Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
Adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya perlindungan perempuan dan
anak di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari
berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang
dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan,
pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum,
pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma
(trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat
pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman
(shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.
Definisi
Landasan HukumUU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Perempuan.
UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan anak.
UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
Kepres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak
Surat Keputusan Bersama (SKB) Antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan,
Menteri Sosial Dan Kepala Kepolisian Negara RI (Oktober 2002) Tentang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan
Dan Anak Korban Kekerasan.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
SK Walikota Surabaya No 188.45/484/436.1.2/2020 Tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Surabaya
Visi & Misi
VisiTerwujudnya Keterpaduan Layanan Yang Memberikan perlindungan dan
Pemenuhan Hak Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
MisiMemberikan Layanan yang terpadu secara Medis, Hukum maupun Psikososial
dengan Menyederhanakan prosedur bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan untuk Pemenuhan Hak Korban.
Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kemudahan untuk melaporkan
kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
Memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi akan hak-hak Perempuan
dan Anak pada Masyarakat
Tujuan & SasaranTujuan• Terpenuhinya layanan konseling psikologis, psikososial serta rumah aman bagi anak korban kekerasan
maupun anak berhadapan hukum
• Terpenuhinya rujukan layanan yang dapat memfasilitasi kebutuhan korban yaitu :
layanan Medis berupa rujukan ke puskesmas atau rumah sakit, maupun pendampingan ketika proses
pemeriksaan
layanan Hukum berupa pendampingan pelaporan dikepolisian, maupun pendampingan di pengadilan
serta rujukan untuk mendapatkan dampingan hukum bagi anak korban maupun pelaku oleh Lembaga
Bantuan Hukum
• Terciptanya kondisi masyarakat yang sadar dan berdaya untuk melaporkan kasus kekerasan dan tersedianya
layanan bagi korban yg mudah dijangkau.
• Terwujudnya kondisi masyarakat yg menghormati nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak
• Terpenuhinya kemudahan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
Sasaran• Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan fisik, psikologis maupun kekerasan ekonomi yang berbasis
gender baik yang terjadi di ranah domestik (rumah tangga) maupun di ranah publik, seperti :
Tindakan Kekerasan (Fisik, Psiks, Seksual)
Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking)
Penelantaran ekonomi
Eksploitasi
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
• Pekerja Migran yang bermasalah
• Masyarakat umum
Peran & Fungsi1. Sebagai Pusat Layanan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan
Anak yang mudah dijangkau, sederhana dan aman.
2. Sebagai lembaga Advokasi untuk Pemenuhan hak korban
3. Sebagai Pusat Penyelenggaraan KIE (Komunikasi, Informasi dan
Edukasi) kepada masyarakat mengenai hak Perempuan dan Anak
4. Bekerjasama dengan PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di
setiap Kecamatan
5. Bekerjasama dengan Satgas PPA di setiap Kelurahan
6. Bekerjasama dengan jejaring dalam penanganan permasalahan
perempuan dan anak di bidang pelayanan pencegahan dan pengaduan,
bidang pelayanan medis, bidang pelayanan rehabilitasi sosial, reintegrasi
dan pemberdayaan, bidang pelayanan hukum
Sistem Perlindungan Kota Surabaya
PPTP2A
PKBM
SATGAS PPA
LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT
JAJARANSAMPING &
OPD TERKAIT
JAJARANSAMPING &
OPD TERKAIT
LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT
Struktur OrganisasiPENGARAH
Walikota dan Wakil Walikota
PELINDUNGKapolrestabes dan Kapolres
Tj.PerakKa.Kejari Surabaya dan Ka.Kejari
Tj.Perak
SEKRETARIS HARIANKepala Bidang PUHA PPA pada Dinas
Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak
Bid. Pelayanan Pencegahan dan PengaduanKoord. Dinas PendidikanAnggota: OPD, Jajaran Samping, NGO
KETUAKepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Bid. Pelayanan MedisKoord. Dinas KesehatanAnggota: RS, Puskesmas, NGO
Bid. Pelayanan Rehabsos, Reintegrasi & PemberdayaanKoord. Dinas SosialAnggota: OPD, NGO
Bid. Pelayanan HukumKoord. Kepala Unit PPA Polrestabes SurabayaAnggota: OPD, Jajaran Samping, NGO
Kelompok KerjaPokja Wilayah Surabaya PusatKoordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya
Anggota : Unsur OPD, Unsur Jajaran Samping, Unsur Kecamatan, Unsur Kelurahan, Unsur NGO
Pokja Wilayah Surabaya BaratKoordinator : Kepala Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas
Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya
Anggota : Unsur OPD, Unsur Jajaran Samping, Unsur Kecamatan, Unsur Kelurahan, Unsur NGO
Pokja Wilayah Surabaya SelatanKoordinator : Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya
Anggota : Unsur OPD, Unsur Jajaran Samping, Unsur Kecamatan, Unsur Kelurahan, Unsur NGO
Pokja Wilayah Surabaya UtaraKoordinator : Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Surabaya
Anggota : Unsur OPD, Unsur Jajaran Samping, Unsur Kecamatan, Unsur Kelurahan, Unsur NGO
Pokja Wilayah Surabaya TimurKoordinator : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya
Anggota : Unsur OPD, Unsur Jajaran Samping, Unsur Kecamatan, Unsur Kelurahan, Unsur NGO
PUSAT KRISIS BERBASISM A S Y A R A K T
Definisi
1. Merupakan salah satu wadah pelayanan di tingkat
kecamatan bagi perempuan dan anak dalam upaya
pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang
pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum,
perlindungan tindak kekerasan serta perdagangan
perempuan dan anak yang berbasis masyarakat
2. Dalam melaksanakan tugas - tugasnya memiliki
bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan dan pokok
permasalahan yang menjadi fokus penanganan di
setiap wilayah Kecamatan
Tujuan PembentukanPusat Krisis Berbasis Masyarakat
Tujuan Umum1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemberdayaan dan
perlindungan perempuan dan anak
2. Mendekatkan layanan bagi perlindungan perempuan dan anak di tingkat
kecamatan
3. Menggali dan meningkatkan potensi masyarakat dalam perlindungan
perempuan dan anak
Tujuan Khusus1. Mendorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan
seperti data informasi, konseling, pendampingan, pendidikan, & pelatihan,
rujukan dsb.
2. Membangun mekanisme dialog antar masy. pemerintah dan dunia usaha,
LSM dsb sehingga terbangun kerjasama/kemitraan yg dpt mendukung
keberadaan PKBM
3. Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan jenis kasus serta
tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi
masyarakat yg membutuhkan
Tugas Dan Fungsi
Tugas1. Mengkooordinasikan perumusan Kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah -
langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan
dan Anak di Kecamatan;
2. Membuka layanan pengaduan permasalahan perlindungan perempuan dan anak;
3. Menyediakan layanan perlindungan dan penanganan perempuan dan anak pada lingkup
wilayah Kecamatan dengan cara pemberian pendampingan hukum, pendampingan medis,
pendampingan sosial psikologis terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
4. Menerima, berkoordinasi dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Satuan Tugas
Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kelurahan;
5. Berkoodinasi dengan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat
Kota maupun instansi terkait dalam upaya pemberian perlindungan, penanganan terhadap
perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
6. Melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban tindak
kekerasan;
FungsiMemfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masy baik fisik maupun non fisik, yang meliputi;
• Infomasi dan data
• Rujukan
• Konsultasi
• Pendampingan Psikologis, Medis, Konseling
Program Dan Indikator Keberhasilan
Program1. Pemberdayaan Perempuan
2. Perlindungan Perempuan & Anak dari tindak kekerasan dan Perdagangan
orang
3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi
4. Peningkatan partisipasi anggota Masy.
5. Memperluas Jaringan / Mitra
6. Peningkatan Kapasitas Pengelola
Indikator Keberhasilan1. Terbentuk dan berfungsinya PKBM
2. Meningkatnya jumlah Perempuan dan Anak yang mendapatkan pelayanan
3. Adanya kerjasama antara PKBM dengan Pemerintah dan Dunia Usaha
serta LSM/ organisasi masyrakarat lainnya,serta masyarakat.
