1) Republik Absolut
Dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa ada
pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk
melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik. Dalam
pemerintahan ini, parlemen memang ada, namun tidka berfungsi.
2) Republik Konstitusional
Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan
kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden
dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu, pengawasan yang efektif
dilakukan oleh parlemen.
3) Republik Parlementer
Dalam sistem republik parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara.
Namun, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kepala
pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang bertanggungjawab
15
kepada parlementer. Alam sistem ini, kekuasaan legislatif lebih tinggi
daripada kekuasaan eksekutif.
Setiap sistem pemerintahan masing-masing tentunya memiliki nilai positif dan
negatif sesuai sudut pandang rakyat dari negara-negara tersebut. Mungkin ada
yang berpendapat bahwa dengan hanya satu tonggak kekuasaan yang absolut lah
suatu negara akan mengalami kemakmuran, karena sang raja sudah lama
memahami seluk beluk negara tersebut. Dan bila dipimpin oleh pemimpin yang
berganti-ganti setiap periodenya, mungkin akan sulit memakmurkan negrara
tersebut, karena masing-masing pemimpin memiliki cara kerja yang berbeda.
Begitupun sebaliknya ada orang-orang yang menilai bahwa sistem Monarki
Absolut di Arab Saudi merupakan suatu rezim otoriter yang memiliki
kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok.
16
BAB IV PENUTUP
A. SIMPULAN
Setelah diuraikan dengan jelas dibab sebelumnya maka penulis dapat menarik
kesimpulan bahwa Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/ lembaga-
lembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga
eksekutif, legislative maupun yudikatif. Sistem pemerintahan mempunyai sistem
dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara
sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap
memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai
fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis.
Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut
maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum
minoritas untuk memprotes hal tersebut. Sistem pemerintahan negara
menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling
berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara.
dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan
prinsip-prinsip yang berbeda.
Biasanya, untuk dapat mempertahankan dan memimpin suatu pemerintahan
monarki tidak terlalu dibutuhkan kecakapan dalam hal hukum. Ini karena Undang
- Undang telah membatasi dan mengatur kekuasaan raja sudah cukup memberi
jaminan bahwa pemerintahan dapat berjalan. Jadi sebuah sistem pemerintahan
monarki murni membuat kekuasaan seorang raja sebagai kepala pemerintahan
menjadi sangat mutlak dan tak terbatas. Begitupun dengan Negara Arab Saudi
yang kekuasaan rajanya mutlak, dengan Undang-Undangnya sendiri adalah buatan
sang raja. Kerajaan Arab Saudi ialah negara Islam Arab berdaulat. Agamanya
Islam, konstitusinya Al-Quran dan Sunah Nabi (SAW). Bahasanya Arab dan ibu
kotanya Riyadh.
Untuk Sistem Pemerintahannya pun disebut dalam Pasal 5 UU Negara Saudi:
a. Sistem Pemerintahan Arab Saudi berbentuk monarki/kerajaan;
b. Hak dinasti dikhususkan bagi putra pendiri, Raja Abdul Aziz bin Abdul
Rahman Al Faisal Al Saud dan putra dari putranya. Yang paling memenuhi
17
syarat dari mereka diangkat menjadi raja, untuk memerintah berdasarkan Al-
Quran dan Sunnah Nabi;
c. Raja melantik putra mahkota dan memberhentikannya dari tugas dengan
surat keputusan kerajaan;
d. Putra mahkota mendedikasikan seluruh waktunya bagi pekerjaan dan
kewajiban lain yang diberikan oleh Raja;
e. Kekuasaan raja diberikan kepada putra mahkota saat raja meninggal dunia.
f. Putra mahkota mengambil alih kekuasaan raja saat raja meninggal sampai
saat”bai’ah” dilaksanakan.
Kerajaan Saudi memiliki dewan penasehat yang disebut dengan Majelis Shoura
seperti yang sudah dijelaskan di BAB III. Kabinet bersama Raja merupakan
kekuasaan eksekutif dan regulatif dalam Negara. Perdana Menteri adalah Khadim
al-Haramain asy-Syarifain (Pelayan Dua Kota Suci) Raja Abdullah bin Abdul
Aziz Al-Saud, dan Putra Mahkota adalah Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al-
Saud, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, Penerbangan dan Inspektur
Jenderal. Sistem Judikatif bersumber dari Al-Qur`an dan Sunnah. Dan penerapan
Syariah telah menjadikan Saudi Arabia, dengan karunia Allah, sebagai negara
yang aman karena minimnya angka kriminalitas.
Misi reformasi, dimana negara Saudi didirikan mewakili inti pokok
pemerintah. Misi ini berdasarkan realisasi aturan Islam, implementasi hukum
Islam (Syariah), mengamalkan kebaikan dan melarang kejahatan, termasuk dalam
mereformasi ajaran Agama Islam serta memurnikannya dari segala bentuk
penyimpangan. Sistem ini mengadopsi doktrin dari prinsip Islam yang benar, yang
beredar pada awal kelahiran Islam.
Demikianlah akhir dari makalah ini, yang penulis kumpulkan dari berbagai
sumber pengetahuan. Mudah-mudahan makalah ini bisa berguna bagi para
pembacanya dalam memahami sistem pemerintahan Monarki di negara Arab
Saudi. Sehingga khazanah keilmuan kita tentang sistem pemerintahan di berbagai
negara bisa bertambah dan bisa berguna di kemudian hari.
Wassalamu’alaikum wr.wb
18
DAFTAR PUSTAKA
Abdulkarim,Aim dan Trisna Sukmayadi, (2011), Pendidikan Kewarganegaraan
SMA/MA/SMK XI, Bandung: Grafindo.
Gatara,Asep Sahid dan Subhan Sofhian, (2012), Pendidikan Kewarganegaraan
(Civic Education), Bandung: Fokusmedia.
S.T, Kansil, (2004), Ilmu Negara (Umum dan Indonesia),Jakarta: Pradya
Paramita.
Suprapto, dkk, (2007), Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA I, Jakarta: Bumi
Aksara.
Jamilkusuka.wordpress. (2010, 03 Mei). Perbedaan Sistem Politik Berbagai
Negara. Diperoleh 31 Oktober 2013, dari
jamilkusuka.wordpress.com/2010/05/03/perbedaan-sistem-politik-berbagai-
negara/
Nukhittah26.wordpress. (2009, 27 Februari). Sistem Dasar Pemerintahan
Kerajaan Arab Saudi Wahhabi. Diperoleh 30 Oktober 2013, dari
nukhittah26.wordpress.com/2009/02/27/sistem-dasar-pemerintahan-kerajaan-
arab-saudi-wahhabi-sumber-departemen-urusan-luar-negeri-arab-saudi-
diterjemah-na/
Wikipedia.org. (2013, 20 September). Arab Saudi. Diperoleh 30 Oktober 2013,
dari http://id.wikipedia.org/wiki/arab_saudi
. (2013, 18 Agustus). Monarki. Diperoleh 30 Oktober 2013, dari
http://id.wikipedia.org/wiki/monarki
. (2013, 18 Mei). Monarki Mutlak. Diperoleh 30 Oktober 2013,
dari http://id.wikipedia.org/wiki/monarki_mutlak
19
Top Related