Reformasi Birokrasi
Oleh: Inspektur I
Roadmap RB 2020 – 2024
Permenpan 25/2020
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI
Periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional.
KELAS DUNIA : pelayanan publik yang
semakin berkualitas dan tata kelola yang
semakin efektif dan efisien.
New Public Management, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas,
efisiensi, dan pemerintahan yeng berorientasi pada hasil.
Indonesia Menuju paradigma
New Public Service (Governance) yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di
luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha,
dan media masa.
Praktik birokrasi Weberian(dikuasai Pemerintah), khususnya dalam mengelola
pelayanan yang bersifat strategis dan terkait dengan kedaulatan negara.
ketiga paradigma berjalan
secara paralel dan
kontekstual sesuai
kebutuhan.
Kita
membutuhkan
acuan
paradigma yang
mana dalam
melaksanakan
RB ???
Tingkatan Pelaksanaan RB
Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arahkebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional sertamonitoring dan evaluasi pencapaian program- programReformasi Birokrasi pada tingkat meso dan mikro
MESO
Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan program Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading sector
Instasional
Mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi pada masing-masing K/L/Pemda.
MAKRO
MESO
MIKRO
Kegiatan Level Mikro Reformasi Birokrasi 2020-2024 pada 8 Area PerubahanPermenpan no.25/2020
NOProgram/Area
PerubahanIndikator Kegiatan
1 Manajemen Perubahan 1. Indeks
Kepemimpinan
Perubahan
Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk
meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan
(reform);
Penguatan nilai integritas;
Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan
dan role model;
Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang
adaptif dalam menyongsong revolusi industry 4.0;
2 Penataan Peraturan
Perundangan/
Deregulasi Kebijakan
1. Indeks Reformasi
Hukum
2. Indeks Kualitas
Kebijakan
Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup
IP (menghilangkan overlapping peraturan);
Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;
Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP;
Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi
agenda setting dan formulasi kebijakan;
Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah
disusun
Kegiatan Level Mikro Reformasi Birokrasi 2020-2024 pada 8 Area PerubahanPermenpan no.25/2020
NO Program/Area Perubahan Indikator Kegiatan
3 Penataan Organisasi/
Kelembagaan
1. Indeks Kelembagaan Asessment organisasi berbasis kinerja;
Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP
berdasarkan hasil asesmen;
Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.
4 Penataan Tatalaksana 1. Indeks SPBE
2. Indeks Pengawasan
Kearsipan
3.Indeks Pengelolaan
Keuangan
4. Indeks Pengelolaan Aset
5. Indeks Pemerintahan
Daerah
a.Penerapan Tata Kelola SPBE
b.Penerapan Manajemen SPBE
c.Penerapan Layanan SPBE
d.Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola
pemerintahan;
e.Implementasi Manajemen i.Kearsipan Modern dan
Handal (dari manual ke digital);
f. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;
g. Mengimplementasikan digitalisasi arsip;
h. Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan
sesuai aturan;
i. Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah
dan aturan yang berlaku.
j. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik;
k.Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;
l. Penyelarasan Proses bisnis dan SOP;
Kegiatan Level Mikro Reformasi Birokrasi 2020-2024 pada 8 Area PerubahanPermenpan no.25/2020
NOProgram/Area
PerubahanIndikator Kegiatan
5 Sistem
Manajemen
SDM
1.Indeks
Profesionalitas ASN
2.Indeks Merit
System
3.Indeks Tata Kelola
Manajemen ASN
>ASN secara professional;
>Implementasi manajemen ASN berbasis merit system;
>Penetapan ukuran kinerja individu;
>Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;
>Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja;
>Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi
kinerja dan kebutuhan organisasi;
>Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;
>Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN;
>Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool);
>Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir
dan talenta ASN;6 Penguatan
Akuntabilitas
1. Nilai SAKIP
2. Indeks
Perencanaan
Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (collaborative and crosscutting);
Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam
perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;
Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal
and strategy cascade);
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
• Penembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan
penganggaran;
• Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran
berbasis kinerja;
Kegiatan Level Mikro Reformasi Birokrasi 2020-2024 pada 8 Area PerubahanPermenpan no.25/2020
NOProgram/Area
PerubahanIndikator Kegiatan
7 Pengawasan 1. Maturitas SPIP
2. Kapabilitas APIP
3. Opini BPK
4. Indeks Tata Kelola
Pengadaan Barang &
Jasa
Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;
Meningkatkan Kompetensi APIP;
Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);
Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;
Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan;
Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
· Penguatan pengendalian gratifikasi;
· Penguatan penganganan pengaduan dan komplain;
· Penguatan efektivitas manajemen risiko;
· Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;
8 Pelayanan
Publik
1. Indeks Pelayanan
Publik
2. Hasil Survei
Kepuasan Masyarakat
Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat
Pelayanan, SKM)
Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningatan akses
publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;
Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka
memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;
Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah,
murah, cepat, dan terjangkau.