Pengembangan Dan Mekanisme Kerja
Tujuan Umum1. Adanya SK Camat
2. Melakukan Monev melalui pertemuan berkala antar sub bidang dan
seluruh bidang.
3. Menggalang komitmen masyarakat dan dukungan Pemerintah dan Dunia
Usaha serta lembaga masyarakat lainnya
4. Menggali sumberdaya (lokasi,sarana,dan dana)
Mekanisme Kerja1. Pembentukan Organisasi
2. Pengelolaan, Perencanaan,Pengorganisasian, Pelaksanaan
Kegiatan,Monitoring dan Evaluasi
3. Keterkaitan Kelembagaan PKBM dengan lembaga peduli Pemberdayaan
Perempuan dan Lembaga peduli anak ( Membangun Kemitraan/ jejaring )
Susunan Keanggotaan PKBM
Ketua :Kasi Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan
Pembina :Camat setempat
Anggota :
• Kepala Kepolisian Sektorsetempat
• Kepala Komando Rayon Militer setempat
• Petugas Lapangan KeluargaBerencana (PLKB)
• Ketua TP PKK tingkatkecamatan
• Kepala Puskesmassetempat
• Tenaga Kerja SosialKecamatan (TKSK)
• Kepala UPTD BinaPengelolaan Sekolahsetempat
• Unsur Masyarakat yang ditetapkan oleh camat
SATUAN TUGAS PERLINDUNGANP E R E M P U A N D A N A N A K
1. Merupakan unit terkecil dalam sistem pelayanan di
tingkat kelurahan yang merespons perlindungan
perempuan dan anak.
2. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya memiliki
bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan dan pokok
permasalahan yang menjadi fokus penanganan di
setiap wilayah Kelurahan
Definisi
Tujuan Pembentukan
Tujuan UmumMemberikan dukungan sepenuhnya bagi korban kekerasan pada perempuan
dan anak di tingkat kelurahan.
Tujuan Khusus1. Memajukan dan mempromosikan kesetaraan dan perlindungan pada
perempuan dan anak
2. Melakukan upaya pencegahan dan tindakan-tindakan afirmatif terkait
kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan kekerasan terhadap anak (KTA)
3. Memberikan pelayanan terpadu pada korban kekerasan terhadap
perempuan (KTP) dan kekerasan terhadap anak (KTA)
4. Mengupayakan Pemulihan dan Rehabilitasi serta Rintegrasi korban
kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan kekerasan terhadap anak (KTA)
Tugas Dan Fungsi
Tugas1. Mengkooordinasikan perumusan Kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah -
langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan
dan Anak di Kelurahan;
2. Membuka layanan pengaduan permasalahan perlindungan perempuan dan anak;
3. Menyediakan layanan perlindungan dan penanganan perempuan dan anak pada lingkup
wilayah Kelurahan dengan cara pemberian pendampingan hukum, pendampingan medis,
pendampingan sosial psikologis terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
4. Menerima, berkoordinasi dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh warga di tingkat
Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kelurahan;
5. Berkoodinasi dengan Tim Satuan Tugas Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (SATGAS PKBM)
tingkat Kecamatan maupun instansi terkait dalam upaya pemberian perlindungan, penanganan
terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
6. Melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban tindak
kekerasan;
FungsiMemfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masy baik fisik maupun non fisik, yang meliputi;
• Infomasi dan data
• Rujukan
• Konsultasi
• Pendampingan Psikologis, Medis, Konseling
Program Dan Indikator Keberhasilan
Program1. Pemberdayaan Perempuan
2. Perlindungan Perempuan & Anak dari tindak kekerasan dan Perdagangan
orang
3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi
4. Peningkatan partisipasi anggota Masy.
5. Memperluas Jaringan / Mitra
6. Peningkatan Kapasitas Pengelola
Indikator Keberhasilan1. Terbentuk dan berfungsinya Satgas PPA
2. Meningkatnya jumlah Perempuan dan Anak yang mendapatkan pelayanan
3. Adanya kerjasama antara Satgas PPA dengan Pemerintah dan Dunia
Usaha serta LSM/ organisasi masyrakarat lainnya,serta masyarakat.
