PROPOSAL UNDANGAN
KOMPETISI PERADILAN SEMU KONSTITUSI
TINGKAT NASIONAL
PIALA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019
KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI, UNIVERSITAS
TARUMANAGARA
DAN ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
I. PENDAHULUAN
Konstitusi merupakan hukum dasar yang menggambarkan keseluruhan sistem
ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum
dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu
Konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum
lainnya.Indonesia memiliki Konstitusi yang bernama Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang merupakan hasil perjuangan
bangsa di masa lampau dan merupakan tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan
bangsa.
Sebagai sarana untuk mengaplikasikan Konstitusi dan bagaimana Konstitusi dijadikan
batu uji untuk melihat apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Konstitusi atau
tidak, maka diperlukan upaya untuk mengenalkan hukum Konstitusi secara sistematis dan
berkelanjutan mengenai aspek formil dan materiil. Upaya yang relevan dilaksanakan saat
ini untuk mencapai tujuan pengaplikasian Konstitusi yaitu melalui suatu kompetisi yang
mengasah keilmuan dan keahlian substansi dan formil para mahasiswa Indonesia
mengenai hukum Konstitusi. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Universitas Tarumanagara dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
melakukan kerjasama penyelenggaraan Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat
Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2019 untuk keenam
kalinya dan menjadi satu-satunya peradilan semu dalam bidang peradilan Konstitusi
tingkat nasional di Indonesia. Kompetisi Peradilan Semu sebenarnya bukanlah suatu
kompetisi baru, karena sudah pernah diadakan di berbagai Universitas yang memiliki
jurusan Fakultas Hukum. Adapun Kompetisi Peradilan Semu yang sudah pernah
terlaksana, terutama dalam lingkup peradilan pidana, perdata, dan peradilan niaga.
Namun ada jenis peradilan yang belum mendapat perhatian penuh yaitu Peradilan
Konstitusi. Hal inilah yang membuat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara bersama
dengan Mahkamah Konstitusi RI dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi bekerja sama mengadakan suatu Kompetisi Peradilan Semu dalam bidang
peradilan Konstitusi.
Saat ini, Peradilan Konstitusi menjadi salah satu peradilan yang terus mengakar dalam
tatanan hukum acara di Indonesia, khususnya hukum acara Konstitusi yang relatif baru di
Indonesia. Keberadaan Peradilan Konstitusi ini menjadikan beberapa fakultas hukum di
Indonesia meletakkan mata kuliah hukum acara Konstitusi sebagai mata kuliah dalam
kerangka pengembangan kemahiran litigasi bagi para mahasiswa. Namun, di tengah
eksistensi peradilan Konstitusi tersebut, diperlukan upaya praktis edukatif secara
langsung melalui suatu simulasi yang dilaksanakan secara nasional melalui sebuah
Kompetisi Peradilan semu Konstitusi. Melalui Kompetisi ini, diharapkan para mahasiswa
peserta Kompetisi akan mempelajari secara teoritis dan praktis mengenai praktik hukum
acara perkara Konstitusi serta membahas secara substantif/materiil atas perkara uji
materiil undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang akan dikompetisikan dalam suatu
kasus posisi. Adapun perbedaan signifikan antara Peradilan Semu Konstitusi ini dengan
peradilan semu pada umumnya, yaitu:
1. Sebelum Delegasi berkompetisi dalam suatu Peradilan Semu Konstitusi Tingkat
Nasional, tiap-tiap calon Delegasi wajib mengikuti penilaian Berkas Permohonan pada
Tahap Eliminasi dengan kasus posisi yang telah ditentukan pada tingkat Regional
terlebih dahulu. Sebanyak 12 (dua belas) perguruan tinggi peserta pengirim Berkas
Permohonan terbaik akan dilombakan di Tahap Regional untuk mencari 4 tim Delegasi
terbaik untuk dapat masuk ke Tahap Nasional.
2. Biaya akomodasi (penginapan), konsumsi, dan transportasi selama di Jakarta
(Nasional) bagi 12 (dua belas) Delegasi (anggota delegasi serta masing-masing
pendamping) ditanggung oleh Panitia. Panitia tidak menanggung biaya transportasi
dari daerah asal ke Jakarta.
3. Setelah dinyatakan lulus ke Tahap Nasional, ke-12 (dua belas) Delegasi harus
menyiapkan berkas persidangan secara sekaligus, baik sebagai Pemohon uji materiil
undang-undang maupun sebagai pihak Pemerintah-DPR RI (lawan dari Pemohon) atas
kasus posisi sebagaimana terlampir yang telah ditentukan. Delegasi harus siap dengan
posisi apapun, baik sebagai Pemohon maupun sebagai pihak Pemerintah-DPR RI
(lawan dari Pemohon).
4. Posisi pihak Pemohon dan pihak Pemerintah dan DPR RI (lawan dari Pemohon)
ditentukan melalui sistem undian pada saat technical meeting.
5. Majelis Hakim diperankan oleh dewan juri.
6. Pihak Pemohon dan pihak Pemerintah-DPR RI (lawan dari Pemohon) dapat
menghadirkan ahli baik langsung dihadirkan di ruang persidangan ataupun melalui
persidangan jarak jauh (video conference). Terhadap fasilitas persidangan jarak jauh
hanya dapat digunakan oleh universitas Delegasi yang di perguruan tingginya telah
tersedia fasilitas persidangan jarak jauh (video conference) hasil kerjasama dengan
Mahkamah Konstitusi. Apabila Peserta Degelasi akan menggunakan persidangan jarak
jauh (video conference) maka paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara Kompetisi,
Delegasi harus memberitahu Panitia.
7. Dalam ruang persidangan akan terdapat Delegasi sebagai Pemohon beserta Ahlinya
(misal Universitas A), Delegasi sebagai Pemerintah-DPR RI beserta Ahlinya (misal
Universitas B), Majelis Hakim (dewan juri), Panitera, Juru Sumpah, dan Petugas
Pengadilan (Panitia).
Model peradilan semu ini memadukan peradilan semu konservatif (drama) dan model
debat yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara Konstitusi. Diharapkan
melalui kegiatan ini maka pemahaman keilmuan dan kemahiran mahasiswa tentang
Konstitusi dan peradilan Konstitusi akan semakin komprehensif sebagai wahana
pembinaan hukum nasional.
II. SEKILAS MENGENAI PENYELENGGARAAN KOMPETISI PERADILAN
SEMU TINGKAT NASIONAL PIALA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI 2018
KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNIVERSITAS
TARUMANAGARA
Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi 2018
diselenggarakan di Universitas Tarumanagara dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada
tanggal 24 Oktober – 27 Oktober 2018. Kompetisi di Tahap Eliminasi diikuti oleh 38 universitas
dari berbagai kota di Indonesia. Kemudian terpilih 12 Delegasi yang lolos Tahap Eliminasi dari
Universitas terkemuka di Indonesia, yakni:
1. Universitas Diponegoro
2. Universitas Islam Indonesia
3. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
4. Universitas Jendral Soedirman
5. Universitas Lampung
6. Universitas Merdeka Malang
7. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
8. Universitas Negeri Surabaya
9. Universitas Padjadjaran
10. Universitas Pamulang
11. Universitas Sumatera Utara
12. Universitas Trisakti
Hasil dari Kompetisi sebagai berikut:
Juara I : Universitas Padjadjaran
Juara II : Universitas Sumatera Utara
Juara III : Universitas Lampung
III. SASARAN KEGIATAN
Sasaran Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi ini adalah para mahasiswa Strata 1 (S-1)
Fakultas Hukum Perguruan Tinggi dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum se-Indonesia.
IV. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan pelaksanaan Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi ini ialah sebagai
berikut:
1) Mengembangkan kemampuan dalam berpikir dan analisis secara kritis
mengenai permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat.
2) Memberikan respon konkrit terhadap permasalahan hukum yang terjadi,
sebagai sarana pengembangan diri dalam aspek analisis substansi hukum
melalui sikap kritis pada diri mahasiswa dalam menghadapi permasalahan
hukum yang aktual dalam pengembangan kemampuan beracara di pengadilan.
3) Mewujudkan silahturahmi dan komunikasi yang baik serta berkesinambungan
dalam lingkup nasional antar dalaadadamahasiswa fakultas hukum di masa
yang akan datang.
4) Memberikan pengetahuan di bidang hukum tata negara khususnya Konstitusi
melalui seminar untuk menambah pengetahuan yang komprehensif.
5) Memberikan semangat kepada mahasiswa untuk dapat menjadi pionir dalam
pengembangan hukum tata negara khususnya mengenai Konstitusi di
Indonesia.
V. KONSEP KOMPETISI
Kegiatan ini berbentuk kompetisi yang terdiri atas 3 (tiga) Tahapan, yaitu Tahap
Eliminasi, Tahap Regional dan Tahap Nasional. Seluruh Peserta yang mengikuti
kompetisi ini akan mengirimkan berkas pertamanya ke Mahkamah Konstitusi untuk
mengikuti Tahap Eliminasi, di Tahap Eliminasi akan terpilih 12 (dua belas) Perserta
tiap Regional untuk berkompetisi di Universitas Co-Host. Peserta dari berbagai
universitas akan saling berhadapan untuk berkompetisi mengenai kasus posisi yang
telah disediakan sebelumnya. Kasus posisi akan ditentukan oleh panitia bersamaan
dengan surat undangan yang dikirim kepada seluruh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi
atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum se-Indonesia.
Peradilan Semu Konstitusi akan berlangsung sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan dan harus dipatuhi oleh setiap peserta, dengan maksud agar Kompetisi ini
dapat berlangsung sesuai dengan harapan. Pada saat pelaksanaan, panitia menghadirkan
akademisi dan praktisi Hukum (Panitera, Pemerintah, dan Pengacara) sebagai dewan
juri. Dari 12 (dua belas) peserta tiap Regional, akan terpilih 4 (empat) tim peserta
dengan nilai terbaik untuk mengikuti kompetisi di Tahap Nasional.
VI. PESERTA KOMPETISI
Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi ini terbuka untuk diikuti mahasiswa/i yang
berstatus aktif sebagai mahasiswa dari berbagai Fakultas Hukum Perguruan Tinggi
dan/atau Sekolah Tinggi Ilmu hukum se-Indonesia.
