REVISI – VI RENCANA AKSI KEGIATAN
TAHUN 2015 - 2019
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS III PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
i
RINGKASAN EKSEKUTIF
Salah satu agenda pembangunan nasional yang terdapat dalam RPJMN
2015 – 2019 adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
Indonesia dengan pelaksanaan program Indonesia Sehat. Pembangunan
kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu
untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu pilar utama dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berdaya saing, dan indeks
pembangunan manusia. Untuk itu pembangunan kesehatan bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan kesehatan
hendaklah dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.
Pembangunan kesehatan adalah merupakan bagian integral dalam
pembangunan Nasional sehingga diharapkan sektor kesehatan sebagai
mainstream dalam setiap kebijakan pembangunan secara menyeluruh. Pada era
sekarang permasalahan kesehatan semakin kompleks dan berkembang
khususnya dalam hal transisi epidemiologi penyakit, dimana kejadian penyakit
menular masih berkembang ditambah lagi dengan munculnya penyakit new-
emerging infectious diseases.
Pelabuhan, bandar udara, dan lintas batas darat mempunyai peran
penting sebagai pintu masuk lalu lintas orang/barang dan alat angkut dan first
contact bagi para pengunjung ke wilayah/negara, tempat kegiatan ekonomi,
industri dan naik turun penumpang, serta tempat kapal dan pesawat
berlabuh/bersandar.
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) berdasarkan Permenkes RI No.
356/Menkes/Per/IV/2008 tentang organisasi dan tata kerja merupakan Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit, mempunyai tugas dan fungsi yang esensinya adalah melakukan tugas
cegah tangkal penyakit di pelabuhan baik pada orang, lingkungan pelabuhan
dan alat angkut serta muatannya.
KKP Kelas III Palangkaraya yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah
mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka mencegah keluar
masuknya penyakit melalui pintu masuk (bandara dan pelabuhan) yang tersebar
di beberapa kabupaten/kota. Melihat kondisi diatas maka sangatlah perlu KKP
Kelas III Palangkaraya menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipintu masuk. Dengan diberlakukannya
UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan maka menjadi dasar untuk
dilakukan revisi VI pada RAK KKP Kelas III Palangka Raya 2015 – 2019 dengan
beberapa penyesuaian dibagian isi.
ii
RAK tersebut disusun agar program-program yang dijalankan oleh KKP
Kelas III Palangkaraya sesuai dengan visi dan misi Kementerian Kesehatan
khususnya Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam
hal pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi, pengendalian resiko
lingkungan dan kesehatan lintas wilayah. Diharapkan dengan program-program
prioritas yang dijalankan oleh KKP Kelas III Palangkaraya bermanfaat khususnya
pada masyarakat disekitar wilayah pelabuhan, bandara dan masyarakat
Kalimantan Tengah pada umumnya.
Palangkaraya, 19 Februari 2019
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Palangkaraya
Solihin, SKM, MPH
NIP 196609121989031012
iii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-NYA, maka
dokumen Revisi VI (enam) Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Palangka Raya Tahun 2015-2019 dapat tersusun tepat pada waktunya.
Rencana aksi kegiatan merupakan dokumen perencanaan yang memuat program
dan kegiatan KKP Kelas III Palangka Raya kurun waktu lima tahun yang dapat dijadikan
pedoman dalam melaksanakan kegiatan secara terencana/terjadwal. Rencana aksi ini
mengalami perubahan/revisi atas dasar diberlakukan UU No. 6 Tahun 2018 dan beberapa
penyesuaian dalam isi tujuan, sasaran strategis, indikator dan capaian KKP Kelas III
Palangka Raya yang memerlukan penyesuain sesuai kondisi terkini.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi
dalam penyusunan Revisi VI (enam) Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Palangka Raya ini, namun kami menyadari masih terdapat kekurangan di sana –
sini dalam penyusunannya, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak diperlukan.
Semoga Revisi VI (enam) Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Palangka Raya Tahun 2015- 2019 ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya.
Palangka Raya, 19 Februari 2019
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Palangka Raya
Solihin, SKM, MPH
NIP 196609121989031012
iv
DAFTAR ISI
Hal
Ringkasan Eksekutif ...................................................................................... i
Kata Pengantar ........................................................................................... iii
Daftar Isi ................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................... 1
B. Kondisi Umum ............................................................................ 3
C. Dasar Hukum ........................................................................... 10
D. Struktur Organisasi .................................................................... 11
E. Tugas Pokok dan Fungsi.............................................................. 12
F. Ruang Lingkup Tugas..................................................................13
G. Potensi Permasalahan................................................................ 14
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
A. Visi ....................................................................................... 19
B. Misi .................................................................................... ...19
C. Tujuan...................................................................................19
D. Tujuan KKP Kelas III Palangka Raya.................................................20
E. Sasaran Strategis...................................................................... 21
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ........................................................... 25
B. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal P2P .................................. 27
C. Strategis Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pada Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Palangka Raya Tahun 2015-2019 ................................... 33
BAB IV RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN
A. Rencana Kinerja ...................................................................... 35
B. Pendanaan Kegiatan .................................................................. 37
BAB V PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN
A. Pemantauan ........................................................................... 38
B. Penilaian ............................................................................... 38
C. Pelaporan .............................................................................. 39
v
BAB VI PENUTUP ................................................................................... 41
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 adalah
tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2015
yang telah ditetapkan melalui Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007. Dengan berpayung
kepada UUD tahun 1945 dan UU Nomor 17 tahun 2007, RPJMN 2015 – 2019 disusun sebagai
penjabaran visi, misi dan agenda (nawacita) Presiden dan Wakil Presiden.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 – 2025
sebagai rencana pembangunan kesehatan nasional dibidang kesehatan untuk jangka waktu
20 tahun ke depan sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan
arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat termasuk swasta dalam
mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan dasar, visi, misi dan arah
pembangunan kesehatan yang telah disepakati.
Salah satu agenda pembangunan nasional yang terdapat dalam RPJMN 2015 – 2019 adalah
meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan pelaksanaan
program Indonesia Sehat. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi
salah satu hak dasar rakyat, yaitu untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah
satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berdaya saing, dan
indeks pembangunan manusia. Untuk itu pembangunan kesehatan bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang.
Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan kesehatan hendaklah
dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.
Arah dan kebijakan strategi program Indonesia Sehat salah satunya meningkatkan
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melalui peningkatan surveilans
epidemiologi faktor risiko dan penyakit, peningkatan upaya preventif dan promotif
termasuk pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian penyakit menular terutama
TB, HIV dan malaria dan tidak menular, pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan dan
penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; peningkatan mutu kesehatan lingkungan,
penatalaksanaan kasus dan pemutusan mata rantai penularan, peningkatan pengendalian
dan promosi penurunan faktor risiko biologi (khususnya darah tinggi, diabetes, obesitas),
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 2
perilaku dan lingkungan, peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, Peningkatan kesehatan lingkungan dan
akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene; dan
pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan.
Kontribusi dari seluruh komponen bangsa, baik melalui peran pemerintah, civil society
organization maupun masyarakat (household) telah berhasil meningkatkan status
kesehatan dan gizi masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, seperti angka
kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi yang terus menurun dan umur harapan
hidup yang semakin meningkat. Pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari keberhasilan
program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
Pemutakhiran rencana aksi kerja pada tahun 2019 juga mengacu pada UU RI nomor 6
tahun 2018 diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2018, peraturan dari UU ini harus telah
ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU diundangkan. Pada saat UU ini
berlaku maka UU Nomor 1 tahun 1962 tentang karantina laut dan UU Nomor 2 tahun 1962
tentang karantina udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kedua UU diatas sudah
tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini dimana pada saat itu UU tersebut mengacu pada
regulasi International sanitary Regulation (ISR) tahun 1953. Kemudian ISR diganti dengan
International Health Regulation (IHR) 1969 lalu IHR tahun 1969 direvisi lagi menjadi IHR
tahun 2005 yang diberlakukan sejak tanggl 15 Juni 2007. IHR tahun 2005 merupakan suatu
instrumen internasional yang secara resmi mengikat untuk diberlakukan diseluruh negara
anggota WHO, maupun bukan negara anggota WHO yang setuju untuk disamakan dengan
negara anggota WHO.
Meskipun demikian, upaya yang lebih intensif masih sangat diperlukan, mengingat masalah
kesehatan masyarakat cenderung semakin komplek dan munculnya tantangan baru baik
dalam skala nasional, maupun global. Hal ini terlihat dengan adanya transisi epidemiologi,
transisi demografi dan lingkungan, perubahan sosia budaya masyarakat, perubahan keadan
politik, ekonomi, keamanan, disparitas status kesehatan, kondisi kesehatan lingkungan
yang belum memadai, perubahan gaya hidup masyarakat (lifestyle) yang tidak sehat dan
meningkatnya faktor risiko penyakit, kinerja pelayanan kesehatan yang belum optimal,
serta keterbatasan, kesenjangan dan belum meratnya distribusi SDM kesehatan. Sementara
dalam skala global, Indonesia dituntut untuk dapat mewujudkan sasaran Millennium
Development Goals (MDGs) dan mengimplementasikan IHR 2005.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 3
B. KONDISI UMUM
Indonesia masih menghadapi beban ganda penyakit, yaitu penyakit menular dan penyakit
tidak menular. Secara umum, prevalensi penyakit tidak menular (PTM) terus meningkat
dan pada tahun 2013, berkontribusi pada 69 persen dari seluruh kematian di Indonesia.
Peningkatan beban PTM sejalan dengan meningkatnya faktor risiko seperti hipertensi,
tingginya glukosa darah, dan obesitas, terutama karena pengaruh pola makan, kurang
aktivitas fisik, dan merokok. Meningkatnya kasus PTM diperkirakan akan menambah beban
pemerintah dan masyarakat karena penanganannya membutuhkan biaya yang besar dan
memerlukan teknologi tinggi.
Kematian akibat penyakit menular cenderung menurun, sejalan dengan penurunan
prevalensi demam berdarah dengue (DBD), diare,malaria, TB, dan AIDS. Prevalensi ISPA,
pneumonia, dan hepatitis justru mengalami peningkatan antara tahun 2007 sampai 2013.