Penciptaan,
pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas
pelayanan publik;
• Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal
Pelayanan Publik;
• Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala.
• Mendorong K/L/D untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
• Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
PMPRBKomposisi nilai pada LKE PMPRB 2020
KOMPOSISI NILAI LKE PMPRBPermenpan 26/2020
Komposisi Nilai LKE PMPRB Level Kementerian
Alur PMPRBonline
PMPRB (LKE pada Level Unit)(Permenpan 26/2020)
Total Nilai Unit 36,30 (Hanya Pengungkit, sama dengan 2019)01
02
04
03
Terdapat 2 Aspek yang dinilai dalam pelaksanaan 8 area
perubahan di LKE Unit (Pemenuhan dan Reform)
Pemenuhan bersifat dokumen dan bentuknya masih sama dengan
2019, namun total nilai hanya 14,6
Reform bersifat aksi perubahan yang telah dilakukan dengan
pembuktian berupa angka-angka. Dengan total nilai 21,7
A
PMPRB dan TANTANGANNYA(Permenpan 26/2020) B
Contoh tantangan dalam nilai Reform pada LKE antara lain pada:
a. Agen perubahan diminta menunjukkan 1
agen perubahan menghasilkan 1
perubahan, sehingga semakin banyakan
agen perubahan, semakin banyak
perubahan yang perlu ditunjukkan;
b. Target RB harus tertuang dalam IKU
Pimpinan
01
02
Sub Komponen Penataan dan Penguatan
Organisasi, menuntut untuk Penyesuaian
organisasi berdasarkan Bispro03
04Sub Komponen Penataan Tatalaksana
Peta Bispro terkait adanya Penyederhanaan
Jabatan
a. Menuntut ukuran keberhasilan IKI
berorientasi hasil (Outcome) sesuai
levelnya masing-masing;
b. Hasil assessment digunakan untuk
pertimbangan mutasi dan
pengembangan karir;
c. Penghitungan persentasi pelanggaran
disiplin
Sub Komponen Manajemen Perubahan
Sub Komponen Penataan Sistem
Manajemen SDM
Sub Komponen Deregulasi Kebijakan
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta
keterkaitan dengan kebijakan lainnya;
b. Kebijakan terkait pelayanan dan/ perijinan
ada unsur kemudahan dan efisiensi
05
PMPRB dan TANTANGANNYA(Permenpan 26/2020) B
Contoh tantangan dalam nilai Reform pada LKE antara lain pada:
a. Menilai penggunaan anggaran yang efektif;
b. Menghitung jumlah program dan kegiatan
yang mendukung IKU;
c. PK jadi dasar Pemberian Reward/Punishment
d. Diharapkan memiliki Peta Strategis Pegawai
dalam penentuan kinerja seluruh pegawai
06
07 Sub Komponen Pengawasan menuntut
penyampaian LHKPN dan LHKASN
08
Sub Komponen Penguatan Akuntabilitas
menuntut untuk dapat memberikanpelayanan dan konsultasi dilakukandiberbagai media secara responsif dan bertanggung jawab.