Peserta Tahap Eliminasi adalah seluruh perguruan tinggi yang melakukan
pendaftaran untuk Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi 2019, dari 3 regional, yaitu:
1.Regional Barat.
2.Regional Tengah.
3.Regional Timur.
Peserta Tahap Regional terdiri atas 12 (dua belas) tim yang lolos Tahap Eliminasi di
masing-masing regional.
Peserta Tahap Nasional adalah 4 (empat) tim yang lolos Tahap Regional di masing-
masing regional
Final akan diikuti oleh 3 (tiga) tim yang lolos Tahap Nasional yang kemudian 3 (tiga)
tim tersebut memperebutkan juara.
VII. WAKTU DAN TEMPAT
A. Tahap Regional
1. Regional Barat:
Hari :Selasa, 1 Oktober 2019 – Rabu, 2 Oktober 2019
Tempat :Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Regional Tengah:
Hari:Selasa, 8 Oktober 2019 – Rabu, 9 Oktober 2019
Tempat:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Regional Timur:
Hari :Selasa, 15 Oktober 2019 – Rabu, 16 Oktober 2019
Tempat :Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia – Makassar
B. Tahap Nasional
1) Hari :Rabu, 13 November 2019 - Sabtu, 16 November 2019
Tempat:
1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
2. Universitas Tarumanagara
VIII. DAFTAR UNDANGAN
(Terlampir)
IX. HADIAH
(Terlampir)
X. SUSUNAN ACARA (TENTATIVE)
1) Regional :
Regional Barat Selasa, 1 Oktober 2019
08.00 – 10.00 : Registrasi di Universitas Co Host
11.00 – 13.00 : Pembukaan Acara
13.00 – 13.15 : Penutup
13.15 – 15.15 : Makan Bersama
15.15 – 16.15 : Delegasi Berangkat ke Hotel
17.00 – 19.00 : Technical Meeting
Rabu, 2 Oktober 2019
06.30 – 07.00 : Sarapan Delegasi
07.00 – 08.00 : Delegasi Berangkat ke Universitas (Gelombang I )
08.00 – 08.30 : Clearing Area dan Briefing Delegasi
08.30 – 11.00 : Sidang Penyisihan I
11.00 – 12.00 : ISHOMA
11.00 – 12.00 : Delegasi Berangkat ke Universitas (Gelombang II)
12.30– 15.00 : Sidang Penyisihan II
15.00 – 16.00 : ISHOMA
15.00 – 16.00 : Delegasi Berangkat ke Universitas (Gelombang III)
16.30 – 19.00 : Sidang Penyisihan III
19.30 – 21.00 : Closing & Pengumuman Juara
Regional Tengah
Selasa, 8 Oktober 2019
08.00 – 10.00 : Registrasi di Universitas Co Host
11.00 – 13.00 : Pembukaan Acara
13.00 – 13.15 : Penutup
13.15 – 15.15 : Makan Bersama
15.15 – 16.15 : Delegasi Berangkat ke Hotel
17.00 – 19.00 : Technical Meeting
Rabu, 9 Oktober 2019
06.30 – 07.00 : Sarapan Delegasi
07.00 – 08.00 : Delegasi Berangkat ke Universitas (Gelombang I)
08.00 – 08.30 : Clearing Area dan Briefing Delegasi
08.30 – 11.00 : Sidang Penyisihan I
11.00 – 12.00 : ISHOMA
11.00 – 12.00 : Delegasi Berangkat ke Universitas (Gelombang II)
12.30– 15.00 : Sidang Penyisihan II
15.00 – 16.00 : ISHOMA
15.00 – 16.00 : Delegasi Berangkat ke Universitas (Gelombang III)
16.30 – 19.00 : Sidang Penyisihan III
19.30 – 21.00 : Closing & Pengumuman Juara
Regional Timur
Selasa, 15 Oktober 2019
08.00 – 10.00 : Registrasi di Universitas Co Host
11.00 – 13.00 : Pembukaan Acara
13.00 – 13.15 : Penutup
13.15 – 15.15 : Makan Bersama
15.15 – 16.15 : Delegasi Berangkat ke Hotel
17.00 – 19.00 : Technical Meeting
Rabu, 16 Oktober 2019
06.30 – 07.00 : Sarapan Delegasi
07.00 – 08.00 : Delegasi Berangkat ke Universitas ( Gelombang I )
08.00 – 08.30 : Clearing Area dan Briefing Delegasi
08.30 – 11.00 : Sidang Penyisihan I
11.00 – 12.00 : ISHOMA
11.00 – 12.00 : Delegasi Berangkat ke Universitas (Gelombang II)
12.30– 15.00 : Sidang Penyisihan II
15.00 – 16.00 : ISHOMA
15.00 – 16.00 : Delegasi Berangkat ke Universitas (Gelombang III)
16.30 – 19.00 : Sidang Penyisihan III
19.30 – 21.00 : Closing & Pengumuman Juara
2) Nasional
Rabu, 13 November 2019
08.00 – 10.00 : Registrasi Ulang di Mahkamah Konstitusi
10.00 – 11.30 : Materi I
11.30 – 12.30 : ISHOMA
12.30 – 14.00 : Materi II
14.00 – 14.30 : Coffee Break
14.30 – 16.00 : Materi III
16.00 – 17.00 : ISHOMA
17.00 – 18.00 : Delegasi menuju ke hotel
Kamis, 14 November 2019
07.00 – 09.00 : Registrasi di Universitas Tarumanagara
09.00 – 12.00 : Pembukaan Acara
12.00 – 14.00 : Seminar Nasional
14.00 – 14.15 : Penutup
14.15 – 15.15 : Makan Bersama
15.15 – 16.15 : Delegasi Berangkat ke Hotel
17.00 – 19.00 : Technical Meeting
Jumat, 15 November 2019
06.00 – 06.30 : Sarapan Delegasi
06.30 – 07.30 : Delegasi Berangkat ke MK (Gelombang I)
07.30 – 08.00 : Delegasi di Ruang Tunggu Delegasi
08.00 – 08.30 : Clearing Area dan Briefing Delegasi
08.30 – 11.00 : Sidang Penyisihan I
11.00 – 12.00 : Delegasi Berangkat ke MK (Gelombang II)
11.00 – 13.15 : ISHOMA
13.00 – 14.00 : Delegasi Berangkat ke Hotel (Gelombang I)
13.15 – 13.45 : Clearing Area dan Briefing Delegasi
13.45 – 16.15 : Sidang Penyisihan II
17.00 – 18.00 : Delegasi Berangkat ke Hotel (Gelombang II)
19.30 – 21.00 : Technical Meeting Final
Sabtu, 16 November 2019
05.00 – 06.00 : Sarapan dan Persiapan Delegasi
06.00 – 07.00 : Delegasi Menuju MK
07.00 – 07.30 : Persiapan Juri
07.15 – 07.30 : Clearing Area
07.30 – 09.30 : Sidang Final I
09.30 – 10.00 : Persiapan Juri
10.00 – 10.15 : Clearing Area
10.15 – 12.15 : Sidang Final II
12.15 – 13.15 : ISHOMA
13.15 – 13.45 : Persiapan Juri
13.45 – 14.00 : Clearing Area
14.00 – 16.00 : Sidang Final III
16.00 – 17.00 : Delegasi Menuju Hotel
17.00 – 17.30 : Delegasi Menuju UNTAR
17.30 – 18.00 : Registrasi Ulang + Makan Bersama
18.00 – 18.15 : Perpindahan Delegasi dari Ruang Restorasi ke Graha Swara
(1 VS 1)
18.15 – 22.00 : Penutupan
XI. DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN I Hadiah
LAMPIRAN II Tanggal-Tanggal Penting
LAMPIRAN III Peraturan Kompetisi
LAMPIRAN IV Tata Tertib Kompetisi
LAMPIRAN V Petunjuk Teknis Kompetisi
LAMPIRAN VI Ketentuan Pembuatan Berkas Permohonan
LAMPIRAN VII Ketentuan Pendaftaran Peserta Kompetisi
LAMPIRAN VIII Formulir Pendaftaran Peserta Kompetisi
LAMPIRAN IX Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri
LAMPIRAN X Surat Keterangan Peserta Kompetisi
LAMPIRAN XI Surat Pernyataan Keaslian Berkas
LAMPIRAN XII Kasus Posisi Tahap Eliminasi dan Tahap Regional
LAMPIRAN XIII Kasus Posisi Babak Final
XII. PENUTUP
Demikian Proposal Undangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
LAMPIRAN I
HADIAH
Berikut adalah hadiah (reward) yang akan diperoleh oleh para juara dalam Kompetisi
Peradilan Semu Konstitusi Tahun 2019.
1. Tahap Regional
JUARA HADIAH
I - Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Piala Tetap Juara I
- Sertifikat (atas nama Individual dan Universitas)
II - Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Piala Tetap Juara II
- Sertifikat (atas nama Individual dan Universitas)
2. Tahap Nasional
JUARA HADIAH
I - Uang Tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- Piala Bergilir Ketua Mahkamah Konstitusi 2019
- Piala Tetap Juara I
- Piagam Penghargaan
- Sertifikat (atas nama Individual dan Universitas)
II - Uang Tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Piala Tetap Juara II
- Piagam Penghargaan
- Sertifikat (atas nama Individual dan Universitas)
III - Uang Tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- Piala Tetap Juara III
- Piagam Penghargaan
- Sertifikat (atas nama Individual dan Universitas)
Selain itu akan diberikan hadiah kepada para pemenang penghargaan “Terbaik” untuk Tahap
Nasional, tiap-tiap kategori berupa:
KATEGORI PENYISIHAN FINAL
Pemohon Terbaik -
- Uang Tunai sebesar Rp.
1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah)
- Piala Pemohon Terbaik
- Sertifikat (atas nama Individual
dan Universitas)
Pemberi
Keterangan
Terbaik
-
- Uang Tunai sebesar Rp.
1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah)
- Piala Pemberi Keterangan Terbaik
- Sertifikat (atas nama Individual
dan Universitas)
Ahli Terbaik -
- Uang Tunai sebesar Rp.