Hal ini menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan penanganan kasus berbagai
penyakit menular, walaupun tantangannya masih besar antara lain munculnya risiko multi-
drug resistante TB, infeksi baru HIV yang masih tinggi, serta masih tingginya insidens
malaria dan DBD di daerah-daerah tertentu. Pengendalian penyakit menular makin berat
dengan adanya kerusakan lingkungan, tingginya mobilitas, urbanisasi, serta masih belum
tuntasnya eliminasi berbagai penyakit tropis lama seperti frambusia, kusta, filariasis, dan
schistosomiasis. Tantangan pengendalian penyakit menular antara lain adalah peningkatan
surveilans epidemiologi dan pencegahan penyakit termasuk imunisasi, peningkatan
penemuan kasus dan tata laksana kasus serta peningkatan upaya eliminasi/eradikasi
penyakit terabaikan (neglected tropical diseases). Sementara itu, tantangan pengendalian
penyakit tidak menular adalah penurunan faktor risiko biologi, peningkatan perilaku hidup
bersih dan sehat, dan perbaikan kesehatan lingkungan.
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya merupakan salah satu Unit Pelaksana
Teknis dan Bertanggungjawab langsung kepada Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI yang
mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit
potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan
lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap
penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan
pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 4
Status kesehatan masyarakat Indonesia secara umum masih rendah dan jauh tertinggal
dibandingkan dengan kesehatan masyarakat negara-negara ASEAN lainnya, yang ditandai,
antara lain, dengan masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, yaitu 307 per 100 ribu
kelahiran hidup (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI, 2002–2003), tingginya
angka kematian bayi dan balita. Selain itu, gizi kurang terutama pada balita masih
menjadi masalah besar dalam upaya membentuk generasi yang mandiri dan berkualitas.
Dalam mendukung pelaksanaan tugas tahun 2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Palangka Raya telah melaksanakan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan
pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
1. Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
Ada beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembinaan surveilans, imunisasi,
karantina dan kesehatan matra yaitu :
a. Pemeriksaan kedatangan alat angkut dari luar negeri.
Pada tahun 2015 realisasi pemeriksaan kedatangan alat angkut dari luar negeri
adalah 4 kapal dari target 1 kapal. sedangkan pada Tahun 2016 terjadi penurunan
karna realisasi kegiatan ini hanya tercapai 1 kapal dari target 2 kapal. Pada
tahun 2017 sebanyak 5 dokumen pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah kapal
dari luar negeri. Pada tahun 2018 sebanyak 12 dokumen COP dari 12 sertifikat COP,
8 diantaranya diterbitkan oleh Wilker Pulang Pisau dan 4 sertifikat diterbitkan oleh
kantor induk Palangkaraya. Dari hasil pemeriksaaan tidak ditemukan faktor risiko
pada kapal tersebut yang bisa menyebabkan terjadinya kasus KKMMD (Kejadian
Kedaruratan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia).
b. Pemeriksaan Kedatangan alat angkut dalam negeri.
Capaian kegiatan pemeriksaan kedatangan alat angkut dalam negeri tahun 2015
adalah 13.631 dokumen sedangkan pada tahun 2016 tercapai 14.865 dokumen.
Secara jumlah terjadi peningkatan realisasi namun secara persentase capaian
terjadi penurunan dimana pada tahun 2015 realisasi 104,85% sedangkan pada
tahun 2016 menjadi 101%. Pada tahun 2017 14.474 dengan realisasi 99,56% menurun
dari tahun 2016. Capaian kegiatan pada tahun 2018 adalah 15.881 dokumen dengan
realisasi 111%, terjadi peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2017 mengalami
kenaikan sebesar 1.581 dokumen PHQC.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 5
c. Surveilans dalam rangka situasi khusus.
Kegiatan ini meliputi surveilans epidemiologi (SE) pra embarkasi, SE embarkasi haji
antara, SE debarkasi haji antara, dan SE pasca debarkasi. Sedangkan data pada
Kegiatan SE lebaran, Natal dan Tahun Baru didapatkan dari hasil pengawasan
terhadap penumpang yang berangkat dan datang di Bandara Tjilik Riwut pada saat
arus mudik lebaran, natal dan tahun baru selama 14 hari mulai dari H-7 sampai
dengan H+7. Capaian kegiatan ini pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 sama yaitu
6 laporan (100%). Dari hasil surveilans tidak ditemukan faktor resiko yang dapat
menimbulkan penyakit.
d. Surveilans wilayah bandara/pelabuhan
Kegiatan ini dilaksanakan pada puskesmas yang berada di wilayah kerja KKP
Palangkaraya di 4 lokasi yaitu kantor induk, wilker Pulang Pisau, wilker Kelanis, dan
wilker Pegatan. Persentase capaian kegiatan ini pada tahun 2015, 2016, 2017 dan
tahun 2018 sama yaitu 100%.
e. Penerbitan SSCEC
Pada tahun 2015 realisasi penerbitan SSCEC adalah 678 dokumen sedangkan pada
tahun 2016 tercapai 678 dokumen. Pada tahun 2017 sebanyak 716 dokumen tercapai
target sebesar 105%. Pada 2018 penerbitan SSCEC 756 dokumen, tercapai sebanyak
110% dari target.
f. Penerbitan dokumen P3K Kapal.
Capaian kegiatan penerbitan dokumen P3K kapal pada tahun 2015 adalah 345
dokumen sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 405 dokumen.
g. Penerbitan dokumen ICV
Realisasi penerbitan dokumen ICV pada ahun 2016 adalah 1.469 buku sedangkan
pada tahun 2016 terjadi peningkatan realisasi menjadi 1.883 buku. Tahun 2018
penerbitan ICV sebanyak 3.017 (target 2.050) dokumen.
h. Penerbitan ijin angkut jenazah.
Capaian kegiatan penerbitan ijin angkut jenazah tahun 2015 terealisasi sebesar 93
dokumen, sedangkan pada tahun 2016 terjadi peningkatan dengan realisasi 141
dokumen. Tahun 2018 surat ijin angkut jenazah 173 dari target 96.
2. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Pelaksanaan untuk mendukung kegiatan ini adalah pengamatan dan pengendalian tikus
dan pinjal. Hasil tahun 2015 dan tahun 2016 indeks pinjal adalah 0 yang berarti masih
kurang dari 2, karena jika indeks pinjal lebih dari 2 harus dilakukan pemberantasan
karena kemungkinan akan adanya infestasi penyakit pes di wilayah pelabuhan/bandara.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 6
Dalam pengamatan vektor aedes pada tahun 2015 nilai house indeks buffer area adalah
0%, perimeter area HI tertinggi 0,9% pada tahun 2016 house index perimeter 0% dan
house index buffer area tertinggi 2,9% Pada tahun 2015 untuk Dipper Index perimeter
0% dan Dipper Index buffer 0%, sedangkan pada tahun 2016 di dapatkan Dipper Index
perimeter 0% dan Dipper Index buffer paling tinggi yaitu 0,09%.
Pada tahun 2018, Capaian indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor di
wilayah perimeter dan buffer tercapai 100% dari target 4 lokasi telah tercapai 4 lokasi
(Bandara Tjilik Riwut, Pelabuhan Pulang Pisau, Pelabuhan Pegatan Mendawai,
Pelabuhan Kelanis) dimana hasil pengawasan di dapatkan hasil index pinjal index pinjal
≤ 1, HI perimeter = 0, HI Buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa
rendah dan kepadatan lalat < 6. Dari sisi penggunaan sumber daya keuangan dan
manusia indikator ini tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator
jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor di wilayah perimeter dan buffer tahun
2018 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 59%. Dari 60
kali kegiatan surveilans vektor Aedes di 4 lokasi selama setahun telah terjadi 9 kali
kenaikan House Index yang langsung dilakukan intervensi berupa penyuluhan, larvasida
dan fogging.
3. Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Guna meningkatkan kesadaran dan meningkatkan fungsi cegah tangkal penyakit
menular di pintu masuk Negara terhadap penyakit menular langsung, maka Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya pada tahun 2015 dan 2016 melakukan
surveilans terhadap distribusi penyakit menular langsung pada pelayanan kesehatan.
Pada tahun 2018 dilakukan screening sebanyak 509 orang.
4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran masyarakat terhadap
penyakit tidak menular di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka
Raya. Pada tahun 2015 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya telah
melaksanakan sosialisasi penyakit tidak menular kepada stake holder Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Palangka Raya dan melakukan screening sebanyak 418 orang, pada
tahun 2016 dilakukan screening sebanyak 667 orang dan juga melakukan sosialisasi
mengenai penyakit tidak menular. Pada tahun 2017 dilakukan screening sebanyak 509
orang. Pada Tahun 2018 dan 2019 tidak dilakukan screening penyakit tidak menular
karena tidak lagi ditetapkan sebagai indikator kinerja satker dan tidak lagi di masuk
dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran dalam RKA-KL TA.2018 dan 2019.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 7
5. Penyehatan Lingkungan
Pemeriksaan kualitas air bersih secara fisik (Kejernihan/warna, rasa, bau) di Wilayah
kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Palangka selama tahun 2015 telah dilakukan
pemeriksaan sebanyak 358 sampel dengan kategori baik 358 sampel (100%) dan pada
tahun 2016 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 363 sampel dengan kategori baik
363 (100%).
Pemeriksaan kualitas air bersih secara kimiawi di selama tahun 2015 telah dilakukan
pemeriksaan sebanyak 188 sampel dengan kategori baik 188 sampel (100%) pada
tahun 2016 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 310 sampel dengan kategori baik
310 sampel (100%).
Pemeriksaan kualitas air bersih secara bakteriologis (E.coli dan Total coliform) di
selama tahun 2015 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 11 sampel dengan kategori
baik 6 sampel (55%) dan kategori tidak baik 5 sampel (45%). Pada tahun 2016 dilakukan
pemeriksaan sebanyak 7 sampel dengan kategori baik 3 sampel (43%) dan kategori
tidak baik 4 sampel (57%).
Pengawasan sanitasi tempat tempat umum sebanyak 396 bangunan pada tahun 2015
dengan kategori baik 396 (100%) dan 151 bangunan pada tahun 2016 dengan kategori
baik 100%.
Kegiatan pengawasan tempat pengolahan makanan sebanyak 15 TPM pada tahun 2015
dan 79 TPM pada tahun 2016. Pada tahun 2018 dari 36 TPM yang diperiksa di 4 lokasi
(Bandara Tjilik Riwut, Pelabuhan Pulang Pisau, Pelabuhan Pegatan Mendawai,
Pelabuhan Kelanis) semuanya laik/layak. Kegiatan ini dilaksanakan setiap triwulan di 4
lokasi. Adapun 36 TPM yang diperiksa merupakan akumulasi pengulangan TPM yang
diperiksa tiap triwulan. Target pengawasan penyediaan air bersih secara fisik
ditargetkan sebanyak 12 kali di 4 wilayah kerja dengan realisasi pelaksanaan kegiatan
60 kali, dan hasil pemeriksaan sebanyak 209 sampel air bersih memenuhi syarat
kesehatan. 209 sampel yang diperiksa merupakan pengulangan pada titik yang sama di
tiap bulannya dan bersumber pada 5 (lima) penyedia air bersih di 4 wilayah kerja.