Sub Komponen Pelayanan Publik
Kegiatan pada Rencana Aksi
a. Sosialisasi dan internalisasi Reformasi BirokrasiKementerian di seluruh lingkungan UKE-1;
b. Evaluasi secara berkala Pelaksanaan RB;c. Penguatan kapasitas agen perubahan;d. Penyusunan Rencana Kerja Agen Perubahan
2. Peraturan Perundang-undangan
1. Manajemen Perubahan
a. Pembahasan peraturan perundang-undangan di BidangDesa, PDT dan Transmigrasi dengan melibatkan Tim Kemenkumham, Kementerian/Lembaga terkait, pemerintahan daerah, akademisi, dan praktisi untukmendukung prioritas nasional;
b. Identifikasi peraturan perundang-undangan melaluiinventarisasi, identifikasi dan klasifikasi
3. Penataan Organisasia. Berperan dalam penyusunan SOTK yang tepat
fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses (penyederhanaan birokrasi);
b. Penyusunan Evaluasi Peta Jabatan untukmengurangi dupilkasi fungsi
Kegiatan pada Rencana Aksi
a. pelaksanaan reviu dan evaluasi proses bisnis L0;b. Evaluasi Proses Bisnis dan SOP
5. Manajemen SDM
4. Penataan Tata Laksana
a. Sosialisasi penyusunan PK berorientasi output;b. Penambahan fungsi pengukuran kinerja melalui system
apilkasi online; c. Penyusunanan standard/aturan pemberian reward &
punishment yang berorientasi pada hasil kinerjapegawai;
d. Penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI)
6. Penguatan Akuntabilitasa. Berperan dalam penyusunan Renstra & IKU;b. Peningkatan pemanfaatan aplikasi E-SAKIP di
tingkat Pimpinan UKE-I dan UKE-II, sehinggatingkat pimpinan tersebut dapatmemanfaatkan aplikasi E-SAKIP dalammelakukan supervisi/ pemantauan/ evaluasicapaian kinerjanya secara periodik per Triwulan, Semester dan Tahunan;
c. Evaluasi penerapan SAKIP
Kegiatan pada Rencana Aksi
a. Sosialisasi Gratifikasi;b. Penguatan SPIP pada Unit kerja;c. Mengusulkan Pembangunan Zona Integritas di unit kerja;d. Evaluasi unit kerja yang tidak lolos WBK untuk diusulkan ZI kembali
8. Pelayanan Publik
7. Penguatan Pengawasan
a. Mengintegrasikan pelayanan publik berbasis IT / e-government pada sistem yang berkaitan;
b. Sosialisasi Pelaksanaaan media komunikasi kepada stakeholder; c. Sosialisasi secara langsung kepada stakeholder melalui media elektonik
maupun sosial;d. Melakukan Survey pelayanan kepada Stakeholder;e. tindak lanjut hasil rekomendasi survei oleh UKE I sesuai harapan stakeholder
ZONA INTEGRITASPermenpan No. 10 Tahun 2019 (perubahan atas
Permenpan No. 52 Tahun 2014)
PENGERTIAN ZI
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintahyang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkanWBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahankorupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik ( Permenpan No. 10/2019)
HAKEKAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (WBK & WBBM)
INDEKS RB
Unit Percontohan
1) Dianggap sebagai Unit penting / strategispada Pelayanan Publik
2) Mengelola sumber daya yang cukup besar3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi
yang cukup tinggi di unit tersebut
1• Miniatur Implementasi Reformasi Birokrasi di Unit
Kerja
2
• Bertujuan untuk membangun program RB sehingga mampu mengembangkan budaya kerjabirokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas
3
• Membangun percontohan pada tingkat unit kerjapada Instansi Pemerintah sebagai unit menujuWilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
5 Langkah Strategi Membangun ZI
KOMITMEN
Komitmen pimpinan dan
semua karyawandengan
melibatkan bawahan dalam
pelaksanaan reformasi
birokrasi dan menularkan
semangat dan visiyang sama
1
2
KEMUDAHANPELAYANAN
MenyediakanFasilitas
Lebih Baikdan
Semangat Hospitallitty
untukkepuasan
publik
3
PROGRAM YANG MENYENTUH MASYARAKAT
Membuat programyang membuatunit kerja lebih
dekat kemasyarakat
sehingga masyarakat merasakan
kehadiran unit kerja tersebut
4
MONITORING DAN EVALUASI
Melakukan pemantauan dan
evaluasi berkelanjutan
untukmemastikan
bahwa program yang sedang
dijalankan tetapdi jalurnya
5
MANAJEMEN MEDIA
Menetapkan strategi komunikasi untuk
memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan
yang telah dilakukan diketahui
oleh masyarakat
Instansi Pemerintah Menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Unit Kerja percontohan yang ditetapkan menyusun rencana aksi Pembangunan ZonaIntegritas Menuju WBK/WBBM mengacu pada pemenuhan kriteria indikator WBK/WBBM. (Indikator Pengungkit danHasil)
Unit kerja percontohan melaksanakan Rencana Aksi Pembangunan yang telah ditetapkan.
