Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
1
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan program dan kegiatan
ketahanan pangan sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Badan
Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019. Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat
Badan Ketahanan Pangan adalah Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya
pada Badan Ketahanan Pangan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.
Pada dasarnya pelaksanaan tahun 2016 merupakan lanjutan dari tahun
sebelumnya yang bersifat pelayanan operasional kantor dan teknis lainnya,
termasuk mendukung pelaksanaan pendampingan dan pembinaan upaya
khusus percepatan peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai di Provinsi
Bangka Belitung, pengawalan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat
melalui Toko Tani Indonesia di Provinsi Kep. Bangka Belitung, Riau, Lampung,
Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan kalimantan Timur.
Selain itu Sekretariat Badan melaksanakan operasional Sekretariat Dewan
Ketahanan Pangan.
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan mengimplementasikan semangat
reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan,
melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu sistem
manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan
sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (output). SAKIP
diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah secara mandiri, yaitu
mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta
melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Diharapkan penerapan SAKIP
ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan instrumen utama
dalam melaksanakan pembaharuan birokrasi Pemerintah, untuk mempercepat
terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel,
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
2
dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, dalam
pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen yang kuat dari pejabat dan semua
pegawai dilingkup Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. Penerapan SAKIP
mengacu pada : (1) UU no 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; (2)
Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah; (3) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (4)
Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah; (5) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999; (6) Permenpan
dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah; dan (7) Permentan No 50 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.
Pelaksanaan kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan pada kegiatan
manajemen ketahanan pangan mencakup kegiatan manajemen di Pusat dan
Daerah. Dalam pencapaian sasaran tahun 2016, terdapat beberapa kendala
utama yaitu : (1) Rotasi pimpinan dan staf Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) pegawai sering terjadi, yang berpengaruh terhadap pelaksanaan
kegiatan teknis dan administrasi; (2) Perubahan kebijakan yang berdampak
pada perubahan anggaran dan sasaran; (3) Pelaksanaan monitoring dan
pelaporan program ketahanan pangan kurang optimal, baik secara online dan
manual; (4) Kelengkapan dokumen administrasi keuangan sebagi bentuk
pertanggung jawaban belum dilaksanakan secara utuh, seperti BAST, dll, (5)
Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah ntuk membentuk
dan mempertahankan kelembagaan ketahanan pangan daerah; (6) Hasil
evaluasi dan analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal
sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program; dan (7) Belum
optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga
fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya.
Melihat permasalahan utama pada kegiatan manajemen ketahanan
pangan diatas, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan sebagai pengelola
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
3
manajemen pembangunan ketahanan pangan pada Badan Ketahanan Pangan,
dituntut untuk mampu mewujudkan akuntabilitasnya dalam melaksanakan fungsi
koordinasi dan pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, pengelolaan
hingga evaluasi program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan.
Akuntabilitas dapat dilihat melalui kompetensi, sinergitas, dan kinerja yang
dihasilkan lembaga, serta adanya standar pelayanan minimal. Sejalan dengan
adanya perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke
desentralisasi, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didukung
dengan penegakan hukum dan transparansi. Sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengukuran kinerja
dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka Sekretariat Badan
Ketahanan Pangan menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan
Pangan Tahun 2016, yang telah disesuaikan dengan Permenpan dan RB Nomor
53 Tahun 2014 dan Permentan No 50 tahun 2016. Di samping itu Laporan
Kinerja Sekretariat Badan dimaksudkan untuk mewujudkan good governance,
transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat
kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Badan
Ketahanan Pangan.
B. Maksud dan Tujuan
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2016 disusun
sebagai pertanggungjawaban Kinerja Sekretaris Badan Ketahanan Pangan
kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk melaporkan capaian kinerja
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
selama tahun 2016.
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
4
C. Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/
OT.010/8/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian,
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan merupakan unit kerja Eselon II pada
instansi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Sekretariat Badan
Ketahanan Pangan memiliki tugas “memberikan pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan”.
Disamping itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, BKP
secara ex-officio sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan memberikan
pelayanan teknis dan administratif pada pelaksanaan Kegiatan Dewan
Ketahanan Pangan (DKP).
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat BKP menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama
di bidang ketahanan pangan;
b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan
kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,
serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
d. evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
e. pelaksanaan urusan tata usaha Badan Ketahanan Pangan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan
Pangan.
Selain itu, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan melaksanakan fungsi tambahan
yaitu pelaksanaan urusan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
5
2. Struktur Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan
Sebagai unit kerja Eselon II, Sekretariat BKP dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya secara operasional dilaksanakan oleh 4 Bagian dan 12 Subbagian
serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi tertera pada
Lampiran 1.
a. Bagian Perencanaan, terdiri dari: Subbagian Program, Subbagian
Anggaran, dan Subbagian Kerja sama;
b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, terdiri dari: Subbagian
Perbendaharaan, Subbagian Akuntansi dan Verifikasi, dan Subbagian
Perlengkapan dan Rumah Tangga;
c. Bagian Umum, terdiri dari: Subbagian Organisasi dan Kepegawaian,
Subbagian Hukum, dan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha;
d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari: Subbagian Data dan Informasi;
Subbagian Evaluasi, dan Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
6
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Sekretariat Badan sebagai penanggungjawab pengelolaan manajemen dan
administrasi Badan Ketahanan Pangan, mempunyai visi, yaitu: ”Memujudkan
pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan
yang cepat dan akurat dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang
baik”.
Untuk mencapai visi tersebut Sekretariat Badan Ketahanan Pangan mengemban
misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan perencanaan program, anggaran dan kerja sama yang
sinergis, partisipatif dan transparan;
2. Mewujudkan layanan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel, efektif
dan efisien;
3. Memperkuat kapasitas organisasi dan pegawai, penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan informasi
publik;
4. Mewujudkan evaluasi dan pelaporan yang berkualitas untuk memperkuat
kinerja ketahanan pangan;
5. Memperkuat koordinasi dan hubungan antar lembaga dalam perumusan
kebijakan ketahanan pangan;
Tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Badan dalam melaksanakan
tugas dan fungsi sesuai visi dan misi, yaitu:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan program, anggaran dan kerja sama di
bidang ketahanan pangan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan perlengkapan;
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
7
3. Meningkatkan kualitas dalam pengelolaan organisasi dan urusan
kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan
pelaksanaan hubungan masyarakat dan ketatausahaan dan informasi
publik;
4. Meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
5. Meningkatkan fasilitasi pengembangan jaringan dan koordinasi dalam
perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan;
Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Sekretariat Badan Ketahanan
Pangan Tahun Anggaran 2015 - 2019 yaitu :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan teknis dan administrasi dalam
mendukung pemantapan ketahanan pangan;
2. Meningkatnya fasilitasi pengembangan jaringan dan koordinasi dalam
perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan;
Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan indikator sebagai tolok ukur
keberhasilan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :
1. Tersusunnya dokumen perencanaan, program, anggaran dan kerjasama
ketahanan pangan;
2. Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang efisien,
efektif dan transparan;
3. Terselenggaranya pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana,
peraturan dan perundang-undangan, serta hubungan masyarakat dan tata
usaha;
4. Tersusunnya laporan hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan
ketahanan pangan;
5. Terselenggaranya layanan perkantoran;
6. Terselenggaranya sidang pleno, konferensi dan sidang regional Dewan
Ketahanan Pangan;
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
8
Tabel 1. Sasaran Kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Th. 2015-2019
NO
INDIKATOR
TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
1. Tersedianya dokumen perencanaan (program, anggaran dan kerjasama) (dokumen)
39 35 35 35 35
2. Tersedianya dokumen keuangan dan perlengkapan (dokumen)
35 35 35 35 35
3. Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi program (laporan)
39 35 35 35 35
4. Tersedianya dokumen kepegawaian, organisasi, humas, tata usaha, dan hukum (dokumen)
153 1 1 1 1
5. Terselenggaranya sidang pleno, konferensi dan sidang regional ketahanan pangan (Rekomendasi Kebijakan)
1 1 1 1 1
6. Terlaksananya dukungan teknis dan administrasi perkantoran (bulan layanan)
12 12 12 12 12
7. Terlaksananya model pemberdayaan masyarakat dalam memantapkan ketahanan pangan keluarga: - Peningkatan hasil usaha tani terpadu
(KM) - Pemberdayaan petani kecil (KM) - Peningkatan kapasitas kelembagaan
(Desa) - Pengelolaan Sumberdaya dan
Infrastruktur (Unit)
11
33.600
224
224
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan
pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir, maka arah kebijakan
Badan Ketahanan Pangan adalah pemantapan ketahanan pangan yang meliputi
aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.
Sehingga arah kebijakan Sekretariat Badan juga mensinergikan arah kebijakan
Badan Ketahanan Pangan.
Dalam rangka mengimplementasikan tugas dan fungsi dari Sekretariat Badan
Ketahanan Pangan, akan dilaksanakan melalui 2 (dua) kebijakan yaitu : 1)
Pemantapan manajemen, pelayanan, pengelolaan administrasi dan keuangan;
dan 2) Peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
9
Arah kebijakan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dalam mendukung teknis
dan administrasi pada Badan Ketahanan Pangan dilakukan melalui :
1. Pemantapan manajemen dan pelayanan administrasi dan keuangan secara
efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi
kebijakan ketahanan pangan diarahkan pada : (a) Peningkatan kualitas
perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan; (b)
Peningkatan kualitas pelayanan keuangan dan perlengkapan; (c)
Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, kepegawaian, peraturan
perundang-undangan, humas dan tata usaha; dan (d) Penguatan sistem
dan mekanisme secara terpadu terkait perencanaan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan program, kegiatan dan keuangan;
2. Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan dan sistem koordinasi antara
instansi pemerintah dan masyarakat melalui peningkatan peran Sekretariat
Dewan Ketahanan Pangan dengan : (a) Memperkuat koordinasi program
ketahanan pangan lintas sektor dan lintas daerah; (b) Meningkatkan
motivasi dan partisipasi masyarakat bersama pemerintah dalam rangka
memantapkan ketahanan pangan; (c) Meningkatkan peran kelembagaan
formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan, dan (d)
Meningkatkan kualitas laporan ketahanan pangan dari Sekretariat Dewan
Ketahanan Pangan;
Untuk mendukung kebijakan Ketahanan Pangan, program yang dilaksanakan
yaitu: “Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat”, sedangkan kegiatan utama yang dilaksanakan pada Sekretariat
Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019 berdasarkan Renstra Badan
Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019 adalah “Dukungan Manajemen dan
Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan”, yang disesuaikan dengan
tugas dan fungsi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
10
Kegiatan dukungan teknis dan administrasi Badan Ketahanan Pangan
dimaksudkan untuk menfasilitasi dan melayani pencapaian tujuan organisasi,
dengan sasaran kegiatan adalah :
1. Dukungan perencanaan program, anggaran dan kerja sama lingkup Badan
Ketahanan Pangan;
2. Dukungan pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan lingkup
Badan Ketahanan Pangan;
3. Dukungan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Badan Ketahanan
Pangan;
4. Dukungan peningkatan kapasitas SDM pegawai dan organisasi, peraturan
perundang-undangan, tata usaha dan hubungan masyarakat serta
informasi publik;
5. Fasilitasi koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian
ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan;
Untuk mencapai sasaran output kegiatan diatas, maka akan dilakukan melalui
sub kegiatan berikut :
1. Penyusunan rencana program, dan anggaran, serta kerja sama di bidang
ketahanan pangan:
a. Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana serta program
di bidang ketahanan pangan;
b. Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang
ketahanan pangan;
c. Penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang ketahanan pangan.
2. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan bidang ketahanan pangan:
a. Penyiapan bahan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan
pajak, dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah
membayar;
b. Penyiapan bahan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
c. Penyiapan bahan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
11
3. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan
reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan dan pelaksanaan ketatausahaan, hubungan
masyarakat dan informasi publik bidang ketahanan pangan:
a. Penyiapan bahan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, dan
reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
b. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan tata usaha, hubungan
masyarakat informasi publik, dan urusan perpustakaan.
4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan serta
tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di
bidang ketahanan pangan:
a. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di
bidang ketahanan pangan;
b. Penyiapan bahan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
c. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
ketahanan pangan serta tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan
kegiatan.
5. Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan
ketahanan pangan:
a. Pengelolaan forum koordinasi dan lintas sektor dalam memperkuat
Ketahanan Pangan Masyarakat;
b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bidang ketahanan
pangan;
c. Pemberian penghargaan Adhi Karya Pangan Nusantara;
d. Penyelenggaraan Sidang Regional dan Konferensi Dewan Ketahanan
Pangan serta bimbingan teknis Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan;
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
12
Dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan
Pangan tahun 2015 – 2019, maka pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016
disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, seperti tabel 2.
Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan 2016
No Sasaran Program Indikator Target
1. Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi dan Pelayanan
Teknis Lainnya Secara
Profesional dan Berintegritas di
Lingkungan Badan Ketahanan
Pangan
1. Jumlah dokumen rencana program,
anggaran dan kerja sama
40 Dokumen
2. Jumlah dokumen keuangan dan
perlengkapan
35 Laporan
3. Jumlah hasil pemantauan dan
evaluasi program
38 Laporan
4. Jumlah dokumen kepegawaian,
organisasi, humas dan hukum
3 Dokumen
5. Jumlah layanan manajemen dan
administrasi
12 Bulan
Layanan
6. Jumlah Layanan Perkantoran 12 Bulan
Layanan
7. Jumlah Perumusan Kebijakan
Dewan Ketahanan Pangan
4
Rekomendasi
Kebijakan
Sumber : Renstra Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019
Program dan kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran masih
merupakan kelanjutan dari program, kegiatan, dan sasaran tahun sebelumnya.
Realisasi pencapaian sasaran strategis tersebut kemudian dievaluasi dan
dianalisis, serta dijadikan referensi untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun
berikutnya.
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
13
B. Perjanjian Kinerja
Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK)
tahun 2016 sebagai acuan/tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja, yang
merupakan perjanjian kinerja dan ihktisar rencana kinerja yang akan dicapai
pada tahun 2016. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan
disajikan dalam tabel 3 sampai dengan tabel 5 berikut :
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
14
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan (Awal)
Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Badan Ketahanan Pangan
Tahun Anggaran : 2016
No Sasaran Program Indikator Target
1. Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi dan Pelayanan
Teknis Lainnya Secara
Profesional dan Berintegritas di
Lingkungan Badan Ketahanan
Pangan
1. Jumlah dokumen rencana
program, anggaran dan kerja
sama
35 Dokumen
2. Jumlah dokumen keuangan
dan perlengkapan
35 Laporan
3. Jumlah hasil pemantauan dan
evaluasi program
38 Laporan
4. Jumlah dokumen
kepegawaian, organisasi,
humas dan hukum
1 Dokumen
5. Jumlah layanan manajemen
dan administrasi
12 Bulan
Layanan
6. Jumlah Layanan Perkantoran 12 Bulan
Layanan
7. Jumlah Perumusan Kebijakan
Dewan Ketahanan Pangan
1 Rekomendasi
Kebijakan
No Kegiatan Anggaran
1 Penyusunan rencana program, anggaran dan
kerjasama
Rp. 11.598.669.000
2 Dokumen keuangan dan perlengkapan Rp. 7.580.160.000
4 Pemantauan dan evaluasi program Rp. 22.845.111.000
5 Kepegawaian, organisasi, humas dan hukum Rp. 6.126.500.000
6 Manajemen dan administrasi kelembagaan ketahanan
pangan daerah
Rp. 16.168.300.000
7 Layanan perkantoran Rp. 31.737.692.000
8 Perumusan kebijakan Dewan Ketahanan Pangan Rp. 7.400.000.000
Jumlah Rp. 91.869.361.000
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
15
Dengan adanya perubahan kebijakan yaitu sehingga menyebabkan adanya
revisi Perjanjian Kinerja, maka Sekretariat Badan Ketahanan Pangan
melaksanakan penyesuaian (Revisi) kegiatan dan anggaran yang dituangkan
dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016,
seperti pada tabel dibawah ini.
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
16
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan (Revisi
Refocusing)
Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Badan Ketahanan Pangan
Tahun Anggaran : 2016
No Sasaran Program Indikator Target
1. Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi dan Pelayanan
Teknis Lainnya Secara
Profesional dan Berintegritas di
Lingkungan Badan Ketahanan
Pangan
1. Jumlah dokumen rencana program,
anggaran dan kerja sama
35 Dokumen
2. Jumlah dokumen keuangan dan
perlengkapan
35 Laporan
3. Jumlah hasil pemantauan dan
evaluasi program
38 Laporan
4. Jumlah dokumen kepegawaian,
organisasi, humas dan hukum
1 Dokumen
5. Jumlah layanan manajemen dan
administrasi
12 Bulan
Layanan
6. Jumlah Layanan Perkantoran 12 Bulan
Layanan
7. Jumlah Perumusan Kebijakan
Dewan Ketahanan Pangan
1
Rekomendasi
Kebijakan
No Kegiatan Anggaran
1 Penyusunan rencana program, anggaran dan
kerjasama
Rp. 11.170.888.000
2 Dokumen keuangan dan perlengkapan Rp. 7.439.160.000
3 Pemantauan dan evaluasi program Rp. 24.367.151.000
4 Kepegawaian, organisasi, humas dan hukum Rp. 7.351.500.000
5 Manajemen dan administrasi kelembagaan ketahanan
pangan daerah
Rp. 15.459.300.000
6 Layanan perkantoran Rp. 30.887.692.000
7 Perumusan kebijakan Dewan Ketahanan Pangan Rp. 7.400.000.000
Jumlah Rp 104.075.691.000
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
17
Tabel 5. Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat BKP (Revisi Self Blocking)
Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Badan Ketahanan Pangan
Tahun Anggaran : 2016
No Sasaran Program Indikator Target
1. Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi dan Pelayanan
Teknis Lainnya Secara
Profesional dan Berintegritas di
Lingkungan Badan Ketahanan
Pangan
1. Jumlah dokumen rencana program,
anggaran dan kerja sama
40 Dokumen
2. Jumlah dokumen keuangan dan
perlengkapan
35 Laporan
3. Jumlah hasil pemantauan dan
evaluasi program
38 Laporan
4. Jumlah dokumen kepegawaian,
organisasi, humas dan hukum
3 Dokumen
5. Jumlah layanan manajemen dan
administrasi
12 Bulan
Layanan
6. Jumlah Layanan Perkantoran 12 Bulan
Layanan
7. Jumlah Perumusan Kebijakan
Dewan Ketahanan Pangan
4
Rekomendasi
Kebijakan
No Kegiatan Anggaran
1 Penyusunan rencana program, anggaran dan
kerjasama
Rp. 10.702.572.000
2 Dokumen keuangan dan perlengkapan Rp. 7.924.747.000
4 Pemantauan dan evaluasi program Rp. 18.896.710.000
5 Kepegawaian, organisasi, humas dan hukum Rp. 9.851.842.000
6 Manajemen dan administrasi kelembagaan ketahanan
pangan daerah
Rp. 12.620.517.000
7 Layanan perkantoran Rp. 29.936.492.000
8 Perumusan kebijakan Dewan Ketahanan Pangan Rp. 7.400.000.000
Jumlah Rp. 97.332.880.000
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
18
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam
laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut :
- Sangat berhasil : jika capaian kinerja>100%
- Berhasil : 80-100%
- Cukup Berhasil : 60-79%
- Tidak Berhasil : <60%
Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Badan
Ketahanan Pangan yang digunakan pada tahun 2016 mengacu pada sasaran
yang telah disusun pada Rencana Strategis (Renstra), IKU, RKT, dan PK
Sekretariat Badan, serta mengikuti perubahan kebijakan dan lingkungan strategis
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian selama tahun 2016. Sasaran
tersebut selanjutnya diukur dengan menggunakan 7 (Tujuh) indikator kinerja.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun
2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja
sasaran dengan realisasinya.
Terpenuhinya setiap target yang direncanakan pada setiap sasaran
ditentukan oleh: (a) sasaran dan target yang direncanakan berdasarkan hasil
evaluasi tahun sebelumnya serta kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan
sejak tahun sebelumnya, yang terus mengalami perkembangan yang cukup baik;
dan (b) kerja sama dari seluruh pelaksana kegiatan pusat dan daerah yang
berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung
tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
19
1. Target dan Realisasi Kegiatan Sekretariat Badan Ketahahan Pangan
Tahun 2016
Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara
target dan realisasi masing-masing indikator kinerja yang tertera pada Tabel 6
sebagai berikut :
Tabel 6 : Pencapaian Sasaran Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun. 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
(1) (2) (3)
1. Terselenggaranya
Pelayanan
Administrasi dan
Pelayanan Teknis
Lainnya Secara
Profesional dan
Berintegrasi di
Lingkungan Badan
Ketahanan
Pangan
1.
Jumlah dokumen rencana
program, anggaran dan kerja
sama
40 dok
40 dok
100 (berhasil)
2. Jumlah dokumen keuangan
dan perlengkapan
35 dok
35 dok
100 (berhasil)
3.
Jumlah hasil pemantauan dan
evaluasi program
38 lap
38 lap
100 (berhasil)
4. Jumlah dokumen
kepegawaian, organisasi,
humas dan hokum
3 dok 3 dok 100 (berhasil)
5.
Jumlah layanan manajemen
dan administrasi
12 Bulam
Layanan
12 Bulam
Layanan
100 (berhasil)
6.
Jumlah layanan perkantoran 12 Bulam
Layanan
12 Bulam
Layanan
100 (berhasil)
7.
Jumlah perumusan kebijakan
Dewan Ketahanan Pangan
4
Rekomendasi
Kebijakan
4
Rekomendasi
Kebijakan
100 (berhasil)
Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Badan
Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan yaitu terdiri dari satu sasaran yang
selanjutnya diukur dengan menggunakan 7 (Tujuh) indikator kinerja. Dari ketujuh
indikator kinerja tersebut, pengukuran tingkat capaian kinerja sudah
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
20
menunjukkan hasil yang memuaskan dimana Sekretariat Badan Ketahanan
Pangan Tahun 2016 sudah mencapai 100 persen atau sangat berhasil,
dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya mencapai 99,27 persen.
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran
kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa sasaran dapat
dicapai melalui satu program, dan pencapaian setiap sasaran dilaksanakan
melalui beberapa kegiatan. Namun demikian, kegiatan yang dilaporkan untuk
mencapai setiap sasaran dibatasi hanya pada kegiatan yang bersifat strategis.
Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja sasaran strategis tahun 2016 di
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian adalah sebagai
berikut :
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016
Indikator Kinerja Target Realisasi %
1.
Jumlah dokumen rencana program,
anggaran dan kerja sama
40 dok
40 dok
100
(berhasil)
2. Jumlah dokumen keuangan dan
perlengkapan
35 dok
35 dok
100
(berhasil)
3.
Jumlah hasil pemantauan dan
evaluasi program
38 lap
38 lap
100
(berhasil)
4. Jumlah dokumen kepegawaian,
organisasi, humas dan hokum
3 dok 3 dok 100
(berhasil)
5.
Jumlah layanan manajemen dan
administrasi
12 Bulan
Layanan
12 Bulan
Layanan
100
(berhasil)
6.
Jumlah layanan perkantoran 12 Bulan
Layanan
12 Bulan
Layanan
100
(berhasil)
7.
Jumlah perumusan kebijakan
Dewan Ketahanan Pangan
4
Rekomendasi
Kebijakan
4
Rekomendasi
Kebijakan
100
(berhasil)
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
21
Capaian indikator kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2016 tersebut telah
terealisasi 100 persen atau sangat berhasil dari target, dengan rincian sebagai
berikut :
a. Jumlah dokumen rencana program, anggaran dan kerja sama
Pada indikator kinerja “Jumlah dokumen rencana program, anggaran dan
kerja sama” realisasinya 100 persen (sangat berhasil) dari target, dengan
output yaitu 40 dokumen yang terdiri dari : 35 dokumen pusat dan daerah
(RKP/Renja KL; RKA KL, TOR dan RAB; POK; DIPA); serta Renstra BKP;
Renstra SETBA; RKT; Pedoman Teknis; Acuan Penghitungan Indikator;
Bahan Kerja Sama; Rumusan Kebijakan serta Tayangan/Makalah..
b. Jumlah dokumen keuangan dan perlengkapan
Pada indikator kinerja “Jumlah dokumen keuangan dan perlengkapan”
realisasinya 100 persen (sangat berhasil) dari target, dengan output yaitu
35 dokumen yang terdiri dari 1 dokumen pusat dan 34 dokumen provinsi
yaitu berupa laporan SAI dan laporan aset.
c. Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi program
Pada indikator kinerja “Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi program”
realisasinya 100 persen (sangat berhasil) dari target, dengan output yaitu
38 laporan yang terdiri dari 38 laporan terdiri dari : (i) 1 dokumen laporan
tahunan Badan Ketahanan Pangan; (ii) 34 dokumen laporan tahunan
instansi ketahanan pangan provinsi (iii) dokumen laporan UPSUS Provinsi
Kep. Bangka Belitung; (iv) dokumen laporan UPSUS Provinsi Maluku; dan
(v) dokumen laporan UPSUS Provinsi Maluku Utara.
d. Jumlah dokumen kepegawaian, organisasi, humas dan hukum
Pada indikator kinerja “Jumlah dokumen kepegawaian, oganisasi, humas
dan hukum” realisasinya 100 persen (sangat berhasil) dari target, dengan
output yaitu 3 dokumen yang terdiri dari : (i) dokumen kepegawaian; (ii)
dokumen hukum dan (iii) dokumen humas.
