SAMBUTAN DAN ARAHAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
RAPAT TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2016
Surakarta, 29 s.d. 30 Oktober 2015
TUJUAN
• Mengkoordinasikan prioritas kegiatan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah yang telah mengacu pada program dan kegiatan pusat, dan selanjutnya agar dapat menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam merencanakan program dan kegiatan tahun 2016
• Menyamakan persepsi dan langkah dalam percepatan penyelenggaraan program dan kegiatan ketahanan pangan tahun 2016 antara pusat, provinsi dan kab/kota;
• Melakukan pembahasan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya berkaitan dengan pemetaan urusan pangan
Berdikari merupakan
tindakan yang didasarkan
pada kekuatan sendiri atau
berposisi berdiri di atas kaki
sendiri.
VISI
MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA & BERDIKARI “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”
Sejahtera kondisi dimana
Terpenuhinya kebutuhan dasar
rakyat; Terciptanya hubungan antar
masyarakat dan Tersedianya sarana
dan prasarana publik
Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten
Ngapusi” merupakan instrumen untuk ciptakan nilai kesejahteraan yg setara
bagi segenap komponen masy Jateng & mewujudkan kondisi Jateng yg berdaulat
di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi & berkepribadian di bidang
kebudayaan, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun
perbuatan.
Membangun Jateng berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bid Politik, Berdikari di Bid Ekonomi, & Berkepribadian di Bid
Kebudayaan.
1
MISI
Mewujudkan Kesejahteraan Masy yg Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.
2
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten
Ngapusi”.
3
Memperkuat Kelembagaan Sosial Masy untuk Kat Persatuan & Kesatuan.
4
Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang
Banyak.
5
Kat Kualitas Yan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.
6
Kat Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jateng yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
7
Badan Ketahanan Pangan bertugas melaksanakan
6
Mewujudkan Kesejahteraan Masy yg Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran
Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan
Pangan dan Kedaulatan Energi
Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal;
MISI 2
TUJUAN 3
SASARAN 3
7
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah regulasi kedaulatan pangan
1 1 1 1 1
Ketersediaan pangan utama
Beras ( ton)
Persentase penguatan cadangan pangan
60 75 80 90 95 100
Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
95 97 100 100 100 100
Penanganan daerah rawan pangan
50 55 60 60 60 60
Skor PPH 90 90,75 91,13 91,5 91,86 92,23 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
80 80 80 80 80 80
• Jumlah regulasi kedaulatan pangan, 1 regulasi;
• Ketersediaan pangan utama cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk , 5.769.946
• Persentase penguatan cadangan pangan, 80 %
• Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah, 100 %
• Skor PPH, 91,5
• persentase penanganan daerah rawan pangan, 60%
• Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, 80%
SASARAN KINERJA TAHUN 2016
APBN 2016
APBN TA 2015 Rp 29.230.805.000
APBN TA 2016 Rp 44.088.830.000 (*)
(*) = angka sementara
naik 50,8%
11
1. Pengembangan Toko Tani Indonesia, 120 unit; 2. Monitoring dan Pengawasan Kinerja Penggilingan Padi,
8.363 penggilingan di 29 kabupaten dengan jumlah petugas enumerator 209 orang.
3. Panel harga pangan, pemantauan pasokan serapan gabah, dan pemantauan HBKN.
• Pendampingan Gapoktan LDPM Tahap Pengembangan (23 gapoktan).
• Pemberdayaan Lumbung Tahap Kemandirian (252 Lumbung).
• Pengembangan KRPL Lanjutan (328 desa).
• Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (4 kawasan),
• Pengembangan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal/MP3L (1 lokasi – Grobogan).
APBD 2016
Pengembangan CPP 300 Ton GKG
LDPM 58 Gapoktan
DMP 24 desa baru
Lumbung Pangan Masyarakat 40 lumbung
Optimalisasi Pekarangan 110 KWT
Fasilitasi Kantin 44 kantin
Sertifikasi Prima 3, 12 sertifikat dan PSAT, 22 sertifikat
LANGKAH PERSIAPAN 2016
• Melaporkan kepada Bupati/Walikota terkait kegiatan-kegiatan yang dialokasikan di kabupaten/kota;
• Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan baik di tingkat kabupaten/kota dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga sesuai dengan yang diharapkan;
• Memberikan dukungan dari APBD II baik berupa pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi maupun stimulan yang lain.
Top Related