1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah)
- Piala Ahli Terbaik
- Sertifikat (atas nama Individual
dan Universitas)
Berkas Terbaik
- Uang Tunai sebesar Rp.
1.500.000,- (Satu Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah)
- Sertifikat (atas nama Individual
dan Universitas)
-
LAMPIRAN II
TANGGAL-TANGGAL PENTING
1 Mei 2019 Pengiriman Undangan berupa surat dan pamflet kepada seluruh Fakultas
Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum untuk mengikuti
Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional PIALA KETUA
MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019.
1 Mei – 31
Juli 2019
Pendaftaran yang dilakukan oleh seluruh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi
atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dengan mengirimkan Berkas Permohonan
softcopy yang harus di-submit ke laman www.mkri.id dan ke alamat email
27 Agustus
2019
Pengumuman hasil Tahap eliminasi masing-masing 12 (dua belas) Fakultas
Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum per Regional
yang akan menjadi Delegasi dan masuk Tahap Regional.
Barat: 1-2
Oktober
2019
Tengah: 8-9
Oktober
2019
Timur: 15-16
Oktober
2019
Tahap Regional dan pengumuman hasil Tahap Regional masing-masing 4
tim peserta per Regional yang akan masuk ke Tahap Nasional.
5 November
2019
Penerimaan Berkas Babak Penyisihan Nasional oleh setiap 4 (empat) tim
Delegasi tiap Regional yang terpilih untuk masuk kedalam Tahap Nasional.
Berkas Babak Penyisihan dibuat sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Berkas
Permohonan dan 1 (satu) rangkap untuk Berkas Pemerintah-DPR RI, yang
harus di-submit dalam bentuk softcopy ke laman www.mkri.id dan ke alamat
email [email protected] dan diterima paling lambat tanggal 5
November 2019 pukul 17.00 WIB.
11-12
November
2019
Penilaian Berkas Tahap Nasional oleh Dewan Juri
13 November
2019
Delegasi diwajibkan sudah tiba pukul 08.00 WIB di Jakarta untuk melakukan
Registrasi Ulang.
14 November
2019
Opening Ceremony lalu Seminar Nasional
15 November
2019
Sidang Tahap Nasional
16 November
2019
Sidang Final lalu Closing Ceremony
LAMPIRAN III
PERATURAN KOMPETISI
KOMPETISI PERADILAN SEMU KONSTITUSI
PIALA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019
KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI, UNIVERSITAS
TARUMANAGARA DAN DAN ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA
MAHKAMAH KONSTITUSI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional Piala Bergilir Ketua Mahkamah
Konstitusi 2019 Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi, Universitas Tarumanagara dan
Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut
“Kompetisi” adalah Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi yang diselenggarakan melalui
Tahap Eliminasi, Babak Penyisihan Regional, Babak Penyisihan Nasional, dan Babak
Final Nasional.
2. Tahap Eliminasi adalah babak yang diikuti oleh seluruh Fakultas Hukum Perguruan
Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum se-Indonesia yang melakukan pendaftaran
dengan mengirimkan atau menyerahkan Berkas Permohonan Tahap Eliminasi dengan
kasus posisi yang telah ditentukan untuk selanjutnya akan dipilih dan ditetapkan 12 (dua
belas) Delegasi di tiap-tiap Regional yang akan mengikuti seleksi Babak Penyisihan
Regional.
3. Berkas Permohonan adalah dokumen permohonan pengujian undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi kasus
posisi yang dikompetisikan.
4. Babak Penyisihan Regional adalah adalah babak yang diikuti oleh 12 (dua belas)
Delegasi di tiap-tiap Regional yang berkompetisi melalui seleksi persidangan untuk
menentukan 4 (empat) Delegasi terbaik yang akan mengikuti seleksi Babak Penyisihan
Nasional.
5. Babak Penyisihan Nasional adalah babak yang diikuti oleh 12 (dua belas) Delegasi yang
mewakili 4 (empat) Delegasi terbaik di tiap-tiap Regional yang berkompetisi melalui
seleksi persidangan untuk menentukan 3 (tiga) Delegasi terbaik yang akan mengikuti
Babak Final Nasional.
6. Babak Final Nasional adalah babak yang diikuti oleh 3 (tiga) Delegasi yang berhasil
lolos di Tahap Babak Penyisihan Nasional untuk selanjutnya dikompetisikan melalui
seleksi persidangan untuk menentukan Juara I, Juara II, dan Juara III.
7. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan perkara yang menjadi ruang
lingkup Peradilan Konstitusi sesuai dengan perkara dalam kasus posisi yang telah
ditetapkan panitia.
8. Pemerintah-DPR RI adalah pihak yang memberikan tanggapan atas permohonan perkara
yang diajukan oleh Pemohon yang menjadi ruang lingkup Peradilan Konstitusi sesuai
dengan perkara dalam kasus posisi yang telah ditetapkan panitia.
9. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tempat dimana Kompetisi diselenggarakan.
10. Mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum se-Indonesia program S-1 (Strata Satu) yang dibuktikan
melalui Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) milik mahasiswa bersangkutan yang masih
berlaku dan Surat Keterangan Mahasiswa Aktif dari pihak fakultas pada Fakultas
Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan.
11. Peserta Kompetisi adalah seluruh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah
Tinggi Ilmu Hukum se-Indonesia yang melakukan pendaftaran dan mengirimkan Berkas
Permohonan Tahap Eliminasi dengan kasus posisi yang telah ditentukan.
12. Peserta Delegasi adalah tim yang terdiri dari Peserta Kompetisi serta Pendamping yang
mewakili Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum se-
Indonesia yang lolos pada Tahap Eliminasi untuk mengikuti Kompetisi ini, serta
terdaftar dalam Surat Keterangan Delegasi Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan.
13. Ketua Delegasi adalah mahasiswa yang merupakan anggota Delegasi sebagaimana
tercantum dalam Surat Keterangan Delegasi sebagai Ketua Delegasi dan mempunyai
kewenangan bertindak untuk dan atas nama delegasi.
14. Official Team adalah mahasiswa yang membimbing, mendampingi, dan/atau melatih
peserta kompetisi selama kompetisi berlangsung sebagaimana terdaftar dalam Surat
Keterangan Delegasi sebagai Official Team.
15. Pendamping adalah anggota Delegasi yang merupakan Dosen atau Pelatih Peserta
Kompetisi yang ditunjuk oleh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum yang bersangkutan melalui Surat Keterangan Delegasi sebagai
Pendamping.
16. Observer adalah individu atau kelompok yang melakukan observasi dalam Kompetisi,
yang berasal dari universitas/perguruan tinggi fakultas hukum yang tidak menjadi
Peserta Delegasi.
17. Surat Keterangan Delegasi adalah surat yang memuat daftar nama anggota Delegasi,
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan status keikutsertaan yang disahkan oleh pihak
fakultas pada Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang
bersangkutan.
18. Dewan Juri adalah pihak yang ditunjuk oleh Panitia dan mempunyai kewenangan untuk
memberikan penilaian terhadap komponen penilaian yang telah ditetapkan dalam
Kompetisi ini.
19. Panitia Nasional adalah panitia yang berasal dari perwakilan Mahakamah Konstitusi dan
perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sebagai penyelenggara yang
bertanggung jawab atas berlangsungnya rangkaian acara kompetisi.
20. Berkas Kompetisi yang selanjutnya disebut Berkas adalah berkas yang dibuat oleh
peserta kompetisi untuk kepentingan penilaian dalam kompetisi.
21. Surat Pernyataan Pendaftaran adalah surat yang menyatakan kesediaan dari setiap
Delegasi untuk mendaftarkan diri dalam Kompetisi ini serta mematuhi dan
melaksanakan semua peraturan dan keputusan yang telah dietapkan oleh Panitia dan
wajib ditandatangani oleh Ketua Delegasi.
22. Technical Meeting adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Panitia yang bertujuan
untuk membahas mengenai teknis pelaksanaan, peraturan, sistem kompetisi, pengundian
grup dan pengumuman hasil penilaian yang diikuti oleh perwakilan setiap Delegasi.
23. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Panitia kepada setiap Delegasi yang
melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
24. Diskualifikasi adalah keputusan Panitia untuk membatalkan dan mencabut keikutsertaan
Delegasi dalam Kompetisi ini.
25. Liaison Officer (LO) adalah bagian dari panitia yang menjadi pendamping setiap
Delegasi dan berjumlah 1 (satu) orang yang akan mendampingi Delegasi selama
mengikuti serangkaian acara Kompetisi ini.
BAB II
PEMBEKALAN DAN PEMAHAMAN KONSTITUSI
Pasal 2
(1) Peserta Delegasi yang lolos ke Tahap Nasional diwajibkan mengikuti Pembekalan dan
Pemahaman Konstitusi di Mahkamah Konstitusi.
(2) Pengecualian dari kewajiban sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) hanya dapat
dilakukan dengan salah satu alasan sebagai berikut:
a. Sakit;
b. Tugas Fakultas/Perguruan Tinggi;
c. Tugas Negara; atau
d. Meninggal dunia.
Pasal 3
(1) Selama Pembekalan dan Pemahaman Konstitusi, Peserta Delegasi memiliki hak untuk:
a. Mendapatkan fasilitas berupa akomodasi, transportasi dan konsumsi selama di
Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan Pembekalan dan Pemahaman
Konstitusi.
b. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud huruf a diatas hanya berlaku selama acara
Pembekalan dan Pemahaman Konstitusi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat
berlangsung.
(2) Selama Pembekalan dan Pemahaman Konstitusi, Peserta Delegasi memiliki kewajiban
untuk:
a. Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Panitia dan pihak Mahkamah Konstitusi;
b. Mengikuti seluruh rangkaian acara Pembekalan dan Pemahaman Konstitusi di
Mahkamah Konstitusi;
c. Menjaga kebersihan dan keamanan selama acara Pembekalan dan Pemahaman
Konstitusi;
d. Menjaga ketertiban umum dan kerukunan, baik dengan sesama anggota delegasi
maupun dengan Panitia;
e. Menjaga dan memelihara setiap fasilitas yang disediakan oleh Mahkamah
Konstitusi untuk kepentingan acara ini;
f. Mengenakan pakaian rapi dan sopan selama mengikuti seluruh rangkaian acara
yang telah ditetapkan dalam acara ini;
g. Membawa dan mengenakan Jas Almamater dan Tanda Pengenal Peserta Delegasi
(Name Tag) yang diberikan oleh panitia selama mengikuti seluruh rangkaian acara
yang telah ditetapkan dalam acara ini;
h. Tidak diperkenankan membawa dan/atau menggunakan narkoba, minuman keras,
senjata api, dan/atau senjata tajam;
i. Tidak diperkenankan meninggalkan tempat dilaksanakannya acara tanpa
sepengetahuan atau seizin panita; dan
j. Tidak diperkenankan melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar kesusilaan.
