PROSPEK DAN PERKEMBANGAN IJIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
DI KAWASAN KONSERVASI
DR. Bambang Supriyanto
Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Kawasan Konservasi Dan Hutan Lindung
jasling.dephut.go.id
SEKSI
PEMANFAATAN
DI NON TN
SEKSI
PEMANFAATAN
TN
SEKSI
PROGRAM
SEKSI
EVALUASI
SEKSI
PENGEMBANGAN
BCA
SEKSI
PEMANTAUAN
DAN INFORMASI
BCA
SEKSI
PEMANFAATAN
TN
SEKSI
PEMANFAATAN
NON TN
SEKSI
DATA DAN
INFORMASI
SEKSI
PUBLIKASI
DIREKTORAT PEMANFAATAN
JASA LINGKUNGAN KK DAN
HL
SUBDIT PROGRAM
DAN EVALUASI
PEMANFAATAN JASA
LINGKUNGAN
SUBDIT
PEMANFAATAN
JASA
LINGKUNGAN
SUBDIT
PEMANFAATAN
WISATA ALAM
SUBDIT BINA
CINTA ALAM
SUBDIT
PROMOSI DAN
PEMASARAN
WISATA ALAM
SUBBAG
TATA USAHA (TU)
STRUKTUR ORGANISASI DIT. PJLK2HL
CONTACT PERSON ANDA • DIREKTUR PJLKKHL
Bambang Supriyanto
08164810830 [email protected]
• KASUBDIT PWA
Soewartono
0811113059
• KASIE PEMANFAATAN DI TN
(Penerbit SPP)
Sadtata Noor A.
08124607345
• KASIE PEMANFAATAN NON TN&HL
Noeke Welas ST Kuntari
08129285126
• BENDAHARA PENERIMA PNBP
Nursiyono
082111827229
• Usaha pariwisata terdiri dari usaha sarana
• Luas kawasan untuk sarpras 10% dari luas zona pemanfaatan
• Izin diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dr Menteri yg bertanggungjawab di bidang Budpar dan Gubernur Tk. I
• Masa IPPA 30 tahun
Usaha pariwisata terdiri dari usaha sarana dan jasa pariwisata
Luas kawasan untuk sarpras 10% dari luas areal IPPA
Izin diberikan setelah mendapat:
◦ Pertimbangan teknis dari Dinas Budpar
◦ Rekomendasi UPT
• Masa IPPA 55 tahun
PROSPEK PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM TRANSFORMASI KEBIJAKAN PARIWISATA ALAM
PP No 18 Th 1994 → PP No 36 Th 2010
Lanjutan TRANSFORMASI KEBIJAKAN…….
• Permohonan wajib dilampiri rekomendasi Gubernur
• Sekjen sebagai Ketua Tim Pertimbangan
• Kewajiban untuk melaksanakan AMDAL
• Peta areal kerja disiapkan oleh Dirjen Intag
• Pelaksanaan tata batas oleh Baplan
• Permohonan cukup dengan pertimbangan teknis Dinas Budpar
• Tugas Sekjen dihilangkan
• AMDAL diubah menjadi UKL / UPL
• Peta areal kerja disiapkan oleh Dirjen PHKA
• Penandaan batas oleh PHKA
No Tahap
Badan Hukum
Jumlah
Lokasi
Swasta BUMN BUMD TN TWA THR TB
1. Pemohon UPSWA 15 2 1 18 10 8 - -
2. Persetujuan Prinsip 21 1 - 22 6 16 - -
3. IUPSWA 24 1 - 25 9 15 - 1
JUMLAH 60 4 1 65 25 39 - 1
PERKEMBANGAN PERIJINAN UPSWA*
*s/d Tahun 2011
KONDISI PERIJINAN UPSWA*
NO KONDISI PEMOHON IJIN PRINSIP IUPSWA
1. Aktif 17 18 19
2. Tidak Aktif 1 4 8
Total 18 22 25
*s/d Tahun 2011
PERMASALAHAN PERIJINAN DAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
EKSTERNAL :
1. Pungutan/retribusi /pengenaan IMB/PBB oleh pemerintah daerah
2. Rekomendasi UKL/UPL beberapa daerah masih mensyaratkan AMDAL
3. Areal yang dimohon belum clean and clear adanya perambahan
4. Belum tersedianya Desain Tapak pada Zona/Blok Pemanfaatan
INTERNAL : 1. Pendapatan tidak sesuai rencana BEP tidak sesuai
target 2. Pembangunan sarana prasarana tidak sesuai rencana 3. Tertib administrasi masih rendah laporan kegiatan