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Dilakukan pelaksanaan kegiatan yang mendukung seluruh kegiatan Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Palangka Raya.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 8
Berdasarkan uraian di atas, kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka
Raya dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit di Pintu Gerbang Negara
pada periode 2015 -2019 masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:
1. Transisi epidemiologi
Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sedang kita hadapi saat ini dalam
pembangunan kesehatan adalah beban ganda penyakit, yaitu disatu pihak masih
banyaknya penyakit infeksi yang harus ditangani, dilain pihak semakin
meningkatnya penyakit tidak menular. Demikian pula re-emerging dan
newemerging diseases, yang berpotensi menimbulakan Kejadian Luar Biasa (KLB)
dan dan pandemi. Penyakit yang berpotensi menjadi ancaman internasional
(PHEIC) semakin nyata, sehingga diperlukan pula kesiapan semua lini baik jajaran
kesehatan dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk pintu-pintu masuk
(bandara, pelabuhan, lintas darat) dalam mencegah keluar masuknya penyakit.
2. Transisi demografi
Meningkatnya umur harapan hidup menyebabkan proporsi penduduk usila semakin
meningkat, sehingga menyebabkan perubahan pola penyakit dan gangguan
kesehatan.
3. Transisi lingkungan
Ditandai dengan banyaknya terjadi bencana alam, perubahan iklim global,
berkurangnya lahan pangan, dan lain-lain. Perubahan iklim di dunia (climate
change) diyakini akan sangat berpengaruh terhadap pola penyebaran penyakit
terutama penyakit bersumber binatang, penyakit tidak menular, kejadian
kecelakaan, dan gangguan kesehatan akibat perubahan lingkungan.
4. Perubahan sosial budaya
Adanya perubahan gaya hidup (lifestyle) yang cenderung menjadi tidak sehat, laju
modernisasi yang cepat, dan berkembangnya nilai-nilai baru.
5. Perubahan keadaan politik
Adanya reformasi dan desentralisasi dimana daerah mempunyai wewenang untuk
mengelola daerahnya sendiri.
6. Perubahan keadaan ekonomi
Adanya globalisasi dan pasar bebas
7. Perubahan keadaan keamanan
Perubahan keadaan keamanan dengan adanya berbagai macam konflik skala global
dan regional, terjadinya perang, dan terorisme termasuk bioterorisme.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 9
8. Kondisi kesehatan lingkungan
Proporsi masyarakat yang memiliki akses ke sarana sanitasi dasar dan air bersih
yang memenuhi syarat masih terbatas dan lingkungan pemukiman dan perumahan
yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Kondisi ini diperberat dengan jumlah
penduduk yang besar yang menyebabkan daya dukung lingkungan semakin
menurun. Salah satu hal yang harus diadaptasi adalah adanya perubahan iklim
(climate change). Peningkatan muka air laut menyebabkan semakin luasnya
breeding places vektor penular penyakit, ancaman penyediaan sumber air bersih
dari sumur gali, dan kenaikan suhu menyebabkan adaptasi vektor penular penyakit
ke area yang lebih luas.
9. Perilaku masyarakat
Salah satu faktor kunci untuk menekan angka kesakitan penyakit menular dan tidak
menular adalah perilaku pola hidup bersih dan sehat yang disertai upaya
penyehatan lingkungan. Masih terbatasnya kemampuan masyarakat untuk hidup
bersih dan sehat dapat dilihat dari masih tingginya prevalensi merokok di
masyarakat, kurangnya aktifitas fisik, konsumsi gizi yang tidak seimbang.
Kecenderungan meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS dan penyalahgunaan
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), serta tingginya kecacatan dan
kematian akibat kecelakaan.
10. Kinerja pelayanan kesehatan
Kinerja pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam membuka
kesempatan masyarakat memperoleh status kesehatan yang lebih baik. Pelayanan
kesehatan yang diberikan ke masyarakat telah mengalami perbaikan dari waktu ke
waktu, namun masih dirasakan belum memadai. Hal ini terlihat dari beberapa
indikator diantaranya proporsi bayi yang mendapatkan imunisasi campak, dan
proporsi penemuan kasus (case detection rate) TB paru, penemuan kasus baru
kusta, cakupan pengobatan massal filariasis dan lainnya.
11. Keterbatasan, kesenjangan dan distribusi SDM kesehatan
Sumber daya manusia dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan adalah tenaga fungsional seperti sanitarian, epidemiolog kesehatan,
entomolog kesehatan pada sarana kesehatan maupun tenaga masyarakat, kader
desa, juru malaria desa, jumantik, juru imunisasi. Sampai saat ini kebutuhan dan
distribusi tenaga fungsional tersebut diatas masih belum terpenuhi secara merata,
demikian pula tenaga masyarakat banyak yang kurang aktif.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 10
C. DASAR HUKUM
Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan tugas KKP adalah :
1. Udang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan
Haji;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit
Menular;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan
dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2015-2019;
11. Permenkes Nomor 2348 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan;
12. Permenkes Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat
Menimbulkan Wabah;
13. Kepmenkes Nomor 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem
Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
14. Kepmenkes Nomor 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
15. Kepmenkes Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
16. Kepmenkes 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
17. International Healt Regulation Tahun 2005;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Nomor: HK.02.03/D1/I.1/2088/2015 Tentang Rencana Aksi Program Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015 – 2019;
19. Petunjuk teknis penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2019.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 11
D. Struktur Organisasi
Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 356/MENKES/PER/IV/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia nomor 234/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans
Epidemiologi, Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah,
Instalasi, Wilayah Kerja, dan Kelompok Fungsional.
Adapun secara struktur organisasi dapat digambarkan sebagai berikut.
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALANGKA RAYA
KELOMPOK JAFUNG
Sanitarian
Epidemiolog
Entomolog
WILAYAH KERJA
Pulang Pisau Pegatan
Kuala Kapuas
Kelanis
INSTALASI
KEPALA KANTOR
SOLIHIN, SKM, MPH
KEPALA SUB BAGIAN TU
RADIAN NUR, S.Sos
KASIE PKSE
EMAN PRASETYO, SKM, M.Kes
KASIE PRL-KLW
ELVAN VIRGO HOESEA, SKM
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 12
E. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Peraturan Menteri Kesehatan
RI Nomor 234/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 356/ MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan
Pelabuhan maka Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan
masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi,
kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan,
pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul
kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja
bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya
menyelenggarakan fungsi :
1. Pelaksanaan kekarantinaan;
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas
darat negara;
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan
penyakit yang muncul kembali;
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang
berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
7. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar
Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk
penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika, dan alat
kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen
kesehatan OMKABA impor;
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan,
dan lintas batas darat negara;
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 13
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan,
dan lintas batas darat negara;
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan,
dan lintas batas darat negara;
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans
kesehatan pelabuhan;
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas
darat negara;
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.
F. Ruang Lingkup Tugas
Adapun ruang lingkup tugas masing-masing sub bagian dan seksi pada Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Palangka Raya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
356/MENKES/PER/IV/2008 dan 2348/MENKES/PER/XI/2011 adalah sebagai berikut :
1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan
program, pengelolaan informasi, evaluasi, pelaporan, urusan tata usaha, keuangan,
kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga.
2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang
kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit dan penyakit potensial wabah serta
penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan
muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta
pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan di wilayah
kerja bandara dan pelabuhan.
3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,
pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengendalian vektor
dan dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja,
kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang
pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara dan pelabuhan.
4. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan
terbatas, kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra, vaksinasi internasional,
pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pendidikan dan
pelatihan bidang upaya kesehatan pelabuhan di wilayah kerja bandara dan pelabuhan.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 14
G. Potensi dan Permasalahan
1. Potensi
Semakin pesatnya perkembangan transportasi, penularan penyakit semakin cepat.
Kemungkinan terjadinya Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)
semakin besar. Kasus yang terjadi akhir – akhir ini adalah semakin merebaknya Mers
Corona Virus dan Ebola Disease. Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai petugas
kesehatan yang berada di pintu masuk Negara harus memiliki kemampuan dalam
detect dan respon penyakit menular potensial wabah dan PHEIC. Pada tahun 2018
disahkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dengan ada UU ini
sebagai payung hukum bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk melaksanakan cegah
tangkal penyakit di pintu masuk negara. Keberadaan Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Palangka Raya pada posisi sebagai pintu masuk Provinsi Kalimantan Tengah
menggunakan alat angkut melalui pelabuhan dan bandar udara membuat lalu lintas
alat angkut cukup padat.
Potensi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya adalah :
a. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang dimiliki adalah :
- Alat komunikasi berupa : Radio HT
- Mobil operasional boarding and clearance untuk petugas yang melakukan
pemeriksaan kekarantinaan kesehatan terhadap alat angkut, (kapal laut dan
pesawat udara).
- Alat pemantau/pemindai suhu badan (Thermal Scanner) terhadap penumpang/
orang dilakukan screening dalam rangka kegiatan kekarantinaan kesehatan di
pelabuhan atau bandar udara.
- Alat Pelindung Diri seperti : baju pelampung, kacamata pelindung, sepatu
safety, helm boarding, masker N95, jas/jaket hujan, sarung tangan, tas dan
perlengkapan boarding lainnya.
- Alat dan bahan penunjang pelayanan kesehatan terbatas di kantor induk, dan
wilayah kerja.
- Mobil Ambulance sebanyak 4 unit
- Mobil vektor control sebanyak 1 unit
- Peralatan pengawasan tindakan penyehatan
- Alat dan bahan pengawasan alat angkut
- Alat dan bahan pengawasan vektor
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 15
b. Sumber daya manusia
Pendidikan dan pelatihan tersertifikasi yang diikuti oleh SDM Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Palangkaraya antara lain :
1. Diklat Teknis Kekarantinaan sebanyak 6 orang.
2. Pelatihan Kesehatan Penerbangan/Flight Nurse sebanyak 6 orang
3. Pelatihan ATLS/BTCLS sebanyak 5 orang.
4. Pelatihan Jabatan fungsional epidemiolog dan entomolog sebanyak 9 orang.
5. Diklan Pimpinan Tk III dan IV sebanyak 4 orang.
6. Diklat Barang dan Jasa sebanyak 12 orang.
c. Dasar hukum
1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan
3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
4. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nasional Kegiatan Kantor Kesehatan
Pelabuhan di pintu masuk tahun 2009
8. Dokumen Rencana Kontigensi (Renkon) di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka
Raya tahun 2014.
