PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
i
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala
rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua serta telah memberikan kami
kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan Peraturan Zonasi Kecamatan
Tambelang ini.
Pekerjaan Penyusunan Peraturan Zonasi Kecamatan Tambelang merupakan
pelaksanaan salah satu tugas pokok dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Bekasi dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yaitu menjabarkan kebijakan
penataan ruang yang terdapat di dalam RTRW Kabupaten Bekasi 2011 – 2031 dan
RDTR Kecamatan Tambelang 2011 – 2031 untuk menjadi pegangan teknis dan
operasional penyelenggaraan penataan ruang di Kecamatan Tambelang
Ringkasan Eksekutif - Peraturan Zonasi Kecamatan Tambelang ini, berisi
ringkasan inti dari seluruh proses pekerjaan ini, yaitu Peraturan Zonasi Kecamatan
Tambelang yang berfokus pada dua hal: Teks Zonasi (Zoning Text) dan Peta Zonasi
(Zoning Map). Selain itu, ringkasan eksekutif ini ini juga membahas ketentuan-
ketentuan tambahan dan khusus yang berfungsi melengkapi Peraturan Zonasi
Kecamatan Tambelang.
Kami menyadari betapa Ringkasan Eksekutif - Peraturan Zonasi Kecamatan
Tambelang masih belum sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati,
kami sangat terbuka untuk menerima segala saran, masukan, dan kritik yang
bersifat konstruktif.
Kami sebagai tim penyusun berharap Ringkasan Eksekutif - Peraturan Zonasi
Kecamatan Tambelang ini dapat memberikan aturan yang jelas dan tepat sasaran
terhadap penggunaan lahan dan perencanaan Kecamatan Tambelang kedepannya.
Adapun bantuan dan dukungan dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Bekasi serta instansi dan stakeholders terkait sangat kami harapkan dalam rangka
menyempurnakan pekerjaan ini.
Jakarta, Februari 2013
Tim Penyusun
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
ii
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
DAFTAR ISI
Kata Pengantar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i Daftar Isi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ii Daftar Tabel ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iii Daftar Gambar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ iv 1. Pendahuluan -------------------------------------------------------------------------------------------------------2-1
1.1 Latar Belakang -----------------------------------------------------------------------------------------2-1 1.1.1 Maksud ----------------------------------------------------------------------------------------------2-2 1.1.2 Tujuan -----------------------------------------------------------------------------------------------2-2 1.1.3 Sasaran ----------------------------------------------------------------------------------------------2-2
1.2 Keluaran (Output) Pekerjaan -------------------------------------------------------------------2-2 1.3 Ruang Lingkup ----------------------------------------------------------------------------------------2-3
1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah ---------------------------------------------------------------------2-3 1.3.2 Ruang Lingkup Pekerjaan ------------------------------------------------------------------2-3 1.3.3 Ruang Lingkup Materi -----------------------------------------------------------------------2-3
2. Kajian Kebijakan, Tinjauan Teoritis, dan Ketentuan umum -------------------------------2-1 2.1 Kajian Kebijakan --------------------------------------------------------------------------------------2-1
2.1.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota ----------------------------------------------------2-2 2.1.2 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009 – 2029 ----------------------2-2 2.1.3 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011 - 2031 ---------------------------------------------------------------------------2-4 2.1.4 Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tambelang 2011-2031-------2-7
2.2 Tinjauan Teoritis ---------------------------------------------------------------------------------- 2-13 2.2.1 Kedudukan Dokumen Peraturan Zonasi dalam Hierarki
Dokumen Rencana Tata Ruang ------------------------------------------------------ 2-13 2.2.2 Kedudukan Peraturan Zonasi dalam Proses Pelaksanaan
Penataan Ruang ------------------------------------------------------------------------------ 2-14 2.3 Fungsi dan Manfaat Peraturan Zonasi-------------------------------------------------- 2-15
2.3.1 Fungsi --------------------------------------------------------------------------------------------- 2-15 2.3.2 Manfaat ------------------------------------------------------------------------------------------- 2-15
2.4 Ketentuan Umum --------------------------------------------------------------------------------- 2-15 2.4.1 Klasifikasi Zona ------------------------------------------------------------------------------ 2-15
2.5 Pembagian Blok Zonasi ------------------------------------------------------------------------ 2-17 2.6 Kodefikasi Blok Zonasi ------------------------------------------------------------------------- 2-17
3. Teks Zonasi (Zoning Text) -----------------------------------------------------------------------------------3-1 3.1 Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan ------------------------------------------3-1 3.2 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang ----------------------------------------------3-7 3.3 Ketentuan Tata Bangunan -----------------------------------------------------------------------3-7
3.3.1 Rencana Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Jarak Antar
Bangunan -------------------------------------------------------------------------------------------3-7
3.3.2 Garis Sempadan Sungai (GSS) --------------------------------------------------------- 3-10 3.3.3 Garis Sempadan Dan Ruang Bebas SUTET -------------------------------------- 3-10
3.4 Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal -------------------------------------------- 3-10 3.5 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Zonasi -------------------------------------------- 3-11
3.5.1 Variasi Pemanfaatan Ruang ------------------------------------------------------------ 3-11 3.5.2 Insentif dan Disinsentif------------------------------------------------------------------- 3-12
3.6 Materi Tambahan ---------------------------------------------------------------------------------- 3-12 3.6.1 Peraturan Pemanfaatan Ruang Pelengkap -------------------------------------- 3-12 3.6.2 Ketentuan Pemanfaatan Ruang Pekarangan dan Area
Lansekap ----------------------------------------------------------------------------------------- 3-13 3.6.3 Ketentuan Tambahan---------------------------------------------------------------------- 3-13 3.6.4 Ketentuan Khusus --------------------------------------------------------------------------- 3-14 3.6.5 Ketentuan Pengaturan Zonasi --------------------------------------------------------- 3-14
4. Peta Zonasi --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4-1 5. Perubahan Peraturan Zonasi ------------------------------------------------------------------------------ 5-1
5.1 Proses Teknis Perubahan ------------------------------------------------------------------------ 5-1 5.1.1 Prosedur Perubahan Sementara-------------------------------------------------------- 5-1 5.1.2 Prosedur untuk Perubahan Tetap ----------------------------------------------------- 5-1
5.2 Proses Administrasi -------------------------------------------------------------------------------- 5-3 5.2.1 Prosedur Administrasi untuk Perubahan Kecil --------------------------------- 5-3 5.2.2 Prosedur Administrasi untuk Perubahan Besar -------------------------------- 5-3
5.3 Ketentuan Dampak Pembangunan --------------------------------------------------------- 5-5 5.3.1 Ketentuan Penanganan Dampak Lalu Lintas ------------------------------------ 5-5 5.3.2 Ketentuan Penanganan Dampak Lalu Lintas ------------------------------------ 5-5
Penutup -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5-6
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
iii
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
DAFTAR TABEL
Tabel 2-1 Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Bekasi Menurut RTRK
Jabodetabek-Punjur -------------------------------------------------------------------- 2-1 Tabel 2-2 Penetapan Kawasan Strategis Menurut Arahan RTRW
Provinsi Jawa Barat --------------------------------------------------------------------- 2-3 Tabel 2-3 Wilayah Pengembangan Kabupaten Bekasi Tahun 2009-
2030 ------------------------------------------------------------------------------------------- 2-5 Tabel 2-4 Luas Rencana Pemanfaatan Lahan Kecamatan Tambelang ----- 2-10 Tabel 2-5 Kriteria Pengklasifikasian Zona dan Subzona Kecamatan
Tambelang -------------------------------------------------------------------------------- 2-16 Tabel 2-7 Pembagian Blok Zonasi Kecamatan Tambelang----------------------- 2-17 Tabel 3-1 Matriks Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang
Zonasi ----------------------------------------------------------------------------------------- 3-2 Tabel 3-2 Ketentuan Teknis Kecamatan Tambelang ---------------------------------- 3-9 Tabel 3-4 Ketentuan Ruang Bebas SUTET (500 KV) --------------------------------- 3-10 Tabel 4-1 Matriks Zona Per Blok di Kecamatan Tambelang ----------------------- 4-2 Tabel 4-2 Matriks Ketentuan Teknis Per Blok Keamatan Tambelang -------- 4-4 Tabel 4-3 Keterangan Kode Zonasi ------------------------------------------------------------ 4-9 Tabel 5-1 Prosedur Perubahan Pemanfaatan Ruang (Lahan Kecil) ------------- 5-3 Tabel 5-2 Prosedur Perubahan Pemanfaatan Ruang (Lahan Besar) ------------ 5-4
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
iv
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1-1 Peta Ruang Lingkup Kawasan Perencanaan ------------------------------- 2-4 Gambar 2-1 Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Tambelang --------------- 2-8 Gambar 2-2 Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Tambelang---------------------- 2-9 Gambar 2-3 Kedudukan Peraturan Zonasi dalam Hirarki Dokumen
Rencana Tata Ruang ----------------------------------------------------------------- 2-14 Gambar 2-4 Kedudukan Peraturan Zonasi terhadap RTRW, RDTR dan
RTRK/RTBL-------------------------------------------------------------------------------- 2-15 Gambar 2-5 Irisan Muatan RDTR, Peraturan Zonasi, dan RTBL-------------------- 2-15 Gambar 2-6 Kodefikasi Blok Zonasi Kecamatan Tambelang ----------------------- 2-17 Gambar 2-7 Peta Pembagian Blok Zonasi Kecamatan Tambelang --------------- 2-18 Gambar 4-1 Peta Zonasi Kecamatan Tambelang ----------------------------------------- 4-10 Gambar 4-2 Comtoh Peta Zonasi Potongan 176206-10 (Desa
Sukarapih)--------------------------------------------------------------------------------- 4-11 Gambar 5-1 Prosedur Permohonan Perubahan Pemanfaatan Ruang ------------- 5-2
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-1
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
1. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Peningkatan pembangunan yang dinamis di Kabupaten Bekasi membutuhkan
ruang (lahan) untuk berbagai kegiatan. Akan tetapi tingginya permintaan untuk
berbagai kegiatan ini sering kali meni00mbulkan berbagai permasalahan seperti
konflik antar guna lahan (negative externalities) karena keterbatasan ketersediaan
ruang wilayah. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran pemerintah dalam
pengendalian pembangunan untuk mewujudkan keadilan pemanfaatan ruang
sehingga bisa mengurangi konflik dan tercipta pembangunan kota yang efisien,
efektif dan berkelanjutan.
Salah satu instrumen untuk mewujudkan peran tersebut dalam pemanfaatan ruang
adalah dokumen rencana tata ruang yang disahkan melalui peraturan perundangan.
Dokumen-dokumen rencana tata ruang ini memiliki sifat berjenjang yang dimulai
dari rencana tata yang berskala makro berupa RTRW Kabupaten sampai yang
berskala mikro dan aplikatif berupa RDTR Kawasan yang disertai dengan dokumen
peraturan zonasi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 35 yang menyebutkan
bahwa Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui penetapan Peraturan
Zonasi, perizinan, pemberian intensif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
Sehingga sangat jelas bahwa dokumen Peraturan Zonasi merupakan salah satu
perangkat pengendalian dalam pemanfaatan ruang.
Saat ini wilayah Kabupaten Bekasi telah memiliki dokumen RTRW Kabupaten Bekasi
Tahun 2011 – 2031 yang membagi wilayah Kabupaten Bekasi menjadi 4 (empat)
Wilayah Pengembangan, yaitu:
1. Wilayah Pengembangan I / Bekasi Bagian Tengah / Koridor Timur Barat
yang meliputi: Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Cibitung, Kecamatan
Cikarang Utara, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Cikarang Timur, dan
Kecamatan Cikarang Selatan;
2. Wilayah Pengembangan II / Bekasi Bagian Selatan yang meliputi: Kecamatan
Cikarang Pusat, Kecamatan Setu, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan
Cibarusah, dan Kecamatan Bojongmangu;
3. Wilayah Pengembangan III / Bekasi Bagian Timur yang meliputi: Kecamatan
Sukatani, Kecamatan Karangbahagia, Kecamatan Pebayuran, Kecamatan
Sukakarya, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Tambelang, Kecamatan
Sukawangi, dan Kecamatan Cabangbungin; dan
4. Wilayah Pengembangan IV / Bekasi Bagian Utara yang meliputi: Kecamatan
Tarumajaya, Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Babelan, dan Kecamatan
Tambun Utara.
Kabupaten Bekasi merupakan kabupaten yang termasuk dalam kawasan
Metropolitan Jakarta yang diarahkan dengan fungsi kota sebagai bagian PKN
Metropolitan Jabodetabek dengan jenis pelayanan utama berupa jasa pemerintahan,
keuangan, perdagangan dan industri. Dari keempat WP tersebut, WP III / Kawasan
Bekasi Bagian Timur termasuk kedalam kawasan yang memiliki perubahan rencana
pemanfaatan ruang yang cukup signifikan. Lokasi ini menjadi kawasan strategis
baik bagi masyarakat, investor maupun pemerintah kabupaten Bekasi, sehingga
pengendalian pengembangan dan pembangunan di kawasan ini harus menjadi
perhatian khusus dalam penataan dan pengendalian tata ruang di Kabupaten
Bekasi.
Kecamatan Tambelang yang merupakan bagian dari WP III Kabupaten Bekasi, saat
ini telah memiliki RDTR Kecamatan Tambelang untuk tahun 2011 – 2031 yang
sedang dalam tahap pengesahan peraturan daerah. Untuk mendetailkan RDTR ke
dalam pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan dan prosedur
pelaksanaan pembangunan, diperlukan Peraturan Zonasi sebagai media
pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam menjalankan kewenangan untuk
melakukan pengendalian pemanfaatan ruang berupa:
1. Police Power
Yaitu kewenangan menerapkan peraturan hukum (pengaturan, pengawasan dan
pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan manusia yang
menghuninya) dengan tujuan untuk menjamin kesehatan umum, keselamatan,
moral dan kesejahteraan; dan
2. Taxation
Yaitu kewenangan mengenakan beban atau penguatan yang dilandasi kewajiban
hukum terhadap perorangan/kelompok akan pemilikan lahan untuk tujuan
kepentingan umum.
Adapun aspek-aspek yang dikendalikan dalam peraturan zonasi meliputi:
Penggunaan lahan/kegiatan;
Lokasi kegiatan pembangunan;
Waktu pembangunan kembali/redevelopment;
Penyediaan prasarana minimum yang diperlukan;
Tampilan lingkungan:
Struktur dan tapak bersejarah/estetika;
Lingkungan lama yang indah/menarik; dan
Keragaman dalam pembangunan baru/redevelopment.
Alat/cara untuk kompensasi ekonomi;
Kecukupan rancangan fisik dari pembangunan baru dan pemeliharaan; dan
Kualitas lingkungan binaan/terbangun.
Peraturan Zonasi juga merupakan rujukan untuk penyusunan rencana yang lebih
rinci dari RDTR Kawasan, seperti Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
atau rencana teknis lainnya. Peraturan Zonasi telah banyak digunakan di negara
maju dan berguna untuk melengkapi aturan pemanfaatan ruang untuk RDTR
Kawasan yang telah ditetapkan.
Kegiatan Penyusunan peraturan zonasi Kecamatan Tambelang saat ini telah
melewati tahap pendahuluan yang menitikberatkan pembahasan dalam kajian teori,
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-2
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
metodologi, dan rencana kerja untuk kegiatan Penyusunan peraturan zonasi
Kecamatan Tambelang ini. Ringkasan eksekutif ini akan mengulas kembali hal-hal
tersebut dengan lebih ringkas, singkat, jelas, dan padat.
1.1.1 Maksud
Maksud dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah menyusun pedoman operasional
pelaksanaan pembangunan yang meliputi pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang secara mendetail di Kecamatan Tambelang.
1.1.2 Tujuan
Tujuan dari kegiatan Penyusunan peraturan zonasi Kecamatan Tambelang ini
adalah untuk:
1. Mengatur keseimbangan keserasian pemanfaatan ruang dan menentukan
program tindak operasional pemanfaatan ruang atas suatu satuan ruang.
2. Melindungi kesehatan, Keamanan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Mencegah kesemrawutan, menyediakan pelayanan umum yang memadai dan
meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
4. Meminimumkan dampak pembangunan yang merugikan; dan
5. Memudahkan pengambilan keputusan secara tidak memihak dan berhasil
guna serta mendorong partisipasi masyarakat.
1.1.3 Sasaran
Sasaran dari Penyusunan Peraturan Zonasi Kecamatan Tambelang adalah untuk
mewujudkan peraturan zonasi sebagai instrumen pengendalian ruang yang
berupa:
a. Perumusan persoalan-persoalan pemanfaatan ruang yang ada di lingkup
wilayah yang telah ditetapkan;
b. Perumusan tipologi lingkungan/kawasan, jenis pemanfaatan ruang/klasifikasi
guna lahan dan hirarkhinya maupun tipologi bangunan;
c. Perumusan substansi Zoning Regulation, yang terdiri dari Zoning
text/statement, dan legal text yang berisi aturan-aturan;
d. Zoning map, yang berisi pembagian blok peruntukan (zona), dengan
ketentuan aturan untuk setiap blok peruntukan tersebut;
e. Pengkajian dan penetapan ketentuan-ketentuan maupun standar-standar yang
terkait;
f. Penyusunan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang meliputi ketentuan
guna lahan, intensitas pemanfaatan ruang, tata massa bangunan, prasarana
dan ketentuan lainnya sesuai dengan kondisi setempat (Zoning Text).
Ketentuan teknis ini dilengkapi dengan Zoning map; dan
g. Penyusunan dan penetapan ketentuan administrasi yang meliputi administrasi
dan kelembagaan serta perangkat/teknik pelaksanaan zoning regulation yang
meliputi proses dan prosedur, perubahan peraturan pembangunan dan
pemberian insentif dan disinsentif.
1.2 KELUARAN (OUTPUT) PEKERJAAN
Keluaran/output dari pekerjaan ini terdiri dari 3 produk utama yaitu:
a) Substansi Zonasi yang mencakup:
Arahan Penentuan Kawasan
Meliputi arahan pembentukan/penentuan/penetapan kawasan, baik zona
dasar, maupun kawasan lainnya yang memerlukan penanganan khusus,
yang selanjutnya dirinci dalam penentuan zona.
Ketentuan Penggunaan Kawasan
Ketentuan penggunaan kawasan, yang meliputi arahan-arahan dalam
penggunaan kawasan di wilayah perkotaan. Ketentuan penggunaan yang
diatur adalah ketentuan penggunaan atas kawasan, kawasan lainnya yang
memerlukan penanganan khusus, yang dirinci per zona.
Peraturan Pembangunan
Ketentuan teknis dan ketentuan khusus dalam penggunaan kawasan.
Peraturan pembangunan dalam satu kawasan ditetapkan dengan
mempertimbangkan penggunaan yang diperbolehkan dalam ketentuan
penggunaan kawasan. Oleh karenanya, peraturan penggunaan dengan
ketentuan penggunaan kawasan tidak boleh saling bertentangan.
Pengendalian Pemanfaatan Kawasan
Peraturan pembangunan pada masing-masing kawasan, yang dirinci dalam
unit-unit lingkungan, pola sifat lingkungan (misalnya Pola sifat lingkungan
padat, kurang padat, dan tidak padat), serta satuan lingkungan
pemukiman yang diatur (misalnya wilayah kota, sub wilayah kota,
kecamatan, kelurahan, dan seterusnya).
b) Kelembagaan dan Prosedur Pembangunan yang berisikan:
Kelembagaan;
Tugas Dan Wewenang;
Jenis Perizinan;
Proses Perizinan;
Peran serta masyarakat; dan
Prosedur Perubahan Rencana.
c) Teks Zonasi (Zoning Text); dan
d) Peta Zonasi (Zoning Map).
Ketiga produk utama ini dikemas dalam beberapa bentuk pelaporan pekerjaan
yang meliputi:
a. Laporan Pendahuluan yang berisi:
latar belakang;
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-3
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
gambaran umum wilayah;
kajian teori;
metodologi/pola pikir pendekatan pelaksanaan kegiatan; dan
program dan rencana kerja.
b. Laporan Antara (Interim) yang berisi:
Proses dan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan;
kompilasi data;
analisis data; dan
rencana penyusunan peraturan zonasi berdasarkan hasil pengumpulan
dan pengolahan data.
c. Laporan Akhir yang berisi:
Implementasi data ke Zoning Regulation; dan
hasil final penyusunan peraturan zonasi Kecamatan Tambelang yang
berupa Zoning Text dan Zoning Map.
d. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) yang berisi ringkasan laporan akhir;
dan
e. Album Peta/Gambar
Berisi Peta kondisi saat ini dan rencana termasuk Zoning Map dan Zoning Text
dengan skala 1:2500 yang merupakan skala paling sesuai untuk Kecamatan
Tambelang.
1.3 RUANG LINGKUP
1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah
Lokasi kegiatan ini adalah Wilayah Kecamatan Tambelang yang meliputi 9 Desa,
yaitu Desa Sukamaju, Desa Sukarapih, Desa Sukaraja, Desa Sukarahayu, Desa
Sukabakti, Desa Sukawijaya, dan Desa Sukamantri yang secara administratif
dibatasi oleh:
Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukakarya;
Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibitung;
Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukatani; dan
Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukawangi dan Tambun Utara.
Untuk lebih jelasnya, Peta Kawasan Perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1-1.
1.3.2 Ruang Lingkup Pekerjaan
Ruang lingkup pekerjaan penyusunan peraturan zonasi Kecamatan Tambelang ini
dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:
a. Tahap persiapan: melakukan persiapan pekerjaan antara lain: metode dan
pendekatan pelaksanaan pekerjaan, rencana kerja, penyiapan tim, persiapan
survei dan studi awal kawasan;
b. Tahap pengumpulan data dan informasi: melakukan studi banding dan studi
literatur/kebijakan, melakukan survei lapangan dalam rangka pengumpulan
data primer dan sekunder;
c. Tahap analisis dan perencanaan: melakukan analisis dan menyusun rencana
zonasi kawasan sesuai dengan pedoman penyusunan ketentuan/aturan
pemanfaatan ruang (zoning regulation) kawasan perkotaan yang dikeluarkan
oleh Dinas Tata ruang Kabupaten Bekasi dan instansi terkait lainnya. Langkah-
langkah yang ditempuh antara lain: Review studi/peraturan/data, identifikasi
masalah dan prospek penerapan zoning regulation, dan pembuatan alternatif
pengklasifikasian kembali zona yang telah ada. Identifikasi penggunaan lahan
dan bangunan, peraturan bagi masing-masing zona/sub-zona. Menentukan
hirarkhi berdasarkan tingkat gangguan dan membuat klasifikasi guna lahan,
untuk kemudian di elaborasikan dengan standar kualitas untuk menjadi bahan
bagi Zoning Regulation yang akan dibuat;
d. Tahap perumusan pengaturan zonasi, terdiri dari arahan
pembentukan/penetapan zona, ketentuan penggunaan lahan, ketentuan teknis
dan ketentuan khusus, pengendalian pemanfaatan zona, kelembagaan, dan
dampak pembangunan. Lingkup kegiatan secara substansi mengikuti substansi
Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) penyusunan peraturan zonasi
dari Kementerian Pekerjaan Umum, Dirjen Penataan Ruang.
1.3.3 Ruang Lingkup Materi
Ruang lingkup materi/substansi dalam Zoning Regulation Kecamatan Tambelang
ini meliputi:
1. Peraturan perundangan yang berlaku dan terkait di bidang hukum dan zonasi.
2. Materi utama Peraturan Zonasi, yiatu peta zonasi yang berisi:
a. Delineasi blok peruntukan, dan
b. Peruntukan zona.
3. Penetapan peraturan zonasi, meliputi:
a. Aturan teknis zonasi, terdiri atas:
i. Aturan kegiatan pemanfaatan ruang;
ii. Aturan intensitas dan tata masa bangunan;
iii. Aturan prasarana minimum; dan
iv. Aturan lain.
b. Aturan pelaksanaan, terdiri atas:
i. Aturan variansi, dan
ii. Aturan perubahan pemanfaatan ruang.
c. Aturan dampak pemanfaatan ruang; dan
d. Ketentuan penerapan peraturan zonasi terdiri atas:
i. Aturan insentif dan disinsentif;
ii. Aturan perizinan;
iii. Ketentuan sanksi; dan
iv. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat.
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-4
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
Gambar 1-1 Peta Ruang Lingkup Kawasan Perencanaan
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-1
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
2. KAJIAN KEBIJAKAN, TINJAUAN
TEORITIS, DAN KETENTUAN UMUM
2.1 KAJIAN KEBIJAKAN
Kabupaten Bekasi termasuk kawasan Jabodetabek-Punjur yang merupakan kawasan
strategis nasional yang memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu. Kawasan Jabodetabek-Punjur
mempunyai kedudukan yang sangat penting yaitu sebagai kawasan yang
ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yaitu sebagai pusat kegiatan
nasional. Peran dan kedudukan Jabodetabek-Punjur menjadi pusat kegiatan jasa,
industri, pariwisata dan pintu gerbang nasional.
