Wakil Bupati s/d 2010
Bupati 2010 – 2015
Pendidikan: S1 Ekonomi
Manajemen (Universitas Trisakti, IND)
S2 MBA (La Trobe University, Australia)
REMIGO YOLANDO BERUTU, MBABUPATI PAKPAK BHARAT
(refleksi dari tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik)
UUD 1945
• Melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia
• Memajukan Kesejahteraan Umum
• Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
• Ikut melaksanakan Ketertibandunia
Visi & Misi
Hambatan & Tantangan
Reformasi Pelayanan
Rasio Belanja
Pelayanan Strategis
Prestasi
MENU…
Sebelah Timur – Kab. Dairi & Kab. Samosir
Sebelah Barat – Kab. Aceh Singkil & Kota Subulussalam
Sebelah Utara – Kab. Dairi
Sebelah Selatan – Kab. Humbahas & Kab. Tapanuli Tengah
GAMBARAN
UMUM
● KECAMATAN
SALAK
● KECAMATAN
KERAJAAN
● KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JEHE
● KECAMATAN
PERGETTENG-
GETTENG
SENGKUT
● KECAMATAN
PAGINDAR
● KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
● KECAMATAN
TINADA
● KECAMATAN
SITELLU TALI
URANG JULU
● DINAS PENDIDIKAN
● DINAS KESEHATAN
● DINAS PEKERJAAN
UMUM
● DINAS PERTANIAN
● DINAS KEHUTANAN
● DINAS
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN,
KOPERASI & USAHA
MIKRO, KECIL &
MENENGAH
● DINAS SOSIAL,
TENAGA KERJA &
TRANSMIGRASI
● DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH
● DINAS
PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI &
PARIWISATA
● DINAS
KEPENDUDUKAN &
PENCATATAN SIPIL
● INSPEKTORAT
● BAPPEDA
● BAPEMAS, PEMDES,
PP DAN KB
● BADAN PELAKSANA
PENYULUH
PERTANIAN,
PERIKANAN &
KEHUTANAN
● BKD & DIKLAT
● BPBD
● KANTOR PELAYANAN
TERPADU &
PENANAMAN MODAL
● KANTOR
PERPUSTAKAAN ,
ARSIP DAN
DOKUMENTASI
● KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
● KANTOR POLISI
PAMONG PRAJA
● RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH
STRUKTUR ORGANISASI
B U P A T I
ASISTEN PEMERINTAHAN
ASISTEN ADM & PEMBANGUNAN
WAKIL BUPATID P R D
SEKRETARIS DAERAH
DINAS DAERAHLEMBAGA TEKNIS
DAERAHSEKRETARIAT
DPRD
BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN
BAGIAN HUKUM &
HAM
BAGIAN
ORGANISASI &
TATALAKSANA
BAGIAN HUMAS
BAGIAN
PEREKONOMIAN
BAGIAN UMUM
BAGIAN
PEMBANGUNAN
BAGIAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
● BAGIAN
UMUM
● BAGIAN
PERUNDANG-
UNDANGAN,
RISALAH &
PERSANDIAN
● BAGIAN
HUMAS &
PROTOKOLER
BAGIAN - BAGIAN
KECAMATAN (8)
DESA (52)
STAF AHLI
U P T D U P T
KETERANGAN :
GARIS
PELAPORAN
GARIS
KOORDINASI
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN
PAKPAK BHARAT YANG SEJAHTERA SERTA
KEPEMIMPINAN YANG ADIL DAN DEMOKRATIS
DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG
PROFESIONAL YANG BERFOKUS KEPADA
PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT,
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, SERTA
KESEHATAN DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI
BUDAYA PAKPAK DAN AGAMA.
VISI
1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera;
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif,
Kreatif, Inovatif dan Fasilitatif;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui
Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat;
4. Mewujudkan Masyarakat yang sehat melalui Peningkatan
Kualitas Pelayanan Kesehatan serta Peningkatan Sarana
Prasarana Kesehatan;
5. Memantapkan Networking dengan Menjalin Hubungan yang
Dinamis (Aksesibilitas) dengan Pemerintah Atasan dan
Seluruh Daerah Khususnya yang Berbatasan langsung Guna
Membuka Kerjasama yang Menguntungkan;
6. Meningkatkan Iklim Keterbukaan, Aspiratif dan Partisipatif;
7. Meningkatkan Sinergitas dalam Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peningkatan dan Penguatan Peran Perempuan dalam
Pembangunan;
9. Mewujudkan Komitmen Bersama Dalam Penegakan Hukum
Secara Konsisten dan Konsekuen;
10. Meningkatkan Hubungan yang Dinamis dengan Masyarakat
Pakpak Perantau;
11. Menjadikan Budaya Pakpak sebagai Landasan dalam
Kebijakan Publik;
12. Melakukan Tindakan Nyata yang Kreatif & Inovatif didalam
Menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah.