9. Dokumen Rencana Kontigensi (Renkon) di Pelabuhan Pulang Pisau tahun 2018
10. International Health Regulation tahun 2005
d. Standar Operasional Prosedur Administrasi pemerintahan
e. Kerjasama dengan lintas sektor terjalin dengan baik
- Adanya kerjasama yang baik dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota
Palangka Raya dalam Pelyanan Embarkasi Haji Antara Palangka Raya.
- Adanya kerjasama yang baik dengan dinas kesehatan Kota dan Kabupaten di
Wilayah kerja dalam penanganan vaksinasi bagi calon jamaah haji.
- Kerjasama dengan lintas sektor di pelabuhan dan bandara
f. Kesadaran yang semakin tinggi dari operator bandara dan pelabuhan dalam
menciptakan wilayah bebas vektor pes.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 16
g. Kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam ikut serta pencegahan penyakit
DBD.
h. Bandara dan pelabuhan merupakan tempat-tempat umum yang potensial untuk
transfer vektor dan penyakit malaria dari berbagai daerah.
i. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat dalam upaya pengawasan dan
pemberantasan vektor
j. Semakin bertambahnya jumlah TPM di pelabuhan dan bandara.
k. Isu keamanan pangan masih menjadi masalah kesehatan.
l. Belum semua penjamah makanan mendapatkan pelatihan higiene sanitasi.
m. Kebutuhan terhadap air bersih/air minum semakin meningkat seiring dengan
meningkatnya aktifitas di pelabuhan dan bandara.
n. Tuntutan terhadap kualitas air bersih/air minum semakin meningkat.
o. TTU yang memenuhi syarat sanitasi kesehatan dapat menciptakan rasa nyaman
dan menjamin bebasnya TTU dari media penularan penyakit.
p. Tuntutan yang semakin tinggi bagi masyarakat pengguna pelabuhan/bandara
akan terciptanya TTU yang memenuhi syarat sanitasi kesehatan.
q. Isu tentang pencapaian pelabuhan dan bandara sehat sudah menjadi isu
bersama dan bukan hanya masalah kesehataan saja.
r. Adanya dukungan dari lintas sektor terkait lainnya dalam menciptakan kawasan
pelabuhan dan bandara sehat.
s. Memiliki Website www.kkppalangkaraya.com guna media informasi ke publik.
t. Dukungan anggaran yang memadai guna pelaksanaan kegiatan.
2. Permasalahan
- Belum tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Karantina
Kesehatan yang baru disahkan tanggal 8 Agustus 2018.
- Belum adanya pemeliharaan secara rutin terhadap peralatan dan perlengkapan
kekarantinaan seperti thermal scanner diakibatkan karena keterbatasan teknisi
lokal yang dapat memperbaiki alat tersebut sehingga harus mendatangkan teknisi
dari luar daerah atau pusat.
- Belum seluruh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya
khususnya yang bertugas di pintu masuk (point of entry) baik di pelabuhan
ataupun bandar udara yang mempunyai kompetensi teknis kekarantinaan dan
surveilans epidemiologi.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 17
- Belum adanya standarisasi rekruitmen pegawai khususnya petugas pemeriksa
kesehatan kapal yang mempersyaratkan secara khusus pada keadaan fisik dan
kesehatan jasmani sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja
pada saat melaksanakan tugas.
- Belum seluruhnya pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya
mengetahui dan memahami peraturan – peraturan yang berlaku baik secara teknis
ataupun yang berkaitan dengan penegakan hukum yang berhubungan dengan
kekarantinaan khususnya yang bertugas pada pintu masuk pelabuhan dan bandar
udara.
- Belum optimalnya pengawasan terhadap alat angkut di pintu masuk baik
pelabuhan ataupun bandar udara disebabkan keterbatasan jumlah tenaga
dibandingkan dengan program kegiatan yang harus dilaksanakan.
- Belum optimalnya evaluasi terhadap penataan organisasi Kantor Kesehatan
Pelabuhan melalui tingkat pusat untuk lebih memfokuskan kegiatan cegah tangkal
- Belum adanya Badan Usaha Swasta (BUS) yg mempunyai ijin lengkap (mempunyai
DK 1 dan DK 2).
- Belum adanya keseragaman tindakan dalam pelaksanaan fumigasi, disinseksi, dan
disinfeksi, utamanya pada pesawat udara pada setiap bandara.
- Sumber daya manusia belum semuanya mendapatkan pelatihan.
- Keterbatasan SDM pada setiap wilayah kerja.
- Belum adanya petugas yang menduduki jabatan fungsional entomologi.
- Informasi survey vektor pes belum disosialisasikan ke lintas sektor dengan baik.
- Kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan di beberapa wilayah kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya
- Keterbatasan sumber daya manusia dalam identifikasi vektor
- Perlu waktu untuk dapat melaksanakan pembinaan secara kontinyu.
- Perbedaan latar belakang pendidikan kader sehingga menyulitkan penyampaian
materi.
- Pengetahuan pemilik dan penjamah makanan masih perlu ditingkatkan.
- Keterbatasan sumber daya dalam analisa secara cepat (rapid test) dalam
pemeriksaan sampel.
- Kurangnya sosialisasi hasil pengawasan TPM di pelabuhan dan bandara kepada
stake holder terkait.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 18
- Belum semua penjamah makanan memiliki pengetahuan tentang higiene sanitasi
tentang pengelolaan makanan yang dibuktikan dengan ada sertifikat penjamah
makanan.
- Belum tersosialisasinya dengan baik peraturan tentang pengelolaan makanan di
pelabuhan dan bandara kepada stake holder terkait.
- Pengelola pelabuhan dan bandara masih perlu menciptakan tempat-tempat
umum yang memenuhi syarat sanitasi.
- Belum tersosialisasikannya peraturan tentang pengawasan tempat-tempat umum
dan inspeksi gedung, bangunan dan perusahaan di lingkungan pelabuhan dan
bandara
- Penyelenggara pelabuhan/bandara masih perlu meningkatkan penyediaan air
minum baik dalam kualitas maupun kuantitas.
- Pengawasan secara eksternal oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka
Raya belum tersosialisasi kepada stake holder terkait.
- Menyatukan persepsi dari berbagai sektor dalam satu wadah tidak mudah karena
terkadang timbul ego sektorial.
- Peran Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah sebagai pemicu dalam pembentukan
forum untuk mencapai pelabuhan/bandar udara sehat dan diharapkan pengelola
pelabuhan/bandar udara mengambil peran yang lebih besar.
- Persediaan vaksin meningitis dan yellow fever, yang ditransfer oleh pusat tidak
sesuai dengan permintaan dan kebutuhan riil sehingga ada potensi tidak terpakai
dan dapat mengakibatkan kerugian negara apabila Kantor Kesehatan Pelabuhan
lain juga memiliki stock vaksin dalam jumlah banyak.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 19
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
A. Visi
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya sebagai UPT Kementerian Kesehatan
ikut berperan serta melaksanakan visi yang ditetap oleh Kementerian Kesehatan melalui
pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan di pintu masuk Negara (poin of
entry) pelabuhan/bandara/PLDN, adapun visi yang dimaksud adalah :
Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat,
Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.
B. Misi
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu :
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan
negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional,
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
C. Tujuan
Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu :
1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat, dan;
2. Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap
risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.
Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum, siklus kehidupan
(life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal,
dan kelompok lansia. Tujuan indikator Kementerian kesehatan bersifat dampak (impact
atau outcome). Dalam peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua
kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja,
kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 20
Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome). Dalam
peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:
1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346
menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,
serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan
masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang
akan dicapai adalah:
1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah
memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%.
2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi
8,00.
Dukungan Ditjen P2P terhadap Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan upaya promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan
preventif diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pencapaian tujuan Ditjen P2P yaitu
terselenggaranya pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk penyehatan lingkungan
secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya melalui :
1. Pembinaan surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra.
2. Pengendalian penyakit menular langsung.
3. Pengendalian penyakit bersumber binatang
4. Pengendalian penyakit tidak menular.
5. Penyehatan lingkungan.
6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P.
D. Tujuan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya
Sebagai dukungan atas pencapaian kepada tujuan Kementerian Kesehatan dan Direktorat
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terselenggaranya kegiatan pengendalian
dan cegah tangkal pada pintu masuk (point of entry) pelabuhan/banda udara, dengan
tujuan sebagai berikut :
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 21
1. Meningkatkan pelaksanaan surveilans dan karantina kesehatan, kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar
100%.
2. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dengan melaksanakan pengedalian vektor
dan zoonotik sebesar 100%.
3. Meningkatkan pengendalian penyakit menular langsung dengan melaksanakan screening
penyakit menular di pelabuhan/bandara sebesar 100%.
4. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program
pencegahan dan pengendalian penyakit sebesar 100%.
E. Sasaran Strategis
Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada RPJMN 2015-2019 adalah
meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan
pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah : (1) meningkatnya status
kesehatan dan gizi ibu dan anak,(2) meningkatnya pengendalian penyakit, (3) meningkatnya
akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil,
tertinggal dan perbatasan, (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal
melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya
kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem
kesehatan.
Mengacu pada hal tersebut diatas, sasaran strategis kegiatan pada Program P2P yang
terdapat dalam RPJMN 2015 – 2019 tercermin dari indikator sebagai berikut :
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
No Indikator Status Awal Target 2019
1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245
2. Prevalensi HIV (persen) 0.46 (2014) < 0.50
3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria 212 (2013) 300
4. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25.8 (2013) 23.4
5. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)
15.4 (2013) 15.4
6. Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun 7.2 (2013) 5.4
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 22
Adapun sasaran strategis pada Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Peyakit dalam Rencana
Aksi Program P2P adalah merupakan sasaran strategis dalam Renstra Kemenkes yang
disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Peyakit.
Sasaran tersebut adalah meningkatnya pengendalian penyakit yang ditandai dengan
indikator sebagai berikut (berdasarkan petunjuk teknis (juknis) penyusunan rencana
kegiatan dan penganggaran di Lingkungan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tahun Anggaran 2019) yaitu :
a. Prevalensi HIV ditetapkan sebesar < 0,5
b. Presentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/success rate ditetapkan sebesar 90%
c. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria ditetapkan sebesar 300 kab/kota
d. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta ditetapkan sebesar 34 provinsi
e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis ditetapkan sebesar 35 kab/kota
f. Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I)
tertentu sebesar 40%
g. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah ditetapkan
sebesar 100%
h. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
minimal 50% ditetapkan sebesar 50%
i. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya
kesehatan jiwa dan/atau napza ditetapkan 280 kab/kota.
