PROVINSI PAPUABUPATI INTAN JAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
DENGAN RAHMAT T
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110ayat (1), UndangPajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari 14 (empat belas)jenis Retribusi Jasa Umum yang ada, untuk Kabupaten IntanJaya ditetapkan
b. bahwa berdasarkapada huruf a,Kabupaten Intan Jaya
Mengingat : 1. Pasal 18Indonesia
PROVINSI PAPUABUPATI INTAN JAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INTAN JAYA,
bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 156yat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari 14 (empat belas)jenis Retribusi Jasa Umum yang ada, untuk Kabupaten IntanJaya ditetapkan 9 (sembilan) jenis Retribusi;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan DaerahKabupaten Intan Jaya tentang Retribusi Jasa Umum.
18 ayat (6) Undang-undang Dasar Nesia Tahun 1945;
2. Undang
yat (1) dan Pasal 156Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari 14 (empat belas)jenis Retribusi Jasa Umum yang ada, untuk Kabupaten Intan
n pertimbangan sebagaimana dimaksudperlu ditetapkan Peraturan Daerah
tentang Retribusi Jasa Umum.
egara Republik
2. Undang-Undang…./2
SALINAN
-2-
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentangPembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang OtonomiKhusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang OtonomiKhusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang PembentukanKabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
7. Undang-Undang…./3
-3-
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang TataCara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajakdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang PengesahanPengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).
Dengan…./4
-4-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
Dan
BUPATI INTAN JAYA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yangdimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Intan Jaya.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya.3. Bupati adalah Bupati Intan Jaya.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya.5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Intan Jaya.6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Intan Jaya.7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yangmeliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BadanUsaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun,firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis,lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Retribusi…./5
-5-
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutanDaerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yangkhusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untukkepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yangrnenyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapatdinikmati oleh orang pribadi atan Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh PemerintahDaerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapatdinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi atas pelayanan kesehatan dipuskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan,rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yangsejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah retribusi ataspelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh PemerintahDaerah.
14. Jasa Pelayanan adalah jasa untuk Medis dan Para Medis yang melakukanlayanan/tindakan.
15. Jasa Sarana adalah jasa pelayanan untuk puskesmas, puskesmas keliling,puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dantempat pelayanan kesehatan lainnya.
16. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi ataspenyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan olehPemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi atas penyediaan fasilitas pasartradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola PemerintahDaerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
18. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi atas pelayananpengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakanoleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah retribusi atas penyediaan petayang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi…../6
-6-
20. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah retribusi ataspelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan olehPemerintah Daerah.
21. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas pelayananpengujian alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya dan barangdalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
22. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi atas ataspemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikanaspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturanperundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaranretribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan bataswaktu bagi wajib untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalahbukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerahmelalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalahsurat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusiyang terutang.
27. Surat Ketetapan Reribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkatSKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlahkelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besardari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalahsurat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasiberupa bunga dan/atau denda.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan dataobyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutangsampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi sertapengawasan penyetorannya.
30. Pemeriksaan…./7
-7-
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif danprofesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan laindalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusidaerah.
31. Penyidikan tidak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaiantindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkanbukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidangretribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB IIJENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 2
(1) Jenis Retribusi Jasa Umum Kabupaten Intan Jaya terdiri dari:a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;d. Retribusi Pelayanan Pasar;e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
(2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagairetribusi jasa umum.
Bagian…./8
-8-
Bagian KesatuRetribusi Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1Nama dan Obyek Retribusi
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi atas pelayanankesehatan oleh Pmerintah Daerah.
Pasal 4
(1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan diPuskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan,Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yangsejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:a. Pelayanan pendaftaran; danb. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD
dan pihak swasta.
Paragraf 2Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 5
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan layanan/tindakan yang diberikan,jenis sarana dan/atau alat yang digunakan dan jangka waktu.
Paragraf 3…./9
-9-
Paragraf 3Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 6
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkansebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian KeduaRetribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Paragraf 1Nama dan Obyek Retribusi
Pasal 7
Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusiatas pelayanan persampahan/kebersihan.
Pasal 8
(1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampaban/Kebersihan adalah pelayananpersampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,meliputi:a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi
pembuangan sementara;b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan
sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; danc. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial,dan tempatumum lainnya.
Paragraf 2…./10
-10-
Paragraf 2Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 9
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat yang memproduksisampah dan jangka waktu.
Paragraf 3Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 10
Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkansebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian KetigaRetribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Paragraf 1Nama dan Obyek Retribusi
Pasal 11
Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungutretribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
Pasal 12
Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaanpelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2…./11
-11-
Paragraf 2Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 13
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangkawaktu.
Paragraf 3Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 14
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umumditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian KeempatRetribusi Pelayanan Pasar
Paragraf 1Nama dan Obyek Retribusi
Pasal 15
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi atas penyediaanfasilitas pasar tradisional/sederhana.