BAB III
SISTEM KOMPETISI
Pasal 4
Kompetisi terdiri dari 3 (tiga) babak/tahap, yaitu:
a. Tahap Eliminasi;
b. Babak Penyisihan Regional;
c. Babak Penyisihan Nasional; dan
d. Babak Final Nasional.
Bagian Kesatu
Tahap Eliminasi
Pasal 5
(1) Delegasi wajib mengirimkan Berkas Permohonan dengan kasus posisi yang telah
ditentukan panitia untuk mengikuti Tahap Eliminasi.
(2) Fakultas Hukum atau Sekolah Tinggi Hukum dapat mengirim lebih dari 1 (satu)
Delegasi untuk mengikuti Tahap Eliminasi.
(3) Dalam hal Fakultas Hukum atau Sekolah Tinggi Hukum meloloskan lebih dari 1 (satu)
Delegasi pada Tahap Eliminasi untuk mengikuti Tahap Regional, Delegasi yang lolos
akan disebar di Regional yang berbeda.
(4) Berkas Permohonan Tahap Eliminasi diterima oleh Panitia paling lambat tanggal 31 Juli
2019 pukul 17.00 WIB.
(5) Berkas Tahap Eliminasi yang diterima oleh Panitia setelah tanggal 31 Juli 2019 pukul
17.00 WIB, tidak akan dinilai oleh Dewan Juri Berkas dan dianggap tidak terdaftar
sebagai peserta Kompetisi untuk mengikuti Kompetisi Peradilan Semu Kontitusi tahun
2019.
(6) Setiap Delegasi berkewajiban untuk menyerahkan atau mengirimkan Berkas
Permohonan Tahap Eliminasi dalam bentuk softcopy sebanyak 1 (satu) rangkap.
(7) Berkas Permohonan yang dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi Ketentuan
Pembuatan Berkas Permohonan.
(8) Berkas Permohonan yang dimaksud pada Ayat (1) harus di-submit ke laman
www.mkri.id dan ke alamat email [email protected].
(9) Berkas Permohonan Tahap Eliminasi yang dikirimkan oleh Peserta Kompetisi akan
dinilai oleh Dewan Juri dan 12 (dua belas) Peserta Kompetisi tiap Regional dengan nilai
tertinggi akan menjadi Peserta Delegasi Tahap Regional.
Bagian Kedua
Babak Penyisihan Regional
Pasal 6
(1) 12 (dua belas) Peserta Kompetisi di masing-masing Regional yang mendapatkan nilai
tertinggi di Tahap Eliminasi akan menjadi Peserta Delegasi yang akan mengikuti Babak
Penyisihan Regional.
(2) Seluruh Peserta Delegasi pada Babak Penyisihan Regional akan dibagi menjadi 2 (dua)
grup.
(3) Masing-masing grup sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) terdiri atas beberapa Peserta
Delegasi yang disesuaikan dengan jumlah seluruh Delegasi.
(4) Dalam Babak Penyisihan Regional akan dipilih dan ditetapkan 4 (empat) Delegasi
terbaik yang akan mengikuti Babak Penyisihan Nasional.
Pasal 7
(1) Babak Penyisihan Regional dilaksanaakan untuk mempertemukan 2 (dua) tim yang
berada dalam 1 (satu) grup.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan berhadapan menjadi pihak Pemohon
dan pihak Pemerintah–DPR RI.
(3) Pertemuan tim pihak Pemohon dan pihak Pemerintah-DPR RI dilakukan dalam
persidangan pada masing-masing grup di waktu bersamaan.
(4) Pihak Pemohon dan Pemberi Keterangan yang lolos kedalam Tahap Nasional wajib
menukarkan Berkas masing-masing setelah Technical Meeting dan dikembalikan
keesokan harinya pada pukul 05.00 WIB.
(5) Persidangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu
kepada Prosedur persidangan peradilan Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta peraturan
pelaksanaannya yang telah dimodifikasi untuk kelancaran jalannya perlombaan ini.
(6) Persidangan dilakukan dalam waktu selama 150 (seratus lima puluh) menit tanpa
adanya pihak terkait yang dipimpin oleh Majelis Hakim selaku Juri Persidangan yang
telah ditetapkan oleh pihak Panitia Kompetisi.
(7) Masing-masing tim hanya akan menjalani 1 (satu) kali persidangan pada Babak
Penyisihan.
(8) Setiap Delegasi dalam Tahap Nasional yang memperoleh nilai tertinggi dalam masing-
masing grup pada Babak Penyisihan Nasional berhak maju ke Babak Final Nasional.
Bagian Ketiga
Babak Penyisihan Nasional
Pasal 8
(1) 4 (empat) Delegasi yang mendapatkan nilai terbaik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
Ayat (4) di tiap-tiap Regional atau 12 (dua belas) Delegasi dari seluruh Regional secara
keseluruhan berhak maju ke Babak Penyisihan Nasional.
(2) 12 (dua belas) Delegasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan dibagi menjadi 3
(tiga) grup yang ditetapkan secara sistem undian pada saat Technical Meeting.
(3) Setiap Delegasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (satu) akan saling bertemu
dalam persidangan Babak Final Nasional sebagai pihak Pemohon maupun pihak
Pemerintah-DPR RI yang ditetapkan secara sistem undian pada saat Technical Meeting.
(4) Delegasi yang memperoleh nilai tertinggi pada masing-masing grup berhak masuk ke
Babak Final Nasional.
(5) Jika terdapat kesamaan jumlah nilai akhir pada Babak Penyisihan Nasional, Delegasi
yang dapat maju ke Babak Final Nasional atau menjadi juara dalam Kompetisi ini akan
ditentukan secara subsidiaritas berdasarkan:
a. Komponen penilaian kesesuaian dengan hukum materiil dengan nilai akhir tertinggi;
b. Komponen penilaian kesesuaian dengan hukum formil dengan nilai akhir tertinggi;
c. Komponen penilaian pemaparan, substansi, dan penyampaian para pihak dengan
nilai akhir tertinggi;
d. Komponen penilaian Berkas Babak Penyisihan yaitu dengan nilai akhir tertinggi
untuk Babak Penyisihan; dan
e. Komponen penilaian Berkas Babak Final Nasional berdasarkan ketepatan waktu
penerimaan Berkas Babak Final Nasional oleh Panitia.
BAB IV
DELEGASI KOMPETISI
Pasal 9
Setiap Delegasi beranggotakan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas:
a. Delegasi yang berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang; dan
b. Official Team dan/atau Pendamping yang terdiri atas masing-masing 1 (satu)
orang.
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN DELEGASI
Pasal 10
(1) Setiap delegasi memiliki hak untuk:
a. Mendapatkan fasilitas berupa penginapan, konsumsi, dan transportasi selama di
Jakarta untuk kepentingan yang berhubungan dengan Kompetisi;
b. Mendapatkan fasilitas pendampingan oleh Liaison Officer (LO) selama Kompetisi
dari pukul 05.00 - 23.00 WIB;
c. Menggunakan fasilitas perlengkapan persidangan yang diperuntukan bagi Peserta
Kompetisi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Kompetisi;
d. Penjemputan delegasi dari Stasiun Gambir atau Senen, atau Bandara Soekarno Hatta
atau Halim Perdanakusuma ke seluruh tempat kegiatan selama kompetisi di Babak
Nasional pada tanggal 13 – 16 November 2019.
e. Mendapatkan dokumentasi seluruh rangkaian acara Kompetisi dalam bentuk video
dan foto dalam bentuk softcopy;
f. Mendapatkan penilaian dari Dewan Juri dalam bentuk tertulis dan/atau lisan;
g. Mendapatkan salinan lembar penilaian Dewan Juri; dan
h. Mendapatkan sertifikat sesuai dengan status setiap anggota delegasi.
(2) Setiap delegasi memiliki kewajiban untuk :
a. Mematuhi peraturan Kompetisi, petunjuk teknis Kompetisi dan tata tertib Kompetisi
yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini;
b. Mematuhi seluruh persyaratan untuk menjadi delegasi yang telah ditetapkan dalam
Kompetisi ini;
c. Mengikuti seluruh rangkaian acara yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini,
termasuk Pembekalan dan Pemahaman Konstitusi di Mahkamah Konstitusi;
d. Melakukan pendaftaran ulang pada tanggal:
1) Regional Barat pada tanggal 1 Oktober 2019;
2) Regional Tengah pada tanggal 8 Oktober 2019;
3) Regional Timur pada tanggal 15 Oktober 2019;
4) Nasional pada tanggal 13 November 2019.
e. Menjaga kebersihan dan keamanan selama Kompetisi;
f. Membawa dan mempersiapkan sendiri perlengkapan sidang kecuali yang telah
disediakan oleh panitia sebagaimana diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis
Kompetisi;
g. Membawa harddisk external dengan kapasitas kosong minimal 100 (seratus)
gigabytes untuk menyimpan dokumentasi kegiatan;
h. Memberikan konfirmasi mengenai jadwal kedatangan dan kepulangan kepada
panitia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rangkaian acara Kompetisi
dimulai;
i. Menjaga ketertiban umum dan kerukunan, baik dengan sesama anggota Delegasi
maupun dengan Panitia;
j. Menjaga dan memelihara setiap fasilitas yang disediakan oleh Panitia untuk
kepentingan Kompetisi ini;
k. Mengenakan pakaian rapi dan sopan selama mengikuti seluruh rangkaian acara
yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini;
l. Membawa dan mengenakan Jas Almamater dan Tanda Pengenal Peserta Kompetisi
(Name Tag) yang diberikan oleh panitia selama mengikuti seluruh rangkaian acara
yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini;
m. Tidak diperkenankan membawa dan/atau menggunakan narkoba, minuman keras,
senjata api, dan/atau senjata tajam;
n. Tidak diperkenankan meninggalkan tempat dilaksanakannya Kompetisi tanpa
sepengetahuan dan seizin panitia;
o. Tidak diperkenankan melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar
kesusilaan;
p. Tidak menyebutkan, menuliskan, dan/atau memperlihatkan apapun yang
menunjukkan identitas universitas baik secara langsung ataupun tidak langsung di
lingkungan simulasi persidangan.