Sumberdaya manusia/pegawai yang tersedia dan berkualitas sangat
menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
22
kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Sekretariat DKP. Pada tahun 2016,
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian didukung oleh 322 pegawai,
dengan komposisi sebagai berikut :
1) Tingkat pendidikan: SLTA ke bawah sebanyak 93 orang atau 28,88 persen,
Diploma-3 dan Sarjana Muda 8 orang atau 2,48 persen, Strata Satu 123
orang atau 38,20 persen, Strata dua 86 orang atau 26,71 persen, dan Strata
tiga 10 orang atau 3,11 persen.
2) Kepangkatan: golongan I sebanyak 1 orang atau 0,31 persen, golongan II
sebanyak 26 orang atau 8,07 persen, golongan III sebanyak 239 orang atau
74,22 persen, dan golongan IV sebanyak 56 orang atau 17,39 persen.
3) Usia pegawai: 21-25 sebanyak 1 orang atau 0,31 persen, 26-35 tahun
sebanyak 65 orang atau 20,19 persen, 36-45 tahun 111 orang atau 34,47
persen, 46-50 tahun 29 orang atau 9,01 persen, dan lebih dari 51 tahun 116
orang atau 36,02 persen.
Jumlah pegawai BKP Kementerian Pertanian selama tahun 2016,
berkurang 20 orang atau 6,21 persen, pensiun 16 orang, pindah kerja 1 orang
dan mutasi 1 orang. Tahun 2016 ada penambahan pegawai karena ada
pelimpahan dari Ditjen PPHP sebanyak 20 orang sehingga jumlah bertambah
menjadi 322 dari dibandingkan dengan tahu 2015 sebanyak 302 orang.
Kualifikasi pegawai BKP Kementerian Pertanian yang masih aktif pada tahun
2012-2016 berdasarkan tingkat pendidikan, kepangkatan, dan usia, seperti
dalam Tabel 8 berikut :
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
23
Tabel 8. Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian Tahun 2012–2016
Uraian Pegawai BKP Jumlah Pegawai
2012 2013 2014 2015 2016
1. Tingkat Pendidikan 332 304 300 302 322
a. SLTA ke bawah 109 103 99 96 93
b. Sarjana Muda dan D-3 10 10 10 10 8
c. Sarjana Strata-1 dan D4 138 119 116 114 123
d. Strata-2 Magister 57 65 69 75 86
e. Strata-3 Doktor 8 7 6 7 10
2. Kepangkatan 332 304 300 302 322
a. Golongan I 3 2 1 1 1
b. Golongan II 37 33 27 26 26
c. Golongan IIII 251 241 242 235 239
d. Golongan IV 31 28 30 40 56
3. Usia Pegawai 332 304 300 302 322
a. Kurang dari 26 tahun 7 0 1 1 1
b. 26 – 35 tahun 109 96 73 67 65
c. 36 – 45 tahun 68 78 89 95 111
d. 46 – 50 tahun 56 47 30 29 29
e. Lebih dari 51 tahun 82 83 107 111 116
Sumber : Bagian Umum, Badan Ketahanan Pangan
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
24
Kualifikasi pegawai Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian
Pertanian yang masih aktif pada tahun 2012-2016 berdasarkan tingkat
pendidikan, kepangkatan, dan usia, seperti dalam Tabel 9 berikut :
Tabel 9. Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian, Tahun 2012–2016
Uraian Pegawai Sekretariat
Badan Ketahanan Pangan
Jumlah Pegawai
2012 2013 2014 2015 2016
1. Tingkat Pendidikan 139 130 137 137 131
b. SLTA ke bawah 60 58 57 57 51
c. Sarjana Muda dan D-3 3 3 4 4 4
d. Sarjana Strata-1 dan D4 53 45 50 50 51
e. Strata-2 Magister 21 22 24 24 24
f. Strata-3 Doktor 2 2 2 2 1
1. Kepangkatan 139 130 137 137 131
a. Golongan I 3 2 1 1 1
b. Golongan II 20 21 17 17 16
c. Golongan IIII 106 99 107 107 101
d. Golongan IV 10 8 12 12 13
2. Usia Pegawai 139 130 137 137 131
a. Kurang dari 26 tahun 3 0 1 1 1
b. 26 – 35 tahun 33 25 20 20 19
c. 36 – 45 tahun 35 40 42 42 42
d. 46 – 55 tahun 67 64 60 60 45
e. Lebih dari 56 tahun 1 1 14 14 24
Sumber : Bagian Umum, Badan Ketahanan Pangan
Jumlah pegawai Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016 sebanyak
131 orang dengan komposisi yang beragam yaitu :
1) Tingkat pendidikan: SLTA ke bawah sebanyak 51 orang atau 38,93 persen,
Diploma-3 dan Sarjana Muda 4 orang atau 3,05 persen, Strata Satu 51 orang
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
25
atau 38,93 persen, strata dua 24 orang atau 18,32 persen, dan strata tiga 1
orang atau 0,76 persen.
2) Kepangkatan: golongan I sebanyak 1 orang atau 0,76 persen, golongan II
sebanyak 16 orang atau 12,21 persen, golongan III sebanyak 101 orang atau
77,10 persen, dan golongan IV sebanyak 13 orang atau 9,92 persen.
3) Usia pegawai: kurang dari 26 tahun sebanyak 1 orang atau 0,76 persen, 26-
35 tahun sebanyak 19 orang atau 14,50 persen, 36-45 tahun 42 orang atau
32,06 persen, 46-55 tahun 45 orang atau 34,35 persen, dan lebih dari 56
tahun 24 orang atau 18,32 persen.
Dalam rangka penilaian indikator kinerja individu/pegawai, sejak tahun
2014 telah dilaksanakan Penilaian Standar Kinerja Pegawai (SKP) sebagai
pengganti Daftar Penilaian Pelaksanaan Kerja PNS (DP3) kepada seluruh
pegawai Badan Ketahanan Pangan.
Terdapat perbedaan penilaian capaian kinerja, yaitu tahun 2010 – 2013
masih menggunakan sistem DP3 yang menekankan pada perilaku pegawai,
sedangkan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 sudah menggunakan sistem SKP
yang menekankan output pekerjaan pegawai dan kehadiran pegawai.
Untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan kualitas
aparatur dalam penyelenggaraan berbagai tugas dan fungsi Badan Ketahanan
Pangan, pada tahun 2016 telah dilakukan: (a) program tugas belajar kepada 8
(delapan) orang yaitu sebanyak 1 orang program S3 dan 7 orang program S2 (b)
pembinaan motivasi dan disiplin; (c) penyelesaian administrasi kenaikan pangkat
dan kenaikan gaji berkala; (d) pemberian penghargaan dan Tanda Kehormatan
Satya Lencana Karya Satya; (e) Workshop pengembangan kapasitas jabatan
fungsional PMHP dan APHP; (f) Bimbingan dan uji kompetensi untuk jabatan
fungsional Analis Ketahanan Pangan (AKP).
Untuk sub bagian hukum kegiatan yang telah dilaksanakan dan
diprakarsai oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2016 antara lain :
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
26
1) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketahanan
Pangan
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 360/Kpts/HK.000/5/2016
tentang Program Legislasi Tahun 2016, Badan Ketahanan Pangan
menyusun beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:
a. Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pangan Nasional
(Rperpres BPN), yang merupakan amanat Pasal 129 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. pada saat ini RPerpres BPN
sedang dalam tahap penyusunan tugas dan fungsi BPN yang
dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi. Menteri Pertanian dengan Surat Nomor
04/OT.010/M/1/2016 tanggal 13 Januari 2016 kepada Menteri PAN dan
RB untuk memproses Rancangan Peraturan Presiden agar memperoleh
penetapan.
b. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Strategis dan Rencana
Aksi Pangan dan Gizi Tahun 2016-2019, yang saat ini sedang dalam
tahap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi di
Kementerian Hukum dan HAM.
c. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan
Ketahanan Pangan tentang Perubahan atas Permentan Nomor
71/Permentan/ PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian
Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah.
Rancangan Peraturan Menteri ini telah ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan
Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan
Pangan Nomor 45/Permentan/PP.200/9/2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan
Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga
Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah.
Permentan ini mencabut Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua
Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2016
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
27
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua
Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015.
d. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan
Ketahanan Pangan tentang Perubahan atas Permentan Nomor
71/Permentan/ PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian
Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah.
Rancangan Peraturan Menteri ini telah ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan
Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan
Pangan Nomor 45/Permentan/PP.200/9/2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan
Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga
Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah.
Permentan ini mencabut Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua
Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua
Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015.
e. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Keamanan dan Mutu
Pangan Hasil Pertanian, melakukan pembahasan penyusunan
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Keamanan dan Mutu
Pangan Hasil Pertanian yang merupakan penggabungan dari Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat
dan Tata Cara Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan
Mutu Pangan Hasil Pertanian.
2). Penyempurnaan/Harmonisasi Keputusan Lingkup Badan Ketahanan
Pangan
Pada Tahun 2016 dilakukan penyempurnaan/harmonisasi Rancangan
Keputusan lingkup Badan Ketahanan Pangan yaitu:
a. Keputusan Kepala Badan Ketahanan sebanyak 22 Keputusan;
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
28
b. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran sebanyak 5 Keputusan;
c. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Ketahanan
Pangan sebanyak 2 Keputusan.
3). Informasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Ketahanan Pangan
Penyusunan Kompendium/Kodifikasi Hukum Bidang Ketahanan Pangan
Kompendium/kodifikasi hukum bidang ketahanan pangan memuat
peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang, Peraturan
Peraturan, Peraturan Presiden dan Peraturan menteri. Penyusunan
kompendium/kodifikasi hukum bidang ketahanan pangan bertujuan untuk
memberikan informasi dan mempermudah dalam penemuan kembali
peraturan perundang-undangan bidang ketahanan pangan.
Kompendium/kodifikasi hukum bidang ketahanan pangan memuat :
a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan
Pangan dan Gizi
c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal
d. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah
e. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia selaku Ketua Harian
Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015
tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras diluar kualitas
oleh Pemerintah
f. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Kpts/
KN.130/K/01/2016 tentang Pedoman Teknis Pengembangan
Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2016
g. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 06/Kpts/
KN.010/K/02/2016 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pangan
Masyarakat Tahun 2016
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
29
h. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10/Kpts
/KN.030/K/02/2016 tentang Pedoman Teknis Pengembangan
Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2016
i. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Kpts
/KN.110/K/02/2016 tentang Pedoman Teknis Penguatan Lembaga
Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2016
j. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/Kpts/
KN.210/K/02/2016 tentang Pedoman Teknis Gerakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2016
Himpunan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan, Keputusan
Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Keputusan Kepala Pusat Lingkup
Badan Ketahanan Pangan dan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016.
Rincian himpunan ini terdiri dari :
a. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan sebanyak 16 Keputusan;
b. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran sebanyak 31 Keputusan;
c. Keputusan Kepala Pusat Lingkup Badan Ketahanan Pangan sebanyak
2 Keputusan;
d. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen sebanyak 2 Keputusan.
Penomoran Keputusan Sekretaris Badan Ketahanan Pangan sebanyak 66
Keputusan Sekretaris Badan Ketahanan Pangan
Kegiatan sub kehumasan dalam upaya membangun citra kelembagaan
ketahanan pangan, menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan ketahanan pangan, kegiatan publikasi, promosi dan dokumentasi
sangat strategis untuk dilakukan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dan
mampu membangun citra positif kelembagaan terhadap masyarakat dan media
massa pada tahun 2016 antara lain adalah
1). Kunjungan Pers
Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan kunjungan pers pada
tanggal 14 – 15 Mei 2016 di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini dikemas
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
30
dalam bentuk media gathering dengan tema “Stabilisasi Pasokan Harga
Pangan dengan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
melalui TTI”. Peserta sebanyak 70 peserta yang terdiri dari Wartawan media
massa yang tergabung dan dalam Forwatan dan Wartawan lokal.
