WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 44 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM
TAHUN 2014-2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MATARAM,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata-pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dipandang perlu melaksanakan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Mataram;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 96 Tahun 2013 tentang Penetapan Pilot project Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah, Kota Mataram ditetapkan menjadi pilot project reformasi birokrasi pemerintah daerah;
c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2014-2018.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/4/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
19. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 3 Seri D).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2014-2018.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
7. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
8. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi grand design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Mataram dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.
Pasal 3
Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, mempunyai kinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
BAB III
AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
Pasal 4
(1) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
(2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. organisasi;
b. tatalaksana;
c. peraturan perundang-undangan;
d. sumber daya manusia aparatur;
e. pengawasan;
f. akuntabilitas;
g. pelayanan publik; dan
h. pola pikir dan budaya kerja aparatur.
BAB IV
PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Pasal 5
Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram tercantum dalam Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2014-2018.
Pasal 6
Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pasal 7
(1) Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2014-2018, dituangkan dalam Rencana Program/Kegiatan Percepatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
(2) Rencana Program/Kegiatan Percepatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram Tahun 2014-2018 ditetapkan oleh Walikota setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram.
Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.
Ditetapkan di Mataram pada tanggal WALIKOTA MATARAM,
H. AHYAR ABDUH
Diundangkan di Mataram pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,
H. LALU MAKMUR SAID
BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2014 NOMOR
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wataala, Tuhan Yang Maha Esa, saya atas nama Pemerintah Kota Mataram menyambut gembira telah tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram 2014-2018 ini. Sejak digulirkannya reformasi birokrasi, Pemerintah Kota Mataram bertekad melakukan berbagai pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram ini merupakan bentuk oprasionalisasi yang menggambarkan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahapan berikutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya. Berdasarkan realita empiris, embrio reformasi birokrasi sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui program-program dan kegiatan-kegitan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah satu tahun (RKPD) maupun lima tahunan (RPJMD). Dengan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram ini, diharapkan dapat mendukung akselerasi terwujudnya Pemerintah Kota Mataram yang Maju, Religius dan berbudaya, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Road Map Reformasi Birokrasi yang disajikan dalam buku ini merupakan kompilasi dari seluruh rencana aksi reformasi birokrasi di Kota Mataram, baik yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan hingga tahun 2018. Peta jalan ini mencakup delapan program area perubahan reformasi birokrasi, yaitu (1) Penataan dan penguatan organisasi; (2) Penataan dan penguatan ketatalaksanaan; (3) Penataan peraturan perundang-undangan; (4) Penataan Sumber Daya Aparatur; (5) Penguatan Pengawasan; (6) Penguatan dan peningkatan akuntabilitas; (7) Peningkatan Pelayanan Publik; dan (8) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI ii
Dengan telah ditetapkannya delapan area perubahan beserta seluruh rencana aksi tersebut, reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Mataram menjadi sebuah pekerjaan yang besar, menuntut komitmen yang tinggi dari seluruh pimpinan dan pegawai Pemerintah Kota Mataram untuk menjadikannya sebagai dasar atau acuan dalam menyusun dokumen perancanaan daerah, dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.
Semoga Allah Subhanahu Wataala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menuntun, memberikan petunjuk kepada kita untuk membangun dan memajukan Pemerintah Kota Mataram yang kita cintai ini. Amin.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
WALIKOTA MATARAM,
H. AHYAR ABDUH
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iii RINGKASAN EKSEKUTIF
v BAB I : PENDAHULUAN 1 A. LATAR BELAKANG 1 B. TUJUAN ROAD MAP 2 C. DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI 2 D. PENGERTIAN 3 E. RUANG LINGKUP
3 BAB II : GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM 5 A. PROFIL PEMERINTAH KOTA MATARAM 5 B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 17 C. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN MELALUI REFORMASI BIROKRASI 18
D. KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN ATAS REFORMASI BIROKRASI KOTA MATARAM
26 BAB III : AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM 27 A. TAHAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM 27 B. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM. 28 C. SASARAN, INDIKATOR KEBERHASILAN DAN DAMPAK YANG DIHARAPKAN DARI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KOTA MATARAM 35
D. RENCANA PROGRAN DAN OUTCOME YANG DIHARAPKAN DARI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM
37
E. MATRIK RENCANA AKSI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM. 42 F. QUICK WINS 42
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI iv
G. INOVASI DALAM REFORMASI BIROKRASI 43 H. PENGORGANISASI REFORMASI BIROKRASI KOTA MATARAM
44 BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
45 BAB V : PENUTUP 49 LAMPIRAN 51
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2010-2015 dituangan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015, dimana Visi Pembangunan Kota Mataram adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 5 (lima) misi yang diturunkan, dan sangat erat kaitannya dengan program reformasi birokrasi.
Upaya mewujudkan visi dan misi melalui program reformasi birokrasi dilaksanakan melalui 8 area perubahan yaitu: (1) manajemen perubahan; (2) penataan peraturan perundang-undangan; (3) penataan dan penguatan organisasi; (4) penataan ketatalaksanaan; (5) penataan sistem manajemen SDM Aparatur; (6) penguatan pengawasan; (7) penguatan akuntabilitas kinerja; dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kondisi saat ini Pemerintah Kota Mataram masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain yaitu belum optimalnya pemahaman pegawai pada peran dan fungsi aparatur birokrasi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, kelembagaan organisasi perangkat daerah belum didasarkan pada hasil analisis jabatan, struktur organisasi cenderung mengikuti pola maksimal dan masih mengedepankan banyak jabatan struktural, pelaksanaan bussines proces penyelenggaraan pemerintahan belum optimal dan cenderung mengabaikan pemenuhan administratif, belum terlaksananya evaluasi produk hukum daerah yang telah diterbitkan apakah terjadi tumpang tindih atau terjadi ketidakharmonisan satu dengan yang lainnya, belum semua penyelenggaraan urusan pemerintahan dibuatkan regulasinya, penempatan pegawai dalam jabatan belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi, banyaknya Lembaga Pengawasan Pemerintah mengakibatkan adanya overlapping pengawasan meskipun sudah dilakukan upaya koordinasi, belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilits Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Mataram memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan program reformasi birokrasi yang dituangkan dalam agenda prioritas melalui program quick wins dan 9 program percepatan reformasi birokrasi. Program quick wins ditetapkan sebagai berikut : 1. Pelayanan Perizinan Sistem Paket. Mulai tahun 2014, Pemerintah Kota Mataram akan melakukan perubahan pelayanan perizinan satu pintu
dengan sistem paket. Dengan adanya terobosan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien, mudah, dan aksesibel.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI vi
2. Pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kota Mataram. Untuk meningkatkan harmonisasi dalam pengaturan Perda terkait perizinan, maka terobosan yang akan dilakukan adalah penggabungan regulasi tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kota Mataram. Dengan adanya penggabungan ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan perizinan.
Sementara itu, untuk melaksanakan 9 (sembilan) program percepatan reformasi birokrasi, maka upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Program Manajemen Perubahan, melalui Penataan sistem administrasi kenaika pangkat otomatis Pegawai Negeri Sipil. 2. Program penataan organisasi, melalui Program kajian pembentukan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, Program penataan Organisasi
Perangkat Daerah, Program asistensi dan fasilitasi pembentukan UPTD/UPTB, dan Program revisi Perwal Tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram.
3. Program penataan ketatalaksanaan, melalui Program Penyusunan Standar Operating Prosedur, dan Program Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas.
4. Program penataan peraturan perundangan, melalui Program Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Program Fasilitasi sosialisasi peraturan Perundang-undangan, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda Bidang SJDI dan Penyuluhan Hukum, dan Pelayanan bantuan hukum pemda.
5. Program penataan sumber daya aparatur, melalui Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis IT integrated, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program Implementasi Regulasi ASN, Penyusunan Regulasi untuk Peningkatan Kapasitas Tematik SDM bidang kepegawaian, Program Analisis Jabatan, Analisis Beban kerja dan Evaluasi Jabatan.
6. Program penguatan pengawasan, melalui pengawasan internal secara berkala, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan lingkup Pemerintah Kota Mataram, penanganan kasus/pemeriksaan khusus, evaluasi LAKIP SKPD Lingkup Pemerintah Kota Mataram, evaluasi LPPD Lingkup Pemerintah Kota Mataram, gelar pengawasan atas pemeriksaan APIP, dan penerapan zone integritas.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI vii
7. Program penguatan akuntabilitas, melalui Program Penyusunan RPJMD, Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan dokumen perencanaan, Pengembangan Sistem Media Informasi Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Forum Perencana SKPD dan Pengembangan Peran Staf Penghubung.
8. Program peningkatan pelayanan publik, melalui Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesehatan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pekerjaan Umum , Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kebersihan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan.
9. Program monitoring dan evaluasi meliputi monitoring, evaluasi dan pelaporan tahunan dan lima tahunan.
Program percepatan reformasi birokrasi tersebut akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun 2014-2018. Tahapan persiapan telah dimulai sejak tahun 2013, sehingga pada tahun 2014 s.d. 2018 adalah masa penyusunan dokumen reformasi birokrasi dan pengembangan serta implementasinya. Program reformasi birokrasi akan melibatkan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Mataram. Sementara itu, anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi selama 5 tahun adalah sebesar Rp. 126.902.302.024,-.
Dengan komitmen dan optimalisasi sumberdaya yang dimiliki, Pemerintah Kota Mataram menetapkan kriteria keberhasilan reformasi birokrasi yang ditunjukan dengan pencapaian sasaran reformasi birokrasi sebagai berikut:
No Sasaran Indikator Baseline (2013) Target (2018) 1 Terwujudnya pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN Opini BPK WDP WTP IPK 5,39 5,41
2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Hasil Survey IKM B A
3 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Penilaian LAKIP CC B
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 1
BAB I
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Dinamika kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan sekarang ini menuntut setiap aparatur pemerintahan untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya itu, adalah dengan melakukan reformasi Biankrasi. Reformasi Birokrasi, pada tataran struktural dilakukan melalui penataan kembali organisasi pemerintahan agar lebih tanggap terhadap tuntutan kepentingan masyarakat. Sementara reformasi Birokrasi pada tataran kultural dilakukan melalui pengembangan profesionalitas dan penguatan etos kerja aparatur pemerintahan. Reformasi Birokrasi merupakan langkah terencana yang dilakukan Pemerintah, untuk membangun dan mengembangkan kinerja Birokrasi pemerintahan.
Reformasi Birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi Birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Selain memberantas praktik KKN, reformasi Birokrasi harus dijalankan dengan meningkatkan budaya kerja, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance. Para Pegawai Negeri didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif, efisien, dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen Birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal yang penting dalam reformasi Birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government ), dan bebas KKN.
Keseluruhan aspek dimaksud saling terkait satu sama lain. Perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh kausal pada aspek lain. Karena itu, reformasi Birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar dari para pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan reformasi Birokrasi yang dilakukan harus merupakan
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 2
pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana satu tahapan harus menghasilkan output yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.
Terkait dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Mataram menempatkan Reformasi Birokrasi sebagai agenda prioritas, dituangkan dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Mataram yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.
Road Map Reformasi Birokrasi Kota Mataram ini merupakan bentuk oprasionalisasi yang menggambarkan rencana rinci reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan berikutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya. Berdasarkan realita empiris, embrio reformasi Birokrasi sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui program-program dan kegiatan-kegitan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah satu tahun (RKPD) maupun lima tahunan (RPJMD). Dengan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kota Mataram ini, diharapkan dapat mendukung akselerasi terwujudnya Pemerintah Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
B. TUJUAN ROAD MAP
Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Mataram agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya.
C. DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI Pelaksanaan reformasi Birokrasi didukung oleh komitmen nasional, hal ini ditegaskan dalam : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang menyebutkan bahwa
pembangunan aparatur negara dilaksanakan melalui reformasi Birokrasi;
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 3
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 yang menegaskan reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi
Birokrasi Nasional; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2010-2014; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan,
Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
D. PENGERTIAN Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.
E. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2014-2018 mencakup : 1. Pendahuluan.
Bagian ini memberikan gambaran tentang latar belakang perlunya Road Map Reformasi Birokrasi, Tujuan, Dasar Hukum, dan Ruang Lingkup.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 4
2. Gambaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram. Bagian ini akan memberikan penjelasan mengenai : (a) profil Pemerintah Kota Mataram; (b) identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Mataram; (c) capaian kinerja pembangunan yang dihasilkan melalui reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Mataram; dan (d) kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
3. Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram. Bagian ini akan menguraikan mengenai : (a) tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi; (b) fokus perubahan reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram; (c) sasaran strategis dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi; (d) rencana program dan outcome yang diharapkan; (e) matriks rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi; (f) Quick Wins; dan (g) inovasi dalam reformasi birokrasi.
4. Monitoring dan Evaluasi. Bagian ini akan menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampak pelaksanaan reformasi birokrasi bagi masyarakat.
5. Penutup. Bagian ini menjadi penutup yang memberikan penegasan arahan-arahan atas dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi bagi Pemerintah Kota Mataram.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 5
BAB II GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM
A. PROFIL PEMERINTAH KOTA MATARAM
1. Sejarah Singkat Pemerintah Kota Mataram. Pada tanggal 4 Agustus 1958 diberlakukan Undang-Undang Nomor 64 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT termasuk Daerah Tingkat II Kota Mataram, menyusul Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, lahirlah Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 yang menentukan bahwa Kepala Daerah merangkap juga sebagai Ketua DPRD.
Berdasarkan perkembangan pemerintahan dan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB Nomor: 288.Pem.20/I/12 diadakan perubahan Wilayah Kabupten Lombok Barat yang terdiri dari Kecamatan Ampenan, Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Narmada, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gangga, Kecamatan Bayan, Kecamatan Gerung dan Kecamatan Kediri.
Pada Tahun 1967 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi NTB Nomor: 156/Pem.7/2/266 tanggal 30 Mei 1969 yang isinya tentang penambahan 1 (satu) Kecamatan, maka yang tadinya 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Cakranegara dirubah menjadi 3 (tiga) Kecamatan. Penambahan Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mataram dengan mengambil beberapa Desa dari 2 Kecamatan terdahulu.
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 terbentuklah Kota Administratif (KOTIF) Mataram, sebagai akibat dari adanya perubahan dan perkembangan Kota Mataram yang makin pesat. Sebutan Desapun berubah menjadi Kelurahan. Peresmian KOTIF Mataram waktu itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negari H. Amir Mahmud. Sebagai Walikota pertama KOTIF Mataram diangkat Drs. H. Lalu Mujitahid yang dilantik oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propvinsi NTB saat itu dijabat oleh H. R. Warsita Kusumah.
Berdasarkan status KOTIF Mataram menjadi Kotamadya Mataram berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993, dimana wilayahnya terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Mataram, Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Cakranegara, dengan 23 Kelurahan dan 247 Lingkungan. Sejak itu maka terpisahlah Kotamadya Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat yang semula merupakan
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 6
induk Kotamadya Mataram. Peresmian Kotamadya Mataram dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Moh. Yogi S. Memet pada tanggal 31 Agustus 1993, dan sekaligus melantik Walikotamadaya Mataram, H. Lalu Mas’ud.
Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah maka terjadi perubahan sebutan Kotamadya Daerah Tungkat II Mataramn menjadi Kota Mataram.
2. Visi dan Misi. Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2010-2015 akan tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015, dimana Visi Pembangunan Kota Mataram adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”. Makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut : a. Masyarakat Kota Mataram adalah keseluruhan warga kota yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal diwilayah Kota
Mataram dengan segala konsekuwensi keberadaannya sebagai warga kota. b. Maju ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan
sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mentaram. c. Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta
toleransi yang tinggi antar ummat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani. d. Berbudaya diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan
kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani.
Untuk mencapai Visi Kota Mataram “Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya” terdapat 5 (lima) misi yang diturunkan dari visi tersebut, yaitu: a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN” ditunjukkan dengan stabilitas yang kondusif, saling berterima dalam suasana lingkungan
yang bersih dan indah untuk mencapai masyarakat yang maju, religius dan berbudaya.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 7
b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan teknologi yang handal sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah.
c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berorientasi pada SPM (Standar Pelayanan
Minimal) dan SPP (Standar Pelayanan Publik) berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance). e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.
Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan Kota Mataram, sebagaimana tabel 2.1 berikut ini:
Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi : Terwujudnya Kota Mataram Yang Maju, Religus dan Berbudaya
MISI TUJUAN SASARAN
Misi1: Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya
Menciptakan suasana Kota Mataram yang kondusif, dinamis dan harmonis
1. Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat yang saling berterima.
2. Terselenggaranya pelaksanaan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahan dengan lancar.
3. Terwujudnya keamanan dan kepastian dalam berinvestasi.
Misi2: Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah.
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas
1. Terwujudnya kesetaraan gender diberbagai aspek. 2. Terciptanya pengembangan usaha dan penciptaan lapangan
usaha. 3. Terwujudnya SDM yang berdaya saing. 4. Terlatihnya masyarakat miskin untuk pengembangan usaha
dan penciptaan lapangan usaha.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 8
5. Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Misi3: Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
1. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera. 2. Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat.
2. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi daerah
1. Terwujudnya sistem ekonomi yang berbasis kerakyatan dalam mengembangkan potensi sektor unggulan daerah
2. Terwujudnya system dan akses permodalan bagi UMKM. 3. Meningkatkan Investasi 1. Terciptanya lapangan kerja yang lebih luas.
2. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. 3. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Misi4: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintah yang baik (Good Governance).
1. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar.
1.Terwujudnya integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan.
2. Terwujudnya pelayanan publik yang handal.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan 1. Tersusunnya standar pelayanan minimum (SPM) dan standar pelayanan publik (SPP).
2. Terlaksananya penerapan SPM dan SPP dibidang pendidikan, kesehatan, perijinan, kebersihan, air bersih, kependudukan dan catatan sipil.
3. Memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih, persampahan, sanitasi, perijinan, transportasi,
1. Terwujudnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, perijinan, kebersihan, air bersih, persampahan, sanitasi, perijinan, transoprtasi, kependudukan dan catatan sipil.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 9
kependudukan dan catatan sipil.
Misi5: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.
1. Menurunnya luas wilayah banjir/genangan dan abrasi di wiayah kota.
1. Terwujudnya pengembangan kawasan resapan air 2. Terbangun dan terpeliharanya saluran drainase perkotaan. 3. Terbentuknya dan berfungsinya kelembangaan
penanggulangan bencana daerah.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan padat dan kumuh
1. Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana dasar lingkungan.
2. Terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni. 3. Meningkatkan media ekspresi dan
ruang publik 1. Tersedianya media ekspresi dan ruang publik dalam bentuk
sarana olahraga, seni dan budaya. 4. Mewujudkan pembangunan
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
1. Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. 2. Terwujudnya kawasan sempadan sungai dan pantai.
3. Organisasi Perangkat Daerah
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota dibantu oleh perangkat daerah agar dapat melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk sekretariat, unsur pengawas diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 10
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Mataram semenjak dilaksanakan otonomi daerah Tahun 1999 telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir terkait dengan restrukturisasi organisasi perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan 4 (empat) Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram serta Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram, serta Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah kelas B Kota Mataram, kami berupaya membentuk organisasi perangkat daerah yang secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing), serta dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 57 tahun 2007.
Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut yaitu : A. Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Asisten dan 10 Bagian, yaitu :
a. Asisten Tata Praja, membawahi dan mengkoordinasikan : - Bagian Pemerintahan; - Bagian Hukum; - Bagian PDEI;
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 11
b. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan: - Bagian Administrasi Perekonomian; - Bagian Kesra; - Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan.
c. Asisten Administrasi Umum, mengkoordinasikan: - Bagian Umum; - Bagian Organisasi; - Bagian Humas dan Protokol.
B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
C. Dinas Daerah Terdiri dari : a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; d. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; e. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; g. Dinas Pekerjaan Umum; h. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; i. Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan; j. Dinas Tata Kota; k. Dinas Pendapatan; l. Dinas Pertamanan; m. Dinas Kebersihan.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 12
D. Lembaga Teknis Terdiri dari : a. Inspektorat Kota b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Pemberdayaan Masyarakat; d. Badan Kepegawaian Daerah; e. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; f. Badan Lingkungan Hidup; g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; h. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T); i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); j. Satuan Polisi Pamong Praja; k. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; l. Satuan Pemadam Kebakaran; m. Kantor Ketahanan Pangan; n. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B.
E. Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari : a. Kecamatan Cakranegara;
1. Kelurahan Cakranegara Barat; 2. Kelurahan Cilinaya; 3. Kelurahan Saptamarga; 4. Kelurahan Mayura; 5. Kelurahan Cakranegara Timur; 6. Kelurahan Cakranegara Selatan;
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 13
7. Kelurahan Cakranegara Selatan Baru; 8. Kelurahan Cakranegara Utara; 9. Kelurahan Karang Taliwang.
b. Kecamatan Sandubaya; 1. Kelurahan Selagalas; 2. Kelurahan Bertais; 3. Kelurahan Mandalika; 4. Kelurahan Babakan; 5. Kelurahan Turide; 6. Kelurahan Abiantubuh; 7. Kelurahan Dasan Cermen.
c. Kecamatan Mataram 1. Kelurahan Punie; 2. Kelurahan Pejanggik; 3. Kelurahan Mataram Timur; 4. Kelurahan Pagesangan Barat; 5. Kelurahan Pagesangan; 6. Kelurahan Pagesangan Timur; 7. Kelurahan Pagutan Barat; 8. Kelurahan Pagutan; 9. Kelurahan Pagutan Timur.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 14
d. Kecamatan Selaparang 1. Kelurahan Rembiga; 2. Kelurahan Karang Baru; 3. Kelurahan Monjok Barat; 4. Kelurahan Monjok; 5. Kelurahan Monjok Timur; 6. Kelurahan Mataram Barat; 7. Kelurahan Gomong; 8. Kelurahan Dasan Agung; 9. Kelurahan Dasan Agung Baru.
e. Kecamatan Ampenan 1. Kelurahan Bintaro; 2. Kelurahan Ampenan Utara; 3. Kelurahan Dayen Peken; 4. Kelurahan Ampenan Tengah; 5. Kelurahan Banjar; 6. Kelurahan Ampenan Selatan; 7. Kelurahan Taman Sari; 8. Kelurahan Pejeruk; 9. Kelurahan Kebon Sari; 10. Kelurahan Pejarakan Karya.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 15
f. Kecamatan Sekarbela 1. Kelurahan Tanjung Kekalik Jaya; 2. Kelurahan Tanjung Karang; 3. Kelurahan Tanjung Karang Permai; 4. Kelurahan Karang Pule; 5. Kelurahan Jempong Baru.
2. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram, terdiri dari : a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; c. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.
Dalam rangka mengoptimalkan tugas operasional dan tugas penunjang Dinas dan Badan dibentuk Unit Pelaksana Teknis, yaitu 65 UPTD, dan 6 UPTB.
4. Sumber Daya Aparatur
Pemerintah Kota Mataram dalam mendukung kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggara pemerintah yang profesional, efisien efektif, tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan perubahan dinamika lingkungan, serta untuk mampu memberikan pelayanan masyarakat menuju pelayanan prima memiliki PNS sebanyak 6.943 orang, sebagaimana tertera dalam tabel 2.2 berikut ini.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 16
Tabel 2.2 Rekapitulasi Jumlah PNS Kota Mataram Berdasarkan Jumlah Jabatan/Eselon
II A II B III A III B IV A IV B V A UMUM KHUSUS
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. 1 3 9 0 25 0 0 38 114 0 152
B. 0 1 2 0 5 0 0 9 35 0 44
C. STAF AHLI 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 10
D. DINAS DAERAH 0 13 13 47 139 32 32 326 1092 3449 4867
E. LEMBAGA TEKNIS DAERAH 0 11 13 38 109 6 0 182 406 142 730
F. LEMBAGA LAIN 0 2 0 8 16 3 0 29 71 36 136
G. KECAMATAN (6 Kecamatan) 0 0 6 6 24 12 0 48 156 0 204
H. KELURAHAN (50 Kelurahan) 0 0 0 0 50 250 0 300 500 0 800
1 35 43 99 368 303 32 937 2379 3627 6943
ESELONJUMLAH
JUMLAH TOTAL
KET.JAB STRUKTURAL
JAB FUNGSIONAL
2
SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD
Jumlah Total
NO.
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah kota Mataram (Pebruari 2014)
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 17
B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Mataram dapat diidentifikasi beberapa permasalahan di 8 (delapan) area Perubahan adalah : 1. Permasalahan pada area organisasi adalah kelembagaan organisasi perangkat daerah belum didasarkan pada hasil analisis jabatan, struktur
organisasi cenderung mengikuti pola maksimal dan masih mengedepankan banyak jabatan struktural, berkembangnya Lembaga Non Struktural sebagai amanat peraturan perundang-undangan sektoral, mengakibatkan ketepatan fungsi dan ukuran organisasi perangkat daerah belum memberikan hasil terbaik dalam mencapai tujuan, sasaran strategis serta visi misi.
2. Permasalahan pada area ketatalaksanaan adalah pelaksanaan bussines proces penyelenggaraan pemerintahan belum optimal dan cenderung mengabaikan pemenuhan administratif, belum seluruh aspek ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terstandarisasi, sistem dan prosedur birokrasi belum berjalan cepat dalam merespon pelayanan publik, dan belum didukung penggunaan teknologi informasi.Hal ini mernyebabkan pegawai atau petugas terkait merasa berada pada pihak yang di butuhkan, dicari serta yang memiliki kewenangan. Sedangkan, pada proses bisnis untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi di unit-unit kerja dibutuhkan adanya instrument yang bersifat teknis. Instrumen tersebut menggambarkan bagaimana suatu proses pelaksanaan kegiatan dilakukan yang disebut dengan Standard Operating Procedure (SOP). Namun, SOP yang di buat pada unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram saat ini belum melalui tahap evaluasi dan penetapan oleh Kepala Daerah. Belum adanya SOP yang baku tersebut mengakibatkan tidak ada kejelasan mengenai waktu, biaya maupun sasaran program dan kegiatan.
3. Permasalahan pada area peraturan perundang-undangan adalah belum terlaksananya evaluasi produk hukum daerah yang telah diterbitkan apakah terjadi tumpang tindih atau terjadi ketidakharmonisan satu dengan yang lainnya, dan belum semua penyelenggaraan urusan pemerintahan dibuatkan regulasinya, masih terdapat Peraturan Perundang-undanagan di daerah yang belum selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan masih terdapat multi tafsir, inkonsisten terhadap peraturan daerah. Disamping itu masih ada peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
4. Permasalahan pada area sumber daya aparatur adalah penempatan pegawai dalam jabatan belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi sehingga pada beberapa Satuan Kerja terjadi mismatch dalam kompetensi, distribusi pegawai tidak proporsional dengan beban kerja, kinerja
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 18
aparatur yang rendah dan kurangnya disiplin, pola karir belum dilaksanakan dengan baik, dan pendidikan dan latihan belum didasarkan kepada perencanaan kebutuhan diklat.
5. Permasalahan pada area pengawasan adalah banyaknya Lembaga Pengawasan Pemerintah mengakibatkan adanya overlapping pengawasan meskipun sudah dilakukan upaya koordinasi, belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di masing-masing Satuan Kerja, cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan, dan makin canggihnya modus penyimpangan menuntut peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan internal pemerintah secara berkesinambungan.
6. Permasalahan pada area akuntabilitas adalah belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilits Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, belum sinergis dan konsistennya pelaksanaan manajemen kinerja, dan masih lemahnya pemahaman dan komitmen para pelaksana penyelengara pemerintahan dan pembangunan dalam mengimplementasikan manajemen kinerja.