Pasal 11
(1) Pada saat melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (2)
huruf d, setiap Delegasi berkewajiban untuk menyerahkan:
a. Surat Pernyataan Pendaftaran Kompetisi yang asli;
b. Surat Keterangan Delegasi yang asli.
c. Kartu Tanda Mahasiswa milik mahasiswa yang bersangkutan dari Perguruan Tinggi
atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan dan masih berlaku pada saat
pendaftaran untuk peserta kompetisi dan Official Team, sedangkan untuk
Pendamping menyerahkan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
d. Pas foto setiap anggota Delegasi ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing sebanyak
3 (tiga) lembar;
e. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif asli untuk masing-masing Delegasi dari
Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan yang
menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan untuk
mengikuti Kompetisi ini;
(2) Jika Peserta Kompetisi dan/atau Official Team tidak dapat menyerahkan Kartu
Tanda Mahasiswa, maka Peserta Kompetisi dan/atau Official Team yang bersangkutan
berkewajiban untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas asli lain
miliknya yang masih berlaku.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran ulang dengan Delegasi diatur dengan
Ketentuan Pendaftaran Delegasi Kompetisi.
BAB VI
WAKTU PENYELENGGARA KOMPETISI
Pasal 12
Waktu penyelenggaraan kompetisi meliputi:
1. Regional Barat pada tanggal 1 Oktober 2019;
2. Regional Tengah pada tanggal 8 Oktober 2019;
3. Regional Timur pada tanggal 15 Oktober 2019;
4. Nasional pada tanggal 13 November 2019.
BAB VII
PENGGANTIAN PESERTA KOMPETISI
Pasal 13
(1) Penggantian Peserta Kompetisi dapat dilakukan sampai batas waktu pada saat tanggal:
a. Regional Barat pada tanggal 1 Oktober 2019;
b. Regional Tengah pada tanggal 8 Oktober 2019;
c. Regional Timur pada tanggal 15 Oktober 2019;
d. Nasional pada tanggal 13 November 2019,
pada saat registrasi ulang.
(2) Penggantian Peserta Kompetisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat
dilakukan dengan salah satu alasan sebagai berikut:
a. Sakit;
b. Tugas Fakultas/Perguruan Tinggi;
c. Tugas Negara; atau
d. Meninggal dunia.
(3) Penggantian Peserta Kompetisi sebelum melakukan registrasi ulang di lokasi Kompetisi
wajib mengirimkan surat pemberitahuan yang disetujui oleh pihak fakultas yang
bersangkutan.
(4) Penggantian Peserta Kompetisi setelah melakukan registrasi ulang di lokasi Kompetisi
hanya dapat digantikan oleh Official Team.
(5) Penggantian Peserta Kompetisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) wajib
menyertakan surat keterangan berikut alasannya.
BAB VIII
TECHNICAL MEETING
Pasal 14
(1) Setiap Delegasi berkewajiban mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Technical
Meeting yang diadakan oleh Panitia sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam
Kompetisi ini.
(2) Pemilihan pihak yang akan menjadi Pemohon dan Pemerintah – DPR RI dilakukan
pada saat Technical Meeting melalui sistem undi;
(3) Perwakilan setiap Delegasi yang dapat mengikuti Technical Meeting berjumlah 2 (dua)
orang, yang terdiri dari:
a. Ketua Delegasi;
b. 1 (satu) orang peserta yang mengikuti Kompetisi, bukan Official Team/Dosen
Pembimbing. (4) Jika Ketua Delegasi tidak dapat mengikuti Technical Meeting, maka Ketua Delegasi
wajib digantikan oleh salah satu Peserta Kompetisi dengan menyertakan surat kuasa
dari Ketua Delegasi.
Pasal 15
Technical Meeting Babak Penyisihan, yang wajib diikuti oleh perwakilan setiap delegasi
yang ditentukan dalam pasal 15 Ayat (3) yang membahas: 1. Pembagian grup dan penentuan urutan tampil; dan 2. Penentuan pihak Pemohon dan Pemerintah-DPR RI.
BAB VIII
LARANGAN
Pasal 16
(1) Delegasi di dalam berkas persidangan maupun simulasi persidangan baik di awal
dan/atau di akhir simulasi persidangan dilarang mengucapkan apresiasi terhadap apapun
dan siapapun, kecuali kepada:
a. Tuhan/Kepercayaannya;
b. Dewan Juri
c. Panitia
(2) Delegasi tidak diperbolehkan memperlihatkan, menuliskan, menunjukkan, dan/atau
menyebutkan sebagian atau seluruh nama Universitas apapun, baik secara langsung
maupun tidak langsung di dalam berkas Kompetisi dan/atau simulasi persidangan.
(3) Delegasi tidak diperbolehkan memperlihatkan, menuliskan, menunjukkan, dan/atau
menyebutkan sebagian atau seluruh alamat resmi dari Fakultas dan/atau Universitas
asalnya, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam berkas Kompetisi
dan/atau simulasi persidangan.
(4) Delegasi dan/atau pendukung tidak diperbolehkan memperlihatkan, menuliskan,
menunjukkan, dan/atau menyebutkan slogan dalam bentuk apapun di lingkungan
Kompetisi dan/atau di hadapan Dewan Juri, kecuali di tempat yang diperbolehkan oleh
Panitia.
Pasal 17
Setiap Official Team, Dosen Pembimbing, dan/atau Pendukung dari setiap Delegasi yang
menampilkan simulasi persidangan dilarang berperan aktif selama jalannya simulasi
persidangan yang dapat mempengaruhi penilaian terhadap Delegasi tersebut, dengan
menggunakan perbuatan yang termasuk namun tidak terbatas sebagai berikut:
a. Memasuki area simulasi persidangan yang berada di hadapan Dewan Juri; dan/atau
b. Memberikan isyarat berupa gambar atau suara kepada Peserta Kompetisi yang
menampilkan simulasi persidangan.
Pasal 18
Setiap orang selain Peserta Kompetisi dilarang terlibat aktif dalam bukti audio visual yang
ditampilkan dalam simulasi persidangan.
Pasal 19
(1) Setiap Official Team, Dosen Pembimbing dan/atau Pendukung dilarang mengganggu
jalannya simulasi persidangan dari Delegasinya sendiri maupun Delegasi universitas
lainnya dengan perbuatan-perbuatan yang termasuk namun tidak terbatas sebagai
berikut:
a. Membuat keributan atau kegaduhan dalam bentuk apapun;
b. Makan dan minum; dan/atau
c. Merokok.
(2) Setiap Delegasi dilarang mengganggu jalannya simulasi persidangan dari Delegasi lain
dengan perbuatan-perbuatan yang termasuk namun tidak terbatas sebagai berikut:
a. Membuat keributan atau kegaduhan dalam bentuk apapun;
b. Makan dan minum; dan/atau
c. Merokok.
(3) Setiap Pengunjung Sidang dan/atau Observer dilarang mengganggu jalannya simulasi
persidangan dari Delegasi lain dengan perbuatan-perbuatan yang termasuk namun tidak
terbatas sebagai berikut:
a. Membuat keributan atau kegaduhan dalam bentuk apapun;
b. Memperlihatkan, menuliskan, menunjukkan, dan/atau menyebutkan nama
universitas apapun;
c. Makan dan minum; dan/atau
d. Merokok.
Pasal 20
Setiap Delegasi dan/atau pendukung dilarang melakukan provokasi yang dapat menciptakan:
a. Keributan, pertikaian, dan/atau perselisihan antar Delegasi.
b. Merusak kehormatan atau nama baik Delegasi lain.
Pasal 21
Setiap Peserta Kompetisi dilarang menggunakan alat elektronik dalam bentuk apapun untuk
keperluan komunikasi selama jalannya persidangan.
BAB IX
BERKAS KOMPETISI
Pasal 22
(1) Setiap calon Peserta Kompetisi yang akan mengikuti Kompetisi wajib mengirim Berkas
Permohonan dalam Tahap Eliminasi.
(2) Berkas Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan berkas yang
disusun sesuai dengan kasus posisi yang sudah ditentukan.
(3) Berkas Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat:
a. Identitas lengkap;
b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
c. Legal Standing; dan
d. Pokok permohonan.
Pasal 23
(1) Berkas Babak Regional meliputi:
a. Berkas Permohonan selaku Pemohon.
b. Berkas Pemberi Keterangan selaku Pemerintah-DPR RI
(2) Berkas Babak Penyisihan dan Final Nasional meliputi:
a. Berkas Permohonan selaku Pemohon
b. Berkas Pemberi Keterangan selaku Pemerintah-DPR RI
Pasal 24
(1) Berkas Permohonan Tahap Eliminasi, Berkas Permohonan dan Pemberi Keterangan
pada Babak Regional, dan Berkas Permohonan dan Pemberi Keterangan pada Babak
Penyisihan Nasional memuat berbagai argumentasi Delegasi dalam menyelesaikan
kasus posisi yang sama.
(2) Kasus posisi yang sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu kasus posisi
tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
(3) Berkas Permohonan dan Pemberi Keterangan pada Babak Final memuat berbagai
argumentasi Delegasi dalam menyelesaikan kasus posisi yang berbeda dengan babak
sebelumnya.
(4) Kasus posisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yaitu kasus posisi tentang pengujian
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Pasal 25
(1) Berkas Tahap Eliminasi diterima oleh Panitia paling lambat tanggal 31 Juli 2019.
(2) Berkas Babak Penyisihan Regional diterima oleh Panitia paling lambat tanggal:
a. Regional Barat pada tanggal 1 Oktober 2019;
b. Regional Tengah pada tanggal 8 Oktober 2019;
c. Regional Timur pada tanggal 15 Oktober 2019,
pada saat registrasi ulang.