Pasal 16…./12
-12-
Pasal 16
(1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasartradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola PemerintahDaerah, dan khusus disediakan untuk pedagang;
(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (1)adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, danpihak swasta.
Paragraf 2Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 17
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, jenis bangunan, luas danjangka waktu.
Paragraf 3Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 18
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimanatercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Peraturan Daerah ini.
Bagian KelimaRetribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Paragraf 1…../13
-13-
Paragraf 1Nama dan Obyek Retribusi
Pasal 19
Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi ataspelayanan pengujian kendaraan bermotor.
Pasal 20
Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujiankendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai denganperaturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Paragraf 2Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 21
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis layanan dan kendaraan yangdiuji.
Paragraf 3Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 23
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkansebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian…./14
-14-
Bagian KeenamRetribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Paragraf 1Nama dan Obyek Retribusi
Pasal 24
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi ataspenyediaan peta oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 25
Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yangdibuat oleh Pemerintah Daerah, meliputi:a. Peta Kabupaten;b. Peta Distrik;c. Peta Kampung;d. Peta RTRW;e. Peta RDRTKW;f. Peta RUTK;g. Peta RDTRK; danh. Peta RTRK.
Paragraf 2Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 26
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan ukuran peta yangdicetak.
Paragraf 3…./15
-15-
Paragraf 3Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 27
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkansebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian KetujuhRetribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Paragraf 1Nama dan Obyek Retribusi
Pasal 28
Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dipungutretribusi atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 29
(1) Obyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayananpenyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh PemerintahDaerah, meliputi:a. Penyedotan kakus dari sumber ke TPA Tinja;b. Penyediaan lokasi pembuangan pengolahan lumpur Tinja di TPA Tinja.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan,dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Paragraf 2…./16
-16-
Paragraf 2Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 30
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedotdan/atau dibuang.
Paragraf 3Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 31
Struktur dan besarnya tarif Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkansebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian KedelapanRetribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Paragraf 1Nama dan Obyek Retribusi
Pasal 32
Dengan narna Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi ataspelayanan tera/tera ulang
Pasal 33…./17
-17-
Pasal 33
Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; danb. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 34
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis layanan dan jenis alat yangtera/tera ulang.
Paragraf 3Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 35
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkansebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian KesembilanRetribusi Pengendalian Menera Telekomunikasi
Paragraf 1Nama dan Obyek Retribusi
Pasal 36
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusiatas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
Pasal 37…./18
-18-
Pasal 37
Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatanruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang,keamanan, dan kepentingan umum.
Paragraf 2Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 38
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan danpengendalian yang dihitung berdasarkan NJOP PBB bangunan menaratelekomunikasi.
Paragraf 3Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 39
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasiditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari NJOP PBB bangunan menaratelekomunikasi setiap tahun.
BAB IIISubjek dan Wajib Retribusi
Pasal 40
(1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yangmenggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
(2) Wajib…./19
-19-
(2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurutketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaranRetribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
(3) Khusus untuk Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakanpeserta dan pemegang Kartu Jamkesmas, Jamkespa, Jamkesda dan pasientidak mampu lainnya, tidak dikenakan Retribusi pelayanan kesehatanuntuk kelas III.
(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusipelayanan kesehatan sebesar selisih retribusi pelayanan kesehatan kelasyang diminta pasien yang bersangkutan dengan Retribusi PelayananKesehatan kelas III.
(5) Permintaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukandengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan sanggupmembayar selisih Retribusi Pelayanan Kesehatan.
BAB IVPrinsip dan Sasaran Dalam PenetapanStruktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 41
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkandengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian ataspelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi danpemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
BAB V…./20
-20-
BAB VPENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 42
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
BAB VIPEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian KesatuWilayah Pemungutan
Pasal 43
Retribusi Jasa Umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempatpelayanan diberikan.
Bagian KeduaTata Cara Pemungutan
Pasal 44
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3) Dalam…./21
-21-
(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunyaatau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bungasebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yangtidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratanyang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusiuntuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakanbunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan PeraturanBupati.
Pasal 45
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempatlain yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan menggunakan SSRD.
(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan denganPeraturan Bupati.
Bagian KetigaTata Cara Penagihan
Pasal 46
(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRDjika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat padawaktunya atau kurang membayar.
(2) Penagihan…./22
-22-
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didahului dengan Surat Teguran.
(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bungasebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yangtidak atau kurang dibayar.
(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VIIKEBERATAN
Pasal 47
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabatyang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertaialasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulansejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapatmenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karenakeadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalahsuatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan WajibRetribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi danpelaksanaan penagihan Retribusi.
Pasal 48
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SuratKeberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukandengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Keputusan…./23
-23-
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atausebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat danBupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebutdianggap dikabulkan.