7. Permasalahan pada area pelayanan publik adalah belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik, sistem dan prosedur pelayanan yang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik berdasarkan standar pelayanan publik yang disusun, dan tekonologi informasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
8. Permasalahan pada area pola pikir dan budaya kerja adalah belum optimalnya pemahaman pegawai pada peran dan fungsi aparatur birokrasi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, belum optimalnya penegakan disiplin pegawai dalam mematuhi ketentuan jam dan hari kerja, dan belum optimalnya sistem pemberian reward dan punishment, mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja pegawai dalam mejalankan tugas pokok dan fungsinya.
C. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN MELALUI REFORMASI BIROKRASI 1. Demografi
Kota Mataram merupakan daerah otonom dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yaitu 0,24% dari total luas wilayah Provinsi NTB, namun dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif besar. Jumlah penduduk tersebut di satu sisi dapat menjadi potensi tenaga kerja bagi pembangunan di segala bidang, namun dapat pula menjadi potensi kerawanan sosial, ekonomi dan gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Mataram.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 19
Jumlah penduduk Kota Mataram sesuai data BPS Kota Mataram, 2010 sebanyak 402.254 jiwa dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk perempuan, sedangkan tingkat kepadatan penduduknya mencapai 6.562 jiwa per kilometer persegi dengan laju pertumbuhan sebesar 1,98 persen.
Jumlah penduduk Kota Mataram sesuai data BPS Kota Mataram, 2010 sebanyak 402.254 jiwa dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 406.910 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1.01 persen. Kecamatan dengan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Ampenan dengan jumlah penduduk sebanyak 79.574 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 8.412 jiwa/km2 sementara kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Sekarbela dengan jumlah penduduk sebanyak 53.649 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 5.198 jiwa/km2, sebagaimana tertera pada Tabel 2.3 berikut ini.
Tabel 2.3
Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kota Mataram Tahun 2010-2011
Kecamatan Luas Daerah Jumlah Penduduk Kepadatan 2010 2011 (Km2) (Jiwa) (Jiwa) (Jiwa/ Km2)
Ampenan 9.46 78.779 79.574 8.412 Sekarbela 10.32 53.112 53.648 5.198 Mataram 10.76 73.107 73.845 6.863 Selaparang 10.77 72.665 73.399 6.815 Cakranegara 9.67 64.087 64.734 6.694 Sandubaya 10.32 61.093 61.710 5.980
Jumlah 61.3 402.843 406.910 6.638 Sumber: BPS Kota Mataram, 2011
Perkembangan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Mataram dalam kurun waktu dua tahun tahun terakhir cenderung terus meningkat, hal tersebut tidak lepas dari selain adanya pertumbuhan penduduk alami juga karena adanya migrasi. Kedudukan dan fungsi Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi, pusat pemerintahan, pendidikan serta perdagangan dan jasa menjadi penyebab tingginya migrasi.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 20
Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2011 sebesar 64,71% yang artinya dari seluruh jumlah penduduk usia produktif di Kota Mataram yang aktif secara ekonomi sebesar 64,71. Sementara itu tingkat pengangguran di Kota Mataram pada tahun 2010 sebesar 8.96% turun menjadi 6,70% pada tahun 2011, hal ini menunjukkan kesempatan kerja di Kota mataram cukup tinggi yaitu 93,30%. sebagaimana tabel 2.4 berikut ini.
Tabel 2.4 Penduduk dan ketenagakerjaan di Kota Mataram Tahun 2010-2011
No. Komponen Tahun
2010 2011
1 Jumlah Penduduk 402.843 406.910
2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK %) 67,59% 64.71%
3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT %) 8.96% 6.70%
4 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK %) 91.04% 93.30%
Sumber: BPS Kota Mataram
2. Sektor Kesejahteraan Masyarakat Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menganalisis pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan
ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktivitas perekonomian suatu daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan sesuai dengan yang ditergetkan, sebagaimana tabel 2.5 berikut ini.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 21
Tabel 2.5 Pertumbuhan PDRB dan Laju Inflasi di Kota Mataram Tahun 2009-2011
No. Uraian 2009 2010 2011 1. Pertumbuhan PDRB 8,46% 7,95% 7,99% *) 2. Laju Inflasi 3,14% 11,07% 6,55%
Sumber: BPS Kota Mataram, 2011 **) angka sangat sementara Tahun 2011
Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram sedikit banyak pasti terpengaruh dengan situasi
perekonomian provinsi dan perekonomian nasional. Perekonomian Kota Mataram pada Tahun 2011 tumbuh sebesar 7,99 persen. Sementara itu, laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kuartal (q to q), yakni perbandingan PDRB Triwulan IV-2011 terhadap PDRB Triwulan III-2011 mengalami pertumbuhan negatif yakni sebesar 3,41 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup besar adalah sektor bangunan sebesar 7,85 persen.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kumulatif (c to c) , yaitu PDRB triwulan I sampai dengan triwulan IV secara komulatif Tahun 2011 dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 6.92 persen. Ini berarti Kota Mataram mengalami peningkatan namun tidak secepat pada Tahun 2010 yang mengalami pertumbuhan 7,95 persen.
Secara umum, sektor industri pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa, serta sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang melambat sebaliknya sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel & restoran, serta sektor bangunan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. a. Laju Inflasi
Pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram diikuti dengan meningkatnya laju inflasi, hal ini perlu diwaspadai agar laju inflasi tidak lebih tinggi dibandingkan dengan besaran pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram. Laju inflasi di Kota Mataram mengalami kenaikan dari 3,14% pada tahun 2009 menjadi 11,07% pada tahun 2010, namun demikian pada tahun 2011, laju inflasi Kota Mataram turun menjadi 6,55%.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 22
b. Kesejahteraan Sosial Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kota Mataram periode 2007-2011 pada masing-masing indikator sebagai berikut: Pendidikan
Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. APK adalah persentase anak usia sekolah yang memperoleh kesempatan pendidikan. APK SMP dan SMA mulai tahun 2008-2011 sudah di atas 100 %. Lihat tabel 2.6 berikut ini:
Tabel 2.6 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator PendidikanKota Mataram Tahun 2007-2011
No. Uraian Tahun
2007 2008 2009 2010 2011 1. Angka Melek Huruf 91,80% 92% 95,50% 95,50% 99,54% 2. Rata Lama sekolah 9,05 9,05 9,50 9,50 10,00 3. Angka Partisipasi Kasar - SD/MI/Paket A 105,67 107,45 108,36 108,98 103,96 - SMP/MTs/Paket B 96,21 101,18 101,94 101,66 106,88 - SMA/SMK/MA/Paket C 72,28 75,46 100,28 101,64 99,90
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 23
No. Uraian Tahun
2007 2008 2009 2010 2011 4. Angka Partisipasi Murni - SD/MI/Paket A 96,06 96,38 95,86 97,50 91,58 - SMP/MTs/Paket B 74,31 72,93 77,48 76,64 79,46
- SMA/SMK/MA/Paket C 52,39 57,43 71,32 71,79 78,91
5. Angka Pendidikan yang ditamatkan 94,35% 96,35% 96,51% 96,51% 96,64
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, 2011
Angka pendidikan yang ditamatkan belum dapat menjangkau 100%, hal ini menunjukkan bahwa masih adanya peserta didik
yang belum dapat menuntaskan pendidikannya. Namun angka pendidikan yang ditamatkan mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Kesehatan Derajat kesehatan masyarakat selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator bidang kesehatan, di mana angka kematian bayi selama lima tahun mengalami penurunan dari 41,58 per 1000 kelahiran hidup pada 2007 menjadi 40,25 per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan. Umur Harapan Hidup Kota Mataram mengalami peningkatan dari sebesar 64,90 tahun pada 2007 menjadi 66.60 tahun pada 2010 Selama kurun waktu empat tahun terakhir prevalensi gizi buruk mengalami fluktuasi sebesar 2.71% pada 2007 kemudian turun menjadi 1.51% pada 2008 dan terakhir pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 4.21%. Lihat tabel 2.7 berikut ini:
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 24
Tabel 2.7 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator KesehatanKota Mataram Tahun 2007-2010
No Uraian Tahun
2007 2008 2009 2010 1. Angka Kematian Bayi Per/1000 Kelahiran
Hidup 41.58 41.25 40.51 40.25
2. Umur Harapan Hidup (UHH) 64.9 65.66 66.00 66.6 3. Prevalensi Gizi Buruk 2.71% 1.51% 4.00% 4.21%
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2010
Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Kota Mataram selama periode 2007-2011 mengalami kecenderungan fluktuatif. Berdasarkan hasil
rekapitulasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Mataram pada 2007 jumlah penduduk miskin sebanyak 25.686 kepala keluarga, meningkat menjadi sebanyak 37.043 kepala keluarga pada 2011. Sebagaimana Tabel 2.8 beriut ini:
Tabel 2.8
Rasio Penduduk Miskin Kota Mataram Tahun 2007-2011
No Uraian Tahun
2007 2008 2009 2010 2011 1. Penduduk Miskin 25.686 37.043 37.043 37.043 37.043 2. Jumlah Penduduk 356.141 362.243 375.506 402.843 406.910 3. Rasio Penduduk Miskin 7.21% 10.23% 9.86% 9.20% 9.10%
Sumber : Bappeda Kota Mataram, 2011
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 25
Rasio penduduk miskin pada 2008 sebesar 10,23% dan pada 2011 mengalami penurunan yang cukup signifikan hanya menjadi sebesar 9,10% atau terjadi penurunan rasio penduduk miskin sebesar 1,13% selama kurun waktu 2008-2011. Penurunan dimaksud karena adanya berbagai intervensi program penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram yang langsung menyentuh ke masyarakat yang didukung pola identifikasi dan verifikasi penduduk miskin yang mendekati kondisi riil.
Kondisi Aparatur Pemerintah Kota Mataram dalam mendukung kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggara pemerintah yang profesional, efisien efektif, tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan perubahan dinamika lingkungan, serta untuk mampu memberikan pelayanan masyarakat menuju pelayanan prima memiliki PNS Non Guru dan Guru sebanyak 6.495 orang, sebagaimana tabel 2.9 dan 2.10 berikut ini:
Tabel 2.9
Data Guru Menurut Pendidikan dan Tempat Tugas Lingkup Pemerintah Kota Mataram T.A. 2012
Tempat Tugas Tingkat Pendidikan
SD SLTP SLTA D1 D2 D3 D4 S1 S2 Total TK - - 50 1 1 1 - 83 - 136 SD - - 151 - 257 16 - 1042 2 1468 SLTP - - 6 4 2 23 - 641 20 696 SLTA - - - - - 8 - 366 16 390 SMK - - - - - 15 13 364 15 407 SLB - - 3 - - - - 39 1 43 Non Sekolah - - - - 2 1 - 61 8 72
Total - - 210 5 262 64 13 2596 62 3212 Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 26
Tabel 2.10 Data Guru Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Lingkup Pemerintah Kota Mataram T.A. 2012
Jenis Kelamin Tingkat Pendidikan
SD SLTP SLTA D1 D2 D3 D4 S1 S2 Total L 51 71 740 1 1 108 36 702 74 1784 P - 3 434 11 - 307 26 524 26 1331
Total 51 74 1174 12 1 415 62 1226 100 3115 Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram, 2011
D. KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN ATAS REFORMASI BIROKRASI KOTA MATARAM. Pemangku kepentingan (stakeholders) memegang peranan penting untuk memberikan daya dorong bagi terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut langkah-langkah utama yang perlu mendapat perubahan guna mewujudkan sasaran reformasi birokrasi di Kota Mataram seperti: 1. mendapatkan komitmen yang kuat dari Walikota Mataram; 2. melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram; 3. membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram; 4. menetapkan road map atau delapan area perubahan di Pemerintah Kota Mataram; 5. menerapklan manajemen berbasis kinerja; 6. menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk Quick Wins; 7. melaksanakan menitoring dan evaluasi (PMPRB); serta 8. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi juga merupakan langkah-langkah utama yang perlu mendapat perubahan yang dapat
mewujudkan kebutuhan dan harapan dari sasaran reformasi birokrasi.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 27
BAB III AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA MATARAM
A. TAHAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM.
Dalam rangka terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka langkah dan tahapan pelaksanaan reformasi Birokrasi di Kota Mataram telah dimulai sejak tahun 2013, sehingga pada tahun 2014 s.d. 2018 baik pada tingkat makro dan tingkat mikro mengacu pada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Setiap tahapan pelaksanaan refromasi Birokrasi dimaksudkan untuk memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Tahapan pelaksanaan reformasi Birokrasi dapat digambarkan sebagai berikut:
Meneruskan hal-hal yang belum dapat
diselesai-kan pada tahun 2016 menjaga/ memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksa-nakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan menyempurnakan hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2016. Membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi Birokrasi secara konsisten.
Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2015 menjaga/ memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan menyempurna-kan hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2015.
Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2014 menjaga/ memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan menyempurna-kan hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2014
Membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi Birokrasi secara konsisten.
Pemahaman, Persamaan persepsi dan sosialisasi Reformasi Birokrasi
2015 2016
2014 2013
2017
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 28
B. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM. Untuk melakukan perubahan dalam manajemen pemerintahan, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan pada area perubahan di bidang:
1. Penataan dan Penguatan Organisasi Hal-hal yang telah dicapai dalam penataan dan penguatan organisasi ialah: a. Program dan kegiatan kajian pembentukan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang terdiri dari beberapa kegiatan
pelaksanaan seperti: review regulasi bidang kelembagaan OPD, dan Pengkajian naskah akademik pembentukan OPD dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi diharapkan akan: terwujudnya kelembagaan OPD yang mampu membantu proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai kebutuhan daerah secara efektif dan efisien; adanya review regulasi dibidang kelembagaan OPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota); adanya naskah akademik pembentukan OPD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota).
b. Program dan kegiatan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: Penyusunan Draf Raperda Pembentukan Kelembagaan OPD dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terwujudnya OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan karakteristik kondisi dan kebutuhan daerah berdasarkan dokumen yang tersedia di masing-masing SKPD; adanya draf raperda sebagai dasar perencanaan dalam pembentukan kelembagaan OPD untuk ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum.
c. Program dan kegiatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: Penyusunan draf raperda pembentukan kelembagaan OPD dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terwujudnya OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan karakteristik kondisi dan kebutuhan daerah berdasarkan dokumen yang tersedia di masing-masing SKPD; adanya draf raperda sebagai dasar perencanaan dalam pembentukan kelembagaan OPD untuk ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 29
d. Program dan kegiatan asistensi dan fasilitasi pembentukan UPTD/UPTB yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: review regulasi pembentukan UPTD/UPTB; pengkajian pembentukan UPTD/UPTB; dan penyusunan Perwal Pembentukan UPTD/UPTB dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terwujudnya SKPD paham dan mampu mengelola sistem dan mekanisme pembentukan UPTD/UPTB yang tepat fungsi dan tepat ukuran dalam membantu proses penyelenggaraan tugas-tugas SKPD pemerintahan kota mataram; adanya Regulasi pembentukan UPTD/UPTB secara berkala sesuai dengan UU, PP, Permen, Perda dan Perwal yang berlaku; adanya dokumen pengkajian pembentukan UPTD/UPTB untuk memenuhi kebutuhan SKPD; adanya perwal Pembentukan UPTD/UPTB sebagai dasar perencanaan dalam memenuhi kebutuhan SKPD.
e. Program dan Kegiatan revisi Perwal Tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: pemetaan tugas pokok dan fungsi; kajian perwal tupoksi SKPD terkait; dan revisi perwal tugas pokok dan fungsi SKPD terkait dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terwujudnya ketersesuaian peran dan fungsi SKPD terhadap tupoksinya dalam penyelenggaraan pemerintahan; adanya dokumen pemetaan Tupoksi; adanya dokumen kajian Perwal Tupoksi masing-masing SKPD; adanya perwal tupoksi SKPD terkait.
2. Penataan Tatalaksana Berdasarkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Mataram telah ditetapkan kegiatan proses inti dan proses pendukung yang dituangkan dalam bentuk Standard Operating Procedures (SOP) dari seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, dengan program Penyusunan SOP SKPD yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: inventarisasi SOP SKPD; review SOP SKPD; evaluasi pelaksanaan SOP SKPD; penyusunan draft SOP; pembahasan draft SOP; uji publik SOP; penetapan SOP; dan sosialisasi SOP. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: Pemerintah Kota Mataram mampu menyelenggarakan proses kepemerintahannya melalui kinerja SKPD yg bekerja berdasarkan pada SOP yangg jelas, berkualitas, tepat fungsi dan ukuran; terkumpulkannya data SOP seluruh SKPD di Pemerintahan Kota Mataram; adanya analisa & terpetakannya kebutuhan SOP berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing SKPD di Pemerintahan Kota Mataram; adanya evaluasi terhadap pelaksanaan SOP SKPD di Pemerintahan Kota Mataram; adanya evaluasi terhadap pelaksanaan SOP SKPD di Pemerintahan Kota Mataram; tersusunnya draft revisi SOP SKPD yang
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 30
belum berkesesuaian pada tepat fungsi dan ukuran dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram atau bahkan SKPD yang belum memiliki SOP; terbahasnya draft revisi SOP SKPD oleh multipihak terkait di lingkup pemerintahan Kota Mataram; adanya masukan berkualitas dari multipihak terkait untuk draft SOP yg telah disusun; direvisi & ditetapkannya Surat Keputusan SOP SKPD untuk mempercepat proses kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kota Mataram yg berkualitas, efektif & efisien; pihak terkait khususnya lingkup SKPD di Pemerintahan Kota Mataram mendapatkan informasi tentang SOP SKPD yg telah ditetapkan sehingga terbangun komiten untuk menyelenggarakan pemerintahan di SKPD berdasarkan acuan SOP yang berkualitas, efektif & efisien.
3. Penataan Peraturan Perundang-undangan
Dalam kurun waktu lima tahun ke depan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang dijabarkan ke dalam Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan-kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut : a. Program dan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari beberapa kegiatan
pelaksanaan seperti: pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah dan penyusunan kontrak serta konsultasi publik terkait produk hukum daerah dengan pencapaian program kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: teroptimalisasinya sistem hukum serta harmonisasi produk hukum daerah; meningkatnya pemahaman aparatur terkait dengan penyusunan produk hukum daerah; adanya dokumen hasil uji publik produk hukum daerah.
b. Program dan kegiatan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: pelaksanaan rapat koordinasi rencana aksi HAM (RANHAM), pembinaan kelompok kadarkum; dan sosialisasi produk hukum melalui lomba kadarkum di tingkat kota dan provinsi dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terinformasikannya produk hukum daerah kepada aparatur dan masyarakat Kota Mataram; tersusunya kegiatan pelaksanaan HAM dan pembinaan kelompok kadarkum; terinventarisasinya rekomendasi pelaksanaan HAM dikota Mataram; terbinanya kelompok kadarkum untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan kesadaran hukum; terlaksananya sosialisasi produk hukum yang berlaku melalui ajang lomba kadarkum yang dilakukan secara berkala.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 31
c. Program dan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemda bidang SJDI dan penyuluhan hukum, yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: terselenggaranya penyuluhan hukum; pengelolaan administrasi hukum; dan dokumentasi produk hukum dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemda yang sadar hukum, memiliki pengetahuan hukum yang berlaku, dan mampu mengaplikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; tersosialisasikannya produk hukum daerah kepada aparatur dan masyarakat; terselenggaranya alur pengelolaan administrasi hukum yang mendukung kinerja SKPD; terdokumentasinya produk-produk hukum daerah sehingga mudah diakses oleh aparatur dan masyarakat.
d. Program dan kegiatan pelayanan bantuan hukum pemda, yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: terselenggaranya kajian hukum dan konsultasi hukum, dan terselenggaranya kerjasama hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terselesaikannya kasus dan permasalahan hukum yang melibatkan pemda; tersusunnya dokumen kajian hukum dan konsultasi hukum yang lengkap, sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggung-jawabkan; terselesaikannya kasus-kasus bidang perdata dan Tata Usaha Negara.
4. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur terdiri atas sepuluh kegiatan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan. Dalam hal pelaksanaan penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Pemkot Mataram telah melakukan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut: a. Program dan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis IT integrated, yang terdiri dari
kegiatan pelaksanaan seperti: Kaji Ulang SIMPEG, Penyusunan SIMPEG IT Integrated, Uji Coba SIMPEG IT Integrated, Sosialisasi SIMPEG IT Integrated. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terbangunnya data Kepegawaian berbasis SIMPEG dan integrasi yang mudah dan cepat sebagai acuan dalam pengambilan keputusan; adanya dokumen kaji ulang SIMPEG; adanya dokumen Penyusunan SIMPEG IT Integrated; terselenggaranya Uji Coba SIMPEG IT Integrated; adanya peningkatan pemahaman tentang SIMPEG IT Integrated untuk aparatur kota Mataram.
b. Program dan Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: Review Regulasi Bidang Kepegawaian, Konsultasi Rekomondasi hasil review bidang kepegawaian.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 32
Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: meningkatnya sumber daya aparatur bidang kepegawaian yang berkompeten dan melayani; adanya dokumen hasil reviu terhadap regulasi bidang kepegawaian yang mengkaji aturan yang dibutuhkan sesuai standar yang berbasis kompetensi; adanya dokumen hasil Konsultasi dan Rekomendasi hasil review bidang kepegawaian.
c. Program dan Kegiatan Birokrasi terhadap Implementas Regulasi ASN, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: konsultasi regulasi PP ASN, kajian regulasi PP ASN, sosialisasi regulasi PP ASN, inplementasi PP ASN. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terlaksananya implementasi UU ASN yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Mataram; adanya kajian regulasi PP ASN; adanya sosialisasi regulasi PP ASN; adanya inplementasi PP ASN.
d. Program dan Kegiatan Penyusunan Regulasi untuk Peningkatan Kapasitas Tematik SDM bidang kepegawaian, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: Pelaksanaan Diklat Tematik SDM bidang kepewaian. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terselenggara diklat tematik bidang kepegawaian yang handal dan akuntabel; adanya kewenangan dalam pelaksanaan diklat mandiri.
e. Program dan Kegiatan Analisis Jabatan, Analisis Beban kerja dan Evaluasi Jabatan, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: menghimpun data jabatan pegawai dari masing-masing SKPD; kajian terhadap Analisis Jabatan, kajian terhadap analisis beban kerja, kajian terhadap evaluasi jabatan. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terwujudnya manajemen SDM aparatur Negara yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi jabatan; adanya himpunan data pegawai tentang fungsi, tugas dan tanggung jawab pegawai; adanya Kajian terhadap Analisis Jabatan dsetiap SKPD untuk mendapatkan informasi bentuk pekerjaan dalam rangka penataan kelembagaan; adanya Kajian terhadap Analisis Beban Kerja disetiap SKPD untuk memenuhi kebutuhan pegawai; adanya kajian terhadap Evaluasi Jabatan untuk menentukan kelas jabatan dan remonerasi.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 33
5. Penguatan Pengawasan Intern. Dalam hal penguatan pengawasan, Pemerintah Kota Mataram sudah melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. Program dan Kegiatan Review kebijakan pengawasan internal pemda terhadap kebijakan lembaga Pembina APIP (BPKP DAN KEMENDAGRI), yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: pengumpulan data terkait dlm pengelolaan kegiatan: review kebijakan pengawasan internal pemda terhadap kebijakan lembaga pembina APIP (BPKP DAN KEMENDAGRI). Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terlaksananya pengawasan yang dilakukan oleh Aparatur Internal pemda yang terintegrasi melalui kebijakan pemda di bidang pengawasan; terkumpulnya data terkait dlm pengelolaan kegiatan: review kebijakan pengawasan internal pemda terhadap kebijakan lembaga pembina APIP ( BPKP DAN KEMENDAGRI).
b. Program dan kegiatan Tata Kelembagaan/OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan karakteristik kondisi dan kebutuhan daerah berdasarkan dokumen yang tersedia di masing-masing SKPD, dengan kegiatan pelaksanaan seperti: Pengumpulan data. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terlaksananya pengawasan internal pemda yang terintegrasi melalui kebijakan pemda di bidang pengawasan; terkumpulnya data program Program OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan karakteristik kondisi dan kebutuhan daerah berdasarkan dokumen yang tersedia di masing-masing SKPD.
c. Program dan kegiatan Penambahan aparatur dan peningkatan kapasitas APIP Untuk menunjang Fungsi Pengawasan, dengan kegiatan pelaksanaan Pengumpulan data. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: efektifitas pelaksanaan pengawasan yang memenuhi standar berdasarkan profesionalitas; terkumpulnya data Penambahan aparatur dan peningkatan kapasitas.
d. Program dan kegiatan Pengembangan System pelaporan berbasis IT, dengan kegiatan pelaksanaan Rapat persiapan; Pengumpulan data. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: mempercepat dan mempermudah sistem pengawasan berbasis IT; adanya hasil rapat; terkumpulnya data data SKPD/Obrik dalam pelaksanaan Pengembangan System pelaporan pengawasan yang berbasis IT.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 34
e. Program dan kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: pengawasan internal secara berkala; penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah; pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH; penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya; inventarisasi temuan pengawasan; tindak lanjut hasil temuan pengawasan; koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif; evaluasi berkala temuan hasil pengawasan. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang bersih, melayani dan bebas dari KKN; adanya pemeriksaan kinerja, keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan beserta monev dan rencana tindak lanjut di seluruh SKPD secara berkala berdasarkan standar pengawasan yang telah ditetapkan; terlayaninya Kasus Pengadauan Yang dapat ditindaklanjuti di lingkup Pemerintah Kota Mataram; terlaksananya pelaksanaan system manajemen yang sesuai dengan standar dan prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku di seluruh SKPD dan unit kerja se Kota Mataram; terlaksananya penyelesaian Kasus pada Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Mataram; tersedianya data temuan pengawasan sebagai bahan perencanaan program pengawasan di lingkup Pemerintah Kota Mataram; ditindaklanjutinya temuan temuan hasil pemeriksaan dari APIP, eksternal dan pengaduan masyarakat di lingkup Pemerintah Kota Mataram; terselenggaranya pelaksanaan koordinasi pengawasan antar APIP, pengawas eksternal dan lembaga pengawasan lainnya di lingkup Pemerintah Kota Mataram; adanya data temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti yang di rekomendasukan kepada pihak terkait di lingkup Pemerintah Kota Mataram.
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Mataram. Program penguatan akuntabilitas kinerja memiliki 6 (enam) kegiatan utama, yang meliputi: Bimbingan Teknis SAKIP; Penyusunan RPJMD dan RENSTRA; Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Penetapan Kinerja; Pengukuran Kinerja; dan Penyusunan Laporan Kinerja (LKPJ, LKPD, LPPD, LAKIP) dengan uraian tahapan kegiatan pada Peta Reformasi Birokrasi Pemda Kota Mataram.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 35
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Layanan prima merupakan upaya maksimal yang diberikan oleh petugas layanan dari suatu kementerian lembaga jasa pelayanan
untuk memenuhi harapan dan kebutuhan publik sehingga tercapai suatu kepuasan. Dapat diartikan bahwa pelayanan prima berorientasi pada kepuasan publik.
Simpulan pengertian pelayanan prima mengandung makna: menempatkan dan membuat publik merasa penting; melayani publik dengan ramah, tepat dan cepat; mengedepankan dan mengutamakan kepentingan public; menempatkan publik sebagai mitra; memberikan dan menghasilkan kepuasan publik.
8. Manajemen Perubahan Hal-hal yang telah dicapai dalam rangka mengelola perubahan yang akan timbul sebagai akibat dari proses reformasi birokrasi, Pemerintah Daerah Kota Mataram telah melakukan beberapa persiapan yang dijabarkan dalam program manajemen perubahan dan dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan sebagai penataan sistem administasi kenaikan pangkat otomatis PNS, tahapan kegiatan yang dilakukan adalah reformasi sistem manajemen pegawai negeri sipil; dan sosialisasi peraturan yang terkait dengan penegakan disiplin aparatur.