(3) Berkas Babak Penyisihan Nasional diterima oleh Panitia paling lambat tanggal 5
November 2019 pukul 17.00 WIB.
(4) Berkas Babak Penyisihan Nasional yang diterima oleh Panitia setelah jam yang
tercantum di (3), dinyatakan sebagai Berkas Babak Penyisihan yang terlambat.
(5) Berkas yang terlambat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) tetap diterima oleh panitia
dan terhadap berkas tersebut dikenai pengurangan nilai dan jika berkas sudah melewati
tanggal 8 November 2019 pukul 17.00 WIB, berkas tidak mendapatkan nilai dari
Dewan Juri Berkas.
(6) Setiap Delegasi berkewajiban untuk mengirimkan Berkas Babak Penyisihan melalui
laman www.mkri.id dan e-mail [email protected].
(7) Berkas Penyisihan Nasional yang memperoleh nilai tertinggi merupakan Berkas terbaik
dalam kompetisi ini dan Delegasi yang bersangkutan akan memperoleh penghargaan
berkas terbaik.
(8) Jika terdapat kesamaan jumlah nilai akhir pada Berkas Babak Penyisihan Regional
maupun Nasional, Delegasi yang dapat maju ke Babak Final Nasional atau menjadi
juara dalam Kompetisi ini akan ditentukan secara subsidiaritas berdasarkan:
a. Komponen penilaian kesesuaian Berkas dengan hukum materiil dengan nilai
akhir tertinggi;
b. Komponen penilaian kesesuaian Berkas dengan hukum formil dengan nilai
akhir tertinggi;
c. Komponen penilaian kelengkapan Berkas dengan nilai akhir tertinggi;
d. Komponen penilaian ketepatan waktu penerimaan Berkas.
Pasal 26
(1) Berkas Babak Final Nasional diterima oleh Panitia selambat-lambatnya pada tanggal 13
November 09.00 WIB di lokasi registrasi ulang.
(2) Setiap Delegasi berkewajiban untuk menyerahkan Berkas Babak Final Nasional dalam
bentuk hardcopy dan dijilid sebanyak 1 (satu) rangkap.
(3) Setiap Delegasi berkewajiban pula untuk menyerahkan atau mengirimkan berkas Babak
Final Nasional dalam bentuk softcopy berupa portable document format (pdf.) yang
tidak dienkripsi dalam sebuah CD.
Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenai Berkas Kompetisi diatur dengan Petunjuk Teknis
Kompetisi.
BAB X
DEWAN JURI
Pasal 28
(1) Dewan Juri terdiri atas:
a. Dewan Juri Berkas;
b. Dewan Juri Persidangan.
(2) Dewan Juri Berkas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:
a. Dewan Juri Berkas Tahap Eliminasi;
b. Dewan Juri Berkas Babak Penyisihan Nasional.
(3) Dewan Juri Persidangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi:
a. Dewan Juri Babak Regional;
b. Dewan Juri Babak Penyisihan Nasional;
c. Dewan Juri Babak Final Nasional.
(4) Dewan Juri Persidangan Babak Regional, Babak Penyisihan Nasional, dan Babak Final
Nasional terdiri atas 7 (tujuh) orang juri.
Pasal 29
Keputusan Dewan Juri bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.
BAB XI
KOMPONEN PENILAIAN
Pasal 30
Komponen penilaian Kompetisi dilakukan terhadap Berkas dan Persidangan.
Pasal 31
(1) Komponen penilaian Berkas Kompetisi untuk Tahap Eliminasi dan Babak Penyisihan
meliputi:
a. Kelengkapan berkas dengan nilai akhir setinggi-tingginya 100 poin dari masing-
masing Dewan Juri.
b. Kesesuaian berkas dengan hukum materiil dengan nilai akhir setinggi-tingginya 100
poin dari masing-masing Dewan Juri.
c. Kesesuaian berkas dengan hukum formil, dengan nilai akhir setinggi-tingginya 100
poin dari masing-masing Dewan Juri.
(2) Keterlambatan penerimaan seluruh berkas Babak Penyisihan akan dikurangi 20 poin per
hari pada penilaian Babak Penyisihan.
(3) Keterlambatan penerimaan seluruh berkas Babak Final Nasional akan dikurangi 20 poin
per hari ada peniliaian Babak Penyisihan.
Pasal 32
(1) Kriteria penilaian oleh Dewan Juri pada saat persidangan meliputi:
a. Penguasaan teori terkait kasus posisi, Pancasila dan Konstitusi terkait kasus posisi,
peraturan perundang-undangan, fakta empiris terkait kasus posisi selaku Pemohon
dan Pemerintah-DPR RI;
b. Penampilan, penyampaian, kerjasama tim oleh Pemohon dan Pemerintah-DPR RI;
c. Penguasaan substansi oleh ahli.
(2) Penilaian persidangan Babak Penyisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a
dan c akan diambil sebesar 50%.
(3) Penilaian persidangan Babak Penyisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b
akan diambil sebesar 30%.
(4) Penilaian terhadap berkas kompetisi akan diambil sebesar 20%.
Pasal 33
(1) Berkas pada Babak Final Nasional tidak masuk ke dalam komponen penilaian pada
Persidangan Babak Final Nasional.
(2) Penilaian persidangan Babak Final Nasional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)
meliputi:
a. Penguasaan teori terkait kasus posisi, Pancasila dan Konstitusi terkait kasus posisi,
peraturan perundang-undangan, fakta empiris terkait kasus posisi selaku Pemohon
dan Pemerintah-DPR RI;
b. Penampilan, penyampaian, kerjasama tim oleh Pemohon dan Pemerintah-DPR RI;
c. Penguasaan substansi oleh ahli.
(3) Penilaian persidangan Babak Final Nasional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3)
huruf a dan c akan diambil sebesar 80%.
(4) Penilaian persidangan Babak Final Nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (3)
huruf b akan diambil sebesar 20%.
Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen penilaian diatur dalam petunjuk teknis
Kompetisi.
BAB XII
SANKSI
Pasal 35
(1) Setiap Delegasi dan/atau Pendukung dan/atau Official Team, Dosen Pembimbing yang
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 10 Ayat (1) huruf b,
Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19. Peraturan Panitia Pelaksanaan ini, maka Delegasi yang
bersangkutan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai sebesar 20 poin dari total
penilaian persidangan.
(2) Setiap Delegasi yang menyerahkan atau mengirimkan berkas Babak Penyisihan dan
berkas Babak Final Nasional dalam bentuk hardcopy dengan jumlah kurang dari
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 26 Ayat (2)
serta telah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan, maka akan dikenakan
Sanksi berupa pengurangan nilai sebesar 20 poin per berkas per hari.
(3) Setiap Official Team, Dosen Pembimbing dan/atau Pendukung yang membuat keributan
atau kegaduhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat dikenakan sanksi berupa
dikeluarkan dari ruang persidangan.
(4) Setiap Pengunjung Sidang dan/atau Observer yang membuat keributan atau kegaduhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (3) dikenakan sanksi berupa dikeluarkan
dari ruang persidangan.
(5) Setiap Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 3 Ayat (2)
huruf a, d, h, dan j akan dikenakan Sanksi berupa Diskualifikasi.
(6) Setiap Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 16
Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) akan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai
sebesar 20 Poin
(7) Setiap Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 25 Ayat
(2) dan Ayat (3)akan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai sebesar 20 Poin.
(8) Setiap Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2)
huruf c, e, f, g, dan i; dan Pasal 12 Ayat (2) huruf e, f, g, h, j, k, l, dan n; akan dikenakan
Sanksi berupa:
a. Teguran lisan;
b. Penyitaan; dan/atau
c. Ganti rugi.
(9) Keputusan panitia terhadap pematuhan sanksi bersifat mengikat dan tidak dapat
diganggu gugat.
Pasal 36
Setiap Delegasi dan/atau pendukung yang melakukan provokasi sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 20 dikenakan sanksi berupa pengurangan 20 poin.
Pasal 37
Setiap Peserta Kompetisi yang menggunakan alat elektronik untuk keperluan komunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi berupa pengurangan 20 poin.
Pasal 38
Setiap Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dianggap
menyetujui hasil Technical Meeting.
BAB XIII
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 39
Ketentuan lain yang belum ditetapkan dalam peraturan ini akan dapat ditetapkan kemudian
oleh Panitia dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
BAB XIV
PENUTUP
Pasal 40
1) Setiap Delegasi tidak diperkenankan untuk mengajukan perubahan terhadap ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Kompetisi, Petunjuk Teknis Kompetisi, Tata Tertib
Kompetisi, Peraturan Panitia Pelaksana, dan segala ketentuan yang dikeluarkan oleh
Panitia Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional PIALA KETUA
MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019.
2) Peraturan Panitia Pelaksana ini berlaku dan mengikat bagi setiap Delegasi sejak
ditandatangani Surat Pernyataan Pendaftaran.
3) Peraturan ini dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu.
LAMPIRAN IV
TATA TERTIB KOMPETISI
KOMPETISI PERADILAN SEMU KONSTITUSI
TINGKAT NASIONAL
PIALA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019
KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI, UNIVERSITAS
TARUMANAGARA DAN ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH
KONSTITUSI
1. Setiap anggota Delegasi berkewajiban untuk mengikuti seluruh rangkaian acara yang
telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
2. Setiap anggota Delegasi berkewajiban untuk hadir paling lambat 30 menit sebelum
rangkaian acara dimulai.
3. Setiap anggota Delegasi berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan kerukunan, baik
dengan anggota Delegasi lainnya maupun dengan panitia.
4. Setiap anggota Delegasi berkewajiban untuk menjaga dan memelihara setiap fasilitas
yang disediakan oleh Panitia untuk kepentingan Kompetisi ini.
5. Setiap anggota Delegasi berkewajiban untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan
ketertiban umum selama Kompetisi ini.
6. Setiap anggota Delegasi berkewajiban untuk mengenakan pakaian rapi dan sopan
selama mengikuti seluruh rangkaian acara yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
7. Setiap anggota Delegasi berkewajiban untuk membawa dan mengenakan Jas
Almamater dan Tanda Pengenal Peserta Kompetisi (Name tag) yang diberikan oleh
panitia selama mengkuti seluruh rangkaian acara yang telah ditetapkan dalam
Kompetisi ini.