Sebagai pintu gerbang nasional kawasan Jabodetabek-Punjur berperan dalam
hubungannya dengan dunia internasional. Peran sebagai pusat kegiatan jasa,
industri, pariwisata memiliki skala pelayanan nasional, internasional dan regional.
Dengan kedudukan dan peran tersebut, kawasan Jabodetabek-Punjur dapat
dijadikan indikator bagi pembangunan nasional. Struktur ruang untuk Penataan
Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur ditetapkan sebagai berikut:
a. Kota Jakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan kota-kota lainnya
sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Untuk
Kabupaten Bekasi, Struktur Ruang Wilayah Jabodetabek-Punjur, dibentuk
dengan sistem pusat-pusat permukiman yang berjenjang, struktur tersebut
ditetapkan sebagai berikut: Kota Cikarang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW) dengan kegiatan utama berupa: industri dan permukiman.
b. Dalam arahan struktur ruang dikembangkan Jalan Lingkar Luar Jakarta Kedua
(Jakarta Outer Ring Road 2) dan jalan radialnya sebagai pembentuk struktur
ruang Jabodetabek-Punjur dan untuk memberikan pelayanan pengembangan
sub pusat perkotaan antara lain Serpong/Kota Mandiri Bumi Serpong Damai,
Cinere, Cimanggis, Cileungsi, Setu, dan Tambun/Cikarang.
Pusat-pusat permukiman di Kabupaten Bekasi berperan sebagai counter magnet
untuk mengurangi tekanan penduduk dengan segala aktivitasnya ke DKI Jakarta.
Pengembangan pusat-pusat permukiman di Kabupaten Bekasi dilakukan melalui
pengembangan sektor industri yang terkait dengan sektor jasa yang telah
berkembang saat ini dalam rangka penyediaan lapangan usaha dan kemandirian
pusat permukiman tersebut. Pusat permukiman yang berkembang dan berdekatan
dengan pusat permukiman yang lebih besar maka pusat permukiman tersebut
akan menyatu dalam pelayanannya untuk meningkatkan efisiensi pelayanan yaitu
Lemahabang dan Cibitung dengan Cikarang.
Tabel 2-1 Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Bekasi Menurut
RTRK Jabodetabek-Punjur
Jenis Kriteria
Kawasan
Lindung
Zona Lindung (N1) dengan kriteria:
Kawasan dengan Kriteria Lindung
Perlindungan sumber air baku
Kawasan pada bantaran sungai, danau, pantai
Perlindungan biota laut
Daerah resapan dengan kemiringan lereng >40%
Daerah pengaman sekitar mata air
Kawasan Budi
Daya
Zona B1 (perumahan, perdagangan, jasa, industri) dengan
kriteria:
Prasarana dan sarana memadai
Daya dukung lahan tinggi
Kawasan yang telah terbangun
Aglomerasi kegiatan sektor unggulan/basis
Tingkat aksesibilitas tinggi
Pusat ekonomi unggulan
Zona B2 (perumahan perdesaan, pertanian, industri)
dengan kriteria:
Daya dukung lahan/lingkungan relatif rendah
Kegiatan yang ada mengganggu daya dukung
lingkungan
Tingkat aksesibilitas tinggi
Pelayanan prasarana dan sarana memadai
Zona B4 (perumahan hunian rendah, pertanian dan
perkebunan) dengan kriteria:
Daya dukung lahan/lingkungan relatif rendah
Kegiatan yang ada mengganggu/melebihi daya dukung
lingkungan.
Perkembangan fisik atau permintaan lahan sangat tinggi.
Tingkat aksesibilitas tinggi.
Pelayanan prasarana dan sarana memadai.
Zona B5 (pertanian lahan basah irigasi teknis)
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Jabodetabek, 2003
Wilayah Kecamatan Tambelang menurut Kebijakan Jabodetabek-Punjur diarahkan
sebagai Zona B4 (perumahan hunian rendah, pertanian dan perkebunan). Arahan
pemanfaatan ruang untuk Zona B4 adalah:
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-2
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
Perumahan hunian rendah;
Pertanian lahan basah/kering (dengan teknologi tepat guna); dan
Perkebunan, Perikanan, Peternakan Agroindustri dan Hutan Produksi.
Pengembangan sistem transportasi diarahkan pada keterpaduan dan saling
menunjang antar moda dan inter moda dengan mempertimbangkan kemudahan
dan efisiensi pengguna jasa transportasi yang berdasarkan analisis bangkitan dan
tarikan lalu lintas pada pusat-pusat kegiatan:
1. Sistem transportasi darat diarahkan pada keterpaduan dengan sistem
transportasi laut dan udara;
2. Penataan dan pengembangan sistem transportasi darat yang berada dalam
Kawasan Jabodetabek-Punjur diarahkan pada:
a. Keterpaduan angkutan massal jalan rel dengan angkutan jalan;
b. Peningkatan pemanfaatan jaringan jalan rel pada ruas-ruas tertentu
sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah Bogor, Tangerang,
Bekasi, dan Depok ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebaliknya;
c. Pemisahan penggunaan prasarana antara jaringan jalan rel yang bersifat
komuter dengan jaringan jalan rel yang bersifat regional dan jarak jauh;
d. Pengembangan jalan yang menghubungkan antar wilayah dan antar
pusat-pusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan, jasa dan
simpul-simpul transportasi serta pengembangan jalan penghubung antara
jalan non tol dan jalan tol; dan
e. Pembangunan jalan setingkat jalan arteri/kolektor primer yang
menghubungkan Cikarang di Kabupaten Bekasi ke pelabuhan Tanjung
Priok di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Citayam di Kota Depok ke
jalan lingkar luar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Arahan sistem transportasi darat digambarkan pada peta dengan skala
1:50.000;
4. Sistem transportasi laut diarahkan pada keterpaduan dengan sistem
transportasi darat dan udara;
5. Sistem transportasi laut yang berada dalam kawasan Jabodetabek-Punjur
diarahkan untuk mendukung kelancaran keluar masuk arus barang dan
penumpang dari dan keluar kawasan tersebut;
6. Untuk menjamin keselamatan pelayaran dan keberlanjutan pengoperasian
pelabuhan, penataan ruang di sekitar pelabuhan harus memperhatikan
rencana induk pelabuhan dan ketentuan keselamatan pelayaran;
7. Sistem transportasi udara diarahkan pada keterpaduan dengan sistem
transportasi darat dan laut;
8. Penataan dan pengembangan sistem transportasi udara yang berada dalam
kawasan Jabodetabek-Punjur diarahkan untuk mendukung kelancaran keluar
masuk arus barang dan penumpang dari dan keluar Kawasan tersebut.
9. Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan dan keberlanjutan
pengoperasian bandara, penataan ruang di sekitar kawasan bandar udara
harus memperhatikan rencana induk bandar udara dan ketentuan kawasan
keselamatan operasi penerbangan.
2.1.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Kabupaten/Kota
Batang Tubuh
Peraturan zonasi dapat disusun secara terpisah apabila RDTR tidak disusun
atau telah ditetapkan sebagai peraturan daerah tetapi belum memuat
peraturan zonasi.
Peraturan zonasi memuat:
o materi peraturan zonasi; dan
o pengelompokan materi.
Prosedur penyusunan RDTR dan peraturan zonasi meliputi:
o proses dan jangka waktu penyusunan;
o pelibatan masyarakat; dan
o pembahasan rancangan RDTR dan peraturan zonasi
Lampiran
Dalam Lampiran 1 ditentukan kriteria pengklasifikasian zona dan subzona
kawasan lindung dan kawasan budi daya berdasarkan kode, definisi, fungsi
penetapan, kriteria performa, dan kriteria perencanaannya.
Dalam Lampiran 2 diberikan ilustrasi peta-peta rencana (tidak termasuk
ilustrasi peta rencana zonasi)
Dalam Lampiran 4a diberikan ilustrasi matriks ketentuan kegiatan dan
pemanfaatan ruang zona
2.1.2 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
2009 – 2029
Ditinjau dari sisi Tata Ruang Wilayah Jawa Barat, sektor yang unggul (dominan)
atau sektor yang memiliki peran relatif besar di Jawa Barat dan cenderung untuk
terus berkembang untuk Kabupaten Bekasi adalah industri pengolahan. Sedangkan
sektor potensial (berkembang) atau sektor yang perannya belum relatif besar
namun cenderung berkembang adalah: listrik, gas dan air bersih, bangunan,
perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-3
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
Dalam rangka mewujudkan suatu kawasan yang mampu berperan mendorong
pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya dan sinergi
keselarasan pengembangan antar wilayah dan antar sektor, Provinsi Jawa Barat
terbagi ke dalam 7 Kawasan Andalan. Kabupaten Bekasi termasuk dalam Kawasan
Andalan Metropolitan Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) dengan sektor unggulan:
industri manufaktur, pariwisata dan jasa.
Arahan pengembangan dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat yang
berkaitan dengan Kabupaten Bekasi dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Sistem Kota-kota:
Mengembangkan sistem kota-kota yang sesuai dengan daya dukung dan
daya tampung serta fungsi dominannya;
Menata dan mengarahkan perkembangan pusat-pusat kegiatan di bagian
utara dan tengah; dan
Untuk Kabupaten Bekasi, sistem kota-kota tersebut memasukkan wilayah
Kabupaten Bekasi ke dalam Pusat Kegiatan Nasional, meliputi: Metropolitan
Bogor – Depok – Bekasi (Bodebek) yang mempunyai sektor unggulan
industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan dan pengetahuan.
b. Arahan:
Menjadikan Kawasan Andalan Bodebek unggul dalam bidang industri,
pariwisata, perdagangan dan jasa, sumber daya manusia yang mempunyai
keterkaitan dengan sumber daya lokal, berdaya saing, berorientasi ekspor dan
ramah lingkungan. Adapun Tujuan yang ingin diharapkan adalah:
Meningkatkan daya saing kegiatan industri untuk peluang pasar global;
Mengendalikan pembangunan Bodebek sebagai kawasan perkotaan dan
industri yang ramah lingkungan;
Menciptakan kepastian usaha;
Meningkatkan efektivitas pembangunan kota;
Industri non polutan;
Industri manufaktur; dan
Pusat pelayanan metropolitan (metropolitan life style services).
c. Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya:
Arahan kawasan lindung di Kabupaten Bekasi berupa hutan lindung. Hutan
Lindung ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian tata air di wilayah
tersebut; dan
Arahan kawasan budi daya ditentukan dengan mempertimbangkan
kelayakan atau sektor yang paling memungkinkan pengembangan dan
kesesuaian lahan serta kebijaksanaan pengembangannya.
Total luas kawasan lindung adalah 15.548,23 Ha dengan asumsi 12% dari
luas wilayah Kabupaten Bekasi (126.471,10 Ha) dengan rincian kawasan
lindung (12.007,13 Ha) dan kawasan lindung non hutan seluas (3.541,10
ha).
Tabel 2-2
Penetapan Kawasan Strategis Menurut Arahan RTRW Provinsi Jawa Barat
Kepentingan
Kawasan
Strategis
Provinsi
Unggulan
Strategis Isu Penanganan
WP I BODEBEKPUNJUR
Ekonomi
Lingkunga
n hidup
KAWASAN
KORIDOR
BEKASI -
CIKAMPEK
Kawasan
yang
diprioritask
an untuk
mendorong
perekonomi
an Jawa
Barat
Penurunan
kualitas
lingkungan
Berpotensi
sebagai
kawasan
ekonomi untuk
persaingan
tingkat
regional dan
global
Perlu sinergi
infrastruktur
Perlu sinergi
pembangunan
antar daerah
Perlu
dikendalikan
agar tidak
merambah
kawasan lahan
basah
Sumber: RTRWP Jawa Barat 2009-2029
Pengembangan transportasi dalam RTRWP Jawa Barat tertuang dalam rencana
pengembangan infrastruktur wilayah terdiri dari pengembangan infrastruktur jalan
dan perhubungan, pengembangan infrastruktur sumber daya air dan irigasi
berbasis DAS, pengembangan infrastruktur energi dan kelistrikan, pengembangan
infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur permukiman.
Tujuan pengembangan infrastruktur wilayah provinsi menyediakan infrastruktur
wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya melalui:
a. Penyediaan infrastruktur jalan dan perhubungan yang handal dan terintegrasi
untuk mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan;
b. Penyediaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal berbasis DAS
untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air
serta pengendalian daya rusak air;
c. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan
kelistrikan;
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-4
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
d. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur telekomunikasi;
e. Peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman; dan
f. Pembangunan infrastruktur jalan dan perhubungan dimaksudkan untuk
menyediakan infrastruktur jalan dan perhubungan yang handal dan
terintegrasi, yang dilakukan melalui pendekatan wilayah pengembangan, guna
terciptanya keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah serta
mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan.
g. Rencana pengembangan infrastruktur jalan dan perhubungan adalah:
h. Pengembangan jaringan jalan primer yang melayani distribusi barang dan jasa
dengan menghubungkan secara menerus Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
i. Pengembangan jaringan jalan tol dalam kota maupun antar kota sebagai
penghubung antar pusat-pusat kegiatan utama;
j. Pengembangan jaringan kereta api yang berfungsi sebagai penghubung antar
PKN, serta antara PKN dengan PKNp dan PKWp;
k. Pengembangan bandara dan pelabuhan nasional maupun internasional serta
terminal guna memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan jasa dari dan ke
Jawa Barat dalam skala regional, nasional, maupun internasional; dan
l. Pengembangan sistem angkutan umum massal dalam rangka mendukung
pengembangan pusat-pusat kegiatan utama.
2.1.3 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bekasi Tahun 2011 - 2031
KEBIJAKAN STRUKTUR RUANG
Kebijakan struktur tata ruang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan
pertumbuhan, pelayanan dan keserasian perkembangan kegiatan pembangunan
antar wilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan
ketersediaan sumber daya daerah. Kebijakan dan strategi struktur ruang
diantaranya yaitu:
1. Struktur ruang Kabupaten Bekasi dibentuk oleh pusat-pusat permukiman
kecamatan dan pola pergerakan serta jaringan jalan yang menghubungkan
Kabupaten Bekasi dengan kawasan yang lainnya, meliputi:
a. Jaringan jalan utama dan jalan tol, yaitu poros linier yang
menghubungkan Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Karawang, Kota
Bekasi, dan DKI Jakarta
b. Jaringan jalan yang menghubungkan antara kawasan yang satu dengan
yang lainnya atau antar hierarki pelayanan di Kabupaten Bekasi
c. Pola struktur kota radial konsentris dibentuk oleh adanya jaringan jalan
utama yang memudahkan aksesibilitas. Adapun pergerakan antara
kawasan yang satu dengan yang lainnya cenderung bersifat linier.
2. Kebijakan pengembangan struktur ruang berupa:
a. Peningkatan akses serta fungsi pusat-pusat pelayanan perkotaan dan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki
yang meliputi pusat permukiman, pusat sentra produksi dan
pengembangan pusat industri.
b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu,
serta terintegrasi secara merata di seluruh wilayah sebagai upaya alam
peningkatan aktivitas pergerakan penduduk.
Adapun pembagian Wilayah Pengembangan (WP) Kabupaten Bekasi yang terdiri
atas 4 (empat) WP, adalah sebagai berikut:
1. Wilayah Pengembangan I / Bekasi Bagian Tengah / Koridor Timur Barat ,
terdiri dari Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Cibitung, Kecamatan
Cikarang Utara, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Cikarang Selatan, dan
Cikarang Timur. Pada WP I ditandai dengan kegiatan perekonomian yang
sangat pesat seperti permukiman, kegiatan industri, perdagangan dan jasa,
serta pariwisata.
2. Wilayah Pengembangan II / Bekasi Bagian Selatan, terdiri dari Kecamatan
Cikarang Pusat, Kecamatan Setu, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan
Cibarusah dan Kecamatan Bojongmangu. Pada WP II ini ditandai dengan
adanya kegiatan pusat pemerintahan dan industri di Kecamatan Cikarang
Pusat, agar mampu mendorong interaksi beberapa wilayah di bagian selatan
Kabupaten Bekasi seperti di Kecamatan Sukasari, Cibarusah dan Bojongmangu
serta Setu agar ketertarikan interaksi tidak berorientasi keluar Bekasi seperti
ke Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Selain itu juga terdapat permukiman
skala besar yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa, serta pariwisata.
3. Wilayah Pengembangan III / Bekasi Bagian Timur terdiri dari Kecamatan
Sukatani, Kecamatan Karang Bahagia, Kecamatan Pebayuran, Kecamatan
Sukakarya, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Tambelang, Kecamatan
Sukawangi dan Kecamatan Cabangbungin. Pada WP III ditandai dengan
dominasi kegiatan agroindustri seperti pertanian lahan basah, permukiman/
perumahan perdesaan, perdagangan dan jasa.
4. Wilayah Pengembangan IV / Bekasi Bagian Utara terdiri dari Kecamatan
Tarumajaya, Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Tambelang dan
Kecamatan Tambun Utara. WP IV ditandai dengan perkembangan fisik yang
tinggi sehubungan dengan lokasinya yang strategis karena berbatasan
langsung dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta dan rencana pembangunan
Pelabuhan Laut di Tarumajaya. Dominasi penggunaan lahan:
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-5
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
perumahan/permukiman, perdagangan dan jasa, pelabuhan, industri,
pariwisata.
Tabel 2-3 Wilayah Pengembangan Kabupaten Bekasi Tahun 2009-2030
No
Wilayah
Pengemba
ngan (WP)
Kecamatan Ibukota
Kecamatan Fungsi WP
1
I
Tambun Selatan Tambun Perumahan/permu
kiman, industri,
perdagangan dan
jasa, pariwisata,
dry port /
terminal peti
kemas
2 Cibitung Wanasari
3 Cikarang Timur Jatibaru
4 Cikarang Barat Telaga Asih
5 Cikarang Utara Cikarang Kota
6 Cikarang Selatan Sukadamai
7
II
Cikarang Pusat Sukamahi Pusat
pemerintahan,
perumahan/perm
ukiman skala
besar,industri,
pertanian
hortikultura, dan
pariwisata.
8 Cibarusah Cibarusah
9 Bojongmangu Bojongmangu
10 Setu Ciledug
11 Serang Baru Sukasari
12
III
Sukatani Sukamulya
Pertanian lahan
basah,
perumahan/perm
ukiman
13 Pebayuran Kertasari
14 Sukakarya Sukakarya
15 Tambelang Sukarapih
15 Sukawangi Sukawangi
17 Cabangbungin Lenggahjaya
18 Karang Bahagia Karang Bahagia
19 Kedungwaringin Kedungwaringin
20
IV
Tarumajaya Pantai Makmur Industri,
pelabuhan,
perdagangan dan
jasa,
perumahan/perm
ukiman,
pariwisata
21 Muaragembong Pantai Mekar
22 Babelan Babelan Kota
23 Tambun Utara Sriamur
Sumber: RTRW Kabupaten Bekasi 2009 -2030
RENCANA POLA RUANG
Kabupaten Bekasi dibagi dalam dua zona pemanfaatan ruang kawasan yaitu
kawasan lindung dan kawasan budi daya. Secara terperinci diuraikan sebagai
berikut:
RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG
Rencana Kawasan Lindung di Kecamatan Tambelang yang telah ditetapkan dalam
RTRW Kabupaten Bekasi meliputi:
Kawasan Lindung Resapan Air dengan kondisi eksisting berupa pemanfaatan
budi daya lahan kering;
Kawasan Lindung Rawan Bencana Banjir; dan
Kawasan Situ termasuk kawasan resapan air adalah lahan-lahan peruntukan:
pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan tanaman tahunan.
Penetapan kawasan lindung dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara
berbagai kegiatan dalam pembangunan dengan fungsi-fungsi ruang yang ada agar
diperoleh pemanfaatan kawasan yang optimal sesuai dengan daya dukungnya.
Dengan demikian, penetapan kawasan lindung adalah bentuk-bentuk pengaturan
pemanfaatan ruang di kawasan lindung seperti rehabilitasi kawasan, konservasi,
penelitian dan pendidikan, wisata alam dan bentuk-bentuk pemanfaatan hasil
hutan bakau lainnya yang bersifat lestari. Penataan ruang di kawasan lindung
dimaksudkan agar:
Diperoleh kawasan lindung yang optimal sesuai dengan kriteria dan ketentuan
yang berlaku tentang kawasan lindung;
Meningkatkan fungsi kawasan lindung melalui pengelolaan kawasan yang
spesifik;
Mengantisipasi terjadinya bentuk-bentuk kerusakan kawasan lindung yang
menyebabkan daya dukung terhadap kawasan secara keseluruhan menurun.
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kawasan lindung, maka luas
kawasan lindung adalah 13.160 Ha (10,33%), adapun kawasan yang termasuk
dalam kategori sebagai kawasan lindung di Kabupaten Bekasi adalah:
Kawasan lindung hutan Muaragembong;
Kawasan lindung resapan air (Kecamatan Tambelang) dengan kondisi eksisting
berupa pemanfaatan budi daya lahan kering dengan luas 5.307,54 Ha;
Kawasan lindung rawan bencana banjir (tersebar di beberapa bagian
kecamatan antara lain: Kecamatan Cibitung, Cikarang Selatan, Cikarang Timur,
Cikarang Utara, Cikarang Pusat, Cabangbungin, Kedungwaringin, Pebayuran,
Sukakarya, Sukatani, Sukawangi, Tambelang, Babelan, Muaragembong,
Tambun Utara, dan Tarumajaya, dengan luas 32.637,29 Ha) dan bencana
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-6
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
longsor (di Kecamatan Tambun Utara dengan luas 133,877 Ha).
Kawasan perlindungan setempat di sepanjang sempadan sungai (5.820,33
Ha);
Kawasan Pantai Berhutan Bakau dan sempadan pantai di Kecamatan
Muaragembong, dengan luas 1.382,59 Ha; dan
Kawasan sempadan pantai dengan lebar 100 meter sepanjang garis pantai di
sepanjang Pantai, dengan luas 566,103 Ha.
Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan
sumberdaya buatan, meliputi:
Kawasan Situ;
Kawasan sempadan sungai, jalur hijau dan rawan bencana; dan
Kawasan resapan air.
Kawasan situ berlokasi di Cikarang Selatan, Tambun Selatan, Cikarang Pusat, Setu,
Serang Baru, Pebayuran, Sukakarya, Sukawangi dengan luas total + 145,69 Ha.
Kawasan resapan air terdapat di Kecamatan Setu, Kecamatan Cibarusah dan
Kecamatan Tambelang. Termasuk kawasan resapan air adalah lahan-lahan
peruntukan: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan tanaman tahunan.
RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDI DAYA
Budi daya di Kabupaten Bekasi mempunyai luas 114.228,35 Ha yang terdiri dari
Kawasan Pertanian, Kawasan/Lahan Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman,
Kawasan Pariwisata, Kawasan Lainnya.
Permukiman
Kawasan permukiman, terdiri dari:
Kawasan permukiman eksisting berlokasi tersebar di seluruh kecamatan
seluas +13.918 Ha;
Kawasan pengembangan permukiman perkotaan berlokasi di Kecamatan
Cibitung, Karang Bahagia, Tambun Utara, Sukatani, Sukawangi, Cikarang
Timur, Cikarang Pusat, Tambun Selatan, Serang Baru, Setu, Cikarang Selatan,
Cikarang Barat, dengan luas + 24.312,98 Ha; dan
Kawasan pengembangan permukiman perdesaan antara lain di Kecamatan
Cibarusah, Tambelang, dan Serang Baru dengan luas + 4.906,52 Ha.
Industri
Kawasan lahan peruntukan industri, terdiri dari:
Kawasan industri berlokasi di Kecamatan Cikarang Utara, Cikarang Barat,
Cikarang Selatan, Cikarang Pusat, Tambelang, Serang Baru dan Setu dengan
luas keseluruhan +3.589 Ha;
Lahan peruntukan Industri berlokasi di Kecamatan Tambun Selatan, Cikarang
Barat, Cikarang Utara, Cikarang Timur, Cikarang Selatan dan Serang Baru
dengan luas keseluruhan +2.964 Ha; dan
Industri eksisting berlokasi di Kecamatan Tambun Utara, Tambun Selatan,
Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Cikarang Timur, Cikarang Pusat,
Cikarang Selatan, Karang Bahagia dan Setu dengan luas keseluruhan +5.059
Ha.