C. SASARAN, INDIKATOR KEBERHASILAN DAN DAMPAK YANG DIHARAPKAN DARI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM
1. Tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram: a. Pemerintah Kota Mataram yang bersih dan bebas KKN. b. Efektifitas dan Efisiensi kegiatan pemerintahan. c. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan. d. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Sasaran. a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan indikator Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat dengan indikator: Integritas pelayanan publik dan peningkatan
kemudahan berusaha.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 36
c. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator:Indeks efektivitas pemerintahan dan instansi pemerintah yang akuntabel.
3. Dampak yang diharapkan. a. Pada area penataan dan penguatan organisasi adalah Organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi (Right Size and Right Function). b. Pada area Penataan dan penguatan ketatalaksanaan adalah sintem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan
sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. c. Pada area penataan peraturan perundang-undangan adalah regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif. d. pada area penataan sumber daya aparatur adalah sumber daya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional,
berkinerja tinggi dan sejahtera. e. Pada area penguatan pengawasan adalah peningkatan efektivitas pengawasan internal pemerintah. f. Pada area penguatan dan penguatan akuntabilitas adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah. g. Pada area peningkatan pelayanan publik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik serta pelayanan birokrasi yang makin murah,
cepat, mudah dan baik. h. Pada area perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah terbangunnya pola pikir, budaya kerja, komitmen, partisipasi dan perubahan
perilaku yang diinginkan.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 37
D. RENCANA PROGRAN DAN OUTCOME YANG DIHARAPKAN DARI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM Untuk memberikan arah yang lebih jelas untuk pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2014-2018, rencana program yang akan dilakukan dan hasil yang diharapkan digambarkan pada tabel 3.1 berikut ini :
Tabel 3.1: Program pada Tingkat Makro dan Mikro
Program untuk Tingkat Makro Program untuk Tingkat Mikro Hasil yang Diharapkan 1 2 3
a. Penguatan Peraturan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dengan prinsip proporsional, efektif dan efisiensi.
a. Kajian pembentukan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
b. Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). c. Asistensi dan fasilitasi pembentukan UPTD/UPTB. d. Revisi Perwal Tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota Mataram.
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah.
b. Penguatan Peraturan Ketatalaksanaan.
a. Penyusunan Standard Operation Procedure (SOP). b. Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas.
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
c. Penguatan peraturan perundang-undangan
a. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
b. Fasilitasi sosialisasi peraturan Perundang-undangan.. c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda Bidang SJDI dan
Penyuluhan Hukum. d. Pelayanan bantuan hukum pemda.
1. Meningkatnya kualitas penataan peraturan perundang-undangan.
2. Adanya produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Tersusunnya rencana penyusunan Raperda dalam satu tahun kedepan sesuai kebutuhan.
4. Terwujudnya penegakan HAM. 5. Pemberian bantuan hukum yang transparan dan
tepat sasaran. 6. Terkajinya berbagai permasalah hukum yang
dihadapi pemerintah.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 38
7. Terciptanya masyarakat Kota Mataram yang sadar hukum.
8. Tersosialisasikannya berbagai peraturan perundang-undangan.
d. Penataan Peraturan Sumber Daya Manusia Aparatur.
a. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis IT integrated.
b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. c. Implementasi Regulasi ASN. d. Penyusunan Regulasi untuk Peningkatan Kapasitas
Tematik SDM bidang kepegawaian. f. Analisis Jabatan, Analisis Beban kerja dan Evaluasi
Jabatan.
SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
e. Penguatan Peraturan Pengawasan.
a. Review kebijakan pengawasan internal pemda terhadap kebijakan lembaga Pembina APIP (BPKP DAN KEMENDAGRI).
b. Tata Kelembagaan/OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan karakteristik kondisi dan kebutuhan daerah berdasarkan dokumen yang tersedia di masing-masing SKPD.
c. Penambahan aparatur dan peningkatan kapasitas APIP Untuk menunjang Fungsi Pengawasan.
d. Pengembangan System pelaporan berbasis IT. e. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
f. Penguatan Peraturan Akuntabilitas Kinerja.
a. Penyusunan RPJMD Kota Mataram Tahun 2015-2019. b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
dokumen perencanaan Kota Mataram (Evaluasi RKPD dan Evaluasi RENJA SKPD).
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 39
c. Pengembangan Sistem Media Informasi Perencanaan Pembangunan Kota Mataram.
d. Pengembangan Forum Perencana SKPD dan Pengembangan Peran Staf Penghubung.
g. Penguatan peraturan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan. a. Program Pendidikan Dasar 9 Tahun. b. Program Pendidikan Menengah Universal (PMU)/
Wajar 12 Tahun. c. Manajemen Pelayanan Pendidikan. d. Peningkatan Sarana dan Prasarana. e. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat. f. Program Pengaduan Layanan Kesehatan. g. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar. h. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. i. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana Puskesmas/Puskemas pembantu dan jaringannya Pembangunan Puskesmas; Pembangunan Puskesmas Pembantu; Pembangunan Poskesdes; Rehab Puskesmas; Rehab Puskesmas Pembantu; Rehab Poskesdes; dan Pembangunan Gedung Kantor Dikes.
j. Sistem Informasi Kesehatan Daerah. k. Pembinaan Pelayanan Perizinan Sarana Kesehatan
Swasta. l. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 40
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesehatan. a. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar. b. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. c. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya.
d. Sistem Informasi Kesehatan Daerah. e. Pembinaan Pelayanan Perizinan Sarana Kesehatan
Swasta. f. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pekerjaan Umum. a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. b. Program Pemeliharaan Saluran Drainase. c. Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan
Perumahan. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang
Lingkungan Hidup. a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang
Kebersihan. a. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan kegiatan pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas/operasional; pengadaan alat-alat kebersihan dan persampahan; pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 41
b. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan kegiatan pelaksanaan penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah; penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan; peningkatan kinerja pengangkutan persampahan; peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan; peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan; sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan; pengadaan sarana dan prasarana TPA; penyediaan sarana dan prasarana kebersihan.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. a. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang
Kependudukan. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang
Perizinan. a. Penyusunan SPM dan Review SOP BPMP2T. b. Penyusunan Perwal Pola Koordinasi Pelayanan
Perijinan antar SKPD. c. Penyusunan LAKIP Pelayanan Perijinan. d. Pelayanan Investasi dan Perijinan Satu Pintu. e. Pengembangan, Komunikasi, Informasi dan Media
Massa. f. Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi. g. Pengembangan Pelayanan.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 42
h. Penguatan pola pikir dan budaya kerja
a. Penataan Sistem Administasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Terwujudnya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.
E. MATRIK RENCANA AKSI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM.
Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dengan menggunakan prinsip SMART yaitu rencana aksi disusun secara specific, dapat diukur (measurable), dapat dicapai (attainable/achievable), bersifat realistis (realistic), dan memiliki kerangka waktu yang jelas (timeliness). Matriks rencana aksi terdiri dari : (1) Rencana Aksi untuk 8 area perubahan yaitu Area Perubahan Organisasi, Ketatalaksanaan, Hukum, Sumberdaya Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, dan Pola Pikir dan Budaya Kerja; (2) Rencana Aksi untuk Quick Wins. Gambaran detail mengenai matriks rencana aksi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
F. QUICK WINS. Program Percepatan (Quick Win) di Pemerintah Daerah Kota Mataram merupakan program yang mengawali proses reformasi birokrasi dan diharapkan dalam waktu yang singkat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Kota Mataram. Hasil akhir dari Program Quick Wins adalah perbaikan business process produk utama (core business) di Pemkot Mataram. Program Quick Wins Pemerintah Kota Mataram bertujuan untuk: - Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (khususnya stakeholder Ristek) dalam pelaksanaan kegiatan riset dan litbang hingga tidak
terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan riset. - Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur di daerah dalam menjalankan tupoksinya memberikan pelayanan kepada stakeholder, khususnya
yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan riset dan litbang sehingga kegiatan riset nasional dapat terlaksana secara baik dan professional. - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan dan memperkuat sistem data base yang berkaitan dengan aspek
kelitbangan, khususnya data tentang riset-riset yang telah dilakukan di Indonesia - Membuka akses informasi yang lebih baik bagi stakeholder dan masyarakat terutama yang berkaitan kinerja Pemda Kota Mataram, terutama
dalam kaitannya pembuatan kebijakan di bidang Iptek dan pelaksanaan riset.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 43
Dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2014-2018, Quick Wins yang ditetapkan Pemerintah Kota Mataram adalah:
No. Program SKPD/UNIT KERJA
1. Pelayanan Perizinan Sistem Paket BPMP2T
2. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagian Hukum
G. INOVASI DALAM REFORMASI BIROKRASI
Pemerintah Kota Mataram melakukan terobosan dalam melayani masyarakat mengurus berbagai macam perizinan dengan membuat izin paket, dari 4 hingga 5 (lima) jenis izin yang membutuhkan waktu hingga 10 (sepuluh) hari untuk 1 (satu) jenis izin layanan. Sehingga jika 4 (empat) jenis izin membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) bulan. “Dengan izin paket, waktu yang panjang itu bisa diperpendek, tidak terlalu lama pengurusannya”. Dari 36 jenis perizinan di wilayah Kota Mataram, BPMP2T telah memperoses 25 jenis izin layanan terpadu di Kota Mataram seperti Pariwisata, Jasa Konstruksi, Reklame dan lainnya.
Pemerintah Kota Mataram akan melakukan harmonisasi dalam pengaturan Peraturan Daerah terkait perizinan, maka terobosan yang akan dilakukan adalah penggabungan regulasi tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kota Mataram. Dengan adanya penggabungan ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan perizinan.
Untuk memenuhi kebutuhan hak dan kewajiban masyarakat terkait dengan Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya
yang dituangkan dalam akta kelahiran (Pasal 27 UU 23 Tahun 2002). Kaitan dengan hal tersebut, agar masyarakat memilki buku nikah dan akte kelahiran Bapak/Ibu yang menjadi hak anak, Pemerintah Kota Mataram telah melakukan terobosan program inovasi melalui Isbat Nikah bagi masyarakat Kota Mataram yang tidak mampu. Adapun yang sudah dilaksanakan pada tahun 2013 sebanyak 338 pasangan, pada tahun 2014 sebanyak 600 pasangan dan rencana target tahun 2015 untuk warga muslim dan non muslim sebanyak 600 pasangan.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 44
H. PENGORGANISASI REFORMASI BIROKRASI KOTA MATARAM
1. Pelaksanaan: Ada dua Tim Pelaksana: • Tim Pengarah Bertanggung Jawab menyusun arah dan kebijakan Pelaksanaan lingkup Pemda terdiri dari:
Ketua : Walikota Sekretaris : Sekretaris Daerah Anggota : Pejabat Eselon II
• SKPD Bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi lingkup SKPD, terdiri dari: Ketua : Sekretaris Daerah Sekretaris : Pejabat Eselon II Anggota : Sesuai Kebutuhan
2. Pengorganisasian Reformasi Birokrasi:
WALIKOTA MATARAM
TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI KOTA MATARAM
TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI KOTA MATARAM
TENAGA AHLI REFORMASI
BIROKRASI PEMKOT
POKJA
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 45
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam rangka penjaminan kualitas arah reformasi birokrasi berjalan sesuai harapan dan tujuan yakni
pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, efektifitas dan efisiensi pemerintahan dan peningkatan kualitas pengambilan kebijakan. Adapun tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan reformasi birokrasi adalah: 1. Mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada lembaga daerah sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. 2. Menilai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu periode tertentu. 3. Menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi. 4. Memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan reward dan punishment sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Adapun ruang lingkup kegiatan monitoring adalah kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada lembaga daerah merupakan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan di tingkat mikro. Sedangkan ruang lingkup kegiatan evaluasi adalah kegiatan evaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada lembaga daerah atas pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat mikro meliputi 8 program area perubahan, dan 1 (satu) program quick wins. Adapun evaluasi juga harus meliputi dampak strategis pelaksanaan reformasi birokrasi pada lembaga daerah.
Monitoring dan evaluasi sejatinya juga mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Dijelaskan pula dalam pasal 48 ayat (2) huruf (d), dinyatakan bahwa monitoring atau pemantauan adalah suatu proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan penjelasan pasal 48 ayat (2) huruf (c), dinyatakan bahwa evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditentukan dan menentukan faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Pada prinsipnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi didasarkan pada best practices dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk juga dalam rangka menggali informasi tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai keberhasilan reformasi birokrasi, tim penjamin kualitas dapat mengacu pada bagian V (daftar uji pemantauan) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 46
Adapun Objek dari Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi ini adalah Tim reformasi birokrasi di setiap lembaga daerah, tim pengarah dan tim pelaksana. Dalam monitoring dan evaluasi ini dibutuhkan 3 siklus penting yakni: 1. Perencanaan meliputi kegiatan dalam rangka penetapan target, pemilihan metode serta penentuan langkah-langkah kerja yang akan
dilaksanakan dan SDM yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan monitoring evaluasi. 2. Pelaksanaan meliputi kegiatan melaksanakan langkah-langkah kerja yang telah dilasanakan dengan mendasarkan standard monitoring evaluasi
yang berlaku. 3. Pelaporan meliputi kegiatan menyampaian hasil pemantauan kemajuan dan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi disertai dengan analisis dan
saran atau rekomendasi untuk perbaikannya. Adapun ruang lingkup dampak dari monitoring evaluasi adalah efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan
publik dan peningkatan kapasitas serta akuntabilitas kinerja lembaga daerah. Metodologi pelaksanaan monitoring evaluasi reformasi birokrasi melalui: 1. Desk monitoring (membandingkan laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada lembaga daerah dengan bukti-bukti yang
disampaikan). 2. Field monitoring/observasi (observasi langsung, wawancara/permintaan keterangan, dan memberikan kuesioner kepada lembaga daerah. 3. Lembar kerja monitoring dan evaluasi (menggunakan tools yang telah disepakati bersama).
Analisis hasil monev adalah kegiatan terakhir dari tahapan pelaksanaan monitoring evaluasi. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan hasil penilaian lapangan pada tahap pengajuan dokumen Reformasi Birokrasi, rencana pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map Reformasi Birokrasi masing-masing lembaga SKPD dengan kemajuan dan dampak strategis yang telah dicapai berdasarkan hasil desk monitoring evaluasi serta observasi lapangan. Analisis tersebut akan memberikan kesimpulan dan saran yang menggambarkan tingkat kecukupan dokumen dalam rangka pemenuhan pencapaian target atas rencana aksi yang telah ditetapkan oleh lembaga daerah dan ketepatan waktu pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Analisis ini juga akan memberikan rekomendasi/saran yang diperlukan didasarkan atas rencana dan realisasi masing-masing program dan kegiatan.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 47
Penentuan skoring diperoleh dari pembobotan perspektif dikaitkan dengan pembobotan indikator, nilai variabel yg diperoleh, dan bobot individu yg telah ditentukan, pembagian area perubahan dan pembobotannya adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:
Tabel 4.1 Skoring Hasil Monitoring dan Evaluasi
NO 8 AREA PERUBAHAN DAN
QUICK WINS BOBOT
(%) PERSPEKTIF/SASARAN/
TARGET INDIKATOR PARAMETER
1 Pola Pikir dan Budaya Kerja 10 3 5 12 2 Penataan Peraturan Perundang-
undangan 10 2 5 6
3 Penataan dan Penguatan Organoisasi
10 2 4 8
4 Penataan Tatalaksana 10 3 3 4 5. Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur 20 5 9 15
6 Penguatan Pengawasan 10 4 8 12 7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10 2 3 7 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik 20 3 5 9
Jumlah 100 24 42 73
Nilai akhir yang diperoleh dari proses skoring di atas akan dikonversi dalam penilaian kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan rentang nilai tingkat pemenuhan yang merupakan proksi dari parameter.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 48
Nilai tingkat pemenuhan sampai dengan 75 menunjukkan masih perlunya perbaikan pada area-area perubahan Reformasi Birokrasi, adapun tingkat pemenuhan dan rentang skor kualitas adalah sebagai berikut:
No. Tingkat Pemenuhan Rentang Skor Kualitas
1 90 < skor ≤ 100 Sangat Baik 2 75 < X ≤ 90 Baik 3 60 < X ≤ 75 Cukup 4 50 < X ≤ 60 Kurang 5 Skor <50
Sangat Kurang
Monev dalam hal ini Bagian Organisasi di Sekretariat Daerah akan berperan sebagai leading sektor persiapan, perencanaan dan pelaksanaan
monev termasuk pelaporan. Bagian Organisasi akan membentuk tim independen yang akan melaksanakan monev. Detail kegiatan monev bisa dilihat pada matriks program.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 49
BAB V P E N U T U P
Dokumen Road Map Kota Mataram Tahun 2014-2018 ini merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang
disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.
Dokumen Road Map ini secara substansial telah memuat strategi, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan kegiatan. Kebijakan dan rincian kegiatan yang ada dalam dokumen road map ini merupakan kegiatan prioritas dan strategis dalam mendukung percepatan tercapainya sasaran reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Mataram.
Sehubungan dengan dukumen Road Map ini, maka instansi yang berwewenang membidangi tugas pokok dan fungsi terkait dengan lingkup area reformasi birokrasi, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
1. Road Map Reformasi Birokrasi ini merupakan pedoman bagi Instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dalam menyusun perencanaan kegiatan dengan frame yang sama yaitu 2014-2018, dengan demikian terjadi sinergitas dan simultan arah pelaksanaan reformasi birokrasi selama 5 Tahun ke depan.
2. Road Map Reformasi Birokrasi ini menjadi dasar atau acuan bagi Instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dalam menyusun dokumen perancanaan daerah.
3. Road Map Reformasi Birokrasi menjadi dasar penyelenggaran Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dan menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Mataram.
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 50
Dalam rangka menjaga konsistensi, sinergitas dan keberlangsungan pelaksanaan dan keberhasilan reformasi birokrasi, maka diperlukan monitoring dan pelaporan implementasi road map reformasi birokrasi secara regular dan periodik. Untuk itu masing-masing SKPD yang membidangi pelaksanaan reformasi birokrasi agar melakukan pengawasan internal serta bertanggung jawab atas kinerja sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Mataram.
WALIKOTA MATARAM,
H. AHYAR ABDUH
Pemerintah Kota Mataram
ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 51
L A M P I R A N
PROGRAM QUICK WINS
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Terbangunnya sistem
pelayanan perizinan
berkualitas yg mudah, &
aksessable bagi publik dalam
rangka meningkatkan kualitas
pelayanan publik di bidang
perizinan
Tercapainya
efisiensi waktu
dari 34 hari
menjadi 14 hari
14 hari 200,000,000 BPMP2T
a Perencanaan
Rapat visionning
Program Pelayanan
Perizinan Sistem
Paket
Adanya persiapan persamaan
visi & misi serta goal dr
program termasuk
pembagian peran yg jelas
terkait dlm pengelolaan
kegiatan: review jenis
perijinan sistem paket, uji
coba perizinan sistem paket,
sosialisasi perizinan sistem
peket dan launching
pelaksanaan pelaksanaan
pelayanan perizinan sistem
paket
1 SK Tim
Pelaksana
Kegiatan
1 SK Tim
Pelaksana
Kegiatan
b Pelaksanaan
Review jenis perizinan
yan dipaketkan
Adanya dokumen hasi
maping jenis perijinan yang
dipaketkan
1 dok 1 dok
Uji coba Pelayanan
Perizinan Sistem Paket
Adanya masukan dari publik
atas Sistem dan Mekanisme
operasional prosedur
Pelayanan Perizinan Sistem
Paket
1 keg 1 keg
Sosialisasi Pelayanan
Perizinan Sistem Paket
Adanya sosialisasi, sharing
pengetahuan & informasi
kepada publik terkait
pelaksanaan Pelayanan
Perizinan Sistem Paket
1 keg 1 keg
Launching Pelayanan
Perizinan Sistem Paket
Terlaksananya kegiatan
launching Pelayanan
perizinan Sitem Paket oleh
Walikota dalam rangka
publikasi kepada publik
1 keg 1 keg
Target
2017 20182015 20162014 2015 2016 2017 2018
2014
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu Pelaksanaan Indikator
Target
Pelayanan Perizinan
Sistem Paket
Rencana
Anggaran
Penangg
ung
Jawab
Page 1
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Target
2017 20182015 20162014 2015 2016 2017 2018
2014
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu Pelaksanaan Indikator
Target
Pelayanan Perizinan
Sistem Paket
Rencana
Anggaran
Penangg
ung
Jawab
Penetapan Pelayanan
Perizinan Sistem Paket
Ditetapkannya Regulasi
Pelayanan Perizinan Sistem
Paket
1 Regulasi 1
Regulasi
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas dalam pelaksanaan
program pelayanan perizinan
sistem paket
Laporan hasil
monev
1 SK Tim
Monev; 2
keg
evaluasi
1 SK Tim
Monev; 2
keg
evaluasi
1 SK Tim
Monev; 2
keg
evaluasi
d
Rapat perbaikan hasil
program Pelayanan
Perizinan Sistem
Paket
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil evaluasi program
Pelayanan Perizinan
Sistem Paket
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut
1 keg
rapat, 1
dok
rekomend
asi
1 keg
rapat, 1
dok
rekomend
asi
1 keg
rapat, 1
dok
rekomend
asi2 Terbangunnya mekanisme
pelayanan perizinan untuk
mempermudah BPMP2T
dalam rangka memberikan
pelayanan publik di bidang
perizinan
Penyatuan 1
Perda dari
beberapa Perda
di bidang
perizinan
1 Perda
Perencanaan
Rapat visionning
Program
Pembentukan
Perda tentang
Penyelenggaraan
Perizinan di Kota
Mataram
Adanya persiapan persamaan
visi & misi serta goal dr
program termasuk
pembagian peran yg jelas
terkait dlm pengelolaan
kegiatan: pembentukan
perda penyelenggaraan
perizinan
1 SK Tim
Pelaksana
Kegiatan
1 SK Tim
Pelaksana
Kegiatan
Pelaksanaan
Inventarisasi Perda
Perizinan yang masih
tersebar dibeberapa
SKPD Teknis
Adanya dokumen hasil
inventarisasi perda perizinan
dan hasil permasalahan
perizinan pada SKPD teknis
1 dok 1 dok
Penyusunan Draft
Perda tentang
Penyelenggaraan
Perizinan dan Naskah
Akademik
Adanya dokumen darft Perda
dan Naskah Akademik
2 Dokumen 1 dokumen
darft Perda
dan 1
Dokumen
Naskah
Akademik
Rencana Tindak Lanjut Monev
77,000,000 Bagian
Hukum
Pembentukan Perda
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan di Kota
Mataram
Page 2
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Target
2017 20182015 20162014 2015 2016 2017 2018
2014
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu Pelaksanaan Indikator
Target
Pelayanan Perizinan
Sistem Paket
Rencana
Anggaran
Penangg
ung
Jawab
Konsultasi Publik
terkait Perda tentang
penyelenggaran
Perizinan
Adanya hasil konsultasi publik
terkait Perda tentang
penyelenggaran Perizinan
1 keg 1 keg
Penetapan Perda
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Adanya dokumen Perda
tentang penyelenggaran
Perizinan
1 Perda 1 Perda
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas dalam pelaksanaan
program pembentukan Perda
tentang penyelenggaraan
perizinan di Kota Mataram
Laporan hasil
monev
Tim
Monev;
keg
evaluasi
Rapat perbaikan hasil
program
Pembentukan
Perda tentang
Penyelenggaraan
Perizinan di Kota
Mataram
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil evaluasi program
Pembentukan Perda
tentang Penyelenggaraan
Perizinan di Kota
Mataram
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
1 keg
rapat, 1
dok
rekomend
asi
277,000,000 Total Anggaran
Rencana Tindak Lanjut Monev
77,000,000 Bagian
Hukum
Page 3
PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Terselenggaranya Reformasi
Sistem Manajemen Pegawai
Negeri Sipil dan
tersosialisasikannya Peraturan
yang terkait dengan
penegakan disiplin aparatur
Tercapainya
100%
implementasi
sistem
Manajemen
Administrasi
Kenaikan
Pangkat
Otomatis PNS
50% 100% 240,000,000 BKD
a Perencanaan
Rapat visionning
Program Penataan
Sistem Administasi
Kenaikan Pangkat
Otomatis PNS
Adanya persiapan persamaan
visi & misi serta goal dr
program termasuk
pembagian peran yg jelas
terkait dlm pengelolaan
kegiatan: Penyusunan
Design, Uji publik,
Penetapan, sosialisasi,
asistensi, ujicoba &
pelaksanaan Sistem Penataan
Sistem Administasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS
Pemerintah Kota Mataram
2 SK Tim
Pelaksana
Program
1 SK Tim
Pelaksana
Program
1 SK Tim
Pelaksana
Program
b Pelaksanaan
Review Sistem
Administasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS
Pemerintah Kota
Mataram
Direvisinya sistem &
mekanisme operasional
prosedur Kenaikan Pangkat
Otomatis PNS yang mudah
dioperasionalkan oleh Tim
pengelola dan mudah diakses
oleh SKPD & PNS
1 dok revisi
sistem
1 dok revisi
sistem
2018
Waktu Pelaksanaan
No
2018
Penangg
ung
Jawab2014 2015 2016 2017
2017
Rencana
Anggaran
Penataan Sistem
Administasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS
2014
TargetIndikator
TargetOutcome/Output
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan 2015 2016
Page 4
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2018
Waktu Pelaksanaan
No
2018
Penangg
ung
Jawab2014 2015 2016 2017
2017
Rencana
Anggaran
Penataan Sistem
Administasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS
2014
TargetIndikator
TargetOutcome/Output
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan 2015 2016
Uji publik Revisi
Sistem Administasi
Kenaikan Pangkat
Otomatis ASN
Pemerintah Kota
Mataram
Adanya sosialisasi, sharing
knowledge & masukan dr
publik atas Revisi Sistem dan
Mekanisme operasional
prosedur Administasi
Kenaikan Pangkat Otomatis
ASN Pemerintah Kota
Mataram Administasi
Kenaikan Pangkat Otomatis
PNS Pemerintah Kota
Mataram
1 keg 1 keg
Penetapan Sistem
Administasi Kenaikan
Pangkat Otomatis ASN
Pemerintah Kota
Mataram
Ditetapkannya Pergub Sistem
dan mekanime operasional
prosedur Administasi
Kenaikan Pangkat Otomatis
PNS Pemerintah Kota
Mataram
1 perwal 1 perwal
Sosialisasi Sistem
Administasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS
Pemerintah Kota
Mataram
Adanya sharing pengetahuan
& informasi kepada PNS
lingkup pemprov terkait
keberadaan peran dan fungsi
Sistem Administasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS
Pemerintah Kota Mataram
termasuk tentang peraturan
disiplin aparatur
1 keg
sosialisasi
1 keg
sosialisasi
Asistensi Pengelolaan
Sistem Administasi
Kenaikan Pangkat
Otomatis ASN
Pemerintah Daerah
Provinsi NTB
Adanya peningkatan
kapasitas Tim pengelola
Sistem dan mekanisme
Administasi Kenaikan Pangkat
Otomatis ASN Pemerintah
Daerah Provinsi NTB
1 keg
asistensi
1 keg
asistensi
Uji coba Sistem
Administasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS
Pemerintah Kota
Mataram
Adanya simulasi pelaksanaan
pengelolaan Sistem
Administasi Kenaikan Pangkat
Otomatis PNS Pemerintah
Kota Mataram oleh Tim
Pengelola
1 keg ujicoba 1 keg
ujicoba
Page 5
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2018
Waktu Pelaksanaan
No
2018
Penangg
ung
Jawab2014 2015 2016 2017
2017
Rencana
Anggaran
Penataan Sistem
Administasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS
2014
TargetIndikator
TargetOutcome/Output
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan 2015 2016
Pelaksanaan Sistem
Administasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS
Pemerintah Kota
Mataram
Dilaksanakannya Sistem dan
mekanisme Administasi
Kenaikan Pangkat Otomatis
PNS Pemerintah Kota
Mataram yg terintegrated dg
SKPD Lingkup Pemerintah
Kota Mataram
1 paket data,
1 paket
informasi
1 paket
data, 1
paket
informasi
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas dalam pelaksanaan
program penataan sistem
administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS
Laporan hasil
monev
Tim monev
terbentuk;
2 keg/thn
Tim monev
terbentuk;
2 keg/thn
d
Rapat perbaikan hasil
program Penataan
Sistem Administasi
Kenaikan Pangkat
Otomatis PNS
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil evaluasi program
Penataan Sistem
Administasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS
Rekomendasi
rencana
tindak lanjut
monev
1 keg rapat,
1 dok
rekomenda
si
Total Anggaran 240,000,000
Rencana Tindak Lanjut Monev
Page 6
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Optimalisasi sistem hukum
serta harmonisasi produk
hukum daerah
Tersusunnya
dokumen
rencana kerja
rancangan
peraturan
perundang-
undangan
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 151,975,000 Bag. Hukum
a Perencanaan
Menyusun tim Produk
hukum daerah dan
Konsultasi publik
Tersusunnya kegiatan dalam
rangka penyusunan produk
hukum dan konsultasi publik
3 SK Tim
Koordinasi
dan 3 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK Tim
koordinasi
dan 1 SK
Tim
pelaksanaa
n kegiatan
1 SK Tim
Koordinasi
dan 1 SK
Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinasi
dan 1 SK
Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinasi
dan 1 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
b Pelaksanaan
Bimbingan Teknis
Penyusunan Produk
hukum daerah dan
Penyusunan Kontrak
Meningkatnya pemahaman
aparatur terkait dengan
penyusunan produk hukum
daerah
terlatihnya
420 orang
dalam hal
penyusunan
produk
hukum dan
penyusunan
kontrak
70 orang 100 orang 120 orang 130 orang
Konsultasi Publik
terkait Produk Hukum
daerah
adanya dokumen hasil uji
publik produk hukum daerah
21 dokumen
uji publik
4 dok 5 dok 6 dok 6 dok
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas dalam pelaksanaan
program penyusunan rencana
kerja rancangan peraturan
perundang-undangan
Laporan hasil
monev
Tim
monev; 3
keg
monitoring;
1 keg
evaluasi
Tim monev;
3 keg
monitoring;
1 keg
evaluasi
Tim monev;
3 keg
monitoring;
1 keg
evaluasi
Tim monev;
3 keg
monitoring; 1
keg evaluasi
d
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan 2016
Outcome/Output2018
Waktu PelaksanaanRencana
Anggaran 20152014
Penanggu
ng Jawab
Indikator
Target
Target
Penyusunan Rencana
Kerja Rancangan
Peraturan Perundang-
Undangan
20162015
20172018
20142017
Rencana Tindak Lanjut Monev
Page 7
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan 2016
Outcome/Output2018
Waktu PelaksanaanRencana
Anggaran 20152014
Penanggu
ng Jawab
Indikator
Target
Target
Penyusunan Rencana
Kerja Rancangan
Peraturan Perundang-
Undangan
20162015
20172018
20142017
Rapat Perbaikan hasil
Program penyusunan
rencana kerja
rancangan peraturan
perundang-undangan
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil evaluasi program
penyusunan rencana
kerja rancangan
peraturan perundang-
undangan
Rekomendasi
rencana
tindak lanjut
monev
1 keg
rapat, 1
dok design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok
design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok
design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
2 Terinformasikannya produk
hukum daerah kepada
aparatur dan masyarakat
Kota Mataram
Terselenggar
anya kegiatan
sosialisasi
melalui
lomba
kadarkum di
tingkat kota
dan provinsi
1x lomba 1x lomba 1x lomba 1x lomba 198,475,000 Bag. Hukum
a Perencanaan
Menyusun tim
koordinasi
pelaksanaan HAM dan
pembinaan kelompok
kadarkum
Tersusunya kegiatan
pelaksanaan HAM dan
pembinaan kelompok
kadarkum
5 SK Tim
Koordinasi
dan 5 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinasi
dan 1 SK
Tim
Pelaksanaa
n Kegiatan
1 SK Tim
Koordinasi
dan 1 SK
Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinasi
dan 1 SK
Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinasi
dan 1 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
b Pelaksanaan
Terlaksananya rapat
koordinasi rencana
aksi HAM (RANHAM)
Terinventarisasinya
rekomendasi pelaksanaan
HAM dikota Mataram
1 x Rakor
HAM
1 x Rakor 1 x Rakor 1 x Rakor 1 x Rakor
Pembinaan kelompok
kadarkum
Terbinanya kelompok
kadarkum unntuk terlibat
aktif dalam kegiatan yang
berkaitan dengan kesadaran
hukum
50 kelompok
kadarkum
12
kelompok
20 kelompok 30 kelompok 50 kelompok
Sosialisasi produk
hukum melalui lomba
kadarkum di tingkat
kota dan provinsi
Terlaksananya sosialisasi
produk hukum yang berlaku
melalui ajang lomba
kadarkum yang dilakukan
secara berkala
1 x lomba 1x lomba 1x lomba 1x lomba 1x lomba
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan
sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Kegiatan
monev yang
dilakukan
secara
berkala
Tim
monev; 2
keg monev
Tim monev;
2 keg
monev
Tim monev;
2 keg
monev
Tim monev;
2 keg monev
Fasilitasi sosialisasi
peraturan Perundang-
undangan
Page 8
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan 2016
Outcome/Output2018
Waktu PelaksanaanRencana
Anggaran 20152014
Penanggu
ng Jawab
Indikator
Target
Target
Penyusunan Rencana
Kerja Rancangan
Peraturan Perundang-
Undangan
20162015
20172018
20142017
d
Rapat Perbaikan hasil
Program fasilitasi
sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil program fasilitasi
peraturan perundang-
undangan
Rekomendasi
rencana
tindak lanjut
monev
1 keg
rapat, 1
dok design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok
design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok
design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
3 Terwujudnya peningkatan
kapasitas aparatur pemda
yang sadar hukum, memiliki
pengetahuan hukum yang
berlaku, dan mampu
mengaplikasikan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku.
