Download - RANCANGAN PAGU INDIKATIF 2010 - bappenas.go.id · yDana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yJadwal Penyusunan RKP 2010 2. 3 TEMA DAN PRIORITAS RKP 2010 Prioritas 1 Pemeliharaan Kesejahteraan

Transcript

RANCANGAN PAGU INDIKATIF TA 2010 

DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNANBAPPENAS

OUTLINE PAPARANTema dan Prioritas RKP 2010Strategi Pemulihan Ekonomi dan PemeliharaanKesejahteraanMetode Alokasi PendanaanKetersediaan Dana

Perkembangan 2008 – 2010Optimalisasi Belanja Tidak Mengikat

Strategi Pendanaan PrioritasAlokasi Pada PrioritasStimulus Fiskal (K/L)

Optimalisasi BelanjaTrilateral MeetingsPenyusunan Renja Kementrian/Lembaga

Dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanJadwal Penyusunan RKP 2010

2

3

TEMA DAN PRIORITAS RKP 2010

Prioritas 1 Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta PenataanKelembagaan dan Pelaksanaan Sistem PerlindunganSosial

Prioritas 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia

Prioritas 3 Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, sertaPemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional

Prioritas 4 Pemulihan ekonomi yang didukung oleh PembangunanPertanian, Infrastruktur, dan Energi

Prioritas 5 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam danKapasitas Penanganan Perubahan Iklim

T E M A“PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT”

STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN *)

SASARAN : PERTUMBUHAN EKONOMI 5% DAN ANGKAPENGANGGURAN 8,0 % TAHUN 2010

SEKTOR EKONOMI DAN FORMAL

Penyempurnaan regulasi peningkatan iklim usaha

Program pembangunan infrastruktur

Pelatihan berbasis kompetensi

Percepatan proses pengadaan

Pemberian Insentif dan Kemudahan bagi Perusahaan termasuk menjaga harga BBM

Perkuatan pasar domestik domestik melalui perketatan impor ilegal

Mendorong penyaluran kredit perbankan 

SEKTOR INFORMAL DAN PENDUDUK MISKIN

PNPM, KUR, InfrastrukturPerdesaan

Jamkesmas, Raskin, Beasiswamasyarakat miskin, PKH

STRATEGI DAN KELOMPOK SASARAN

4

KERANGKA REGULASI

KERANGKA PENDANAAN

*) Tahun 2009 dan 2010 merupakan kesatuan kebijakan

ALOKASI K/L

OPTIMALISASI BELANJA K/L

KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

KETERSEDIAAN PENDANAAN TA 2010KETERSEDIAAN PENDANAAN TA 2010

PRIORITAS NASIONAL TA 2010

METODE ALOKASI PENDANAAN

TRILATRAL MEETINGS

TAMBAHAN SUMBER PENDANAAN (NEW 

RESOURCES)

5

RESOURCE ENVELOPE AWAL (SEBELUM OPTIMALISASI)

PAGU INDIKATIF 2010 BELANJA K/L (Rp. Miliar)

NO. U R A I A N APBN 2008 (Realisasi)

APBN 2009 (Pagu Definitif)

I. BELANJA MENGIKAT : 106,254.5 129,475.7 134,917.6 5,441.9 1)

1. Belanja Pegawai (Rp. Murni) 69,260.2 82,978.0 84,591.6 1,613.62. Belanja Barang (Rp. Murni) 25,873.3 29,914.3 31,604.6 1,690.33. PNBP dan BLU 11,121.0 16,583.3 18,721.4 2,138.1 a. Non-BLU 8,891.6 10,637.3 12,291.4 1,654.1 b. BLU 2,229.4 5,946.0 6,429.9 483.9

III. BELANJA TIDAK MENGIKAT : 140,425.2 193,031.7 195,052.4 2,020.71. Rupiah Murni 123,267.7 168,008.2 169,537.3 2) 1,529.12. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0.0 0.0 1,000.0 3) 1,000.03. PHLN 17,157.5 25,023.5 24,515.1 -508.4 a. Pinjaman LN 14,833.8 23,064.8 23,093.6 28.8 b. Hibah LN 2,323.7 1,958.7 1,421.5 -537.2