Pertanian Lahan Basah
Pengembangan kawasan budi daya pertanian tanaman pangan yang akan dilakukan
di Kabupaten Bekasi mengacu pada Land Sistim Description tentang komoditi
tanaman pertanian lahan basah/sawah. Hal ini harus dilakukan agar
pengembangan komoditas dimaksud mendapatkan produksi dan produktivitas
yang optimal, tanpa harus melakukan upaya-upaya eliminasi faktor-faktor
penghambat, baik faktor jenis tanah, kedalaman efektif tanah maupun kelerengan
lahan. Pengembangan yang dilakukan pada lahan-lahan yang tidak sesuai akan
menimbulkan biaya tinggi dalam proses produksi. Kawasan pertanian, terdiri dari:
Kawasan pertanian lahan basah berlokasi di Kecamatan Cabangbungin,
Sukawangi, Sukakarya, Sukatani, Karang Bahagia, Pebayuran, Kedungwaringin,
Cikarang Timur, Setu, Serang Baru, Cibarusah dan Tambelang dengan luas
keseluruhan + 50.409 Ha;
Kawasan pertanian lahan kering berlokasi di Kecamatan Serang Baru,
Cibarusah dan Tambelang dengan luas keseluruhan +3.332 Ha; dan
Kawasan pertanian tanaman tahunan yang berfungsi sebagai resapan air
berlokasi di Kecamatan Cikarang Selatan, Setu, Serang Baru, Cibarusah dan
Tambelang dengan luas keseluruhan +4.533 Ha.
Rencana Kawasan Budi daya di Kecamatan Tambelang yang telah ditetapkan dalam
RTRW Kabupaten Bekasi meliputi:
Kawasan Pengembangan Permukiman Perdesaan;
Kawasan Industri;
Kawasan Pertanian Lahan Basah;
Kawasan Pertanian Lahan Kering; dan
Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan.
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-7
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
2.1.4 Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tambelang
2011-2031
RENCANA STRUKTUR RUANG KECAMATAN TAMBELANG
Untuk mendukung struktur ruang yang direncanakan pembagian fungsi ruang
pengembangan sehubungan dengan pembagian wilayah kota (BWK) di titik berat
pada penekanan keterkaitan antar wilayah yang didukung oleh perkembangan
aktifitas ekonomi di daerah belakangnya. pembagian fungsi ruang pengembangan
merupakan struktur kawasan yang dibagi dalam fungsi dan peran bagian-bagian
kawasan.
Struktur ruang ini memberikan landasan bagi perancangan elemen-elemen lebih
detil dari kawasan, dengan menciptakan kerangka kawasan. Namun, dalam
pengembangan secara umum tidak dapat dilakukan bersama-sama dalam satu
kesatuan tempat dan waktu di setiap bagian wilayahnya. Hal ini disebabkan setiap
bagian wilayah mempunyai permasalahan dan kendala pembangunan baik yang
menyangkut perencanaan maupun pelaksanaan (pembiayaan, aparatur,
sumberdaya, pengawasan dan lain-lain) yang berbeda.
Untuk mengembangkan suatu wilayah dibutuhkan tahapan-tahapan
pengembangan dan pemusatan pembangunan pada titik tertentu yang disebut
pusat pengembangan atau pusat pertumbuhan. Hal ini bukan berarti wilayah
lainnya tidak penting, namun demi efisiensi, ada berbagai kegiatan atau kebutuhan
masyarakat yang dapat dipenuhi oleh pusat pengembangan tanpa harus dibangun
di setiap bagian wilayah atau wilayah pelayanannya.
Kecamatan Tambelang selanjutnya disebut sebagai BWP Tambelang, dibagi
kedalam 7 BWK yang masing-masing terdiri dari satu desa, sebagai berikut:
1. BWK I yaitu Desa Sukarapih yang secara administratif statusnya sebagai
Ibukota Kecamatan Tambelang dan secara struktural berfungsi sebagai pusat
pelayanan Kecamatan;
2. BWK II yaitu Desa Sukarahayu yang secara struktural memiliki fungsi melayani
lingkungan internal BWK II;
3. BWK III yaitu Desa Sukamaju yang secara struktural memiliki fungsi melayani
lingkungan internal BWK III;
4. BWK IV yaitu Desa Sukaraja yang secara struktural fungsi sebagai Desa
Sukamaju yang secara struktural memiliki fungsi melayani lingkungan internal
BWK IV;
5. BWK V yaitu Desa Sukamantri yang secara struktural fungsi sebagai pusat
pelayanan BWK di sekitarnya;
6. BWK VI yaitu Desa Sukabakti yang secara struktural memiliki fungsi melayani
lingkungan internal BWK VI;
7. BWK VII yaitu Desa Sukawijaya yang secara struktural memiliki fungsi melayani
lingkungan internal BWK VII.
BWK PRIORITAS
diketahui tingkat keterpusatan setiap pusat-pusat pelayanan di wilayah Kecamatan
Tambelang, Berikut adalah hasil dari perhitungan:
1. BWK I Desa Sukarapih sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang melayani
wilayah Kecamatan. Sebagai PPK peran dan fungsi Kecamatan Tambelang
diarahkan sebagai:
• Pusat administrasi pemerintahan kecamatan dan desa;
• Pusat perdagangan, jasa, dan perkantoranskala antarkecamatan, internal
kecamatan, dan desa;
• Pusat sarana pelayanan umum sosial ekonomi skala kecamatan dan desa;
dan
• Pusat sarana pelayanan transportasi antarkecamatan.
2. Pusat sarana pelayanan transportasi regional.BWK II yaitu desa yang berfungsi
sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL) sebagai pusat pelayanan lokal diarahkan
di Desa Sukarahayu.Peran dan fungsi desa tersebut adalah sebagai:
• Pusat administrasi pemerintahan desa;
• Pusat perdagangan, jasa, dan perkantoranskala kecamatan dan desa;
• Pusat sarana pelayanan umum sosial ekonomi skala kecamatan dan desa;
dan
• Pusat sarana pelayanan transportasi kecamatan.
3. BWK V yaitu desa yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL)sebagai
pusat pelayanan lokal diarahkan di Desa Sukamantri.Peran dan fungsi desa
tersebut adalah sebagai:
• Pusat administrasi pemerintahan desa;
• Pusat perdagangan, jasa, dan perkantoranskala kecamatan dan desa;
• Pusat sarana pelayanan umum sosial ekonomi skala kecamatan dan desa;
dan
• Pusat sarana pelayanan transportasi kecamatan.
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-8
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
Gambar 2-1 Peta Rencana Struktur Ruang Kecamatan Tambelang
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-9
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
Gambar 2-2 Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Tambelang
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-10
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
ARAHAN RENCANA PER BLOK RENCANA
Pada prinsipnya, zona-zona yang akan dikembangkan khusus sebagai zona
perumahan dan permukiman sebagian besar adalah zona baru yang lahannya baru
dialokasikan dalam RDTR ini. Sedangkan sebagian besar zona-zona permukiman
yang telah terbentuk sebelum RDTR ini disusun, dijadikan sebagai zona campuran
karena di dalamnya telah bercampur secara merata beberapa fungsi seperti
permukiman, perdagangan/jasa, perkantoran, dan fasilitas umum & fasilitas sosial.
bentuk-bentuk penataan zona perumahan dan permukiman di BWP Tambelang
dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya:
1. Pengembangan kawasan permukiman baru tidak dapat dilakukan diatas lahan
pertanian dan/atau lahan kawasan lindung;
2. Kawasan yang dikembangkan adalah kawasan permukiman perdesaan dan
perumahan berskala menengah dan/atau kecil dengan kepadatan rendah-
tinggi;
3. Revitalisasi pada kawasan permukiman yang padat dan cenderung sudah
terbentuk menjadi permukiman kumuh dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Dengan melakukan revitalisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis
kawasan tanpa dilakukan pemindahan terhadap penduduk yang bermukim
pada kawasan tersebut;
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan
lingkungan permukiman berupa jaringan drainase, sanitasi, air bersih,
pengelolaan sampah terpadu, penanggulangan banjir dan kebakaran, evakuasi
bencana banjir dan kebakaran, dan sebagainya;
5. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan
lingkungan permukiman terutama dilakukan pada kawasan permukiman yang
sudah cukup teratur akan tetapi memiliki sarana dan prasarana lingkungan
permukiman yang belum memadai;
6. Peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana transportasi berupa
jaringan jalan, perparkiran, angkutan publik, dan sebagainya;
7. Maksimalisasi penciptaan RTH privat pada kawasan permukiman lama dan
baru; dan
8. Penataan bangunan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien
Lantai Bangunan (KLB) yang sesuai.
Tabel 2-4 Luas Rencana Pemanfaatan Lahan Kecamatan
Tambelang
No. Rencana Pola Ruang Luas (m2)
Zona Budi daya
1 Kolam 19.586,26
2 Lapangan/Terminal 9.027,97
3 Permukiman Eksisting 2.229.785,03
No. Rencana Pola Ruang Luas (m2)
4 Rencana Zona Industri 144.423,04
5 Rencana Zona Pertanian Lahan Kering 906.391,57
6 Rencana Zona Pertanian Lahan Basah 23.713.753,68
7 Zona Perdagangan, Jasa, & Perkantoran 1.244.193,49
8 Zona Permukiman 4226538,56
Luas Zona Budi daya 32.493.699,60
Zona Lindung
1 RTH Kota 4.894,20
2 Kawasan Rawan Bencana Banjir 1.069.652,58
3 Sempadan Sungai 1.154.670,12
4 Sempadan SUTET 152.705,12
5 Tempat Pemakaman Umum 15.000,00
Luas Zona Lindung 2.396.922,02
Luas Total Pola Ruang 34.890.621,61
Sumber: Hasil Analisis, 2011
Zona Perumahan Dan Permukiman
Pada prinsipnya, zona-zona yang akan dikembangkan khusus sebagai zona
perumahan dan permukiman sebagian besar adalah zona baru yang lahannya baru
dialokasikan dalam RDTR ini. Sedangkan sebagian besar zona-zona permukiman
yang telah terbentuk sebelum RDTR ini disusun, dijadikan sebagai zona campuran
karena di dalamnya telah bercampur secara merata beberapa fungsi seperti
permukiman, perdagangan/jasa, perkantoran, dan fasilitas umum & fasilitas sosial.
Bentuk-bentuk penataan zona perumahan dan permukiman di Kecamatan
Tambelang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya:
1. Pengembangan kawasan permukiman baru tidak dapat dilakukan diatas lahan
pertanian dan/atau lahan kawasan lindung;
2. Kawasan yang dikembangkan adalah kawasan permukiman perdesaan dan
perumahan berskala menengah dan/atau kecil dengan kepadatan rendah-
tinggi;
3. Revitalisasi pada kawasan permukiman yang padat dan cenderung sudah
terbentuk menjadi permukiman kumuh dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Dengan melakukan revitalisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis
kawasan tanpa dilakukan pemindahan terhadap penduduk yang bermukim
pada kawasan tersebut;
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan
lingkungan permukiman berupa jaringan drainase, sanitasi, air bersih,
pengelolaan sampah terpadu, penanggulangan banjir dan kebakaran, evakuasi
bencana banjir dan kebakaran, dan sebagainya;
5. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan
lingkungan permukiman terutama dilakukan pada kawasan permukiman yang
sudah cukup teratur akan tetapi memiliki sarana dan prasarana lingkungan
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-11
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
permukiman yang belum memadai;
6. Peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana transportasi berupa
jaringan jalan, perparkiran, angkutan publik, dan sebagainya;
7. Maksimalisasi penciptaan RTH privat pada kawasan permukiman lama dan
baru; dan
8. Penataan bangunan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien
Lantai Bangunan (KLB) yang sesuai.
Zona-zona yang direncanakan sebagai zona perumahan dan permukiman di
Kecamatan Tambelang diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Zona perumahan dan permukiman di BWK Ipada dasarnya paling banyak
dikembangkan dan paling banyak menuntut alokasi lahan yang berasal dari
lahan pertanian. Hal tersebut dilakukan mengingat Desa Sukarapih sebagai
BWK yang perkembangannya diproyeksi akan terjadi secara pesat dengan
kegiatan yang cukup kompleks. Tentunya alokasi lahan untuk zona
perumahan dan permukiman tidak lantas menghabiskan seluruh lahan
pertanian di desa ini. Zona perumahan dan permukiman direncanakan
dikembangkan di bagian utara-barat dan bagian timur-selatan Desa
Sukarapih. Perumahan yang dikembangkan harus perumahan tipe menengah
dan/atau sederhana dengan kepadatan rendah-tinggi;
2. Zona perumahan dan permukiman di BWK II direncanakan akan
dikembangkan untuk perumahan menengah dan/atau sederhana dengan
kepadatan rendah-tinggi di lokasi-lokasi berikut:
a. Memenuhi lahan bagian timur Desa Sukarahayu dikembangkan ke sebelah
timur dari zona permukiman yang telah ada sebelumnya. Zona
permukiman yang telah terbangun saat ini pada awalnya berkembang
secara memita (ribbon development) mengikuti jalan desa, yang
kemudian berkembang spasial memanjang dan saat ini diarahkan untuk
meneruskan perkembangan secara memanjang tersebut sampai ke
perbatasan timur, utara, dan selatan Desa Sukarahayu; dan
b. Memenuhi lahan yang letaknya di tengah Desa Sukarahayu dari batas
utara sampai selatan, diantara jalan dan sungai.
3. Zona perumahan dan permukiman di BWK III dikembangkan mengikuti jalan
yang telah terbangun mengikuti perkembangan zona permukiman yang telah
ada sebelumnya. Perumahan yang dapat dikembangkan di BWK III ini adalah
perumahan sederhana dengan kepadatan rendah-sedang;
4. Zona perumahan dan permukiman di BWK IV tidak terlalu banyak
dikembangkan. Zona perumahan dan permukiman baru dapat dikembangkan
mengikuti permukiman yang telah terbentuk sebelumnya di sepanjang jalan.
Perumahan yang dapat dikembangkan di BWK IV ini adalah perumahan
sederhana dengan kepadatan rendah-sedang;
5. Zona perumahan dan permukiman di BWK V dikembangkan untuk
perumahan menengah dan/atau sederhana dengan kepadatan rendah-tinggidi
sepanjang jalan dan perkembangannya diarahkan ke belakang (timur dan
barat) beberapa persil;
6. Zona perumahan dan permukiman di BWK VI tidak terlalu banyak
dikembangkan. Zona perumahan dan permukiman baru dapat dikembangkan
mengikuti permukiman yang telah terbentuk sebelumnya di sepanjang jalan.
Perumahan yang dapat dikembangkan di BWK VI ini adalah perumahan
sederhana dengan kepadatan rendah-sedang; dan
7. Zona perumahan dan permukiman di BWK VIIdikembangkan mengikuti jalan
yang telah terbangun mengikuti perkembangan zona permukiman yang telah
ada sebelumnya. Perumahan yang dapat dikembangkan di BWK VII ini adalah
perumahan sederhana dengan kepadatan rendah-sedang.
ZONA PERDAGANGAN DAN JASA
Pada prinsipnya, zona perdagangandan jasa di Kecamatan Tambelang akan
dikembangkan di sepanjang koridor jalan-jalan utama masing-masing BWK dengan
pola memita (ribbon development) dan hanya 1 persil kiri dan kanan jalan utama
diluar zona lindung. Perbedaannya pengaturannya terletak pada skala pelayanan
unit-unit perdagangan dan jasa tersebut.
Untuk di wilayah BWK I, II, dan V, zona perdagangan dan jasa diperuntukkan
bagi unit-unit perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan tingkat
antarkecamatan dan internal Kecamatan Tambelang. Diasumsikan bahwa unit
perdagangan dan jasa yang akan dikembangkan berdampak memberikan
bangkitan dan tarikan yang besar serta berdampak signifikan terhadap pergerakan
wilayah,diantaranya berupa:
1. Pertokoan / pusat perbelanjaan;
2. Toko besar/menengah;
3. Ruko;
4. Supermarket;
5. Pasar modern/tradisional besar/menengah;
6. Restoran besar/menengah;
7. Penginapan menengah/kecil;
8. Jasa bengkel besar/menengah;
9. Jasa salon besar/menengah;
10. Jasa komunikasi besar/menengah;
11. Jasa lembaga keuangan;
12. SPBU; dan
13. Jasa besar/menengah lainnya.
Untuk di wilayah BWK III, IV, VI, dan VII, zona perdagangan dan jasa
diperuntukkan bagi unit-unit perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan
tingkat lokal/lingkungan. Diasumsikan bahwa unit perdagangan dan jasa yang
akan dikembangkan berdampak memberikan bangkitan dan tarikan yang sedikit
serta tidak berdampak signifikan terhadap pergerakan wilayah, diantaranya
berupa:
1. Toko menengah/kecil;
2. Pasar modern/tradisonal lokal;
3. Restoran kecil;
4. Bengkel kecil;
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-12
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
5. Salon kecil;
6. Jasa komunikasi kecil;
7. Jasa lembaga keuangan kecil; dan
8. Jasa kecil lainnya.
ZONA PERKANTORAN
Zona perkantoran di Kecamatan Tambelang diarahkan hamper sama dengan zona
perdagangan dan jasa, yaitu pada prinsipnya perkembangannya di sepanjang jalan.
Namun zona perkantoran swasta hanya boleh dikembangkan di BWK I, II, dan V.
Khusus untuk BWK I, II, dan V, zona perkantoran swasta skala menengah akan
dikembangkan di sepanjang koridor jalan-jalan utama masing-masing BWK dengan
pola memita (ribbon development) dan hanya 1 persil kiri dan kanan jalan utama
diluar zona lindung. Zona perkantoran pemerintah mengikuti lokasi yang telah ada
sebelumnya.
Untuk BWK III, IV, VI, dan VII, zona perkantoran yang diperbolehkan hanya
perkantoran swasta kecil dan perkantoran pemerintah yang meliputi kantor
administrasi dan teknis pemerintah, kantor polisi, kantor militer, dan perkantoran
pemerintah lainnya.
Letak pusat pemerintahan Kecamatan Tambelang berada di Desa Sukarapih (BWK I).
Dengan posisi tersebut dapat memberikan kemudahan pelayanan terhadap
masyarakat. Namun, dalam perkembangan kedepan diperlukan penataan kawasan,
sehingga pusat pemerintahan tersebut bisa menjadi ciri khas dan aspek
pendukung citra Kecamatan Tambelang.
Dalam rangka pengembangan pelayanan pemerintahan, maka Kawasan fungsional
pemerintahan dikembangkan berdasarkan kriteria konsep rencana sebagai berikut:
1. Kawasan pemerintahan dikembangkan di ibukota kecamatan dengan
membangun akses menuju kawasan pemerintahan yang dapat dijangkau dari
seluruh wilayah dalam Kecamatan Tambelang;
2. Kawasan pemerintahan dikembangkan dengan memperhatikan jarak dengan
aktivitas lain yang ada sehingga tidak saling menghambat ataupun
mematikan;
3. Kawasan pemerintahan dibangun disertai dengan pengaturan aktivitas lain di
sekitar terutama yang memiliki fungsi komersil sehingga tidak menciptakan
bangkitan dan tarikan memusat yang berpotensi menyebabkan aktivitas yang
berlebih di satu titik.
Zona Sarana Pelayanan Umum
Melihat dari kondisi eksisting, sarana pelayanan umum yang telah ada letaknya
tidak memusat melainkan menyebar di seluruh Kecamatan Tambelang. Namun
dengan bertumbuh dan berkembangnya Kecamatan Tambelang yang harus diiringi
dengan pertumbuhan sarana pelayanan umum maka dapat direncanakan beberapa
zona pelayanan umum di setiap BWK sebagai berikut:
1. Zona Sarana Pelayanan Umum BWK I:
a. Di bagian utara Desa Sukarapih di sekitar jalan utama ataupun di tengah
zona perumahan & permukiman/ perdagangan & jasa/ perkantoran yang
lokasinya dianggap strategis, dikembangkan untuk pusat sarana
pelayanan umum pendidikan, kesehatan, dan peribadahan skala
kecamatan dan skala desa serta sarana pelayanan umum transportasi
skala antarkecamatan/kecamatan;
b. Di bagian tengah Desa Sukarapih di sekitar persimpangan jalan utama
ataupun di tengah zona perumahan & permukiman/ perdagangan & jasa/
perkantoran yang lokasinya dianggap strategis, dikembangkan untuk
pusat sarana pelayanan umum pendidikan, kesehatan, dan peribadahan
skala kecamatan dan skala desa;
c. Di bagian barat Desa Sukarapih di sekitar ujung paling barat jalan utama
ataupun di tengah zona perumahan & permukiman/ perdagangan & jasa/
perkantoran yang lokasinya dianggap strategis, dikembangkan untuk
pusat sarana pelayanan umum pendidikan, kesehatan, dan peribadahan
skala desa;
d. Di bagian selatan Desa Sukarapih di sekitar ujung paling selatan jalan
utama ataupun di tengah zona perumahan & permukiman/ perdagangan
& jasa/ perkantoran yang lokasinya dianggap strategis, dikembangkan
untuk pusat sarana pelayanan umum pendidikan, kesehatan, dan
peribadahan skala antarkecamatan dan skala kecamatan;
2. Zona Sarana Pelayanan Umum BWK II dibagi kedalam 4 zona berbeda yang
masing-masing memuat sarana pelayanan umum pendidikan, kesehatan, dan
peribadahan skala desa. Sarana pelayanan umum dapat ditempatkan di sekitar
jalan utama ataupun di tengah zona perumahan & permukiman /perdagangan
& jasa/ perkantoran yang lokasinya dianggap strategis;
3. Zona Sarana Pelayanan Umum BWK III dibagi kedalam 3 zona berbeda yang
masing-masing memuat sarana pelayanan umum pendidikan, kesehatan, dan
peribadahan skala desa. Dua zona terletak di pusat desa yang berkembang
secara memusat, dan satu zona terpisah di wilayah pojok utara-barat Desa
Sukamaju mengikuti zona perumahan dan permukiman yang telah
berkembang sebelumnya. Sarana pelayanan umum dapat ditempatkan di
sekitar jalan utama ataupun di tengah zona perumahan dan
permukiman/perdagangan dan jasa/perkantoran yang lokasinya dianggap
strategis;
4. Zona Sarana Pelayanan Umum BWK IV dibagi kedalam 2 zona berbeda yang
masing-masing memuat sarana pelayanan umum pendidikan, kesehatan, dan
peribadahan skala desa. Satu zona di sebelah utara dan satu zona di sebelah
selatan Desa Sukaraja. Sarana pelayanan umum dapat ditempatkan di sekitar
jalan utama ataupun di tengah zona perumahan & permukiman/ perdagangan
& jasa/ perkantoran yang lokasinya dianggap strategis;
5. Zona Sarana Pelayanan Umum BWK V dibagi kedalam 2 zona berbeda yang
masing-masing memuat sarana pelayanan umum pendidikan, kesehatan, dan
peribadahan skala desa. Satu zona di sebelah utara dan satu zona di sebelah
selatan Desa Sukaraja. Sarana pelayanan umum dapat ditempatkan di sekitar
jalan utama ataupun di tengah zona perumahan & permukiman/ perdagangan
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-13
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
& jasa/ perkantoran yang lokasinya dianggap strategis;
6. Zona Sarana Pelayanan Umum BWK VI dapat juga dibagi kedalam 3 zona yang
tersebar merata di wilayah utara, tengah, dan barat Desa Sukabakti. masing-
masing memuat sarana pelayanan umum pendidikan, kesehatan, dan
peribadahan skala desa.Sarana pelayanan umum dapat ditempatkan di sekitar
jalan utama ataupun di tengah zona perumahan & permukiman/ perdagangan
& jasa/ perkantoran yang lokasinya dianggap strategis; dan
7. Zona Sarana Pelayanan Umum BWK VII dibagi kedalam 3 zona. Satu zona di
bagian timur dan dua zona lainnya di bagian tengah-utara dan tengah-selatan
Desa Sukawijaya.Masing-masing memuat sarana pelayanan umum pendidikan,
kesehatan, dan peribadahan skala desa. Sarana pelayanan umum dapat
ditempatkan di sekitar jalan utama ataupun di tengah zona perumahan &
permukiman/ perdagangan & jasa/ perkantoran yang lokasinya strategis.