Pasal 49
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupatimenerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaranRetribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulanuntuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulanpelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB VIIIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 50
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukanpermohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanyapermohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampauidan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalianpembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkandalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila…./24
-24-
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihanpembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejakditerbitkannya SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IXKADALUARSA
Pasal 51
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kadaluarsa setelahmelampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh jika:a. diterbitkan Surat Teguran; ataub. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, Kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya SuratTeguran tersebut.
(4) Pengakuan…./25
-25-
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakanmasih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepadaPemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuranatau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh WajibRetribusi.
Pasal 52
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untukmelakukan penagihan sudah Kadaluarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudahKadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kadaluarsa diaturdengan Peraturan Bupati.
BAB XINSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 53
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentifatas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman padaPeraturan Pemerintah.
BAB XI…./26
-26-
BAB XIPENYIDIKAN
Pasal 54
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerahdiberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyelidikantindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pegawai negeri sipiltertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaandengan tindak pidana dibidang retribusi agarketerangan atau laporan tersebut menjadi lebihlengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orangpribadi atauBadan tentang kebenaran perbuatan yangdilakukansehubungan dengan tindakpidana retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badansehubungandengan tindak pidana dibidang retribusi;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindakpidana dibidang retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan,dan dokumen lain, serta melakukan penyitaanterahadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkanruangan atautempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung danmemeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
i. memanggil…./27
-27-
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau sakti;
j. menghentikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainyapenyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada PenuntutUmum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIIKETENTUAN PIDANA
Pasal 55
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 46 sehingga merugikan keuanganDaerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidanadenda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak ataukurang dibayar.
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XIIIINSTANSI PELAKSANA
Pasal 56
Instansi pelaksana Retribusi Jasa Umum diatur lebih lanjut dengan PeraturanBupati.
BAB XIV…./28
-28-
BAB XIVKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutangberdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi JasaUmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidakbertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangkawaktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.
BAB XIVKETENTUAN PENUTUP
Pasal 58
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Intan Jaya.
Ditetapkan di : SugapaPada tanggal : 7 Juli 2014
BUPATI INTAN JAYA,CAP / TTD
NATALIS TABUNI
Diundangkan…../29
-29-
Diundangkan di SugapaPada tanggal 7 Juli 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYACAP / TTD
ASIR MIRIP
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2014 NOMOR 3
Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUMSETDA KABUPATEN INTAN JAYA
ARNOLDO S. TANDI
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYAPROVINSI PAPUA : 03 / 2014
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
I. UMUM
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untukmengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensidan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepadamasyarakat. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintahDaerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa RetribusiJasa Umum kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalamPeraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut jugaditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungutjenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangankepada Pemeritah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukungpelaksanaan otonomi daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1Cukup Jelas
Pasal 2Cukup Jelas
Pasal 3Cukup Jelas
Pasal 4Cukup Jelas
Pasal 5…../31
-31-
Pasal 5Cukup Jelas
Pasal 6Cukup Jelas
Pasal 7Cukup Jelas
Pasal 8Cukup Jelas
Pasal 9Cukup Jelas
Pasal 10Cukup Jelas
Pasal 11Cukup Jelas
Pasal 12Cukup Jelas
Pasal 13Cukup Jelas
Pasal 14Cukup Jelas
Pasal 15Cukup Jelas
Pasal 16Cukup Jelas
Pasal 17Cukup Jelas
Pasal 18Cukup Jelas
Pasal 19Cukup Jelas
Pasal 20Cukup Jelas
Pasal 21Cukup Jelas
Pasal 22…./32
-32-
Pasal 22Cukup Jelas
Pasal 23Cukup Jelas
Pasal 24Cukup Jelas
Pasal 25Cukup Jelas
Pasal 26Cukup Jelas
Pasal 27Cukup Jelas
Pasal 28Cukup Jelas
Pasal 29Cukup Jelas
Pasal 30Cukup Jelas
Pasal 31Cukup Jelas
Pasal 32Cukup Jelas
Pasal 33Cukup Jelas
Pasal 34Cukup Jelas
Pasal 35Cukup Jelas
Pasal 36Cukup Jelas
Pasal 37Cukup Jelas
Pasal 38Cukup Jelas
Pasal 39Cukup Jelas
Pasal 40…./33
-33-
Pasal 40Cukup Jelas
Pasal 41Cukup Jelas
Pasal 42Cukup Jelas
Pasal 43Cukup Jelas
Pasal 44Cukup Jelas
Pasal 45Cukup Jelas
Pasal 46Cukup Jelas
Pasal 47Cukup Jelas
Pasal 48Cukup Jelas
Pasal 49Cukup Jelas
Pasal 50Cukup Jelas
Pasal 51Cukup Jelas
Pasal 52Cukup Jelas
Pasal 53Cukup Jelas
Pasal 54Cukup Jelas
Pasal 55…./34
-34-
Pasal 55Cukup Jelas
Pasal 56Cukup Jelas
Pasal 57Cukup Jelas
Pasal 58Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA NOMOR 3
Top Related