Kegiatan ini bertujuan :
a. Memberikan informasi tentang program/kebijakandan kegiatan di bidang
ketahanan pangan.
b. Mempublikasikan tentang peran dan manfaat Pengembangan Usaha
Pangan Masyarakat (PUPM) melalui kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI).
c. Meningkatkan peran serta secara aktif media massa untuk
menyebarluaskan kebijakan dan program di bidang kebijakan pangan.
Narasumber adalah Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, dengan materi
Stabilisasi Pasokan Harga Pangan dengan Pengembangan Usaha
Pangan Masyarakat (PUPM) melalui TTI.
Dalam rangkaian acara ini juga diselenggarakan Launching Gelar Pangan
Murah Berkualitas melalui TTI di lokasi Car Free Day Dago Kota Bandung
yang dihadiri Menteri Pertanian, Gubernur Jawa Barat, Walikota Bandung,
dan Jajaran SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Komoditas yang tersedia diantaranya adalah 100 Ton beras tersebar di 6
titik/stand di lokasi Car Free Day (CFD) dan di 11 TTI yang akan dikunjungi
di Provinsi Jawa Barat, selain itu bawang merah dan cabai merah masing-
masing 5 Ton tersebar di 2 titik/stand lokasi Car Free Day dan beberapa
pasar.
2). Konferensi Pers
Konferensi pers dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2017 di Ruang
Nusantara II Kantor Badan Ketahanan Pangan. Narasumber utama
adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan didampingi oleh Kepala Pusat
lingkup Badan Ketahanan Pangan. Media yang hadir dalam acara ini
adalah Majalah Pilar, Tabloid Sinar Tani, Media Indonesia, Detik.com,
Jakartanewson.com, Nusantaranews.com, Kumparan.comdan TVRI.
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
31
Materi yang disampaikan adalah Kondisi Ketersediaan dan Harga Pangan
Strategis periode Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. Dari hasil konferensi
pers pemberitaan di media massa dapat kami rangkum sebagai berikut :
https://finance.detik.com/read/2016/12/30/112550/3384178/4/ini-
strategi-kementan-agar-toko-tani-tak-lagi-sepi
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3384205/ajak-ibu-ibu-
tanam-cabai-di-rumah-kementan-bikin-sambal-tinggal-petik
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3384342/ini-jurus-
kementan-agar-ri-bisa-swasembada-beras
https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3384384/kementan-
produksi-beras-2-tahun-terakhir-naik-cukup-tinggi
http://www.pilarpertanian.com/harga-pangan-tahun-2016-relatif-stabil-
cabai-karena-faktor-hujan
http://m.republika.co.id/berita/koran/industri/16/12/30/oizqc631-alur-
distibusi-buat-harga-cabai-mahal
3). Pemasyarakatan Ketahanan Pangan
Kegiatan ini dilakukan untuk lebih memperkenalkan program/kegiatan Badan
Ketahanan Pangan di daerah kepada masyarakat melalui media massa
(cetak dan elektronik). Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan
kunjungan lapangan bersama-sama mitra kerja (media massa) baik saat
pimpinan mengadakan kunjungan kerja ke daerah maupun dalam event-
event lainnya.
Fokus bahasan isi materi pada inforial antara lain mencakup program dan
keberhasilan Badan Ketahanan Pangan dalam upaya pemantapan
ketahanan pangan nasional yang dituangkan dalam bentuk penulisan artikel
dengan display foto kegiatan.
4). Penayangan Siaran TV
Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi yang baik dengan Unit Kerja
Ketahanan pangan Daerah untuk menentukan lokasi objek yang layak untuk
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
32
diliput. Selanjutnya dilakukan kerja sama dengan media televisi untuk
melakukan liputan lapangan, sehingga objek kegiatan Badan Ketahanan
Pangan di daerah bisa dilakukan penayangannya melalui siaran di televisi.
Penayangan Siaran di televisi berdasarkan hasil liputan lapangan yang
dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat dalam kegiatan Gelar Pangan
Nusantara yang kemudian hasilnya dikemas dalam bentuk “Berita” dan
dalam bentuk “Feature” melalui blocking penyiaran. Kerjasama peliputan dan
penayangan dilakukan dengan TVRI Nasional.
5). Publikasi Informasi Ketahanan Pangan
Publikasi merupakan strategi kehumasan untuk menarik perhatian
masyarakat terhadap kegiatan yang direncanakan suatu institusi. Salah satu
bentuk publikasi yang cukup efektif adalah penayangan program di media
elektronik dan penulisan artikel/ advetorial di media cetak.
Melalui publikasi di media massa, isi pesan tentang proses atau keberhasilan
suatu program yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan bisa tergambarkan
dengan jelas, sehingga bisa memberi inspirasi kepada masyarakat untuk
memahami, mendukung dan melaksanakan program yang dilaksanakan.
Dengan demikian program tersebut tidak hanya akan diikuti masyarakat,
tetapi juga akan berkelanjutan. Publikasi dilakukan bekerjasama dengan
media massa sebagai berikut :
a) Pemasangan Advetorial di Media Indonesia
b) Materi advertorial adalah terkait kegiatan Badan Ketahanan Pangan
dalam upaya stabilisasi harga pangan. Judul advertorial adalah Toko Tani
Indonesia untuk atasi Gejolak Harga.
c) Pemasangan advertorial di Tempo
d) Kerjasama dengan Tempo dalam bentuk pemasangan inforial pada
Majalah Tempo dan Koran Tempo dalam bentuk penayangan materi
sosialisasi melalui wawancara serta ulasan berita secara soft campaign.
Melalui media-media Tempo, program dan informasi yang hendak
disebarluaskan kepada masyarakat dan para stakeholder terkait
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
33
diharapkan dapat tersampaikan dan memberikan respon yang positif
terhadap program yang telah dilakukan Badan Ketahanan Pangan.
e) Materi advertorial pada Koran Tempo dan Majalah Tempo adalah terkait
kegiatan diversifikasi pangan dan Toko Tani Indonesia.
f) Pemasangan advertorial di Majalah Swadaya
g) Pemasangan advertorial di Majalah Pilar
6). Penyebaran Informasi Ketahanan Pangan
Kegiatan ini dilakukan melalui pengumpulan bahan, pengolahan bahan dan
penulisan artikel sesuai kaidah jurnalistik yang diterbitkan setiap minggu/edisi
selama 11 bulan di Tabloid Sinar Tani.
Pemuatan berita pada tabloid Sinar Tani digunakan sebagai salah satu
media sosialisasi kegiatan bagi unit kerja Badan Ketahanan Pangan.
Penyebaran Sinar Tani menjangkau seluruh pelosok tanah air yang terdiri
dari para penyuluh pertanian, UPT lingkup Kementerian Pertanian,
perusahaan BUMN lingkup pertanian seperti PTPN, PT. Sang Hyang Seri,
PT. Pertani, Kelompok Tani, pengusaha dan pelaku agribisnis serta
masyarakat pertanian lainnya. Dengan jumlah oplah rata-rata 55.000
eksemplar yang terbit setiap minggu, maka publikasi di Sinar Tani
diharapkan dapat tersampaikan kepada para pelaku di bidang pertanian dan
pangan di seluruh Indonesia.
Materi publikasi yang akan dimuat pada tabloid Sinar Tani adalah profil
keberhasilan kegiatan Badan Ketahanan Pangan di daerah yang diharapkan
dapat memberi inspirasi di wilayah lainnya.
7). Pameran/ Visualisasi/ Publikasi dan Promosi
Kegiatan kehumasan yang dilakukan tidak hanya sebatas pada publikasi
melalui media massa dan dialog publik, namun berbagai media pun
dimanfaatkan dengan baik untuk lebih mempromosikan dan
mempublikasikan kegiatan dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dan
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
34
dicapai Badan Ketahanan Pangan. Media tersebut adalah media
Pameran.Beberapa pameran yang diikuti penyelenggaraannya oleh Humas
dan TU Badan Ketahanan Pangan adalah :
a). Pameran Agrinex
Dalam upaya memperkuat peningkatan produktivitas di sektor agro
dan industri berbasis agro baik dengan pemanfaatan teknologi
maupun diversifikasi produk-produk pertanian, perikanan, perkebunan
dan peternakan, Pameran Agrinex diselenggarakan pada tanggal 1 –
3 April 2016 di Assembly Hall JCC, Jakarta. Pameran Agrinex tahun
ini merupakan 1 dasawarsa Agrinex Expo 2016yang merupakan
perjalanan cukup panjang bagi sebuah perhelatan yang muncul dari
masyarakat yang ingin Indonesia memiliki “Agribisnis yang
berkeadilan, berdaulat pangan juga berkelanjutan”, agar Agribisnis
Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.
Kegiatan 10th Agrinex Expo 2016 mengangkat tema "Agribisnis yang
berkeadilan, berdaulat dan berkelanjutan". Pameran menampilkan
produk hasil teknologi pangan, teknologi benih, teknologi pupuk,
teknologi mesin dan peralatan pertanian, teknologi perkebunan,
teknologi perikanan dan teknologi peternakan dari hulu sampai hilir di
bumi Indonesia.
Latar belakang pelaksanaan10th Agrinex Expo 2016adalahbelum
teratasi berbagai masalah untuk meningkatkan produktivitas pangan
lokal sebagai pilihan utama untuk mampu menolak import pangan
serta masih terbatasnya akses petani dan pihak-pihak yang
mendorong pertanian terhadap teknologi pertanian yang mudah dan
murah. Selain itu juga menumbuhkan rasa cinta pangan lokal yang
masih perlu diperjuangkan untuk keberpihakan kepada pangan lokal.
Stand Badan Ketahanan Pangan terintegrasi dalam stand
Kementerian Pertanian yang turut berpartisipasi dengan menampilkan
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
35
banner promosi pangan lokal, icip icip pao cassava, penkik cassava,
brownies cassava, soun ganyong, pai buah, rainbow cake, bolu keju,
kue kering berbahan dasar tepiung mocaf.
b). Pameran Pangan Nusantara
Pameran Pangan Nusantara (PPN) 2016 dilaksanakan pada tanggal
26-29 Mei 2016 bertempat di Jogja Expo Center (JEC) Jogyakarta
yang merupakan penyelenggaraan Pameran ke IV. PPN 2016 secara
resmi dibuka oleh Ir. Gatot Saptadi, Sekretaris Daerah Provinsi di
Yogyakarta. Luas stand Badan Ketahanan Pangan sebesar 3 x 3 m
Penyelenggara Pameran menggabungkan 6 pameran yaitu : 1)
Invesda Expo 2016 ; 2) Pameran Pangan Nusantara (PPN) 2016 ; 3)
Jogja Gebyar UMKM, Koperasi, PKBL dan Produk Unggulan Daerah ;
4) Gelar Potensi Agrowisata ; 5) Obyek Wisata Nusantara Expo 2016
serta 6) Indoma Fish Expo 2016. Penyenggaraan Pameran didukung
oleh 135 instansi. Acara PPN 2016 didukung pula oleh : Kementerian
Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata,
Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Daerah DI
Jogjakarta, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia, Jogja Expo
Center (JEC) dan Intepro dengan stand sejumlah 149 unit stand.
Pameran ini merupakan ajang mensosialisasikan dan
menyebarluaskan informasi mengenai program ketahanan pangan
khususnya upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
berbasis sumber daya lokal. Acara pameran ini strategis karena
melibatkan para pelaku usaha pangan, pelajar, lembaga-lembaga
pemerintah dan swasta serta masyarakat umum.
Event pameran yang diselenggarakan cukup banyak mendapat
apresiasi pengunjung, hal ini bisa dilihat dari kunjungan stand yang
didatangi pengunjungi, berbagai pertanyaan yang dilontarkan serta
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
36
keragaan pameran yang diminta dan dirasakan, seperti icip2 aneka
panganan lokal, brosur, leaflet dan sebagainya.
c). Pameran Gelar Pangan Nusantara
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian bekerja sama
dengan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat
melaksanakan Gelar Pangan Nusantara pada tanggal 4 sampai 7
Agustus 2016 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan
momen penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan, serta
meningkatkan apresiasi dan eksistensi pangan lokal nusantara.
Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, bahwa upaya percepatan
Penganekaragaman pangan dapat dilakukan dengan pengoptimalkan
pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat
sesuai dengan potensi dan kearifan lokal), Pengembangan teknologi
dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal, dan
Pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal.