ZONA INDUSTRI
Pengembangan kegiatan industri di wilayah Kecamatan Tambelang diarahkan pada
kegiatan industri skala kecil atau skala rumah tangga bebasis potensi dan
penyerapan tenaga kerja lokal. Maka, kawasan fungsional perindustrian
dikembangkan berdasarkan konsep rencana sebagai berikut:
1. Industri yang dikembangkan berskala kecil atau berskala rumah tangga;
2. Pengembangan industri meliputi pengembangan jaringan pemasaran dan
jaringan produksi hulu-hilir;
3. Industri berskala besar atau sedang dapat dikembangkan selama memiliki
keterkaitan dengan kegiatan pertanian khususnya pertanian lahan basah
ataupun sektor unggulan lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Tambelang;
4. Industri yang dikembangkan wajib menyerap tenaga kerja lokal dari
Kecamatan Tambelang;
5. Kawasan industri berkembang dengan tidak mengurangi lahan pertanian
dan/atau lahan kawasan lindung di Kecamatan Tambelang;
6. Kawasan industri yang dikembangkan harus dapat dipastikan tidak memiliki
dampak buruk terhadap lingkungan dan sosial/ekonomi masyarakat
Kecamatan Tambelang;
7. Kawasan industri yang dikembangkan harus dapat memberi manfaat fisik
maupun non fisik bagi lingkungan sekitar dalam Kecamatan Tambelang;
8. Kawasan industri dikembangkan dengan memperhatikan jarak dengan
aktivitas lain yang ada sehingga tidak saling menghambat ataupun
mematikan;
9. Perindustrian dikembangkan dengan pengaturan aktivitas lain di sekitar
terutama yang memiliki fungsi komersil sehingga tidak menciptakan
bangkitan dan tarikan memusat yang berpotensi menyebabkan aktivitas yang
berlebih di satu titik.
Pada masa yang akan datang sektor industri akan menjadi salah satu kegiatan
yang memiliki kontrisbusi cukup tinggi di wilayah Kecamatan Tambelang. Hal ini
dipengaruhi oleh kebijakan pengembangan yang terintegrasi dengan
pengembangan kawasan industri. Secara alamiah kegiatan industri sudah
berkembang di Tambelang dalam skala kecil dan menengah.
Pengembangan kegiatan industri di Kecamatan Tambelang perlu dilakukan
perencanaan yang komprehensif dari berbagai aspek sehingga keberadaan
kegiatan industri akan dapat saling mendukung dengan kerangka kebijakan
kegiatan sektoral dan keruangan di wilayah Kecamatan Tambelang, sehingga tidak
menimbulkan masalah baru. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam
pengembangan kegiatan industri ini adalah:
1. Faktor kelayakan lokasi untuk mendukung kegiatan industri;
2. Jenis kegiatan industri yang akan dikembangkan;
3. Keterkaitan kegiatan industri dengan sektor lainnya yang menjadi sektor
unggulan di Kecamatan Tambelang; dan
4. Kebijakan regional yang terkait dengan pengembangan kegiatan industri.
Industri yang dapat dikembangkan di Kecamatan Tambelang dibatasi hanya:
Industri pertanian skala kecil;
Industri pertanian skala sedang;
Industri pertanian skala besar;
Industri non polutan skala kecil / skala rumah tangga; dan,
Industri non polutan skala sedang.
Zona agroindustri direncanakan untuk berada di 2 lokasi, yaitu:
1. Desa Sukamaju bagian selatan yang dapat menampung dan mengolah produksi
pertanian lahan basah dari Desa Sukaraja, Sukamaju, Sukarapih, dan
Sukarahayu; dan
2. Desa Sukabakti bagian tengah yang dapat menampung dan mengolah produksi
pertanian lahan basah dari Desa Sukarahayu, Sukabakti, Sukawijaya dan
Sukamantri.
ZONA LAINNYA (PERTANIAN LAHAN BASAH)
Pertanian sebagai salah satu kegiatan utama yang dikembangkan di Kecamatan
Tambelang tentunya perlu dikembangkan dengan konsep khusus agar
keberadaannya berperan signifikan. Beberapa konsep pengembangan bagi
kawasan pertanian di Kecamatan Tambelang adalah sebagai berikut:
Mempertahankan eksistensi kawasan pertanian dengan meningkatkan
sistem irigasinya menjadi irigasi teknis;
Mengembangkan industri pertanian dan industri lain yang erat kaitannya
dengan pertanian dalam satu kawasan pertanian; dan
Mengembangkan sistem penanggulangan banjir di kawasan pertanian.
2.2 TINJAUAN TEORITIS
2.2.1 Kedudukan Dokumen Peraturan Zonasi dalam
Hierarki Dokumen Rencana Tata Ruang
Menurut UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ditinjau dari skalanya
produk rencana tata ruang di Indonesia dikelompokkan menjadi 2, yaitu:
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-14
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
Rencana tata ruang yang bersifat umum, disebut dengan Rencana Umum Tata
Ruang, yaitu meliputi:
a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN),
b) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi),
c) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten), dan
d) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota).
Rencana tata ruang yang sifatnya lebih detail, disebut dengan Rinci Tata
Ruang, yaitu meliputi:
a) Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan,
b) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional,
c) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi,
d) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten,
e) Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten,
f) Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dalam Wilayah Kabupaten,
g) Rencana Tata Ruang Bagian Wilayah Kota,
h) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota, dan
i) Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota.
Pada pasal 14 ayat 6 disebutkan pula bahwa RDTR merupakan dasar penyusunan
Peraturan Zonasi. Hirarki dari masing-masing produk rencana tata ruang tersebut
dan kedudukan Peraturan Zonasi dalam hirarki dokumen Rencana Tata Ruang
ditampilkan pada
Kedudukan Peraturan Zonasi dalam Proses Pelaksanaan Penataan Ruang
Apabila dilihat dari muatan di dalamnya, terdapat irisan antara muatan di dalam
RDTR, Peraturan Zonasi, dan RTBL, dimana ketiga dokumen ini masing-masing
memuat zoning map (peta guna lahan) serta intensitas dan tata bangunan. Akan
tetapi ketiga dokumen perangkat tata ruang ini menyorotinya untuk tujuan dan
kegunaan yang berbeda. Sketsa pada Gambar 2 5.
Dokumen RDTR sendiri kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi (RTRK) dan
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang mengatur penataan bangunan
dan lingkungan. Dengan demikian, posisi Peraturan Zonasi berperan menjembatani
antara dokumen RDTR dengan RTRK dan RTBL. Kedudukan Muatan Peraturan
Zonasi Terhadap Muatan RTRW, RDTR dan RTBL seperti terlihat pada Gambar 2 4.
Apabila dilihat dari muatan di dalamnya, terdapat irisan antara muatan di dalam
RDTR, Peraturan Zonasi, dan RTBL, dimana ketiga dokumen ini masing-masing
memuat zoning map (peta guna lahan) serta intensitas dan tata bangunan. Akan
tetapi ketiga dokumen perangkat tata ruang ini menyorotinya untuk tujuan dan
kegunaan yang berbeda.
.
Gambar 2-3 Kedudukan Peraturan Zonasi dalam Hirarki Dokumen
Rencana Tata Ruang
Kedudukan Peraturan Zonasi dalam Hirarki Dokumen Rencana Tata Ruang
RE
GIO
NA
LP
ER
KO
TA
AN
RENCANA RINCI TATA RUANGRENCANA UMUM TATA RUANG
RTRW NASIONALRTR PULAU/KEPULAUAN
RTR KWS STRA. NASIONAL
RTRW PROVINSI RTR KWS STRA. PROVINSI
RTR KWS STRA. KABRTRW KABUPATEN
RTDR WIL KABUPATEN
PERATURAN ZONASI
RTRW KOTA
RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KAB
RTR BAGIAN WIL KOTA
RTR KWS STRA. KOTA
RTDR WIL KOTA
PERATURAN ZONASI
RTR KWS METROPOLITAN
Sumber: UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 14 ayat (6) dan PP
No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 157 ayat (3)
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-15
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
Gambar 2-4 Irisan Muatan RDTR, Peraturan Zonasi, dan RTBL
Sumber: UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 14 ayat (6) dan PP
No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 157 ayat (3)
Gambar 2-5 Kedudukan Peraturan Zonasi terhadap RTRW, RDTR
dan RTRK/RTBL
Sumber: UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 14 ayat (6) dan PP
No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 157 ayat (3)
2.3 FUNGSI DAN MANFAAT PERATURAN ZONASI
2.3.1 Fungsi
“Rancangan Peraturan Daerah” tentang Zoning Regulation Kecamatan Tambelang
ini kelak setelah disahkan menjadi Peraturan Daerah, merupakan alat dan panduan
dalam proses perencanaan pembangunan pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang. Adapun fungsi utama dari kegiatan ini adalah:
Sebagai instrumen pengendalian pembangunan
Peraturan zonasi memuat tentang prosedur pelaksanaan pembangunan
sampai ke tata cara pengawasannya.
Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional
Ketentuan dalam peraturan zonasi dapat menjadi jembatan dalam
penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, karena memuat
ketentuan-ketentuan tentang penjabaran rencana yang bersifat makro ke
dalam rencana yang bersifat sub makro (zoning plan) sampai dengan
pada rencana yang rinci (land use plan).
Sebagai panduan teknis pengembangan/pemanfaatan lahan
Peraturan zonasi mencakup guna lahan, intensitas pembangunan, tata
bangunan, prasarana minimum, dan standar perencanaan.
2.3.2 Manfaat
Manfaat dari kegiatan Penyusunan peraturan zonasi Kecamatan Tambelang ini
kelak setelah disahkan adalah:
Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai;
Meningkatkan pelayanan terhadap fasilitas yang bersifat publik;
Menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat; dan
Mendorong pengembangan ekonomi.
2.4 KETENTUAN UMUM
2.4.1 Klasifikasi Zona
PERTIMBANGAN PEMBAGIAN ZONA (ZONASI)
Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan
yang spesifik. Pembagian zona atau zonasi dilakukan dengan pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut:
a. Karakteristik pemanfaatan ruang/lahan yang sama;
b. Batasan fisik seperti jalan, gang, sungai, branchgang atau batas kapling;
c. Orientasi bangunan; dan
d. Lapis bangunan.
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-16
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
Batas zonasi sebaiknya pada batasan fisik yang bersifat relatif permanen dan
mudah dikenali, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi. Dalam
beberapa hal, batasan administrasi dapat juga menjadi pertimbangan yang sangat
penting.
PEMBAGIAN ZONA
Zona merupakan peruntukkan tanah untuk fungsi tertentu yang menetapkan jenis
penggunaan atas bidang tanah dan peraturan-peraturan pemanfaatan ruang yang
berlaku pada bidang tanah tersebut.
Berdasarkan hirarkinya, zona di dalam Kecamatan Tambelang terdiri dari:
Zona Dasar
yaitu pembagian kawasan sesuai dengan Rencana Pola Ruang dalam RTRW
Kabupaten Bekasi, yang terbagi atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.
Zona Spesifik
yaitu pembagian jenis peruntukan lahan pada Kawasan Lindung dan Kawasan
Budidaya sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bekasi dan
diperdetail pada RDTR Kecamatan Tambelang.
Zona Teknis
yaitu pembagian kawasan sesuai dengan jenis peruntukannya telah ditetapkan
dalam RDTR Kecamatan Tambelang.
Masing-masing zona atau sub zona diberi kode untuk dimasukan dalam Ketentuan-
ketentuan Teknis Peraturan Zonasi. Acuan utama yg digunakan dalam pembagian
zona di Kecamatan Tambelang adalah Permen PU No. 20/M/PRT 2011, akan tetapi
berdasarkan hasil analisis, tidak semua zona yg disebutkan dalam peraturan
tersebut terdapat di Kecamatan Tambelang. Untuk lebih jelasnya pembagian zona
di Kecamatan Tambelang dapat dilihat pada Tabel 2-5 berikut ini:
Tabel 2-5 Kriteria Pengklasifikasian Zona dan Subzona
Kecamatan Tambelang
ZONA DASAR ZONA SPESIFIK ZONA TEKNIS KODE
KAWASAN LINDUNG
Hutan Lindung HL
Kawasan Perlindungan
Setempat Sempadan
Sempadan Sungai PS-1
Sempadan SUTET PS-2
Ruang Terbuka Hijau
Taman Skala Kecamatan RTH-
1
Taman Skala Desa RTH-
2
Suaka Alam & Cagar Budaya SC
Rawan Bencana Alam RB
KAWASAN BUDI
DAYA
Permukiman
Rumah Kepadatan Sangat Tinggi R-1
Rumah Kepadatan Tinggi R-2
Rumah Kepadatan Sedang R-3
Rumah Kepadatan Rendah R-4
Rumah Kepadatan Sangat Rendah R-5
Perdagangan & Jasa
Perdagangan & Jasa Tunggal K-1
Perdagangan & Jasa Kopel K-2
Perdagangan & Jasa Deret K-3
Perkantoran Pemerintah KT-1
Swasta KT-2
Campuran
Perumahan & Perdagangan/Jasa C-1
Perumahan & Perkantoran C-2
Perdagangan/Jasa & Perkantoran C-3
Industri & Pergudangan
Industri
Industri Kimia Dasar I-1
Industri Mesin & Logam Dasar I-2
Industri Ringan/Kecil/Rumah
Tangga I-3
Aneka Industri I-4
Pergudangan Pergudangan Terbuka G-1
Pergudangan Tertutup G-2
Sarana Pelayanan Umum
Pendidikan SPU-1
Transportasi SPU-2
Kesehatan SPU-3
Olahraga SPU-4
Sosial Budaya SPU-5
Peribadatan SPU-6
Peruntukan Lainnya
Pertanian Lahan Basah PL-1
Pertanian Lahan Kering PL-2
Perkebunan PL-3
Perternakan PL-4
Perikanan Darat/Air Tawar PL-5
KAWASAN KHUSUS Khusus Pertahanan & Keamanan KH-1
Khusus Instalasi Vital KH-2
Sumber: Hasil Analisis, 2012; Permen PU No. 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman
RDTR dan Peraturan Zonasi.
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-17
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
Masing-masing zona yang sudah ditetapkan dalam Kecamatan Tambelang harus
didefinisikan dengan tepat sehingga diperoleh pengertian yang sama antara semua
pengguna ruang/lahan dengan pemerintah sebagai pelaksana peraturan.
2.5 PEMBAGIAN BLOK ZONASI
Pembagian blok di Kecamatan Tambelang berfungsi untuk memudahkan proses
pemberian izin dengan memberikan kemudahan dalam menemukan suatu lokasi
yang ingin dicari aturan perizinan zonasinya. Dasar-dasar pembagian blok di
Kecamatan Tambelang adalah sebagai berikut:
a) Ukuran skala peta per blok adalah 1:2500 yang merupakan skala paling ideal
berdasarkan hasil diskusi. Skala ini dianggap mampu memberikan informasi
yang paling jelas dengan kondisi penggunan lahan di Kecamatan Tambelang
yang tidak terlalu rapat ataupun terlalu renggang. Berdasarkan skala ini,
Kecamatan Tambelang dapat dibagi menjadi 52 blok secara keseluruhan;
b) Pembagian blok diberikan indeks pengurutan dengan angka 1 hingga 52 yang
dimulai dari bagian paling selatan dari Kecamatan Tambelang dan berakhir di
bagian paling utara dan paling barat Kecamatan Tambelang; dan
c) Setiap blok rencana zonasi akan diiringi dengan ketentuan-ketentuan teknis
yang selanjutnya akan disebut sebagai Teks Zonasi (Zoning Text).
2.6 KODEFIKASI BLOK ZONASI
Kodefikasi adalah proses pemberian kode untuk mempermudah identifikasi suatu
daerah terutama pada saat pelaksanaan rencana maupun evaluasi. Kodefikasi blok
zonasi Kecamatan Tambelang dapat dlihat pada gambar berikut ini:
Gambar 2-6 Kodefikasi Blok Zonasi Kecamatan Tambelang
Sumber: Hasil Analisis, 2012
Untuk lebih jelasnya, pembagian blok zonasi beserta lingkup administrasi per desa
di Kecamatan Tambelang dapat dilihat Tabel 2-6 dan Gambar 2-7 berikut ini:
Tabel 2-6 Pembagian Blok Zonasi Kecamatan Tambelang
BLOK NO. DESA BLOK NO. DESA
176206-1 Sukaraja 176206-28 Sukabakti/Sukarahayu
176206-2 Sukaraja 176206-29 Sukabakti/Sukarahayu
176206-3 Sukaraja 176206-30 Sukarahayu/Sukamaju
176206-4 Sukaraja 176206-31 Sukarahayu/Sukamaju
176206-5 Sukaraja/Sukarapih 176206-32 Sukarahayu
176206-6 Sukaraja/Sukarapih 176206-33 Sukawijaya/Sukamantri
176206-7 Sukaraja 176206-34 Sukawijaya/Sukamantri
176206-8 Sukaraja/Sukamaju 176206-35 Sukawijaya/Sukabakti
176206-9 Sukarapih 176206-36 Sukawijaya/Sukabakti
176206-10 Sukarapih 176206-37 Sukawijaya/Sukabakti
176206-11 Sukarapih/Sukaraja/ Sukamaju 176206-38 Sukabakti/Sukarahayu
176206-12 Sukarapih/Sukarahayu 176206-39 Sukabakti/Sukarahayu
176206-13 Sukarapih/Sukarahayu 176206-40 Sukamaju/Sukarahayu
176206-14 Sukarapih 176206-41 Sukamaju
176206-15 Sukarapih/Sukamaju 176206-42 Sukamantri
176206-16 Sukamaju 176206-43 Sukawijaya/Sukamantri
176206-17 Sukamaju 176206-44 Sukawijaya/Sukamantri
176206-18 Sukamaju 176206-45 Sukawijaya/Sukamantri
176206-19 Sukarahayu 176206-46 Sukawijaya/Sukamantri/ Sukabakti
176206-20 Sukarahayu/Sukarapih 176206-47 Sukawijaya/Sukabakti
176206-21 Sukarahayu/Sukarapih/ Sukamaju 176206-48 Sukabakti
176206-22 Sukamaju 176206-49 Sukamantri
176206-23 Sukamaju 176206-50 Sukamantri
176206-24 Sukamaju 176206-51 Sukamantri
176206-25 Sukabakti/Sukawijaya 176206-52 Sukamantri
176206-26 Sukabakti 176206-53 Sukamantri
176206-27 Sukabakti
Sumber: Hasil Analisis, 2012
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
2-18
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
Gambar 2-7 Peta Pembagian Blok Zonasi Kecamatan Tambelang
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
3-1
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
3. TEKS ZONASI (ZONING TEXT)
Teks zonasi memuat materi wajib yang meliputi ketentuan kegiatan dan
penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata
bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan pelaksanaan, dan
materi pilihan yang terdiri atas ketentuan tambahan, ketentuan khusus, standar
teknis, dan ketentuan pengaturan zonasi. Materi-materi ini dibuat berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku, standar-standar nasional, dan hasil analisis
yang telah dilakukan sebelumnya.
3.1 KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan
dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang
bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu,
dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona.
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan berdasarkan ketentuan
maupun standar yang terkait dengan pemanfaatan ruang, ketentuan dalam
peraturan bangunan setempat, dan ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau
komponen yang dikembangkan serta hasil analisis yang telah dilakukan
sebelumnya. Ketentuan teknis zonasi terdiri atas:
a. Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan
Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki
sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Pemerintah tidak
dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap
kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I.
b. Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas
Pemanfaatan bersyarat secara terbatas bermakna bahwa kegiatan dan
penggunaan lahan dibatasi. Pembatasan dapat dilakukan dengan penetapan
standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan
tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan
kemudian oleh pemerintah.
Jika sebuah pemanfaatan ruang memiliki tanda T atau merupakan
pemanfaatan yang terbatas, berarti penggunaan tersebut mendapatkan izin
dengan diberlakukan pembatasan-pembatasan, seperti:
1. Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu
beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka
waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
2. Pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun
ketinggian bangunan. Pembatasan ini dilakukan dengan menurunkan nilai
maksimal dan meninggikan nilai minimal dari intensitas ruang dalam
peraturan zonasi;
3. Pembatasan jumlah pemanfaatan. Jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada,
masih mampu melayani, dan belum memerlukan tambahan (contoh, dalam
sebuah kawasan perumahan yang telah cukup jumlah masjidnya, tidak
diperkenankan membangun masjid baru), maka pemanfaatan tersebut tidak
boleh diizinkan, atau diizinkan dengan pertimbangan-pertimbangan khusus;
dan
4. Pengenaan aturan-aturan tambahan sebagai disinsentif, seperti ketentuan
ketentuan yang sifatnya administratif dan lain-lain.
c. Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu
Pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas
suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan
tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus.
Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat pemanfaatan ruang tersebut
memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Persyaratan yang
diperlukan antara lain:
1. Dokumen AMDAL;
2. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL);
3. Dokumen Analisis Dampak Lalu-lintas (ANDALIN); dan
4. Pengenaan disinsentif misalnya biaya dampak pembangunan (development
impact fee).
Persyaratan ini dapat dikenakan secara bersamaan atau salah satunya saja.
Penentuan persyaratan mana yang dikenakan ditentukan oleh pemerintah
kabupaten dengan mempertimbangkan besarnya dampak bagi lingkungan
sekitarnya.
d. Klasifikasi X = pemanfaatan yang tidak diperbolehkan
Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki
sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat
menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh
diizinkan pada zona yang bersangkutan.