Terdokument
asinya produk
produk
hukum
daerah
sehingga
mudah
diakses oleh
aparatur dan
masyarakat
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 163,293,000 Bag. Hukum
Perencanaan
Rapat tim pengelola
admninistrasi hukum
serta rapat tim
penyuluhan hukum
Adanya persiapan
penyuluhan hukum yang
mencakup tema,
narasumber, alur pengelolaan
administrasi hukum, proses
dan dokumentasi
dokumentasi produk hukum
1 SK Tim
Koordinasi
dan1 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK tim
koordinasi
dan 1 SK
Tim
pelaksanaa
n Kegiatan
1 SK Tim
Koordinasi
dan1 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK tim
koordinasi
dan 1 SK tim
pelaksanaan
Kegiatan
1 Sk tim
koordinasi
dan 1 SK tim
pelaksanaan
Kegiatan
Pelaksanaan
Terselenggaranya
penyuluhan hukum
Tersosialisasikannya produk
hukum daerah kepada
aparatur dan masyarakat
1 x
penyuluhan
hukum
1 x
penyuluha
n hukum
1x
penyuluhan
hukum
1x
penyuluhan
hukum
1x
penyuluhan
hukum
Pengelolaan
administrasi hukum
Terselenggaranya alur
pengelolaan administrasi
hukum yang mendukung
kinerja SKPD
terbentuknya
SOP bagian
hukum
terbentukn
ya SOP
Terbentukny
a SOP
Terbentukny
a SOP
Terbentukny
a SOP
Dokumentasi produk
hukum
Terdokumentasinya produk
produk hukum daerah
sehingga mudah diakses oleh
aparatur dan masyarakat
Rencana Tindak Lanjut Monev
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemda Bidang
SJDI dan Penyuluhan
Hukum
Page 9
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan 2016
Outcome/Output2018
Waktu PelaksanaanRencana
Anggaran 20152014
Penanggu
ng Jawab
Indikator
Target
Target
Penyusunan Rencana
Kerja Rancangan
Peraturan Perundang-
Undangan
20162015
20172018
20142017
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan
program peningkatan
kapasitas aparatur pemda
bidang SJDI dan penyuluhan
hukum
Laporan hasil
monev
Tim
monev; 2
keg
monitoring,
1 keg
evaluasi
Tim monev;
2 keg
monitoring,
1 keg
evaluasi
Tim monev;
2 keg
monitoring,
1 keg
evaluasi
Tim monev;
2 keg
monitoring, 1
keg evaluasi
d
Rapat Perbaikan hasil
Program
Peningkatan
kapasitas aparatur
pemda bidang
SJDI dan
penyuluhan hukum
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil program fasilitasi
peraturan perundang-
undangan
Rekomendasi
rencana
tindak lanjut
monev
1 keg
rapat, 1
dok design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok
design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok
design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
4 asus dan permasalahan
hukum yang melibatkan
pemda dapat diselesaikan
dengan berdasarkan kajian
hukum dan konsultasi hukum
Terselesaikan
nya kasus
dan
permasalaha
n hukum
yang
melibatkan
pemda
5 kasus
hukum
5 kasus
hukum
5 kasus
hukum
5 kasus
hukum
556,750,000 Bag. Hukum
a Perencanaan
Rapat tim pengkaji
hukum dan konsultasi
hukum
Tersedianya bahan kajian
hukum dan konsultasi hukum
yang digunakan dalam proses
penyelesaian kasus hukum
tersusunnya
40 kajian
hukum
40 kajian
hukum
40 kajian
hukum
40 kajian
hukum
40 kajian
hukum
b Pelaksanaan
Terselenggaranya
kajian hukum dan
konsultasi hukum
tersusunnya dokumen kajian
hukum dan konsultasi hukum
yang lengkap, sesuai
kebutuhan dan dapat
dipertanggung-jawabkan
Terselenggaranya
kerjasama hukum
bidang perdata dan
TUN
Terselesaikannya kasus-kasus
bidang perdata dan TUN
2 kasusu
perdata dan
TUN
2 kasus
perdata
dan TUN
3 kasus
perdata dan
TUN
3 kasus
perdata dan
TUN
3 Kasus
perdata dan
TUN
c
Rencana Tindak Lanjut Monev
Monitoring dan Evaluasi
Pelayanan bantuan
hukum pemda
Page 10
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan 2016
Outcome/Output2018
Waktu PelaksanaanRencana
Anggaran 20152014
Penanggu
ng Jawab
Indikator
Target
Target
Penyusunan Rencana
Kerja Rancangan
Peraturan Perundang-
Undangan
20162015
20172018
20142017
Monitoring Terpantaunya program
pelayanan bantuan hukum
pemda serta ketercapaian
outputnya
Laporan hasil
pemantauan
1 SK Tim
Monev, 3x
monitoring
keg, 1 dok
laporan
monitoring
1 SK Tim
Monev, 3x
monitoring
keg, 1 dok
laporan
monitoring
1 SK Tim
Monev, 3x
monitoring
keg, 1 dok
laporan
monitoring
1 SK Tim
Monev, 3x
monitoring
keg, 1 dok
laporan
monitoring
Evaluasi Adanya pelaporan hasil
monitoring dlm pertemuan
evaluasi ketercapaian output
pd pelaksanaan program
Pelayanan bantuan
hukum pemda
Laporan hasil
evaluasi atas
pemantauan
1 keg
evaluasi
1 keg
evaluasi
1 keg
evaluasi
1 keg
evaluasi
d
Rapat Perbaikan hasil
Program Pelayanan
bantuan hukum
pemda.
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil evaluasi program
Pelayanan bantuan
hukum pemda
Rekomendasi
rencana
tindak lanjut
monev
1 keg
rapat, 1
dok design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok
design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok
design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1,070,493,000 Total Anggaran
Rencana Tindak Lanjut Monev
Page 11
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Terwujudnya Kelembagaan
OPD yang mampu membantu
proses penyelenggaraan
pemerintahan sesuai
kebutuhan daerah secara
efektif dan efisien.
Adanya 5 kajian
pembentukan
kelembagaan
OPD
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 249,300,000 Bagian
Organisasi
a Perencanaan
Rapat penyamaan
persepsi program
Kajian
pembentukan
kelembagaan OPD
Adanya persamaan visi dan
misi serta goal dr program
termasuk pembagian peran
yg jelas terkait dlm
pengelolaan kegiatan: Kajian
Pembentukan Kelembagaan
OPD
5 SK Tim
Koordinasi dan
5 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
b Pelaksanaan
Review regulasi
bidang kelembagaan
OPD
Adanya review Regulasi
dibidang kelembagaan OPD
secara berkala sesuai dengan
UU, PP, Permen, Perda dan
Perwal yang berlaku.
5 Dokumen
hasil Review
regulasi bidang
kelembagaan
OPD
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Pengkajian naskah
akademik
pembentukan OPD
Adanya Naskah Akademik
pembentukan OPD yang
sesuai dengan UU, PP,
Permen, Perda dan Perwal
yang berlaku.
5 Dokumen
Naskah
akademik
pembentukan
OPD
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas dalam pelaksanaan
kajian pembentukan
kelembagaan OPD
Laporan hasil
monev
Tim
monev; 3
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi;
Tim
monev; 3
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi;
Tim
monev; 3
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi;
Tim
monev; 3
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi;
2017 2018
Kajian pembentukan
kelembagaan
Organisasi Perangkat
Daerah (OPD)
Rencana Tindak Lanjut Monev
Rencana AnggaranPenanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015 2016
PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu Pelaksanaan Indikator
Target
Target
Page 12
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2017 2018
Kajian pembentukan
kelembagaan
Organisasi Perangkat
Daerah (OPD)
Rencana AnggaranPenanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015 2016
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu Pelaksanaan Indikator
Target
Target
Rapat Perbaikan hasil
Program Kajian
pembentukan
kelembagaan
Organisasi
Perangkat Daerah
(OPD)
Adanya rencana tindak lanjut
hasil evaluasi program
Kajian pembentukan
kelembagaan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
2 Terwujudnya OPD yang tepat
fungsi dan tepat ukuran
sesuai dengan karakteristik
kondisi dan kebutuhan
daerah berdasarkan dokumen
yang tersedia di masing-
masing SKPD.
189,000,000 Bagian
Organisasi
Perencanaan
Rapat penyamaan
persepsi Penataan
Organisasi
Perangkat Daerah
(OPD).
Adanya persiapan persamaan
visi dan misi dari program
Program Penataan
Organisasi Perangkat
Daerah (OPD).
5 SK Tim
Koordinasi dan
5 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
Pelaksanaan
Penyusunan Raperda
pembentukan
kelembagaan OPD
Adanya penetapan Perda
sebagai dasar perencanaan
dalam pembentukan
kelembagaan OPD untuk
ditindaklanjuti oleh Bagian
Hukum.
5 Perda
Pembentukan
Kelembagaan
OPD
1 Perda 1 Perda 1 Perda 1 Perda 1 Perda
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas dalam pelaksanaan
penataan OPD
Laporan hasil
monev
Tim
Monev; 2
keg
monitorin
g, 1 keg
evaluasi
Tim
Monev; 2
keg
monitorin
g, 1 keg
evaluasi
Tim
Monev; 2
keg
monitorin
g, 1 keg
evaluasi
Tim
Monev; 2
keg
monitorin
g, 1 keg
evaluasi
d
Penataan Organisasi
Perangkat Daerah
(OPD).
Rencana Tindak Lanjut Monev
Page 13
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2017 2018
Kajian pembentukan
kelembagaan
Organisasi Perangkat
Daerah (OPD)
Rencana AnggaranPenanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015 2016
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu Pelaksanaan Indikator
Target
Target
Rapat Perbaikan hasil
Program Penataan
Organisasi
Perangkat Daerah
(OPD).
Adanya rencana tindak lanjut
hasil evaluasi program
Penataan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
3 Meningkatnya kapasitas SKPD
dalam pengelolaan sistem
dan mekanisme
pembentukan UPTD/UPTB
yang tepat fungsi dan tepat
ukuran dalam membantu
proses penyelenggaraan
tugas-tugas SKPD
pemerintahan Kota Mataram
Dokumentasi
Hasil Asistensi
UPTD/UPTB
1 Dok.
Hasil
Asistensi
UPTD/UP
TB
1 Dok.
Hasil
Asistensi
UPTD/UP
TB
1 Dok.
Hasil
Asistensi
UPTD/UP
TB
1 Dok.
Hasil
Asistensi
UPTD/UP
TB
80,000,000 Bagian
Organisasi
a Perencanaan
Rapat visionning
program Asistensi
dan fasilitasi
pembentukan
UPTD/UPTB.
Adanya persiapan persamaan
visi dan misi serta goal dr
program Asistensi dan
fasilitasi pembentukan
UPTD/UPTB.
5 SK Tim
Koordinasi dan
5 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
b Pelaksanaan
Review Regulasi
pembentukan
UPTD/UPTB
Adanya Regulasi
pembentukan UPTD/UPTB
secara berkala sesuai dengan
UU, PP, Permen, Perda dan
Perwal yang berlaku.
4 Dok. Hasil
Review UPTD/B
1 Dok.
Hasil
Review
UPTD/B
1 Dok.
Hasil
Review
UPTD/B
1 Dok.
Hasil
Review
UPTD/B
1 Dok.
Hasil
Review
UPTD/B
Pengkajian
pembentukan
UPTD/UPTB
Adanya dokumen pengkajian
pembentukan UPTD/UPTB
untuk memenuhi kebutuhan
SKPD.
5 Dok. Hasil
pengkajian
UPTD/B
1 Dok.
Hasil
Pengkajia
n UPTD/B
1 Dok.
Hasil
Pengkajia
n UPTD/B
1 Dok.
Hasil
Pengkajia
n UPTD/B
1 Dok.
Hasil
Pengkajia
n UPTD/B
1 Dok.
Hasil
Pengkajia
n UPTD/B
Asistensi dan fasilitasi
pembentukan
UPTD/UPTB.
Page 14
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2017 2018
Kajian pembentukan
kelembagaan
Organisasi Perangkat
Daerah (OPD)
Rencana AnggaranPenanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015 2016
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu Pelaksanaan Indikator
Target
Target
Penyusunan Perwal
Pembentukan
UPTD/UPTB
Adanya perwal Pembentukan
UPTD/UPTB sebagai dasar
perencanaan dalam
memenuhi kebutuhan SKPD.
5 dokumen
perwal UPTD/B
1 Dok.
Hasil
perwal
UPTD/B
1 Dok.
Hasil
perwal
UPTD/B
1 Dok.
Hasil
perwal
UPTD/B
1 Dok.
Hasil
perwal
UPTD/B
1 Dok.
Hasil
perwal
UPTD/B
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas dalam pelaksanaan
asistensi dan fasilitasi
pembentukan UPTD/UPTB
Laporan Hasil
monev
Tim
Monev; 2
keg
monitorin
g, 1 keg
evaluasi
Tim
Monev; 2
keg
monitorin
g, 1 keg
evaluasi
Tim
Monev; 2
keg
monitorin
g, 1 keg
evaluasi
Tim
Monev; 2
keg
monitorin
g, 1 keg
evaluasi
d
Rapat Perbaikan hasil
Program Asistensi
dan fasilitasi
pembentukan
UPTD/UPTB.
Adanya rencana tindak lanjut
hasil evaluasi program
asistensi dan fasilitasi
pembentukan
UPTD/UPTB
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
4 Terwujudnya ketersesuaian
peran dan fungsi SKPD
terhadap tupoksinya dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
5 Dok. Perwal 1 Dok.
Perwal
1 Dok.
Perwal
1 Dok.
Perwal
1 Dok.
Perwal
1 Dok.
Perwal
440,000,000 Bagian
Organisasi
a Perencanaan
Rapat visionning
Program Revisi
Perwal Tupoksi
SKPD
Adanya persamaan visi dan
misi serta goal dr program
Revisi Perwal Tupoksi
SKPD
5 SK Tim
Koordinasi dan
5 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
b Pelaksanaan
Pemetaan Tupoksi Adanya dokumen pemetaan
Tupoksi
5 dokumen hasil
pemetaan
1
dokumen
hasil
pemetaan
1
dokumen
hasil
pemetaan
1
dokumen
hasil
pemetaan
1
dokumen
hasil
pemetaan
1
dokumen
hasil
pemetaan
kajian perwal tupoksi
SKPD terkait
Adanya dokumen kajian
Perwal Tupoksi masing-
masing SKPD
5 dokumen hasil
kajian
1
dokumen
hasil
kajian
1
dokumen
hasil
kajian
1
dokumen
hasil
kajian
1
dokumen
hasil
kajian
1
dokumen
hasil
kajian
Rencana Tindak Lanjut Monev
Revisi Perwal Tupoksi
SKPD
Page 15
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2017 2018
Kajian pembentukan
kelembagaan
Organisasi Perangkat
Daerah (OPD)
Rencana AnggaranPenanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015 2016
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu Pelaksanaan Indikator
Target
Target
Revisi Perwal tupoksi
SKPD terkait
Adanya Perwal tupoksi SKPD
terkait
5 dokumen
perwal tupoksi
1
dokumen
perwal
tupoksi
1
dokumen
perwal
tupoksi
1
dokumen
perwal
tupoksi
1
dokumen
perwal
tupoksi
1
dokumen
perwal
tupoksic Monitoring dan
Evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas dalam pelaksanaan
program revisi Perwal
Tupoksi SKPD
Laporan Hasil
Monev
Tim
Monev; 3
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
Tim
Monev; 3
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
Tim
Monev; 3
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
Tim
Monev; 3
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
d
Rapat Perbaikan hasil
Program Revisi
Perwal Tupoksi
SKPD
Adanya rencana tindak lanjut
hasil evaluasi program
Revisi Perwal Tupoksi
SKPD
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
958,300,000
Rencana Tindak Lanjut Monev
Total Anggaran
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
I II
II
I IV I II
II
I IV I II
II
I IV I II
II
I IV I II
II
I IV
1 Kota Mataram mampu
menyelenggarakan proses
kepemerintahannya melalui
kinerja SKPD yg bekerja
berdasarkan pd SOP yg jelas,
berkualitas, tepat fungsi dan
ukuran
Tersusunnya
SOP pd 38 SKPD
di Pemerintahan
Daerah Kota
Mataram
38 SOP
SKPD
380,000,000 Bagian
Organisasi
a Perencanaan
Rapat visionning
Program
Penyusunan SOP
SKPD
Adanya persiapan persamaan
visi & misi serta goal dr
program termasuk
pembagian peran yg jelas
terkait dlm pengelolaan
kegiatan: inventarisasi,
Review, Evaluasi
pelaksanaan, penyusunan
draft, pembahasan, uji
publik, penetapan, sosialisasi
SOP SKPD di Pemerintahan
Daerah Kota Mataram
1 SK Tim
Koordinasi dan 1
SK Tim
Pelaksana
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
Kegiatan
b Pelaksanaan
Inventarisasi SOP
SKPD
Terkumpulkannya data SOP
seluruh SKPD di
Pemerintahan Daerah Kota
Mataram
terkumpul 38
SOP SKPD/th
terkumpu
l 38 SOP
SKPD/th
Review SOP SKPD adanya analisa &
terpetakannya kebutuhan
SOP berdasarkan tugas dan
fungsi masing-masing SKPD
di Pemerintahan Daerah Kota
Mataram
analisa 38 SOP
SKPD/th
analisa 38
SOP
SKPD/th
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
PROGRAM PENATAAN TATALAKSANA
Penyusunan SOP SKPD
2014 2015 2016Rencana Anggaran
Penanggun
g Jawab2018
Waktu Pelaksanaan Indikator
Target
2014
Target
201720182015 2016 2017
Page 22
I II
II
I IV I II
II
I IV I II
II
I IV I II
II
I IV I II
II
I IV
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Penyusunan SOP SKPD
2014 2015 2016Rencana Anggaran
Penanggun
g Jawab2018
Waktu Pelaksanaan Indikator
Target
2014
Target
201720182015 2016 2017
Evaluasi pelaksanaan
SOP SKPD
Adanya evaluasi terhadap
pelaksanaan SOP SKPD di
Pemerintahan Daerah Kota
Mataram
1 dok instrument
evaluasi & 1 dok
laporan hsl
evaluasi SOP
SKPD
1 dok
instrumen
t evaluasi
& 1 dok
laporan
hsl
evaluasi
SOP
SKPD
Penyusunan Draft SOP Tersusunnya draft revisi SOP
SKPD yg belum
berkesesuaian pd tepat
fungsi dan ukuran dlm
penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kota
Mataram atau bahkan SKPD
yg belum memiliki SOP
Tersusun 38
draft SOP SKPD
38 Draft
SOP
SKPD
Pembahasan Draft
SOP
Terbahasnya draft revisi SOP
SKPD oleh multipihak terkait
di lingkup pemerintahan
daerah Kota Mataram
5 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg
Uji Publik SOP Adanya masukan berkualitas
dr multipihak terkait untuk
draft SOP yg telah disusun
5 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg
Penetapan SOP Direvisi & ditetapkannya SK
SOP SKPD untuk
mempercepat proses kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kota
Mataram yg berkualitas,
efektif & efisien
38 SK SOP SKPD 9 SK SOP
SKPD
14 SK
SOP
SKPD
14 SK
SOP
SKPD
9 SK SOP
SKPD
44 SK
SOP
SKPD
Page 23
I II
II
I IV I II
II
I IV I II
II
I IV I II
II
I IV I II
II
I IV
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Penyusunan SOP SKPD
2014 2015 2016Rencana Anggaran
Penanggun
g Jawab2018
Waktu Pelaksanaan Indikator
Target
2014
Target
201720182015 2016 2017
Sosialisasi SOP Pihak terkait khususnya
lingkup SKPD di
Pemerintahan Daerah Kota
Mataram mendapatkan
informasi tentang SOP SKPD
yg telah ditetapkan sehingga
terbangun komiten untuk
menyelenggarakan
pemerintahan di SKPD
berdasarkan acuan SOP yang
berkualitas, efektif & efisien.
