RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 2
D A F T A R I S I
Halaman
KATA PENGANTAR............................................................................................................................ 1
BAB. I. PENDAHULUAN …….......……........................................................... ................................... 2
1.1. Latar Belakang ..…............................................................. ......................................... 2
1.2. Landasan Hukum ………………........................................... …..…………………………………….. 3
1.3. Maksud dan Tujuan ………............................................... …..…………………………………….. 4
1.4. Sistematika Penulisan ……...............................................…..…………………………………….. 4
BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN .….............................................................................................. 6
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi ……………………………………………… …………………………….……………. 6
2.2. Sumber Daya ……................………………………………………… …………………………….……………. 14
2.3. Kinerja Pelayanan …….........………………………………………… …………………………….……………. 18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat ……………….…………….. 19
BAB. III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ................................................... 21
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ……….………….….. 21
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program ………………………………… …………………………….……………. 22
3.3. Penentuan Isu – Isu Strategis …...………………………………… …………………………….……………. 23
BAB. IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..... ................................... 25
4.1. Visi dan Misi ...................................................................................……….……....……... 25
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 3
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah …....………………… …………………………….……………. 26
4.3. Strategi dan Kebijakan ..........…...………………………………… …………………………….……………. 27
BAB. V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF ................................ ................................................................... 29
BAB. VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .................. 33
BAB. VII. PENUTUP ......................................................................................................................... 34
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 5
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan satu
dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Satuan Kerja Perangkat
Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan dan capaian
program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra
SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam
kaitan tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Soppeng perlu memperhatikan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam mengimplementasikan proses
penyusunan Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder
dalam mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan dan akuntabel. Tanpa
perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat
mencapai tujuannya. Rencana strategis Inspektorat Kabupaten Soppeng ini memuat visi, misi
dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan
kebijaksanaan, program dan kegiatan. Renstra Inspektorat Kabupaten Soppeng mengacu pada
RPJMD Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif
berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang
tercantum dalam dokumen Renstra ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat
tidak kaku.
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 6
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi,Kolusi dan Nepotisme(KKN) ;
2. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan
PelaksanaanPemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan, antara
pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota ;
7. Peraturan Pemerintahan No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ;
8. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
10. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang
perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016).
14. Peraturan Bupati Soppeng No 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata kerja INSPEKTORAT DAERAH Kabupaten Soppeng, Berita Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 44.
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 7
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud ditetapkannya Rencana Strategis agar Instansi Pemerintah mempertanggung- jawabkan
kinerjanya yang diukur dari sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dapat tercapai.
Perencanaan strategis sebagai perencanaan jangka menengah harus dijabarkan kedalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kerja (Renja) SKPD yang disusun setiap tahun mulai
tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember merupakan penjabaran dari Renstra
yang dibuat sebelum proses perencanaan operasional dan penganggaran dilakukan.
Tujuan rencana strategis memuat kemana pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah akan
diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang serta
bagaimana mencapainya dan langka-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan dapat
terlaksana.
1.4.Sistematika Penulisan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dapat dijelaskan sebagai berikut
:
BAB I Pendahuluan terdiri dari uraian sub Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum
dan Sistematika Penulisan;
BAB II Gambaran Pelayanan terdiri dari uraian sub Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi,
Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
SKPD;
Bab III Isu-isu Strategis dengan uraian sub bab Identifikasi Permasalahan, Telaahan Visi Misi dan
Program RPJMD, Telahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, Telahan RTRW dan Penentuan isu-isu
strategis;
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 8
Bab IV Visi, Misi Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan yaitu uraian Sub bab Visi danMisi
SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan;
Bab V berisi uraian ringkas Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif;
Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan terakhir Penutup
serta Lampiran.
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 9
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :
Tugas Pokok :
a. Membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa ;
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Soppeng menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut :
a. Perencanaan program pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya berdasar peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya ;
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;
d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan ;
e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa ;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Soppeng berdasarkan PP. No. 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam Permendagri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kab/Kota yang selanjutnya ditindak
lanjuti dengan Peraturan Daerah No. 44 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng terdiri dari :
a. Inspektur.
b. Sekretaris
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 10
1. Kasubag Umum dan Kepegawaian.
2. Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
c. Inspektur Pembantu Wilayah I .
d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
e. Inspektur Pembantu Wilayah III
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Sedangkan untuk rincian Tugas dan Fungsi satuan organisasi di Inspektorat sesuai dengan
yang tercantum dalam BAB II Bagian Pertama Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng
adalah sebagai berikut :
a. Inspektur
Mempunyai tugas membantu Bupati dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 11
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat ( 1 )
mempunyai fungsi :
1. Perencanaan Program Pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Sekertaris
Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan
pengawasan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur
dalam lingkup Inspektorat Kabupaten dan menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud pada
ayat ( 1 ), Sekertaris mempunyai fungsi :
1. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan
aparat pengawasan fungsional daerah.
2. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan.
3. Penyusunan bahan, data dalam rangka pembinaan tekhis fungsional.
4. Penyusunan, Penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka
penatausahaan proses penanganan pengaduan.
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, surat menyurat dan rumahtangga.
6. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
c. Inspektur Pembantu Wilayah I
Mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kasus-kasus
pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud, Inspektur pembantu
mempunyai fungsi :
1. Perencanaan, program pengawasan pada Wilayah I
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 12
2. Perumusan, pengkoordinasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan pada
Wilayah I
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada Wilayah I
4. Penginventarisasian hasil temuan aparat pengawasan
5. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Rincian tugas yang dimaksud pada ayat ( 1 ) sebagai berikut :
a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta
menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang
pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Wilayah I.
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan dibidang pengawasan
dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
c. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan
pemeriksaan kepada wilayah I
d. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas
pengawasan dan pemeriksaan pada Wilayah I
e. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di
bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah I
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan
pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan,
pemerintahan, dan kemasyarakatan pada Wilayah I
g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan
pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan
pada Wilayah I
h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan di bidang
pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah I
i. Melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi
pengawasan, gelar pengawasan dan pemutahiran data tindak lanjut
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta melaporkan hasil
pengawasan dan pemeriksaan pada Wilayah I
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 13
k. Penilaian prestasi kerja para kepala seksi dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier
l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
d. Inspektur Pembantu Wilayah II
Mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kasus-kasus
pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud, Inspektur pembantu
mempunyai fungsi :
1. Perencanaan, program pengawasan pada Wilayah II
2. Perumusan, pengkoordinasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan pada
Wilayah II
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada Wilayah II
4. Penginventarisasian hasil temuan aparat pengawasan
5. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Rincian tugas yang dimaksud pada ayat ( 1 ) sebagai berikut :
a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta
menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang
pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Wilayah II.
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan dibidang pengawasan
dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
c. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan
pemeriksaan kepada wilayah II.
d. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas
pengawasan dan pemeriksaan pada Wilayah II.
e. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di
bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah II
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 14
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan
pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan,
pemerintahan, dan kemasyarakatan pada Wilayah II
g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan
pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan
pada Wilayah II
h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan di bidang
pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah II
i. Melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi
pengawasan, gelar pengawasan dan pemutahiran data tindak lanjut
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta melaporkan hasil
pengawasan dan pemeriksaan pada Wilayah II
k. Penilaian prestasi kerja para kepala seksi dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier
l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
e. Inspektur Pembantu Wilayah III
Mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kasus-kasus
pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah III.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud, Inspektur pembantu
mempunyai fungsi :
1. Perencanaan, program pengawasan pada Wilayah III
2. Perumusan, pengkoordinasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan pada
Wilayah III
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada Wilayah III
4. Penginventarisasian hasil temuan aparat pengawasan
5. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Rincian tugas yang dimaksud pada ayat ( 1 ) sebagai berikut :
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 15
a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta
menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang
pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Wilayah III.