Pengembangan Dan Mekanisme Kerja
Tujuan Umum1. Adanya SK Kelurahan
2. Melakukan Monev melalui pertemuan berkala antar sub bidang dan
seluruh bidang.
3. Menggalang komitmen masy dan dukungan Pemerintah dan Dunia Usaha
serta lembaga masyarakat lainnya
4. Menggali sumberdaya (lokasi,sarana,dan dana)
Mekanisme Kerja1. Pembentukan Organisasi
2. Pengelolaan, Perencanaan,Pengorganisasian, Pelaksanaan
Kegiatan,Monitoring dan Evaluasi
3. Keterkaitan Kelembagaan Satgas PPA dengan lembaga peduli
Pemberdayaan Perempuan dan Lembaga peduli anak ( Membangun
Kemitraan/ jejaring )
Susunan Keanggotaan Satgas PPA
Ketua :Kasi Kesejahteraan Rakyat
Kelurahan
Pembina :Lurah setempat
Anggota :
• Bintara Pembina KeamananKetertiban Masyarakat(Babinkamtibmas) setempat
• Bintara Pembina Desa(Babinsa) setempat
• Ketua TP PKK tingkatkelurahan
• Pekerja Sosial Masyarakat(PSM)
• Unsur perwakilan sekolahnegeri/swasta setempatyang ditetapkan oleh DinasPendidikan Kota Surabaya
• Unsur Lembaga KetahananMasyarakat Kelurahan (LKMK)
• Unsur masyarakat lain yang ditetapkan oleh Lurah
Alur Layanan PKBM Dan Satgas PPA
Alur Pengaduan Kasus
PKBM Kecamatan
Pokja Wilayah
WALIKOTAMasyarakat
Satgas PPA
Kelurahan
Laporan /
Rujukan
Laporan /
Rujukan
Pengaduan
Peng
a
d
u
a
n
Monitoring
Koordinasi
L
a
p
o
r
a
n
3 Hari 5 Hari
Klien
Koordinasi
Koordinasi
PERMASALAHAN ANAK
- Traficking- Kenakalan
Remaja- KDRT- Kriminal- Narkoba- Korban Seksual- Anak Putus
Sekolah- dll
Alur Penanganan Kasus
WALIKOTA
Pokja Wilayah
Disposisi
PKBM Kecamatan
Satgas PPA
Kelurahan
Klien
Monitoring
Laporan
Koordinasi Koordinasi
Koordinasi
Alur Penanganan Korban
Jejaring PPT-P2AKORBAN
Non KritisKritis
Pendampingan Psikososial
RumahSHELTER
PPT-P2A
Pendampingan Hukum
Visum Kepolisian/ RPK
RSUD Kota Surabaya
Rawat Inap Rawat Jalan
LAPORAN BERBAGAI SUMBER
Intervensi Pemerintah Kota Untuk PemberdayaanKorban dan Keluarga
EkonomiPemberian bantuan biaya hidup, modal usaha berupa rombong, bahan makanan, dsb
Pelaksana: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro , Dinas Perdagangan
PendidikanPemberian bantuan beasiswa maupun sekolah kejar paket, SD SMP SMA Sederajat, dsb
Pelaksana: Dinas Pendidikan
Keterampilan KerjaPemberian pelatihan kompetensi dan wirausaha bagi klien dan atau keluarga klien
Pelaksana: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Tenaga
Kerja
Tempat TinggalPemberian rumah susun sewa bagi klien dan keluarga yang dekat dengan domisili klien
Pelaksana: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
PENGADUAN KASUS TINDAK KEKERASAN
TELEPON/SMS/WHATSAPP
HOTLINE
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
08113345303HOTLINE
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
087722288959COMMAND CENTER
KOTA SURABAYA
112
Top Related