1 keg sosialisasi 1 keg
sosialisasi
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas dalam pelaksanaan
program penyusunan SOP
SKPD
Laporan hasil
monev
Tim
monev; 2
keg
monitorin
g
d
Rapat perbaikan hasil
program
Penyusunan SOP
SKPD
Adanya rencana tindak lanjut
hasil evaluasi program
penyusunan SOP SKPD
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
1 keg
rapat, 1
dok
rekomend
asi
2 Meningkatnya ketertiban
dalam penyelenggaraan
administrasi pemerintahan di
Kota Mataran
Tersusunnya
Perwal tentang
Tata Naskah
Dinas
1 Perwal 67,000,000 Bagian
Organisasi
a Perencanaan
Rapat visionning
Program
Penyusunan
Pedoman Tata
Naskah Dinas
Adanya persiapan persamaan
visi & misi serta goal dr
program termasuk
pembagian peran yg jelas
terkait dlm pengelolaan
kegiatan: Penyusunan Draft
Perwal tentang Tata Naskah,
Penetapan Perwal tentang
Tata Naskah Dinas dan
sosialisasi Perwal tentang tata
Naskah Dinas pada SKPD di
Pemerintahan Kota Mataram
1 SK Tim
Koordinasi dan 1
SK Tim
Pelaksana
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
Kegiatan
Penyusunan Pedoman
Tata Naskah Dinas
Rencana Tindak Lanjut Monev
Page 24
I II
II
I IV I II
II
I IV I II
II
I IV I II
II
I IV I II
II
I IV
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Penyusunan SOP SKPD
2014 2015 2016Rencana Anggaran
Penanggun
g Jawab2018
Waktu Pelaksanaan Indikator
Target
2014
Target
201720182015 2016 2017
b Pelaksanaan
Penyusunan Draft
Perwal tentang Tata
Naskah Dinas
Tersedianya Draft Perwal
tentang Tata Naskah Dinas
Tersusunnya
Draft Perwal
tentang Tata
Naskah Dinas
1 Draft
Perwal
Penetapan Perwal
tentang Tata Naskah
Dinas
Tersedianya Perwal tentang
Tata Naskah Dinas
Tersusunnya
Perwal tentang
Tata Naskah
Dinas
1 Perwal
Sosialisasi Perwal
tentang tata Naskah
Dinas
Tersosialisasinya Perwal
tentang Tata Naskah Dinas di
seluruh SKPD lingkup
Pemerintah Kota Mataram
1 keg sosialisasi 1 keg
sosialisasi
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas dalam pelaksanaan
penyusunan pedoman tata
naskah dinas
Laporan Hasil
monev
Tim
Monev; 2
keg
monev
d
Rapat perbaikan hasil
program
Penyusunan
Pedoman Tata
Naskah Dinas
Adanya rencana tindak lanjut
hasil evaluasi penyusunan
pedoman tata naskah dinas
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
1 keg
rapat, 1
dok
rekomend
asi
447,000,000
Rencana Tindak Lanjut Monev
Total Anggaran
Page 25
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Terbangunnya data
Kepegawaian berbasis
SIMPEG dan integrasi yang
mudah dan cepat sebagai
acuan dalam pengambilan
keputusan.
Tersedianya
sistem data
SIMPEG
berbasis IT
a Perencanaan
Rapat penyamaan
persepsi
Pengembangan
Sistem Informasi
Manajemen
Kepegawaian
(SIMPEG) berbasis
IT integrated.
Adanya persamaan visi dan
misi dari program Program
Pengembangan Sistem
Informasi Manajemen
Kepegawaian (SIMPEG)
berbasis IT integrated.
5 SK Tim
Koordinasi dan
5 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
b Pelaksanaan
Kaji Ulang SIMPEG. Adanya dokumen kaji ulang
SIMPEG.
1 Dokumen Kaji
Ulang simpeg
Penyusunan SIMPEG
IT Integrated.
Adanya dokumen
Penyusunan SIMPEG IT
Integrated.
1 Dokumen Kaji
Ulang simpeg
Uji Coba SIMPEG IT
Integrated.
Terselenggaranya Uji Coba
SIMPEG IT Integrated.
1 Dokumen Kaji
Ulang simpeg
Sosialisasi SIMPEG IT
Integrated.
Adanya peningkatan
pemahaman tentang SIMPEG
IT Integrated untuk aparatur
kota Mataram.
1 dokumen
SIMPEG IT
Integrated
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas dari hasil program
pengembangan SIMPEG
berbasis IT integrated
Laporan hasil
monev
Tim
Monev; 2
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
Tim
Monev; 2
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
Tim
Monev; 2
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
Tim
Monev; 2
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
d
PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
2018
Waktu Pelaksanaan
Pengembangan Sistem
Informasi Manajemen
Kepegawaian
(SIMPEG) berbasis IT
integrated.
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Rencana Tindak Lanjut Monev
Indikator
TargetRencana Anggaran
Target
2014 2015 2016 2017
225,000,000
2014 2015 2016 2017 2018
Page 26
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2018
Waktu Pelaksanaan
Pengembangan Sistem
Informasi Manajemen
Kepegawaian
(SIMPEG) berbasis IT
integrated.
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/OutputIndikator
TargetRencana Anggaran
Target
2014 2015 2016 2017
225,000,000
2014 2015 2016 2017 2018
Rapat Perbaikan hasil
Program
Pengembangan
Sistem Informasi
Manajemen
Kepegawaian
(SIMPEG) berbasis
IT integrated.
Adanya rencana tindak lanjut
hasil evaluasi pengembangan
SIMPEG berbasis IT
integrated
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
2 Meningkatnya sumber daya
aparatur bidang kepegawaian
yang berkompeten dan
melayani
tercapainya
100%
peningkatan
kompetensi SDA
20%
peningkat
an
kompeten
si SDA
20%
peningkat
an
kompeten
si SDA
20%
peningkat
an
kompeten
si SDA
20%
peningkat
an
kompeten
si SDA
20%
peningkat
an
kompeten
si SDA
a Perencanaan
Rapat visionning
program Regulasi
Bidang
Kepegawaian.
Adanya persamaan visi dan
misi serta goal dr program
Review Regulasi Bidang
Kepegawaian.
5 SK Tim
Koordinasi dan
5 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
b Pelaksanaan
Review Regulasi
Bidang Kepegawaian
adanya dokumen hasil reviu
terhadap Regulasi Bidang
Kepegawaian yang mengkaji
aturan yang dibutuhkan
sesuai standar yang berbasis
kompetensi.
5 dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Konsultasi
Rekomondasi hasil
review bidang
kepegawaian.
Adanya dokumen hasil
Konsultasi dan Rekomendasi
hasil review bidang
kepegawaian.
5 dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
melalui Review
Regulasi Bidang
Kepegawaian?
225,000,000
260,000,000
Page 27
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2018
Waktu Pelaksanaan
Pengembangan Sistem
Informasi Manajemen
Kepegawaian
(SIMPEG) berbasis IT
integrated.
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/OutputIndikator
TargetRencana Anggaran
Target
2014 2015 2016 2017
225,000,000
2014 2015 2016 2017 2018
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas dari hasil program
pengembangan SIMPEG
berbasis IT integrated
Laporan hasil
monev
Tim
Monev; 2
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
Tim
Monev; 2
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
Tim
Monev; 2
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
Tim
Monev; 2
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
d
Rapat Perbaikan hasil
Program Review
Regulasi Bidang
Kepegawaian.
Adanya rencana tindak lanjut
hasil evaluasi Program
Review Regulasi Bidang
Kepegawaian
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
3 Terlaksananya koordinasi di
lingkungan Pemerintah Kota
Mataram untuk
mengimplementasikan UU
ASN
terimplementasi
nya 100% UU
ASN bagi
seluruh
Aparatur
Pemerintah Kota
Mataram
30%
terimple
mentasi
UU ASN
bagi
apararur
40%
terimple
mentasi
UU ASN
bagi
apararur
20%
terimple
mentasi
UU ASN
bagi
apararur
10%
terimple
mentasi
UU ASN
bagi
apararur
a Perencanaan
Rapat visionning
Program Koordinasi
Regulasi ASN
Adanya persamaan visi dan
misi serta goal dr program
Koordinasi Regulasi ASN
5 SK Tim
Koordinasi dan
5 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
b Pelaksanaan
Konsultasi Regulasi PP
ASN
Adanya hasil konsultasi
Regulasi PP ASN
3000 Aparatur
Kota Matarm
750
Aparatur
750
Aparatur
750
Aparatur
750
Aparatur
Rencana Tindak Lanjut Monev
Implementasi Regulasi
ASN
260,000,000
400,000,000
Page 28
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2018
Waktu Pelaksanaan
Pengembangan Sistem
Informasi Manajemen
Kepegawaian
(SIMPEG) berbasis IT
integrated.
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/OutputIndikator
TargetRencana Anggaran
Target
2014 2015 2016 2017
225,000,000
2014 2015 2016 2017 2018
Kajian regulasi PP ASN Adanya Kajian regulasi PP
ASN
3000 Aparatur
Kota Matarm
750
Aparatur
750
Aparatur
750
Aparatur
750
Aparatur
Sosialisasi Regulasi PP
ASN
Adanya Sosialisasi Regulasi
PP ASN
3000 Aparatur
Kota Matarm
750
Aparatur
750
Aparatur
750
Aparatur
750
Aparatur
Inplementasi PP ASN Adanya Inplementasi PP ASN 3000 Aparatur
Kota Matarm
750
Aparatur
750
Aparatur
750
Aparatur
750
Aparatur
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas dari hasil program
Koordinasi Regulasi ASN
Laporan Hasil
monev
Tim
monev; 3
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
Tim
monev; 3
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
Tim
monev; 3
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
Tim
monev; 3
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
d
Rapat Perbaikan hasil
Program
Implementasi
Regulasi ASN
Adanya rencana tindak lanjut
hasil evaluasi pelaksanaan
Koordinasi Regulasi ASN
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
4 Terselenggara diklat tematik
Bidang Kepegawaian yang
handal dan akuntabel
Pelaksanaan
Diklat tematik
bidang
kepegawaian
1
kegiatan
diklat
1
kegiatan
diklat
1
kegiatan
diklat
a Perencanaan
Rapat visionning
Program
Peningkatan
Kapasitas Tematik
SDM.
Adanya persamaan visi dan
misi serta goal dr program
Peningkatan Kapasitas
Tematik SDM.
5 SK Tim
Koordinasi dan
5 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
Rencana Tindak Lanjut Monev
Penyusunan Regulasi
untuk Peningkatan
Kapasitas Tematik SDM
bidang kepegawaian
400,000,000
350,000,000
Page 29
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2018
Waktu Pelaksanaan
Pengembangan Sistem
Informasi Manajemen
Kepegawaian
(SIMPEG) berbasis IT
integrated.
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/OutputIndikator
TargetRencana Anggaran
Target
2014 2015 2016 2017
225,000,000
2014 2015 2016 2017 2018
b Pelaksanaan
Plaksanaan Diklat
Tematik SDM bidang
kepegawaian.
Adanya kewenangan dalam
pelaksanaan Diklat Mandiri.
kewenangan
penyelenggaraa
n diklat
struktural
1
kegiatan
diklat
struktural
1
kegiatan
diklat
struktura
1
kegiatan
diklat
struktura
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas dari hasil program
Peningkatan Kapasitas
Tematik SDM
Laporan Hasil
monev
Tim
monev; 3
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
Tim
monev; 3
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
Tim
monev; 3
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
Tim
monev; 3
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasid
Rapat Perbaikan hasil
Program
Peningkatan
Kapasitas Tematik
SDM.
Adanya rencana tindak lanjut
hasil evaluasi pelaksanaan
Program Peningkatan
Kapasitas Tematik SDM
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
5 Terwujudnya manajemen
SDM aparatur Negara yang
sesuai dengan kebutuhan
organisasi dan kompetensi
jabatan.
Kajian thd
Anjab, ABK, dan
Evaluasi jabatan
selesai
dilaksanakan
3 dok
kajian
3 dok
kajian
3 dok
kajian
3 dok
kajian
a Perencanaan
Rapat visionning
program Analisis
Jabatan, Analisis
Beban kerja dan
Evaluasi Jabatan
Adanya persamaan visi dan
misi serta goal dr program
Analisis Jabatan, Analisis
Beban kerja dan Evaluasi
Jabatan
9 SK Tim
Koordinasi dan
9 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
3 SK Tim
Koordinas
i dan 3
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
3 SK Tim
Koordinas
i dan 3
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
3 SK Tim
Koordinas
i dan 3
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
b Pelaksanaan
Menghimpun data
jabatan pegawai dari
masing-masing SKPD
Adanya himpunan data
pegawai tentang fungsi,
tugas dan tanggung jawab
pegawai.
Rencana Tindak Lanjut Monev
Analisis Jabatan,
Analisis Beban kerja
dan Evaluasi Jabatan
350,000,000
980,000,000
Page 30
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2018
Waktu Pelaksanaan
Pengembangan Sistem
Informasi Manajemen
Kepegawaian
(SIMPEG) berbasis IT
integrated.
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/OutputIndikator
TargetRencana Anggaran
Target
2014 2015 2016 2017
225,000,000
2014 2015 2016 2017 2018
Kajian terhadap
Analisis Jabatan
Adanya Kajian terhadap
Analisis Jabatan dsetiap SKPD
untuk mendapatkan informasi
bentuk pekerjaan dalam
rangka penataan
kelembagaan.
Kajian terhadap
Analisis Beban Kerja
adanya Kajian terhadap
Analisis Beban Kerja disetiap
SKPD untuk memenuhi
kebutuhan pegawai
Kajian terhadap
Evaluasi Jabatan
adanya kajian terhadap
Evaluasi Jabatan untuk
menentukan kelas jabatan
dan remonerasi.
Workshop tentang
Hasil Kajian Anjab,
ABK, dan Evaluasi
Jabatan
Adanya knowledge sharing
kepada SKPD atas kajian
yang telah dilakukan
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya monitoring dan
evaluasi atas implementasi
hasil kajian Analisis Jabatan,
Analisis Beban kerja dan
Evaluasi Jabatan
Laporan hasil
monev
Tim
Monev; 2
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
Tim
Monev; 2
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
Tim
Monev; 2
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
Tim
Monev; 2
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasid
Rapat Perbaikan hasil
Program Analisis
Jabatan, Analisis
Beban kerja dan
Evaluasi Jabatan.
Adanya rencana tindak lanjut
hasil monev implementasi
hasil kajian Analisis Jabatan,
Analisis Beban Kerja, dan
Evaluasi Jabatan
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
2,215,000,000
Rencana Tindak Lanjut Monev
Total Anggaran
980,000,000
Page 31
Kabid Kesra
Penanggun
g Jawab
Page 32
Kabid Kesra
Penanggun
g Jawab
Kabid Kesra
Kabid Kesra
Page 33
Kabid Kesra
Penanggun
g Jawab
Kabid Kesra
Page 34
Kabid Kesra
Penanggun
g Jawab
Page 35
Kabid Kesra
Penanggun
g Jawab
Bagian
Organisasi
Page 36
Kabid Kesra
Penanggun
g Jawab
Bagian
Organisasi
Page 37
PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Terlaksananya pengawasan
yang dilakukan oleh Aparatur
Internal pemda yang
terintegrasi melalui kebijakan
pemda di bidang
pengawasan.
5 dokumen
Pedoman
Umum
Pengawasan
di Pemda
Kota Mataram
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 150,000,000
a Perencanaan
Rapat penyamaan
persepsi program
Review kebijakan
pengawasan
internal pemda
terhadap kebijakan
Lembaga Pembina
APIP (BPKP DAN
KEMENDAGRI)
Adanya persamaan visi dan
misi serta goal dr program
termasuk pembagian peran
yg jelas terkait dlm
pengelolaan kegiatan: Review
kebijakan pengawasan
internal pemda terhadap
kebijakan lembaga pembina
APIP (BPKP DAN
KEMENDAGRI)
3 SK Tim
Koordinasi
dan 3 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordina
si dan 1
SK Tim
Pelaksan
aan
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinasi
dan 1 SK
Tim
Pelaksanaa
n Kegiatan
Persiapan persamaan
visi dan misi serta
goal dr program
termasuk pembagian
peran yg jelas terkait
dlm pengelolaan
kegiatan: Review
kebijakan pengawasan
internal pemda
terhadap kebijakan
lembaga pembina
APIP ( BPKP DAN
KEMENDAGRI)
Adanya hasil rapat
persamaan visi dan misi serta
goal dr program termasuk
pembagian peran yg jelas
terkait dlm pengelolaan
kegiatan: Review kebijakan
pengawasan internal pemda
terhadap kebijakan lembaga
pembina APIP ( BPKP DAN
KEMENDAGRI) yang meliputi
Standar, batasan dan sasaran
pengawasan dilingkup
Pemerintah Kota Mataram.
3 Dokumen
hasil rapat
1 dok 1 dok 1 dok
b Pelaksanaan
2018
Inspektur,
Irban,
Sekretaris dan
Kasubbag
Perencanaan
dan
Pelaporan.
Rencana AnggaranPenanggung
Jawab
Target
201620152014 2016 2017
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu Pelaksanaan
Review kebijakan
pengawasan internal
pemda terhadap
kebijakan lembaga
Pembina APIP ( BPKP
DAN KEMENDAGRI )
2017
Indikator
Target2014
20182015
Page 38
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2018
Inspektur,
Irban,
Sekretaris dan
Kasubbag
Perencanaan
dan
Pelaporan.
Rencana AnggaranPenanggung
Jawab
Target
201620152014 2016 2017
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu Pelaksanaan
Review kebijakan
pengawasan internal
pemda terhadap
kebijakan lembaga
Pembina APIP ( BPKP
DAN KEMENDAGRI )
2017
Indikator
Target2014
20182015
Pengumpulan data
terkait dlm
pengelolaan kegiatan:
Review kebijakan
pengawasan internal
pemda terhadap
kebijakan lembaga
pembina APIP ( BPKP
DAN KEMENDAGRI)
Terkumpulnya data terkait
dlm pengelolaan kegiatan:
Review kebijakan
pengawasan internal pemda
terhadap kebijakan lembaga
pembina APIP ( BPKP DAN
KEMENDAGRI)
3 Dokumen
hasil
pendataan
terkait
pengawasan
internal
1
Dokumen
hasil
pendataa
n terkait
pengawa
san
internal
1
Dokume
n hasil
pendata
an
terkait
pengawa
san
internal
1 Dokumen
hasil
pendataan
terkait
pengawasa
n internal
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya monitoring dan
evaluasi atas implementasi
program review kebijakan
pengawasan internal Pemda
terhadap kebijakan BPKP dan
Kemendagri
Laporan hasil
monev
Tim
Monev,3
keg
monitoring
; 1 keg
evaluasi
Tim
Monev,3
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
Tim
Monev,3
keg
monitori
ng; 1
keg
evaluasi
Tim
Monev,3
keg
monitoring;
1 keg
evaluasi
d
Rapat Perbaikan hasil
Program Review
kebijakan
pengawasan
internal pemda
terhadap kebijakan
Lembaga Pembina
APIP (BPKP DAN
KEMENDAGRI)
Adanya rencana tindak lanjut
hasil monev implementasi
program review kebijakan
pengawasan internal Pemda
terhadap kebijakan BPKP dan
Kemendagri
Rekomendasi
rencana
tindak lanjut
monev
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanis
me
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanis
me
program
1 keg
rapat, 1
dok design
mekanisme
program
2 Terlaksananya pengawasan
internal pemda yang
terintegrasi melalui kebijakan
pemda di bidang
pengawasan.
3 dokumen
hasil
pengawasan
internal
Pemda
1
dokumen
hasil
pengawa
san
internal
Pemda
1
dokume
n hasil
pengawa
san
internal
Pemda
1 dokumen
hasil
pengawasa
n internal
Pemda
125,000,000 Inspektur,
Irban,
Sekretaris dan
Kasubbag
Perencanaan
dan
Pelaporan.
a Perencanaan
Rencana Tindak Lanjut Monev
Tata Kelembagaan
/OPD yang tepat fungsi
dan tepat ukuran
sesuai dengan
karakteristik kondisi
dan kebutuhan daerah
berdasarkan dokumen
yang tersedia di masing-
masing SKPD.
Page 39
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2018
Inspektur,
Irban,
Sekretaris dan
Kasubbag
Perencanaan
dan
Pelaporan.
Rencana AnggaranPenanggung
Jawab
Target
201620152014 2016 2017
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu Pelaksanaan
Review kebijakan
pengawasan internal
pemda terhadap
kebijakan lembaga
Pembina APIP ( BPKP
DAN KEMENDAGRI )
2017
Indikator
Target2014
20182015
Rapat penyamaan
persepsi OPD yang
tepat fungsi dan
tepat ukuran
sesuai dengan
karakteristik
kondisi dan
kebutuhan daerah
berdasarkan
dokumen yang
tersedia di masing-
masing SKPD.
Adanya persamaan visi dan
misi dari program Program
OPD yang tepat fungsi
dan tepat ukuran sesuai
dengan karakteristik
kondisi dan kebutuhan
daerah berdasarkan
dokumen yang tersedia di
masing-masing SKPD.
5 SK Tim
Koordinasi
dan 5 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinasi
dan 1 SK
Tim
Pelaksanaa
n Kegiatan
1 SK Tim
Koordinasi
dan 1 SK
Tim
Pelaksanaa
n Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordina
si dan 1
SK Tim
Pelaksan
aan
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinasi
dan 1 SK
Tim
Pelaksanaa
n Kegiatan
Rapat persiapan Adanya hasil rapat
persamaan visi dan misi dari
program Program OPD yang
tepat fungsi dan tepat ukuran
sesuai dengan karakteristik
kondisi dan kebutuhan
daerah berdasarkan dokumen
yang tersedia di masing-
masing SKPD.
3 dokumen
hasil rapat
1
dokumen
hasil
rapat
1
dokume
n hasil
rapat
1 dokumen
hasil rapat
b Pelaksanaan
Pengumpulan data Terkumpulnya data program
Program OPD yang tepat
fungsi dan tepat ukuran
sesuai dengan karakteristik
kondisi dan kebutuhan
daerah berdasarkan dokumen
yang tersedia di masing-
masing SKPD.
3 dokumen
hasil
pendataan
program
1
dokumen
hasil
pendataa
n
program
1
dokume
n hasil
pendata
an
program
1 dokumen
hasil
pendataan
program
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya monitoring dan
evaluasi atas implementasi
peogram OPD yang tepat
fungsi dan tepat ukuran
sesuai dengan karakteristik
kondisi dan kebutuhan
daerah
Laporan hasil
monev
Tim
Monev, 2
keg
monitoring
; 1 keg
evaluasi
Tim
Monev, 2
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
Tim
Monev, 2
keg
monitori
ng; 1
keg
evaluasi
Tim
Monev, 2
keg
monitoring;
1 keg
evaluasi
d Rencana Tindak Lanjut Monev
Page 40
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2018
Inspektur,
Irban,
Sekretaris dan
Kasubbag
Perencanaan
dan
Pelaporan.
Rencana AnggaranPenanggung
Jawab
Target
201620152014 2016 2017
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu Pelaksanaan
Review kebijakan
pengawasan internal
pemda terhadap
kebijakan lembaga
Pembina APIP ( BPKP
DAN KEMENDAGRI )
2017
Indikator
Target2014
20182015
Rapat Perbaikan hasil
Program OPD yang
tepat fungsi dan
tepat ukuran
sesuai dengan
karakteristik
kondisi dan
kebutuhan daerah
berdasarkan
dokumen yang
tersedia di masing-
masing SKPD.
Adanya rencana tindak lanjut
hasil monev implementasi
program Program OPD yang
tepat fungsi dan tepat ukuran
Rekomendasi
rencana
tindak lanjut
monev
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanis
me
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanis
me
program
1 keg
rapat, 1
dok design
mekanisme
program
3 Meningkatkan efektivitas
pelaksanaan pengawasan
yang profesional dan
memenuhi standar yang
ditetapkan
tercapainya
100%
ketersediaan
aparatur APIP
30%
aparatur
APIP
30%
aparatur
APIP
40%
aparatur
APIP
950,000,000
a Perencanaan
Rapat visionning
program
Penambahan
aparatur dan
peningkatan
kapasitas
Adanya persiapan persamaan
visi dan misi serta goal dr
program Penambahan
aparatur dan
peningkatan kapasitas
5 SK Tim
Koordinasi
dan 5 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
2 SK Tim
Koordinasi
dan 2 SK
Tim
Pelaksanaa
n Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordina
si dan 1
SK Tim
Pelaksan
aan
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinasi
dan 1 SK
Tim
Pelaksanaa
n Kegiatan
b Pelaksanaan
Pengumpulan data Terkumpulnya data
Penambahan aparatur dan
peningkatan kapasitas
3 dokumen
hasil
penambahan
aparatur
1
dokumen
hasil
penamba
han
aparatur
1
dokume
n hasil
penamb
ahan
aparatur
1 dokumen
hasil
penambah
an aparatur
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya monitoring dan
evaluasi atas implementasi
Penambahan aparatur dan
peningkatan kapasitas APIP
Untuk menunjang Fungsi
Pengawasan
Laporan hasil
monev
Tim
Monev, 2
keg
monitoring
keg, 1 keg
evaluasi
Tim
Monev, 2
keg
monitorin
g keg, 1
keg
evaluasi
Tim
Monev, 2
keg
monitori
ng keg,
1 keg
evaluasi
Tim
Monev, 2
keg
monitoring
keg, 1 keg
evaluasi
Inspektur,
Irban,
Sekretaris dan
Kasubbag
Perencanaan
dan
Pelaporan.
Penambahan aparatur
dan peningkatan
kapasitas APIP Untuk
menunjang Fungsi
Pengawasan.
Page 41
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2018
Inspektur,
Irban,
Sekretaris dan
Kasubbag
Perencanaan
dan
Pelaporan.
Rencana AnggaranPenanggung
Jawab
Target
201620152014 2016 2017
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu Pelaksanaan
Review kebijakan
pengawasan internal
pemda terhadap
kebijakan lembaga
Pembina APIP ( BPKP
DAN KEMENDAGRI )
2017
Indikator
Target2014
20182015
d
Rapat Perbaikan hasil
Program
Penambahan
aparatur dan
peningkatan
kapasitas
Adanya rencana tindak lanjut
hasil monev implementasi
program Penambahan
aparatur dan peningkatan
kapasitas
Rekomendasi
rencana
tindak lanjut
monev
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanis
me
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanis
me
program
1 keg
rapat, 1
dok design
mekanisme
program
4 Meningkatkan efisiensi dan
kemudahan dalam melakukan
Sistem Pengawasan
tercapainya
100%
efisiensi
sistem
pelaporan
30%
efisiensi
sistem
pelaporan
30%
efisiensi
sistem
pelapora
n
40%
efisiensi
sistem
pelaporan
600,000,000
a Perencanaan
Rapat visionning
Program
Pengembangan
System pelaporan
pengawasan
berbasis IT.
Adanya persiapan persamaan
visi dan misi serta goal dr
program Pengembangan
System pelaporan
pengawasan berbasis IT.
5 SK Tim
Koordinasi
dan 5 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
2 SK Tim
Koordinasi
dan 2 SK
Tim
Pelaksanaa
n Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordina
si dan 1
SK Tim
Pelaksan
aan
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinasi
dan 1 SK
Tim
Pelaksanaa
n Kegiatan
b Pelaksanaan
Rapat persiapan Adanya hasil rapat
Pengumpulan data Terkumpulnya data data
SKPD/Obrik dalam
pelaksanaan Pengembangan
System pelaporan
pengawasan yang berbasis IT
.
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya monitoring dan
evaluasi atas implementasi
Pengembangan System
pelaporan pengawasan
berbasis IT
Laporan hasil
monev
Tim
Monev, 3
keg
monitoring
; 1 keg
evaluasi
Tim
Monev, 3
keg
monitorin
g; 1 keg
evaluasi
Tim
Monev, 3
keg
monitori
ng; 1
keg
evaluasi
Tim
Monev, 3
keg
monitoring;
1 keg
evaluasi
d
Inspektur,
Irban,
Sekretaris dan
Kasubbag
Perencanaan
dan
Pelaporan.
Pengembangan System
pelaporan berbasis IT.
Rencana Tindak Lanjut Monev
Rencana Tindak Lanjut Monev
Page 42
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2018
Inspektur,
Irban,
Sekretaris dan
Kasubbag
Perencanaan
dan
Pelaporan.
Rencana AnggaranPenanggung
Jawab
Target
201620152014 2016 2017
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu Pelaksanaan
Review kebijakan
pengawasan internal
pemda terhadap
kebijakan lembaga
Pembina APIP ( BPKP
DAN KEMENDAGRI )
2017
Indikator
Target2014
20182015
Rapat Perbaikan hasil
Program
Pengembangan
System pelaporan
berbasis IT.