8. Setiap anggota Delegasi dilarang membawa dan/atau menggunakan narkoba, minuman
keras, senjata api dan senjata tajam.
9. Setiap anggota Delegasi dilarang meninggalkan tempat dilaksanakannya Kompetisi
tanpa sepengetahuan dan seizin Panitia.
10. Setiap anggota Delegasi dilarang melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar
kesusilaan.
11. Setiap anggota Delegasi berkewajiban untuk memberikan konfirmasi mengenai jadwal
kedatangan dan kepulangan kepada Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) minggu
sebelum acara dimulai.
12. Biaya kegiatan setiap anggota Delegasi yang tidak diakomodasi oleh Panitia bukan
merupakan tanggung jawab Panitia.
13. Setiap anggota Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib
ini akan dikenakan sanksi.
14. Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Delegasi dapat berupa:
a. Teguran lisan;
b. Penyitaan;
c. Ganti rugi; dan/atau
d. Diskualifikasi / Pencabutan Hak sebagai Delegasi.
LAMPIRAN V
PETUNJUK TEKNIS
KOMPETISI PERADILAN SEMU KONSTITUSI
TINGKAT NASIONAL
PIALA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI KE-VI TAHUN 2019
KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI, UNIVERSITAS
TARUMANAGARA DAN ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH
KONSTITUSI
I. KETENTUAN BERKAS
Berkas Tahap Eliminasi
1. Ketentuan waktu penerimaan Berkas Eliminasi adalah sebagai berikut:
a. Berkas Tahap eliminasi diterima oleh panitia sampai dengan tanggal 31 juli
2019 pukul 17.00 WIB.
b. Berkas Tahap eliminasi yang diterima oleh panitia setelah pukul 17.00 WIB
tanggal 31 Juli 2019 tidak akan dinilai dan dianggap tidak mengikuti
kompetisi Peradilan Semu Konstitusi tahun 2019.
c. Setiap delegasi berkewajiban untuk menyerahkan atau mengirimkan berkas
Tahap eliminasi ke laman www.mkri.id dan ke alamat email
[email protected] dalam bentuk softcopy.
d. Berkas Tahap eliminasi yang diterima oleh panitia tidak boleh mengandung
identitas perguruan tinggi di Indonesia , kecuali pada bagian cover berkas.
Berkas Babak Penyisihan Regional
1. Berkas babak penyisihan diterima oleh panitia di masing-masing Co-Host.
Ketentuan waktu penerimaan berkas babak penyisihan adalah sebagai berikut:
a. Berkas babak penyisihan diterima oleh panitia sampai dengan tanggal pada
saat registrasi ulang pukul 09.00 waktu setempat.
b. Berkas babak penyisihan yang diterima oleh panitia setelah pukul 09.00
setempat akan dikenakan sanksi berupa pengurangan 20 poin.
2. Ketentuan berkas Babak Penyisihan yang diterima adalah sebagai berikut:
a. Setiap Delegasi berkewajiban untuk menyerahkan atau mengirimkan berkas
Babak Penyisihan dalam bentuk hardcopy dengan ketentuan bahwa Berkas
Permohonan yang dijilid sebanyak 1 (satu) rangkap dan Berkas Pemerintah-
DPR RI yang dijilid sebanyak 1 (satu) rangkap.
b. Setiap Delegasi yang menyerahkan atau mengirimkan berkas Babak
Penyisihan dalam bentuk hardcopy dengan jumlah kurang dari sebagaimana
ditentukan dalam huruf a akan dikenakan Sanksi berupa pengurangan nilai
sebesar 20 poin per berkas jika telah melewati batas waktu yang telah
ditentukan.
c. Setiap Delegasi berkewajiban pula untuk menyerahkan atau mengirimkan
berkas Babak Penyisihan dalam bentuk softcopy berupa portable document
format (.pdf) yang tidak dienkripsi dalam sebuah CD.
d. Berkas Babak Penyisihan yang diterima oleh Panitia tidak boleh mengandung
identitas perguruan tinggi di Indonesia, berkas hanya boleh mengandung kode
tim yang akan diinformasikan oleh panitia.
3. Pengurangan nilai Berkas babak penyisihan akibat keterlambatan penerimaan
Berkas dilaksanakan setelah penjurian Berkas babak penyisihan selesai
dilaksanakan.
Berkas Babak Penyisihan Nasional
1. Ketentuan waktu penerimaan berkas Babak Penyisihan adalah sebagai berikut:
a) Berkas Tahap Eliminasi diterima oleh Panitia sampai dengan tanggal 5
November 2019 pukul 17.00 WIB.
b) Berkas Tahap Eliminasi yang diterima oleh Panitia setelah pukul 17.00 WIB
tangga 5 November 2019 tidak akan dinilai dan dianggap tidak mengikuti
Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi tahun 2019.
c) Berkas Babak Penyisihan yang diterima oleh Panitia setelah pukul 17.00
setempat akan dikenakan sanksi berupa pengurangan 20 poin per hari.
d) Setiap Delegasi berkewajiban untuk menyerahkan atau mengirimkan Berkas
Tahap Eliminasi ke laman www.mkri.id dan ke alamat email
[email protected] dalam bentuk softcopy.
e) Berkas Babak Penyisihan yang diterima oleh Panitia tidak boleh mengandung
identitas perguruan tinggi di Indonesia, kecuali pada bagian cover berkas.
2. Pengurangan nilai berkas babak penyisihan akibat keterlambatan penerimaan berkas
dilaksanakan setelah penjurian berkas babak penyisihan selesai dilaksanakan
3. Pengurangan nilai Berkas babak penyisihan akibat keterlambatan penerimaan Berkas
dilaksanakan setelah penjurian Berkas babak penyisihan selesai dilaksanakan.
Berkas Babak Final
1. Berkas Babak Final diterima oleh panitia di lokasi registrasi ulang.
2. Ketentuan waktu penerimaan berkas Babak Final adalah sebagai berikut:
a. Berkas Babak Final diterima oleh Panitia sampai dengan tanggal 13 November
2019 pukul 09.00 WIB.
b. Berkas Babak Final yang diterima oleh Panitia setelah tanggal 13 November
2019 pukul 09.00 WIB akan dikenakan sanksi berupa pengurangan 20 poin.
3. Ketentuan berkas Babak Final yang diterima adalah sebagai berikut :
a. Setiap Delegasi berkewajiban untuk menyerahkan atau mengirimkan berkas
Babak Final dalam bentuk hardcopy dan dijilid sebanyak 1 (satu) rangkap.
b. Setiap Delegasi yang menyerahkan atau mengirimkan berkas Babak Final
dalam bentuk hardcopy dengan jumlah kurang dari sebagaimana ditentukan
dalam huruf a akan dikenakan sanksi berupa pengurangan 20 poin per berkas.
c. Setiap Delegasi berkewajiban pula untuk menyerahkan atau mengirimkan
berkas Babak Final dalam bentuk softcopy berupa portable document format
(.pdf) yang tidak dienkripsi dalam sebuah CD.
d. Berkas Babak Final yang diterima oleh Panitia tidak boleh mengandung
identitas perguruan tinggi di Indonesia, kecuali pada bagian cover berkas.
II. KETENTUAN SIDANG
1. Proses persidangan dipimpin oleh Majelis Hakim selaku Juri kompetisi yang telah
ditetapkan oleh panitia.
2. Panitera pengganti, juru sumpah, dan petugas pengadilan diperankan oleh Panitia
Kompetisi ini.
3. Pihak Pemohon dari delegasi yang telah ditentukan dalam Technical Meeting dan
Pihak Pemerintah – DPR RI yang telah ditentukan dalam Technical Meeting
dalam menyampaikan pemaparan harus berdasarkan izin dari Majelis Hakim.
4. Ahli wajib menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Hakim.
5. Pihak Pemohon dan Pihak Termohon dapat mengajukan pertanyaan kepada Ahli
yang diajukan masing – masing Pihak.
6. Perlengkapan persidangan yang disediakan oleh panitia pusat maupun regional di
setiap ruangan simulasi sidang adalah sebagai berikut:
a. Bendera Merah Putih;
b. Lambang Negara Republik Indonesia, Burung Garuda;
c. Palu Hakim;
d. Papan nama (Hakim, Pemohon, Pemerintah – DPR RI, Ahli);
e. Peralatan Sumpah (Hio, Al-Qur’an dan Alkitab);
f. Meja dan kursi sidang;
g. LCD proyektor; dan
h. Laptop untuk Time Keeper.
Selain yang disebutkan di atas, Delegasi wajib menyediakan keperluan
perlengkapan persidangannya masing – masing.
7. Apabila peserta delegasi akan menggunakan LCD Proyektor untuk kepentingan
persidangan, maka paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara kompetisi delegasi
harus memberitahukan panitia
8. Setiap Delegasi diberikan waktu selama 10 (sepuluh) menit untuk
mempersiapkan penampilan persidangan (clearing) ruang persidangan sebelum
melakukan simulasi sidang).
9. Pada saat Peserta Delegasi yang akan melakukan sidang melakukan persiapan,
akan ada Petugas Persidangan sebagai penanggung jawab ruangan untuk
memantau persiapan Peserta Delegasi.
10. Juri pada saat selesai penampilan akan keluar ruangan untuk menunggu giliran
penampilan delegasi selanjutnya di ruang tunggu yang disediakan oleh panitia
hingga kembali masuk dalam area ruang persidangan pada saat waktu persiapan
(clearing) bagi delegasi selanjutnya untuk mempersiapkan penampilan telah
habis.
11. Pada saat Delegasi menampilkan persidangan, Panitera akan bertugas sebagai
Time Keeper yang akan mengingatkan Majelis Hakim mengenai posisi waktu.
III. MEKANISME PERSIDANGAN
1. Majelis Hakim memimpin jalannya persidangan.
2. Persidangan terdiri atas penyampaian Penjelasan dan Pemeriksaan.
3. Pada sidang Penjelasan, Pemohon diberi waktu 3 menit untuk menyampaikan
pokok – pokok permohonan.
4. Pada sidang Penjelasan, Pemerintah – DPR RI diberi waktu 3 menit untuk
menyampaikan pokok – pokok jawaban atas permohonan.