Unit kerja percontohan melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian pelaksanaan Rencana AksiPembangunan.
Tim Penilai Internal melakukan penilaian kepada Unit kerja percontohan atas hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang dilakukan.
Apabila Hasil Penilaian Tim Internal , Unit Kerja dinyatakan berhasil memenuhi predikat WBK/WBBM, Unit Kerja tersebut Diajukan Kepada Kementerian PANRB, selaku Tim Penilai Eksternal untuk dilakukan evaluasi. Hasil Evaluasi akan menetapkan apakah unit kerja lulus atau tidak sebagai WBK/WBBM
1
2
3
4
5
6
Langkah Membangun Unit WBK/WBBM
PROSES /TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PencananganZI
• Penandatangan
pakta integritas
• Pernyataan
komitmen
PembangunanZI
• Menetapkan
unit kerja
• Membangun dan melakukan monev atas pembangunan
Pengusulan ZI
• Penilaian mandiri
oleh TPI
• Pengusulanke Kementerian PANRB
Reviu oleh TPN
• Verifikasi
dilapangan
• Survey eksternalonline
Penetapan
WBK/WBBM
• Panel TPN
• Kementerian PAN RB bersama KPK dan Ombudsman menetapkan bersama
SYARAT WBK WBBM
Tingkat Instansipemerintah
Opini BPK minimal“WDP”
Opini BPK minimal“WTP”
Nilai AKIP minimal “B”
Tingkat unit kerja Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya
Mengelola sumber daya yang cukup besar
Memiliki tingkat keberhasilan ReformasiBirokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut
Telah mendapatpredikat WBK sebelumnya
LHKASN dan LHKPN 100%
2020
Syarat Pengajuan Zona Integritas
SYARAT WBK WBBM
NilaiTotal 75 85
Nilai MinimalPengungkit 40 48
Bobot nilai minimal per areapengungkit 60% 75%
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yangBersih
dan Bebas KKN”minimal18,50 18,88
Nilai sub-komponen“Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal13,5 (survey3,60) 13,5 (survey3,60)
Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP”minimal 5,0 (100%) 5,0 (100%)
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat”minimal16 (survey3,2)
18 (survey3,60)
Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK danWBBMPERMENPANRB 10/2019
Mandatory
(Stranas PK)
Mandiri
(Prioritas K/L)
1. Tingkat kematangan implementasi perubahan
2. Tingkat keberlanjutanperubahan
3. Tingkat Kualitas Pelayanan dan kinerja
PERBEDAAN WBK & WBBM
LEMBAR KERJA EVALUASI PMPZIPenilaian Skor WBK
(min 60%)
A Pengungkit 60 40
1 Manajemen Perubahan 5 3
2 Penataan TataLaksana 5 3
3 PenataanSDM 15 9
4 PenguatanAkuntabilitas 10 6
5 Penguatan Pengawasan 15 9
6 Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
10 6
B Hasil 40
1 Pemerintahan Bersih dan Bebas
KKN
20 18,5
2 Kualitas PelayananPublik 20 15
Total 100 75
KOMPONEN
a. Pengungkit
• Mandatory (6Area)
• Reform (Pertanyaan
Lebih berorientasi Hasil)
b. Hasil
BOBOT
a. Pengungkit (60)
–Mandatory (30)
–Reform (30)
b. Hasil (40)