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan dibidang pengawasan
dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
c. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan
pemeriksaan kepada wilayah III.
d. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas
pengawasan dan pemeriksaan pada Wilayah III.
e. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di
bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah III
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan
pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan,
pemerintahan, dan kemasyarakatan pada Wilayah III
g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan
pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan
pada Wilayah III
h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan di bidang
pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada Wilayah III
i. Melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi
pengawasan, gelar pengawasan dan pemutahiran data tindak lanjut
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta melaporkan hasil
pengawasan dan pemeriksaan pada Wilayah III
k. Penilaian prestasi kerja para kepala seksi dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier
l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
2.2 Sumber Daya
Sumber Daya Manusia di Inspektorat Kabupaten Soppeng dalam menjalankan tugas dan
fungsinya memiliki berbagai macam jenjang pendidikan formal maupun pendidikan non formal.
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 16
a. Data Berdasarkan Golongan.
No Golongan Jumlah Jumlah Ket
Perempuan Laki – Laki
1 I - 1 1
2 II 4 - 4
3 III 9 23 32
4 IV - 4 4
Jumlah 13 28 41
b. Data Berdasarkan Jabatan Struktural.
No Eselon Jumlah Jumlah Ket
Perempuan Laki – Laki
1 I - - -
2 II - 1 1
3 III - 4 4
4 IV 1 1 2
Jumlah 1 6 7
c. Data Berdasarkan Pendidikan Formal.
No Penddikan Jumlah Jumlah Ket
Perempuan Laki – Laki
1 - - - -
2 S2 2 12 14
3 S1 6 14 20
4 D IV - - -
5 D III - - -
6 D II - - -
7 D I - - -
8 SLTA 5 1 6
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 17
9 SLTP - 1 1
10 SD - - -
Jumlah 13 28 41
d. Data Berdasarkan Pendidikan Jabatan Struktural.
No Pendidikan Jumlah Jumlah Ket
Perempuan Laki – Laki
1 DIKLAT PIM II - 1 1
2 DIKLAT PIM III - 3 3
3 DIKLAT PIM IV - 6 6
Jumlah - 10 10
e. Data Berdasarkan Diklat Teknis Kepengawasan.
No Pendidikan Jumlah Ket
1 Pembentukan Auditor Ahli 3
2 Penjenjangan Ketua Tim 6
3 Pengawasan P2UPD 3
Jumlah 13
f. Sarana Dan Prasarana.
Sarana dan Prasarana kerja yang digunakan untuk mendukung Operasional pelaksanaan tugas –
tugas Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Soppeng sampai dengan keadaan April 2016
adalah sebagai berikut :
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 18
DAFTAR INVENTARIS BARANG
INSPEKTORAT KABUPATEN SOPPENG
No Urut
Gol. Kode Bidang
Barang Nama Bidang Barang
Jumlah Barang Per
31 Desember 2015
Keterangan Pengadaan
Per 27 April 2016
1 2 3 4 5 6 7
1 01 GOLONGAN TANAH
01.01.11.04.01 Tanah untuk Bangunan tempat kerja 1937 M2
2 02 GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN
Alat-Alat Angkutan
02.03.01.01.03 Kendaraan Roda 4 1 Unit
02.03.01.05.01 Kendaraan Roda 2 21 Unit 2 Unit
Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur
02.04.03.01.31 Alat Ukur Universal/Digital Multimeter 5 Unit
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Kantor
02.06.01.01.01 Mesin Ketik 1 Unit
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
02.06.01.04.01 Lemari Besi/Metal 15 Unit 7 Unit
02.06.01.04.02 Rak Besi/Metal 2 Unit
02.06.01.04.04 Filling Besi Metal 5 Unit
Alat Kantor Lainnya
02.06.01.05.01 Papan Visuil 1 Unit
02.06.01.05.17 Mesin Absensi 1 Paket
Alat Rumah Tangga
Meubelair
02.06.02.01.01 Lemari Kayu 2 Unit
02.06.02.01.27 Kursi Rapat 45 Buah 25 Buah
02.06.02.01.28 Kursi Tamu 1 Set
02.06.02.01.30 Kursi Putar 6 Buah
02.06.02.01.48 Meja 1/2 Biro 1 Buah
02.06.02.01.49 Sofa 1 Set
02.06.02.01.62 Kursi Kerja 11 Buah 12 Buah
02.06.02.01.63 Meja Kerja 5 Buah 12 Buah
Alat Pembersih
02.06.02.03.03 Mesin Pemotong Rumput 1 Unit
Alat Pendingin
02.06.02.04.01 Lemari Es 2 Unit
02.06.02.04.04 Air Conditioner 8 Unit 2 Unit
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
02.06.02.06.03 Televisi 1 Unit
02.06.02.06.49 Handy Cam
02.06.02.06.50 Brankas
Peralatan dan Perlengkapan Komputer
Personal Komputer
02.06.03.02.01 PC Unit 11 Unit 3 Unit
02.06.03.02.02 Laptop/Notebook 21 Unit 2 Unit
Peralatan Komputer Mainframe
02.06.03.03.12 Hard Disk 2 Unit
Peralatan Personal Komputer
02.06.03.05.03 Printer 12 Unit 5 Unit
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 19
02.06.03.05.04 Scanner 7 Unit
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
02.06.04.01.06 Meja Kerja Pejabat 16 Buah
02.06.04.03.04 Kursi Kerja Pejabat 14 Buah
Alat Studio dan Komunikasi
Alat Studio/ Alat Visual Studio
02.07.01.01.01 Camera + Attachment 3 Unit
02.07.01.01.03 Proyektor + Attachment 2 Unit
Alat Komunikasi
02.07.02.01.08 Sound System 2 Paket
02.07.02.01.20 Faximile 1 Unit
3 03 GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN
Bangunan Gedung Kantor
03.11.01.01.01 Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 Unit
03.11.01.01.04 Pagar Gedung Kantor 1 Paket
03.11.01.01.05 Papan Nama Kantor 1 Paket
03.11.01.01.06 Tempat Parkir Gedung Kantor 1 Unit
03.11.01.01.07 Halaman Gedung Kantor 1 Unit
Bangunan Gedung Tempat Ibadah
Bangunan Tempat Ibadah Permanen 1 Unit
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen
4 04 GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN
Instalasi Gardu Listrik
Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil 1 Paket
5 05 GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA
Buku-Buku Peraturan 43 Buah Ekstracomptabel
6 06 GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
2.3 Kinerja Pelayanan
Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan
membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan
pelayanan. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang terdiri dari unsur
masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat
capaian kinerja suatu kegiatan.