Gelar Pangan Nusantara bertujuan untuk mengangkat eksistensi
pengembangan pangan lokal sehingga mampu bersaing dengan
pangan lainnya secara komersial dan meningkatkan komitmen
pemerintah baik di Pusat dan di Daerah dalam mendukung
Pengembangan industri pangan lokal. Disamping itu, kegiatan ini
dimaksudkan sebagai wahana untuk menunjukkan berbagai hasil
pengembangan pangan lokal serta kekuatan pangan lokal dalam
mewujudkan kedaulatan pangan.
Kegiatan itu menjadi sangat penting sebagai salah satu sarana dan
bentuk media untuk memperkenalkan produk pangan lokal kepada
masyarakat terutama konsumen dan industri pangan, dalam upaya
peningkatan pemasarannya di dalam dan luar negeri.Pameran Gelar
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
37
Pangan Nusantara tahun ini akan berlangsung pada 4 sampai 7
Agustus 2016 bertempat di Rumah Radang, Pontianak Kalimantan
Barat. Pameran ini adalah yang kedua kalinya diselenggarakan, yang
pertama bertempat di Padang, Sumatera Barat. Pameran
menampilkan aneka ragam pangan segar dan olahan yang berasal
dari sumber daya lokal di seluruh penjuru Nusantara terutama aneka
makanan khas masing-masing daerah, serta hasil pemberdayaan
masyarakat terkait upaya Penganekaragaman pangan di
daerah.Dengan melibatkan seluruh badan/kantor/instansi yang
menangani ketahanan pangan di provinsi dan Kabupaten/kota,
termasuk Kementerian/instansi pemerintah pusat lainnya,
BUMN/BUMD, Dinas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi
Kalimantan Barat, Perguruan Tinggi, institusi pemerintah dan swasta
terkait dengan pangan lokal di Indonesia.
d). Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) Tahun 2016
Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36 Tahun 2016 di
selenggarakan di Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Jumat 28 Oktober 2016.Acara
puncak dibuka oleh Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman. Pada
acara pembukaan pameran Peringatan HPS ke-36 tersebut Menteri
Pertanian RI Amran Sulaiman didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo, Bupati Boyolali Seno Samodro, dan Mark Muller
perwakilan "Food and Agriculture Organization" (FAO).
Peringatan HPS tahun ini, mengangkat tema "Membangun
Kedaulatan Pangan diera Perubahan Iklim". Hal ini untuk menyoroti
dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian.Puncak acara HPS
dibuka oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada hari sabtu tanggal 29
oktober 2016 sekaligus melakukan kunjungan ke areal tanaman padi
dengan menggunakan teknologi terbaru Jajar Legowo (Jarwo) Super
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
38
di Desa Trayu, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa
Tengah.
Pada peringatan HPS tahun ini, dihadiri sebanyak 5.000 perwakilan
dari lokal Indonesia, termasuk 29 delegasi dari 27 negara dibawah
FAO.Pameran HPS ini menampilkan 205 stand pameran yang diikuti
oleh Kementerian/Lembaga BUMN pemerintah daerah, organisasi
internasional, perusahaan swasta dan media publikasi bidang
pertanian. Stand pameran Badan Ketahanan Pangan terintegrasi
dengan stand Kementerian Pertanian dengan menampilkan tema
kegiatan Toko Tani Indonesia, KRPL dan diversifikasi pangan. Bahan
promosi yang dibagi-bagikan kepada pengunjung adalah300 Payung,
300 kaos dan 1000 pulpen.
Selain itu, pada stand pameran Badan Ketahanan Pangan juga
dilengkapi dengan fasilitasi info guide antara lain info guide berasal
dari Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan, Distribusi Pangan, PPK
SOLID, PPK Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dan Sekretariat
Badan Ketahanan Pangan lingkup Badan Ketahanan Pangan.
e). Promosi Ketahanan Pangan melalui kegiatan Lomba
Menggambar dalam rangka Hari Pangan Sedunia
Dalam rangka peringatan HPS ke XXXVI, Badan Ketahanan Pangan
melakukan kegiatan promosi ketahanan pangan melalui kegiatan
lomba menggambar. Lomba Menggambar ini dilaksanakan untuk
memperkenalkan anak-anak sekolah tentang diversifikasi pangan dan
pemanfaatan pangan lokal untuk mencukupi kebutuhan pangan
keluarga, dan sebagai pangan alternatif substitusi beras dituangkan
melalui media visual dalam bentuk gambar. Melalui pengenalan yang
dilakukan, diharapkan masyarakat terutama anak-anak dan remaja
sadar akan pentingnya memanfaatkan pangan yang ada untuk
mengatasi masalah pangan di Indonesia.
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
39
Lomba menggambar dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke XXXVI
diselenggarakan oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian
Pertanian selaku panitia bidang perlombaan dalam rangka Peringatan
HPS XXXVI tahun 2016 bekerjasama dengan BKPP Kabupaten
Boyolali.
Lomba menggambar dalam rangka HPS XXXVI akan dilaksanakan di
Ruang Sidang Gedung DPRD Kabupaten Boyolali pada hari minggu,
30 Oktober 2016 Boyolali pukul 07.30 – 12.00 WIB.
Tema Lomba Menggambar adalah “Anak Pintar Suka Makan Sayur
dan Buah”. Penjelasan tentang tema lomba tersebut diharapkan dapat
disosialisasikan oleh guru sekolah yang bersangkutan serta panitia
daerah.
Hasil karya menggambarkan kesadaran akan pentingnya
meragamkan konsumsi pangan dengan meningkatkan konsumsi buah
dan sayur sejak dini. Untuk mendukung pemenuhan gizi bagi
optimalisasi tumbuh kembang anak yang diharapkan dapat
membentuk pola makan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
untuk hidup lebih produktif. Pemenuhan kebutuhan konsumsi sayur
dan buah diharapkan didapat dari sumber daya lokal maupun yang
dapat disediakan di lingkungan nya dengan memanfaatkan lahan
pekarangan untuk budidaya tanaman buah dan sayur. Pemanfaatan
lahan pekarangan yang dikelola oleh rumah tangga merupakan salah
satu upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga.
Lomba diadakan untuk Siswa/siswi Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama Kabupaten Boyolali dan sekitarnya di Provinsi
Jawa Tengah: (1) Siswa/siswi kelas IV s/d VI Tingkat Sekolah Dasar
sebanyak 100 orang; (2) Siswa/siswi Kelas VII s/d IX Sekolah
Menengah Pertama sebanyak 100 orang.Dewan Juri Lomba
Menggambar adalah Jaya Adi (Pelukis), Subandiyo (Kepala Sekolah
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
40
SMP Boyolali), Rahadi Pratoyo (Kabag Umum) Pemenang lomba
adalah sebagai berikut :
Tingkat SMP :
1. Juara I : Donia Kenang Yumarisna (SMPN I Banyudono)
2. Juara II : Aredia Zaki Utama (SMPN I Boyolali)
3. Juara III : Amang Setiawan (SMPN I Juwangi)
Tingkat SD :
1. Juara I :Agnes Zatun Z (SD Mojolegi)
2. Juara II : Aurya Maheswari (SDN I Kemasan Sawit)
3. Juara III : Aliya Alifa Anandyko (SD Muh Program Khusus)
8). Sosialisasi Tata Naskah Dinas
Sehubungan dengan permentan 07/Permentan/TU.120/2/2016 tentang
Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian, Sekretariat Badan Ketahanan
Pangan telah mengadakan sosialisasi Tata Naskah Dinas lingkup Badan
Ketahanan Pangan pada Jumat, 2 September 2016 di ruang Nusantara I
lantai 2 gedung E Kementerian Pertanian yang dipandu oleh Kepala Bagian
Umum denganNarasumber dari Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat
Jenderal Kementerian Pertanian dan dihadiri oleh panitera pimpinan, staf
yang menangani urusan tata usaha lingkup Badan Ketahanan Pangan dan
PPK Badan Ketahanan Pangan.
a). Pengelolaan Perpustakaan
Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Perpustakaan adalah
Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber
informasi yang berupa Pengembangan Koleksi, Pengolahan bahan
pustaka, Penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka dan Pelayanan
Informasi.
Pengembangan Koleksi meliputi pembelian dan pengumpulan bahan
pustaka. Pembelian bahan pustaka dilakukan setiap awal tahun
sesuai dengan permintaan koleksi melalui survei bahan pustaka.
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
41
Selain pembelian, koleksi perpustakaan juga diperoleh dari hadiah
berbagai eselon 1 di Kementerian Pertanian.
Jumlah koleksi di Perpustakaan Badan Ketahanan Pangan yaitu 2229
ekslempar yang terdiri dari koleksi Agama, bahasa, psikologi,
kesehatan, gizi, Jurnalistik, Hukum, Hubungan Masyarakat, Pertanian,
Ketahanan Pangan,Statistik, sastra, sejarah, geografi. Selain itu juga
tersedia jurnal, buletin, majalah dan kliping berita.
Pengolahan bahan pustaka meliputi klasifikasi bahan pustaka dan
membuat katalog. Pelayanan informasi yaitu memberikan layanan
sirkulasi (peminjaman) pada tahun 2016 terdapat 15 transaksi
peminjaman koleksi.
Saat ini perpustakaan mengunakan sistem komputerisasi
perpustakaan dimulai pada tahun 2012 dengan mengunakan
perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan dari Senayan
Library Management System (SLIMS) yang di buat oleh Kementerian
Pendidikan. Awalnya Perpustakaan BKP mengunakan SLIMS
senayan 3 stable 15 yang disebut meranti lalu seiring
perkembangannya saat ini di perbaharui menjadi senayan 8 yang
disebut akasia. Perangkat lunak ini sangat membantu pekerjaan di
bidang perpustakaan karena di dalam aplikasi tersebut sudah
mencakup keanggotaan, sirkulasi, database koleksi dan katalog.
Untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan, direncanakan pada
tahun 2017 petugas perpustakaan akan mengikuti pelatihan di Pusat
Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA)
Bogor. Selain itu akan mulai mengunakan aplikasi SIMPERTAN v2
agar bisa seragam dengan eselon 1 lainnya dan membuat link ke
website Badan Ketahanan Pangan.
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
42
9). Bimbingan Teknis Pemberkasaan dan Klasifikasi Arsip lingkup
BadanKetahanan Pangan tahun 2016
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari 10 -11 November 2016 di Hotel
D’anaya Bogor Jawa Barat.Materi yang dibahas dan narasumber dalam
pertemuan ini adalah (1) Pemberkasan arsip oleh Kepala Sub Bagian
Kearsipan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; (2) Teknis
Klasifikasi arsip oleh pejabat fungsional arsiparis Sub Bagian Kearsipan,
Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
Peserta Sosialisasi Kearsipan dan Tata Naskah Dinas adalah para
pelaksana tata persuratan dan Panitera Pejabat di lingkup Badan
Ketahanan Pangan.
Tujuan pelaksanaan kegaiatan adalah meningkatkan pemahaman dan
kesadaran akan pentingnya arsip bagi pejabat struktural dilingkungan
Kementerian Pertanian, serta dalam upaya meningkatkan kualitas
sumberdaya para arsiparis/pelaksana kearsipan dan sekaligus untuk
mengharmoniskan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya. Selai itu
juga meningkatkan peran ketatausahaan dalam menyikapi berbagai
permasalahan di lingkup Badan Ketahanan Pangan terutama dalam
bidang kearsipan dan tata persuratan sebagai salah satu fungsi dari tata
usaha.
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa, serta memori,
acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Untuk itu arsip yang berisi nilai dokumentasi
tinggi harus dikelola dan diselamatkan oleh Negara. Lingkup Kegiatan
kearsipan antara lain adalah mengumpulkan dokumen yang sudah dibuat,
memilah, menyusun, memberikan kodefikasi dan menginformasikan ke
pihak lain yang memerlukan. Dengan demikian, arsip bukan hanya dalam
bentuk fisik, tetapi juga harus diolah menjadi informasi.
Mengingat pentingnya fungsi arsip, maka dalam kearsipan tidak dapat
dipisahkan antara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum/legal
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
43
(dokumen dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum kalau sudah
ditandatangani oleh pejabat). Dengan demikian petugas yang menangani
arsip perlu mengelola dan menertibkan dokumen/arsip dengan baik.
Dalam hal penanganan arsip, tugas dan fungsi ketatausahaan mempunyai
peranan penting dalam pengelolaan administrasi di unit kerjanya terutama
dalam tata persuratan. Dalam pengertian lain tata usaha adalah himpunan
orang yang bekerja melaksanakan kegiatan kantor meliputi pembuatan,
mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, dan
menyimpan bahan keterangan atau arsip yang teratur dari sekelompok
manusia untuk mencapai tujuan tertentu.