Adanya rencana tindak lanjut
hasil monev implementasi
program Pengembangan
System pelaporan berbasis IT
Rekomendasi
rencana
tindak lanjut
monev
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanis
me
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanis
me
program
1 keg
rapat, 1
dok design
mekanisme
program
5 Meningkatnya efektivitas
sistem pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kepala
Daerah
3 dokumen
hasil
penyelenggar
aan
pengawasan
internal
1
dokumen
hasil
penyelen
ggaraan
pengawa
san
internal
1
dokume
n hasil
penyelen
ggaraan
pengawa
san
internal
1 dokumen
hasil
penyeleng
garaan
pengawasa
n internal
4,350,000,000
a Perencanaan
Rapat visionning
program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan Kepala
Daerah.
Adanya persamaan visi dan
misi serta goal dr program
termasuk pembagian peran
yg jelas terkait dlm
pengelolaan kegiatan
5 SK Tim
Pelaksana
Program ,
dan Run
schedule
kegiatan
1 SK Tim
Pelaksana
Program ,
dan Run
schedule
kegiatan
5 SK Tim
Pelaksana
Program ,
dan Run
schedule
kegiatan
5 SK Tim
Pelaksana
Program ,
dan Run
schedule
kegiatan
b Pelaksanaan
Pelaksanaan
Pengawasan Internal
secara berkala
Adanya pemeriksaan kinerja,
keuangan dan kepatuhan
terhadap peraturan beserta
monev dan rencana tindak
lanjut di seluruh SKPD secara
berkala berdasarkan standar
pengawasan yang telah
ditetapkan.
387 obyek
Pemeriksaan
60 obrik
prioritas,
yang akan
diperiksa
setiap
tahun dan
327 obrik
lainnya
sebagai
alternatif
pemeriksaa
n
60 obrik
prioritas,
yang akan
diperiksa
setiap
tahun dan
327 obrik
lainnya
sebagai
alternatif
pemeriksa
an
60 obrik
prioritas,
yang
akan
diperiksa
setiap
tahun
dan 327
obrik
lainnya
sebagai
alternatif
pemeriks
aan
60 obrik
prioritas,
yang
akan
diperiksa
setiap
tahun
dan 327
obrik
lainnya
sebagai
alternatif
pemeriks
aan
60 obrik
prioritas,
yang akan
diperiksa
setiap
tahun dan
327 obrik
lainnya
sebagai
alternatif
pemeriksaa
n
Inspektur,
Irban,
Sekretaris dan
Kasubbag
Perencanaan
dan
Pelaporan.
PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KEPALA
DAERAH
Page 43
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2018
Inspektur,
Irban,
Sekretaris dan
Kasubbag
Perencanaan
dan
Pelaporan.
Rencana AnggaranPenanggung
Jawab
Target
201620152014 2016 2017
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu Pelaksanaan
Review kebijakan
pengawasan internal
pemda terhadap
kebijakan lembaga
Pembina APIP ( BPKP
DAN KEMENDAGRI )
2017
Indikator
Target2014
20182015
Penanganan Kasus
Pengaduan di
lingkungan
Pemerintah Daerah
Terlayaninya Kasus
Pengadauan Yang dapat
ditindaklanjuti di lingkup
Pemerintah Kota Mataram.
Pengaduan
yang dapat
ditindak
lanjuti setiap
tahun
sejumlah 10
pengaduan
pertahun
10 data
pengaduan
yang harus
di
selesaikan
dan
ditindaklan
juti untuk
didapatkan
kejelasan
setatus
aduan dan
langkah
yang akan
diambil
10 data
pengadua
n yang
harus di
selesaikan
dan
ditindaklan
juti untuk
didapatkan
kejelasan
setatus
aduan dan
langkah
yang akan
diambil
10 data
pengadua
n yang
harus di
selesaika
n dan
ditindakla
njuti
untuk
didapatka
n
kejelasan
setatus
aduan
dan
langkah
yang
akan
diambil
10 data
pengadu
an yang
harus di
selesaika
n dan
ditindakl
anjuti
untuk
didapatk
an
kejelasa
n setatus
aduan
dan
langkah
yang
akan
diambil
10 data
pengaduan
yang harus
di
selesaikan
dan
ditindaklanj
uti untuk
didapatkan
kejelasan
setatus
aduan dan
langkah
yang akan
diambil
Pengendalian
Manajemen
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Terlaksananya pelaksanaan
System Manajemen yang
sesuai dengan Standar dan
Prosedur sebagaimana
ketentuan yang berlaku di
seluruh SKPD dan unit kerja
Se Kota Mataram.
Tingkat
Kepatuhan
terhadap SOP
dan SPM
yang
memenuhi
Standar dan
Ketentuan
yang berlaku.
38 SKPD
yang akan
didampingi
dalam
menyusun
dan
menyempu
rnakan
SOP
kegiatan
dan SOP
administras
i yang akan
dilaksanaka
n apakah
sudah
memenuhi
ketentuan
38 SKPD
yang akan
didampingi
dalam
menyusun
dan
menyemp
urnakan
SOP
kegiatan
dan SOP
administra
si yang
akan
dilaksanak
an apakah
sudah
memenuhi
ketentuan
38 SKPD
yang
akan
didampin
gi dalam
menyusu
n dan
menyemp
urnakan
SOP
kegiatan
dan SOP
administr
asi yang
akan
dilaksana
kan
apakah
sudah
memenu
hi
ketentua
n
38 SKPD
yang
akan
didampi
ngi
dalam
menyusu
n dan
menyem
purnaka
n SOP
kegiatan
dan SOP
administ
rasi yang
akan
dilaksana
kan
apakah
sudah
memenu
hi
ketentua
38 SKPD
yang akan
didampingi
dalam
menyusun
dan
menyempu
rnakan
SOP
kegiatan
dan SOP
administras
i yang akan
dilaksanaka
n apakah
sudah
memenuhi
ketentuan
Page 44
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2018
Inspektur,
Irban,
Sekretaris dan
Kasubbag
Perencanaan
dan
Pelaporan.
Rencana AnggaranPenanggung
Jawab
Target
201620152014 2016 2017
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu Pelaksanaan
Review kebijakan
pengawasan internal
pemda terhadap
kebijakan lembaga
Pembina APIP ( BPKP
DAN KEMENDAGRI )
2017
Indikator
Target2014
20182015
Penanganan Kasus
Pada Wilayah
Pemerintahan
dibawahnya
Terlaksananya penyelesaian
Kasus pada Wilayah
Kecamatan, Kelurahan dan
Unit Kerja Lingkup
Pemerintah Kota Mataram.
Data Kasus
di Wilayah
Kecamatan,
Kelurahan
dan unit kerja
Lingkup
Pemerintah
Kota Mataram
4 Jumlah
Kasus di
pemerintah
bawahan
yang akan
diselesaika
n
4 Jumlah
Kasus di
pemerinta
h bawahan
yang akan
diselesaika
n
4 Jumlah
Kasus di
pemerint
ah
bawahan
yang
akan
diselesaik
an
4 Jumlah
Kasus di
pemerint
ah
bawahan
yang
akan
diselesai
kan
4 Jumlah
Kasus di
pemerintah
bawahan
yang akan
diselesaika
n
Inventarisasi Temuan
Pengawasan
Tersedianya Data Temuan
Pengawasan Sebagai Bahan
Perencanaan Program
Pengawasan di lingkup
Pemerintah Kota Mataram.
Data Jumlah
Temuan yang
akan dan
telah
itindaklanjuti
Penetepan
Data
Jumlah
temuan
pengawasa
n dilingkup
Kota
mataram
untuk 387
obrik
setiap
tahunnya
Penetepan
Data
Jumlah
temuan
pengawas
an
dilingkup
Kota
mataram
untuk 387
obrik
setiap
tahunnya
Penetepa
n Data
Jumlah
temuan
pengawa
san
dilingkup
Kota
mataram
untuk
387 obrik
setiap
tahunnya
Penetep
an Data
Jumlah
temuan
pengawa
san
dilingkup
Kota
mataram
untuk
387
obrik
setiap
tahunny
Penetepan
Data
Jumlah
temuan
pengawasa
n dilingkup
Kota
mataram
untuk 387
obrik setiap
tahunnya
Koordinasi
Pengawasan yang
lebih Komperhensif
Terselenggaranya
Pelaksanaan Koordinasi
Pengawasan antar APIP,
Pengawas Eksternal dan
Lembaga Pengawasan
Lainnya di lingkup
Pemerintah Kota Mataram.
Intensitas
dan
mekanisme
Koordinasi
Pengawasan
Internal
(APIP),
Eksternal dan
SKPD.
3 x Rapat
Koordinasi
dalam
penentuan
jadwal dan
waktu
serta obrik
obrik yang
akan
menjadi
sasaran
pengawsan
3 x Rapat
Koordinasi
dalam
penentuan
jadwal dan
waktu
serta obrik
obrik yang
akan
menjadi
sasaran
pengawsa
n
3 x Rapat
Koordinas
i dalam
penentua
n jadwal
dan
waktu
serta
obrik
obrik
yang
akan
menjadi
sasaran
pengaws
an
3 x
Rapat
Koordina
si dalam
penentu
an
jadwal
dan
waktu
serta
obrik
obrik
yang
akan
menjadi
sasaran
pengaws
an
3 x Rapat
Koordinasi
dalam
penentuan
jadwal dan
waktu serta
obrik obrik
yang akan
menjadi
sasaran
pengawsan
Page 45
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2018
Inspektur,
Irban,
Sekretaris dan
Kasubbag
Perencanaan
dan
Pelaporan.
Rencana AnggaranPenanggung
Jawab
Target
201620152014 2016 2017
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu Pelaksanaan
Review kebijakan
pengawasan internal
pemda terhadap
kebijakan lembaga
Pembina APIP ( BPKP
DAN KEMENDAGRI )
2017
Indikator
Target2014
20182015
c Evaluasi Berkala
Temuan Hasil
Pengawasan
Adanya Data Temuan Hasil
Pengawasan yang
ditindaklanjuti yang di
rekomendasukan kepada
pihak terkait di lingkup
Pemerintah Kota Mataram.
Klasifikasi
dan
pengelompok
an serta
langkah
Penyikapan
Temuan Hasil
Pengawasan.
Data
jumlah
temuan
yang telah
di
kelompokk
an
menurut
temuan
administras
i dan
Temuan
TGR.
Data
jumlah
temuan
yang telah
di
kelompokk
an
menurut
temuan
administra
si dan
Temuan
TGR.
Data
jumlah
temuan
yang
telah di
kelompok
kan
menurut
temuan
administr
asi dan
Temuan
TGR.
Data
jumlah
temuan
yang
telah di
kelompo
kkan
menurut
temuan
administ
rasi dan
Temuan
TGR.
Data
jumlah
temuan
yang telah
di
kelompokk
an
menurut
temuan
administras
i dan
Temuan
TGR.
d Tindak lanjut Hasil
Temuan
Pengawasan
Ditindaklanjutinya Temuan
Temuan Hasil Pemeriksaan
dari APIP, Eksternal dan
Pengaduan Masyarakat.di
lingkup Pemerintah Kota
Mataram.
Jumlah
temuan dan
Rekomendasi
Hasil
Pemeriksaan
yang di
Tindak
Lanjuti.
Data
jumlah
temuan
yang telah
di
kelompokk
an
menurut
temuan
administras
i dan
Temuan
TGR yang
telah
ditindak
lanjuti dan
mekanisme
tindak
lanjut dan
cara
penyelesai
annya.
Data
jumlah
temuan
yang telah
di
kelompokk
an
menurut
temuan
administra
si dan
Temuan
TGR yang
telah
ditindak
lanjuti dan
mekanism
e tindak
lanjut dan
cara
penyelesai
annya.
Data
jumlah
temuan
yang
telah di
kelompok
kan
menurut
temuan
administr
asi dan
Temuan
TGR yang
telah
ditindak
lanjuti
dan
mekanis
me tindak
lanjut
dan cara
penyelesa
iannya.
Data
jumlah
temuan
yang
telah di
kelompo
kkan
menurut
temuan
administ
rasi dan
Temuan
TGR
yang
telah
ditindak
lanjuti
dan
mekanis
me
tindak
lanjut
dan cara
penyeles
aiannya.
Data
jumlah
temuan
yang telah
di
kelompokk
an
menurut
temuan
administras
i dan
Temuan
TGR yang
telah
ditindak
lanjuti dan
mekanisme
tindak
lanjut dan
cara
penyelesai
annya.
Total Anggaran 6,175,000,000
Page 46
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Meningkatnya kualitas
Dokumen RPJMD yang menjadi
dokumen acuan baku bagi
penyusunan Renstra dan Renja
SKPD
1 Dokumen RPJMD
2015-2019 yang di
Perda kan
1 Dokumen
RPJMD 2015-
2019
751,510,000 BAPPEDA, Sekretariat
a
Pembentukan Tim
Penyusun Rancangan
Awal RPJMD 2015-
2019
Adanya susunan Tim Penyusun
bagi keterpaduan visi dan misi
serta goal dr program terutama
dalam penyesuaian gagasan dan
peran masing-masing anggota
sesuai bidang ilmu dan keahlian.
1 SK Tim Pelaksana
Program , 1 Run
schedule kegiatan
1 SK Tim
Pelaksana
Program , 1
Run
schedule
kegiatan
b
- Penyusunan
Rancangan Awal
RPJMD
Dokumen Rancangan awal
RPJMD
1 dokumen
rancangan awal
RPJMD
Rancangan
awal RPJMD
- Nota Kesepakatan
antara Walikota
Mataram dengan
DPRD Kota Mataram
Adanya nota kesepakatan yang
memuat Gambaran Umum
Ditandatanganinya
Nota Kesepakatan
Rancangan Awal
RPJMD
Nota
Kesepakatan
- Koordinasi
penyusunan
Rancangan awal
RENSTRA SKPD sebagai
bahan penyusunan
RPJMD
adanya gambaran umum
penjabaran visi misi yang
dilaksanakan SKPD
Rancangan Awal
RENSTRA SKPD
Rancangan
Awal
RENSTRA
SKPD
Pelaksanaan
Penyusunan RPJMD
Kota Mataram
2016 2017 2018
Penyusunan RPJMD Kota
Mataram Tahun 2015-2019
Perencanaan
Penyusunan RPJMD
Kota Mataram
Target
Rencana Anggaran Penanggung Jawab2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015
PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
NOProgram/ Tahapan Kegiatan/
Sub KegiatanOutcome/Output
Waktu Pelaksanaan
Indikator Target
Page 47
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Penyusunan RPJMD Kota
Mataram Tahun 2015-2019
Target
Rencana Anggaran Penanggung Jawab2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015
NOProgram/ Tahapan Kegiatan/
Sub KegiatanOutcome/Output
Waktu Pelaksanaan
Indikator Target
- Konsultasi Rancangan
Awal RPJMD ke
Gubernur
Dokumen Rancangan awal
RPJMD yang tela mendapatkan
masukan dari Gubernur
Dokumen
Rancangan Awal
RPJMD yang telah
dikonsultasikan
Pelaksanaan
Konsultasi
Dokumen
yang telah
memuat
hasil
konsultasi
Terlaksananya MPBM RPJMD
Kota Mataram 2015-2019
Terhimpunnya
prioritas usulan
perencanaan lima
tahunan
Pelaksanaan
MPBM
RPJMD
- Jaring Aspirasi
Masyarakat RPJMD
2016-2019
Daftar aspirasi masy. terkait
kebutuhan pembangunan dari
tingkat yang paling dasar yaitu
pada tingkat Lingkungan,
Kelurahan, Kecamatan, dan Kota
Ketersediaan media
untuk
menyampaikan
masukan
perencanaanpemba
ngunan 5 tahun
Tersedianya
media
aspirasi
masyarakat
- FGD, Diskusi Klinis
RPJMD 2015-2020
Adanya Masukan mengenai
Rancangan Prioritas
Pelaksanaan Pembangunan
dalam rangka melaksanakan Visi
dan Misi KDH terpilih
Dokumen usulan
prioritas yang lebih
fokus
Hasil Klinis
RPJMD
- Penyusunan
Rancangan Akhir
RPJMD Kota Mataram
Tahun 2015-2019
Adanya rancangan akhir RPJMD Dokumen
Rancangan Akhir
RPJMD
- Konsultasi Publik
RPJMD 2015-2020
Dokumen RPJMD yang memuat
prioritas kebutuhan publik yang
berkualitas dan terukur.
Rancangan Akhir
RPJMD yang telah
mendapatkan
koreksian dari
publik
Uji Publik
Penyelenggaraan
Musrenbang RPJMD
Penyusunan RPJMD
Kota Mataram
Page 48
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Penyusunan RPJMD Kota
Mataram Tahun 2015-2019
Target
Rencana Anggaran Penanggung Jawab2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015
NOProgram/ Tahapan Kegiatan/
Sub KegiatanOutcome/Output
Waktu Pelaksanaan
Indikator Target
Perda RPJMD Kota Mataram
Tahun 2015-2019
Perda RPJMD yang
ditandatangani
DPRD dan
Walikota
Dokumen
RPJMD
Adanya IKU Kota Mataram Perwal IKU Kota
Mataram
Perwal IKU
c
Dokumen Evaluasi
Semesteran
- Monitoring
Pelaksanaan
Penyusunan RPJMD
Adanya peningkatan pelayanan
demi kelancaran pelaksanaan
Penyusunan RPJMD
Lancarnya
pelaksanaan
Penyusunan RPJMD
Monitoring
pelaksanaan
kegiatan
- Evaluasi Pelaksanaan
Penyusunan RPJMD
Adanya laporan kegiatan
Pelaksanaan Penyusunan RPJMD
Dokumen Laporan
Evaluasi
Dokumen
Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan
d
- Rapat Tindak Lanjut
Hasil Evaluasi RKPD
Kota Mataram
Adanya rencana tindak lanjut
hasil evaluasi RKPD Kota
Mataram
Pelaksanaan
Asistensi
konsistensi
Program/ kegiatan
RPJMD, RENSTRA
SKPD, RKPD dan
RENJA SKPD
Rapat
Tindak
Lanjut Hasil
Evaluasi
RKPD Kota
Mataram
Rapat
Tindak
Lanjut Hasil
Evaluasi
RKPD Kota
Mataram
Monev
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Rencana Tindak Lanjut Monev
Penetapan RPJMD
Penetapan Indikator
Kinerja Utama
Page 49
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Penyusunan RPJMD Kota
Mataram Tahun 2015-2019
Target
Rencana Anggaran Penanggung Jawab2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015
NOProgram/ Tahapan Kegiatan/
Sub KegiatanOutcome/Output
Waktu Pelaksanaan
Indikator Target
2 Meningkatnya kualitas dokumen
perencanaan Kota Mataram
sesuai dengan output dan
outcome yang diharapkan
Laporan Evaluasi
RKPD Kota
Mataram, Laporan
Evaluasi RENJA
SKPD
Laporan
Pelaksanaa
n Per
Semester
Laporan
Pelaksanaa
n Per
Semester
109,100,000 BAPPEDA, Sekretariat
a
- Pembentukan Tim
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Pelaksanaan RPJMD
2015-2019 (Evaluasi
RKPD dan Evaluasi
RENJA SKPD sebagai
pelaksanaan tahunan
pencapaian RPJMD)
Adanya SK dan Tim Monev
Pelaksanaan RPJMD 2015-2019
, Adanya asistensi penyusunan
Dok Perencanaan yang dapat
mengawal konsistensi dokumen
perencanaan
1 SK Koordinasi
Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan
RPJMD, 1 SK
Koordinasi
Pelaksanaan
Pelaporan Hasil
Evaluasi RPJMD per
Semester
Evaluasi
RKPD per
Semester
Evaluasi
RKPD per
Semester
b
- Pelaksanaan Evaluasi
dan Pelaporan
Pelaksanaan RPJMD
Kota Mataram Tahun
2015-2019 (Evaluasi
RKPD dan Evaluasi
RENJA SKPD sebagai
pelaksanaan tahunan
pencapaian RPJMD)
Adanya pelaporan hasil evaluasi
pelaksanaan program RPJMD
2015-2019 per semester
2 dokumen Laporan
Evaluasi RPJMD
Kota Mataram s/d
Tahun 2016 per
Semester
Evaluasi
RKPD per
Semester
Evaluasi
RKPD per
Semester
c Monev
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
dokumen perencanaan Kota
Mataram (Evaluasi RKPD dan
Evaluasi RENJA SKPD)
Perencanaan
Pelaksanaan
Page 50
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Penyusunan RPJMD Kota
Mataram Tahun 2015-2019
Target
Rencana Anggaran Penanggung Jawab2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015
NOProgram/ Tahapan Kegiatan/
Sub KegiatanOutcome/Output
Waktu Pelaksanaan
Indikator Target
- Monitoring Adanya peningkatan proses
Evaluasi RKPD dan RENJA SKPD
untuk mencapai Laporan yang
berkualitas dan tepat waktu
Monitoring
pelaksanaan
kegiatan
- Evaluasi Adanya laporan kegiatan
Pelaksanaan Penyusunan
Evaluasi RKPD dan RENJA SKPD
Dokumen
Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan
d
- Rapat Tindak Lanjut
Hasil Evaluasi RKPD
Kota Mataram
Adanya perbaikan dalam
penetapan program/kegiatan
dalam rangka mencapai visi dan
misi KDH serta singkronisasi
perencanaan pusat dan daerah.
konsistensi
Program/ kegiatan
RPJMD, RENSTRA
SKPD, RKPD dan
RENJA SKPD
Asistensii
Penyusunan
Renja, RKA,
DPA
Asistensii
Penyusunan
Renja, RKA,
DPA
3 Adanya Aplikasi dalam
membantu Perencana guna
Mencapai Konsistensi Dokumen
Perencanaan (RKPD, RENSTRA,
RENJA) dengan mengacu pada
RPJMD
Terbangunnya
aplikasi
perencanaan
pembangunan dan
website Bappeda
yang dapat
digunakan sebagai
instrument
sinkronisasi
perencanaan
Pembangun
an aplikasi
dan website
selesai
seluruhnya
(100%)
498,000,000 BAPPEDA, Sekretariat
a
Adanya persiapan persamaan
visi dan misi serta goal dr
adanya Sistem Media Informasi
Perencanaan
KAK dan RAB KAK
b
Rencana Tindak Lanjut Monev
Pengembangan Sistem Media
Informasi Perencanaan
Pembangunan Kota Mataram
Perencanaan
Rapat visioning
penyusunan Kerangka
Acuan Kerja dan rencana
Anggaran Biaya
Pelaksanaan
Page 51
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Penyusunan RPJMD Kota
Mataram Tahun 2015-2019
Target
Rencana Anggaran Penanggung Jawab2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015
NOProgram/ Tahapan Kegiatan/
Sub KegiatanOutcome/Output
Waktu Pelaksanaan
Indikator Target
Adanya Sarana dan Prasarana
Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan yang terpadu
yang terdiri dari: Hardware
(Server) dan Software (Aplikasi
Perencanaan Pembangunan)
yang berbasis Website
Hardware (Server)
dan Software
(Aplikasi
Perencanaan
Pembangunan)
yang berbasis
Website
Adanya pelatihan yang
menghasilkan ketersediaan
tenaga teknis dalam
pengelolaan Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan
Adanya SDM
Pengelola Aplikasi
Tersedianya
SDM
Pengelola
Aplikasi
Terujinya sistem yang dibangun
sesuai dengan tujuan dan fungsi
yang diharapkan
Aplikasi dan
website yang dapat
berfungsi dengan
baik
Aplikasi Website
Adanya sosialisasi sistem dan
aplikasi perencanaan
pembangunan berbasis web
yang praktis, efektif dan efisien
Adanya
pengetahuan
mengenai aplikasi
dan website yang
digunakan
Launching
Tercapainya penggunaan sistem
sesuai tujuan dan manfaat yang
diinginkan serta terpelihara dan
up to date sesuai kebutuhan
Diterapkannya
aplikasi dan
website
Implementa
si aplikasi
Implementa
si aplikasi
berbasis
web
c
Adanya Tim Monev yg
mengawasi proses program
Media Informasi Perencanaan
Pembangunan Kota Mataram
serta ketercapaian outputnya
Adanya Tim MonevMonitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Penyusunan dan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Sistem Media
Informasi Perencanaan
Pembangunan Kota
Mataram
Bimbingan Teknis
Pengelolaan Sistem
Media Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Uji Terap Sistem Media
Informasi Perencanaan
Pembangunan
Launching Sistem Media
Informasi Perencanaan
Pembangunan Kota
Mataram
Implementasi Sistem
Media Informasi
Perencanaan
Pembangunan Kota
Mataram
Monev
Page 52
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Penyusunan RPJMD Kota
Mataram Tahun 2015-2019
Target
Rencana Anggaran Penanggung Jawab2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015
NOProgram/ Tahapan Kegiatan/
Sub KegiatanOutcome/Output
Waktu Pelaksanaan
Indikator Target
Adanya pelaporan hasil
monitoring dlm pertemuan
evaluasi ketercapaian output pd
pelaksanaan program Media
Informasi Perencanaan
Pembangunan Kota Mataram
Laporan Evaluasi
Pelaksanaan Media
Informasi
PerencanaanPemba
ngunan
d
Adanya pemaparan hasil
evaluasi program Media
Informasi Perencanaan
Pembangunan Kota Mataram.
Aplikasi dan
website yang
memenuhi harapan
user
4 Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan
Kota Mataram melalui
pengembangan Forum
Perencana SKPD
Tersedianya solusi
penguatan sistem
perencanaan
tingkat Kota
Mataram
104,100,000 BAPPEDA, Sekretariat
a
Adanya Forum dan SDM dalam
rangka membantu
meningkatkan kualitas
penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan
daerah
2 SK Walikota 2 SK
Walikota
2 SK
Walikota
2 SK
Walikota
b
Koordinasi perencanaan yang
efektif dan efisien
12 kali rapat
bulanan
12 kali
rapat
bulanan
12 kali rapat
bulanan
12 kali
rapat
bulanan
12 kali
rapat
bulanan
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Perencanaan
Pembentukan SK
Walikota tentang Forum
Perencana SKPD Kota
Mataram dan tentang
Staf Penghubung SKPD
Pelaksanaan
Rapat Rutin Forum
Perencana Kota Mataram
Rencana Tindak Lanjut Monev
Rapat Perbaikan hasil
Program Media
Informasi Perencanaan
Pembangunan Kota
Mataram
Pengembangan Forum
Perencana SKPD dan
Pengembangan Peran Staf
Penghubung
Forum Perencana dan Staf Penghubung
yang menunjang penyusunan dokumen
perencanaan Kota Mataram
Page 53
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Penyusunan RPJMD Kota
Mataram Tahun 2015-2019
Target
Rencana Anggaran Penanggung Jawab2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015
NOProgram/ Tahapan Kegiatan/
Sub KegiatanOutcome/Output
Waktu Pelaksanaan
Indikator Target
Terbangunnya Koordinasi
perencanaan pembangunan
tematik
Penyusunan
dokumen
Perencanaan Kota
Mataram tepat
waktu dan
berkualitas
Peningkatan kualitas SDM
perencana
Peningkatan
kapasitas
perencana
c
Adanya SK dan Tim Monev
tentang peningkatan efektifitas
Forum Perencana SKPD dan Staf
Penghubung SKPD terkait
koordinasi penyusunan data dan
informasi terkait penyusunan
dokumen perencanaan
Terkontrolnya
permasalahan
koordinasi
perencanaanpemba
ngunan
d
Perbaikan mekanisme
Pengembangan Kapasitas Forum
Perencana SKPD dan Staf
Penghubung SKPD kemudian
direkomendasikan bagi upaya
perbaikan peningkatan kualitas
dan capaian outcome/output pd
program penyusunan program
perencanaan pembangunan
tingkat Kota Mataram di th
berikutnya.