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN
FASILITATIF
PENYEDIAAN KEBUTUHAN DASAR DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DIDUKUNG OLEH KOMITMEN BERSAMA DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN SECARA KONSISTEN DAN KONSEKUEN
1
2
3
PROSES TRANSFORMASI
KEBIJAKAN PELAYANAN
PUBLIKIMPLEMENTASI
PELAYANAN PUBLIK
UKURANKEBERHASILAN
CORPORATECULTURE
PEDOMAN PERDA/ PERBUP
SISTEMPEMBINAAN
KKN
PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN.
PENETAPAN KINERJA.
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN YG BEBAS
KKN.
TEKAD & SEMANGAT
KEINGINAN
MEMPERBAIKI
KONDISI PELAYANAN
PUBLIK
INPRES 5/2004 TTG
PERCEPATAN
PEMBERANTASAN
KKN
TEROBOSAN
PELAYANAN
PUBLIK
KONDISI
OBYEKTIFTUJUAN
STRATEGIK
ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM REFORMASI
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
ppt.glzy8.com海量PPT模板免费下载
PR
OG
RA
M S
TR
AT
EG
IK
PE
NIN
GK
ATA
N P
EL
AY
AN
AN
PU
BL
IK 1. PELETAKAN ARAH KEBIJAKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DALAM PELAYANAN PUBLIK.
2. PENYEBARAN PRAKTEK-PRAKTEK
TERBAIK DAN INOVASI
PENYELENGARAAN PELAYANAN
PUBLIK.
3. ADOPSI DAN PENERAPAN SMM ISO
9001: 2008.
4. PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN
PUBLIK.
5. DEREGULASI DAN
DEBIROKRATISASI PELAYANAN
INVESTASI.
6. PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.
HAMBATAN
menu
1
2
3
KURANGNYA KOMPETENSI SUMBER
DAYA APARATUR ;
MINDSET APARATUR BELUM
SEPENUHNYA BERUBAH DARI
PERILAKU DILAYANI MENJADI
MELAYANI;
SARANA DAN PRASARANA BELUM
MEMADAI;
TA
NTA
NG
AN
• Urusan wajib yang begitu luas dan banyak (26
urusan wajib & 8 urusan pilihan)
• Kondisi topografi yang ekstrim
• Kondisi geografis (kontur jalan dan rawan
longsor)
• Daerah terisolir (keterbatasan konektivitas ke
daerah tetangga)
• Pola pikir masyarakat
• Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi
darat
• Antara pengembangan pertanian/perkebunan dan
permukiman dengan kawasan hutan menjadi hal
yang dilematis
PELAYANAN
PUBLIK (PUBLIC
SERVICE)
HAKEKAT
PELAYANAN
PUBLIK (PUBLIC
SERVICE)
“pemberian
pelayanan kepada
masyarakat
merupakan kewajiban
aparatur negara
sebagai abdi
masyarakat.”
(Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003)
PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK
PARADIGMA LAMA1. BERBELIT-BELIT
2. KURANG RESPONSIF
3. KURANG BERMUTU
4. BERMALAS-MALASAN
5. TIDAK AKUNTABEL
PARADIGMA BARU1. TRANSPARAN
2. CEPAT TANGGAP
3. AKUNTABEL
4. DINAMIS
5. BERORIENTASI
KEPUASAN
PELANGGAN
ARAH
REFORMASIPELAYANAN
AREA REFORMASI
PELAYANAN
PENATAAN ORGANISASI
Terobosan :
1. Mendesain kelembagaan yang
ramping namun kaya fungsi dengan
tetap mengakomodasi secara
maksimal kebutuhan pelaksanaan
26 urusan wajib dan 8 urusan
pilihan.
2. Kelembagaan di evaluasi secara
periodik dalam rangka
penyempurnaan guna mewujudkan
Struktur Perangkat Daerah yang
ideal sesuai kebutuhan.