Hasil Evaluasi Zona Integritas Tahun 2019 oleh TPI ZI ITJEN
NoSyarat dapat Ditetapkan
WBK
Nilai
Minimal
Penilaian LKE
BBLM Jakarta,
BALILATFO
BBLM
Jogjakarta,
BALILATFO
Dit. Promosi
dan Kemitraan,
Ditjen PKTrans
Dit. PEKP,
Ditjen PKP
Dit. PSPD, Ditjen
PPMD
Biro HOT,
Setjen
1 Nilai total 75 86,45 81,98 90,14 86,85 82,81 75,20
2 Nilai minimal pengungkit 40 48,43 45,88 52,58 47,17 47,26 41,70
3Bobot nilai per area
pengungkit60%
Semua Area ≥
60 %
Semua Area ≥
60 %
Semua Area ≥
60 %
Semua Area ≥
60 %
Area Kualitas
Pelayanan Publik
< 60 %
Semua Area
≥ 60 %
4
Nilai komponen hasil
“terwujudnya pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN”
18,05 18,88 19,25 18,51 18,59 18,05 18,50
5
Nilai sub-komponen “survei
persepsi anti korupsi”
minimal
13,50 13,88 14,25 13,51 14,84 13,50 13,50
6
Nilai sub-komponen
“presentasi TLHP” Minimal
100%
5 5 5 5 5 5 5
7
Nilai komponen hasil
“terwujudnya peningkatan
kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat” minimal
15 19,15 16,85 19,05 19,84 17,50 15
HASIL EVALUASI ZI TAHUN 2019 OLEH KEMENPAN
NO
UNIT KERJA TOTAL NILAI
IPP IPAK
1 BBPLM JAKARTA 76,73 3,58 3,65
2 BBLM YOGYAKARTA - 3,61 3,55
3 DIT. PEKP (DITJEN PKP) - 3,55 3,58
4 DIT. PROKEM (DITJEN PKTRANS)
- 2,97 3,2
5 BIRO HOT (SETJEN) - - -
6 DIT. PSPD (DITJEN PPMD)
- - -
Tidak memenuhi batas
minimal survei WBK
Tidak memenuhi seleksi
awal administrasi
Batas MIN Survey
IPP = 3,2
IPAK = 3,6
Kelemahan Pembangunan ZI pada 6 area pengungkit dan Survei Eksternal
•Belum adanya pemahaman yang utuh terhadap 6 area perubahanpembangunan zona integritas dari pimpinan dan pegawai di unit kerja;
•Belum terlihat terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, hanya mengejarnilai/penghargaan;
• Keterlibatan pimpinan secara aktif dalam Monevpelaksanaan
pembangunan ZI masihrendah;
• Pemahaman dan Keterlibatan pimpinan dalam implementasi
manajemen kinerja masihrendah;
• Implementasi sistem pengawasan yang belum mantap, masih pada sekedar public campaign dan belum pada pembangunan secara sistemik, dan pimpinan belum terlihat keterlibatan pimpinan dalam mengawal pengendaliandanevaluasi ataspelaksanaan di lapangan ;
• Inkonsistensi implementasi pelayanan kepada publik menurut kertas kerja
evaluasi internal dengan kondisi nyata dilapangan;
• Pengelolaan terhadap mediauntuk menginformasikan pembangunanZI kepada internal dan stakeholder ekstenal/masyarakat belum dilakukan secara efektif;
• Inovasi program dan kegiatan pelayanan belum bisa menjawab isu strategis yang sesuai dengan harapan stakeholder sehingga upaya perbaikan yang telahdilakukanoleh unit kerja tersebut belum mendapat tanggapan positif dari penerimalayanan;
• Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat hanya bersifat formalitas dan belum dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai harapanmasyarakat.