Disamping itu tata usaha berfungsi sebagai pusat informasi kantor, dan
sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan
informasi tentang tugas yang diemban unit kerja tersebut. Sebagai
pelayan masyarakat para pengelola tata usaha diharapkan cepat tanggap
dalam permasalahan. Dengan kata lain peranan tata usaha adalah
melancarkan kehidupan dan perkembangan suatu organisasi dalam
keseluruhannya karena fungsinya sebagai sumber dokumen di unit
kerjanya, maka perlu didukung teknologi dan pengetahuan yang baik dan
memadai.
Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah
administrasi umum. Ruang lingkup administrasi umum meliputi tata
naskah dinas (tata surat, distribusi, formulir, dan media), penamaan
lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.
Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum meliputi
antara lain pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas,
penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa
Indonesia yang baik dan benar, tata surat, perubahan, pencabutan,
pembatalan produk hukum, serta ralat.
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
44
e. Jumlah layanan manajemen dan administrasi
Pada indikator kinerja “Jumlah layanan manajemen dan administrasi”
realisasinya 100 persen (sangat berhasil) dari target, dengan output yaitu
12 bulan layanan yang terdiri dari : Honor Pengelola Keuangan, Honor
Petugas SAI di daerah.
f. Jumlah layanan perkantoran
Pada indikator kinerja “Jumlah layanan perkantoran” realisasinya 100
persen (sangat berhasil) dari target, dengan output yaitu 12 bulan layanan
yang terdiri dari :
Layanan perkantoran terdiri dari pembayaran gaji dan operasional kantor
yang terbagi dalam 12 (duabelas) layanan dalam setahun. Operasional
kantor berupa pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan
peralatan dan mesin, pembayaran telepon dan fax serta jasa keamanan
kantor.
g. Jumlah perumusan kebijakan Dewan Ketahanan Pangan
Pada indikator kinerja “Jumlah perumusan kebijakan Dewan Ketahanan
Pangan” realisasinya 100 persen (sangat berhasil) dari target, dengan
output yaitu 4 rekomendasi kebijakan.
Dewan Ketahanan Pangan (DKP) merupakan wadah koordinasi lintas sektoral
dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan ketahanan pangan.
Pencapaian indikator kinerja telah mencapai 100 persen, yaitu laporan rapat
pleno Pokja Ahli dan Teknis DKP, dokumen penyusunan bahan kebijakan,
laporan sidang regional DKP kabupaten/kota dan rumusan, serta laporan
Penghargaan Ketahanan Pangan yaitu Penghargaan Adhikarya Pangan
Nusantara (APN).
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
45
1. Penyusunan Bahan Kebijakan
Salah satu kegiatan perumusan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pokja
DKP ialah menyusun dokumen rancangan kebijakan jangka menengah yaitu
Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) sebagai acuan pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan. Mengingat amanat
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2014-2019
yang mengamanatkan bahwa pangan dan gizi merupakan satu kesatuan
elemen dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing, kemudian dokumen KUKP tersebut diubah menjadi Kebijakan
Strategis Pangan dan Gizi (KSPG). Dokumen KSPG tahun 2015-2019 telah
diterbitkan pada tahun 2015 dan telah ditandatangani oleh Menteri Pertanian,
sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di tingkat pusat dan daerah yang
harus ditindaklanjuti dalam kebijakan/program operasional di provinsi dan
kabupaten/kota sesuai potensi dan kondisi wilayahnya masing-masing.
Selanjutnya pada tahun 2016 dokumen KSPG akan ditetapkan dengan
menggunakan instrumen hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat guna dijadikan acuan dalam penyusunan program
Kementerian/Lembaga terkait lainnya dan Pemerintah Daerah. Dokumen
kebijakan ini akan menjadi payung hukum bagi penerbitan RAN-PG dan
RAD-PG, sehingga penyusunannya selain mengacu pada Nawacita dan
RPJMN juga mengacu pada KSPG.
2. Rapat Pleno Pokja Ahli dan Teknis DKP
Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelompok Kerja DKP
dirasakan memberi kontribusi dalam pemantapan ketahanan pangan
nasional dengan memberikan masukan dan saran serta merumuskan
kebijakan ketahanan pangan kepada DKP. Isu-isu ketahanan pangan yang
dibahas oleh Pokja Ahli dan Pokja Teknis DKP selama tahun 2016
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
46
diantaranya adalah kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat
(PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) tahun 2016, evaluasi DKP Tahun
2016, tanggapan terhadap Peraturan Presiden 48/2015 tentang Penugasan
Perum Bulog, audiensi Perguruan Tinggi untuk menyampaikan hasil riset
tentang pangan dan gizi kepada DKP, serta rencana revisi Peraturan
Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
3. Sidang Regional DKP Kabupaten/kota
Untuk menindaklanjuti isu-isu ketahanan pangan, dilaksanakan Sidang
Regional (Sireg) DKP sebagai forum koordinasi Bupati/Walikota selaku
Ketua DKP Kabupaten/Kota. Sireg tahun 2016 mengangkat tema “Sinergi
Program Aksi Pangan dan Gizi Menuju Kedaulatan Pangan Nasional”. Sireg
DKP tahun 2016 dilaksanakan di tiga wilayah yaitu: 1) Wilayah Barat
(Sumatera dan sekitarnya) pada tanggal 16-18 Mei 2016 di Kota Surabaya,
dihadiri oleh 350 peserta ; 2) Wilayah Tengah (Jawa dan Kalimantan)
dilaksanakan pada tanggal 25-27 Mei 2016 di Kota Palembang, dihadiri oleh
350 peserta; dan 3) Wilayah Timur (Papua, Maluku Sulawesi, Bali, dan Nusa
Tenggara) dilaksanakan pada tanggal 2-4 Agustus 2016 di Kota Pontianak,
dihadiri oleh 400 peserta. Sireg DKP ini dihadiri oleh Ketua DKP
Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah,
Asisten Dua), Sekretaris Dewan ketahanan Pangan Provinsi dan
Kabupaten/Kota, serta anggota DKP Kabupaten/Kota.
Sireg 2016 menghasilkan rumusan Kesepakatan para Bupati dan Walikota
yang merupakan komitmen dari Ketua Dewan Ketahanan Pangan
Kabupaten/Kota dalam pembangunan nasional, sebagai berikut :
a. Wilayah Barat
Untuk memantapkan ketahanan pangan berdasarkan azas kemandirian
dan kedaulatan pangan secara berkelanjutan, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah sepakat untuk melakukan upaya-upaya :
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
47
1) Melindungi dan mempertahankan lahan pertanian pangan
berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang
ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Daerah yang mengatur
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara detail di masing-
masing kabupaten/kota.
2) Menjamin ketersediaan air, sarana, dan prasarana pertanian yang
dibutuhkan petani untuk meningkatkan produksi pangan, melalui :
3) perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi primer, sekunder, dan
tersier, serta jalan usaha tani secara simultan;
4) penyediaan benih, pupuk, pestisida, alsintan secara tepat waktu,
tepat jumlah, dan tepat sasaran dengan menyinergikan program
penyediaan sarana produksi;
5) meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam pemberdayaan
petani dan kelembagaan tani; dan
6) koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk
memperkuat integrasi dan sinergi program lintas Kementerian
Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
serta Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan
tanggungjawabnya sehingga produksi dapat ditingkatkan.
7) Meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya, melalui
kebijakan penyediaan kredit murah bagi petani untuk
mengembangkan usahataninya dan mendorong terwujudnya bank
pertanian.
8) Mengembangkan kerjasama antar wilayah surplus dan defisit
produksi pangan serta mendukung kegiatan Pengembangan Usaha
Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) untuk
penyediaan pangan murah berkualitas bagi konsumen dan menjamin
harga yang memberikan keuntungan bagi petani dengan cara
memotong rantai pasok pangan dan menjamin stabilisasi pasokan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
48
9) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan anggaran
untuk pengadaan bahan pangan pokok pada saat panen raya guna
menstabilkan harga pangan di tingkat petani.
10) Mengurangi ketergantungan terhadap jenis pangan pokok tertentu,
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat setiap daerah dalam
melaksanakan dan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi
pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA), serta
memasilitasi pengembangan industri pangan olahan sesuai kearifan
lokal di wilayah dalam rangka mendukung diversifikasi pangan
nasional.
11) Mengoptimalkan peran Badan Ketahanan Pangan Daerah dalam
melaksanakan fungsi pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan
(PSAT) untuk meningkatkan mutu dan keamanan konsumsi pangan
dalam bentuk Peraturan Daerah.
12) Menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat untuk mendukung
pengembangan pangan alternatif selain beras sesuai keunggulan
wilayah masing-masing.
13) Mengptimalkan dan meningkatkan produktivitas lahan pekarangan
masyarakat/petani melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL) dan mix cropping untuk mengurangi beban pengeluaran
rumah tangga dan peningkatan gizi serta pendapatan masyarakat.
14) Memperkuat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sebagai
lembaga koordinasi fungsional dalam menyusun rekomendasi
kebijakan pangan dan gizi kabupaten/kota melalui :
a) melibatkan pakar, praktisi, dan masyarakat dalam wadah
Kelompok Kerja Ahli dan Kelompok Kerja Khusus;
b) pengaktifan Sekretariat DKP Daerah;
c) penguatan koordinasi lintas SKPD dalam menangani dan
merumuskan solusi penyelesaian masalah serta merumuskan
program;
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
49
d) dukungan Ketua DKP Kabupaten/Kota dalam penyediaan APBD
untuk kegiatan peningkatan ketahanan pangan;
e) fasilitasi forum Pokja Ahli DKP; dan
f) rapat koordinasi DKP Kabupaten/Kota sebelum penyusunan
rencana kegiatan dan anggaran.
15) Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah pengganti
PP Nomor 41 Tahun 2007 dengan merubah nomenklatur Badan
Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
16) Mengusulkan kepada Pemerintah untuk mewujudkan keberpihakan
terhadap urusan pangan melalui alokasi program/kegiatan dan
regulasi anggaran yang jelas untuk mencapai target SDGs terutama
dalam memperbaiki kualitas konsumsi dan gizi masyarakat.
17) Menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan
menurunkan penduduk rawan pangan di masing-masing
kabupaten/kota.
18) Untuk merealisasikan berbagai kebijakan dan program serta
mewujudkan komitmen tersebut, Sidang Regional DKP 2016 Wilayah
Barat mengusulkan kembali kepada Pemerintah agar segera
membentuk kelembagaan pangan nasional sebagai wadah
koordinasi di bidang pangan sebagai tindak lanjut amanat Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
19) Mengusulkan kepada Badan Ketahanan Pangan Kementerian
Pertanian/Sekretariat DKP untuk memfasilitasi pertemuan
Bupati/Walikota selaku Ketua DKP Kabupaten/Kota dengan Presiden
Selaku Ketua DKP untuk membahas ketahanan pangan nasional.
20) Menindaklanjuti arahan Presiden RI selaku Ketua Dewan Ketahanan
Pangan, mengenai Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan
Nusantara (APN) di Istana Negara, pemerintah daerah
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
50
melaksanakan penjaringan calon penerima Penghargaan APN yang
berkualitas sejak awal untuk diusulkan ke tingkat nasional serta
melaksanakan pembinaan dan pendampingan bagi penerima
Penghargaan APN di wilayahnya.
21) Untuk mengimplementasikan kesepakatan ini diusulkan agar hasil
Sidang Regional disampaikan langsung kepada Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Pangan oleh Ketua dan Sekretaris Sidang.
b. Wilayah Tengah
Untuk memantapkan ketahanan pangan berdasarkan azas kemandirian
dan kedaulatan pangan secara berkelanjutan, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah sepakat untuk melakukan upaya-upaya :
1) Meningkatkan ketersediaan pangan bergizi sesuai potensi dan
sumber daya lokal dan mempermudah akses masyarakat terhadap
pangan demi memperbaiki kualitas 1000 hari pertama kehidupan
(HPK) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
berkualitas dan berdaya saing karena :
a) periode kritis pertumbuhan;
b) perubahan yang terjadi pada periode ini bersifat permanen;
c) berpengaruh kepada kualitas generasi selanjutnya; dan
d) berdampak jangka panjang.
2) Melaksanakan program/kegiatan untuk menghapuskan kelaparan,
meningkatkan produksi pangan berbasis sumber daya lokal, dan
mengembangkan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang
dan aman (B2SA) secara berkelanjutan untuk mencapai target SDGs
yang telah disepakati dengan cara :
a) meningkatkan konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani;
b) meningkatkan konsumsi sayur dan buah sesuai potensi sumber
daya lokal; dan
c) mengurangi konsumsi beras sebagai sumber karbohidrat dan
menggantinya dengan umbi-umbian.