Untuk melihat capaian kinerja pelayanan Inspektorat, dapat dilihat dari capaian kinerja
program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode renstra sebelumnya. Adapun capaian
kinerja pelayanan Inspektorat dalam kurun waktu 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.1. dan
Tabel 2.2. (lihat lampiran). Dalam mengukur pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat digunakan
indikator mandiri berdasarkan kompetensi inti Inspektorat (sesuai tupoksi).
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 20
Selama kurun waktu renstra periode sebelumnya (2010-2015) diperoleh capaian kinerja
program dan kegiatan setiap tahun rata-rata mencapai hasil maksimal, yaitu 100% (lihat Tabel
2.1). Hal tersebut dapat dilihat dari output dan hasil (outcomes) program dan kegiatan yang
diperoleh sesuai dengan perencanaan. Faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja
program dan kegiatan tersebut antara lain alokasi anggaran Inspektorat yang memadai untuk
melaksanakan seluruh program dan kegiatan. Untuk tahundengan rasio capaian terendah adalah
pada Tahun 2015, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal, dimana hanya mencapai 64,4%. Hal ini disebabkan karena pada
Tahun 2015 jadwal Program Kegiatan Pengawasan Tahunan yang sangat padat dan bertepatan
dengan jadwal ujian sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor yang diselenggarakan oleh Pusdiklatbin
JFA.
TABEL. 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
INSPEKTORAT KABUPATEN SOPPENG
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Persentase Kasus
Pengaduan Masyarakat
yang di Tindak Lanjuti100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Persentase Cakupan
Pemeriksaa- - 50% 100% 100% 100% 100%
3. Persentase Cakupan
Pemeriksaan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4. Persentase Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan
50% 50% 55% 60% 60% 70% 70%
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNNo. INDIKATOR
KONDISI
KINERJA
KONDISI
KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 21
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Tidak Langsung 1.892.647.247 2.131.908.373 2.111.727.735 2.081.053.559 2.282.577.890 1.876.238.261 1.990.570.464 1.990.208.044 2.013.461.129 2.285.929.477 99,133 93,3704 94,2455 96,752 100,147 77.986.129 81.938.243
- Belanja Pegawai 1.892.647.247 2.131.908.373 2.111.727.735 2.081.053.559 2.282.577.890 1.876.238.261 1.990.570.464 1.990.208.044 2.013.461.129 2.285.929.477 99,133 93,3704 94,2455 96,752 100,147 77.986.129 81.938.243
Belanja Langsung 1.376.925.000 1.590.000.000 1.745.000.000 2.483.120.000 3.590.000.000 1.326.369.561 1.539.003.089 1.674.963.948 2.426.021.635 3.476.464.038 96,3 96,8 95,9865 97,7005 96,8374 442.615.000 430.018.895
- Belanja Pegawai 675.445.000 720.160.000 794.760.000 1.023.530.000 1.500.485.000 669.949.000 718.580.000 741.679.700 999.670.000 1.450.190.000 99,2 99,8 93,3212 97,6689 96,6481 165.008.000 156.048.200
- Belanja Barang dan Jasa 663.065.000 767.936.000 843.140.000 966.070.000 1.245.405.000 618.877.561 727.249.089 832.909.248 934.117.035 1.187.874.198 93,3 94,7 98,7866 96,6925 95,3806 116.468.000 113.799.327
- Belanja Modal 38.415.000 101.904.000 107.100.000 493.520.000 844.110.000 37.543.000 93.174.000 100.375.000 492.234.600 838.399.840 97,7 91,4 93,7208 99,7395 99,3235 161.139.000 160.171.368
Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi & Anggaran
Tahun ke-Rata-Rata Pertumbuhan
Untuk capaian kinerja pelayanan dari sisi anggaran, maka dapat dilihat dari rasio realisasi anggaran (lihat Tabel 2.2.)Selama
periode renstra sebelumnya :
TABEL. 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
INSPEKTORAT KABUPATEN SOPPENG
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat
Pelayanan oleh Inspektorat Kabupaten Soppeng tidak akan lepas dari berbagai
tantangan sekaligus adanya berbagai peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan. Potensi
tantangan dan peluang tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor luar organisasi
(eksternal). Oleh karena itu, Inspektorat harus lebih banyak melihat perkembangan diluar
organisasi untuk mengukur kemampuan pelayanan Inspektorat ke depan.
Analisis lingkungan eksternal menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang
terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan.
Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan
(threats) organisasi Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Analisis lingkungan eksternal yang menghasilkan potensi peluang-peluang
dilingkungan Inspektorat, antara lain :
1. Respon positif stakeholder terhadap aktivitas Inspektorat dalam rangka meningkatkan
hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan dan keterkaitan dengan unit
kerja.
2. Iklim keterbukaan mendukung peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat.
3. Komitmen pimpinan daerah dalam pemberantasan KKN
4. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak BPK dan sesama APIP dalam
pemberantasan KKN.
Sedangkan analisa lingkungan eksternal yang dapat memunculkan potensi tantangan
terhadap pelayanan Inspektorat, antara lain :
1. Stakeholder belum sepenuhnya memahami visi, misi dan paradigma pengawasan.
2. Penerapan SAKIP di lingkungan Kabupaten Soppeng belum sepenuhnya sesuai harapan.
3. Masih adanya tunggakan auditan terhadap temuan hasil audit terutama yang menyangkut
kerugian negara.
4. Masih terbatasnya cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik serta
terbatasnya sarana bagi masyarakat untuk mengadukan penyimpangan pelayanan publik.
Analisa SWOT dapat dijadikan metode untuk mengkaji kekuatan (Strenght) dan peluang
(Opportunity) yang dimiliki Inspektorat kemudian dibandingkan dengan kelemahan (Weakness) dan
ancaman (Threats) yang dihadapi dalam penentuan isu-isu strategis Insopektorat dalam rangka
pelayanan Inspektorat lima tahun ke depan.
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 23
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Inspektorat memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan peZzmbinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.Berdasarkan kondisi
Inspektorat Kabupaten Soppeng saat ini maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi
yaitu :
a. Lemahnya Kualitas Sumber Daya Manusia/Personil
Personil auditor dan P2UPD Inspektorat yang telah bersertifikasi JFA berjumlah 10 orang
serta P2UPD sebanyak 7 orang. Disatu sisi pegawai/personil yang lain maupun pegawai
yang dilibatkan dalam kegiatan pengawasan belum memiliki sertifikasi auditor dan bahkan
belum mengikuti pendidikan JFA/JFP2UPD. Selain itu kuota diklat & sertifikasi sangat
terbatas setiap tahunnya.
b. Sarana dan Prasarana belum memadai
Belum terpenuhinya kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) untuk setiap
auditor/personil dalam mendukung tugas operasional pengawasan utamanya untuk
daerah yang sulit dijangkau dengan kendaraan umum maupun kendaraan roda 4 (empat).
c. Sebagian besar SKPD kurang memperhatikan pengelolaan aset daerah
SKPD berpandangan bahwa pengelolaan aset daerah tidak urgensi dibandingkan dengan
pengelolaan keuangan sehingga pengelolaan barang/aset terkadang diabaikan.
Sesungguhnya kualitas pengelolaan aset sangat mempengaruhi opini BPK terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
d. Kurangnya respon auditan/obyek pemeriksaan menindaklanjuti temuan hasil
pemeriksaan.