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
3-2
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
Tabel 3-1 Matriks Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi
NO
ZONA KEGIATAN
PENUNJUK ZONA
ZONA DASAR
KAWASAN LINDUNG KAWASAN BUDIDAYA KAWASAN KHUSUS
ZONA SPESIFIK
Hutan
Lindung
Kawasan Perlindungan Setempat
Ruang Terbuka Hijau
Suaka Alam & Cagar
Budaya
Rawan
Bencana Alam
Permukiman Perdagangan &
Jasa Perkantoran Campuran Industri
Pergudangan
Sarana Pelayanan Umum Peruntukan Lainnya
Hankam
Instalasi Vital
ZONA TEKNIS
HL PS-1
PS-2
RTH-1
RTH-2
SC RB R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
K-1
K-2
K-3
KT-1
KT-2
C-1
C-2
C-3
I-1
I-2
I-3
I-4
G-1
G-2
SPU-1
SPU-2
SPU-3
SPU-4
SPU-5
SPU-6
PL-1
PL-2
PL-3
PL-4
PL-5
KH-1 KH-2
A Ruang Terbuka Hijau
1 Hutan Kota X X X I I X X X X B B B X X X X X X X X I I I X I X X X X I I I X X X X X X X
2 Jalur hijau dan pulau jalan X X X I I X X I I I I I I I I I I I I I I I I X I X I X X I I I X X X X X X X
3 Taman kota X X X I I X X I I I I I I I I I I I I I I I I X I X I X X I I I X X X X X X X
4 TPU X X X I I X X X X X I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
5 Sempadan/penyangga X X X I I X X X X X I I X X X X X I I I I I I X I I I X X I I I X X X X X X X
6 Pekarangan X X X I I X X X T T I I X X X X X I I I I I I X I X I X X I I I X X X X X X X
B Ruang Terbuka Non Hijau
1 Lapangan X X X X X X X X T T I I X X X X X I I X I I I I X X I I I I I I X X X X X X X
2 Plasa X X X T T X X X B B I I I I I I I I I I I I I I X X I I I I I I X X X X X X X
3 Tempat parkir X X X T T X X X T T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I X X X X X X X
4 Taman bermain dan rekreasi X X X T T X X I I I I I I I I X X I X X X X X X X X X X X I I I X X X X X X X
5 Trotoar X X X T T X X I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I X X X X X X X
C Peruntukan Lainnya
1 Pertanian lahan basah X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I X X X X X X
2 Pertanian lahan kering X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I X X X X X
3 Holtikultura X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T T X X X X
4 Tambak X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T X X X I X X
5 Kolam X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T X X X I X X
6 Tempat pelelangan ikan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I X X
7 Perkebunan tanaman keras X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T I X X X X
8 Perkebunan agrobisnis X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T I X X X X
9 Lapangan penggembalaan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T X X X X X
10 Pemerahan susu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I X X X
11 Kandang hewan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I X X X
12
Tambang mineral dan batu bara X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X B B X X X X X X X X X X X X X X X X X
13
Tambang minyak dan gas bumi X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X B B X X X X X X X X X X X X X X X X X
14 Tambang panas bumi X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X B B X X X X X X X X X X X X X X X X X
15 Pengambilan air tanah X X X X X X X X X X B B X X X X X X X X B B B X X X X X X X X X X X X X X X X
16 Wisata alam X X X X X X X X X B B B X X X X X X X X X X X X X X X X X X T X X X T T T X X
17 Wisata buatan X X X X X X X X B B B B T T T X X X X X X X X X X X X X X T T X X X X X X X X
18 Wisata budaya X X X X X X X X B B B B X X X X X X X X X X X X X X X X X X I X X X X X X X X
D Peruntukan Khusus
1 TPS X X X X X X X B B I I I X X X X X X X X I I I I I X X I X X X X X X X X X X I
2 Daur ulang sampah X X X X X X X X X B B B X X X X X X X X I I I I B X X X X X X X X X X T X X I
3 Pengolahan sampah/limbah X X X X X X X X X B B B X X X X X X X X I I I I X X X X X X X X X X X T X X I
4 Penimbunan barang bekas X X X X X X X X X X B B X X X X X X X X I I B B T X X X X X X X X X X X X X I
5 BTS X X X X X X X X X B B B X X X X X X X X I I B B X X X X X X X X T T T X X T T
6 Rumah pompa X X X X X X X B B B B B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I
7 Instalasi listrik X X X X X X X B B B B B X X X X X X X X I I X B X X T X T X X X T T T T T T T
E Campuran
1 Superblok X X X X X X X I I T X X T T I T T T T T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2 Stasiun terpadu X X X X X X X I I T X X X T I T T T T T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3 Taman pintar X X X I X X X X X X X X X T I T T T T T X X X X X X I T X X I X X X X X X X X
F Industri
1 Makanan/minuman X X X X X X X X X B B B X X B X X X X X X X I I X X X X X X X X X X X X X X X
2 Tekstil X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X B B I I X X X X X X X X X X X X X X X
3 Tembakau X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I I X X X X X X X X X X X X X X X
4 Pakaian jadi X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X B B I I X X X X X X X X X X X X X X X
5 Pengemasan barang X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T T I I X T X X X X X X X X X X X X X
6 Kayu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T T I I X X X X X X X X X X X X X X X
7 Kertas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T T I I X X X X X X X X X X X X X X X
8 Publikasi dan percetakan X X X X X X X X X X X X X X I X X X X X T T I I X X X X X X X X X X X X X X X
9 Minyak dan batu bara X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I I X X X X X X X X X X X X X X X
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
3-3
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
NO
ZONA KEGIATAN
PENUNJUK ZONA
ZONA DASAR
KAWASAN LINDUNG KAWASAN BUDIDAYA KAWASAN KHUSUS
ZONA SPESIFIK
Hutan
Lindung
Kawasan Perlindungan Setempat
Ruang Terbuka Hijau
Suaka Alam & Cagar
Budaya
Rawan
Bencana Alam
Permukiman Perdagangan &
Jasa Perkantoran Campuran Industri
Pergudangan
Sarana Pelayanan Umum Peruntukan Lainnya
Hankam
Instalasi Vital
ZONA TEKNIS
HL PS-1
PS-2
RTH-1
RTH-2
SC RB R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
K-1
K-2
K-3
KT-1
KT-2
C-1
C-2
C-3
I-1
I-2
I-3
I-4
G-1
G-2
SPU-1
SPU-2
SPU-3
SPU-4
SPU-5
SPU-6
PL-1
PL-2
PL-3
PL-4
PL-5
KH-1 KH-2
10 Bahan kimia dan produknya X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X B B I X X X X X X X X X X X X X X X X
11 Karet dan plastik X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T T I I X X X X X X T X X X X X X X X
12 Produk mineral non logam X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X B B I I X X X X X X T X X X X X X X X
13 Produk logam dasar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T T I X X X X X X X T X X X X X X X X
14 Produk logam olahan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T T I X X X X X X X T X X X X X X X X
15 Mesin dan peralatan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T T I X X X X X X X X X X X X X X X X
16 Mesin perkantoran X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I I X X X X X X X X X X X X X X X X
17
Mesin dan perlengkapan elektronik X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I I X X X X X X X X X X X X X X X X
18
Peralatan medis, jam, instrumen optik X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X B B I I X X X X X X X X X X X X X X X
19 Alat-alat kendaraan bermotor X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T T I X X X X X X X X X X X X X X X X
20 Furniture dan manufaktur X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I I I I X B X X X X T X X X X X X X X
21 Daur ulang X X X X X X X X X X B B X X X X X X X X B B I I X X X X X X X X X X X X X X X
22 Polutan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X B B B B X X X X X X X X X X X X X X X
23 Non-polutan X X X X X X X X X B B B X X X X X X X X I I I I T T X X X X X X X X X X X X X
24
Mengganggu transportasi lingkungan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I I B B T T X X X X X X X X X X X X X
25
Tidak mengganggu transportasi lingkungan X X X X X X X X X B B B X X X X X X X X I I B B T T X X X X X X X X X X X X X
G Sarana Pelayanan Umum
1 TK X X X X X X X I I I I I X X X X X I I X X X X X X X I X X X X T X X X X X X X
2 SD X X X X X X X I I I I I X X X X X I I X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
3 SMP X X X X X X X X I I I I X X X X X I I X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
4 SMA/SMK X X X X X X X X B I I I X X X X X I I X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
5 Perguruan tinggi/akademi X X X X X X X X X B I I X X X X X X I I X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
6 Rumah sakit tipe A X X X X X X X X X X I I X X X X X X X X X X X X X X X X I X X X X X X X X B X
7 Rumah sakit tipe B X X X X X X X X X B I I X B B X X X B X X X X X X X X X I X X X X X X X X X X
8 Rumah sakit tipe C X X X X X X X B B B I I X B B X X B B X X X X X X X X X I X X X X X X X X X X
9 Rumah sakit tipe D X X X X X X X B B I I I X B B X X B B X X X X X X X X X I X X X X X X X X X X
10 Rumah sakit bersalin X X X X X X X X B B I I X X X X X I B X X X X X X X X X I X X X X X X X X X X
11 Rumah sakit gawat darurat X X X X X X X B B B I I X X X X X B X X X X X X X X X X I X X X X X X X X B X
12 Laboratorium kesehatan X X X X X X X T T I I I I X X X X X X X X X X X X X X X I X X X X X X X X X X
13 Puskesmas X X X X X X X X T T B B X X X X X B X X X X X X X X X X I X X X X X X X X X X
14 Puskesmas pembantu X X X X X X X X T T B B X X X X X B X X X X X X X X T X I X X X X X X X X X X
15 Posyandu X X X X X X X T B B B B X X X X X B X X X X X X X X T X I X X T X X X X X X X
16 Balai pengobatan X X X X X X X I I I I I X X X I X I I X X X X X X X T T I X X X X X X X X X X
17 Pos kesehatan X X X X X X X I I I I I X X X I X I I I X X I I X X T T I I T T X X X X X X X
18 Dokter umum X X X X X X X I I I I I I X I I I I I I X X X X X X T T I X X X X X X X X X X
19 Dokter spesialis X X X X X X X I I I I I I I I I I I I I X X X X X X T X I X X X X X X X X X X
20 Bidan X X X X X X X I I I I I I X X X X I I I X X X X X X X X I X X X X X X X X X X
21 Poliklinik X X X X X X X I I I I I I X X I I I I I X X X X X X T X I X X X X X X X X X X
2 Klinik dan/atau rumah sakit X X X X X X X I I I I I I X X X X I I I X X X X X X T X I X X X X X X X X X X
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
3-4
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
NO
ZONA KEGIATAN
PENUNJUK ZONA
ZONA DASAR
KAWASAN LINDUNG KAWASAN BUDIDAYA KAWASAN KHUSUS
ZONA SPESIFIK
Hutan
Lindung
Kawasan Perlindungan Setempat
Ruang Terbuka Hijau
Suaka Alam & Cagar
Budaya
Rawan
Bencana Alam
Permukiman Perdagangan &
Jasa Perkantoran Campuran Industri
Pergudangan
Sarana Pelayanan Umum Peruntukan Lainnya
Hankam
Instalasi Vital
ZONA TEKNIS
HL PS-1
PS-2
RTH-1
RTH-2
SC RB R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
K-1
K-2
K-3
KT-1
KT-2
C-1
C-2
C-3
I-1
I-2
I-3
I-4
G-1
G-2
SPU-1
SPU-2
SPU-3
SPU-4
SPU-5
SPU-6
PL-1
PL-2
PL-3
PL-4
PL-5
KH-1 KH-2
2
23 Lapangan olahraga X X X X X X X I I I I I T X X I I I I I I I X X X X I I T I X T X X X X X X X
24 Gelanggang olahraga X X X X X X X X T I I I T X X X X X X X X X X X X X I X X I X X X X X X X X X
25 Gedung olahraga X X X X X X X I I I I I T X X X X X X I X X X X X X I X X I X X X X X X X X X
26 Stadion X X X X X X X X T I I I X X X X X X X X X X X X X X I X X I X X X X X X X X X
27 Masjid X X X X X X X I I I I I T I I I I I I I X X T T X X T T T T T I X X X X X T X
28 Gereja X X X X X X X I I I I I T I I I I I I I X X T T X X T T T T T I X X X X X T X
29 Pura X X X X X X X I I I I I T I I I I I I I X X T T X X T T T T T I X X X X X T X
30 Vihara X X X X X X X I I I I I T I I I I I I I X X T T X X T T T T T I X X X X X T X
31 Kelenteng X X X X X X X I I I I I T I I I I I I I X X T T X X T T T T T I X X X X X T X
32 Langgar/mushola X X X X X X X I I I I I T I I I I I I I I I T T X X T T T T T I X X X X X T X
33
Gedung pertemuan lingkungan X X X X X X X I I I I I T X X X X X X I X X X X X X X X X X I T X X X X X X X
34 Gedung pertemuan kota X X X X X X X X B B I I X X X I I I I I X X X X X X X X X X I X X X X X X X X
35 Gedung serba guna X X X X X X X I I I I I X X X I I X I I X X X X X X I X I X I X X X X X X X X
36
Balai pertemuan dan pameran X X X X X X X I I I I I I X X I I X I I X X X X X X X X X X I X X X X X X X X
37 Pusat informasi lingkungan X X X X X X X I I I I I I X X X X X I I X X X X X X T X X X I X X X X X X X X
38
Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan X X X X X X X I I I I I X X X X X X I X X X X X X X X X X X I X X X X X X X X
39 Terminal tipe A X X X X X X X X X B I I X X X X X X X X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X
40 Terminal tipe B X X X X X X X T T B I I X X X X X X X X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X
41 Terminal tipe C X X X X X X X I I I I I I I I X X X X X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X
42 Stasiun X X X X X X X X B I I I B B B B B B B B X X X X X X X I X X X X X X X X X X X
43 Pelabuhan X X X X X X X X X B B B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
44 Bandara umum X X X X X X X X X X B I X X X X X X X X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X
45 Bandara khusus X X X X X X X X X X B I X X X X X X X X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X
46 Lapangan parkir umum X X X X X X X X T B I I I I I X X I I I X X X X X X X I X X I I X X X X X X X
H Perumahan
1 Rumah tunggal X X X X X X X B B I I I T X X X X X I X X X T T X X X X X X X X T T T T T X X
2 Rumah kopel X X X X X X X B B I I I T X X X X I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3 Rumah deret X X X X X X X B I I I I T X X X X I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4 Townhouse X X X X X X X B I I I I X X X X X I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
5 Rumah susun rendah X X X X X X X B I I T T T X X X X T T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
6 Rumah susun sedang X X X X X X X I I I T T T X X X X T T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
7 Rumah susun tinggi X X X X X X X I I I T T T X X X X T T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
8 Asrama X X X X X X X I I I I I T X X X X I T X X X X X X X X T X X X T X X X X X X X
9 Rumah kost X X X X X X X I I I I I X X X X X I I X X X T X X X X X X X X X X X X X X X X
10 Panti jompo X X X X X X X X X I I I X X X X X I I X X X X X X X X X I X X T X X X X X X X
11 Panti asuhan X X X X X X X X X I I I X X X X X I I X X X X X X X X X I X X T X X X X X X X
12 Guest house X X X X X X X X T I I I T X X X X X T X X X X X X X X T I X X X X X X X X X X
13 Paviliun X X X X X X X X T I I I X X X X X X T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
3-5
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
NO
ZONA KEGIATAN
PENUNJUK ZONA
ZONA DASAR
KAWASAN LINDUNG KAWASAN BUDIDAYA KAWASAN KHUSUS
ZONA SPESIFIK
Hutan
Lindung
Kawasan Perlindungan Setempat
Ruang Terbuka Hijau
Suaka Alam & Cagar
Budaya
Rawan
Bencana Alam
Permukiman Perdagangan &
Jasa Perkantoran Campuran Industri
Pergudangan
Sarana Pelayanan Umum Peruntukan Lainnya
Hankam
Instalasi Vital
ZONA TEKNIS
HL PS-1
PS-2
RTH-1
RTH-2
SC RB R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
K-1
K-2
K-3
KT-1
KT-2
C-1
C-2
C-3
I-1
I-2
I-3
I-4
G-1
G-2
SPU-1
SPU-2
SPU-3
SPU-4
SPU-5
SPU-6
PL-1
PL-2
PL-3
PL-4
PL-5
KH-1 KH-2
14 Rumah dinas X X X X X X X X T I I I X X X X X I I X X X T T X X X T T X X X X X X X X X X
15 Rumah sederhana X X X X X X X I I I I I X X X X X I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
16 Rumah menengah X X X X X X X I I I I I X X X X X I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
17 Rumah mewah X X X X X X X B B B I I X X X X X I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
18 Rumah adat X X X X X X X B B B I I X X X X X I I X X X X X X X X X X X T X X X X X X X X
I Perdagangan dan Jasa
1 Ruko X X X X X X X T T I I I I I I I I I I I I I X X X I X X X X X X X X X X X X X
2 Warung X X X T T X X T T I I I I I I I I I I I I I T T X X T T T T T T X X X X X X X
3 Toko X X X T T X X T T I I I I I I I I I I I I I T T X X T T T T T T X X X X X X X
4 Pasar tradisional X X X X X X X X B B B B I I I X X X X I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
5 Pasar lingkungan X X X X X X X T B B B B I I I X X X X I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
6 Penyaluran grosir X X X X X X X X X T B B I I I X X X X X X X X X T T X X X X X X X X X X X X X
7 Pusat perbelanjaan X X X X X X X X X T B B I I I X I X X I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
8 Supermarket X X X X X X X T T I I I I I B X B B I B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
9 Mal X X X X X X X X X X X X I I B X B B B B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
10 Plaza X X X X X X X X X B B B I I B X B B B B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
11
Bahan bangunan dan perkakas X X X X X X X X X B B B I I I X I I B I X X X X T T X X X X X X X X X X X X X
12 Makanan dan minuman X X X X X X X T T B B B I I I I I I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
13 Perlatan rumah tangga X X X X X X X T T B B B I I I X I I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
14 Hewan peliharaan X X X X X X X T B B I I I I I X I I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
15 Alat dan bahan farmasi X X X X X X X X B B B B I I I X I B B B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
16 Pakaian dan aksesoris X X X X X X X T T T I I I I I X I I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
17
Perlatan dan pasokan pertanian X X X X X X X X T B B B I I I X I I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
18 Tanaman X X X T T X X X T T I I I I I X I I I I X X X X X X X X X X T X X X X X X X X
19
Kendaraan bermotor dan perlengkapannya X X X X X X X X X T I I I I I X I I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
20 Jasa bangunan X X X X X X X T T I I I I I I X I I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
21 Jasa lembaga keuangan X X X X X X X X X B B B I I I X I I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
22 Jasa komunikasi X X X X X X X T T T I I I I I X I I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
23 Jasa pemakaman X X X T T X X T T B B B I I I X I I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
24
Jasa riset dan pengembangan IPTEK X X X X X X X T T B B B I I I X I I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
25
Jasa perawatan/perbaikan/renovasi barang X X X X X X X T B B I I I I I X I I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
26 Jasa bengkel X X X X X X X T T I I I I I I X I I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
27 SPBU X X X X X X X B B B B B I I B X B B B B B B X X X X X B X X X X X X X X X T X
28
Jasa penyediaan ruang dan pertemuan X X X X X X X T T I I I I I I X I I I I T T X X X X X X X X X X X X X X X X X
29
Jasa penyediaan makanan dan minuman X X X X X X X T T B B B I I I X I I I I T T X X X X X X X X X X X X X X X X X
30
Jasa travel dan pengiriman barang X X X X X X X T T I I I I I I X I I I I T T X X X X X X X X X X X X X X X X X
31 Jasa pemasaran properti X X X X X X X T T B B B I I I X I I I I T T X X X X X X X X X X X X X X X X X
32
Jasa pekantoran/bisnis lainnya X X X X X X X T T T T T I I I X I I I I T T X X X X X X X X X X X X X X X X X
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
3-6
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
NO
ZONA KEGIATAN
PENUNJUK ZONA
ZONA DASAR
KAWASAN LINDUNG KAWASAN BUDIDAYA KAWASAN KHUSUS
ZONA SPESIFIK
Hutan
Lindung
Kawasan Perlindungan Setempat
Ruang Terbuka Hijau
Suaka Alam & Cagar
Budaya
Rawan
Bencana Alam
Permukiman Perdagangan &
Jasa Perkantoran Campuran Industri
Pergudangan
Sarana Pelayanan Umum Peruntukan Lainnya
Hankam
Instalasi Vital
ZONA TEKNIS
HL PS-1
PS-2
RTH-1
RTH-2
SC RB R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
K-1
K-2
K-3
KT-1
KT-2
C-1
C-2
C-3
I-1
I-2
I-3
I-4
G-1
G-2
SPU-1
SPU-2
SPU-3
SPU-4
SPU-5
SPU-6
PL-1
PL-2
PL-3
PL-4
PL-5
KH-1 KH-2
33 Taman hiburan X X X T T X X T T T T T I I I X T I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
34 Taman perkemahan X X X T T X X X X X T T I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T X X X
35 Bisnis lapangan olahraga X X X X X X X T T T I I I I I X T T T T X X X X X X X X X I X X X X X X X X X
36 Studio keterampilan X X X X X X X T T T I I I I I X I T T I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
37 Panti pijat X X X X X X X X T T I I I I I X I I I I X X X X X X X T X T X X X X X X X X X
38 Klub malam dan bar X X X X X X X X X X X X I I I X I T T T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
39 Hiburan dewasa lain X X X X X X X X X X X X I I I X I T T T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
40 Teater X X X X X X X T T T T T I I T X T T T T X X X X X X X X X X T X X X X X X X X
41 Bioskop X X X X X X X X X T T T I I T X T T T T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
42 Restoran X X X X X X X T T T T T I I T X T T T T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
43 Penginapan hotel X X X X X X X X X B B B I I B X B B B B X X X X X X X T T X X X X X X X X X X
44 Penginapan losmen X X X X X X X B B B B B I I B X B B B B X X X X X X X T T X X X X X X X X X X
45 Cottage X X X X X X X X X X B B I I B X B B B B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
46 Salon X X X X X X X I I I I I I I I X I I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
47 Laundry X X X X X X X I I I I I I I I X I I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
48 Penitipan hewan X X X X X X X I I I I I I I I X I I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
49 Penitipan anak X X X X X X X I I I I I I I I X I I I I X X X X X X T X X X X X X X X X X X X
J Perkantoran
1 Kantor pemerintahan pusat X X X X X X X X X X X X X X X I X X X I X X X X X X X X X X X X X X X X X I X
2 Kantor pemerintahan propinsi X X X X X X X X X X X X X X X I X X X I X X X X X X X X X X X X X X X X X I X
3 Kantor pemerintahan kabupaten/kota X X X X X X X X X X X X X X X I X X X I X X X X X X X X X X X X X X X X X I X
4 Kantor kecamatan X X X X X X X X X T T T X X X I I X I I X X X X T T X X X X X X X X X X X I X
5 Kantor kelurahan/desa X X X X X X X I T T I I X X X I I X I I X X X X T T X X X X X X X X X X X I X
6 Kantor swasta X X X X X X X X X X B B X X I I I I I I T T T X T T X X X X X X X X X X X X X
L Hankam
1 Mabes polri X X X X X X X X X X X X X X X I I X I I X X X X X X X X X X X X X X X X X I X
2 Polda X X X X X X X X X X X X X X X I I X I I X X X X X X X X X X X X X X X X X I X
3 Polrestabes X X X X X X X X X X X X X X X I I X I I T T T X X X X X X X X X X X X X X I X
4 Polsek X X X X X X X X B B B B X X X I I X I I T T T X T T X X X X X X X X X X X I X
Keterangan: I = Diizinkan
T = Terbatas
B = Bersyarat
X = Tidak Diizinkan
Sumber: Hasil Analisis, 2012; Permen PU No. 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman RDTR dan Peraturan Zonasi
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
3-7
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
Penentuan matriks I, T, B dan X untuk kegiatan dan penggunaan lahan pada
Peraturan Zonasi Kecamatan Tambelang didasarkan pada:
1) Pertimbangan Umum:
Pertimbangan umum berlaku untuk semua jenis penggunaan lahan, antara lain
kesesuaian dengan arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten Bekasi
dan RDTR Kecamatan Tambelang, keseimbangan antara kawasan lindung dan
kawasan budi daya dalam suatu wilayah, kelestarian lingkungan (perlindungan
dan pengawasan terhadap pemanfaatan air, udara, dan ruang bawah tanah),
toleransi terhadap tingkat gangguan dan dampak terhadap peruntukan yang
ditetapkan, serta kesesuaian dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah; dan
2) Pertimbangan Khusus:
Pertimbangan khusus berlaku untuk masing-masing karakteristik guna lahan,
kegiatan atau komponen yang akan dibangun. Pertimbangan khusus dapat
disusun berdasarkan rujukan mengenai ketentuan atau standar yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang, rujukan mengenai ketentuan dalam peraturan
bangunan setempat, dan rujukan mengenai ketentuan khusus bagi unsur
bangunan atau komponen yang dikembangkan.
Untuk lebih jelasnya, penentuan kegiatan dan penggunaan lahan di Kecamatan
Tambelang dapat dilihat pada Tabel 3-1. Adapun kegiatan-kegiatan yang
terangkum didalam matriks ini bersifat menyeluruh (tidak terikat pada kegiatan
yang teradapat di Kecamatan Tambelang saja) untuk mengantisipasi apabila
muncul kegiatan-kegiatan baru diluar kegiatan-kegiatan yang ada sekarang
3.2 KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG
Intensitas pemanfaatan ruang merupakan tingkat alokasi dan distribusi lahan pada
lokasi prioritas. Kepadatan ruang ialah besar alokasi lahan terbangun terhadap
lahan yang tersedia di dalam lokasi prioritas. Ketentuan intensitas pemanfaatan
ruang mendetailkan lebih lanjut intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam
ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW Kabupaten Bekasi dan RDTR
Kecamatan Tambealng, atau juga bisa berisi sama dengan intensitas pemanfaatan
ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW Kabupaten
Bekasi dan RDTR Kecamatan Tambelang. Intensitas pemanfaatan ruang yang
terdapat dalam ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dapat didetailkan kembali
lebih lanjut dalam RTBL.
Intensitas dan kepadatan ruang terdiri dari beberapa komponen penilaian terhadap
intensitas ruang, yaitu nilai Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum, Koefisien
Lantai Bangunan (KLB) maksimum, ketinggian bangunan maksimum dan Koefisien
Dasar Hijau (KDH) minimal. Keempat komponen intensitas tersebut sebagai
karakter dasar terhadap pengukuran intesitas ruang. Penjelasan singkat mengenai
empat komponen intensitas adalah sebagai berikut:
a) KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum
KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar
bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/ tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai. KDB maksimum ditetapkan
dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas
drainase, dan jenis penggunaan lahan;
b) KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum)
KLB adalah angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai
seluruh bangunan yang dapat dibangun dan luas lahan/ tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai. KLB maksimum ditetapkan
dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan
prasarana (jalan), dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan,
serta ekonomi dan pembiayaan;
c) Ketinggian Bangunan Maksimum
Ketinggian bangunan menyatakan tinggi bangunan tertentu berdasarkan
ketinggian masksimal yang diperbolehkan untuk pengembangan; dan
d) Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal
KDH Minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara
umum pada suatu zona. KDH minimal ditetapkan dengan
mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas
drainase.
Berbagai alokasi lahan yang diperuntukan dalam tata guna lahan mempunyai nilai
intensitas yang berbeda, hal ini tersebut masing-masing lahan mempunyai
intensitas fisik keruangan yang berbeda pula. Lebih jelas mengenai intensitas
pemanfaatan ruang lokasi prioritas termuat dalam Tabel 3-2.
3.3 KETENTUAN TATA BANGUNAN
3.3.1 Rencana Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Jarak
Antar Bangunan
Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah jarak yang diperbolehkan mendirikan
bangunan dihitung dari as-jalan terhadap letak bangunan tersebut. Pengaturan GSB
ini dimaksudkan untuk:
Menciptakan keteraturan bangunan;
Memberikan jarak tertentu terhadap batas pandang pengguna jalan;
Penyerapan sinar matahari dan sirkulasi penghuni di dalamnya;
Menjamin keamanan dan kenyamanan bagi manusia yang melakukan
kegiatan di sekitarnya; dan
Untuk ruang cadangan pengembangan.
Mengingat kondisi wilayah perencanaan yang banyak terdiri dari lahan yang belum
terbangun terutama di pusat kecamatan maka jarak GSB dipertimbangkan
terhadap:
Bidang terluar dari bangunan yang saat ini berdiri;
Luas persil bangunan tersebut;
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
3-8
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
Kondisi (konstruksi) bangunan;
Status lahan dan perizinan bangunan tersebut; dan
Kesesuaian fungsi bangunan dengan arahan rencana tata ruang.
Pengaturan GSB dapat berupa sempadan depan, samping, maupun belakang
bangunan, dimana besarnya akan tergantung dari lebar jalan di depannya serta
ada tidaknya median pada jalan tersebut.