1
Perubahan metode pelayanan dari manual ke sistem
elektronik;
Penataan Tatalaksana
Pembangunan dan Penerapan Sistem Informasi secara
Elektronik pada Unit Pelayanan Publik :
Sistem Informasi
Keuangan Daerah
(SIMDA, SIM
BMD, SIM PBB
P2.)
Sistem
Admisitrasi
Kependudukan
(E-KTP)
Sistem
Informasi
Pelayanan
Kepegawaian
(SAPK)
Sistem
Informasi
Kesehatan
Sistem
Informasi
Pendidikan
DIPPEKADE DISDUKCATPIL DINAS
PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN
& RSUD
BKD & DIKLAT
Adopsi E-Government;
2
Penataan Perundang-undangan
Terbitnya PERDA dan PERBUP sebagai landasan
Perangkat Daerah meyelenggarakan tugas pokok dan
fungsi.
Upaya
mengoptimalkan
penerapan Perda dan
Perbup
1. Sosialisasi kepada Aparatur dan
Masyarakat;
2. Membentuk Badan Legislasi Daerah;
3. Membangun kemitraan dengan pihak
ketiga (Advokat dan Kejaksaan) untuk
konsultasi dan Bantuan Hukum Pemerintah
Daerah.
4. Penerbitan perda/perbup yang berkaitan
dengan Pelayanan Publik
3
Menyusun Informasi Jabatan, Informasi
Beban Kerja, Peta Jabatan melalui
Kegiatan Analisa Jabatan dan Analisis
Beban Kerja pada seluruh SKPD ;
Peningkatan kompetensi SDM Aparatur
melalui Program Tugas Belajar PNS, Brain
Mapping, Diklat Kepemimpinan dan Diklat
Teknis/Fungsional;
Memberikan Tunjangan Perbaikan
Penghasilan dalam rangka Peningkatan
Kesejahteraan Pegawai;
Penataan
SDM
AparaturMenerapkan ketentuan PP No. 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4
PENATAAN PENGAWASAN
Yang dilakukan dalam bidang pengawasan adalah :
1. Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Memaksimalkan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara rutin;
3. Memberikan Sanksi berupa teguran dan pembayaran ganti rugi bagi PNS yang melakukan penyimpangan;
4. Menindaklanjuti Temuan hasil pengawasan/pemeriksaan dari lembaga pemeriksadengan tegas dan konsisten.
5
Penataan Akuntabilitas
Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Realisasi Fisik danKeuangan (setiap bulan utk Kab & setiap 2 minggu di SKPD ) dan memberikan rewarddan punishment (Penyerapan anggaran dan PAD);
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah setiap Tahun (Hasil LAKIPTahun 2010 Nilai DD, di Tahun 2011 Nilai C, di Tahun 2012 Nilai C dan di Tahun 2013 NilaiCC hal ini dapat dicapai dengan melakukan kerjasama dengan BPKP tentang Bimtekuntuk peningkatan kapasitas ;
Peyusunan LAKIP pada seluruh SKPD dan pendampingan audit LAKIP KabupatenPakpak Bharat;
Menyusun LPPD Kabupaten Pakpak Bharat (Adanya peningkatan Ranking LPPD dariRanking 18 Tahun 2010 menjadi Ranking 10 Tahun 2011 dan Rangking 3 Tahun 2012 dan2013 se SUMUT dan 109 Nasional thn 2013);
Konsisten mempublikasikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(LPPD) melalui Media Cetak;
Melaksanakan acara Talk Show Pemerintah Daerah di bidang pembangunan danpelayanan publik melalui radio;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan OPINI BPK “WTP tanpa Catatan” atasLaporan Keuangan Tahun 2013)
Publikasi Anggaran Pemerintah Daerah melalui website dan media pengumuman diSKPD, Kantor Kecamatan dan kantor Kepalad Desa dan tempat umum lainnya.