dan laporan keuangan 4. Laporan keuangan tidak diaudit akuntan publik
mahalnya biaya akuntan publik? 5. Jumlah pengunjung tidak sesuai target promosi
belum efektif? 6. Belum melibatkan tenaga ahli program kegiatan
belum maksimal 7. Konflik internal perusahaan 8. Pemenuhan persyaratan oleh pemohon lambat
berlarut-larut
PERMASALAHAN PERIJINAN DAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
UPAYA TINDAK LANJUT
1. Usulan revisi PP 59 Tahun 1998
2. Penyiapan pedoman pelaksanaan (Perdirjen PHKA) bidang pengusahaan pariwisata alam
3. Usulan Revisi Permen LH No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Kegiatan yang Wajib AMDAL pada Lampiran Huruf L Bidang Pariwisata
4. Surat Edaran Menhut No. SE.2/Menhut-IV/2007 tanggal 6 Juli 2007 hal Perijinan dan pungutan pajak/retribusi, dalam pengusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 188.34/17/SJ tanggal 5 Januari 2010 tentang Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Lanjutan...
6. Surat Edaran Direktur PJLKKHL No. SE.2/PJLKKHL-3/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara untuk Mendukung Kegitan Pariwisata Alam
7. Surat Edaran Direktur PJLKKHL No. SE.3/PJLKKHL-3/2011 Desember 2011 tentang Penyelesaian Kewajiban bagi Pemegang Persetujuan Prinsip IUPSWA
8. Rapat Koordinasi di Tingkat Pusat (Biro Hukum, Sekditjen PHKA, dan Dit. PJLK2HL) menyamakan persepsi dalam percepatan pelayanan proses peizinan IPPA
Lanjutan...
9. Penertiban pungutan oleh PEMDA maupun Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
10. Penertiban pengelolaan dan penatausahaan aset BMN yang dibangun oleh PEMDA dan Perum Perhutani.
11. Penertiban dan atau proses penegakan hukum terkait masalah perambahan di dalam kawasan KPA pada zona atau blok pemanfaatan yang dimohon oleh pihak ketiga
HASIL EVALUASI KINERJA IUPSWA SECARA UMUM
HASIL EVALUASI* TAHUN 2011
KINERJA BAIK KINERJA SEDANG KINERJA BURUK
3 IPPA (12%) 8 IPPA (32%) 14 IPPA (56%)
*Kriteria Administrasi dan Teknis
HARAPAN KEPADA APAI
1. Menjadi lembaga yang mandiri dan memberikan dukungan serta kontribusi kepada anggota agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya secara optimal
2. Memfasilitasi komunikasi antara anggota, Kemenhut dan para pihak
3. Mendorong anggota untuk memenuhi seluruh kewajiban secara tepat waktu dan sesuai prodesur
1. Perdirjen No. P.3/IV-SET/2011 tgl 9 Maret 2011 ttg Pedoman Penyusunan Desain Tapak di SM, TN, TAHURA, TWA
2. Perdirjen No. P.2/IV-SET/2012 tgl 3 Maret 2011 ttg Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di TN, TAHURA, TWA
PERDIRJEN PHKA BIDANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
3. Perdirjen PHKA No. P.11/IV-SET/2011 tgl 30 Desember 2011 ttg Pedoman Pelaporan Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam
4. Perdirjen PHKA No. P.12/IV-SET/2011 tgl 30 Desember 2011 ttg Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, TAHURA dan TWA
5. Perdirjen PHKA No. P.01/IV-SET/2012 tgl 4 Januari 2012 ttg Pedoman Penyusunan RPPA, RKL, RKT Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam
Top Related