Berdasarkan hasil kegiatan pertemuan finalisasi revisi rencana aksi program (RAP) Ditjen
P2P Tahun 2015-2019 pada tangggal 22 s.d 24 November 2017 di Hotel Novotel Bandung,
Jawa Barat yakni menetapkan sasaran strategis dan indikator serta definisi operasional
untuk masing-masing satker.
Adapun sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya tahun 2018
dan 2019 revisi-V dan VI atas dokumen RAK Tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :
1. Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensial kejadian luar
biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah
terjadinya KLB.
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik
3. Menurunnya penyakit menular langsung
4. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program
pencegahan dan pengendalian penyakit.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 23
Selanjutkan dari 4 sasaran strategistersebut diatas ditetapkan 4 indikator kinerja kegiatan
(IKK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya yaitu :
1. Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan 100%
2. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon 90%.
3. Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melakukan pengendalian vektor terpadu
sebesar 100 %.
4. Persentase satker program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal
AA
Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang digambarkan
pada tujuan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya akan diukur dengan dapat
tercapainya indikator kinerja satker pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2019 melalui
kegiatan :
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan yang ditetapkan
setiap tahun dan sebanyak 15.735 sertfikat pada akhir tahun 2019.
2. Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan
KKP yang ditetapkan setiap tahun dan tercapai 100 persen pada akhir tahun 2019.
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit yang
ditetapkan setiap tahun dan sebanyak 70 dokumen pada akhir tahun 2019.
4. Jumlah layanan kesehatan pada situasi khusus yang ditetapkan setiap tahun pada 2
lokasi pelabuhan/bandara dan tercapai 4 layanan pada akhir tahun 2019.
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah melalui
kegiatan penysusunan dokumen renkon dan simulasi pada 2 lokasi pelabuhan/bandara
sampai akhir tahun 2019.
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan setiap
tahun berdasarkan permohonan dan sebanyak 4.511 sertifikat pada akhir tahun 2019.
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi, ditetapkan
setiap tahun dan tercapai 4 lokasi pelabuhan/bandara pada akhir tahun 2019.
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer
area yang memenuhi kriteria ditetapkan setiap tahun dan tercapai 4 lokasi pelabuhan/
bandara pada akhir tahun 2019.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 24
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung, tercapai 500 orang
pada akhir tahun 2019.
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, yang ditetapkan
setiap tahun dan tercapai 40 dokumen pada akhir tahun 2019.
11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P, yang ditetapkan mulai tahun 2018 dan
tercapai 6 jenis kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang P2P pada akhir tahun 2019.
12. Jumlah pengadaan sarana prasarana, yang ditetapkan mulai tahun 2018 dan tercapai
30 unit pada akhir tahun 2019.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 25
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 merupakan
bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025,
yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat
terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai
oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki
kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan
merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah
Republik lndonesia.
Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup,
menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya
prevalensi gizi kurang pada balita.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan
kesehatan 2005–2025 adalah :
1. pembangunan nasional berwawasan kesehatan;
2. pemberdayaan masyarakat dan daerah;
3. pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan;
4. pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan
5. penanggulangan keadaan darurat kesehatan.
Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat
kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan
kesehatan.
Sasaran program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam
sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 sebagai berikut :
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 26
No Indikator Status Awal Target 2019
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk
297 (2013) 245
2. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2014) <0,50
3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria
212 (2013) 300
4. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,4
5. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)
15,4 (2013) 15,4
6. Prevalensi merokok penduduk usia <18 tahun 7,2 (2013) 5,4
Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar
(Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan,
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung
dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu
Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor
kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan
upaya promotif dan preventif.
Strategi Nasional Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam pembangunan
kesehatan 2015-2019 adalah meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit
melalui :
1. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit;
2. Peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit
dalam pengendalian penyakit menular terutama TB, HIV, dan malaria dan penyakit
tidak menular;
3. Pelayanan kesehatan jiwa
4. Pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah;
5. Peningkatan mutu kesehatan lingkungan;
6. Penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantai penularan;
7. Peningkatan pengendalian dan promosi penurunan faktor risiko biologi (khususnya
darah tinggi, diabetes, obesitas), perilaku (khususnya konsumsi buah dan sayur,
aktivitas fisik, merokok, alkohol) dan lingkungan;
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 27
8. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan;
9. Peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang
layak dan perilaku hygiene; dan
10. Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan.
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL P2P
Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal P2P didasarkan pada arah kebijakan dan
strategi Kementerian Kesehatan yang mendukung arah kebijakan dan strategi nasional
sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019. Arah kebijakan Direktorat Jenderal P2P didasarkan pada arah
kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting yakni:
A. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)
Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis
upaya yaitu:
1. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat.
2. Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat.
3. Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan.
4. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas untuk mendukung progran
pencgahan dan pengendalian penyakit dilakukan melalui strategi sebagai berikut :
1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di Puskesmas untuk tenaga
kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan termasuk tenaga fungsional
sanitarian, entomolog kesehatan, dan epidemiolog kesehatan yang dilakukan
melalui peningkatan kemampuan SDM petugas provinsi dan kabupaten/kota.
Peningkatan kemampuan SDM puskesmas tidak bisa dilakukan secara langsung oleh
Direktorat Jenderal P2P. Hal mengingat pembagian kewewenangan pusat dan
daerah serta Standar Pelanayan Minimal di Kabupaten/Kota.
2. Penguatan menu pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dalam menu
pembiayaan Puskesmas melalui BOK/DAK.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 28
B. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care).
Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan
upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia
kerja dan usia lanjut. Keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dilakukan oleh
Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melalui strategi sebagai berikut:
1. Pelaksanaan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular
2. Penyelenggaran imunisasi
3. Penguatan surveilans epidemiologi dan faktor risiko
C. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.
Intervensi berbasis risiko kesehatan pada Pogram Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit dilakukan pada kegiatan khusus untuk menangani permasalahan kesehatan
pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-
kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan
daerah bermasalah kesehatan.
Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan integrasi dan sinergi kegiatan lintas
program maupun lintas sektor. Integrasi dan sinergi tidak hanya dilakukan pada level
antar kementerian di Pusat, namun juga antara Pusat dan Daerah termasuk
peningkatan peran swasta dan tokoh masyarakat. Bentuk sinergi dilakukan melalui
penyusunan rencana aksi, pembentukan forum komunikasi, penyusunan roadmap,
ataupun penyusunan kerjasama (MoU). Strategi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
dalam Rencana Aksi Program P2P dilakukan melalui :
1. Untuk mengendalikan penyakit menular strategi yang dilakukan adalah:
a. Perluasan cakupan akses masyarakat (termasuk skrining cepat bila ada dugaan
potensi meningkatnya kejadian penyakit menular seperti Mass Blood Survey
untuk malaria) dalam memperoleh pelayanan kesehatan terkait penyakit
menular terutama di daerah-daerah yang berada di perbatasan, kepulauan dan
terpencil untuk menjamin upaya memutus mata rantai penularan.
b. Perluasan skrining AIDS. Dalam 5 tahun akan dilakukan test pada 15.000.000
sasaran, dengan target tahun 2015 sebanyak 7.000.000 tes dengan sasaran
populasi sasaran (ibu hamil, pasangan ODHA, masyarakat infeksi TB dan
hepatitis) dan populasi kunci yaitu pengguna napza suntik, Wanita Pekerja Seks
(WPS) langsung maupun tidak langsung, pelanggan/pasangan seks WPS, gay,
waria, LSL dan warga binaan lapas/rutan. Target tahun 2016 hingga 2019 akan
dilakukan secara bertahap untuk memenuhi targret 15.000.000 test.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 29
c. Deteksi Dini Hepatitis B dan C; sampai dengan tahun 2019 akan diharapkan
paling tidak 90% Ibu hamil telah ditawarkan untuk mengikuti Deteksi Dini
Hepatitis B, paling tidak 90% Tenaga Kesehatan dilakukan Deteksi Dini Hepatitis
B dan C; demikian halnya dengan kelompok masyarakat berisiko tinggi lainnya
seperti keluarga orang dengan Hepatitis B dan C; Pelajar/mahasiswa Kesehatan;
Orang orang dengan riwayat pernah menjalani cuci darah, Orang dengan
HIV/AIDS, pasien klinik Penyakit Menular Seksual, Pengguna Napsa Suntik, WPS,
LSL, Waria, dll paling tidak 90% diantara mereka melakukan Deteksi Dini
Hepatitis B dan C. Secara absolut jumlah yang akan dideteksi dini sampai
dengan tahun 2019 paling tidak sebesar 20 juta orang.
d. Intensifikasi penemuan kasus kusta di 14 provinsi dan147 kab/kota
e. Pemberian Obat Pencegahan Massal frambusia di 74 kabupaten endemis
f. Survey serologi frambusia dalam rangka pembuktian bebas frambusia
g. Skrining di pelabuhan/bandara/PLBDN yang meliputi : skrining AIDS, skrining
hepatitis, melakukan mass blood survey malaria di pelabuhan, pada masyarakat
pelabuhan dan skrining penyakit bersumber binatang di pelabuhan.
2. Memberikan otoritas pada petugas kesehatan masyarakat (Public Health Officers),
di pelabuhan/bandara/PLBD terutama hak akses pengamatan faktor risiko dan
penyakit dan penentuan langkah penanggulangannya. Untuk mendukung strategi ini
dilakukan upaya :
a. Standarisasi nasional SOP yang digunakan oleh seluruh Kantor Kesehatan
Pelabuhan sesuai perkembangan kondisi terkini.
b. Penyediaan sarana dan peralatan pengamatan faktor risiko dan penyakit sesuai
dengan perkembangan teknologi.
c. Peningkatan kapasitas petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam pengamatan
faktor risiko dan penanggulangan penyakit sesuai prosedur yang ditentukan
d. Melakukan peningkatan jejaring dengan lintas sektor dan pengguna jasa.
e. Melaksanakan Surveilans Epidemiologi penyakit menular berbasis laboratorium
f. Melaksanakan advokasi dan fasilitasi kejadian luar biasa, wabah dan bencana
di wilayah layanan
g. Melaksanakan kajian dan diseminasi informasi pengendalian penyakit menular
h. Pengembangan laboratorium pengendalian penyakit menular
3. Meningkatkan dan mengembangkan model dan teknologi tepat guna
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 30
4. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya pengendalian penyakit
melalui community base surveillance berbasis masyarakat untuk melakukan
pengamatan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan
melaporkannnya kepada petugas kesehatan agar dapat dilakukan respon dini
sehingga permasalahan kesehatan tidak terjadi. Peningkatan peran daerah
khususnya kabupaten/kota yang menjadi daerah pintu masuk negara dalam
mendukung implementasi pelaksanaan International Health Regulation (IHR) untuk
upaya cegah tangkal terhadap masuk dan keluarnya penyakit yang berpotensi
menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
5. Untuk penyakit tidak menular maka perlu melakukan deteksi dini secara proaktif
melalui kunjungan ke masyarakat karena 3/4 penderita tidak tahu kalau dirinya
menderita penyakit tidak menular terutama pada para pekerja. Di samping itu
perlu mendorong kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS untuk menerapkan
kawasan bebas asap rokok agar mampu membatasi ruang gerak para perokok.