Terpecahkannya
masalah koordinasi
perencanaan
1,462,710,000 Total Anggaran
Bimbingan Teknis
Perencana
Monev
Monitoring, Evaluasi dan
PelaporanMonitoring dan Evaluasi
RTL Monev
Rapat Peningkatan
Kapasitas Forum
Perencana SKPD dan Staf
Penghubung SKPD
Rapat Persiapan
Dokumen Perencanaan
Page 54
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Meningkatnya kualitas
pendidikan dasar 9 tahun di
Kota Mataram
Meningkatnya
persentase APK
dan APM siswa
usia sekolah
109.52% 109.59% 109.67% 109.76% 109.85%
a Perencanaan
Rapat visionning
program Pendidikan Dasar 9 Tahun
Adanya persiapan persamaan
visi dan misi serta goal dr
program Pendidikan Dasar 9
Tahun termasuk pembagian
peran yg jelas terkait dlm
pengelolaan kegiatan.
SK Tim
Pelaksana
Program , Run
schedule
kegiatan
b Pelaksanaan
Expo Sekolah Terlaksananya Kegiatan
Promosi Sekolah Kota
Mataram untuk menarik minat
Peserta Didik Baru
Jumlah Peserta
Expo Sekolah
Pembinaaan minat,
bakat, dan kreativitas
siswa
Terlaksananya pembinaan
minat, bakat dan kreativitas
siswa
Seluruh sekolah
melakukan
pembinaan
minat, bakat dan
kreativitas siswa
100%
sekolah
100%
sekolah
100%
sekolah
100%
sekolah
100%
sekolah
Penyediaan Beasiswa
Bagi Keluarga Tidak
Mampu
Tersedianya Dana & Data
siswa Penerima Beasiswa bagi
keluarga tidak mampu
Jumlah siswa
penerima BSM
danjumlkah
dana BSM
Semua
Sekolah
Pendidikan
dasar
Semua
Sekolah
Pendidikan
dasar
Semua
Sekolah
Pendidikan
dasar
Semua
Sekolah
Pendidikan
dasar
Semua
Sekolah
Pendidikan
dasar
c Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
Adanya efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan
program pendidikan dasar 9
tahun
Laporan hasil
monev thd
semua sekolah
pendidikan
dasar
d
Rapat Perbaikan hasil
Program Pendidikan Dasar
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil evaluasi program
pendidikan dasar 9 tahun
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
Rencana Tindak Lanjut Monev
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
Page 55
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
2 Meningkatnya kualitas
pendidikan menengah
universal 12 tahun
Meningkatnya
APK dan APM
Siswa Usia
Sekolah
29,758,987,000 Kabid Dimen
a Perencanaan
Rapat visionning
program Pendidikan Menengah Universal (PMU)
Adanya persiapan persamaan
visi dan misi serta goal dr
program Pendidikan Menengah Universal (PMU ) termasuk pembagian
peran yg jelas terkait dlm
pengelolaan kegiatan.
SK Tim
Pelaksana
Program , Run
schedule
kegiatan
b Pelaksanaan
Pelatihan Penyusunan
kurikulum
Terlaksananya Kegiatan
Pelatihan Kurikulum 2013
Jumlah Guru
yang terlatih ,
guru inti dan
guru sasaran
Semua
sekolah
Pendidikan
Menengah
Semua
sekolah
Pendidikan
Menengah
Semua
sekolah
Pendidikan
Menengah
Semua
sekolah
Pendidikan
Menengah
Semua
sekolah
Pendidikan
Menengah
Peningkatan
Kerjasama dengan
dunia usaha dan dunia
indutri
Terjalinnya Kerjasama antara
Dunia usaha dan industri
dengan pihak Dinas untuk
mengimplementasikan sinergi
anatar dunia usaha,
masyarakat dan Aparatur
pendidikan
Jumlah pelaku
usaha dan
industri
Semua
sekolah
Pendidikan
Menengah
Semua
sekolah
Pendidikan
Menengah
Semua
sekolah
Pendidikan
Menengah
Semua
sekolah
Pendidikan
Menengah
Semua
sekolah
Pendidikan
Menengah
Expo Sekolah Terlaksananya Kegiatan
Promosi Sekolah Kota
Mataram untuk menarik minat
Peserta Didik Baru
Jumlah Peserta
Expo Sekolah
Pembinaaan minat,
bakat, dan kreativitas
siswa
Terlaksananya pembinaan
minat, bakat dan kreativitas
siswa
Seluruh sekolah
melakukan
pembinaan
minat, bakat dan
kreativitas siswa
100%
sekolah
100%
sekolah
100%
sekolah
100%
sekolah
100%
sekolah
Penyediaan Beasiswa
Bagi Keluarga Tidak
Mampu
Tersedianya Dana & Data
siswa Penerima Beasiswa bagi
keluarga tidak mampu
Jumlah siswa
penerima BSM
danjumlkah
dana BSM
Semua
sekolah
Pendidikan
Menengah
Semua
sekolah
Pendidikan
Menengah
Semua
sekolah
Pendidikan
Menengah
Semua
sekolah
Pendidikan
Menengah
Semua
sekolah
Pendidikan
Menengah
c Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
Adanya efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan
program pendidikan
menengah universal
Laporan hasil
monev thd
semua sekolah
pendidikan
dasar
Pendidikan Menengah
Universal (PMU)/
Wajar 12 Tahun
Page 56
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
d
Rapat Perbaikan hasil
Program Pendidikan Menengah Universal (PMU)
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil evaluasi program
pendidikan menengah universal
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
3 Meningkatnya layanan mutu
pendidikan yang berbasis
Web dan IT yang efektif,
akurat dan transparan.
Program PPDB
Online Berbasis
Web, Website
Dikpora,
Perangkat
Diginal Running
teks dan Banner
Elektronik. Keg.
Bintek asesor,
penilaian
Akreditasi
Sekolah
Sekretaris
a Perencanaan
Rapat visionning
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Adanya persiapan persamaan
visi dan misi serta goal dr
program Program
Manajemen Pelayanan Pendidikan termasuk
pembagian peran yg jelas
terkait dlm pengelolaan
kegiatan: PPDB Online
SK Tim
Pelaksana
Program , Run
schedule
kegiatan
b Pelaksanaan
Pengembangan Sistem
Informasi Melalui Web
(Program Penerimaan
Siswa baru(PPDB)
Online)
Meningkatnya layanan mutu
pendidikan melalui sistem
penerimaan siswa baru
secara online yang
terintegrasi, akurat dan
transparan, serta sistem
informasi pendidikan berbasis
elektronik/digital dengan
akses yang cepat, terkini dan
terbuka
Aplikasi PPDB
Online, jumlah
siswa Baru
jenjangSMP,
SMA dan SMK &
Digital running
teks, Banner
elektronik,
Website Dinas
Aplikasi
PPDB online
Aplikasi PPDB
Online,
Website
Dinas
Aplikasi PPDB
Online,
Website
Dinas
Aplikasi PPDB
Online, Up
Website
Dinas,
Running
Teks, Banner
Elektronik
Aplikasi
PPDB
Online, Up
Website
Dinas,
Running
Teks,
Banner
Elektronik
Kasubbag.
Perencanaan & Tim
Rencana Tindak Lanjut Monev
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
714,362,000.000
Page 57
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
Sosialisasi dan
advokasi berbagai
Peraturan Pemerintah
di bidang
pendidikan(Review
Perda Pendidikan &
Pembuatan Perwal)
Tersedianya Dokumen Perda
& Perwal Pendidikan yang
Reliabel dan sesuai
kebutuhan Pendidikan serta
Akreditasi Sekolah oleh
Asesor
1. Perda
Pendidikan
dan 19 Perwal &
Jumlah Asesor,
Jumlah sekolah
yang
terakreditasi
1 Perwal
PPDB
1 Perwal
Pungutan
sekolah
5 Perwal 6 Perwal 6 Perwal Kasubbag.
Perencanaan & Tim
c Monitoring dan
evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan
program manajemen
pelayanan pendidikan
Laporan hasil
monev
SK Tim
Monev,
monitoring
keg, evaluasi
keg
SK Tim
Monev,
monitoring
keg, evaluasi
keg
SK Tim
Monev,
monitoring
keg, evaluasi
keg
SK Tim
Monev,
monitoring
keg, evaluasi
keg
SK Tim
Monev,
monitoring
keg,
evaluasi
keg
d
Rapat Perbaikan hasil
Program
Manajemen Pelayanan Pendidikan
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil evaluasi program
manajemen pelayanan pendidikan
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
4 Tertatanya pelayanan
perijinan sarana kesehatan
swastan yang optimal
berdasarkan SP
tercapainya
100% pelayanan
perijinan yang
optimal
20%
pelayanan
perijinan
yang optimal
20%
pelayanan
perijinan
yang optimal
20%
pelayanan
perijinan
yang optimal
20%
pelayanan
perijinan
yang optimal
20%
pelayanan
perijinan
yang
optimal
a Perencanaan
Pembentukan Tim
Perijinan Bidang
Kesehatan
Adanya Tim perijinan sarana
kesehatan pada Dinas
Kesehatan
SK Tim Perijinan 1 SK 1 SK 1 SK 1 SK 1 SK
b Pelaksanaan
Pelatihan Refraksionis
Optisien (RO)
Pengelola Optik mengetahui
ketentuan dalam pengelolaan
optik
Jumlah tenaga
terlatih
30 Org
Pelatihan Tenaga Spa
se-Kota Mataram
Pengelola SPA mengetahui
ketentuan dalam pengelolaan
spa
Jumlah
pengelola spa
yang terlatih
30 Org
Pelayanan perijinan
sarana kesehatan
Seluruh sarana kesehatan
yang ada telah memiliki ijin
Sarana
kesehatan yang
berijin
10 RS, 7
Lab Klinik,
17 Klinik,
106 Apotik,
21 Toko
Obat, 20
Optik, 9
Klinik
10 RS, 7 Lab
Klinik, 17
Klinik, 106
Apotik, 21
Toko Obat,
20 Optik, 9
Klinik
Kecantikan, 3
10 RS, 7 Lab
Klinik, 17
Klinik, 106
Apotik, 21
Toko Obat,
20 Optik, 9
Klinik
Kecantikan, 3
10 RS, 7 Lab
Klinik, 17
Klinik, 106
Apotik, 21
Toko Obat,
20 Optik, 9
Klinik
Kecantikan, 3
10 RS, 7
Lab Klinik,
17 Klinik,
106 Apotik,
21 Toko
Obat, 20
Optik, 9
Klinik
Pembinaan Pelayanan
Perizinan Sarana
Kesehatan Swasta
530,850,000 Dinas Kesehatan
714,362,000.000
Rencana Tindak Lanjut Monev
Page 58
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
Pelayanan perijinan
praktek tenaga
kesehatan
Seluruh praktek tenaga
kesehatan memiliki ijin
Praktek tenaga
kesehatan
berijin
310 Dr
spesialis,
554 Dr
Umum, 11
Drg spesialis,
115 drg, 30
Bidan, 70
Perawat
310 Dr
spesialis, 554
Dr Umum, 11
Drg spesialis,
115 drg, 30
Bidan, 70
Perawat
310 Dr
spesialis, 554
Dr Umum, 11
Drg spesialis,
115 drg, 30
Bidan, 70
Perawat
310 Dr
spesialis, 554
Dr Umum, 11
Drg spesialis,
115 drg, 30
Bidan, 70
Perawat
310 Dr
spesialis,
554 Dr
Umum, 11
Drg
spesialis,
115 drg,
30 Bidan,
70 Perawat
Pelayanan registrasi
pengobat tradisional
Seluruh pengobat tradisional
yang praktek terdaftar
Tenaga
pengobat
tradisional yang
terdaftar
18 Org 18 Org 18 Org 18 Org 18 Org
Pelayanan perijinan
jasa boga/rumah
makan
Seluruh jasa boga dan
restauran/Rumah Makan
memiliki ijin
Jasaboga/RM
yang berijin
58 Jasaboga,
166 RM
58 Jasaboga,
166 RM
58 Jasaboga,
166 RM
58
Jasaboga,
166 RM
Pelaksanaan akreditasi
Puskesmas
Seluruh puskesmas dan
rumah sakit lingkup Kota
Mataram terakreitasi sesuai
dengan ketentuan/standar
yang berlaku
Puskesmas
terakreditasi
11 Pusk
Penyediaan software
perijinan dan registrasi
tenaga kesehatan
Pelayanan perijinan lebih
efektif dan efisien
aplikasi e-
perijinan
1 aplikasi
Pemeriksaan Setempat
Sarana Kesehatan
Pelaksanaan peninjauan
sarana kesehatan yang
sedang mengajukan perijinan
untuk melihat kelengkapan
persyaratan
Sarana
kesehatan yang
diperiksa
20 Sarana 20 Sarana 20 Sarana 20 Sarana 20 Sarana
c Monev
Pembinaan Rumah
Sakit
Rumah sakit mengetahui
ketentuan dalam pengelolaan
rumah sakit
Rumah sakit
yang dibina
10 Buah 10 Buah 10 Buah 10 Buah 10 Buah
Pembinaan
Laboratorium Klinik
Umum
Pengelola Lab Klinik Umum
mengetahui ketentuan dalam
pengelolaan
Lab klinik umum
yang dibina
7 Buah 7 Buah 7 Buah 7 Buah 7 Buah
530,850,000 Dinas Kesehatan
Page 59
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
Pembinaan Klinik Pengelola klinik mengetahui
ketentuan dalam pengelolaan
klinik
kllinik yang
dibina
17 Buah 17 Buah 17 Buah 17 Buah 17 Buah
Pembinaan Apotek Pengelola apotik mengetahui
ketentuan dalam pengelolaan
apotik
Apotik umum
yang dibina
106 Buah 106 Buah 106 Buah 106 Buah 106 Buah
Pembinaan Toko Obat Pengelola toko obat
mengetahui ketentuan dalam
pengelolaan toko obat
Toko Obat yang
dibina
21 Buah 21 Buah 21 Buah 21 Buah 21 Buah
Pembinan Optik Pengelola optik mengetahui
ketentuan dalam pengelolaan
optik
Optik yang
dibina
20 Buah 20 Buah 20 Buah 20 Buah 20 Buah
Pembinaan Klinik
Kecantikan
Pengelola klinik kecantikan
mengetahui ketentuan dalam
pengelolaan klinik kecantikan
Klinik kecantikan
yang dibina
17 Buah 17 Buah 17 Buah 17 Buah 17 Buah
Pembinaan Pengobat
Tradisional
Pengobat tradisional
mengetahui ketentuan dalam
pengelolaan optik
Pengobat
tradisional yang
dibina
18 Org 18 Org 18 Org 18 Org 18 Org
Pembinaan Puskesmas Terpantaunya pelaksanaan
penerapan standar sarana
pelayanan secara berkala
sebagai sarana perbaikan
program ke depan
Puskesmas yang
dibina
11 Pusk 11 Pusk 11 Pusk 11 Pusk 11 Pusk
Pertemuan pengelola
sarana kesehatan
Terpantaunya pelaksanaan
penerapan standar sarana
pelayanan secara berkala
sebagai sarana perbaikan
program ke depan
Kegiatan
pertemuan yang
dilaksanakan
1 Kgt 1 Kgt 1 Kgt 1 Kgt 1 Kgt
d
Rapat Perbaikan hasil
Program Pembinaan Pelayanan Perizinan Sarana Kesehatan Swasta
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil evaluasi program
Pembinaan Pelayanan Perizinan Sarana Kesehatan Swasta
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
5 Meningkatnya kualitas
Sumber daya aparatur yang
memiliki kompetensi dan
kapabilitas dalam pelayanan
publik di bidang kesehatan
tercapainya
100% SDA di
bidang
Kesehatan
20% SDA
Bidang
Kesehatan
20% SDA
Bidang
Kesehatan
20% SDA
Bidang
Kesehatan
20% SDA
Bidang
Kesehatan
20% SDA
Bidang
Kesehatan
a Perencanaan
530,850,000 Dinas Kesehatan
Rencana Tindak Lanjut Monev
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1,407,600,000 Dinas Kesehatan
Page 60
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
Pertemuan
penyusunan WISN
Adanya dokumen analisis
beban kerja (WISN) tenaga
kesehatan
Dokumen WISN 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
b Pelaksanaan
Pemilihan tenaga
kesehatan teladan
Diperolehnya tenaga
kesehatan berprestasi
Tenaga
Kesehatan
teladan
1 Org 3 Org 4 Org 4 Org 4 Org
Usulan formasi tenaga
kesehatan
Adanya dokumen usulan
formasi tenaga kesehatan
Dokumen usulan
formasi tenaga
kesehatan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Pemberian honor
tenaga operasional
dinas dan puskesmas
Adanya tenaga pendukung di
Dinas dan Puskesmas
Jumlah tenaga
operasional
Dinas dan
Puskesmas
15 Org 15 Org 15 Org 15 Org 15 Org
Kursus/pelatihan
tehnis kesehatan
Meningkatnya kapasitas
tehnis tenaga kesehatan
Jumlah tenaga
kesehatan yang
mendapat
pelatihan
20 Org 20 Org 20 Org 20 Org
c Monev
Pembinaan
administrasi
kepegawaian
Terlaksananya pembinaan
ketenagaan ke puskesmas
Kegiatan
pembinaan adm
kepegawaian ke
Puskesmas
1 Kgt 1 Kgt 1 Kgt 1 Kgt 1 Kgt
Pertemuan Jabatan
Fungsional
Penerapan pembinaan
kelompok jabatan fungsional
tentang peningkatan
kinerjanya
Kelompok
jabatan
fungsional yang
dibina
4 Klp 4 Klp 4 Klp 4 Klp 4 Klp
Pertemuan pembinaan
administrasi
Terlaksananya kegiatan
evaluasi ketenagaan
Kegiatan
pertemuan yang
dilaksanakan
2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
d
Rapat Perbaikan hasil
Program
peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil evaluasi program
peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
1,407,600,000 Dinas Kesehatan
Rencana Tindak Lanjut Monev
Page 61
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
6 Meningkatnya sistem
pengelolaan persampahan
yang lebih efektif dan efisien
sesuai dengan semangat UU
No. 18 Tahun 2008 tentang
pengelolaan persampahan
6 Kecamatan dg
target 224 pokja
39 35 40 60 80
a Perencanaan
Rapat visioning
program
1. Adanya persamaan
persepsi / paradigma dari
kelompok masyarakat untuk
mengelola sampah secara
mandiri di Kota Mataram.
2. Metodologi pelaksanaan
kegiatan pengelolaan
persampahan skala
lingkungan.
Tersedianya SK
Tim pelaksana,
SK Pokja dan
Peraturan
Walikota tentang
pengelolaan
persampahan
skala lingkungan
(LISAN)
35 SK Tim
Pelaksana
Program , 1
Run schedule
kegiatan
40 SK Tim
Pelaksana
Program , 1
Run schedule
kegiatan
60 SK Tim
Pelaksana
Program , 1
Run schedule
kegiatan
80 SK Tim
Pelaksana
Program ,
1 Run
schedule
kegiatan
b Pelaksanaan
Identifikasi, Klasifikasi
jenis sampah di skala
lingkungan.
Tersedianya dokumen hasil
identifikasi, klasifikasi jenis
sampah skala lingkungan
1 Dokumen
identifikasi,
klasifikasi jenis
sampah skala
lingkungan
1 Dokumen
Sosialisasi,
Pembentukan Pokja,
Pemahaman yang sama
mengenai pengelolaan
sampah di pokja skala
lingkungan sesuai dengan UU
No 18 Tahun 2008
6 Kecamatan dg
target 224 pokja
39 35 40 60 80
Pendidikan dan latihan Pemahaman yang sama
mengenai pengelolaan
sampah di pokja skala
lingkungan sesuai dengan UU
No 18 Tahun 2008.
6 Kecamatan dg
target 224 pokja
39 35 40 60 80
Pemahaman yang sama
mengenai pengelolaan
sampah skala lingkungan
sesuai dengan UU No 18
Tahun 2008 bagi fasilitator
kota.
6 Kecamatan dg
target 30
fasilitator
30
Program
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
1,759,195,000 Badan Lingkungan
Hidup
Page 62
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
Dukungan Saran
Prasarana
Tersedianya sarana dan
prasarana sesuai dengan
karakteristik pokja.
Tersedianya
dukungan
sarana
prasarana untuk
masing - masing
pokja sesuai
dengan
karakteristik
pokja.
39 35 40 60 80
Tersedianya sarana dan
prasarana pengelolaan
sampah skala Kota
Tersedianya
dukungan
sarana
prasarana untuk
skala kota
1 unit sarana
utama
1 unit sarana
utama
1 unit sarana
pendukung
1 unit
sarana
pendukung
Tersedianya sarana dan
prasarana pengelolaan
sampah melalui penyiapan
pasar
Tersedianya
pasar hasil
olahan
pengolahan
sampah
1 unit pasar 1 unit pasar 1 unit pasar 1 unit
pasar
c Monev Adanya pelaporan hasil
monitoring dlm pertemuan
evaluasi ketercapaian output
pd pelaksanaan program
Laporan hasil
monev
1 keg
evaluasi
1 keg
evaluasi
1 keg
evaluasi
1 keg
evaluasi
d RTL Monev
Rapat Perbaikan hasil
Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil evaluasi program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1 keg
rapat, 1
dok design
mekanisme
program
7 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik di bidang
persampahan yang cepat dan
berwawasan lingkungan.
tercapainya
100% kualitas
pelayanan
bidang
persampahan
20% kualitas
pelayanan
bidang
persampaha
n
20% kualitas
pelayanan
bidang
persampahan
20% kualitas
pelayanan
bidang
persampahan
20% kualitas
pelayanan
bidang
persampahan
20%
kualitas
pelayanan
bidang
persampah
ana Perencanaan
- Rapat penyusunan
kebutuhan sarana
persampahan '-
pembentukan tim
analisis kebutuhan
sarana persampahan
'- penyusunan run
schedule kegiatan
kebutuhan
persampahan
Adanya data hasil inventarisir
sarpras kebersihan & analisis
kebutuhan sarpras kebersihan
28 SK Tim
Pelaksana
Program, 28
Run schedule
kegiatan
10 SK Tim
Pelaksana
Program, 10
Run schedule
kegiatan
9 SK Tim
Pelaksana
Program, 9
Run schedule
kegiatan
9 SK Tim
Pelaksana
Program, 9
Run
schedule
kegiatan
1,759,195,000 Badan Lingkungan
Hidup
Pengembangan kinerja
pengelolaan
persampahan
1,213,425,208 Dinas Kebersihan
Page 63
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
b Pelaksanaan
Penyusunan kebijakan
manajemen
pengelolaan sampah
adanya dokumen master plan
tentang manajemen
pengelolaan persampahan
1 dok master
plan
1 dok master
plan
Sosialisasi kebijakan
pengelolaan
persampahan
Meningkatnya pengetahuan
masyarakat tentang
peraturan persampahan dan
kebijakan pengelolaan
persampahan
795 Org 120 Org 150 Org 150 Org 175 Org 200 Org
Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam pengelolaan
persampahan
Meningkatnya keterampilan
masyarakat dalam
pengolahan sampah
600 Org 150 Org 100 Org 100 Org 100 Org 150 Org
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan
program Pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
Laporan hasil
monev
10 SK Tim
Monev, 10
keg
monitoring
keg, 10 keg
evaluasi
9 SK Tim
Monev, 9keg
monitoring
keg, 9 keg
evaluasi
9 SK Tim
Monev,
9keg
monitoring
keg, 9 keg
evaluasi
d RTL Monev
Rapat Perbaikan hasil
Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil evaluasi program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
28 keg rapat,
28 dok
design
mekanisme
program
28 keg rapat,
28 dok
design
mekanisme
program
28 keg
rapat, 28
dok design
mekanisme
program
8 Kota Mataram mampu
mengelola administrasi
kependudukan secara valid
dan efektif berbasis IT
100% penduduk
kota mataram
memiliki KK dan
KTP-el
jumlah ktp-el
yg
diterbitkan
247.633
jumlah ktp-el
yg
diterbitkan
250.363
100% 100% 100%
a Perencanaan
Peningkatan Pelayanan
Publik Dalam Bidang
Kependudukan
3,084,950,000 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kota Mataram
1,213,425,208 Dinas Kebersihan
Page 64
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
Rapat Pembentukan
Tim Peningkatan
Pelayanan Publik
Dalam Bidang
Kependudukan,
penunjukan ADB,
Pembentukan Tim
Sosialisasi dan Tim
Pengawasan
Administrasi
Kependudukan dan
Rapat Koordinas
Lintas Sektoral
adanya persamaan visi dan
misi dr program Administrasi
kependudukan termasuk
dalam pembagian tim yg jelas
dalam kegiatan peningkatan
pelayanan publik dalam
bidang kependudukan
4 SK Tim 3 SK 1 SK
b Pelaksanaan
- SK Tenaga
Registrasi dan
operator
1 SK Tenaga
Registrasi
dan operator
- Tenaga
Pengelola
Pembinaan
pendaftaran
kependudukan di
tingkat Kelurahan dan
Kecamatan Se-Kota
Mataram
Meningkatnya keterampilan
petugas pendaftaran
penduduk di Kecamatan dan
Kelurahan
Terbentuknya
Tim Pembinaan
pendaftaran
kependudukan
di tingkat Kota
Mataram,
Kecamatan, dan
Kelurahan
1 SK Tim
ADB Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kota
Mataram
Tercapainya data base
kependudukan yg akurat
dengan mekanisme updating
1 SK ADB 1 SK ADB
Sosialisasi ke
Kecamatan dan
Kelurahan
Terlaksananya Sosialisasi dan
advokasi Pengawasan
Administrasi Kependudukan di
Kecamatan dan Kelurahan se
Kota Mataram
1 SK Sosialisasi 1 Sk
sosialisasi
c Monev
Monitoring : Ke
Kecamatan dan
Kelurahan Se-Kota
Mataram
Terpantaunya proses
kegiatan pelayanan publik
dalam bidang kependudukan
secara berkala untuk sarana
perbaikan dan memberikan
asistensi pelayanan KK dan
KTP-el kepada kelurahan
3,084,950,000 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kota Mataram
Penambahan Tenaga
Registrasi dan Tenaga
Operator administrasi
kependudukan
berbasis IT di
Kecamatan dan
Kelurahan se Kota
mataram
adanya pertambahan jumlah
tenaga pengelola data base
kependudukan di Kecamatan
dan Kelurahan se Kota
Mataram
Page 65
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
Evaluasi : Jumlah
Penduduk yg blm
memiliki KTP-el
Laporan evaluasi
ketercapaian output pd
pelaksanaan kegiatan
pelayanan publik dlm bidang
kependudukan
d RTL MONEV
Rapat Perbaikan hasil
Program
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil evaluasi program
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
9 Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pelayanan
dibidang akta kelahiran dan
kematian berbasis IT yang
mudah cepat dan gratis
100% penduduk
kota mataram
memiliki akta
Kelahiran dan
kematian
jumlah akta
kelahiran
8.004
jumlah akta
kelahiran
4.207
50% 60% 70%
a Perencanaan
Rapat pembentukan
Tim Pelayanan Itsbat
Nikah dan Penetapan
Perkawinan Non
Muslim dan Tim
Pelayanan Jemput
Bola (Mobile Akte)
Adanya kesepahaman
terhadap visi dan misi dr
program Administrasi
kependudukan termasuk
dalam pembagian tim yg jelas
dalam kegiatan pelayanan
Akta Kelahiran dan Kematian
3 SK Tim
b Pelaksanaan
Pendataan dan
pengumpulan data
Itsbat Nikah
Adanya data pasangan Itsbat
Nikah bagi masyarakat yang
kurang mampu sebagai syarat
pembuatan akta kelahiran
1 SK Tim
Petugas
Pelaksana
Pengurusan
Itsbat Nikah
1 SK Tim
Petugas
Pelaksana
Pengurusan
Itsbat Nikah
Pendataan dan
pengumpulan data
untuk penetapan
perkawinan non
muslim
Adanya data penetapan bagi
masyarakat yang kurang
mampu sebagai
syaraperkawinan non muslim
pembuatan akta kelahiran
1 SK Tim
Petugas
Pelaksana
Pengurusan
Pelayanan
penetapan
perkawinan non
muslim
1 SK Tim
Petugas
Pelaksana
Pengurusan
Pelayanan
penetapan
perkawinan
non muslim
2,784,470,000 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kota Mataram
Pelayanan Akta
Kelahiran dan
Kematian
3,084,950,000 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kota Mataram
Page 66
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
Pelayanan Jemput
Bola E-Akta (Mobile
Akta)
Pelayanan e-akta lebih cepat
dan mudah di Kelurahan se
Kota Mataram
1 SK Tim
Layanan Mobile
Pendaftaran
Akta Catatan
Sipil di
Kelurahan Se-
Kota Mataram
1 SK Tim
Layanan
Mobile
Pendaftaran
Akta Catatan
Sipil di
Kelurahan Se-
Kota
Mataram
c Monev
Monitoring : Ke
Kelurahan Se-Kota
Mataram
Terpantaunya proses
kegiatan pelayanan akta
kelahiran dan akta kematian
secara berkala untuk sarana
perbaikan dan memberikan
asistensi pelayanan Akta
Kelahiran dan Kematian
kepada masyarakat Se kota
Mataram
Evaluasi : Jumlah
masyarakat yg
melakukan Itsbat
Nikah dan Penetapan
Non Muslim untuk
memenuhi
persyaratan
pembuatan akta
kelahiran
Laporan evaluasi
ketercapaian output pd
pelaksanaan kegiatan
pelayanan akta kelahiran dan
kematian di bidang catatan
sipil
d RTL Monev
Rapat Perbaikan hasil
Program Pelayanan Akta Kelahiran dan
Kematian
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil evaluasi program
Pelayanan Akta Kelahiran
dan Kematian
10 Meningkatnya Kwalitas
Pelayanan Perizinan perijinan
terpadu satu pintu yang cepat
dan transparan dan mudah
diakses oleh masyarakat
1 dok. SPM dan
5 Dok. Review
SOP
1 Dok. SPM
dan 1 dok.