Persentase Temuan hasil pemeriksaan baik dari BPK, BPKP, Irjen Kementerian, Inspektorat
Provinsi maupun Inspektorat Kabupatenyang ditindaklanjuti masih rendah.
e. Masih terbatasnya cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik serta
terbatasnya sarana bagi masyarakat untuk mengadukan penyimpangan pelayanan publik.
Cakupan pengawasan belum mampu menjangkau seluruh kegiatan pemerintahan
terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Disisi lain, masyarakat yang diharapkan
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 24
menjadi pemberi informasi atas kualitas layanan publik belum memiliki sarana yang
mudah diakses untuk mengadukan penyimpangan atas pelayanan publik.
3.2Telaahan Visi, Misi dan Program
Sesuai Visi Misi Pembangunan Kabupaten Soppeng periode 2016 – 2021 yakni:
VISI:
PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK
Pemerintahan adalah menggunakan kewenangan, ekonomi, politik, dan administrasi guna
mengelola urusan yang menjadi kewenangannya.Karena pada hakekatnya kehadiran
pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya.
Melayani dimaksudkan untuk mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan
rakyat ,mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan rakyat.
Lebih baik dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip partisipatif
aktif, transparasi, responsif, musyawarah mufakat, berkeadilan, efektif, dan ekonomis serta
akuntabilitas.
MISI:
7 TEKAD PEMERINTAHAN YANG MELAYANI
1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani.
2. Mewujudkan pendidikan unggul ( lebih baik ) dan murah serta berkeadilan bagi
semuawarga.
3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan public.
4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang baik dan nyaman.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.
6. Menjamin ketersediaan sistempelayanan kesehatan unggul ( lebihbaik ) dan murah.
7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan
dalam pembangunan.
2 TEKAD MENJADIKAN SOPPENG LEBIH BAIK
8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan.
9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai Daerah yang nyaman dan terdepan dalam
Investasi.
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 25
Berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut
diatas, maka Inspektorat berupaya mewujudkan program tersebut melalui program dan
kegiatan lima tahun kedepan secara bertahap sehingga bisa terwujud keselarasan pelaksanaan
program dan tujuan yang ingin dicapai.
3.3.Penentuan Isu-Isu Strategis
Penentuan potensi dan permasalahan dapat dimulai dengan melakukan analisis yang berkaitan
dengan visi dan misi. Analisis tersebut biasa menggunakan analisis SWOT ( strengths, weakness,
opportunities, threats ) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan
dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (strengths),
kelemahan ( weakness ), peluang ( opportunities ), dan tantangan / kendala ( threats )
INTERNAL EKSTERNAL
KEKUATAN ( STRENGTHS ) PELUANG ( OPORTUNITIES )
1. SDM Auditor yang cukup terdidik dan
terseleksi
2. Disiplin Ilmu Aparat Pengawasan terkait
tugas pokok pengawasan cukup memadai.
3. Dukungan peraturan perundang –
undangan, kebijakan dan prosedur
pengawasan cukup memadai.
4. Komitmen, Integritas dan semangat Aparat
Pengawasan dalam melakukan tugasnya.
1. Respon positif stakeholder terhadap
aktivitas Inspektorat dalam rangka
meningkatkan hubungan koordinatif dan
konsultatif yang bersifat kemitraan dan
keterkaitan dengan unit kerja.
2. Iklim keterbukaan mendukung peningkatan
dan optimalisasi fungsi Inspektorat.
3. Komitmen pimpinan daerah dalam
pemberantasan KKN
4. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan
pihak BPK dan sesama APIP dalam
pemberantasan KKN.
KELEMAHAN ( WEAKNESS ) TANTANGAN ( THREATS )
1. Sarana / fasilitas pendukung belum
sepenuhnya memadai.
2. Kecakapan/ kemampuan Auditor belum
merata.
3. Jumlah auditor kurang memadai.
4. Standar Audit dan kode etik APIP yang
berlaku belum sepenuhnya dipahami
auditor.
1. Stakeholder belum sepenuhnya memahami
visi, misi dan paradigma pengawasan.
2. Penerapan SAKIP di lingkungan Kabupaten
Soppeng belum sepenuhnya sesuai
harapan.
3. Masih adanya tunggakan auditan terhadap
temuan hasil audit terutama yang
menyangkut kerugian negara.
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 26
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi
A. Visi
Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Soppeng periode 2016 - 2021 dan sesuai
dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dirumuskan visi Inspektorat
Kabupaten Soppeng adalah :
Makna dari pernyataan visi tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :
- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik berarti Inspektorat sebagai Institusi
Utama sesuai tupoksi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan
keuangan dan aset daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan, akuntansi sampai
dengan laporan pertanggungjawabannya.
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel berarti Inspektorat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD agar keuangan dan aset daerah yang
dikelola SKPD mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran
pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta
ketentuan yang berlaku.
B. Misi
Mengacu kepada Visi yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Soppeng
menjabarkannya ke dalam Misi yang harus dilaksanakan, yang selanjutnya dijabarkan ke
dalam tujuan dan sasaran organisasi yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen.
Berkaitan dengan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Soppeng telah merumuskan
Misi Organisasi sebagai berikut :
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DAN AKUNTABEL
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 27
1. Mewujudkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan Sistem Pengendalian Interen
Pemerintah pada SKPD.
2. Meningkatkan Kompetensi dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Aparat Pengawasan.
4.2Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
A. Tujuan
Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan
ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis
organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam
memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan
strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang
terukur. Rumusan tujuan berdasarkan misi Inspektorat dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Mewujudkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan Sistem Pengendalian Interen
Pemerintah pada SKPD.
Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD.
2. Meningkatkan Kompetensi dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Aparat Pengawasan.
Tujuan: Meningkatnya kualitas SDM Aparat pemeriksa.
Tabel 4.1
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
B
Misi Tujuan Indikator TujuanTarget Indikator Tujuan
C C CC
Menciptakan tata
kelola
pemerintahan yang
baik dan bebas
korupsi
Meningkatkan
Akuntabilitas SKPD
Nilai Akuntabilitas
Kinerja SKPDC C
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 28
B. Sasaran Jangka Menengah
Berdasarkan rumusan-rumusan tujuan yang ingin dicapai tersebut di atas, maka perlu
ditentukan sasaran jangka menengah sehingga lebih fokus dalam mencapai tujuan. Adapun
sasaran jangka menengah yang akan diwujudkan adalah:
1. Pemenuhan Kebutuhan Perkantoran
2. Kepuasan Pelayanan SKPD
3. Meningkatnya Penarapan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Pngendalian Interen
Pemerintah Daerah
4. Meningkatkan Kualitas SDM Aparat Pengawasan.
Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Inspektorat Kabupaten Soppeng
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja
PEMDAC C C C CC B
Persentase Penyelesaian Kasus /
Pengaduan Masyarakat100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK70% 72% 75% 78% 80% 82%
SAKIP SKPD dengan Nilai B 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Meningkatnya
Efektifitas
Pengelolaan
Administrasi
Umum dan
Keuangan
Persentase Kepuasan Pegawai
terhadapPelayanan Administrasi
Umum dan Keuangan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya
ketersediaan dan
kwalitas Sarana
dan Prasarana
Kantor
Persentase Sarana dan Prasarana
Kantor dalam Kondisi baik100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Meningkatnya
Kinerja
Aparatur
1. Meningkatakan
Akuntabilitas
Kinerja SKPD
Meningkatnya
nilai
Akuntabilitas
Kinerja dan
Sistim
Pengendalian
Intern
Pemerintah
Daerah
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke -No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 29
4.3.Strategi dan Kebijakan
A. Strategi Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.
Untuk itu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Inspektorat adalah:
1. Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan Inspektorat.
2. Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada SKPD dalam rangka pengawasan yang
bersifat pencegahan dini terjadinya penyimpangan.
3. Meningkatkan komitmen para Pimpinan SKPDdalam menindaklanjuti temuan hasil
pemeriksaan.
4. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparat pemeriksa untuk
mengembangkan inovasi dan potensinya.
B. Kebijakan
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk
melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Adapun kebijakan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan program kegiatan adalah:
1. Menggunakan teknologi berbasis jaringan dalam pelayanan administrasi.
2. Penajaman prioritas dan penambahan obyek serta sasaran pemeriksaan sesuai dengan
penguatan pengawasan.
3. Menanamkan pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif danberkelanjutan
antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran.
4. Pengalokasian anggaran pengembangan SDM Aparaturdan Operasional Pengawasan
sesuai kebutuhan dengan mengacu pada standar dan ketentuan yang ditetapkan.
Tabel 4.3
SASARAN RPJMD SASARAN RENSTRA
Meningkatanya penerapan prinsip Akuntabilitas,
Transparansi, Partisipasi, Efektifitas dan Efisiensi
dalam Perencanaan dan Pertanggungan Kinerja
Meningkatanya nilai Akuntabilitas Kinerja dan
Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Daerah
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 30
Tabel 4.4
KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
No. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1 2 3 4 51. Melakukan pembinaan dan
koordinasi kepada SKPD
dalam rangka pengawasan
yang bersifat pencegahan dini
terjadinya penyimpangan
1. Penajaman prioritas dan
penambahan obyek serta sasaran
pemeriksaan sesuai dengan
penguatan pengawasan
2. Meningkatkan komitmen
para Pimpinan SKPD dalam
menindaklanjuti temuan hasil
pemeriksaan
2. Menanamkan pengawasan
dilakukan secara efektif, efisien,
peventif dan berkelanjutan antar
Aparat Pengawas Intern Pemerintah
dan tidak terbatas pada satu tahun
anggaran
2 Meningkatkan
kinerja Aparatur
1. Meningkatnya
efektifitas dan
efisiensi
pengelolaan
administrasi umum
dan keuangan
1. Mengoptimalkan
penggunaan sistem informasi
dalam rangka dukungan
pelaksanaan administrasi
umum kepegawaian
2. Mengoptimalkan fungsi
pengembangan pegawai guna
memenuhi kebutuhan SDM
yang berkualitas melalui
pendidikan dan pelatihan
bagi para pegawai.
3. Meningkatkan
penyelenggaraan layanan
Admnistrasi
Keuangan/pelaporan
Keuangan dan Pelaporan
Kinerja
1. Peningkatan pelayanan
kepegawaian
2. Peningkatan pengelolaan
Administrasi keuangan
3. Pelaksanaan Pelatihan
1. Meningkatnya
Ketersediaan dan
kualitas Sarana dan
Prasarana Kantor
1. Mengoptimalkan
pemenuhan Sarana dan
Prasarana Perkantoran.
2. Meningkatkan Kualitas
Sarana dan Prasarana bagi
Pegawai
1. Pengadaan sarana perkantoran
sesuai kebutuhan
2. Pemeliharaan sarana Perkantoran
3. Inventarisasi Sarana daNn
Prasarana
Meningkatkan
Akuntabilitas
Kinerja SKPD
Meningkatnya nilai
Akuntabilitas
Kinerja dan Sistim
Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah
1.
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 31
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, maka lebih lanjut akan dijabarkan kedalam
bentuk yang lebih kongkrit melalui berbagai program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan
oleh Inspektorat Kabupaten Soppeng pada periode 2016 – 2021.
A. Program Pelayanan Perkantoran terdiri dari :
1. Penyediaan Jasa Telpon, Air dan Listrik
Output : Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Target : 60 bulan
2. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan;
Output : Perpanjangan Pengesahan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan 4
Target : 60 Bulan
3. Penyediaan jasa kebersihan
Output : Jasa Cleaning Servis/Biaya Peralatan Kebersihan dan Pembersih
Target : 60 Bulan/20 Triwulan
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik;
Output : Alat-alat Listrik untuk kebutuhan Penerangan Kantor
Target : 20 Triwulan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
Output : Surat Kabar Harian dan Majalah.
Target : 5 Paket
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
Output : Pengisian ulang tabung gas.
Target : 60 bulan
7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
Output : Surat Tugas dan SPPD dan Laporan Perjalanan Dinas
Target : 60 bulan
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 32
8. Peningkatan Pelayanan Perkantoran.
Output : ATK, Penggandaan, Cetak, Makanan & Minuman Pegawai untuk Harian,
makan minum Tamu, honor PNS dan Non PNS.
Target : 60 bulan
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan uraian kegiatan:
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;
Output : Motor dan Mobil Dinas Operasional.
Target : 9 Unit
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
Output : Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Printer ).
Target : 25 Buah
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
Output : Peralatan dan perlengkapan Kantor (AC, Komputer, Notebook/Laptop )
Target : 3 Jenis
4. Pengadaan Meubeleir;
Output : Meubeler Kantor (Lemari Besi, Meja Kerja, Kursi Kerja ).
Target : 4 Jenis
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor;
Output : Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor
Target : 5 Paket
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
Output : Pemeliharaan Kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat.
Target : 2 Jenis
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor.
Output : Pemeliharaan AC / Komputer
Target : 5 Unit
8. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Output : Rehabilitasi Atap Halaman, Taman, Pagar dan Tempat Parkir
Target : 2 paket
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 33
C. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur terdiri dari :
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
Output : Peserta Diklat JFA/JFP2UPD.
Target : 25 orang.
2. Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
Output : Peserta Bimtek/Seminar/Lokakarya.
Target : 39 Orang
3. Pengadaan Mesin Absensi
Output : Mesin Absensi
Target : 1 Paket
D. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Peningkatan ProfesionalismeTenaga
Aparat dijabarkan dalam kegiatan :
1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
Output : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Target : 402 LHP.
2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Output : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Target : 180LHP.
3. Tindak Lanjut Temuan Hasil pengawasan (Pemutahiran Data);
Output : Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut.
Target : 90 %.
4. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.
Output : Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
Target : 10 kali pemantauan.