T O T A L BELANJA K/L 246,679.7 322,507.4 329,970.0 7,462.6

Keterangan :1) Tambahan Belanja Mengikat, a.l. untuk :

(i) Kejaksaan Agung terkait dengan biaya operasional dan biaya penanganan perkara;(ii) BPK terkait dengan tambahan entitas pemeriksaan yang bersifat mandatory dan penambahan jumlah Satker di BPK;(iii) Depdagri terkait dengan pembukaan IPDN di 4 wilayah sesuai dengan Perpres No. 1 Tahun 2009 tentang Penggabungan STPDN.

2) Termasuk alokasi Rp. Murni Refinancing Modality untuk PNPM sebesar Rp. 7,44T.3) Alokasi PDN sebesar Rp. 1T yaitu untuk Dep. Pertahanan (Rp. 800M) dan Polri (Rp. 200M).

KENAIKAN / PENURUNAN

2010

PAGU INDIKATIF

2010

PERKEMBANGAN PAGU INDIKATIF BELANJA K/L 2008 – 2010

Pagu Indikatif Belanja K/Lsedikit meningkat

Belanja mengikat naik alamiah

Belanja Rp. Murni relatiftidak naik, PHLN menurun

7

Optimalisasi Belanja K/L untuk Menambah Amplop Dana yang dapatDialokasikan untuk Prioritas Nasional 2010

Tambahan baru 2010:Rp.2.020,7 miliar(Rp murni, PDN)

Belanja K/LTidak mengikat

2009:Rp. 193.031,7 miliar

Optimalisasi atauRealokasi Blj. K/L:Rp.  20.394,4 miliar

Tambahan baru 2010:Rp.2.020,7 miliar(Rp murni, PDN)

Optimalisasi atauRealokasi Blj. K/L:Rp.  20.394,4 miliar

Belanja K/LKelanjutan 2009:Rp. 172.637,3 miliar

Komposisi awalBlj. Tidak mengikat K/L(Rp. 194.212,2 miliar)

Komposisi akhirBlj. Tidak mengikat K/L(Rp. 195.052,4 miliar)

Optimalisasi (Rp. 20,4 T) :- Penurunan bel pend. Rp. 13,2 T- 12 K/L pen. insentif

angg. pendidikan Rp. 1,9 T- Optimalisasi belanja k/L :

- Pengamanan pemilu Rp. 1,8 T- Kegiatan yang sdh selesai

lainnya Rp. 3,4 T

Amplop danaAWAL yg dapatdialokasikan u/ 

prioritasnasional Rp. 2T

Amplop danaAKHIR yg dapatdialokasikan u/ prioritas nasional

Rp. 22,4T

1.529

20.395

2009 2010

21.923,6 Ruang Gerak Alokasi

BELANJA TIDAK MENGIKAT RUPIAH MURNI

169.537,3168.008,2

OPTIMALISASI BELANJA TIDAK MENGIKAT

Belanja tahun 2009Optimalisasi dana 2009 Tambahan dana 2010

Tahun

Rp Milyar

9

PRIORITAS 1 : PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PRIORITAS 2 : PENINGKATAN KUALITAS SDM

PRIORITAS 3 : PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI

PRIORITAS 4 : PEMULIHAN EKONOMI

PRIORITAS 5 :PENGELOLAAN SDA

Prioritas 1• Memelihara akses pendapatan (PNPM) dan daya beli masyarakat melalui penyediaan pelayanan dasar yang gratis/terjangkau seperti Pendidikan (beasiswa),kesehatan (Jamkesmas), Pangan (raskin)• Menimbulkan dampak perputaran perekonomian

yang tinggi (karena spending kepada masyarakatberpendapatan rendah (memiliki marginal propensity to consume yang tinggi)

Prioritas 4Diarahkan untuk menjaga daya dukung sektor-sektor ekonomi dalam rangka memulihkan kegiatan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja

PRIORITAS RKP PENEKANAN PENDANAAN PRIORITAS

10

ALOKASI PADA PRIORITAS

11

ALOKASI PRIORITAS NASIONAL PAGU INDIKATIF 2010

K/L(Rp 183,9 T) Sudsidi/PSO

(Rp. 32,4 T) Total(Rp. 216,3 T)

14,6 %

42,0 %

8,4%

31,3 %

3,6 %

27,5 %

0,0 %0,0 %

72,5 %

0,0 %

16,6 %

35,7 %

7,2 %

37,5 %

3,0 % prioritas 5prioritas 4prioritas 3prioritas 2prioritas 1

12

STIMULUS FISKAL K/L

TA 2009 TA 2010

DEFISIT 2,6% PDB DEFISIT 1,3% PDB

Stimulus Fiskal KLRp 12,2 T

Stimulus Fiskal KL • Dicadangkan• Optimalisasi *)

13*) Diupayakan dalam Trilateral Meetings

Tahun 2009 dan 2010 merupakan kesatuan kebijakanpemulihan ekonomi dan pemeliharaan kesejahteraanrakyat : Stimulus Fiskal

OPTIMALISASI BELANJABerdasarkan arahan Sidkab telah dilakukan penyisiran kegiatan yang dindikasikan untuk penghematan :

KEGIATAN

Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan

Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dan Strategi

Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana

Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pemerintahan

Pembangunan Gedung

Pengadaan Tanah

Pengadaan Kendaraan

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung

Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Publikasi

Kajian Kepemerintahan Yang Baik

Dari hasil penyisiran diperoleh indikasi awal penghematan sebesar Rp. 10,1 T (termasuk Dep.Keuangan Rp. 1,1 T, BPK Rp. 550 M)

Diusulkan hal ini didalami dalam Trilateral Meetings untuk klarifikasi :1. Apakah merupakan kegiatan yang berkelanjutan (misal : pembangunan gedung 

di BMG)2. Apakah kegiatan tersebut mendukung prioritas nasional sesuai dengan tupoksi

KL 14

TRILATERAL MEETINGSMencapai Kesepakatan Fokus Prioritas serta KegiatanPrioritas (berikut ouput dan alokasi pendanaannya).Mendapatkan konfirmasi penghematan untukmasing‐masing KL dari pagu indikatif yang telahdialokasikan.Mendapatkan masukan untuk memanfaatkanstimulus fiskal guna pemulihan ekonomi danpemeliharaan kesejahteraan.Mengkonfirmasikan Renja KL masuk tepat waktusebagai bahan Musrenbangnas.Mengkonfirmasikan kehadiran pejabat yang berwenang dalam Musrenbangnas.

PENYUSUNAN RENJA KLDidalam penyusunan RENJA K/L diharapkan :

Mengakomodasi kesepakatan Trilateral Meetings (kegiatan prioritas berikut output dan alokasipendanaannya)Mengacu kepada kepada pembagian urusan dan kewenangan pusat dan daerah (PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan);

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan hanya dibenarkan untuk mendanai kegiatan yang merupakan urusan pusat (PP No. 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) 

Rumusan urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan (dekonsentrasi) dan ditugaskan (tugas pemantuan) dituangkan dalam Rancangan RENJA K/L (PP No.7/2008 pasal 16 dan 39)

Kegiatan yang telah menjadi urusan daerah diharapkan dapat dialihkan kepada Dana Alokasi Khusus secara bertahap (UU No. 33/2004 pasal 108)

Sinergi dengan kegiatan‐kegiatan daerah yang dibiayai dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus

NO. KEGIATAN TANGGAL

1. SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menkeu

16 April 2009

2. Rakorbangpus 22 April 2009

3. Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) dan Penyusunan Renja KL

23 April – 4 Mei 2009

4. Penyampaian Renja KL ke Bappenas danDepkeu

25 April - 4 Mei 2009

5. Musrenbangnas 12 Mei –15 Mei 2009

6. Sidang Kabinet 21 Mei 2009

7. Penetapan Perpres tentang RKP 2010 23 Mei 2009

JADWAL PENYUSUNAN RKP 2010

18