Ukuran GSB ini ditetapkan selebar ½ ROW jalan, kecuali untuk bangunan yang
berada pada jalan dengan ROW lebar dan menggunakan median jalan, maka
sempadan depan dihitung ½ jarak median jalan.
Ketentuan GSB yang dihitung berdasarkan fungsi bangunan di Kecamatan
Tambelang adalah sebagai berikut:
1. Bangunan rumah:
a. Bangunan rumah yang terletak pada jalan dengan lebar badan jalan > 6 m
memiliki GSB 4 - 10 m, dihitung dari patok ruang milik jalan (rumija); dan
b. Bangunan rumah yang terletak pada jalan dengan lebar badan jalan < 6 m
memiliki GSB 3 – 6 m, dihitung dari patok ruang milik jalan (rumija); dan
2. Bangunan selain rumah:
a. Bangunan selain rumah yang terletak pada jalan dengan lebar badan jalan
> 6 m memiliki GSB 4 - 10 m, dihitung dari patok ruang milik jalan
(rumija); dan
b. Bangunan selain rumah yang terletak pada jalan dengan lebar badan jalan
< 6 m memiliki GSB 3 – 6 m, dihitung dari patok ruang milik jalan (rumija).
Kedepannya, rencana pengaturan sempadan bangunan menyangkut garis-garis
sempadan muka bangunan, sempadan belakang bangunan, dan garis sempadan
samping bangunan. Tujuan pengaturan garis sempadan ini adalah:
Menciptakan keteraturan bangunan;
Memperkecil risiko penjalaran kebakaran;
Memperlancar aliran udara segar;
Memperlancar cahaya matahari;
Memperlancar sirkulasi penghuni di dalam halaman rumah;
Mengingat ketentuan pengaturan garis sempadan ini sudah baku dan berlaku
umum, maka untuk ketentuan-ketentuan ini juga berlaku untuk seluruh wilayah
Kecamatan Tambelang.
Penempatan GSB berkaitan dengan lebar jalan (daerah milik jalan/damija atau Right
of Ways/RoW). Berdasarkan Peraturan Bangunan Nasional (DPMB) yang dikeluarkan
Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perda Kabupaten Bekasi
Tahun 2009 tentang Damija dan GSB, perhitungan penentuan GSB Kecamatan
Tambelang adalah:
Keterangan: L = Lebar Jalan (meter)
GSB = Garis Sempadan Bangunan (meter)
GSB disesuaikan dengan peruntukan lahannya dan ditentukan berdasarkan
kebijaksanaan sebagai berikut:
1. Jarak GSB dikaitkan dengan Damija yang direncanakan.
2. GSB dipertimbangkan terhadap bidang terluar bangunan yang saat ini ada di
tiap unit lingkungan/blok peruntukan.
3. Penentuan GSB dikaitkan dengan KB yang dapat dibangun.
Penetapan garis sempadan bangunan adalah sebagai berikut:
1. Penentuan GSB berdasarkan fungsi jalan yang ada di Kecamatan Tambelang,
yang akan diatur lebih lanjut adalah:
a. Jalan Kolektor Primer dengan lebar jalan ≥ 7 meter dengan bahu jalan 2 x
1,75 m, kecepatan paling rendah 40 km/jam;
b. Jalan Kolektor Sekunder dengan lebar jalan ≥ 7 meter dengan bahu jalan 2
x 1,50 m, kecepatan paling rendah 20 km/jam;
c. Jalan Lokal Primer dengan lebar jalan ≥ 5 meter dengan bahu jalan 2 x
1,50 m, kecepatan paling rendah 20 km/jam;
d. Jalan Lokal Sekunder dengan lebar jalan ≥ 5 meter dengan bahu jalan 2 x
1,00 m, kecepatan paling rendah 20 km/jam; dan
e. Jalan Lingkungan dengan lebar jalan ≥ 5 meter dengan bahu jalan 2 x
0,50 m, kecepatan paling rendah 15 km/jam.
2. Rencana pengaturan garis sempadan bangunan yang ditentukan di Kawasan
Perkotaan Kecamatan Tambelang berdasarkan pada pertimbangan perda
tersebut sebagai berikut:
a. Garis Sempadan muka bangunan dan sempadan samping yang
menghadap jalan ditetapkan ½ dari lebar badan/perkerasan jalan pada
jalur yang bersangkutan
b. Garis Sempadan samping bangunan berjarak minimum 1 meter dari
dinding bangunan; dan
c. Garis sempadan belakang bangunan berjarak minimum 1,5 meter dari
dinding bangunan.
GSB = ½ x L
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
3-9
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
Tabel 3-2 Ketentuan Teknis Kecamatan Tambelang
ZONA Dimensi Perpetakan
Minimum Persyaratan Jarak Bebas
Tinggi
Bangunan
(m)
KDH
(%)
KTB
(%)
Analisis
Dampak
(P/-) ZONA
DASAR ZONA SPESIFIK
ZONA
TEKNIS
Luas
(m²)
Lbr
(m)
Lbr
Jln
(m)
GSB
(m)
Smpg
(m)
Blkg
(m)
KDB
(%)
KLB
(indeks)
KA
WA
SA
N
LIN
DU
NG
Hutan Lindung HL - - - - - - 5*) - - 95 - -
Sempadan Sungai PS-1 - - - - - - 5*) - - 95 - -
Sempadan SUTET PS-2 - - - - - - 5*) - - 95 - -
Taman Skala Kecamatan RTH-1 5000 - 7 - - - 5*) - 1 75 - -
Taman Skala Desa RTH-2 2000 - 5 - - - 5*) - 1 60 - -
Suaka Alam & Cagar Budaya SC - - - - - - 5*) - - 95 - -
Rawan Bencana Alam RB - - - - - - 5*) - - 95 - -
KA
WA
SA
N B
UD
I D
AY
A
Rumah Kepadatan Sangat Tinggi R-1 72 6 5 1,5 1 1,5 85 1,7 4 10 80 -
Rumah Kepadatan Tinggi R-2 72 6 5 1,75 1 1,5 75 1,5 3 10 90 -
Rumah Kepadatan Sedang R-3 72 7 5 2 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
Rumah Kepadatan Rendah R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
Rumah Kepadatan Sangat Rendah R-5 72 8 6 3 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
Perdagangan & Jasa Tunggal K-1 1000 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
Perdagangan & Jasa Kopel K-2 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
Perdagangan & Jasa Deret K-3 300 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
Perkantoran Pemerintah KT-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
Perkantoran Swasta KT-2 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
Perumahan & Perdagangan/Jasa C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
Perumahan & Perkantoran C-2 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
Perdagangan/Jasa & Perkantoran C-3 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
Industri Kimia Dasar I-1 1000 8 5 4 1 1,5 55 1,65 3 25 75 P
Industri Mesin & Logam Dasar I-2 5000 8 5 4 1 1,5 55 1,65 3 25 75 P
Industri Ringan/Kecil/Rumah
Tangga I-3 200 6 5 4 1 1,5 55 1,65 3 25 75 P
Aneka Industri I-4 500 8 5 4 1 1,5 55 1,65 3 25 75 P
Pergudangan Terbuka G-1 250 6 5 4 1 1,5 55 1,65 3 25 75 P
Pergudangan Tertutup G-2 1000 8 5 4 1 1,5 55 1,65 3 25 75 P
Pendidikan SPU-1 2500 25 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
Transportasi SPU-2 10000 50 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
Kesehatan SPU-3 300 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 P
Olahraga SPU-4 200 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
Sosial Budaya SPU-5 200 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
Peribadatan SPU-6 200 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
Pertanian Lahan Basah PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
Perkebunan PL-2 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
Perkebunan PL-3 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
Perternakan PL-4 250 6 5 4 1 1,5 55 1,65 3 - - -
Perikanan Darat/Air Tawar PL-5 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
KAWSAN
KHUSUS
Khusus Pertahanan & Keamanan KH-1 - - 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 70 -
Khusus Instalasi Vital KH-2 - - - - - - 5*) - - - - P
Sumber: Hasil Analisis, 2012; Permen PU No. 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman RDTR dan Peraturan Zonasi
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
3-10
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
3.3.2 Garis Sempadan Sungai (GSS)
Pengaturan sempadan sungai dimaksudkan untuk mengamankan aliran sungai.
Sebagai acuan dalam pengaturan sempadan sungai digunakan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang sempadan pantai dan sungai.
Kecamatan Tambelang dilewati sungai dengan kedalaman tidak lebih dari 3 meter.
Sebagian bertanggul sedangkan sebagian lagi belum bertanggul. Maka
berdasarkan peraturan diatas, rencana pengaturan GSS di Kecamatan Tambelang
adalah sebagai berikut:
1. Garis Sempadan Sungai Bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan
2. Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul dengan kedalaman tidak lebih
dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
3.3.3 Garis Sempadan Dan Ruang Bebas SUTET
Pengembangan listrik ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Areal
lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan
dengan maksud:
1. Pengembangan jaringan infrastruktur primer;
2. Pengembangan jaringan infrastruktur di pusat-pusat WP dan pusat-pusat
permukiman;
3. Pengembangan jaringan infrastruktur di Ibukota Kecamatan; dan
4. Pengembangan jaringan infrastruktur lokal pada kawasan-kawasan
permukiman, industri dan obyek wisata yang memiliki potensi ekonomi yang
memerlukan penyediaan listrik.
Ketentuan lebar sempadan jaringan tenaga listrik yang dapat digunakan sebagai
RTH adalah sebagai berikut:
1. Garis sempadan jaringan tenaga listrik adalah 64 meter yang ditetapkan dari
titik tengah jaringan tenaga listrik; dan
2. Ketentuan jarak bebas minimum antara penghantar SUTET dengan tanah dan
benda dan aktivitas lain ditetapkan pada Tabel 3-3 berikut:
Tabel 3-3 Ketentuan Ruang Bebas SUTET (500 KV)
No Jenis Benda / Aktivitas Jarak
Minimal
1 Bangunan beton 20 m
2 Pompa bensin 20 m
3 Penimbunan bahan bakar 50 m
4 Pagar 3 m
5 Lapangan terbuka 15 m
6 Jalan raya 15 m
7 Pepohonan 8,5 m
8 Bangunan tahan api 8,5 m
No Jenis Benda / Aktivitas Jarak
Minimal
9 Rel kereta api 15 m
10 Jembatan besi/ tangga besi/ kereta listrik 8,5 m
11 Dari titik tertinggi tiang kapal 8,5 m
12 Lapangan olah raga 14 m
13
SUTT lainnya pengahantar udara tegangan
rendah, jaringan telekomunikasi, televisi,
dan kereta gantung
8,5 m
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2006 tentang
Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan
Perkotaan
Untuk lebih jelasnya, ketentuan teknis Peraturan Zonasi Kecamatan Tambelang
dapat dilihat pada Tabel 3-2.
3.4 KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
1. Jalur pejalan kaki:
a. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas
5,6m2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23
orang/menit/meter; dan
b. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan,
fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan
tempat parkir/jalur sepeda.
2. Ruang terbuka hijau:
a. Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota; dan
b. Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 atau lebih wajib
menerapkan konsep "green roof"; dan
c. Ruang terbuka non hijau Ruang terbuka non hijau berupa lapangan
olahraga.
3. Utilitas perkotaan:
a. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada
tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit;
b. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi
jalan; dan
c. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan
lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model cul de sac, model
T, rotary, atau melingkar.
4. Prasarana lingkungan:
a. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan
perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
b. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya
(organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak
berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
3-11
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
c. Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada
setiap blok;
d. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke
bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
e. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;
f. Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik
yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10
meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen
diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
g. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250
penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m2 dan skala RW (2.500
penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m2 lokasinya tersebar di
setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan
penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan
sementara kendaraan angkutan publik;
h. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan
(30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian
pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m2,
dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan
dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m2) dan
pangkalan oplet/angkot seluas 200 m2; dan
i. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan
(120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian
pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m2,
dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan
dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m2) dan
pangkalan oplet/angkot (seluas 500 m2).
5. Fasilitas pendukung:
a. Fasilitas kesehatan minimal berupa Puskesmas (skala kelurahan); dan
b. Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara
terbatas jumlahnya sesuai dengan jumlah penduduk dan kebutuhan
kecamatan.
3.5 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN ZONASI
3.5.1 Variasi Pemanfaatan Ruang
Aturan variansi adalah kelonggaran dan keluwesan yang diberikan untuk tidak
mengikuti aturan zonasi yang ditetapkan pada suatu persil tanpa perubahan yang
berarti (signifikan) dari peraturan zonasi yang ditetapkan. Bentuk aturan variansi
Kecamatan Tambelang adalah sebagai berikut:
A. Kelonggaran/Keluwesan terhadap Ketentuan Ukuran (Variansi Monor dan Non-
Conforming Dimension)
Kelonggaran/Keluwesan ini diberikan untuk membebaskan pelaku
pemanfaatan ruang dari aturan standar Peraturan Zonasi yang diberlakukan
pada suatu kawasan sebagai upaya utnuk menghilangkan kesulitan akibat
keterbatasan kondisi fisik lahan. Kelonggaran/Keluwesan yang diberikan
yaitu:
1) Kelonggaran/Keluwesan terhadap Ketentuan Besaran kavling.
Kesulitan pemenuhan ketentuan besaran kavling disebabkan oleh
keterbatasan fisik seperti:
Lahan diapit/berbatasan dengan pembatas fisik yang tidak bisa
dilanggar seperti sungai/kali, jurang/bukit, jalan, rel kereta,
bangunan permanen seperti pabrik,dsb; dan
Batasan kepemilikan lahan tidak memungkinkan untuk diperluas
terkait dengan kavling yang berbatasan (sebelahnya).
Kelonggaran maksimal adalah 20% dari luas kavling yang ditetapkan,
sehingga kavling terkecil yang diperbolehkan dalam kawasan yang
bersangkutan adalah seluas 80% dari luas kavling yang ditetapkan;
dan
Jumlah kavling yang tidak memenuhi ketentuan ”besaran kavling”
dalam suatu zona adalah 20% dari jumlah seluruh kavling.
2) Kelonggaran/Keluwesan terhadap Ketentuan Koefisien dasar Bangunan
(KDB).
Bagi bangunan yang memiliki KDB bangunan di atas batas maksimum
yang ditetapkan oleh Peraturan Zonasi namun memiliki ijin bangunan,
maka diberi kelonggaran utnuk tetap pada KDB semula sampai habisnya
masa ijin bangunan tersebut.
3) Kelonggaran/Keluwesan terhadap ketentuan Tinggi Bangunan:
Kesulitan pemenuhan ketentuan tinggi bangunan disebabkan oleh
keterbatasan fisik seperti: pada bangunan pabrik, yaitu terkait
dengan desain peralatan/permesinan;
Kelonggaran maksimal yang diberikan adalah 150% dari ketinggian
bangunan yang ditetapkan;
Bagi bangunan yang memiliki ketinggian di atas batas maksimum
yang ditetapkan oleh Peraturan Zonasi namun memiliki ijin bangunan,
maka diberi kelonggaran untuk tetap pada ketinggian semula sampai
habisnya masa ijin bangunan tersebut; dan
Jumlah maksimum kavling yang tidak memenuhi ketentuan ”tinggi
bangunan” dalam suatu zona adalah 20% dari jumlah bangunan.
4) Kelonggaran/Keluwesan terhadap Ketentuan Sempadan Bangunan.
Bagi bangunan yang memiliki sempadan bangunan lebih kecil
sebagaimana yang ditetapkan oelh Peraturan Zonasi namun memiliki ijin
bangunan, maka diberi kelonggaran untuk tetap pada sempadan semula
sampai habisnya masa ijin bangunan tersebut.
B. Kelonggaran/Keluwesan terhadap Ketentuan Penggunaan (Non-Corforming
Use)
Bagi bangunan yang penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan
penggunaan/peruntukan lahan zona sebagaimana dotetapkan dalam
Peraturan Zonasi namun memiliki ijin kegiatan, maka diberi kelonggaran
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
3-12
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
utnuk tetap pada penggunaan semula sampai habisnya masa ijin kegiatan
tersebut dan tidak lebih dari 10 tahun, dengan syarat:
Jenis penggunaan/kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu fungsi
zona;
Tidak melakukan perubahan menjadi penggunaan/kegiatan lain; dan
Menelantarkan kegiatan / tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu
labih dari 1 tahun.
C. Kelonggaran/Keluwesan terhadap Pelaksanaan kegiatan Pembangunan
(Interim Development)
Kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan dalam suatu kavling terbebas
dari ketentuan teknis Peraturan Zonasi seperti ketentuan KDB, KLB,
ketinggian bangunan, dan sempadan bangunan; dan
Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik bangunan tunggal tidak boleh
lebih dari 2 tahun, sedangkan untuk bangunan jamak tidak boleh lebih
dari 3 tahun.
D. Kelonggaran/Keluwesan terhadap Penggunaan Sementara (Interim/Temporary
Use)
Penggunaan jalan yang sifatnya sementara seperti pameran, pasar
seni/pasar malam, pertunjukan, dll, dibebaskan dari ketentuan teknis
peraturan zonasi seperti ketentuan KDB, KLB, ketinggian bangunan, dan
sempadan bangunan; dan
Penggunaan lahan yang sifatnya sementara hanya boleh dilakukan kurang
lebih dari 1 bulan setiap eventnya.
3.5.2 Insentif dan Disinsentif
Arahan insentif berfungsi sebagai:
1. Arahan penyusunan perangkat untuk mendorong kegiatan pemanfaatan ruang
yang sesuai dengan rencana tata ruang;
2. Katalisator perwujudan pemanfaatan ruang; dan
3. Stimulan untuk mempercepat perwujudan rencana struktur ruang dan rencana
pola ruang wilayah provinsi.
Arahan insentif diberikan dalam bentuk:
1. Arahan insentif fiskal berupa arahan untuk pemberian keringanan atau
pembebasan pajak atau retribusi daerah;
2. Arahan insentif non fiskal berupa arahan untuk penambahan dana alokasi
khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur
perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, pembangunan dan pengadaan
infrastruktur, pengurangan retribusi, prasarana dan sarana, penghargaan dari
pemerintah kepada masyarakat, swasta, dan/atau pemerintah daerah, dan
/atau publisitas atau promosi.
Arahan insentif meliputi:
1. Arahan insentif kepada pemerintah daerah provinsi lainnya;
2. Arahan insentif dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah
kabupaten/kota dalam wilayah provinsi bersangkutan dan kepada pemerintah
daerah kabupaten/kota dalam provinsi lainnya; dan
3. Arahan insentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat umum (investor,
lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya).
Arahan disinsentif meliputi:
Arahan disinsentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah
kabupaten/kota dalam wilayah provinsi dan kepada pemerintah daerah
provinsi lainnya, dapat diberikan dalam bentuk:
Arahan untuk pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah provinsi
kepada pemerintah kabupaten/kota yang penataan ruangnya berdampak
negatif pada wilayah kabupaten/kota; dan/atau
Arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan
Arahan disinsentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat umum
(investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya) yang diberikan
dalam bentuk:
o Arahan untuk kewajiban pemberian kompensasi;
o Arahan untuk ketentuan persyaratan khusus perizinan dalam rangka
kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat umum/lembaga komersial;
o Arahan untuk ketentuan kewajiban membayar imbalan; dan/atau; dan
o Arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
Arahan insentif dan disinsentif disusun berdasarkan:
Struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang
Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
Indikasi arahan peraturan zonasi wilayah Provinsi dan Kabupaten; dan
Peraturan perundangan-undangan sektor terkait lainnya
3.6 MATERI TAMBAHAN
3.6.1 Peraturan Pemanfaatan Ruang Pelengkap
Apabila peraturan pada suatu Zona Teknis menunjukkan suatu pemanfaatan yang
terbatas atau atau bersyarat yang memerlukan suatu rekomendasi perizinan, maka
penggunaannya tergantung pada persyaratan peraturan penggunaan dan izin
penggunaan yang sama.
Suatu pemanfaatan ruang termasuk dalam suatu Sub-Kelompok dimana Sub-
Kelompok menunjukkan tidak dibolehkan dalam peruntukkan tanah tertentu,
dapat dibolehkan sebagai penggunaan pelengkap pada peruntukkan tanah
tersebut, tergantung pada persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
a. Penggunaan harus memenuhi definisi sebagai suatu penggunaan pelengkap;
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
3-13
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
b. Penggunaan harus memenuhi peraturan yang dapat diberlakukan pada
penggunaan tersebut pada Zona Teknis;
c. Luas lantai suatu penggunaan pelengkap tidak boleh melebihi 25% dari luas
lantai bruto dari bangunan di atas persil tersebut;
d. Sekurang-kurangnya 75% dari luas lantai bruto pada persil dipergunakan untuk
penggunaan utama atau kombinasi beberapa penggunaan yang dibolehkan;
dan
e. Apabila pada sebuah persil terdapat beberapa penghuni, maka penentuan
penggunaan pelengkap didasarkan pada luas lantai bruto setiap penghuni.
3.6.2 Ketentuan Pemanfaatan Ruang Pekarangan dan Area
Lansekap
Pekarangan dan area landscape dapat digunakan hanya untuk maksud-maksud
sebagai berikut:
a. Jalan pintas tidak tetap dan digunakan oleh penghuni;
b. Benda-benda lansekap hidup, atau unsur-unsur landscape lainnya,
dikonstruksikan dan dipasang untuk melengkapi benda-benda lansekap hidup,
dan tidak melebihi tinggi 0,90 meter di antara bagian depan dengan sisi jalan
pekarangan;
c. Pagar dan dinding yang diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku;
d. Diizinkan tata informasi berupa penunjuk arah dan papan
pengumuman/pemberitahuan;
e. Jalan setapak dan jalan kendaraan yang diperkeras konsisten dengan peraturan
tentang standar-standar peruntukkan tanah, parkir yang diperbolehkan, dan
landscape;
f. Hal-hal yang dapat ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Kabupaten untuk
mengakomodasikan perlunya konstruksi yang berjangka waktu sementara,
modifikasi tapak, atau penggantian peralatan, apabila terbukti adanya upaya-
upaya fisik yang sering dilakukan dan sungguh-sungguh untuk penyelesaian
pekerjaan;
g. Parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
h. Penyimpanan bahan-bahan sebaiknya disekat, sehingga tidak mengganggu
menurunkan kualitas visual.
3.6.3 Ketentuan Tambahan
PENGATURAN RUANG UNTUK SEKTOR INFORMAL
Pengaturan kegiatan usaha skala kecil/sektor informal merupakan kewajiban pada
kegiatan perpasaran swasta yang berada pada Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal
dalam bentuk Pusat Perdagangan/Pusat Perbelanjaan, Mall, Plaza yang luas lantai
bangunannya lebih besar dari 5.000 m² (tidak termasuk lantai untuk parkir).
Kewajiban tersebut besarnya minimal 10% dari luas lantai bangunan yang lokasi
tidak dapat dialihkan atau diganti dalam bentuk apapun dan besaran ditetapkan
dalam dalam Izin Pemanfaatan Lahan yang dituangkan di dalam gambar arsitektur
bangunan sebagai lampiran.
Penyelenggaraan Pusat Perdagangan/Pusat Perbelanjaan, Mall, Plaza yang
menyediakan ruang untuk kegiatan usaha kecil/sektor informal mendapat insentif
dalam bentuk pembebasan KLB dan pemenuhan kebutuhan parkir sesuai kewajiban.
Penempatan Usaha Skala Kecil/Sektor Informal diatur sebagai berikut:
a. Usaha Kecil/Informal yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang
yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut.
b. Apabila disekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat Usaha Kecil/
Informal, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha
tersebut.
c. Penempatan dan pengelolaan terhadap penempatan usaha bagi Usaha
Kecil/Informal diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Jenis barang dagangan harus saling melengkapi dengan jenis perdagangan
utamanya
PENGATURAN RUANG UNTUK MEDIA RUANG LUAR
Media luar ruang atau yang disebut reklame adalah salah satu bentuk tata
informasi yang tujuannya komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan atau mengunggulkan /memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk
menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa seseorang atau badan yang
diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari
suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan
memperhatikan keindahan lingkungan dan keamanan.
Ketentuan ketentuan tentang penyelenggaraan media ruang luar diatur dengan SK.
bupati yang meliputi:
a. Bahan atau media yang digunakan reklame;
b. Letak dan penempatan reklame di dalam maupun di luar sarana dan prasarana;
c. Masa berlaku reklame tetap maupun tidak tetap; dan
d. Pola Penyebaran perletakan reklame untuk masing masing kotamadya sebagai
pedoman dalam rangka penataan penyelenggaraan reklame dengan mengikuti
batasan teknis yang berlaku.
