*Rilis PUPR #2*
*29 Januari 2018*
*SP.BIRKOM/I/2018/046*
*Kementerian PUPR Kampanyekan Gerakan Nasional Keselamatan Konstruksi*
Jakarta —Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak seluruh
elemen masyarakat jasa konstruksi di Indonesia memberikan perhatian serius terhadap keselamatan
konstruksi. Penyederhanaan berbagai peraturan Menteri PUPR terkait Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3).
Dalam momentum bulan K3 Nasional yang jatuh pada bulan Januari dan Februari, Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mencanangkan Gerakan Nasional
Keselamatan Konstruksi (GNKK) di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (29/1/2018).
Pencanangan GNKK dihadiri sekitar 700 undangan dari Kementerian PUPR, Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional dan Provinsi, asosiasi badan usaha konstruksi,
perwakilan perusahaan kontraktor dan konsultan, dan pimpinan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Dalam sambutannya Menteri Basuki menekankan pentingnya keselamatan konstruksi dalam
membangun dan menjaga kredibilitas baik sebagai seorang engineer, pelaksana atau penyedia jasa.
Kredibilitas yang baik akan mendorong para kontraktor lokal untuk lebih percaya diri dalam
menggarap proyek-proyek infrastruktur, juga meningkatkan kepercayaan pengguna jasa.
"Kalau orang luar bisa, kita harus bisa. Jangan minder. Kita juga tidak boleh hanya beretorika
seperti itu. Sekarang yang kita lakukan adalah bekerja dengan kualitas sesuai standar yang
dibutuhkan," tegas Menteri Basuki.
Dalam acara itu, juga dilakukan penandatanganan Komitmen Rencana Aksi Keselamatan
Konstruksi demi terciptanya _zero accident_ dengan memastikan bahwa seluruh pekerjaan
konstruksi memenuhi 6 aspek yakni memenuhi ketentuan K3 konstruksi, menggunakan tenaga kerja
kompeten bersertifikat, peralatan yang memenuhi standar kelaikan, material yang memenuhi
standar mutu, teknologi yang memenuhi standar, dan melaksanakan pekerjaan sesuai standar
operasi dan prosedur.
Penandatangan komitmen di lingkungan Kementerian PUPR dilakukan oleh Menteri PUPR
Basuki Hadimuljono dan para Pimpinan Tingggi Madya Kementerian PUPR. Sementara
penandatanagan komitmen dari BUJT dilakukan oleh para Direktur Utama BUJT dan dari Pemerintah
dilakukan oleh Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto
dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Hery Trisaputra Zuna.
*Pelantikan Anggota Komite Keselamatan Konstruksi*
Menteri Basuki pada kesempatan ini juga melantik Komite Keselamatan Konstruksi (KKK)
yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 66/KPTS/M/2018 yang telah
ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2018. Komite yang beranggotan para ahli ini bertugas
melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi potensi bahaya tinggi, investigasi
kecelakaan konstruksi, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri PUPR.
“Komite ini merupakan badan independen yang khusus untuk mengevaluasi saat terjadi
kecelakaan konstruksi seperti halnya KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) yang
melakukan investigasi saat terjadi kecelakaan transportasi,” ujar Menteri Basuki.
Dalam menjalankan tugasnya, KKK terdiri dari Komite dan Sub Komite. Komite diketuai oleh
Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin dibantu 3 Sub Komite yang akan menyampaikan hasil
invetigasinya kepada Komite sebelum dipublikasikan. Tiga Sub Komite itu adalah Sub Komite Jalan
dan Jembatan diketuai Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Sub Komite Sumber Daya Air
diketuai oleh Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, dan Sub Komite Bangunan Gedung diketuai
Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo.
KKK beranggotakan ahli dari Kementerian PUPR dan para profesor dari perguruan tinggi
yang disamping sebagai pendidik juga telah terlibat dalam melakukan invetigasi kejadian kecelakaan
konstruksi.
Selain membentuk KKK, Kementerian PUPR juga akan membentuk Komisi Keselamatan
Bangunan Gedung (KKBG) yang saat ini masih dalam tahap persiapan dan akan selesai pada Bulan
Februari 2018. Sebelumnya Kementerian PUPR telah membentuk Komisi Keamanan Jembatan
Panjang dan Terowongan Jalan (KKJTJ) dan Komisi Keamanan Bendungan (KKB).
Pembentukan Komite dan Komisi Keamanan ini bukan untuk mempersulit tapi demi
keselamatan, keamanan dan kenyamanan bangunan untuk dipakai.
Tiga Komisi KKB, KKJTJ dan KKBG akan terlibat dalam pembuatan desain, sementara Komite
Keselamatan Konstruksi terlibat pada invetigasi tahapan pelaksanaan konstruksi. “Komite
Keselamatan Konstruksi berpegang pada hasil evaluasi desain to build yang dikeluarkan oleh KKB,
KKJTJ dan KKBG. Sehingga KKK tidak mengevaluasi lagi dari nol, untuk menghindari terjadinya konflik
data,” jelas Menteri Basuki.
Dikatakannya kecelakaan konstruksi tidak ditutupi, namun dievaluasi untuk mencari tahu
apa penyebabnya sehingga tidak terjadi lagi di masa depan. Kementerian PUPR juga telah mengatur
standar biaya untuk melaksanakan K3 yang harus dimasukkan dalam biaya pelaksanaan pekerjaan
sejak tahun 2017.
Menteri Basuki juga mengikuti hingga selesai diskusi mengenai keselamatan konstruksi
dengan narasumber yang membawakan tema yakni Akhmad Suraji tentang Kecelakaan Konstruksi
(Theory and Facts Finding), Iswandi Imran tentang Potensi Penyebab Kecelakaan Konstruksi Terkait
Struktur, Bambang Suhendro tentang Forensic Engineering & Management dan Supriyono Kepala
Proyek Jalan Tol Pemalang Batang dengan moderator Kepala Balitbang Danis H. Sumadilaga.
*Percepatan Bukan Penyebab Kecelakaan Konstruksi*
Terkait percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus Kabinet Kerja saat ini,
Menteri Basuki menilai bukan menjadi penyebab kecelakaan konstruksi.
“Bukan karena percepatan kemudian terjadi kecelakaan kerja. Stok infrastruktur kita masih
sedikit sehingga kita tambah speed-nya. Dari keroncong menjadi irama rock and roll. Namun speed-
nya sekarang belum apa-apa, karena dalam waktu 2-3 tahun mendatang pembangunan infrastruktur
masih menjadi prioritas pembangunan nasional,” kata Menteri Basuki.
Dia memberikan contoh pembangunan jalan tol di China, dimana satu tahun bisa mencapai
4.000-5.000 km, sementara di Indonesia, pembangunan 1.000 km membutuhkan waktu 5 tahun.
Oleh sebab itu, perlu adanya inovasi untuk mengejar ketertinggalan. Jika tidak, Indonesia akan
semakin tertinggal dibanding negara lain.
Kementerian PUPR juga mendorong para pegawainya memiliki spesialisasi keahlian
konstruksi. Salah satu upanya adalah mengembangkan Sekolah Tinggi Sapta Taruna menjadi
politeknik sehingga bisa menghasilkan ahli. Dana pengembangan SDM Kementerian PUPR juga akan
difokuskan untuk mencetak ahli/spesialis untuk mendukung pembangunan infrastruktur atau tidak
lagi digunakan untuk beasiswa sekolah magister yanh bersifat umum. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Top Related