5. Desk Pendamping SKPD
Output : Persentase SKPD yang didampingi Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan
Penyesuain Asset
Target : 80 %
6. Reviu Dokumen Pelaporan SKPD
Output : Laporan Keuangan dan laporan Kinerja SKPD yang Di reviu
Target : 36 SKPD
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 34
7. Evaluasi LAKIP
Output : LAKIP SKPD yang di evaluasi
Target : 36 SKPD
8. Reviu Dokumen Perencanaan, Penyerapan Anggaran Belanja Barang dan Jasa, dan Penilaian
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
Output : Dokumen perencanaan dan penganggaran yang di reviu
Target : 36 SKPD
9. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan
Out put : memastikan pengelolaan keuangan berdasarkan aturan
Target : 36 SKPD,49 Desa 258 SD,35 SLTP,24 SLTA,17 Puskesmas
9. Pelatiahan Tekhnis,Reviu Dokumen Perencenaan, Pengawasan, Pengadaan Barang dan Jasa
dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
Output : Aparatur Inspektorat yang mengikuti Pelatihan Tehnis Pengawasan dan
Akuntabilitas Kinerja
Target : 38 Orang
10. Penyusunan SistemInformasi Pelayanan Pengaduan Publik.
Output : Terlaksananya Penyusunan Aplikasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik
Target : 1 Aplikasi berbasis WEB
11. Pembentukan Unit Khusus Pengaduan Masyarakat.
Output : Pelaksanaan Penyusunan Sistem Layanan Publik
Target : 1 Aplikasi berbasis WEB
Berbagai program dan kegiatan tersebut di atas diharapkan dapat mewujudkan visi
Inspektorat Kabupaten Soppeng untuk lima tahun kedepan (lihat lampiran Tabel 5.1). Target
kinerja yang direncanakan dari setiap program diharapkan bisa mencapai 100%. Untuk target dari
segi pendanaan, maka diupayakan ada peningkatan dari tahun ke tahun. Program dan kegiatan
tersebut sudah mengacu kepada RPJMD Kabupaten Soppeng .
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 35
BAB VI
INDIKATOR KINERJA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Soppeng tidak terlepas dari pencapaian dari masing-masing bidang pembangunan yang
akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan bidang kompetensinya. Untuk
mengukur capaian kinerja setiap bidang pembangunan, maka setiap SKPD menentukan indikator
kinerja yang akan menjadi alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Adapun
indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu :
1. Berkurangnya Temuan Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP )
Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- Jumlah temuan keseluruhan dibagi dengan temuan yang ditindak lanjuti
Kondisi
Kinerja pada
Awal RPJMD
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.Rasio temuan BPK yang
ditindak lanjuti36,36% 36,36% 40% 45% 50% 55% 60% 65%
Target Capaian setiap TahunNo. Indikator
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 36
Tabel 6.2
Indikator Kinerja Pelayanan SKPD
- Jumlah Skpd yang diperiksa= Jumlah SKPD X SKPD yang diperiksa
- Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti= Jumlah PengaduanX yang
ditindak lanjuti
- Persentase temuan yang ditindak lanjuti= Jumlah yang ditindak lanjuti \
Jumlah Temuan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Persentase Kasus
Pengaduan Masyarakat
yang di tindak lanjuti100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK 70% 72% 75% 78% 80% 82% 85%
Persentase SAKIP SKPD yang
di Evaluasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target CapaianIndikator
Awal
2015
Kondisi
kinerja pada
akhir
Renstra
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 38
Uni
t K
erja
SK
PD P
enan
ggun
g Ja
wab
L
O
K
A
S
I
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program (
Outcome) dan
Kegiatan (
output )
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an ( Tahun
2016 )
Tujauan SasaranIndikator
Sasaran
Thn 2021
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
thn 2016 thn 2017 Thn 2018 Thn 2019 Thn 2010
Kode
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
Dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah
Kondisi kinerja pada
Akhir periode Renstra
SKPD
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 #
Rp
Targ
et
Rp
Uni
t K
erja
SK
PD P
enan
ggun
g Ja
wab
L
O
K
A
S
I
Persentase
kepuasan
pegawai
dalam
pelayanan
administrasi
umum dan
kepegwaian
( melalui
angket/kuis
oner )
Meningka
tkan
Pelayana
n Kinerja
SDM
Aparatur
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program (
Outcome) dan
Kegiatan (
output )
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an ( Tahun
2016 ) Targ
et
Rp
Targ
et
Tujauan SasaranIndikator
Sasaran
Meningkat
nya
efektifitas
dan
efisiensi
pengelolaa
n
administra
si umum
dan
keuangan
Kode
4
744,000,038
Kegiatan
Penyediaan
jasa
komunikas i ,
sumber daya
a i r dan
l i s trik
Jumlah
pembayaran
telepon,
l i s trik, dan
a i r
12
Bulan24,610,670
441,731,004 610,150,026 638,500,030
Program
Pelayanan
Administrasi
Persentase
Pelayanan
administrasi
Perkantoran
524,545,456
55,000,000
Kegiatan
Penyediaan
jasa
pemel iharaa
n dan
perizinan
kendaraan
Dinas/Opera
s ional
Jumlah STNK
kendaraan
dinas/opera
s ional
12
bulan50,000,000
12
bulan
1 20 06 01
12
Bulan29,300,004
12
bulan40,000,000
12
bulan45,000,000
676,000,034
20 06 01
8,000,000 5,650,000
1
Roda
4, 31
Roda
2
7,000,000
1
Roda
4, 31
Roda
2
7,500,000
1
Roda
4, 31
Roda
2
1
Roda
4, 23
Roda
2
3,500,000
1
Roda
4, 23
Roda
2
5,080,000
1
Roda
4, 31
Roda
2
23
jenis11,000,000
25
jenis12,000,000
19
Jenis9,100,000
20
jenis10,000,000
22
jenis10,500,000 08
Jumlah
petugas
kebers ihan
dan jumlah
jenis
pera latan
kebers ihan
19
Jenis9,100,000
Kegiatan
penyediaan
jasa
kebers ihan
kantor
1
Targ
et
Rp
3,634,926,588
72
bulan
6
Roda
4, 170
roda 2
128
jenis
243,910,674
36,730,000
61,700,000
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 39
Tujauan SasaranIndikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program (
Outcome) dan
Kegiatan (
output )
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an ( Tahun
2016 )
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Uni
t K
erja
SK
PD P
enan
ggun
g Ja
wab
L
O
K
A
S
I
thn 2016 thn 2017 Thn 2018 Thn 2019 Thn 2010 Thn 2021
Kondisi kinerja pada
Akhir periode Renstra
SKPD
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 #
Tujauan SasaranIndikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program (
Outcome) dan
Kegiatan (
output )
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an ( Tahun
2016 ) Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
4
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Uni
t K
erja
SK
PD P