Dalam kurun waktu lima tahun mendatang upaya pengendalian difokuskan melalui :
a. Peningkatan cakupan deteksi dini faktor risiko PTM secara proaktif mengunjungi
masyarakat, meliputi:
1) Deteksi dini kadar gas CO dalam paru, pada masyarakat umum dan sekolah,
sasaran 514 Kabupaten/Kota dan 20.000 Sekolah
2) Deteksi dini kapasitas paru, pada masyarakat umum dan sekolah, sasaran 514
Kabupaten/Kota dan 20.000 Sekolah
3) Deteksi dini osteoporosis, pada masyarakat umum, sasaran 514 Kabupaten/
Kota
4) Deteksi dini obesitas, pada masyarakat umum dan sekolah, sasaran 40.000
Posbindu dan 20.000 Sekolah
5) Deteksi dini tekanan darah, pada masyarakat umum dan sekolah, sasaran
40.000 Posbindu dan 20.000 Sekolah
6) Deteksi dini stroke, pada masyarakat umum, sasaran 514 Kabupaten/Kota
7) Deteksi dini payudara (Sadari), pada masyarakat umum dan sekolah, sasaran
40.000 Posbindu dan 20.000 Sekolah
8) Deteksi dini kadar alkohol dalam darah, pada kelompok masyarakat khusus
(pengemudi), sasaran 208 Terminal
9) Deteksi dini faktor risiko penggunaan zat adiktif dan psikotropika dalam
tubuh, pada pengemudi dan penghuni Lapas, sasaran 208 terminal dan 238
Lapas
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 31
b. Peningkatan cakupan deteksi dini PTM di FKTP
1) Deteksi dini Ca Cervix, pada Wanita Usia Subur (WUS), sasaran 9000 FKTP
2) Deteksi dini Diabetes Melitus, pada kelompok, sasaran 9000 FKTP
3) Deteksi dini hipertensi, sasaran 9000 FKTP
4) Deteksi dini penyakit hiper tyroid, sasaran 9000 FKTP
5) Deteksi dini penyakit ginjal kronik, sasaran 9000 FKTP
6) Deteksi dini penyakit Lupus, sasaran 9000 FKTP
7) Deteksi dini penyakit thalassemia, sasaran 9000 FKTP
8) Deteksi dini penyakit Asma dan PPOK, sasaran 9000 FKTP
9) Deteksi dini penyakit jantung, sasaran 9000 FKTP
c. Peningkatan sistem surveilans FR dan PTM
1) Surveilans FR PTM, sasaran 40.000 Posbindu
2) Surveilans FR PTM, sasaran 20.000 Sekolah
d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam percepatan pengendalian Faktor
risiko PTM
1) Pembinaan kader Posbindu di Masyarakat, 40.000 Posbindu
2) Pembinaan pembina OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dalam pengendalian
faktor risiko PTM, sasaran 20.000 Sekolah
3) Pembinaan tenaga pemantau KTR (satpam pada fasilitas umum), sasaran 514
Kabupaten/Kota
e. Peningkatkan daya guna kemitraan/jejaring (Dalam dan Luar Negeri)
1) Menyusun Road Map dampak pengendalian tembakau bersama berbagai stake
holder potensial.
2) Menyusun Road Map dampak konsumsi alkohol bersama berbagai stake holder
potensial
3) Menjalin forum komunikasi dengan aliansi bupati/walikota dalam pengendalian
PTM dan dampak tembakau terhadap kesehatan
4) Menjalin kerjasama dengan lembaga internasional dalam pengendalian PTM
dan dampak rokok terhadap kesehatan
5) Catatan stakeholder potensial : Kementerian Pariwisata, Kementerian
Pendidikan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian
Peranan Wanita, Kementerian Perdagangan, Akademisi, Satpol PP, Profesi
(IDI, PDPI, PERDOSI, PERDOGI, PGRI, dll), PHRI, Organda, LSM (IAKMI, YJI,
YLKI, YKI, dll)
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 32
f. Peningkatan SDM Kesehatan pelaksana program PTM, sasaran 34 provinsi, 514
Kabupaten/Kota, 9000 Puskesmas.
g. Mendorong penyusunan regulasi daerah dalam bentuk : Peraturan Daerah
(Perda), Peraturan Gubernur, Walikota/Bupati yang dapat menggerakkan sektor
lain di daerah untuk berperan aktif dalam pelaksanaan KTR di 7 (tujuh) tatanan,
sasaran 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.
h. Meningkatkan peran BBTKLPP dalam mendukung upaya pengendalian penyakit
tidak menular melalui peningkatan surveilans berbasis laboratorium, kajian
faktor risiko penyakit tidak menular dan pengembangan laboratorium penyakit
tidak menular.
i. Meningkatkan peran KKP dalam mendukung upaya pengendalian penyakit tidak
menular di wilayah pelabuhan/bandara/PLBD
j. Meningkatnya kesehatan lingkungan, strateginya adalah:
1) Penyusunan regulasi daerah dalam bentuk peraturan Gubernur, Walikota/
Bupati yang dapat menggerakkan sektor lain di daerah untuk berperan aktif
dalam pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan seperti peningkatan
ketersediaan sanitasi dan air minum layak serta tatanan kawasan sehat.
2) Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan kemampuan
dan kondisi permasalahan kesehatan lingkungan di masing-masing daerah.
3) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam wirausaha sanitasi.
4) Penguatan POKJA air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) melalui
pertemuan jejaring AMPL, pembagian peran SKPD dalam mendukung
peningkatan akses air minum dan sanitasi.
5) Peningkatan peran Puskesmas dalam pencapaian kecamatan/kabupaten Stop
Buang Air Besar Sembarangan (SBS) minimal satu Puskesmas memiliki satu
Desa SBS.
6) Meningkatkan peran daerah potensial yang melaksanakan strategi adaptasi
dampak kesehatan akibat perubahan iklim.
7) Peningkatan cakupan TPM sehat, TTU sehat dan RS yang melaksanakan
pengelolaan limbah medis sesuai standar
8) Peningkatan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan dalam keadaan
tertentu
k. Pemberian stimulan sarana dan prasarana kepada daerah (dengan kriteria
tertentu)
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 33
l. Meningkatkan peran BTKLPP dalam mendukung upaya penyehatan lingkungan
melalui peningkatan kajian penyehatan lingkungan, pengembangan teknologi
tepat guna penyehatan lingkungan, pengembangan laboratorium lingkungan dan
pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan.
m. Meningkatkan peran KKP dalam mendukung upaya penyehatan lingkungan dengan
mewujudkan pelabuhan/bandara/PLBD sehat.
C. STRATEGI TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN PADA KANTOR KESEHATAN
PELABUHAN KELAS III PALANGKA RAYA TAHUN 2015 – 2019
Strategi teknis penyelenggaraan kegiatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Palangka Raya dicapai melalui :
1. Melaksanakan kegiatan dalam rangka kewaspadaan dini terhadap kasus-kasus PHEIC
berupa :
a. Melaksanakan pengawasan alat angkut di pelabuhan/bandara dalam rangka
surveilans dan kegiatan kekarantianaan kesehatan
b. Koordinasi jejaring kerja dalam rangka pengendalian kekarantinaan surveilans
epidemilogi baik pasif maupun aktif pada penumpang dan masyarakat di
pelabuhan/bandara.
c. Melakukan rencana kontigensi dan simulasi dalam rangka menghadapi kasus
PHEIC
2. Melaksanakan pengendalian faktor risiko dan penanganan kesehatan pada kondisi
matra berupa :
a. Surveilans epidemiologi pada pra embarkasi, embarkasi, debarkasi, dan pasca
debarkasi.
b. Pelayanan kesehatan situasi khusus lebaran natal dan tahun baru.
3. Melakukan kegiatan pengendalian penyakit menular langsung di wilayah pelabuhan/
bandara
4. Melakukan kegiatan monitoring penyakit tidak menular pada masyarakat di area
pelabuhan/bandara
5. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pengendalian vektor di pelabuhan/bandara
berupa, pengawasan dan pengendalian vektor DBD, malaria, dan diare.
6. Melaksanakan pengawasan dalam rangka sanitasi dan pengawasan kualitas air pada
tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan makanan (TPM) di wilayah
pelabuhan/bandara.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 34
7. Melakukan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada
program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan berupa:
a. Pelaksanaan program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil nilai
AA melalui dokumen perencanaan dan anggaran, dokumen data dan informasi,
dokumen evaluasi dan pelaporan, laporan keuangan, target dan pagu PNBP,
laporan aset negara (BMN), dokumen penataan organisasi, layanan administrasi
kepegawaian, dokumen laporan kinerja dan layanan perkantoran.
b. Melaksanakan peningkatan sarana/prasarana untuk memenuhi standar, dan
c. Melaksanakan peningkatan SDM.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 35
BAB IV
RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN
A. RENCANA KINERJA
Rencana kinerja kegiatan yang akan diselenggarakan tahun 2015 – 2019 pada Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya mendukung pencapaian target indikator
Program P2P pada RPJMN 2015 – 2019, Renstra Kemenkes 2015 – 2019, Rencana Aksi
Program P2P 2015 – 2019 dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.
Rencana kinerja kegiatan yang dilakukan diukur dengan indikator kinerja satker Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah
layanan KKP
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan
buffer area
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
11. Jumlah penigkatan kapasitas SDM bidang P2P
12. Jumlah pengadaan sarana prasarana
Adapun kegiatan untuk mendukung pencapaian atas indikator satker tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
- Melakukan pemeriksaan alat angkut kapal sesuai dengan standar kekarantinaan
kesehatan dengan output diterbitkannya sertfikat SSCEC dan PHQC
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah
layanan KKP
- Melakukan kegiatan sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang
dari 24 jam dibagi jumlah SKD KLB
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 36
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
- Melakukan kegiatan surveilans, penyelidikan epidemiologi dalam rangka deteksi
dini, respon terhadap KLB dan Kejadian Kedaruratan Masyarakat yang dapat
meresahkan dunia di pintu masuk Negara (pelabuhan/bandara), kegiatan yang
dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah :
a. Jumlah pemeriksaan kapal dari luar negeri (diterbitkannya sertifikat COP)
b. Jumlah laporan kegiatan surveilans epidemiologi wilayah pelabuhan/bandara
c. Jumlah laporan kegiatan surveilans epidemiologi kedatangan penumpang
(pengumpulan, pengolahan, analisis data dan desiminasi informasi)
d. Jumlah laporan kegiatan surveilans epidemiologi pada situasi khusus, (pra
embarkasi, embarkasi, debarkasi, dan paska embarkasi, lebaran dan nataru)
4. Jumlah Pelayanan kesehatan situasi khusus
- Melakukan pelayanan kesehatan pada situasi khusus berupa pelayanan kesehatan
saat posko lebaran, natal dan tahun baru yang dilaksanakan pada 2 lokasi
(bandara Tjilik Riwut Palangka Raya dan pelabuhan Pulang Pisau)
5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
- Melakukan kegiatan rencana kontijensi dan dilajutkan dengan kegiatan simulasi
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah.