6
Tahun 2013, 9 (sembilan) SKPD frontline mendapat Sertifikasi ISO
9001:2008. (Dippekade, Dinkes, Disdik, Dukcatpil, KP2SPM, RSUD,
Kec. Salak, Puskesmas Siempat Rube, SMPN 1 Salak);
Mengadopsi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008, secara
terintegrasi dan mandiri level Pemda dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik yang diterapkan mulai Tahun 2012 di 29 SKPD
dan 12 UPT;
Tahun 2014 terhadap 9 (sembilan) SKPD frontline tersebut
dilakukan Audit Surveilance dan 9 (sembilan) SKPD backline
mengikuti sertifikasi (Setda, Inspektorat, Bappeda, BKD dan Diklat,
BPBD, Budparhubmansih, Kec. Siempat Rube, Puskesmas
Sukaramai, dan SMAN 1 Salak);
Melakukan survei Kepuasan Masyarakat terhadap
penyelenggaraan Pelayanan Publik dan menerapkan sambungan
langsung telepon (Hot Line Service) pada 29 SKPD untuk melayani
keluhan masyarakat;
Melakukan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pelayanan
publik pada seluruh SKPD dan UPT.
7
Pelimpahan kewenangan kpd Camat (PATEN)
ISO 9001 : 2008
– Sistem manajemen untuk
mengarahkan dan mengendalikan
organisasi dalam rangka peningkatan
mutu pelayanan.
– Manfaat Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008 :
a) Kompetensi SDM meningkat.
b) Penggunaan sarana dan
prasarana semakin efisien
c) Material Bahan baku semakin
berkualitas
d) Metode kerja yang efektif dan
bersifat standar
e) Output dan proses operasionalnya
yang akurat dan terukur
f) Keluhan pelanggan semakin
berkurang
8PENATAAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA
Upaya yang dilkukan untuk
menstimulasi perubahan pola
pikir dan budaya kerja aparatur
Memberikan
penghargaan
kepada PNS
yang
berprestasi
Pelaksanaan
Character
Building bagi
Pimpinan dan
seluruh
Pejabat
Struktural
Melakukan
pembinaan
mental
melalui
kegiatan
ibadah
umum PNS
2010 2011 2012 2013 2014 2015
117.03125.77
154.71
172.22
244.26
229.03
114.54
192.79182.88
232.04
273.36
252.78
BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2010 - 2015
Belanja Tidak Langsung (BTL) (Rp. Milyar) Belanja Langsung (BL) (Rp. Milyar)
Bidang Pendidikan :
a. Program sekolah gratis mulai tingkat PAUD, TK,
SD, SMP dan SMA/SMK.
b. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang
masuk Perguruan Tinggi Negeri (No
Discrimination), total 824 Mahasiswa (s/d 2014).
c. Penyediaan fasilitas bus sekolah gratis seluruh
kec
d. Revitalisasi sekolah dan prasarana sekolah
e. One village one PAUD
Pelayanan Strategis Yang Dilakukan Oleh
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
MAKRO KESRA : PENDIDIKANIndikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014
Angka Melek Huruf Persen 96.52 96.53 97.51 97,52 -
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8.20 8.20 8.49 8,81 -
Angka Partisipasi Kasar (APK)
- PAUD/TK Persen 60.72 66.66 92.89 139.93 91,99
- SD/MI + Paket A Persen 95.06 99.24 112 112 112
- SMP/MTs + Paket B Persen 86.02 89.05 109 109 109
- SMA/MA /SMK/Paket C Persen 72.58 73.57 100 100 100
Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD/MI + Paket A Persen 93.78 97.07 99.08 99.08 99.08
- SMP/MTs + Paket B Persen 60.81 84.32 98.06 98.15 98.21
- SMA/MA /SMK/Paket C Persen70.58 72.6 98.47 98.5 98.54
Angka Putus Sekolah (APS)
- SD/MI + Paket A Persen 0.89 0.12 0.05 0 0
- SMP/MTs + Paket B Persen 0.26 0.17 0.06 0 0
- SMA/MA /SMK/Paket C Persen0.65 0.4 0.24 0.2 0
Bidang Pertanian :
a. BCG system
b. Kebijakan memberikan bantuan penggunaan Traktor
kepada masyarakat (Rp. 125.000/ha)
c. Program Inovasi Teknologi Agribisnis Pengembangan
Diversifikasi Produk Gambir kerjasama dengan
Balitbang Kementerian Pertanian RI (Sistem dan
usaha Agribisnis mulai dari hulu sampai hilir).