enan
ggun
g Ja
wab
L
O
K
A
S
I
Targ
et
Rp
1 20 06
17
jenis3,500,000
19
jenis4,000,000
Jumlah a lat
l i s trik/
penerangan
bangunan
10
Jenis1,500,000
10
Jenis2,000,000
Penyediaan
komponen
insta las i
l i s trik/pener
angan
bangunan
kantor
1 20 06 01 1212
jenis2,500,000
15
jenis3,000,000
1 20 06
330,000,000 95
ka l i350,000,000
100
ka l i400,000,000
10,000,000 8
jenis10,500,000
9
jenis11,000,000 8,000,000
6
Jenis9,500,000
6
jenis9,500,000
7
jenis01 15
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundang -
undangan
Jumlah
terbi tan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
6
Jenis
266,610,768 80
Ka l i
3,000,000 12
ka l i3,500,000
12
ka l i4,000,000 1,500,000
12
ka l i2,000,000
12
ka l i2,500,000
12
ka l i01 16
Penyediaan
Bahan
logis tik
kantor
Jumlah
pengis ian
ulang tabung
gas
12
ka l i
01 18
Rapat-rapat
koordinas i
dan
konsultas i
ke luar
daerah
Jumlah rapat
koordinas i
konsultas i
dan
kedinasan
la inya
80
Kal i
1 20 06
1 20 06
01 55
Peningkatan
Pelayanan
adminis tras i
perkantoran
Jumlah
paket
pelayanan
adminis tras i
perkantoran
230,000,000 121
bulan240,000,000
12
bulan250,000,000 209,724,000
12
Paket148,951,000
12
bulan220,000,000
12
bulan
12
Paket
235,800,000 85
ka l i320,000,000
90
ka l i
Targ
et
Rp
83
jenis
42
jenis
72
ka l i
530
ka l i
72
bulan
16,500,000
58,500,000
16,500,000
1,902,410,768
1,298,675,000
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 40
Tujauan SasaranIndikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program (
Outcome) dan
Kegiatan (
output )
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an ( Tahun
2016 )
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
L
O
K
A
S
I
thn 2016 thn 2017 Thn 2018 Thn 2019 Thn 2010 Thn 2021
Uni
t Ker
ja S
KPD
Pen
angg
ung
Jaw
ab
Kondisi kinerja pada
Akhir periode Renstra
SKPD
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 #
Tujauan SasaranIndikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program (
Outcome) dan
Kegiatan (
output )
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an ( Tahun
2016 )Rp
Targ
et
Rp
4
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
L
O
K
A
S
I
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Uni
t Ker
ja S
KPD
Pen
angg
ung
Jaw
ab
1 20 06
587,000,013 25,477,000,015 515,000,017
Persentase
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
100% 1,423,975,764 203,750,011
Meningka
tkan
Kuantitas
dan
Kualitas
Sarana
dan
Prasarana
Meningkat
nya
ketersedia
an dan
kulaitas
sarana dan
prasarana
kantor
Tersedianya
ruang kerja
yang
representati
f
1 20 06 02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
570,000,019
1 20 06 02 07
Pengadaan
Perlengkapa
n Gedung
Kantor
40,000,000 1 unit 40,000,000 1 unit 40,000,000 424,910,000 - -
8 unit
roda
2
152,000,000 1 unit02 05
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Opera
s ional
Jumlah
Kendaraan
Dinas
/Operas iona
l
1 Unit
41
jenis
12
jenis80,000,000
8
jenis60,000,000
9
jenis65,000,000
10
jenis70,000,000
Jumlah
pengadaan
Perlengkapa
n Gedung
kantor
2
jenis4,999,720 - -
1 20 06 02 09 120,000,000 22
unit130,000,000
30,000,000 06 02 10
Pengadaan
Mebeluer
Kantor
Jumlah
Pengadaan
mebeleur
1 20
60,400,000 48
unit135,000,000
20
unit110,000,000
21
unit
Pengadaan
Pera latan
Gedung
Kantor
Jumlah
Pengadaan
Pera latan
Gedung
Kantor
Lapto
p, Ac,
Tv
194,496,835 11
Unit
5
buah35,000,000
6
buah40,000,000
7
buah45,000,000
Meja/
Kurs i82,000,000
20
Buah19,250,000
4
buah
Targ
et
Rp
28,572,975,828
696,910,000
279,999,720
749,896,835
251,250,000
93
unit
42
buah
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 41
Uni
t K
erja
SK
PD P
enan
ggun
g Ja
wab
L
O
K
A
S
I
thn 2016 thn 2017 Thn 2018 Thn 2019 Thn 2010 Thn 2021
Tujauan SasaranIndikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program (
Outcome) dan
Kegiatan (
output )
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an ( Tahun
2016 )
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi kinerja pada
Akhir periode Renstra
SKPD
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 #
Pengadaan
Mes in
Absens i
- - - - - -1
paket50,000,000.00 - - - -
1
Paket50,000,000.00
25,000,000
1 20 06 02 24
Pemel iharaa
n
Rutin/Berkal
a gedung
kantor
Luas
ha laman/ge
dung yang
dipel ihara
248
M2
248
M225,000,000 25,000,000
248
M225,000,000
248
M225,000,000
248
M225,000,000
248
M220 06 02 13
150,000,000
1 Unit
roda
4, 31
unit
roda 2
170,000,000
Uni
t K
erja
SK
PD P
enan
ggun
g Ja
wab
L
O
K
A
S
I
Tujauan SasaranIndikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program (
Outcome) dan
Kegiatan (
output )
4
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an ( Tahun
2016 )
1 20
79,500,000
1 Unit
roda
4, 31
unit
roda
2
130,000,000
1 Unit
roda
4, 31
unit
roda
2
140,000,000
1 Unit
roda
4, 31
unit
roda 2
Pemel iharaa
n
Rutin/Berkal
a Kendaraan
Dinas/Opera
s ional
Jumlah
Kendaraan
Dinas yang
terpel ihara
2 Unit
roda
4, 17
roda 2
118,169,200
1 Unit
roda
4, 23
unit
roda
2
1
12
bulan35,000,000
12
bulan40,000,000
12
bulan45,000,000
12
bulan17,400,000 - -
12
bulan30,000,000 06 02 29
Pemel iharan
rutin/
berka la
perlengkapa
n gedung
kantor
Jumlah
mebeleur
yang
terpel ihara
30,000,000 70
jenis35,000,000
20
19,600,000 64
jenis25,000,000
65
jenis27,000,000
68
jenis
Pemel iharan
rutin
/berka la
pera latan
gedung
kantor
Jumlah jenis
pera latan
kantor yang
dipel ihara
13
jenis7,000,000
39
jenis
1
gedu
ng
25,000,000,000 - - - -
1
gedun
g
550,000,000 - - - -06 02 42
Rehabi l i tas i
sedang/bera
t Gedung
Kantor
Jumlah
Gedung yang
direhabi l i tas
i
1
Targ
et
Rp
6
Roda
4, 170
roda 2
72
bulan
319
jenis
2
gedun
g
150,000,000
787,669,200
167,400,000
1.488
M2
143,600,000
25,550,000,000
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 42
Tujauan SasaranIndikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program (
Outcome) dan
Kegiatan (
output )
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an ( Tahun
2016 )
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
L
O
K
A
S
I
thn 2016 thn 2017 Thn 2018 Thn 2019 Thn 2010 Thn 2021
Uni
t K
erja
SK
PD P
enan
ggun
g Ja
wab
Kondisi kinerja pada
Akhir periode Renstra
SKPD
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 #
Tujauan SasaranIndikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program (
Outcome) dan
Kegiatan (
output )
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an ( Tahun
2016 )
L
O
K
A
S
I
Targ
et
Rp
745,000,000 06 05
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Persentase
Aparat
Pengawasan
yang telah
memiliki
sertifikat
kompetensi
100%