Dalam hal pemanfaatan ruang kota penempatan titik-titik reklame diatur sebagai
berikut:
a. Perletakan titik reklame meliputi titik reklame di dalam prasarana kota dan di
luar prasarana;
b. Titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota meliputi : titik reklame pada
trotoar, halte bus, sarana penyeberangan orang, jalan layang, taman kota atau
jalur hijau, tanggul sungai, pos jaga polisi, jam kota, terminal dan pangkalan
angkutan, stasiun, bandara, pelabuhan, gelanggang olah raga; dan
c. Titik reklame di luar sarana dan prasarana meliputi titik reklame di atas
bangunan, menempel pada bangunan, di halaman.
Ketentuan Lokasi reklame di Luar Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
3-14
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
a. Penyelenggaraan reklame pada Kategori A, adalah di atas bidang tanah dan
atau bangunan pada koridor utama dengan kendali ketat;
b. Penyelenggaraan reklame pada Kategori B, adalah di atas bidang tanah dan
atau bangunan pada koridor jalur jalan dari Jalan utama ke arah dalam pusat
kegiatan dengan Kendali Sedang;
c. Penyelenggaraan reklame pada Kategori C, adalah di atas bidang tanah dan
atau bangunan pada koridor jalur jalan dari Jalan Utama ke arah luar pusat
kegiatan dengan Bebas Terkendali; dan
d. Penyelenggaraan reklame pada Kategori D, adalah di atas bidang tanah dan
atau bangunan pada kawasan khusus dengan Pengendalian Khusus.
Bupati dapat menetapkan penambahan pola penyebaran peletakan reklame sejalan
dengan perkembangan kota dan pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana
dimaksud di atas, dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 tahun sekali.
Terhadap penyelenggaraan reklame berupa logo dan atau nama tempat usaha dan
atau pintu gerbang dapat diberikan izin penyelenggaraan reklame dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Desain serasi dan menyatu dengan bangunan dan atau lingkungannya; dan
b. Format penyajian vertikal atau horizontal.
3.6.4 Ketentuan Khusus
Aturan khusus ini merujuk pada ketentuan khusus yang diatur dalam suatu zona
karena adanya spesifikasi karakter dari zona baik karakter fisik maupun kegiatan
yang berlangsung didalamnya. Terkait dengan wilayah perencanaan, aturan khusus
tersebut antara lain mengatur kawasan reklamasi pantai, dan kawasan di bawah
jaringan SUTET.
ATURAN UNTUK KAWASAN DI BAWAH JARINGAN SUTET
Di dalam wilayah perencanaan terhadap kawasan yang berada di bawah jaringan
SUTET yang dampak sosial ekonomi akibat melintasnya SUTT / SUTET pada suatu
tempat pada umumnya berupa penurunan nilai jual tanah. Sementara dampak yang
ditembulkan oleh medan listrik bagi penduduk di sekitasnya, masih menjadi
kontroversi. Dari hasil pengukuran, didapati bahwa medan listrik yang dihasilkan
oleh jaringan ini cukup kecil, namun bukti - bukti yang menguatkan bahwa tinggal
dan beraktifitas secara terus menerus di daerah ini dengan aman belum pernah
diterima dan dapat memuaskan masyarakat.
ZONA KAWASAN INSTALASI LISTRIK/ GARDU INDUK
Di dalam wilayah perencanaan terhadap kawasan instalasi listrik/gardu induk yang
merupakan kawasan strategis sebagai pemasok kebutuhan listrik
regional. Mengingat fungsinya yang cukup strategis, maka pengendalian
pemanfaatan ruang pada kawasan ini memerlukan perlakuan khusus dan ketat
3.6.5 Ketentuan Pengaturan Zonasi
Pada tiap zona yang dikembangkan di wilayah perencanaan, aturan umum
diterapkan dengan ukuran yang berbeda-beda. Ukuran ini ditentukan dengan
mengacu pada ketentuan pengembangan kawasan dengan mempertimbangkan
juga daya dukung fisik.
ATURAN ZONASI PADA KAWASAN LINDUNG
Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber
daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan
pembangunan berkelanjutan. Mengacu pada Keputusan Presiden No. 32 Tahun
1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan lindung ini meliputi kawasan
yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, kawasan perlindungan
setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, serta kawasan rawan bencana
alam.
ATURAN ZONASI PADA KAWASAN INDUSTRI
Berdasarkan konsepsi WPPI versi Departemen Perindustrian tanggal 27 Agustus
1988, kawasan industri adalah tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan
industri yang berintikan pembangunan industri dasar yang menjadi penggerak
utama pembangunan ekonomi daerah, dimana di daerah tersebut industri sebagai
leading sector dalam struktur perekonomian. Sebagian atau seluruh bagian
kawasan peruntukan industri ini dapat dikelola oleh satu pengelola tertentu.
Kawasan peruntukan industri memiliki fungsi antara lain:
Memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di
satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien
Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja
Meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah yang bersangkutan
Mempermudah koordinasipengendalian dampak lingkungan yang mungkin
ditimbulkan.
ATURAN ZONASI PADA KAWASAN PERMUKIMAN
Kawasan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk
pengembangan hunian bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan kawasan
permukiman ini tidak hanya dilakukan pada kawasan permukiman yang sudah
berkembang, tetapi juga dilakukan pada kawasan yang pengembangan
kedepannya diarahkan untuk permukiman. Kawasan peruntukan permukiman
memiliki fungsi antara lain:
Sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung peri
kehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi
sosial; dan
Sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana
bagi pembinaan keluarga.
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
3-15
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
ATURAN ZONASI PADA KAWASAN PERKANTORAN PEMERINTAHAN
Kawasan perkantoran pemerintahan adalah kawasan yang diperuntukkan untuk
kegiatan di bidang usaha (swasta) maupun pemerintahan. Kegiatan pembangunan
suatu gedung perkantoran disamping harus memenuhi standar internasional, juga
harus mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang tentang
Bangunan Gedung. Yang dimaksud dengan standar internasional adalah
mempunyai persyaratan fasilitatif bagi kegiatan administrasi modern baik di
bidang pemerintahan maupun di bidang kegiatan usaha.
ATURAN ZONASI PADA KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA
Kawasan perdagangan dan jasa merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk
pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang diharapkan mampu
mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada
satu kawasan perkotaan. Kawasan perdagangan dan jasa ini berfungsi sebagai
pusat aktivitas perkotaan dengan fokus pada perdagangan untuk pemenuhan
kebutuhan sehari-hari.
Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa memiliki fungsi antara lain:
Memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat yang
membutuhkan (sisi permintaan) dan masyarakat yang menjual jasa (sisi
penawaran); dan
Menyerap tenaga kerja di perkotaan dan memberikan kontribusi yang dominant
terhadap PDRB.
ATURAN ZONASI PADA KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan kawasan dengan penggunaan
yang lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tanaman yang tumbuh
secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kawasan RTH ini dapat berbentuk
mengelompok ataupun memanjang/jalur, serta dapat bersifat aktif ataupun pasif.
Tujuan dari penyelenggaraan kawasan RTH antara lain:
Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara
lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan
masyarakat; dan
Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman
lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.
ATURAN ZONASI PADA KAWASAN PERHUBUNGAN
Kawasan perhubungan adalah tempat berkembangnya berbagai aktivitas
transportasi, seperti terminal, pelabuhan umum (pengangkutan barang dan orang),
serta beberapa pelabuhan khusus milik perusahaan besar yang melayani
kepentingan perusahaan-perusahaan industri. Zona perhubungan ini
mengharuskan beberapa kriteria pokok dalam pengembangannya yaitu:
Pemanfaatan potensi pantai untuk kegiatan transportasi, pergudangan dan
industri;
Pengembangan kawasan diutamakan untuk menunjang program ekonomi kota
(negara) dengan memanfaatkan kemudahan transportasi air dan darat; dan
Pembangunan kegiatan industri harus tetap mempertahankan kelestarian
lingkungan hidupProgram pemanfaatan ruang yang dapat diterapkan:
pembangunan dermaga, sarana penunjang pelabuhan (pergudangan),
pengadaan fasilitas transportasi, dll.
KETENTUAN SANKSI PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG
Ketentuan pengenaan sanksi merupakan ketentuan pengenaan sanksi kepada
pelanggar pemanfaatan ruang, yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah
kabupaten. Ketentuan sanksi berfungsi sebagai:
1. Perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi
kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
2. Penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Ketentuan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
1. Hasil pengawasan penataan ruang;
2. Tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang dan peraturan zonasi; dan
3. Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
Tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur oleh Bupati sesuai kewenangan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Arahan sanksi merupakan tindakan
penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Ketentuan dalam pengenaan sanksi
meliputi:
1. Terhadap aparatur pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi
administratif sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif
dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. Disamping ketentuan sanksi pidana, bagi pejabat pemerintah daerah yang
berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang
dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan
hormat dari jabatannya;
4. Dalam hal tindak pidana, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara
dan denda terhadap pengurusnya, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan
berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum; dan
5. Penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di kawasan
perkotaan/perdesaan yang direncanakan dapat terwujud, dengan memberikan
sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.
Obyek pelanggaran yang akan dikenakan sanksi adalah:
1. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola
ruang;
2. Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
3-16
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
3. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan rtrw kabupaten;
4. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
5. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan
ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
6. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai milik umum;
dan
7. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak
benar.
Sanksi administratif adalah dalam bentuk:
1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara kegiatan;
3. Penghentian sementara pelayanan umum;
4. Penutupan lokasi;
5. Pencabutan izin;
6. Pembatalan izin;
7. Pembongkaran bangunan;
8. Pemulihan fungsi ruang; dan
9. Denda administratif.
Selain itu, sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pasal 69
ayat (1) , (2) dan (3) untuk sanksi pidana dapat berupa:
1. Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling
banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
3. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).
UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pasal 70 ayat (1) , (2), (3) dan (4)
untuk sanksi pidana dapat berupa :
1. Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin
pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang dapat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada poin (4) mengakibatkan
perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
3. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada poin (4) mengakibatkan
kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
4. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada poin (4) mengakibatkan
kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).
Hal lain yang berkaitan dengan besaran sanksi terhadap pelanggaran penataan
ruang sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 71
bahwa Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam
persyaratan izin pemanfaatan ruang dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) dan Pasal 72 bahwa Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap
kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik
umum dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Berkaitan dengan besaran sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang sesuai
dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 73 ayat (1) dan (2),
yaitu:
1. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak
sesuai dengan rencana tata ruang dapat dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah); dan
2. Selain sanksi pidana pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa
pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 74 ayat (1) menjelaskan
bahwa, Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana
penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap
korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda.
Ayat (2) Selain pidana denda korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum dan Pasal 75
ayat (1) bahwa Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana dapat
menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana dan ayat (2)
Tuntutan ganti kerugian secara perdata dilaksanakan sesuai dengan hukum acara
pidana.
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
4-1
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
4. PETA ZONASI
Untuk memberikan gambaran yang lebih baik dan lebih jelas mengenai Peraturan
Zonasi Kecamatan Tambelang, maka diperlukan suatu media yang dapat
menggambarkan teks zonasi secara spasial di wilayah perencanaan. Oleh karena
itu, dibuatlah peta-peta zonasi yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan teks
zonasi dengan tingkat ketelitian dan penunjuk-penunjuk yang jelas agar mudah
dimengerti baik oleh penegak aturan maupun masyarakat awam.
Secara garis besar, bagian-bagian yang terdapat di dalam Peta Zonasi Kecamatan
Tambelang terdiri dari:
1. Kop Peta. Terdiri di bagian pojok kanan atas peta yang merupakan penanda
pemilik pekerjaan Penyusunan Peraturan Zonasi Kecamatan Tambelang, yaitu
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi. Kop peta ini terdiri dari
logo Kabupaten Bekasi dan nama pemilik pekerjaan disertai dengan
alamatnya;
2. Nama Pekerjaan. Berisi teks yang menyebutkan nama pekerjaan yang diwakili
oleh lembar peta tersebut, yaitu Penyusunan Perencanaan Zonasi Kecamatan
Tambelang;
3. Judul Peta. Berisi keterangan singkat yang mewakili tema, potongan blok,
lokasi, dan hal-hal lainnya untuk memberikan penjelasan baik secara spasial
maupun non-spasial terhadap peta tersebut;
4. Legenda. Berisi simbol-simbol atau notasi-notasi disertai teks penjelasannya
yang didasari oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2000 tentang Tingkat
Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah dan Rancangan Undang-Undang
Tingkat Ketelitian Peta Penataan Ruang terbaru;
5. Sumber Peta. Merupakan penjelasan dari sumber muasal baik dari properti
peta (data GIS, kode spasial, dan lain-lain) maupun asal sebelumnya peta
tersebut. Sumber peta ini dapat berupa badan maupun peta lainnya;
6. Sistem Koordinat. Berisi properti sistem koordinat yang digunakan dalam
menggambarkan peta yang terdiri dari teknik proyeksi peta, sistem grid, dan
Datum horizontal yang digunakan;
7. Skala dan penunjuk mata angin. Berisi simbol dan notasi yang menjelaskan
skala yang digunakan dalam peta berikut dengan arah mata anginnya; dan
8. Peta Orientasi. Berisi peta kecil/inset yang memberikan gambaran terhadap
ruang lingkup wilayah yang lebih besar dari peta yg ditunjukkan. Misalnya
peta orientasi Kecamatan Tambelang di Kabupaten Bekasi.
Peta Zonasi Kecamatan Tambelang terdiri dari 1 (satu) peta utama yang berisi
gambaran zonasi secara keseluruhan di Kecamatan Tambelang dengan skala
1:25000 dan 53 (lima puluh tiga) potongan per blok zonasi yang telah ditentukan
sebelumnya dengan skala 1:2500.
Setiap potongan peta blok zonasi akan disertai dengan tabel ketentuan teknis dan
matriks penggunaan lahan yang terkait dengan peraturan zonasi pada blok
tersebut.
Tabel 4-1 dan Tabel 4-2 akan menjelaskan mengenai zona-zona rencana di tiap
blok beserta dengan ketentuan teknis yang harus diterapkan per blok tersebut.
Untuk ringkasan eksekutif ini, hanya peta zonasi keseluruhan se-Kecamatan
Tambelang dan satu contoh peta potongan zonasi yang ditampilkan.
Peta-peta tersebut dapat dilihat pada Gambar 4-1 dan Gambar 4-2.
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
4-2
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
Tabel 4-1 Matriks Zona Per Blok di Kecamatan Tambelang
BLOK DESA
KAWASAN LINDUNG KAWASAN BUDIDAYA KAWASAN KHUSUS
PS-1 PS-2 RTH-1 RTH-2 R-4 K-1 K-2 K-3 KT-1 KT-2 C-1 C-3 I-3 SPU-1 SPU-2 SPU-3 SPU-4 SPU-6 PL-1 PL-3 PL-4 KH-1 KH-2
176206-1 Sukaraja x x
176206-2 Sukaraja x x
176206-3 Sukaraja x x x x x
176206-4 Sukaraja x x x x x x
176206-5 Sukaraja/ Sukarapih x x
176206-6 Sukaraja/ Sukarapih x x x x
176206-7 Sukaraja x x x x x x x x
176206-8 Sukaraja/ Sukamaju x
176206-9 Sukarapih x x x x
176206-10 Sukarapih x x x x x x x x x x x x x x x x x
176206-11 Sukarapih/ Sukaraja/
Sukamaju x x x x x x x x x x x
176206-12 Sukarapih/
Sukarahayu x x x x x
176206-13 Sukarapih/
Sukarahayu x x x x x x x
176206-14 Sukarapih x x x x x x x x x x x x
176206-15 Sukarapih/ Sukamaju x x x x x x x x
176206-16 Sukamaju x x x x x x x x
176206-17 Sukamaju x x x x
176206-18 Sukamaju x x
176206-19 Sukarahayu x x x x x x x x x
176206-20 Sukarahayu/
Sukarapih x x x x x x
176206-21 Sukarahayu/
Sukarapih/ Sukamaju x x x
176206-22 Sukamaju x x x x x x x
176206-23 Sukamaju x x x x
176206-24 Sukamaju x x x
176206-25 Sukabakti/
Sukawijaya x x x x
176206-26 Sukabakti x x x x x x
176206-27 Sukabakti x x x
176206-28 Sukabakti/
Sukarahayu x x x x x x x
176206-29 Sukabakti/
Sukarahayu x x x x x x
176206-30 Sukarahayu/
Sukamaju x x x
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
4-3
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
BLOK DESA
KAWASAN LINDUNG KAWASAN BUDIDAYA KAWASAN KHUSUS
PS-1 PS-2 RTH-1 RTH-2 R-4 K-1 K-2 K-3 KT-1 KT-2 C-1 C-3 I-3 SPU-1 SPU-2 SPU-3 SPU-4 SPU-6 PL-1 PL-3 PL-4 KH-1 KH-2
176206-31 Sukarahayu/
Sukamaju x x x
176206-32 Sukarahayu x x x
176206-33 Sukawijaya/
Sukamantri x x x x
176206-34 Sukawijaya/
Sukamantri x x x x x
176206-35 Sukawijaya/
Sukabakti x x x x x
176206-36 Sukawijaya/
Sukabakti x x x x x x x x x x
176206-37 Sukawijaya/
Sukabakti x x x x x x x x
176206-38 Sukabakti/
Sukarahayu x x x x x x x
176206-39 Sukabakti/
Sukarahayu x x
176206-40 Sukamaju/
Sukarahayu x x x x x
176206-41 Sukamaju x x x x
176206-42 Sukamantri x x x x x x
176206-43 Sukawijaya/
Sukamantri x x x x x x
176206-44 Sukawijaya/
Sukamantri x x x x
176206-45 Sukawijaya/
Sukamantri x x x x x
176206-46
Sukawijaya/
Sukamantri/
Sukabakti
x x x x x x
176206-47 Sukawijaya/
Sukabakti x x x x x x x
176206-48 Sukabakti x x x x x
176206-49 Sukamantri x x x x
176206-50 Sukamantri x x x x x
176206-51 Sukamantri x x x x
176206-52 Sukamantri x x x x x
176206-53 Sukamantri x
Sumber: Hasil Analisis, 2012
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
4-4
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
Tabel 4-2 Matriks Ketentuan Teknis Per Blok Keamatan Tambelang
BLOK DESA ZONA Dimensi Perpetakan Minimum Persyaratan Jarak Bebas
Ketinggian Bangunan (m) KDH (%) KTB (%) Analisis Dampak (P/-) Luas (m²) Lebar (m) Lebar Jalan (m) GSB (m) Samping (m) Belakang (m) KDB (%) KLB (indeks)
176206-1 Sukaraja PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-2 Sukaraja PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-3 Sukaraja RTH-2 2000 - 5 - - - 5*) - 1 60 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
SPU-1 2500 25 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-4 Sukaraja C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
SPU-1 2500 25 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-5 Sukaraja/Sukarapih R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-6 Sukaraja/Sukarapih PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
KT-2 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-7 Sukaraja RTH-2 2000 - 5 - - - 5*) - 1 60 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
SPU-1 2500 25 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
SPU-4 200 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
SPU-6 200 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
KH-2 - - - - - - 5*) - - - - P
176206-8 Sukaraja/Sukamaju PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-9 Sukarapih PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
PS-2 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-10 Sukarapih PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
PS-2 - - - - - - 5*) - - 100 - -
RTH-2 2000 - 5 - - - 5*) - 1 60 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
K-1 1000 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
K-2 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
K-3 300 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
KT-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
KT-2 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
KH-1 - - 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 70 -
KH-2 - - - - - - 5*) - - - - P
176206-11 Sukarapih/Sukaraja/ Sukamaju PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
PS-2 - - - - - - 5*) - - 100 - -
RTH-2 2000 - 5 - - - 5*) - 1 60 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
K-1 1000 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
K-2 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
K-3 300 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
SPU-1 2500 25 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
SPU-6 200 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
4-5
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
BLOK DESA ZONA Dimensi Perpetakan Minimum Persyaratan Jarak Bebas
Ketinggian Bangunan (m) KDH (%) KTB (%) Analisis Dampak (P/-) Luas (m²) Lebar (m) Lebar Jalan (m) GSB (m) Samping (m) Belakang (m) KDB (%) KLB (indeks)
KH-2 - - - - - - 5*) - - - - P
176206-12 Sukarapih/Sukarahayu PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
K-1 1000 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-13 Sukarapih/Sukarahayu PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
RTH-2 2000 - 5 - - - 5*) - 1 60 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
K-1 1000 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
KT-2 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
SPU-3 300 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 P
SPU-6 200 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
176206-14 Sukarapih PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
RTH-1 5000 - 7 - - - 5*) - 1 75 - -
RTH-2 2000 - 5 - - - 5*) - 1 60 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
K-1 1000 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
KT-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
SPU-1 2500 25 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
SPU-3 300 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 P
SPU-6 200 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-15 Sukarapih/Sukamaju KH-1 - - 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 70 -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
PS-2 - - - - - - 5*) - - 100 - -
RTH-2 2000 - 5 - - - 5*) - 1 60 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
176206-16 Sukamaju PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
RTH-2 2000 - 5 - - - 5*) - 1 60 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
K-1 1000 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
I-3 200 6 5 4 1 1,5 55 1,65 3 25 75 P
176206-17 Sukamaju SPU-6 200 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
KH-2 - - - - - - 5*) - - - - P
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
PS-2 - - - - - - 5*) - - 100 - -
176206-18 Sukamaju PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
176206-19 Sukarahayu PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
RTH-2 2000 - 5 - - - 5*) - 1 60 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
K-1 1000 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
SPU-1 2500 25 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
SPU-6 200 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
PL-4 250 6 5 4 1 1,5 55 1,65 3 - - -
176206-20 Sukarahayu/Sukarapih KH-2 - - - - - - 5*) - - - - P
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
4-6
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
BLOK DESA ZONA Dimensi Perpetakan Minimum Persyaratan Jarak Bebas
Ketinggian Bangunan (m) KDH (%) KTB (%) Analisis Dampak (P/-) Luas (m²) Lebar (m) Lebar Jalan (m) GSB (m) Samping (m) Belakang (m) KDB (%) KLB (indeks)
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
I-3 200 6 5 4 1 1,5 55 1,65 3 25 75 P
SPU-6 200 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
176206-21 Sukarahayu/Sukarapih/ Sukamaju PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
176206-22 Sukamaju PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
SPU-6 200 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-23 Sukamaju PL-4 250 6 5 4 1 1,5 55 1,65 3 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
PS-2 - - - - - - 5*) - - 100 - -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-24 Sukamaju KH-2 - - - - - - 5*) - - - - P
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
PS-2 - - - - - - 5*) - - 100 - -
176206-25 Sukabakti/Sukawijaya PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
K-1 1000 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
176206-26 Sukabakti PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
K-1 1000 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
SPU-6 200 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
176206-27 Sukabakti PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-28 Sukabakti/Sukarahayu PL-3 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
K-1 1000 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
SPU-6 200 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-29 Sukabakti/Sukarahayu PL-3 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
C-3 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
SPU-1 2500 25 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
176206-30 Sukarahayu/Sukamaju PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-31 Sukarahayu/Sukamaju PL-4 250 6 5 4 1 1,5 55 1,65 3 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-32 Sukarahayu PL-4 250 6 5 4 1 1,5 55 1,65 3 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
4-7
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
BLOK DESA ZONA Dimensi Perpetakan Minimum Persyaratan Jarak Bebas
Ketinggian Bangunan (m) KDH (%) KTB (%) Analisis Dampak (P/-) Luas (m²) Lebar (m) Lebar Jalan (m) GSB (m) Samping (m) Belakang (m) KDB (%) KLB (indeks)
176206-33 Sukawijaya/Sukamantri PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
176206-34 Sukawijaya/Sukamantri PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-35 Sukawijaya/Sukabakti PL-3 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
K-1 1000 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
176206-36 Sukawijaya/Sukabakti PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
K-1 1000 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
KT-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
SPU-1 2500 25 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
SPU-6 200 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PL-3 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-37 Sukawijaya/Sukabakti PL-4 250 6 5 4 1 1,5 55 1,65 3 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
K-1 1000 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
KT-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
SPU-1 2500 25 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
SPU-6 200 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-38 Sukabakti/Sukarahayu PL-3 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
K-1 1000 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
SPU-1 2500 25 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
SPU-6 200 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
176206-39 Sukabakti/Sukarahayu PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
176206-40 Sukabakti/Sukarahayu PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
SPU-6 200 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
176206-41 Sukamaju PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
176206-42 Sukamantri PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
KT-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
4-8
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
BLOK DESA ZONA Dimensi Perpetakan Minimum Persyaratan Jarak Bebas
Ketinggian Bangunan (m) KDH (%) KTB (%) Analisis Dampak (P/-) Luas (m²) Lebar (m) Lebar Jalan (m) GSB (m) Samping (m) Belakang (m) KDB (%) KLB (indeks)
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-43 Sukawijaya/Sukamantri PL-3 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-44 Sukawijaya/Sukamantri PL-3 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
176206-45 Sukawijaya/Sukamantri PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-46 Sukawijaya/Sukamantri/ Sukabakti PL-4 250 6 5 4 1 1,5 55 1,65 3 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
K-1 1000 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-47 Sukawijaya/Sukabakti PL-4 250 6 5 4 1 1,5 55 1,65 3 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
K-1 1000 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
SPU-6 200 6 5 4 1 1,5 50 1,5 3 30 70 -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
176206-48 Sukabakti PL-4 250 6 5 4 1 1,5 55 1,65 3 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
K-1 1000 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
176206-49 Sukamantri PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
176206-50 Sukamantri PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
RTH-2 2000 - 5 - - - 5*) - 1 60 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
176206-51 Sukamantri PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
176206-52 Sukamantri PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PS-1 - - - - - - 5*) - - 100 - -
RTH-2 2000 - 5 - - - 5*) - 1 60 - -
R-4 72 8 5 2,5 1 1,5 70 1,4 2 10 90 -
C-1 500 8 5 4 1 1,5 60 1,8 3 20 80 -
176206-53 Sukamantri PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PL-1 - - - - - - 5*) 0,5 1 - - -
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
4-9
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
Tabel 4-3 Keterangan Kode Zonasi
ZONA DASAR ZONA SPESIFIK ZONA TEKNIS KODE
KAWASAN LINDUNG
Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Sempadan Sungai PS-1
Sempadan SUTET PS-2
Ruang Terbuka Hijau Taman Skala Kecamatan RTH-1
Taman Skala Desa RTH-2
KAWASAN BUDI DAYA
Rumah Kepadatan Rendah R-4
Perdagangan & Jasa
Perdagangan & Jasa Tunggal K-1
Perdagangan & Jasa Kopel K-2
Perdagangan & Jasa Deret K-3
Perkantoran Pemerintah KT-1
Swasta KT-2
Campuran Perumahan & Perdagangan/Jasa C-1
Perdagangan/Jasa & Perkantoran C-3
Industri Ringan/Kecil/Rumah
Tangga I-3
Sarana Pelayanan Umum
Pendidikan SPU-1
Transportasi SPU-2
Kesehatan SPU-3
Olahraga SPU-4
Peribadatan SPU-6
Peruntukan Lainnya
Pertanian Lahan Basah PL-1
Perkebunan PL-3
Perternakan PL-4
KAWASAN KHUSUS Khusus Pertahanan & Keamanan KH-1
Khusus Instalasi Vital KH-2
Sumber: Hasil Analisis, 2012
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
4-10
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
Gambar 4-1 Peta Zonasi Kecamatan Tambelang
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
4-11
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
Gambar 4-2 Comtoh Peta Zonasi Potongan 176206-10 (Desa Sukarapih)
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
5-1
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
5. PERUBAHAN PERATURAN ZONASI
Setiap warga atau badan yang menginginkan untuk melakukan kegiatan yang
bersifat merubah pemanfaatan ruang di Kecamatan Tambelang harus mengajukan
permohonan kepada Bupati. Permohonan ini akan dapat dikabulkan selama
ketentuan peruntukan ruang yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Bekasi,
RDTR Kecamatan Tambelang, dan Peraturan Zonasi Kecamatan Tambelang
memungkinkan hal tersebut.