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
51
3) Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah pengganti
PP Nomor 41 Tahun 2007 dalam penetapan tipelogi Dinas Pangan,
perlu memperhatikan kondisi dan potensi wilayah khususnya untuk
mendukung prioritas pembangunan pangan dan gizi masyarakat.
4) Menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW secara detail
untuk mempertahankan lahan pertanian produktif dari alih fungsi
dalam rangka meningkatkan produksi pangan dan memperkuat
ketahanan pangan wilayah.
5) Meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya dengan
memberikan fasilitas dan kemudahan dalam melaksanakan
usahataninya dengan cara :
a) memanen dan menyimpan air untuk produksi pangan dengan
membangun embung-embung;
b) mengembangkan proses dialogis dengan masyarakat yang
bermanfaat;
c) memperbaiki dan membangun infrastruktur pertanian sesuai
dengan kebutuhan wilayah;
d) memberikan paket insentif bagi investor yang berinvestasi di
kantong-kantong kemiskinan; dan
e) meningkatkan peran pendamping dan penyuluh pertanian dalam
pemberdayaan petani dan kelembagaan tani.
6) Menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan
payung hukum agar pemenuhan gizi menjadi hak dasar bagi setiap
warga negara dan melaksanakan edukasi secara massif dalam
rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya
pemenuhan gizi bagi kesehatan dan kecerdasan generasi
mendatang.
7) Mendorong pemerintah daerah kabupaten untuk mengembangkan
raskin menjadi rasda (dengan memberikan bantuan dana/peralatan
agar keuntungan yang diperoleh petani meningkat) dan membuat
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
52
MoU antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Bulog untuk
membeli beras langsung dari petani dan kelompok tani dengan harga
yang layak.
8) Mendorong Pemerintah Pusat untuk mengoordinasikan lebih intensif
dan harmonis tentang kolaborasi RAN Pangan dan Gizi dengan
SDGs, sehingga mudah untuk ditindaklanjuti di Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/ Kota. Artinya kelembagaan yang menangani kedua
program tersebut dapat berkolaborasi, baik di tingkat legislatif
maupun di tingkat eksekutif.
9) Mengembangkan kerjasama antar wilayah surplus dan defisit
produksi pangan dan mendukung kegiatan Pengembangan Usaha
Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) untuk
penyediaan harga pangan murah berkualitas bagi konsumen dan
menjamin harga yang memberikan keuntungan bagi petani dengan
cara memotong rantai pasok pangan dan menjamin stabilisasi
pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
10) Memperkuat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sebagai
lembaga koordinasi fungsional dalam menyusun rekomendasi
kebijakan pangan dan gizi kabupaten/kota melalui :
a) melibatkan pakar, praktisi, dan masyarakat dalam wadah
Kelompok Kerja Ahli dan Kelompok Kerja Khusus;
b) pengaktifan Sekretariat DKP Daerah;
c) penguatan koordinasi lintas SKPD dalam menangani dan
merumuskan solusi penyelesaian masalah serta merumuskan
program;
d) dukungan Ketua DKP Kabupaten/Kota dalam penyediaan APBD
untuk kegiatan peningkatan ketahanan pangan;
e) fasilitasi forum Pokja Ahli DKP; dan
f) rapat koordinasi DKP Kabupaten/Kota sebelum penyusunan
Rencana Kegiatan dan Anggaran.
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
53
11) Mengusulkan kepada Pemerintah untuk memprioritaskan
pengembangan pangan pokok lokal dengan memberikan dukungan
untuk memacu peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran
hasil (hulu-hilir).
12) Memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah dan menurunkan
penduduk miskin dan rawan pangan di masing-masing
kabupaten/kota.
13) Untuk merealisasikan berbagai kebijakan dan program serta
mewujudkan komitmen tersebut, Sidang Regional DKP 2016 Wilayah
Tengah mengusulkan kembali kepada Pemerintah agar segera
membentuk kelembagaan pangan nasional sebagai wadah
koordinasi di bidang pangan sebagai tindak lanjut amanat Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
c. Wilayah Timur
Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota wilayah timur Indonesia
sepakat untuk melakukan upaya-upaya :
1) Mereview dan memperbaiki kebijakan/peraturan daerah untuk
memperkuat kemandirian pangan wilayah yang berbasis pada
potensi sumber daya lokal, pengembangan diversifikasi pangan, dan
mempermudah akses masyarakat terhadap pangan untuk
memperbaiki kualitas 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dalam
rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkualitas dan
berdaya saing.
2) Meningkatkan produksi pangan lokal yang disertai dengan
pengembangan industri olahan untuk meningkatkan nilai tambah dan
pengembangan pemasarannya untuk menjamin keberlanjutan usaha
dan meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat.
3) Meningkatkan kapasitas SKPD dan kontrol serta partisipasi
masyarakat terhadap pembangunan pangan dan gizi agar
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
54
menghasilkan pelayanan yang berkeadilan, peningkatan
kesejahteraan, dan meningkatkan ketertiban dalam kehidupan
masyarakat.
4) Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Pengganti
PP Nomor 41 Tahun 2007 dalam penetapan tipelogi Dinas Pangan,
akan memperhatikan kondisi dan potensi wilayah berbasis urusan
sesuai dengan hasil penghitungan beban kerja dan indikator yang
telah ditetapkan.
5) Meningkatkan infrastruktur perdesaan, memperbaiki sistem distribusi
pangan, dan menyediakan informasi harga dan pasar kepada petani
serta konsumen untuk mencapai target SDGs yang ke-2 (dua).
6) Mengembalikan peran pangan lokal sebagai sumber pangan bagi
masyarakat sesuai dengan kearifan dan budaya lokal masing-masing
daerah.
7) Memperkuat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sebagai
lembaga koordinasi fungsional dalam menyusun rekomendasi
kebijakan pangan dan gizi kabupaten/kota melalui :
a) sinergi progam pertanian, pangan, kesehatan, dan gizi
masyarakat sebagai satu kesatuan dalam perencanaan,
implementasi, dan evaluasi;
b) pelibatan pakar, praktisi, dan masyarakat dalam wadah
Kelompok Kerja Ahli dan Kelompok Kerja Khusus;
c) pengaktifan Sekretariat DKP Daerah;
d) penguatan koordinasi lintas SKPD dalam menangani dan
merumuskan solusi penyelesaian masalah serta merumuskan
program;
e) dukungan Ketua DKP Kabupaten/Kota dalam penyediaan APBD
untuk kegiatan peningkatan ketahanan pangan;
f) fasilitasi forum Pokja Ahli DKP; dan
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
55
g) rapat koordinasi DKP Kabupaten/Kota sebelum penyusunan
Rencana Kegiatan dan Anggaran.
8) Memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah dan menurunkan
penduduk miskin dan rawan pangan di masing-masing
kabupaten/kota.
9) Menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat untuk :
a) Mengembangkan pembibitan ternak untuk menyediakan sumber
bibit yang akan dikembangkan oleh daerah;
b) Menyertakan pangan lokal pada bantuan pangan yang diberikan
kepada masyarakat agar ketergantungan terhadap beras dapat
berkurang; dan
c) Mengusulkan kepada Presiden RI melalui Menteri Pertanian dan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokasi untuk mengangkat para tenaga penyuluh menjadi PNS
tanpa memperhatikan usia.
10) Untuk merealisasikan berbagai kebijakan dan program aksi nasional
pangan dan gizi serta mewujudkan komitmen tersebut, Sidang
Regional DKP 2016 Wilayah Timur mengusulkan kembali kepada
Pemerintah agar segera membentuk kelembagaan pangan nasional
sebagai wadah koordinasi di bidang pangan sebagai tindak lanjut
amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
11) Melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
rumusan Sidang Regional DKP pada tahun berikutnya.
Sireg tahun 2015 dan 2014 diselenggarakan di 2 wilayah, yaitu wilayah
Barat dan wilayah Timur. Sireg tahun 2015 mengangkat tema
“Mewujudkan Swasembada Pangan untuk Mencapai Ketahanan Pangan
dan Gizi serta Menghadapi Persaingan Pasar Global”. Sedangkan Sireg
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
56
tahun 2014 mengakat tema “Politik Pangan yang Berkeadilan dan
Bermartabat untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Gizi Seimbang”.
4. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara
Salah satu upaya untuk memberi apresiasi dan motivasi kepada masyarakat
yang telah berperan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan, DKP
setiap tahun memberikan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN)
kepada masyarakat (perseorangan, kelompok masyarakat, kelembagaan
masyarakat, dan pelaku usaha pangan) dan pemerintah (aparatur
pemerintah dan pejabat pemerintah). Penghargaan APN merupakan
penyempurnaan dari Penghargaan Ketahanan Pangan, dimana sejak tahun
2011 penyelenggaraan pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan
disempurnakan menjadi Penghargaan Ketahanan Pangan (KP) dan
Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN). Selanjutnya pada 2013
disempurnakan lagi dimana Penghargaan Ketahanan Pangan diintegrasikan
ke dalam Penghargaan APN dengan cakupan per kategori diperluas dalam
wadah Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Perkembangan pemberian
Penghargaan APN dari tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
57
Tabel 10 : Perkembangan pemberian Penghargaan APN dari tahun 2012 – 2016
No Keterangan Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Nama
Penghargaan
APN dan KP APN APN APN APN
2 Jumlah Penerima APN : 75
KP : 52
90 94 75 73
3 Kategori
Penerima
APN : Pelopor,
Pemangku,
Pelayanan,
Pelaku,
Pembina
KP: perorangan,
kelompok
berdasarkan
eselon I
pengusul
Pelopor,
Pemangku,
Pelayanan,
Pelaku,
Pembina
Pelopor,
Pemangku,
Pelayanan,
Pelaku,
Pembina
Pelopor,
Pemangku,
Pelayanan,
Pelaku,
Pembina
Pelopor,
Pemangku,
Pelayanan,
Pelaku,
Pembina
4 No Keputusan
Menteri Pertanian
5993/Kpts/KP.4
50/11/2012
tentang
Penerima
Penghargaan
Adhikarya
Pangan
Nusantara
Tahun 2012 dan
5992/Kpts/KP.4
50/11/2012
tentang
Penerima
Penghargaan
Ketahanan
Pangan Tahun
2012
4908/Kpts/KP.4
50/11/2013
tanggal 21
November 2013
tentang
Penerima
Penghargaan
Adhikarya
Pangan
Nusantara
Tahun 2013
1289/Kpts/KP.4
50/12/2014
tanggal 15
Desember 2014
tentang
Penerima
Penghargaan
Adhikarya
Pangan
Nusantara
Tahun 2014
680/Kpts/KP.5
90/12/2015
tanggal 2
Desember
2015 tentang
Penerima
Penghargaan
Adhikarya
Pangan
Nusantara
Tahun 2015
793/Kpts/KP.59
0/11/2016
tanggal 28
November
2016 tentang
Penerima
Penghargaan
Adhikarya
Pangan
Nusantara
Tahun 2016
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
58
Pada tahun 2015, penghargaan untuk Gubernur dan Bupati/Walikota
(Kategori Pembina) diberikan kepada kepala daerah tingkat
provinsi/kabupaten/kota yang berhasil melampaui penugasannya dalam
mencapai swasembada padi, jagung, dan kedelai (PAJALE) dari target yang
ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2016 ini, penilaian untuk Gubernur dan
Bupati/Walikota tidak hanya terfokus pada keberhasilan mendukung
swasembada PAJALE lagi namun pada keberhasilannya dalam
menggerakkan perangkat daerah dan masyarakat dalam mengurangi
kemiskinan, kerawanan pangan, gizi buruk, meingkatka produksi, dan
mempercepat diversifikasi pangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan,
kemandirian pangan, dan ketahanan pangan di wilayahnya.
2. Dukungan Instansi Lainnya
Badan Ketahanan Pangan khususnya Sekretariat Badan Ketahanan Pangan
dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya tidak terlepas dari dukungan
instansi lain yaitu :
1. Eselon II, yaitu dukungan data dan informasi pelaksanaan kegiatan sebagai
bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi.
2. SKPD Ketahanan Pangan, dukungan laporan pelaksanaan kegiatan secara
manual maupun online sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan
evaluasi.
