Kasus Bank Century
Paparan Singkat – Analisa Dugaan Penyelewengan dan Pelanggaran dalam Kasus Bank Century dan Latar Belakang
Penempatan Modal Sementara oleh LPS
Bank Century
Bank CIC
Bank Danpac
Bank Pikko
Dugaan tindak pidana, penyelewengan dana, pelanggaran peraturan
perbankan
Bank Century diambil alih 99,9% oleh pemerintah
Bank Mutiara
Pengawasan BI:-Merger
-Pelanggaran BMPK
Pengucuran FPJP
Penentuan Sistemik oleh BI
Penentuan Sistemik oleh KSSK
Penanganan oleh LPS
DK LPS menentukan Biaya
Penanganan BC dan Setoran awal PMS LPS 2.776M
2001-2005 14/11/08
20/11/08
21/11/08 23/11/08 24/11/08
Rapat KSSK: Peningkatan Biaya
Penanganan
PMS tahap I2.776M
01/12/08
05/12/08
DK LPS menambah penanganan biaya BC utk memenuhi
kebutuhan liquiditas 2.2M
PMS tahap III 1.155T
PMS tahap IVRp 630jt,
sehingga total I-IV 6.7T
PMS tahap II2.776M
09-30/12/08
04-24/02/09
24/07/09
PERPU JPSK ditolak DPR18/12/08
Time Line…
Time Line…
Time Line…
Latar Belakang Situasi Krisis
Tabel: Economic Growth Projection
Grafik : Indeks Harga Saham Gabungan
Grafik : Depresiasi Nilai Rupiah
Grafik: Grafik Credit Default Swaps (CDS)
Tekanan Pada Sektor Perbankan
Banking Pressure Index Indonesia
Financial Stability Index
Aliran Modal Bank Century
Penyelewengan dana dan “perampokan” oleh
Robert Tantular, et al.- Est. 3-5 Trilyun
(Laporan BPK, Pernyataan Polri dan Wakil Presiden Kalla)
2005-2008
Krisis Global ‘08
Bank Gagal, diambil Alih melalui PERPPU JPSK
Bank Century
Penempatan Modal Sementara Melalui
LPS,IDR6.7 trilyun20 Nov 2008
Penetapan Modal Sementara Sebesar Rp 6,7 triliun digunakan sebagai berikut :
Dana Masuk (Rp miliar)
• Tunai Rp 5.312.111• SUN Rp 1.450.250
Total Rp 6.762.361
Dana Keluar (Rp miliar)
• Untuk Nasabah Rp 4.315.159 (semua dialokasikan sblm Des 09)• SUN Rp 900.000• Giro BI Rp 205.585• SBI Rp 1.204.027• Fasbi Rp 137.590
Total Rp 6.762.361
Skema Penggunaan Dana PMS
Telah bergabung dengan Tim Gabungan Antar Departemen dibawah koordinasi DepKeu untuk mengejar Asset RT ke beberapa negara melalui Mutual Legal Assistance (MLA).
Status per 22 Juli 2009 adalah Koordinasi dengan Otoritas Hongkong yang telah melakukan “Freezing Sementara) dan melengkapi bukti pendukung MLA
Status 06 Agustus 2009, Tim Bersama telah menyusun penjelasan atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Pemerintah Hongkong untuk melakukan proses “Permanent Freezing”
Telah dilakukan laporan secara pidana oleh Bank Indonesia untuk kasus penipuan dan tindak pidana perbankan (saat ini dalam proses persidangan).
Telah ditunjuk Lawyer PNA untuk menggugat RT dan Kroninya melalui gugatan perdata untuk penyitaan asset yang saat ini sedang dituntut pidana (telah dilakukan LDD oleh PNA) Status sampai dengan tanggal 7 Agustus 2009
Gugatan penggabungan ditolak oleh PN namun penanganannya akan diserahkan kepada Interdept
Proses Hukum Terhadap RT dan Kroninya
Melakukan proses hukum atas RT dan Kroninya yang dilakukan secara pidana dan perdata.
Pengejaran Aset RT
Pengejaran asset RT dan Kroni di dalam negeri maupun luar negeri
Tindak Lanjut Atas RT dan Manajemen Lama Bank Century
Laporan Audit BPK tidak lengkap dan tidak bisa dianggap final-konklusif sebagai dasar dugaan pelanggaran hukum atas pejabat terkait karena tidak menjawab pertanyaan mendasar standar Laporan Audit Investigasi (5W/2H)
•Pihak yang tidak bisa ditemui dan diminta keterangannya•Tidak tersedianya data dan informasi terkait tindak pidana melalui Antaboga yang disita Bareskrim•Tidak adanya informasi dari badan penyidik/penyelidik dan penegak hukum: KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan Keputusan Pengadilan atas Tindak Pidana Robert Tantular et al•Tidak diidentifikasi besaran kerugian negara (bila ada)•Ketidak cukupan informasi untuk dugaan penyelewengan: perlakuan khusus atas deposan besar dan pihak terkait•Isu konflik kepentingan atas objek investigasi (pejabat terlibat, penempatan dana YKK-BI di Bank Century, etc.)•Laporan Audit BPK atas LPS menyatakan Wajar Tanpa Catatan dan Audit BPK atas Bank Century juga sudah dilakukan. Bank Century merupakan Perusahaan Terbuka dan menjadi objek pengawasan pasar modal (Bapepam) dan menjalani audit berkala
Laporan Audit Investigasi BPK
Proses Politik Panitia Khusus DPR
• Himbauan Penonaktifan Menteri Keuangan dan Wakil Presiden sebelum proses berjalan dan keterangan didengar – Pelanggaran prinsip praduga tak bersalah
• Tekanan dari pimpinan Partai Politik untuk penonaktifan pejabat negara melalui forum publik (Aburizal Bakrie/Golkar, Amien Rais/PAN)
• Jawaban dan tanggapan Presiden SBY, Wakil Presiden, Menteri Keuangan seputar isu pemberhentian pejabat negara dan proses pemerintahan
• Integritas materi fakta yang diajukan (bukti2 palsu, etc.)• Obyektifitas pemeriksaan dan pertimbangan pemanggilan
saksi/saksi ahli: KPK-Kejaksaan-Polri sama sekali tidak diikut sertakan dalam proses
Top Related