6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
- Melakukan pemeriksaan dan penerbitan dokumen sesuai dengan permintaan/
permohonan dengan output dokumen berupa sertifikat surat izin angkut laik
terbang, surat izin angkut orang sakit, surat izin angkut jenazah, ICV, dan
sertifikat pengujian kesehatan
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
- Jumlah tempat-tempat umum (TTU), TPM dan air bersih di wilayah pelabuhan/
bandara yang memenuhi syarat sanitasi
8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer
area
- Melakukan kegiatan pengawasan jumlah pelabuhan/bandara baik perimeter
maupun buffer yang bebas vektor (tikus, aedes aegypti, anopheles, kecoa, dan
lalat) dengan ouput berupa laporan kegiatan pengawasan vektor yang dilakukan
di pelabuhan/bandara)
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 37
9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
- Melakukan kegiatan skrining penyakit menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS
dan lainnya.
10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
- Melakukan kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran, data dan
informasi, evaluasi dan pelaporan, laporan keuangan, kepegawaian, laporan
kinerja dan layanan perkantoran dimana kegiatan-kegiatan tersebut sebagai
penunjang untuk menghasilkan dokumen yakni RKAKL/DIPA, laporan tahunan,
laporan kinerja, profil, laporan kuangan, laporan BMN, proposal PNBP, dokumen
kepagawaian, e-monev DJA, e-monev Bappenas, laporan SIMKESPEL, laporan
executive summary dan lporan e-fovermance.
11. Jumlah penigkatan kapasitas SDM bidang P2P
- Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya dalam kurun waktu.
12. Jumlah pengadaan sarana prasarana
- Melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa periode tahun 2015 - 2019 meliputi
pengadaan CCTV, kendaraan operasional roda-2, kendaraan operasional roda-4,
kendaraan dinas jabatan kepala satker, peralatan komunikasi, AC split dan
standing, perangkat pengolah data, gorden, mebelair kantor, mobil ambulance
emergency, peralatan komunikasi cepat embarkasi haji, peralatan komunikasi
stasioner/portable di induk dan wilker (Pulang Pisau, Kelanis dan Pegatan),
peralatan audio-visual embarkasi haji, peralatan medis penunjang pelayanan
kesehatan embarkasi haji, gedung dan bangunan (renovasi gedung kantor induk
ruang pelayanan dan ruang rapat, pembangunan gudang, pos stapam, parkiran,
dan mushola), pengadaan bahan KIE (terkait profil dan desiminasi informasi),
brankas, ginset portable, obat–obatan dan reagen, alat penunjang pelayanan
kesehatan, dan lain-lain.
B. PENDANAAN KEGIATAN
Pendanaan kegiatan/sub kegiatan/penunjang untuk tercapainya sasaran strategis,
indikator kinerja kegiatan (IKK) dan indikator kinerja satker dibebankan pada DIPA
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya setiap tahun anggaran sesuai
dengan pagu alokasi anggaran, sebagaimana data terlampir.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 38
BAB V
PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN
A. PEMANTAUAN
Kegiatan pemantau atau monitoring harus dilakukan setiap bulannya dan evaluasi
setiap triwulannya untuk mengetahui dan mengukur atas capaian sasaran strategis,
indikator kinerja kegiatan (IKK), tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan
kegiatan dan sub kegiatan sebagai penunjang untuk pencapaian 12 indikator kinerja
satker dengan cara :
1. Melaksanakan sistem pengendalian internal pada Kantor Kesehatan Kelas III
Palangka Raya yang telah ditetapkan.
2. Melakukan bimbingan teknis ke seluruh petugas di wilayah kerja Kantor Kesehatan
Kelas III Palangka Raya
3. Melakukan pengawasan atas pengeluaran dokumen kesehatan yang berhubungan
dengan kegiatan kekarantinaan dan pelayanan kesehatan terbatas.
4. Melakukan pengawasan dan pendampingan penerapaan SOP kegiatan administrasi
dan SOP teknis
5. Melakukan monev terhadap seluruh kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian
indikator kinerja satker diantaranya :
a. Monitoring dan evaluas atas pelaksanaan dari rencana operasional kegiatan dan
rencana penariikan dana melaui kegiatan rapat bulanan dan rapat triwulanan.
b. Monitoring dan evaluas atas pencapaian realiasai anggaran dan kegiatan pada
e-monev DJA dan e-monev Bapenas.
c. Monitoring dan evaluasi atas pecapaian kinerja satker pada e-performance,
matrik kertas kerja penetapan kinerja dan kertas kerja RAK.
B. PENILAIAN
Kegiatan penilaian dimaksudkan untuk mengukur sejauhnya perencanaan yang telah
dibuat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien secara tertib waktu dan tertib
operasional, kegiatan penilaian bagian dari manajemen control, ada beberapa cara
untuk melakukan penilaian diantaranya :
1. Membandingkan realisasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakanakan pada periode
waktu tertentu bulanan, triwulan, semester dan tahunan dengan rencana kegiatan
yang dibuat dalam rencana pelaksanaan kegiatan yang dibuat setiap awal tahun.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 39
2. Melakukan sinkronisasi dan rekonsiliasi data secara internal seperti laporan
kegiatan yang dilakukan di seluruh wilayah kerja dengan data penerbitan dokumen
kekarantinaan kesehatan, dokumen vaksin pada pelayanan kesehatan terbatas,
begitu juga atas realisasi kegiatan dan anggaran dapat dilakukan rekonsiliasi data
secara internal pada subbagian dan seksi.
3. Melakukan sinkronisasi dan rekonsiliasi data realisasi kegiatan secara ekternal
kepada pihak otoritas pelabuhan dan bandar udara ataupun lintas program, lintas
sektor di wilayah kerja Kantor Kesehatan Kelas III Palangka Raya.
4. Melakukan rekonsiliasi data realisasi kegiatan dan anggaran dengan pihak ekternal
kepada KPKNL Kantor Kesehatan Kelas III Palangka Raya.
5. Melakukan evaluasi terhadap penyerapan anggaran kegiatan dengan realisasi fisik
kegiatan guna menghindari ketidaksesuaian data antara besaran tingkat realisasi
anggaran dan target yang telah dibuat.
6. Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian dan diseminasi informasi yang
berhubungan dengan kegiatan kepada lintas program, lintas sektor dan masyarakat
di pelabuhan atau bandar udara.
C. PELAPORAN
Kegiatan pelaporan adalah betuk dari akuntabilitas atas pelaksanana tugas yang
diberikan oleh atasan diataranya melalui penetapan kinerja, turunan kinerja, sasaran
kinerja pegawai, on job descritoin, surat keputusan dan atau melalui surat perintah
tugas yang menunjang untuk penanapaian kinerja satker. Adapun kegiatan pelaporan
dari pelaksanaan tugas dan fungsi adalah :
1. Melakukan input data kegiatan surveilans pasif di wilayah kerja masing-masing
meliputi data pengawasan alat angkut, orang/penumpang dan barang baik harian,
mingguan dan bulanan kemudian dilaporkan ke kantor induk pada awal bulan
untuk dilakukan pengolahan dan analisa data agar dapat menjadi bahan informasi
dan dideseminasikan kepada pihak terkait LP/LS.
2. Melakukan input data kegiatan surveilans aktif seperti kejadian penyakit menular,
potensial wabah dan dapat mengakibatkan masalah kesehatan (KKM-MD) dengan
menggunakan instrument antara lain : registrasi pasien di klinik, registrasi kapal,
yang berada di wilayah pelabuhan ataupun di bandar udara, register ijin angkut
orang sakit, jenasah dan abu serta kerangka jenasah serta formulir W1 dan W2
untuk dapat diolah dan dianalisa untuk dijadikan bahan informasi, pengambilan
keputusan dan dideseminasi kepada pihak terkait LP/LS.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 40
3. Melakukan input data kegiatan pada aplikasi SIMKESPEL dan/atau pelaporan secara
online lainnya yang telah ditetapkan unit utama agar dapat disampaikan setiap
bulan untuk kegiatan rutin dan KLB dalam waktu 24 jam.
4. Mengumpulkan seluruh laporan kegiatan untuk diinput dalam aplikasi pelaporan
dan sebagai data laporan satker diantaranya :
a. Laporan e-performance diinput dan dilaporkan setiap bulan
b. Laporan e-monev DJA diinput dan dilaporkan setiap bulan
c. Laporan e-monev Bapenas di input setiap bulan dan pelaporan tiap triwulan
5. Mengumpulkan seluruh laporan kegiatan untuk data laporan satker diantaranya :
a. Laporan monev matrik kertas kerja PK setiap bulan dan triwulanan.
b. Laporan monev matrik kertas kerja RAK setiap bulan dan triwulanan.
c. Laporan eksekutif sumary delaporkan setiap bulan
d. Laporan keuangan (LK) setiap semesteran dan tahunan.
e. Laporan tahunan, dan profil setiap tahun.
6. Melaporkan registrasi bulanan kepada kantor induk paling lambat setiap tanggal 5
setiap bulannya.
7. Melaporkan stok dan penggunaan dokumen kekarantiaan kesehatan, vaksin dan
barang persediaan setiap bulannya kepada kantor induk.
Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 41
BAB VI
PENUTUP
Revisi-VI tahun 2019 atas Dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Palangka Raya Tahun 2015-2019 ini dimaksudkan untuk selalu melakukan penyesuaian
dan uptade adanya perubahan regulasi yang berhubungan dokumen RAK ini salah satunya UU
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Kepmenkes Nomor : HK.0107 Tahun 2017
tentang Rencana Strategis Kemenkes yang mengakibatkan Kepmenkes 52 Tahun 2015 tidak
berlaku lagi dan adanya perubahan SOTK Kemenkes sehingga mengharuskan adanya Revisi
Renstra dan Revisi RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019, selalu berkesinambungan dengan
dokumen RKT tahun 2019, Dokumen RKA-KL TA.2019 dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK)
Tahun 2019 yang ditetapkan pada bulan Desember 2018.