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
4
20
90,000,000 20
orang400,000,000
23
orang450,000,000
25
orang
Pendidikan
dan
Pelatihan
Formal
Jumlah PNS
yang
mengikuti
pendidikan,
diklat formal
13
0rang80,000,000
14
orang
1 20
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Uni
t K
erja
SK
PD P
enan
ggun
g Ja
wab
1 20 06 05 01
770,000,000 850,000,000 810,000,000 402,000,000 240,000,000
450,000,000 30
orang450,000,000
Mengemb
angkan
kualitas
SDM
Aparatur
Pengawas
an
Meningkat
nya
kualitas
dan
profesional
isme SDM
Pengawas
an
Persentase
Pegawai
yang
mengikuti
Diklat
42
orang320,000,000
42
orang350,000,000
42
orang
30
orang322,000,000
15
orang150,000,000
42
orang300,000,000 06 05 02
Bimbingan
teknis
implementa
s i Peraturan
perundang -
undangan
Jumlah PNS
yang
mengikuti
bimbingan
teknis
implementa
s i peraturan
perundang-
undangan
1
50,000,000 - --42
orang45,000,000 - -
42
orang
Pengadaan
Pakaian
Dinas
beserta
Perlengkapa
nnya
- - -
Targ
et
Rp
125
orang
213
orang
84
orang 95,000,000
360,000,000
3,817,000,000
1,920,000,000
1,802,000,000
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 43
Tujauan SasaranIndikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Thn 2021Indikator
Kinerja
Program (
Outcome) dan
Kegiatan (
output )
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an ( Tahun
2016 )
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Uni
t K
erja
SK
PD P
enan
ggun
g Ja
wab
L
O
K
A
S
I
thn 2016 thn 2017 Thn 2018 Thn 2019 Thn 2010
Kondisi kinerja pada
Akhir periode Renstra
SKPD
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 #
Tujauan SasaranIndikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Indikator
Kinerja
Program (
Outcome) dan
Kegiatan (
output )
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an ( Tahun
2016 )
Uni
t K
erja
SK
PD P
enan
ggun
g Ja
wab
L
O
K
A
S
I
1,565,119,018 210 4,085,000,026 18020
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Peningkatan
Profesionalis
me Tenaga
Aparat
Menurunnya
Jumlah
Temuan LHP
303 270
550 2,600,000,000
4
Mewujud
kan
Pengawas
an yang
lebih
handal
dan
akuntabel
Meningkat
nya
efektifitas
pengawas
an
Persentase
penyelesaia
n
Rekomenda
si Hasil
Temuan
( Internal )
1 20 06
20 06
450 2,500,000,000 500 2,500,000,000 520 2,500,000,000
Jumlah
laporan
has i l
Pemeriksaan
(LHP) reguler
yang terbi t
40 Laporan 270 1,142,310,000 404 958,138,996 1 20 06 20 01
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal
secara
berka la
4,550,000,030 150 4,760,000,034 120 5,175,000,038 1,873,745,018 240
Tindak lanjut
Temuan
has i l
pengawasan
(pemutakhir
an data)
350,000,000 12
bulan390,000,000
12
bulan400,000,000 199,160,000
12
bulan200,000,000
12
bulan350,000,000
12
bulan20 06
Penanganan
kasus
pengaduan
di
l ingkungan
Pemerintah
daerah
Jumlah surat
aduan yang
di tindaklanj
uti
12
bulan1
12
bulan25,000,000
12
bulan15,000,000
12
bulan20,000,000
12
bulan20,000,000
Terlaksanan
ya
pemutakhira
n data
tindak lanjut
temuan
has i l
pengawasan
12
bulan28,375,000
12
bulan9,950,000 118,325,000
Targ
et
Rp
1,889,160,000 72
bulan
2,694
72
bulan
22,008,864,164
12,200,448,996
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 44
Uni
t K
erja
SK
PD P
enan
ggun
g Ja
wab
L
O
K
A
S
I
thn 2016 thn 2017 Thn 2018 Thn 2019 Thn 2010 Thn 2021
Tujauan SasaranIndikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program (
Outcome) dan
Kegiatan (
output )
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an ( Tahun
2016 )
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi kinerja pada
Akhir periode Renstra
SKPD
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 #
Uni
t K
erja
SK
PD P
enan
ggun
g Ja
wab
L
O
K
A
S
I
Tujauan SasaranIndikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program (
Outcome) dan
Kegiatan (
output )
4
1 20 06 20 08
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an ( Tahun
2016 )
160,000,000 12
bulan180,000,000
1 20
-12
bulan140,000,000
12
bulan150,000,000
12
bulan
Evaluas i
Berka la
Temuan
Has i l
Pengawasan
Monitoring
temuan
has i l
pengawasan
12
bulan110,900,000 -
12
bulan140,000,000
12
bulan150,000,000
12
bulan200,000,000
12
bulan50,000,000 - -
12
bulan130,000,000 06 20 25
Desk
pendamping
SKPD
100,000,000 38
skpd130,000,000
38
skpd140,000,000
38
skpd
Evaluas i
Lakip
Lakip SKPD
yang tepat
sasaran
-36
skpd50,000,000
36
skpd1 20 06 20 26 150,000,000
38
skpd150,000,000
38
skpd500,000,000
38
skpd500,000,000
38
skpd500,000,000
36
skpd78,000,000
36
skpd105,000,000
38
skpd500,000,000
Reviuw
Dokumen
Prencanaan
Pembanguna
n dan
Penyerapan
Anggaran
Belanja
barang/Jasa
Jumlah
dokumen
perencanaan
yang di
review
-
240,000,000 42
orang350,000,000 102,030,000
42
orang200,000,000
42
orang220,000,000
42
orang
Pelatihan
Tekhnis
Pengawasan,
Pengadaan
Barang dan
jasa
peni la ian
Akuntabi l i ta
s Kinerja
Pemerintah
Jumlah
Aparat yang
mengikuti
pelatihan
38
orang150,000,000
38
orang
60
bulan
60
bulan
224
skpd
224
skpd
244
orang
740,900,000
670,000,000
720,000,000
2,183,000,000
1,262,030,000
Targ
et
Rp
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH 2016-2021| 45
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an ( Tahun
2016 )
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
L
O
K
A
S
I
thn 2016 thn 2017 Thn 2018 Thn 2019 Thn 2010
Tujauan SasaranIndikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Un
it K
erj
a S
KP
D P
en
an
gg
un
g J
aw
ab
Thn 2021Indikator
Kinerja
Program (
Outcome) dan
Kegiatan (
output )
Kondisi kinerja pada
Akhir periode Renstra
SKPD
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 #
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an ( Tahun
2016 )
L
O
K
A
S
I
Tujauan SasaranIndikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
65,000,000 49
desa90,000,000
49
desa120,000,000
49
desa
Evaluas i
Pengelolaan
keuangan
Desa
Jumlah desa
yang
dievaluas i
Audit
dengan
tujuan
tertentu
49
desa
Rp
Ta
rge
t
Rp
4
Un
it K
erj
a S
KP
D P
en
an
gg
un
g J
aw
ab
Ta
rge
t
Rp
Ta
rge
t
Rp
Ta
rge
t
Rp
Ta
rge
t
Rp
Ta
rge
t
Indikator
Kinerja
Program (
Outcome) dan
Kegiatan (
output )
170,000,000
12
bulan200,000,000
12
bulan250,000,000
Penyusunan
Apl ikas i dan
Sis tem
Informas i
Pelayanan
Publ ik
Penyusunan
Sis tem
Informas i
Pelayanan
Pengaduan
Publ ik
200,000,000 12
bulan250,000,000
12
bulan300,000,000
12
bulan
Pembentuka
n Unit
Khusus
Pengaduan
masyarakat
Penyusunan
Tim
Pelayanan
Publ ik
12
bulan300,000,000
130,000,000 49
desa150,000,000
49
desa
294
desa
48
bulan
48
bulan
725,000,000
750,000,000
750,000,000
Ta
rge
t
Rp
Top Related