Apabila seseorang atau suatu badan akan mengajukan permohonan perubahan
pemanfaatan ruang, ada 2 proses yang harus ditempuh, yaitu proses teknis
perubahan dan proses administrasi perubahan Peraturan Zonasi Kecamatan
Tambelang.
5.1 PROSES TEKNIS PERUBAHAN
5.1.1 Prosedur Perubahan Sementara
Perubahan sementara adalah seluruh kegiatan yang bermaksud untuk melakukan
perubahan guna lahan terhadap peraturan zonasi dengan jangka waktu yang
bersifat sementara atau non permanen. Perubahan sementara ini biasanya
merupakan dampak dari kejadian-kejadian insidental, darurat, ataupun musiman
baik oleh faktor internal si pemrakarsa perubahan maupun eksternalnya.
Adapun prosedur-prosedur terkait untuk perubahan sementara adalah sebagai
berikut:
a) Pemohon mengajukan usulan kepada Bupati;
b) Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi melakukan
kajian terhadap usulan pemohon;
c) Hasil kajian dibahas di tingkat pimpinan;
d) Hasil tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan dengar pendapat publik; dan
e) Apabila disepakati, hasil dengar pendapat diberikan kepada Bupati agar
ditindaklanjuti.
5.1.2 Prosedur untuk Perubahan Tetap
Perubahan tetap adalah seluruh kegiatan yang dilakukan bail oleh perseorangan
maupun badan usaha dengan tujuan untuk melakukan perubahan guna lahan pada
zona yang telah ditetapkan pada peraturan zonasi menjadi guna lahan lain dengan
lama perubahan berjangka waktu tidak terbatas atau permanen. Perubahan ini
biasanya merupakan dampak dari faktor internal maupun eksternal yang bersifat
long-term seperti arah perkembangan suatu daerah yang mendorong terjadinya
perubahan guna lahan secara massal.
Adapun terdapat dua tipe perubahan tetap, yaitu perubahan tetap kecil dan
perubahan tetapi besar yang memiliki prosedur-prosedur perizinan sebagai
berikut:
PROSEDUR UNTUK PERUBAHAN KECIL
a) Pemohon mengajukan permohonan perubahan disertai dengan persyaratan
administrasi;
b) Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemerikasaan kesesuaian dengan
rencana (RTRW-K, RDTRK, RTRK/RTBL);
c) Rumusan rekomendasi keputusan dan besarnya biaya yang harus dikenakan;
d) Pengambilan Keputusan;
e) Penentuan besarnya tarif retribusi yang harus dibayar oleh pemohon;
f) Pembayaran retribusi bila pemohon sesuai dengan besar yang ditentukan bila
tidak mengajukan keberatan pada Tim penilai;
g) Pengesahan Perubahan;
h) Penerbitan Izin Perubahan Pemanfaatan; dan
i) Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.
PROSEDUR UNTUK PERUBAHAN BESAR
a) Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan disertai dengan persyaratan
administrasi;
b) Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dan pemerikasaan kesesuaian dengan
rencana (RTRW-K, RDTRK, RTRK/RTBL);
c) Pemeriksaan terhadap visi dan misi pembangunan kabupaten untuk
perubahan (re-zoning) yang dianjurkan dengan penilaian teknis planologis
serta dampak sosial ekonomi yang juga berlaku untuk perubahan besar
lainnya, yaitu spot zoning dan penambahan intensitas 10% dari ketentuan
teknis yang ada dalam rencana;
d) Pelaksanaan Dengar Pendapat;
e) Perumusan Rekomendasi Keputusan yang didasarkan pada penilaian seluruh
aspek dari permohonan yang diajukan baik dalam dampak positif, dampak
negatif maupun pertimbangan dari masyarakat sekitarnya;
f) Pengambilan Keputusan;
g) Penentuan Besarnya Retribusi;
h) Penarikan Retribusi;
i) Pembayaran Retribusi;
j) Pengesahan Perubahan;
k) Penerbitan Izin Perubahan Pemanfaatan Lahan; dan
l) Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
5-2
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
Gambar 5-1 Prosedur Permohonan Perubahan Pemanfaatan Ruang
Sumber: Hasil Analisis, 2012; Permen PU No. 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman RDTR dan Peraturan Zonasi.
BERHENTI
Tidak
Permohonan Izin Pembangunan
Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Administrasi
Proses Pelengkapan
Lengkap?Sesuai RTRW?
PROSEDUR BIASA
Pemeriksaan Perubahan Terhadap RTRW-K dan
RDTR Kawasan
REZONINGPemeriksaan Terhadap Visi
dan Misi Pembangunan Kota
SPOT-ZONING
Penilaian Teknis Planologis dan Sosial Ekonomi
Pelaksanaan Dengar Pendapat (Public Hearing)
Ya Ya
Tidak
Penambahan Intensitas <10% atau Perubahan
Teknis Lainnya
Perumusan Rekomendasi
Pengambilan Keputusan
Diizinkan Berubah?
DITOLAKTidak
Tidak
BersyaratTidak
BersyaratSetuju Dgn
Syarat?Evaluasi Syarat
Ya
SetujuSyarat Baru?
Ya
Tidak
Setuju Tarif Baru?
Tidak
Penentuan Besarnya Retribusi
Diizinkan Berubah?
Ya
Perumusan Rekomendasi
DITOLAK
Tidak
Evaluasi Tarif
Setuju Tarif Baru?
Tidak
YaYa
PEMBAYARAN RETRIBUSI
PENGESAHAN PERMOHONAN
PENERBITAN IZIN PERUBAHAN PEMANFAATAN
PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Gambar : 8.5.
PROSEDUR PERMOHONAN PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
5-3
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
5.2 PROSES ADMINISTRASI
5.2.1 Prosedur Administrasi untuk Perubahan Kecil
Setiap pemohon perlu melakukan permohonan perubahan kepada lembaga yang
berwenang untuk mengeluarkan izin perencanaan dan mengetahui ketentuan
teknis pendirian suatu bangunan. Karena tidak melibatkan perubahan pemanfaatan
lahan, maka dalam pengeluaran izinnya tidak harus mendapatkan persetujuan dari
pihak perwakilan rakyat. Lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan izin
perencanaan dapat secara langsung memberikan keputusan apakah suatu
permohonan dapat dikabulkan atau tidak. Permohonan ini harus dikenai sejumlah
biaya/retribusi karena meskipun dinilai kecil tetap telah melakukan penyimpangan
terhadap rencana yang telah ditetapkan.
5.2.2 Prosedur Administrasi untuk Perubahan Besar
Apabila diperlukan perubahan besar, maka hal-hal yg perlu dipertimbangkan
adalah:
Seluruh dampak baik yang positif maupun negatif yang mungkin muncul
akibat pembangunan;
Visi dan Misi Pengembangan Kabupaten serta seluruh kebijaksanaan dan
program rencana yang akan dijalankan; dan
Melibatkan pihak perwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan atas suatu
permohonan perubahan pemanfaatan lahan mengingat dampak yang mungkin
terjadi akan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan, Selain itu
mengingat bahwa rencana yang telah ditetapkan merupakan produk hukum
yang ditetapkan dengan peraturan daerah yang harus mendapatkan
persetujuan dari DPRD.
Mempertimbangkan seluruh pendapat dan keberatan dari berbagai pihak dengan
melakukan publik hearing (dengar pendapat) untuk mendapatkan opini dari
berbagai pihak. Dengar pendapat ini dilaksanakan oleh pihak yang berwenang
yang juga menentukan hari, waktu dan tempat pelaksanaan serta melakukan
pemberitahuan kepada khalayak dan diikuti oleh masyarakat yang diperkirakan
akan terkena dampaknya secara langsung, masyarakat yang keberatan dengan
permohonan pembangunan ataupun orang-orang yang peduli dengan masalah
permohonan izin pembangunan ini, dengar pendapat ini dilakukan dalam rangka
membantu dalam memutuskan suatu permohonan pembangunan.
Untuk lebih jalasnya, prosedur perubahan pemanfaatan lahan untuk lahan kecil
dan lahan besar dapat dilihat pads Tabel 5-1 dan Tabel 5-2 berikut ini:
Tabel 5-1 Prosedur Perubahan Pemanfaatan Ruang (Lahan Kecil)
NO. MASUKAN INSTANSI KEWENANGAN INSTANSI
1. Permohonan perubahan pemanfaatan
lahan khususnya yang berhubungan
dengan perubahan intensitas < 10%
dari ketentuan yang ada dalam
rencana atau perubahan teknis lainnya
yang dilengkapi dengan:
Surat izin lokasi (kawasan besar).
Surat keterangan serba guna dari
kec./desa.
Surat keterangan pemilikan lahan.
Gambar rencana bangunan.
Akte pelunasan PBB
Instansi yang berwenang dalam
penetapan kebijakan tata ruang
pada tingkatan detail/rinci (Dinas
Tata Ruang dan Permukiman)
Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
pengajuan permohonan.
2. Pengambilan Keputusan
Instansi yang berwenang dalam
penetapan kebijakan tata ruang
pada tingkatan detail/rinci (Dinas
Tata Ruang dan Permukiman)
Pengecekkan perubahan terhadap
rencana detail/rinci yang telah
ditetapkan dan mengambil
keputusan untuk suatu
permohonan perubahan.
Untuk permohonan yang dinilai
tidak memenuhi kriteria untuk
diizinkan, permohonan langsung
ditolak.
Untuk permohonan yg diizinkan,
instansi yg berwenang akan
mengeluarkan izin perubahan
pemanfaatan lahan.
3. Penentuan Tarif Retribusi yang harus
dibayar pemohon
Instansi yang berwenang dalam
penetapan kebijakan tata ruang
pada tingkatan detail/rinci (Dinas
Tata Ruang dan Permukiman)
Menentukan besarnya tarif yang
harus dibayar oleh pemohon.
Melimpahkan berkas tagihan
retribusi yang harus dibayar
pemohon kepada instansi yang
mengelola keuangan/pendapatan
daerah (Dispenda).
4. Pemohon yang tidak setuju dengan
besarnya tarif mengajukan evaluasi
tarif
Instansi yang berwenang dalam
penetapan kebijakan tata ruang
pada tingkatan detail/rinci (Dinas
Tata Ruang dan Permukiman)
Mengevaluasi besarnya tarif retribusi
yang harus dibayar pemohon.
5. Pembayaran retribusi oleh pemohon
instansi yang mengelola
keuangan/pandapatan daerah
(Dispenda)
Mengelola retribusi yang dibayar oleh
pemohon
6. Penerbitan izin perubahan
pemanfaatan lahan
Instansi yang berwenang dalam
penetapan kebijakan tata ruang
pada tingkatan detail/rinci (Dinas
Tata Ruang dan Permukiman)
Mengelurakan izin perubahan
pemanfaatan lahan yang baru.
Izin perubahan pemanfaatan lahan
belum akan keluar sebelum tarif
perubahan disepakati dan dibayar
oleh pemohon.
7. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
Instansi yang berwenang dalam
penetapan ketentuan teknis
bangunan & peng-gunaan
bangunan (Distarkim)
Mengeluarkan Izin Mendirikan
Bangunan yang baru.
Sumber: Hasil Analisis, 2012; Permen PU No. 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman
RDTR dan Peraturan Zonasi.
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
5-4
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
Tabel 5-2 Prosedur Perubahan Pemanfaatan Ruang (Lahan Besar)
NO. MASUKAN INSTANSI KEWENANGAN INSTANSI
1. Permohonan perubahan pemanfaatan
lahan khususnya yang berhubungan
dengan perubahan pemanfaatan lahan
dan penambahan intensitas >10% dari
ketentuan yang ada dalam rencana
atau perubahan teknis lainnya yg
dilengkapi dengan :
Surat izin lokasi (kawasan besar).
Surat keterangan serba guna dari
kec/desa.
Surat keterangan pemilikan lahan.
Gambar rencana bangunan.
Bukti pelunasan PBB
Tim Penilai : Instansi yang
berwenang dalam
penetapan kebijakan tata
ruang pada tingkatan
makro dan detail/rinci
(Bappeda dan Dinas Tata
Ruang dan Permukiman)
Pemeriksaan kelengkapan
persyaratan pengajuan
permohonan.
Pengecekan perubahan terhadap
RTRW dan rencana yang lebih
detail/rinci yang telah ditetapkan
untuk melihat jenis perubahan
yang terdiri atas:
o Re-zoning.
o Spot Zoning.
o Penambahan intensitas >10%
dari ketentuan teknis yang ada
dalam rencana
2. Pengecekkan terhadap visi, misi
untuk perubahan re-zoning.
Penilaian teknis planologis dan
sosial ekonomi untuk perubahan
rezoning, spot zoning dan
penambahan intensitas >10%.
Tim Penilai : Instansi yang
terkait dengan perubahan
besar (lembaga pengambil
keputusan, termasuk
lembaga pembuat
rekomendasi) cq. Bappeda
Kabupaten.
Melakukan pemeriksaan dan
memberikan penilaian terhadap
suatu permohonan yang dilandasi
oleh pengetahuan dan bidang
pekerjaan yang dimiliki.
3. Pelaksanaan dengar pendapat
bersama masyarakat yang terkena
pengaruh dan DPRD
Tim Penilai : Instansi yang
terkait dengan perubahan
besar (lembaga pengambil
keputusan, termasuk lem-
baga pembuat
rekomendasi) cq. Bappeda
Kabupaten.
Melaksanakan dengar pendapat
untuk memperoleh aspirasi dan
masukan yang akan membantu
dalam pengambilan keputusan.
4. Perumusan Rekomendasi
Tim Penilai : Instansi yang
terkait dengan perubahan
besar (lembaga pengambil
keputusan, termasuk
lembaga pembuat
rekomendasi) cq. Bappeda
Kabupaten.
Merumuskan rekomendasi
mengenai suatu permohonan
yang meliputi :
o Ditolak.
o Diterima bersyarat seperti
penambahan
sarana&prasarana.
o Diterima tanpa syarat.
Sebelum pengambilan keputusan
ini, tim penilai dapat
mengajukkan suatu syarat
tertentu seperti Amdal/Andal,
Kelayakan sosial ekonomi dsb,
sebagai syarat untuk penilaian
selanjutnya.
Rekomendasi ini harus bersifat
mengikat pengambil keputusan
baik rekomendasi tunggal
maupun dengan beberapa
alternatif
5. Pengambilan Keputusan
Bupati Kabupaten Bekasi
Memutuskan permohonan
perubahan sesuai rekomendasi
yang telah diberikan oleh Tim
Penilai Inti .
Bila rekomendasinya tunggal
harus diputuskan sesuai
rekomendasi.
Bila terdiri atas beberapa
alternatif, pengambil keputusan
dapat menentukan keputusan
NO. MASUKAN INSTANSI KEWENANGAN INSTANSI
yang berasal dari salah-satu
alternatif rekomendasi dan tidak
boleh menyimpang.
6. Penentuan tarif retribusi yang harus
dibayar pemohon
Tim Penilai : Instansi yang
terkait dengan perubahan
besar (lembaga pengambil
keputusan, termasuk
lembaga pembuat
rekomendasi) cq. Bappeda
Kabupaten.
Menentukan besarnya tarif yang
harus dibayar oleh pemohon.
Melimpahkan berkas tagihan
retribusi yang harus dibayar
pemohon kepada instansi yang
mengelola keuangan/
pendapatan daerah (Dispenda).
7. Pemohon yang keberatan dengan
besarnya tarif menga-jukan evaluasi
tarif
Tim Penilai : Instansi yang
terkait dengan perubahan
besar (lembaga pengambil
keputusan, termasuk
lembaga pembuat
rekomendasi) cq. Bappeda
Kabupaten.
Mengevaluasi besarnya tarif
retribusi yang harus dibayar
pemohon.
8. Pembayaran retribusi oleh pemohon
Instansi yang mengelola
keuangan/ pendapatan
daerah (Dinas Pendapatan
Daerah)
Mengelola retribusi yang dibayar
oleh pemohon.
9. Pengesahan Izin Perubahan Bupati -
10. Penerbitan izin perubahan
pemanfaatan lahan
Instansi yang berwenang
dalam penetapan kebijak-an
tata ruang pada tingkatan
detail/rinci.
(Dinas Tata Ruang dan
Permukiman)
Mengelurakan izin perubahan
pemanfaat-an lahan yang baru.
11. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
Instansi yang berwenang
dalam penetapan ketentuan
teknis bangunan dan
penggunaan bangunan.
(Dinas PU Kabupaten /
Dinas Tata Ruang dan
Permukiman)
Mengeluarkan Izin Mendirikan
Bangunan yang baru.
Sumber: Hasil Analisis, 2012; Permen PU No. 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman
RDTR dan Peraturan Zonasi.
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
5-5
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
5.3 KETENTUAN DAMPAK PEMBANGUNAN
Yang dimaksud dengan pembangunan adalah suatu usaha atau kegiatan yang
dilakukan di atas sebidang lahan. Dampak pembangunan bisa juga disebut sebagai
dampak kegiatan, yaitu kondisi tidak diinginkan yang muncul sebagai akibat dari
aktivitas pembangunan dan/atau kegiatan. Secara garis besar dampak
pembangunan bisa berupa:
Dampak Lingkungan, dan
Dampak Lalu-lintas.
5.3.1 Ketentuan Penanganan Dampak Lalu Lintas
Aturan mengenai penanganan dampak lingkungan mengacu pada Undang-undang
No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu
sebagai berikut:
a. Instrumen pencegahan terhadap pencemaran / kerusakan lingkungan hidup
antara lain terdiri atas:
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan
Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-
UPL).
b. AMDAL wajib dilakukan oelh setiap pembangunan dan/atau kegiatan yang
berdampak penting terhadap lingkungan;
c. Pembangunan dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib
dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
Kegiatan yang mengakibatkan pengubahan bentuk lahan dan bentang
alam;
Kegiatan yang mengeksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan
maupun yang tidak terbarukan;
Kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam
dan pemanfaatannya;
Kegiatan yang proses dan hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan
alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
Kegiatan yang proses dan hasilnya akan mempengaruhi pelestarian
kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar
budaya;
Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik;
Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi
pertahanan negara; dan/atau
Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk
mempengaruhi lingkungan hidup.
d. Dokumen AMDAL merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan
lingkungan hidup;
e. UKL-UPL wajib dimiliki oleh setiap pembangunan dan/atau kegiatan yang tidak
termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam point c;
f. Jenis pembangunan/kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL oleh Bupati
berdasarkan kriteria sebagai berikut:
Jenis pembangunan/kegiatan tidak termasuk dalam kategori berdampak
penting; dan
Kagiatan usaha kecil dan mikro.
g. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana
dimaksud dalam point e. wajib membuat surat pernyataan kesanggupan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
h. Setiap pembangunan dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-
UPL wajib memiliki izin lingkungan yang dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-
UPL.
5.3.2 Ketentuan Penanganan Dampak Lalu Lintas
Aturan mengenai penanganan dampak lalu lintas menginduk pada Undang-undang
No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan
Pemerintah No.32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak,
serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas yang menuntut
terwujudnya ”penyelenggaraan manajement dan rekayasa lalu lintas yang baik”.
Aturan penanganan dampak lalu lintas dilakukan sebagai berikut:
a. Kegiatan pembangunan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak
kemacetan lalu lintas diwajibkan untuk menyusun Dokumen Analisis Dampak
lalu lintas (Andalalin);
b. Dokumen Andalalin adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari
suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam
bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan pengaturan lalu lintas;
c. Kegiatan Pembangunan kawasan yang dalam proses pembangunannya perlu
terlebih dahulu dilakukan studi Andalalin adalah sebagai berikut:
Permukiman termasuk Apartemen;
Pusat perkantoran/pemerintahan dan/atau perdagangan;
Pusat perbelanjaan: Toko Swalayan/Supermarket; Restaurant;
Hotel;
Rumah Sakit;
Universitas/sekolah;
Kawasan Industri;
Terminal;
Pelabuhan/bandara;
Stadion; dan
Tempat ibadah.
d. Dokumen Andalalin merupakan acuan pelaksanaan manajemen dan rekayasa
lalu lintas dari kegiatan yang dilakukan.
PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATION )KECAMATAN TAMBELANG
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
5-6
[RINGKASAN EKSEKUTIF]
PENUTUP
Dengan terbitnya Ringkasan Eksekutif - Peraturan Zonasi Kecamatan
Tambelang, artinya penyusunan Peraturan Zonasi Kecamatan Tambelang
telah masuk ke tahap terakhir yaitu tahap penyusunan peraturan zonasi
yang substansi utamanya berupa peta zonasi (zoning map) dan teks
zonasi (zoning teks).
Dalam penyusunan peta zonasi dan teks zonasi, proses yang cukup
penting adalah penyeragaman kode zonasi untuk seluruh peraturan
zonasi kecamatan lain di Kabupaten Bekasi sesuai dengan karakteristik
zona-zona yang ada.
Kecamatan Tambelang sendiri secara eksisting terdiri dari zona dan
subzona yang cukup homogen. Begitupun dalam hal fungsi yang
direncanakan, memang ditekankan pada pertanian lahan basah sehingga
otomatis pembangunan fisik terutama yang fungsinya komersil sifatnya
terbatas.
Peraturan zonasi yang setelah ini akan disusun, harus mampu
memberikan pengaturan terhadap rencana zonasi di Kecamatan
Tambelang. Jangan sampai terjadi konversi lahan diluar rencana tata
ruang dalam peta zonasi untuk fungsi-fungsi lahan terbangun yang dapat
menghilangkan fungsi utama dan menimbulkan beban yang melebihi
daya dukung lingkungan Kecamatan Tambelang.
Untuk itu, diharapkan peran seluruh pihak baik dari pemerintahan,
konsultan, akademisi, masyarakat setempat, swasta, dan stakeholders
lainnya.