Tidakmemenuhi syarat minimal IPP
•Prosedur
•Persyaratan
•Biaya
•Waktu
•Penyelesaian
•Respon
Tidak memenuhi syarat minimal IPAK
•Masih ada percaloan
•Masih ada pungli
Belum seluruh unit kerja yang diajukan memahami definisi maupun target kinerja
yang dituangkan dalam PK;
Sebagian besar unit kerja yang diajukan telah berupaya memperbaiki proses
bisnisnya dengan membangun berbagai inovasi. Namun inovasi tersebut belum
mampu mendorong peningkatan pencapaian target kinerja lebih signifikan;
Komitmen yang kuat untuk perbaikan birokrasi di setiap unit kerja belum
sepenuhnya ditunjang dengan pemahaman yang memadai dari pimpinan maupun
anggota unit kerja;
Sebagian unit kerja belum sepenuhnya dapat menerapkan manajemen risiko
dengan baik, dan Sebagian unit kerja belum mengidentifikasi peta risiko untuk
mengenali potensi terjadinya penyimpangan yang berdampak negatif terhadap
integritas;
Kurang optimalnya sebagian unit kerja untuk membangun kedekatan dengan
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini tercermin dalam survey
eksternal yang belum optimal.
CATATAN EVALUASI ZI 2019 di KDPDTT oleh KEMENPAN
Pertanyaan oleh Evaluator saat desk ZI tahun 2019 di
Dit. PEKP
03
Bagaimana implementasi ‘Integritas” pada pegawai di Dit. PEKP?
Akuntabilitas Kinerja yang dikaitkan dengan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Dit. PEKP, bagaimana menentukan desa yang berkembang
ekonominya?
SPIP Dit. PEKP apa risiko ter-awal yang dimiliki dan bagaiamana
pengendaliannya?
Terkait penggunaan Sosial media, apakah terdapat perbedaan
dengan social media Ditjen PKP, bagaimana pengaruh social media
terhadap keberhasilam Dit. PEKP?
TARGET YANG INGIN
DILIHAT
NO KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES TARGET
1 Manajemen Perubahan
a) komitmen seluruh jajaran pimpinan danpegawai
b) perubahan pola pikir dan budaya kerjac) Menurunnya resiko kegagalan (karena tidak
punya keinginan berubah)
2 Penataan Tatalaksana
a) Meningkatnya penggunaan teknologiinformasi dalam proses manajemenpemerintahan
b) Meningkatnya efisiensi dan efektivitasc) Meningkatnya kinerja
TARGET YANG INGIN DICAPAI PADA 6 AREA PERUBAHAN (1)
NOKOMPONEN
PENGUNGKIT/PROSESTARGET
3Penataan Sistem Manajemen SDM
a) meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaanSDM aparatur
b) meningkatnya transparansi dan akuntabilitaspengelolaan SDM
c) meningkatnya disiplin SDM aparaturd) meningkatnya efektivitas manajemen SDM
aparature) meningkatnya profesionalisme SDM aparatur
4 Penguatan Akuntabilitasa) meningkatnya kinerja instansi pemerintahb) meningkatnya akuntabilitas instansi
pemerintah
TARGET YANG INGIN DICAPAI PADA 6 AREA PERUBAHAN (2)
NOKOMPONEN
PENGUNGKIT/ PROSESTARGET
5 Penguatan Pengawasan
a) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaankeuangan negara
b) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangannegara
c) meningkatnya status opini BPKd) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
6Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a) meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat,lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)
b) meningkatnya jumlah unit pelayanan yangmemperoleh standardisasi pelayanan internasional
c) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadappenyelenggaraan pelayanan publik
TARGET YANG INGIN DICAPAI PADA 6 AREA PERUBAHAN (3)
Terima Kasih
Top Related