d. Pembukaan Jalan Usaha Tani berdasarkan
permintaan (Anggaran Swakelola PU)
e. Setiap desa minimal 1 PPL
f. Pemberian gratis Dolomit dan pupuk secara masif
g. Pengendalian dan pembasmian hama tanaman secara
menyeluruh
Bidang Perekonomian :
Kredit Bergulir tanpa Bunga
(tenor 2 thn)
Bantuan Pengolahan Pasca
Panen
Revitalisasi pasar-pasar kec
Pengembangan UMKM
Pasar kabupaten semi
modern
Bidang Kesehatan :
a. Program Jaminan Kesehatan Daerah bekerjasama
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
b. Bayi Lahir di Fasilitas Kesehatan dapat Akta
Kelahiran (Gratis)
c. Unit Pelayanan Kependudukan di Pasar pasar
kecamatan (Gratis)
d. SMS Bunda
e. Peningkatan PHBS (Jamban RT) dan Penyediaan
Air bersih ke RT
f. Pemberian Makanan Tambahan dan obat2an dan
Vit kpd ibu hamil dan anak sekolah di semua
tingkatan
MAKRO KESEHATAN
Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014
Angka KematianBayi (AKB) (/1000 kelahiran hidup)
Jiwa 28 36 23 9 0
Angka Kematian Ibu(AKI) (/100.000 kelahiran hidup)
Jiwa 3 2 2 2 0
Proporsi KelahiranYang DitolongTenaga Medis
% 93.6 79.4 88.5 82.02 77.34
Angka Gizi Buruk Kasus 8 11 6 12 7
Cakupan KunjunganBayi
% 82.30 61.34 94.15 99.79 100
Usia Harapan Hidup(UHH)
Tahun 67.60 67,81 68.03 68.20 -
Bidang Sosial :
a. Bantuan Sarana Prasarana Rumah Tidak
Layak Huni
b. Bantuan uang duka
c. Santunan utk korban kebakaran dan bencana
alam
d. Pemberian bantuan sosial kepada lanjut usia
terlantar
e. Pemberian bantuan sosial kepada
penyandang disabilitas
f. Pelatihan ketrampilan utk usia kerja beserta
bantuan alat usaha kerja
IPM
70.80
71.15
72.00
72.54
2010 2011 2012 2013
Indikator Satuan 2010 2012 2012 2013
Usia Harapan Hidup
(UHH)Tahun 67.60 67,81 68.03 68.20
Angka Melek Huruf % 96,52 96,52 97,51 97,52
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,20 8,20 8,49 8,81
Tingkat Daya Beli
MasyarakatRp 614.580 617.980 621.390 624.120
2010 2011 2012 2013
13.8113.16
12.411.28
0.65 0.76 1.12
Kemiskinan (%) capaian penurunan Tk. kemiskinan
TINGKAT KEMISKINAN
38
PRESTASI KINERJA
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAHPENGHARGAAN CITRA BAKTI ABDI NEGARA (CBAN) DARI KEMENTRIANPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI
SERTIKAT ISO 9001-2008 UNTUK PELAYANAN PUBLIK DI 18 SKPD
PENGHARGAAN ICT PURA DARI KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASIRI
ANUGRAH INOVASI PERKEBUNAN DARI KEMENTRIAN KOORDINASIPEREKONOMIAN RI
PENGHARGAAN PEDULI HAK AZASI MANUSIA DAN KEMENTRIAN HUKUM DANHAM RI
PENGHARGAAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012 DARI KEMENTRIANPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI
PENGHARGAAN ANUGRAH MEDIA HUMAS TAHUN 2013 DARI BADANKOORDINASI HUMAS NASIONAL
PERINGKAT 3 SE-PROVINSI SUMATERA UTARA DAN 104 SECARA NASIONALATAS CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DARIKEMENTRIAN DALAM NEGERI RI
OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DARI BPK-RI
PERDESAAN SEHAT 2014 AWARD DARI KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNANDAERAHa TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
menu
MISI
1. Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif
2. Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya
3. Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum
4. Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib
5. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan Berkeadilan
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
MASYARAKAT NDUMA (SEJAHTERA)
VISI
TERWUJUDNYA MASYARAKAT
PAKPAK BHARAT YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA
Saudara ku ….,
Mari sama-sama bangkit
dan membangun untuk
negeri tercinta dimana pun
kita berada
Pembangunan dimulai dari daerah kita
masing-masing, dari satu per satu
menjadi utuh
Tindakan sekecil apapun untuk layanan
publik sungguh mulia dalam
pembangunan bangsa dan negara
Indonesia kaya dan penuh potensi alam
Terima kasih
Top Related