3. Kementerian Keuangan, yaitu (a) Koordinasi penyusunan RKA KL, (b)
Koordinasi penyusunan dan penerbitan DIPA, (c) sistem pemantauan dan
pelaporan kinerja instansi (PMK 249/2011) yang di update secara online oleh
satker pusat dan daerah dalam hal pelaporan fisik dan keuangan yang
sudah diinput oleh KPPN daerah; (d) sistem pelaporan keuangan (SPAN dan
SAI) yang disampaikan oleh satker daerah setiap bulan; (e) peraturan-
peraturan keuangan yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan
keuangan.
4. Bappenas, yaitu : (a) pelaporan E-Monev Bappenas secara triwulanan, (b)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja KL,
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
59
5. K/L, akademisi, swasta, dan media, yang tergabung dalam Tim Pokja Ahli
dan Pokja Teknis. Tugas pokja-pokja tersebut yaitu memberikan solusi
permasalahan dan isu-isu yang dapat mengganggu stabilitas ketahanan
pangan.
B. Akuntabilitas Anggaran
Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dalam melanjutkan
pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran
yang bersumber dari APBN senilai Rp. 728,93 milyar, alokasi tersebut bertambah
sebesar 93,67 milyar atau naik 14,75 persen dari alokasi tahun 2015 sebesar
635,26 milyar. Pada tahun 2016 terjadi beberapa kali revisi anggaran, sehingga
total anggaran berubah menjadi Rp. 705,86 milyar. Dana tersebut tersebar pada
Satker Pusat (BKP) Rp. 123,75 milyar atau 17,53 persen, dan Satker Daerah
(Propinsi dan Kabupaten/Kota) Rp. 582,10 milyar atau 82,47 persen. Tahun 2016
Satker Sekretariat BKP mengelola Rp. 68,13 milyar atau 55,05 persen dari total
alokasi anggaran BKP Pusat Rp. 123,75 milyar. Secara rinci, anggaran yang
dialokasikan pada Sekretariat BKP, yaitu:
1. Sekretariat Badan senilai Rp. 60,73 milyar atau 89,14 persen.
2. Dewan Ketahanan Pangan senilai Rp. 7,4 milyar atau 10,86 persen.
Pencapaian realisasi keuangan, Sekretariat BKP termasuk didalamnya
Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP), sampai akhir tahun anggaran telah
digunakan senilai Rp. 53,49 milyar atau 78,60 persen atau cukup berhasil,
dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut : (1) Sekretariat Badan Rp.
47,25 milyar atau 77,81 persen, (2) Dewan Ketahanan Pangan Rp. 6,29 milyar
atau 85,05 persen; seperti tertera dalam tabel 10 berikut :
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
60
Tabel 11. Alokasi dan Realisasi Anggaran Yang Dikelola Sekretariat
Badan Ketahanan Pangan TA. 2016
No Uraian
PPK
Alokasi Realisasi Sisa Anggaran
Rp.000 % Rp.000 % Rp.000 %
1 Sekretariat 60.730.603.000 89,14 47.254.198.930 77,80 13.476.404.070 22,19
2 DKP 7.400.000.000 10,86 6.293.717.145 85,05 1.106.282.855 14,95
Jumlah 68.130.603.000 100,00 53.547.916.075 78,60 14.582.686.925 21,40
Dari tabel diatas dapat dilaporkan bahwa, masih terdapat sisa anggaran
sebesar Rp. 14,58 milyar atau 21,40 persen yang dikembalikan ke negara. Sisa
anggaran berasal dari PPK Sekretariat Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp.
13,48 milyar atau 22,19 persen, Dewan Ketahanan Pangan yang mencapai Rp.
1,11 miliar atau 14,95 persen.
Beberapa komponen yang akan dilakukan oleh Sekretariat Badan
Ketahanan Pangan untuk mengukur efisiensi kegiatan dan berbasis kinerja
adalah penetapan standar analisis biaya, analisis beban kerja pegawai, serta
konsistensi dalam mendukung target Renstra maupun IKU Badan Ketahanan
Pangan.
Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya alokasi anggaran
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2016 mengalami kenaikan, hal
terjadi karena kebijakan pemerintah untuk mendukung kegiatan agar berjalan
lebih baik, terlihat dalam tabel 12 berikut :
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
61
Tabel 12. Alokasi dan Realisasi Anggaran Yang Dikelola Sekretariat BKP TA. 2012-2016
No Uraian Alokasi Realisasi Sisa Anggaran
PPK Rp.000 % Rp.000 % Rp.000 %
2012
1 Sekretariat 40,157,180,000 77.26 35,619,694,726 88.70 4,537,485,274 11.30
2 DKP 5,721,183,000 11.01 5,334,013,664 93.23 387,169,336 6.77
3 SOLID 6,101,605,000 11.74 3,012,943,481 49.38 3,088,661,519 50.62
Jumlah 51,979,068,000 100.00 43,966,651,871 84.58 8,013,316,129 15.42
2013
1
2
3
Sekretariat
DKP
SOLID
40.157.804.000
4.991.250.000
5.566.707.000
79,33
9,77
10,91
34.924.185.496
4.652.238.176
2.506.580.430
86,19
93,21
45,03
5.593.618.504
339.011.824
3.060.126.570
13,81
6,79
54,97
Jumlah 51.075.761.000 100,00 42.083.004.102 82,39 8.992.756.898 17,61
2014
1
2
3
Sekretariat
DKP
SOLID
42.389.616.000
6.678.784.000
7.173.822.000
75,37
11,88
12,76
34.537.340.243
5.568.752.265
3.088.822.657
81,50
83,38
43,06
7.852.275.757
1.110.031.735
4.084.999.343
18,52
16,62
56,94
Jumlah 56.242.222.000 100,00 43.208.940.575 76,83 13.047.306.835 23,19
2015
1
2
3
Sekretariat
DKP
SOLID
59.498.047.000
7.245.690.000
11.123.000.000
76,41
9,31
14,28
46.243.027.470
6.435.408.548
8.460.656.714
83,96
88,82
82,59
13.255.019.530
810.281.452
2.662.343.286
17,021
,04
3,42
Jumlah 77.866.737.000 100,00 61.139.092.732 77.72 16.727.644.268 21,48
2016
1
2
Sekretariat
DKP
60.730.603.000
7.400.000.000
89,14
10,86
47.254.198.930
6.293.717.145
77,80
85,05
13.476.404.070
1.106.282.855
22,19
14,95
Jumlah 68.130.603.000 100,00 53.547.916.075 78,60 14.582.686.925 21,40
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
62
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan Umum
Rata-rata kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2016 sudah
terealisasi 100 persen. Berdasarkan kriteria dan pengukuran keberhasilan diatas
dapat disimpulkan, bahwa capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan
adalah “Berhasil” untuk semua indikator.
Namun demikian, dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah
direncanakan, masih ditemukan berbagai hambatan dan kendala.
B. Permasalahan
Dalam kinerja berbagai kegiatan jangka pendek tahunan untuk
pemantapan ketahanan pangan, ditemui beberapa permasalahan dan kendala
utama sebagai berikut :
1. Revisi DIPA dan POK baik di pusat maupun daerah.
2. Terlambatnya penerbitan SK Pengelola Keuangan (KPA. PPK. Bendahara
Pengeluaran).
3. Mutasi pegawai atau pejabat pengelola keuangan, pegawai pindahan
kurang memahami mekanisme pencairan anggaran dan adanya kehati-
hatian dalam pengelolaan anggaran;
4. Mutasi dan serah terima jabatan tidak disertai dengan serah terima
berkas/dokumen pelaksanaan kegiatan;
5. Keterlambatan proses adminsitrasi di kab/kota yang masuk dana
Dekonsentrasi.
6. Satuan harga yang diterapkan sering tidak sesuai kebutuhan riil;
7. Sasaran tidak sesuai dengan Pedoman,
8. Infrastruktur dan kondisi alam,
9. Kurang optimalnya partisipasi aparat provinsi dan kabupaten/kota dalam
pembinaan dan pemenuhan kebutuhan peralatan yang diperlukan
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
63
kelompok unit usaha kecil untuk pengembangan tepung-tepungan sebagai
bahan baku olahan pangan lokal di lokasi penerima manfaat.
10. Masih ada pegawai kurang memahami mekanisme pencairan anggaran,
dan adanya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran;
11. Pelaksanaan pada tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa dengan
mekanisme yang sangat komplek sehingga sangat hati-hati;
12. Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP)
sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan
pangan di daerahnya;
13. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan program ketahanan pangan kurang
optimal, baik secara online dan manual;
14. Masih lemah koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran di
pusat dan daerah;
C. Saran dan Upaya Penyelesaian
Terkait dengan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam kinerja
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2016 tersebut, maka upaya
peningkatan kinerja ke depan diperlukan berbagai perbaikan dan inovasi dengan
pendekatan antara lain:
1. Penguatan pelaksanaan Sistem Pengendali Internal (SPI).
2. Peningkatan kapasitas SDM aparat, dapat dilakukan dengan
mengembangkan kemampuan yang seimbang antara SDM aparat di Pusat
dan Daerah melalui jejaring kerja yang dapat mengakses informasi
ketahanan pangan. Untuk itu perlu dukungan fasilitasi berupa perangkat
lunak, perangkat keras, dan pengembangan diri melalui pelatihan, studi
banding, serta supervisi yang sifatnya kesetaraan dan pembinaan.
3. Revisi indikator kinerja pada Renstra dan IKU Badan Ketahanan Pangan
maupun Sekretariat Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2015, sehingga
akan lebih mudah mengukur dan mengevaluasi penilaian kinerja instansi.
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
64
4. Penyempurnaan Program Kerja dan Rencana Aksi; mengingat situasi dan
kondisi yang cepat berubah dan berkembang serta spesifikasi lokasi yang
menuntut pelaksanaan kegiatan yang berbeda-beda.
5. Untuk konsolidasi internal difokuskan kepada: peningkatan profesionalisme
SDM, pengembangan dan pengelolaan perencanaan partisipatif,
modernisasi pengelolaan aset negara/barang milik negara (BMN),
sosialisasi dan advokasi, serta pengembangan dan pemantapan sistem
perencanaan, monitoring, dan evaluasi.
6. Meningkatkan mekanisme alur monitoring dan evaluasi serta pembenahan
pada penguatan mekanisme perencanaan.
7. Memperkuat bargaining position Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah
koordinasi antar lintas sektor untuk menghasilkan suatu kebijakan yang
operasional bagi pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan
ketahanan pangan di daerah maupun secara nasional.
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
65
L A M P I R A N
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
66
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
67
Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
68
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
69
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
70
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target Realisasi
TW I TW II TW III TW IV
1. Terselenggaranya
Pelayanan
Administrasi dan
Pelayanan Teknis
Lainnya Secara
Profesional dan
Berintegritas di
Lingkungan Badan
Ketahanan Pangan
1
.
Jumlah dokumen
rencana program,
anggaran dan kerja
sama
40 Dok Draft Renja
2017
Draft RKA KL
2017
Draft RKA KL
2017
RKA KL 2017
2
.
Jumlah dokumen
keuangan dan
perlengkapan
35 Lap Pemantauan,
Pendampingan,
Identifikasi
Permasalahan
Pemantauan,
Pendampingan,
Identifikasi
Permasalahan
Pemantauan,
Pendampingan,
Identifikasi
Permasalahan
Dokumen
Keuangan dan
Perlengkapan
3
.
Jumlah hasil
pemantauan dan
evaluasi program
38 Lap Lap Simonev
TW I
Lap Simonev
TW II
Lap Simonev
TW III
Lap Simonev
TW IV, Lap
Upsus, Lakin
4
.
Jumlah dokumen
kepegawaian,
organisasi, humas dan
hukum
3 Dok Blm Ada Blm Ada Blm Ada Dok Kepeg dan
Orgs, Humas &
Hukum
5
.
Jumlah layanan
manajemen dan
administrasi
12 Bulan
Layanan
Layanan selama
3 bln
Layanan selama
6 bln
Layanan selama
9 bln
Layanan selama
12 bln
Lampiran 3 : Pemantauan Indikator Kinerja Per Triwulan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
71
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target Realisasi
TW I TW II TW III TW IV
6
.
Jumlah Layanan
Perkantoran
12 Bulan
Layanan
Layanan selama
3 bln
Layanan selama
6 bln
Layanan selama
9 bln
Layanan selama
12 bln
7
.
Jumlah Perumusan
Kebijakan Dewan
Ketahanan Pangan
4
Rekomendasi
Kebijakan
Penyusunan
TOR dan Draft
Pedum APN
Pelaksanaan
Sidreg,
Sosialisasi
Pedum APN
Pelaksanaan
APN
Penilaian APN,
Laporan Dewan
Ketahanan
Pangan
Top Related