Review SOP
1 dok.
Review SOP
1 dok.
Review SOP
1 dok.
Review SOP
1 dok.
Review
SOP
a Perencanaan
2,784,470,000 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kota Mataram
Penyusunan SPM dan
Review SOP BPMP2T
191,600,000 BPMP2T
Page 67
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
Rapat visionning
program
Penyusunan SPM dan Review SOP BPMP2T
Adanya persamaan visi dan
misi serta goal dr program
termasuk pembagian peran
yg jelas terkait dlm
pengelolaan kegiatan.
4 SK Tim
Pelaksana
Program , 4 Run
schedule
kegiatan dan
dokumen akhir
1 SK Tim
Pelaksana
Program , 1
Run schedule
kegiatan dan
dokumen
akhir
1 SK Tim
Pelaksana
Program , 1
Run schedule
kegiatan dan
dokumen
akhir
1 SK Tim
Pelaksana
Program , 1
Run schedule
kegiatan dan
dokumen
akhir
1 SK Tim
Pelaksana
Program ,
1 Run
schedule
kegiatan
dan
dokumen
akhir
b Pelaksanaan
Review SOP pelayanan
investasi dan
pelayanan perijinan
terpadu satu pintu
Adanya hasil review Dokumen
SOP pelayanan investasi dan
pelayanan perijinan terpadu
satu pintu
4 Dokumen hasil
review SOP
1 Dokumen
hasil review
SOP
1 Dokumen
hasil review
SOP
1 Dokumen
hasil review
SOP
1 Dokumen
hasil
review SOP
Pra Workshop SOP
pelayanan investasi
dan pelayanan
perijinan terpadu satu
pintu
Terlaksananya dan adanya
rekomendasi-rekomendasi
penyempurnaan Pra
Workshop SOP Pelayanan
investasi dan pelayanan
perijinan terpadu satu pintu
1 Dokumen hasil
rekomendasi Pra
Workshop
1 Dokumen
hasil
rekomendasi
Pra
Workshop
Sosialisasi hasil
Workshop SOP
pelayanan investasi
dan pelayanan
perijinan terpadu satu
pintu
Adanya pengetahuan tentang
SOP pelayanan investasi dan
pelayanan perijinan terpadu
satu pintu
1 Dokumen hasil
rekomendasi Pra
Workshop
1 Dokumen
hasil
rekomendasi
Pra
Workshop
Implementasi SPM dan
SOP
Terimplementasinya SPM dan
SOP yang dipatuhi dan
digunakan oleh seluruh
pegawai BPMP2T
1 Dokumen SOP
BPMP2T
1 Dokumen
SOP BPMP2T
11 Terwujudnya pola koordinasi
perijinan dan investasi antar
SKPD yang cepat dan tepat
berdasarkan Perwal
Perwal Pola
Koordinasi
1 Perwal
a Perencanaan
191,600,000 BPMP2T
Penyusunan Perwal
Pola Koordinasi
Pelayanan Perijinan
antar SKPD
105,200,000 BPMP2T
Page 68
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
Rapat penyamaan
persepsi program
Penyusunan Perwal Pola Koordinasi
Pelayanan Perijinan antar SKPD
Adanya persamaan visi dan
misi serta goal dr program
termasuk pembagian peran
yg jelas terkait dlm
pengelolaan kegiatan
1 SK Tim
Koordinasi dan 1
SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
b Pelaksanaan
Pembahasan Draft
Perwal Perwal Pola
Koordinasi Pelayanan
Perijinan antar SKPD
Adanya Draft Perwal Pola
Koordinasi Pelayanan
Perijinan antar SKPD
1 Dokumen draf
Perwal Pola
Koordinasi
Penetapan Perwal
Perwal Pola Koordinasi
Pelayanan Perijinan
antar SKPD
Adanya kesamaan Perwal
Pola Koordinasi Pelayanan
Perijinan antar SKPD
1 Dokumen
Perwal Pola
Koordinasi
1 Dokumen
Perwal Pola
Koordinasi
Sosialisasi Perwal
Perwal Pola Koordinasi
Pelayanan Perijinan
antar SKPD
Adanya Koordinasi yang cepat
dan tepat tentang Pelayanan
Perijinan antar SKPD
1 Kegiatan
Sosialisasi
1 Kegiatan
Sosialisasi
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan
programPenyusunan Perwal
Pola Koordinasi Pelayanan
Perijinan antar SKPD
Laporan hasil
monev
Tim Monev,3
keg
monitoring, 1
keg evaluasi
Tim Monev,3
keg
monitoring, 1
keg evaluasi
Tim Monev,3
keg
monitoring, 1
keg evaluasi
Tim
Monev,3
keg
monitoring,
1 keg
evaluasi
d RTL Monev
Rapat Perbaikan hasil
Program
Penyusunan Perwal Pola Koordinasi Pelayanan
Perijinan antar SKPD
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil evaluasi program
Penyusunan Perwal Pola Koordinasi Pelayanan Perijinan antar SKPD
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1 keg
rapat, 1
dok design
mekanisme
program
12 Terwujudnya Lakip BPMP2T
yang akuntable dan sesuai
dengan Peraturan Kemenpan
4 keg rapat, 4
dok design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1 keg
rapat, 1
dok design
mekanisme
program
a Perencanaan
Penyusunan LAKIP
Pelayanan Perijinan
202,800,000 BPMP2T
105,200,000 BPMP2T
Page 69
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
Rapat penyamaan
persepsi program
Penyusunan LAKIP Pelayanan Perijinan
Adanya persamaan visi dan
misi serta goal dr program
termasuk pembagian peran
yg jelas terkait dlm
pengelolaan kegiatan
4 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK Tim
Pelaksanaa
n Kegiatan
b Pelaksanaan
Pendampingan
Penyusunan LAKIP
Adanya Draf Penyusunan
LAKIP
4 Dokumen
Draft LAKIP
1 Dokumen
Draft LAKIP
1 Dokumen
Draft LAKIP
1 Dokumen
Draft LAKIP
1
Dokumen
Draft LAKIP
Penyusunan LAKIP
BPMP2T
Adanya LAKIP BPMP2T yang
akuntable
4 Dokumen
LAKIP
1 Dokumen
LAKIP
1 Dokumen
LAKIP
1 Dokumen
LAKIP
1
Dokumen
LAKIP
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan
program Penyusunan LAKIP
Pelayanan Perijinan
Laporan hasil
monev
Tim Monev,3
keg
monitoring, 1
keg evaluasi
Tim Monev,3
keg
monitoring, 1
keg evaluasi
Tim Monev,3
keg
monitoring, 1
keg evaluasi
Tim
Monev,3
keg
monitoring,
1 keg
evaluasi
d RTL Monev
Rapat Perbaikan hasil
Program
Penyusunan LAKIP Pelayanan Perijinan
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil evaluasi program
Penyusunan LAKIP Pelayanan Perijinan
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1 keg
rapat, 1
dok design
mekanisme
program
13 Meningkatnya pelayanan
investasi dan perizinan satu
pintu bagi masyarakat yang
transparan, efisien dan sesuai
standar pelayanan dengan
IKM
4 keg evaluasi 1 keg
evaluasi
1 keg
evaluasi
1 keg
evaluasi
1 keg
evaluasi
a Perencanaan
Rapat penyamaan
persepsi program
Sistem layanan investasi dan perijinan satu pintu
Adanya persamaan visi dan
misi serta goal dr program
termasuk pembagian peran
yg jelas terkait dlm
pengelolaan kegiatan:
4 Dokumen hasil
Review Sistem
Pelayanan
Perizinan
1 Dokumen
hasil Review
Sistem
Pelayanan
Perizinan
1 Dokumen
hasil Review
Sistem
Pelayanan
Perizinan
1 Dokumen
hasil Review
Sistem
Pelayanan
Perizinan
1 Dokumen
hasil
Review
Sistem
Pelayanan
Perizinan
b Pelaksanaan
202,800,000 BPMP2T
Pelayanan Investasi
dan Perijinan Satu
Pintu
4,251,000,000 BPMP2T
Page 70
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
Review sistem layanan
investasi dan perijinan
satu pintu
Adanya rekomendasi sistem
Pelayanan investasi dan
perijinan satu pintu yang
efisien dan transparan
dengan SOP dan SP
4 Dokumen hasil
Review Sistem
Pelayanan
Perizinan
1 Dokumen
hasil Review
Sistem
Pelayanan
Perizinan
1 Dokumen
hasil Review
Sistem
Pelayanan
Perizinan
1 Dokumen
hasil Review
Sistem
Pelayanan
Perizinan
1 Dokumen
hasil
Review
Sistem
Pelayanan
Perizinan
Revisi Sistem layanan
investasi dan perijinan
satu pintu
Adanya rekomendasi
peningkatan Sistem layanan
investasi dan perijinan satu
pintu yang efektif dan efisien
sesuai SP dan SOP
4 Dokumen hasil
Review Sistem
Pelayanan
Perizinan
1 Dokumen
hasil Review
Sistem
Pelayanan
Perizinan
1 Dokumen
hasil Review
Sistem
Pelayanan
Perizinan
1 Dokumen
hasil Review
Sistem
Pelayanan
Perizinan
1 Dokumen
hasil
Review
Sistem
Pelayanan
Perizinan
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan
programSistem layanan
investasi dan perijinan satu
pintu
Laporan hasil
monev
Tim Monev,3
keg
monitoring, 1
keg evaluasi
Tim Monev,3
keg
monitoring, 1
keg evaluasi
Tim Monev,3
keg
monitoring, 1
keg evaluasi
Tim
Monev,3
keg
monitoring,
1 keg
evaluasi
d RTL Monev
Rapat Perbaikan hasil
Program Sistem layanan investasi dan perijinan satu pintu
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil evaluasi
programSistem layanan investasi dan perijinan satu pintu
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1 keg
rapat, 1
dok design
mekanisme
program
14 Terselenggaranya
Pemerintahan Kota Mataram
yang mampu dikelola secara
transparan, akuntabel dan
efesien melalui suport sistem
berbasis IT sehingga mudah
diakses oleh masyarakat Kota
Mataram
a Perencanaan
Rapat visionning
program
Pengembangan, Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Adanya persamaan visi dan
misi serta goal dr program
termasuk pembagian peran
yg jelas terkait dalam
pengelolaan kegiatan.
4 SK Tim
Pelaksana
Program , 4 Run
schedule
kegiatan
1 SK Tim
Pelaksana
Program , 1
Run schedule
kegiatan
1 SK Tim
Pelaksana
Program , 1
Run schedule
kegiatan
1 SK Tim
Pelaksana
Program , 1
Run schedule
kegiatan
1 SK Tim
Pelaksana
Program ,
1 Run
schedule
kegiatan
b Pelaksanaan
Pengembangan,
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
2,297,118,816 PDE&I
4,251,000,000 BPMP2T
Page 71
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
Review
Pengembangan
Komunikasi, informasi
dan Media Massa
terlaksananya Review Sistem
Informasi dan Media Massa
yang berbasis IT untuk
identifikasi kebutuhan
informasi dan komunikasi
5 kajian tentang
pengembangan
Komunikasi,
informasi dan
media massa
1 kajian
tentang
pengembang
an
Komunikasi,
informasi
dan media
massa
1 kajian
tentang
pengembang
an
Komunikasi,
informasi dan
media massa
1 kajian
tentang
pengembang
an
Komunikasi,
informasi dan
media massa
1 kajian
tentang
pengembang
an
Komunikasi,
informasi dan
media massa
1 kajian
tentang
pengemba
ngan
Komunikasi
, informasi
dan media
massa
Penyusunan Perwal
Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
berbasis IT
Adanya Perwal Sistem
Informasi dan Media Massa
berbasis IT untuk
memberikan payung hukum
terhadap implementasi e-
goverrment
5 Perwal
tentang
pengembangan
Komunikasi,
informasi dan
media massa
1 Perwal
tentang
pengembang
an
Komunikasi,
informasi
dan media
massa
1 Perwal
tentang
pengembang
an
Komunikasi,
informasi dan
media massa
1 Perwal
tentang
pengembang
an
Komunikasi,
informasi dan
media massa
1 Perwal
tentang
pengembang
an
Komunikasi,
informasi dan
media massa
1 Perwal
tentang
pengemba
ngan
Komunikasi
, informasi
dan media
massa
Penambahan SDM
berkompeten
Tersedianya SDM
berkompeten dalam bidang
TIK untuk pelaksanaan
program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa di Pemerintahan
Kota Mataram
3 SDM
kompeten
bidang IT
3 SDM
kompeten
bidang IT
Reorientasi SDM
pengelolah
pengembangan
komunikasi, informasi
dan media massa
berbasis IT
Terlaksananya Reorientasi
SDM pengelola
pengembangan komunikasi,
informasi dan media massa
berbasis IT
Reorientasi 10
SDM bidang TIK
Reorientasi 4
SDM bidang
TIK
Reorientasi 3
SDM bidang
TIK
Reorientasi
3 SDM
bidang TIK
Sosialisasi Perwal
tentang
pengembangan
komunikasi, informasi
dan media massa
berbasis IT
Tersosialisasinya Perwal
tentang pengembangan
komunikasi, informasi dan
media massa berbasis IT
kepada SKPD dan Masyarakat
Kota Mataram
3 kali sosialisasi
Perwal tentang
pengembangan
komunikasi,
Sistem Informasi
dan media
massa
1 kali
sosialisasi
Perwal
1 kali
sosialisasi
Perwal
1 kali
sosialisasi
Perwal
Asistensi
pengembangan
komunikasi, informasi
dan media massa
berbasis IT ke SKPD
Terlaksananya asistensi
tentang pengembangan
komunikasi, informasi dan
media massa berbasis IT ke
SKPD
9 kali asistensi 3 kali
asistensi
3 kali
asistensi
3 kali
asistensi
2,297,118,816 PDE&I
Page 72
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
Implementasi tentang
pengembangan
komunikassi, informasi
dan media massa
berbasis IT
Terimplementasinya
pengembangan komunikasi,
informasi dan media massa
berbasis IT dengan updating
data dan informasi dari
seluruh SKPD pengelolaan
analisa data.
3 sistem
informasi
3 sistem
informasi
3 sistem
informasi
3 sistem
informasi
3 sistem
informasi
Pengelolaan Sistem
Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa
Adanya Pengelolaan Sistem
Layanan Pengadaan Barang
dan Jasa berbasis TI
1 sistem
Informasi
1 sistem
Informasi
1 sistem
Informasi
1 sistem
Informasi
1 sistem
Informasi
c Monev
Monitoring Terpantaunya kinerja
pelaksanakan
kepemerintahan berbasis IT
melalui program
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa sesuai
dengan output yang
diharapkan
56 SKPD dan 50
Kelurahan
menyerahkan
data dokumen
56 SKPD dan
50 Kelurahan
menyerahkan
data
dokumen
56 SKPD dan
50 Kelurahan
menyerahkan
data
dokumen
56 SKPD dan
50 Kelurahan
menyerahkan
data
dokumen
56 SKPD
dan 50
Kelurahan
menyerahk
an data
dokumen
Evaluasi Adanya pelaporan hasil
evaluasi ketercapaian output
pd pelaksanaan program
Pengembangan Sistem Informasi dan Media Massa
4 keg evaluasi 1 keg
evaluasi
1 keg
evaluasi
1 keg
evaluasi
1 keg
evaluasi
d RTL Monev
Rapat Perbaikan hasil
Program
Pengembangan Sistem Informasi dan Media Massa
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil evaluasi
programSistem layanan investasi dan perijinan satu pintu
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1 keg
rapat, 1
dok design
mekanisme
program
15 Meningkatnya SDM
aparatur Pemerintah Kota
Mataram pengelola TIK
yang kompeten, handal
dan profesional
tercapainya
100% SDM
aparatur
pengelola TIK
16% 36% 16% 16% 16%
a Perencanaan
Rapat visionning
program
Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi
Adanya perencanaan
perektrutan dan / permbinaan
SDM pengelola TIK
5 kali rapat 1 kali rapat 1 kali rapat 1 kali rapat 1 kali rapat 1 kali rapat
2,297,118,816 PDE&I
Peningkatan SDM
bidang Komunikasi dan
Informasi
1,026,190,000 Bagian PDE&I
Page 73
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
Pembentukan Tim
pelaksanaan pelatihan
SDM bidang
Komunikasi dan
Informasi
Adanya persamaan visi dan
misi dalam pelaksanaan
pelatihan SDM bidang
komunikasi dan Informasi
5 Tim
pelaksanaan
1 Tim
pelaksanaan
1 Tim
pelaksanaan
1 Tim
pelaksanaan
1 Tim
pelaksanaan
1 Tim
pelaksanaa
n
b Pelaksanaan
Review SDM bidang
Komunikasi dan
Informasi yang ada di
Pemerintah Kota
Mataram
Terlaksananya Review SDM
bidang Komunikasi dan
Informasi yang ada di
Pemerintah Kota Mataram
untuk identifikasi kebutuhan
SDM dan pembinaan
pengelolaan informasi
berbasis IT
5 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian
Pelatihan SDM bidang
komunikasi dan
informasi
Terlatihnya SDM pengelola
bidang komunikasi dan
informasi
125 SDM 20 SDM 45 SDM 20 SDM 20 SDM 20 SDM
c Monev
Monitoring Terpantaunya kwalitas,
potens,i tantangan dan
kebutuhan SDM pengelola
bidang Komunikasi dan
Informasi
56 SKPD dan 50
Kelurahan
56 SKPD dan
50 Kelurahan
56 SKPD dan
50 Kelurahan
56 SKPD dan
50 Kelurahan
56 SKPD
dan 50
Kelurahan
Evaluasi Adanya pelaporan hasil
evaluasi ketercapaian output
pd pelaksanaan program
Peningkatan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
4 keg evaluasi 1 keg
evaluasi
1 keg
evaluasi
1 keg
evaluasi
1 keg
evaluasi
d RTL Monev
Rapat Perbaikan hasil
Program
Peningkatan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil evaluasi program
Peningkatan SDM dalam
bidang Komunikasi dan
Informasi
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1 keg rapat,
1 dok design
mekanisme
program
1 keg
rapat, 1
dok design
mekanisme
program
16 Terselenggaranya Sistem
pengadaan barang jasa yang
terkelola secara efektif,
efisien, akuntable, dan
aksesisable bagi SKPD di
Pemerintah Kota Mataram.
a Perencanaan
Pengembangan
Pelayanan Pengadaan
Barang dan Jasa
berbasis IT
924,000,000 Bagian APP
1,026,190,000 Bagian PDE&I
Page 74
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
Rapat visionning
program
Pengembangan Pelayanan Pengadaan Barang
dan Jasa berbasis IT
Adanya persiapan persamaan
visi dan misi serta goal dr
program termasuk pembagian
peran yg jelas terkait dlm
pengelolaan kegiatan.
3 SK Tim
Pelaksana
Program , 3 Run
schedule
kegiatan
1 SK Tim
Pelaksana
Program , 1
Run schedule
kegiatan
1 SK Tim
Pelaksana
Program , 1
Run schedule
kegiatan
1 SK Tim
Pelaksana
Program ,
1 Run
schedule
kegiatan
b Pelaksanaan
Review Sistem
pelayanan pengadaan
barang dan jasa
berbasis IT
Terlaksananya review sistem
pelayanan pengadaan barang
jasa yang ada, untuk
menidentifikasi kebutuhan
perbaikan pelayanan dan
pengembangan sistem
berbasis IT.
Sosialisasi Sistem
pelayanan pengadaan
barang dan jasa
berbasis IT
Terlaksananya sosialisasi
kepada SKPD terkait prosedur
layanan pengadaan barang
dan jasa berbasis IT di Kota
Mataram
Peningkatan kapasitas
SDM Unit Layanan
Pengadaan (ULP)
Tersedianya SDM ULPdengan
kemampuan dan kompetensi
dalam mengelola proses
layanan berbasis IT
Penerapan Sistem
pelayanan pengadaan
barang dan jasa
berbasis IT
Adanya Sistem pelayanan
pengadaan barang dan jasa
berbasis IT yang efisien,
Asistensi sistem
pelayanan pengadaan
barang dan jasa
berbasis IT yang
terbaru ke SKPD
Terlaksananya pendampingan
dan pembinaan kepada SKPD
terkait proses pengadaan
barang dan jasa terbaru.
Implementasii sistem
pelayanan pengadaan
barang dan jasa
berbasis IT yang
terbaru ke SKPD
Terimplementasinya sistem
pelayanan pengadaan barang
dan jasa berbasis IT yang
terbaru ke SKPD.
c Monitoring dan
Evaluasi
Adanya efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan
program Pengembangan
Pelayanan Pengadaan Barang
dan Jasa berbasis IT
Laporan hasil
monev
Tim Monev,3
keg
monitoring, 1
keg evaluasi
Tim Monev,3
keg
monitoring, 1
keg evaluasi
Tim
Monev,3
keg
monitoring,
1 keg
evaluasi
924,000,000 Bagian APP
Page 75
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018
Program Pendidikan
Dasar 9 Tahun
63,502,651,000 Kabid Dikdas
TargetRencana
Anggaran
Penanggung
Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
d RTL Monev
Rapat Perbaikan hasil
Program
Pengembangan Pelayanan
Pengadaan Barang dan Jasa berbasis IT
Adanya rencana tindak lanjut
atas hasil evaluasi program
Pengembangan Pelayanan
Pengadaan Barang dan Jasa
berbasis IT
Rekomendasi
rencana tindak
lanjut monev
1 keg rapat,
1 dok design
pengembang
an layanan
1 keg rapat,
1 dok design
pengembang
an layanan
1 keg
rapat, 1
dok design
pengemba
ngan
layanan
924,000,000 Bagian APP
Total Anggaran 113,754,399,024
Page 76
141,216,267,208.00
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
1759198000
Page 84
0
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Adanya Review dan analisa
lapangan seluruh SKPD
dalam aspek keuangan dan
fisik yang mampu melahirkan
rekomendasi kepada Kepala
Daerah
3 dokumen
hasil review
dan analisa
pelaporan
keuangan
dan fisik
SKPD
1 dok
hasil
kajian
pembent
ukan
kelembag
aan OPD
1 dok
hasil
kajian
pembent
ukan
kelembag
aan OPD
1 dok
hasil
kajian
pembent
ukan
kelembag
aan OPD
302,400,000 Bag. APP
a Perencanaan
Rapat penyamaan
persepsi program
Monev Pelaporan
Keuangan dan Fisik
SKPD
Adanya persiapan persamaan
visi dan misi serta goal dr
program termasuk
pembagian peran yg jelas
terkait dlm pengelolaan
kegiatan: Kajian
Pembentukan Kelembagaan
OPD
3 SK Tim
Koordinasi
dan 3 SK Tim
Pelaksanaan
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
1 SK Tim
Koordinas
i dan 1
SK Tim
Pelaksana
an
Kegiatan
b Pelaksanaan
Penyusunan Pedoman
Teknis Monev
pelaporan keuangan
dan fisik SKPD
Adanya Pedoman Teknis
Monev pelaporan keuangan
dan fisik SKPD
3 Dokumen
hasil Review
regulasi
bidang
kelembagaan
OPD
1
Dokumen
hasil
Review
regulasi
bidang
kelembag
aan OPD
1
Dokumen
hasil
Review
regulasi
bidang
kelembag
aan OPD
1
Dokumen
hasil
Review
regulasi
bidang
kelembag
aan OPD
Sosialisasi Pedoman
teknis Monev
pelaporan keuangan
dan fisik SKPD
Tersosialisasinya Pedoman
teknis Monev pelaporan
keuangan dan fisik SKP
5 Dokumen
pedoman
teknis monev
1
Dokumen
pedoman
teknis
monev
1
Dokumen
pedoman
teknis
monev
1
Dokumen
pedoman
teknis
monev
c Monev
Monitoring Terpantaunya program
Monev Pelaporan
Keuangan dan Fisik dan
ketercapaian outputnya
secara rutin
3 SK Tim
Monev, 12 x
monitoring
keg, 4 dok
laporan
monitoring
1 SK Tim
Monev,3
x
monitorin
g keg, 1
dok
laporan
monitorin
g
1 SK Tim
Monev,3
x
monitorin
g keg, 1
dok
laporan
monitorin
g
1 SK Tim
Monev,3
x
monitorin
g keg, 1
dok
laporan
monitorin
g
2018
Monev Pelaporan
Keuangan dan Fisik
SKPD
Target
Rencana Anggaran
Penangg
ung
Jawab2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017
PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
Page 99
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2018
Monev Pelaporan
Keuangan dan Fisik
SKPD
Target
Rencana Anggaran
Penangg
ung
Jawab2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017
No
Program/ Tahapan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Outcome/Output
Waktu PelaksanaanIndikator
Target
Evaluasi Adanya pelaporan hasil
monitoring dlm pertemuan
evaluasi ketercapaian output
pd pelaksanaan program
Monev Pelaporan
Keuangan dan Fisik
3 keg
evaluasi
1 keg
evaluasi
1 keg
evaluasi
1 keg
evaluasi
d
Rapat Perbaikan hasil
Program Monev
Pelaporan
Keuangan dan Fisik
Adanya pemaparan hasil
evaluasi program Monev
Pelaporan Keuangan dan
Fisik, sebagai sarana
perbaikan dan
penyempurnaan design
mekanisme implementasi
pelaksanaan program yang
kemudian direkomendasikan
bagi upaya perbaikan
peningkatan kualitas dan
capaian outcome/output pd
program tersebut di th
berikutnya.
3 keg rapat,
4 dok design
mekanisme
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
1 keg
rapat, 1
dok
design
mekanism
e
program
Total Anggaran 302,400,000
Rencana Tindak Lanjut Monev
Page 100
Top Related