Dokumen Rencana RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya Tahun 2015-2019
revisi-VI Tahun 2019 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan semua bagia/seksie pada
Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya dalam melakukan perencanaan,
pelaksanaan dan penilaian kinerja dalam kurun waktu tertentu sampai dengan tahun 2019.
Dengan tersusunnya revisi-VI tahun 2019 atas Dokumen RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Palangka Raya Tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat mewujudkan visi, misi dan
strategi yang telah ditentukan serta hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan
sebagai pedoman dalam penyusunan laporan kinerja tahunan, rencana kinerja tahunan (RKT),
perencanaan kegiatan dan penganggaran dalam RKAK-KL, serta penetapan kinerja (PK) Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya tahun yang akan datang.
Dalam penyusunan revisi-IV atas dokumen RAK ini masih banyak kekurangannya baik dari segi
penulisaan maupun isi atau substansinya, maka dalam rangka penyempurnaan, tidak tertutup
kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian terhadap substansi dari RAK Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Palangka Raya tahun 2015-2019 secara terus menerus melalui kegiatan
reviu secara berkala sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam setiap tahunnya, sesuai
dengan perkembangan, perubahan dan dinamika perkembangan pembangunan kesehatan.
Lampiran I
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Defenisi Operasional Cara Perhitungan
Jumlah alat angkut sesuai dengan standar
kekarantinaan kesehatan
Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan
standar kekarantinaan Kesehatan dalam periode satu
tahun
Akumulasi jumlah hasil sertifikat PHQC, SSCEC
dalam satu tahun
Persentase respon Sinyal Kewaspadaan
Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah
layanan KKP
Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang
direspon kurang dari 24 jam dibandingkan dengan
jumlah SKD KLB dalam periode satu tahun
Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang
direspon kurang dari 24 jam dibagi jumlah SKD KLB
dikali 100%
Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah
tangkal masuk dan keluarnya penyakit
Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pelabuhan
dan di klinik layanan lainnya dalam rangka cegah
tangkal masuk dan keluarnya penyakit dalam periode
satu tahun
Akumulasi jumlah sertifikat COP, Gendec dan hasil
pemeriksaan surveilans rutin di klinik layanan lainnya
dalam satu tahun
Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi
khusus
Jumlah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada
saat situasi khusus tertentu seperti lebaran, natal,
tahun baru dan lain - lain dalam periode satu tahun
Akumulasi jumlah posko yang melakukan pelayanan
kesehatan pada saat lebaran, natal, tahun baru dan
lainnya dalam satu tahun
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang
mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan
masyarakat yang berpotensi wabah
Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki
kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana
kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan
masyarakat yang berpotensi wabah
Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang
memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen
rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan
kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan
lintas wilayah yang diterbitkan
Jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan
permintaan/permohonan yang diterima dalam periode
satu tahun
Akumulasi jumlah sertifikat izin laik terbang, sertifikat
izin angkut orang sakit, sertifikat izin angkut jenazah,
jumlah penerbitan/legalisasi ICV dalam satu tahun
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang
memenuhi syarat-syarat sanitasi
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki
sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik,
TPM memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat
penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan
Akumulasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang
mempunyai TPM memenuhi syarat layak/laik
hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi
syarat kesehatan
Meningkatnya pencegahan dan
pengendalian penyakit tular vector dan
zoonotic
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas
vektor pada wilayah perimeter dan buffer
area
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks
pinjal ≤ 1, HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak
ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah
dan kepadatan lalat < 6
Akumulasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan
nilai indeks pinjal ≤ 1, HI perimeter = 0, HI buffer < 1,
tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa
rendah dan kepadatan lalat < 6 dalam satu tahun
Menurunnya penyakit menular langsung Jumlah orang yang melakukan skrining
penyakit menular langsung
Jumlah orang yang melaksanan skrining penyakit
menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS dan lainnya
Akumulasi jumlah orang yang melaksanan skrining
penyakit menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS
dan lainnya dalam satu tahun
Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan
Posbindu
Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu Akumulasi jumlah wilayah kerja yang melaksanakan
Posbindu dalam satu tahun
Jumlah tempat kerja yang melaksanakan
implementasi KTR di wilayah kerja KKP
Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi
KTR di wilayah kerja KKP
Akumulasi jumlah tempat kerja yang melaksanakan
implementasi KTR di wilayah kerja KKP dalam satu
tahun
Jumlah dokumen dukungan manajemen dan
tugas teknis lainnya
Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
sebanyak 11 jenis Dokumen antara lain RKAKL/DIPA,
Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan BMN,
Lakip, Profil, Proposal PNBP, Dokumen Kepegawaian,
e monev DJA, e monev Bappenas, LEB dalam periode
satu tahun
Akumulasi jumlah dokumen sebanyak 40 dokumen
terdiri dari RKAKL/DIPA (awal dan revisi) 2 dok,
Laptah 1 dok, Laporan Keuangan 2 dok, Laporan
BMN 2 dok, Lakip 1 dok, Profil 1 dok, Proposal PNBP
1 dok, dokumen kepegawaian 2 dok (kontrak dan
penilaian), e monev DJA 12 dok, e monev Bappenas
4 dok, LEB 12 dokJumlah pengadaan sarana prasarana Jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan,
fasilitas penunjang perkantoran, kendaraan dalam satu
tahun
Akumulasi jumlah pengadaan tanah, gedung, alat
kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran,
kendaraan dalam satu tahun
Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang
P2P
Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang
diikuti oleh SDM KKP dalam kurun waktu satu tahun
Akumulasi jumlah jenis peningkatan kapasitas
bidang P2P yang diikuti oleh SDM B/BTKLPP dalam
kurun waktu satu tahun
Kabupaten/kota yang melakukan
pemantauan kasus penyakit berpotensi
kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan
respon penanggulangan terhadap sinyal
KLB untuk mencegah terjadinya KLB
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada
Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
Menurunnya angka kesakitan dan kematian
akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya
pencegahan dan penanggulangan penyakit
tidak menular
Lampiran II
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
98,489,000
3. 14,754 14,321 69 70 Dokumen 1,793,220,000 1,334,815,000 1,005,780,000 964,281,000 Seksi PKSE Semua Wilker
4. 2 2 4 4 Lokasi 101,240,000 48,540,000 38,520,000 11,580,000 Seksi PRL dan KLW
Pulang Pisau dan
Bandara Tjilik Riwut
Palangka Raya
5. - - 1 1 Lokasi - - 48,877,000 213,437,000 Seksi PKSE Pulang Pisau
6. 4,379 4,213 4,296 4,511 Serifikat 108,837,000 9,630,000 47,431,000 2,786,000 Seksi PRL dan KLWBandara Tjilik Riwut
Palangka Raya
7. 5 4 4 4 Lokasi 223,653,000 115,919,000 81,381,000 64,375,000 Seksi PRL dan KLWBandara Tjilik Riwut
Palangka Raya
Meningkatnya pencegahan
dan pengendalian penyakit
tular vector dan zoonotic
Persentase
Pelabuhan/Bandara/PLBD yang
melakukan pengendalian vektor
terpadu sebesar 100 %
8. 5 4 4 4 Lokasi 444,853,000 404,069,000 558,984,000 547,900,000 Seksi PRL dan KLW Semua Wilker
Menurunnya penyakit
menular langsung9 - - 500 500 Orang - - 133,000,000 162,980,000 Seksi PRL dan KLW Semua Wilker
Menurunnya angka
kesakitan dan kematian
akibat penyakit tidak
menular; Meningkatnya
pencegahan dan
penanggulangan penyakit
tidak menular
Persentase
Pelabuhan/bandara/PLBD yang
melaksanakan kegiatan skrining
penyakit tidak menular
10. 2 3 - - Lokasi 181,444,000 165,400,000 - Seksi PRL dan KLWWilker Pulang Pisau,
Kelanis , Kantor Induk
Persentase Satker Program PP dan
PL Yang Memperoleh Penilaian
SAKIP dengan hasil minimal AA
11 34 34 40 40 Dokumen 7,994,023,000 6,876,090,000 6,454,074,000 6,738,102,000 Sub Tata Usaha Semua Wilker
12 9 6 Kegiatan - - 172,664,000 107,140,000 Semua Seksi Semua Wilker
MATRIKS REVISI INDIKATOR KINERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN PALANGKA RAYA TAHUN 2015 - 2019
PROGRAM/IKP IKP KEGIATAN IKK INDIKATOR SATKERTARGET/SATUAN
SatuanALOKASI
Penanggung Jawab Lokasi
Pencegahan dan
Pengen dalian
Penyakit
% Kab/Kota yang
mempu
melaksanakan
kesiapsiagaan
dalam
penanggulangan
kedaruratan
kesehatan
masyarakat yang
berpotensi wabah
Kabupaten/kota yang
melakukan pemantauan
kasus penyakit
berpotensial kejadian luar
biasa (KLB) dan melakukan
respon penanggulangan
terhadap sinyal KLB untuk
mencegah terjadinya KLB
Persentase Alat Angkut sesuai
dengan standar Kekarantinaan
Kesehatan 100%
1.Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar
Kekarantinaan Kesehatan 1,100 Semua Wilker1,070 14,985 15,985 Sertifikat Seksi PRL dan KLW
Persentase Sinyal Kewaspadaan
Dini yang Direspon 90%2.
Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini
(SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan
KKP
- Seksi PKSE
127,700,000 92,260,000 174,280,000
Semua Wilker100 100 Persentase -
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas
vektor pada wilayah perimeter dan buffer
area
- 63,361,000 5,310,000 -
Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah
tangkal masuk dan keluarnya penyakit
Jumlah pelayanan kesehatann pada situasi
khusus
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang
mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan
masyarakat yang berpotensi wabah
Jumlah sertifikat/surat ijin layanan
kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang
memenuhi syarat-syarat sanitasi
Jumlah orang yang melakukan skrining
penyakit menular langsung
Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan
Posbindu
Meningkatnya Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Pada Program
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Jumlah dokumen dukungan manajemen
dan tugas teknis lainnya
Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang
P2P
13 - - 22 30 Paket - - 1,033,124,000 133,822,000 Semua Seksi Semua Wilker
5,397,567,000 10,974,970,000 9,046,723,000 9,811,476,000 9,050,202,000
Pencegahan dan
Pengen dalian
Penyakit
% Kab/Kota yang
mempu
melaksanakan
kesiapsiagaan
dalam
penanggulangan
kedaruratan
kesehatan
masyarakat yang
berpotensi wabah
Meningkatnya Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Pada Program
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Jumlah pengadaan sarana prasarana
Top Related