5. Pada sidang Pemeriksaan, Ahli Pemohon maupun Pemerintah – DPR RI :
a. Diberi waktu 3 menit untuk menyampaikan keterangannya;
b. Diberi waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari Pemohon;
c. Diberi waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari Pemerintah – DPR RI;
d. Diberi waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim.
IV. BAGAN KOMPETISI
Babak Penyisihan Regional
Penjelasan:
- Peserta Babak Penyisihan terdiri dari 12 (dua belas) Delegasi, dibagi ke dalam 2 (Dua)
Pool yaitu Pool I dan Pool II
- Masing-masing Pool terdiri atas 6 (Enam) Delegasi yang dalam babak tersebut terdapat
3 (Tiga) pertandingan yang dilaksanakan dalam 1 Pool.
Delegasi yang mendapat 4 (Empat) besar nilai tertinggi dari setiap Pool akan melaju ke
Tahap Nasional
POOL I POOL II
A VS B
C VS D
E VS F
G VS H
I VS J
K VS L
SIDANG
PENYISIHAN
12 DELEGASI
Babak Penyisihan Nasional
Penjelasan:
- Peserta Babak Penyisihan terdiri dari 12 (dua belas) Delegasi, dibagi ke dalam 3 (tiga)
grup, yaitu Grup A, Grup B dan Grup C.
- Masing-masing grup terdiri atas 4 (empat) Delegasi yang dalam babak tersebut terdapat
2 (dua) pertandingan yang dilaksanakan dalam 1 grup.
- Delegasi yang mendapat nilai tertinggi dari setiap grup akan melaju ke Babak Final.
12 DELEGASI
GRUP A
(4 DELEGASI)
Babak
Penyisihan I
(A1 VS A2)
GRUP B
(4 DELEGASI)
GRUP C
(4 DELEGASI)
Babak
Penyisihan I
(B1 VS B2)
Babak
Penyisihan I
(C1 VS C2)
Babak
Penyisihan II
(B3 VS B4)
Babak
Penyisihan II
(C3 VS C4)
Babak
Penyisihan II
(A3 VS A4)
Babak Final
Penjelasan:
- Masing – masing Delegasi yang lolos ke Babak Final akan saling bertemu satu sama
lain.
- Delegasi yang meraih nilai tertinggi akan menjadi juara dalam Kompetisi ini.
- Delegasi yang masuk Babak Final dapat kembali meraih kesempatan menjadi:
a. Pemohon Terbaik Babak Final;
b. Pemerintah – DPR RI Terbaik Babak Final;
c. Ahli Terbaik Babak Final.
3 DELEGASI
Babak Final
II
Babak Final
III
Babak Final
I
A VS B A VS C B VS C
LAMPIRAN VI
KETENTUAN PEMBUATAN BERKAS PERMOHONAN
A. FORMAT PERMOHONAN PUU
Jakarta, .......
Nomor : .......................................
Hal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ..... Tahun ......... tentang
................................. (sebutkan perihal permohonan dengan jelas)
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ………………………………..
Pekerjaan : .............................................
Warga Negara : .............................................
Alamat : ..............................................
Nomor telepon/HP : .............................................
Nomor faksimili : .............................................
E-mail : .............................................
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor .............. tanggal ............................ memberi kuasa
kepada .................................... (sebutkan nama Kuasa Hukum Pemohon) adalah
advokat/penasihat hukum pada ............... (sebutkan nama Asosiasi dari Kuasa Hukum yang
bersangkutan), beralamat di.............................. (sebutkan alamat kantor/gedung dari Kuasa
Hukum Pemohon), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan
atas nama Pemohon.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------------
PEMOHON.
Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal .......... Undang-Undang Nomor
......... Tahun ......... tentang .......... (sebutkan peraturan perundang-undangan yang hendak
dimohonkan pengujian) ............... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
I. KEWENANGAN MAHKAMAH
[uraikan perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara
pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Ketentuan-ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah
Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 yaitu a). Pasal 24C
Ayat (1) UUD 1945; b). Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan c). Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman].
Contoh:
a. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan
Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar...”
Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU MK:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”.
Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU 48/2009:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”.
b. Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian
Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor ...... Tahun ......... tentang
...................... terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
[uraikan perihal kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dengan merujuk pada
ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang. Uraian kedudukan hukum (legal standing) Pemohon merujuk pula
pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September
2007].
Contoh:
1. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan
permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 adalah mereka
yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya yang diberikan
oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31
Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian
3. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI 1945;
b. hak dan/atau kewenangan Konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian Konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud
dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi.
4. Bahwa Pemohon adalah
............................................................................................ (sebutkan kualifikasi
Pemohon dengan merujuk pada angka 1 tersebut di atas) yang merasa hak
Konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal ......... Undang-Undang
Nomor........Tahun.........tentang.....................................................
...................................... (uraian alasan kerugian hak Konstitusional Pemohon
dengan berlakunya norma suatu Undang-Undang yang dinilai bertentangan
dengan norma UUD NRI 1945, merujuk pada angka 2 tersebut di atas).
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian
hak Konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal ... Undang-Undang Nomor
.... Tahun ......... tentang ........................................................ Dengan demikian,
Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo; [uraian perihal kedudukan hukum (legal standing) Pemohon
disesuaikan dengan kebutuhan Pemohon dengan merujuk pada angka 1 sampai
dengan angka 3 tersebut di atas].
III. ALASAN PERMOHONAN (posita):
[Pemohon menguraikan alasan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI 1945 secara rinci, apakah pengujian formil atau materil].
[Pemohon menerangkan dalil dan argumentasi permohonannya (vide Pasal 4 Ayat (3))
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang].
[Untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon dapat mengungkapkan secara
detail hal-hal sebagai berikut:
a. dalil-dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi pertentangan
Undang-Undang dengan UUD NRI 1945 atau proses pembentukan Undang-
Undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI 1945 ;
b. bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya].
Pengujian Formil
(PUU yang berkenaan dengan proses pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi
ketentuan berdasarkan UUD NRI 1945).
1. Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 telah memberikan batasan
waktu 45 hari sejak Undang-Undang disahkan dan dimuat dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia, sebagai tenggat untuk mengajukan pengujian formil.
[Pemohon menjelaskan tanggal Undang-Undang dimohonkan pengujian disahkan dan
dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia serta tanggal pengajuan
permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi].
2. Landasan pengujian formil
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (UU 12/2011).
Pasal 43 UU 12/2011
(1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.
(2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) dapat berasal dari DPD.
(3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus
disertai Naskah Akademik.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan
Undang-Undang mengenai:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi
Undang-Undang; atau
c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang.
(5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disertai
dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945
Pasal 20 UUD NRI 1945
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama,
rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan
Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama
untuk menjadi undang-undang.
Pasal 21 UUD NRI 1945
“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-
undang”.
3. Dalil dan argumentasi Pemohon
[Untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon menguraikan secara detail dalil
Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi proses pembentukan Undang-
Undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI 1945 dan bukti-bukti
yang berkaitan dengan dalill permohonannya].
Pengujian Materiil
(PUU yang berkenaan dengan materi muatan dalam Ayat, Pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945).
1. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian (materi muatan Ayat, Pasal,
dan/atau bagian dari undang-undang) bertentangan dengan Norma UUD NRI 1945
yang dijadikan sebagai dasar pengujian (Ayat, Pasal, dan/atau bagian dari UUD NRI
1945).
Contoh:
Norma Undang-Undang,
Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi:
“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
secara langsung dan demokratis”.
Norma UUD NRI 1945,
Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945
“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah
Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.
2. Dalil dan argumentasi Pemohon
[Untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon menguraikan secara detail dalil
Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi pertentangan materi muatan
Ayat, Pasal, dan.atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945 disertai bukti-
bukti yang berkaitan dengan dalil permohonannya]
IV. PETITUM:
[Menerangkan hal-hal yang diminta Pemohon untuk diputus Mahkamah Konstitusi].
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah
Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
a. Pengujian Formil
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak
memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Contoh:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Pembentukan Undang-Undang Nomor ... Tahun ..... tentang ............
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ....., Nomor ........., Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ........) tidak memenuhi
ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor ... Tahun ..... tentang ............ (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ....., Nomor ........., Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor ........) tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
b. Pengujian Materiil
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan materi muatan Ayat dan/atau Pasal dari undang-undang yang
dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan materi muatan Ayat dan/atau Pasal dari undang-undang yang
dimohonkan pengujian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Contoh:
a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
b. Pasal ...... Undang-Undang Nomor ..... Tahun ....... tentang ......................
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ....., Nomor ........., Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ........) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Pasal ...... Undang-Undang Nomor ...... Tahun ........ tentang .....................
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ....., Nomor ........., Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ........) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;
d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
atau Konstitusional bersyarat (conditionally constitutional)
a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
b. Pasal ...... Undang-Undang Nomor ...... Tahun ......... tentang .....................
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ....., Nomor ........., Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ........) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara
bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai
....................................................................................................;
c. Pasal ...... Undang-Undang Nomor ...... Tahun ......... tentang .....................
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ....., Nomor ........., Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ........) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai
...................................................................................................................;
d. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
atau tidak Konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional)
a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
b. Pasal ...... Undang-Undang Nomor ...... Tahun ......... tentang .....................
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ....., Nomor ........., Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ........) tidak bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara
bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai
..........................................................................................;
c. Pasal ...... Undang-Undang Nomor ...... Tahun ......... tentang .....................
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ....., Nomor ........., Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ........) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
...................................................................................................................;
d. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadiladilnya (ex aequo et bono).
Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon,
1. .............................................
(nama dan tanda tangan)
2. .............................................
(nama dan tanda tangan)
B. DAFTAR BUKTI
DAFTAR BUKTI
Nomor
Bukti Nama Bukti Keterangan
P-1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
P-2 Undang-Undang Nomor ...
dst
Tanggal
Ttd Pemohon dan/Kuasa Hukum
Keterangan:
- Setiap bukti fisik diberi tanda P-1, dst, di ujung kanan atas berkas atau menggunakan
kertas pembatas atau diberi sticky note.
- Bukti yang ditambahkan selama persidangan berjalan, penomoran buktinya berurutan
dengan yang sebelumnya.
LAMPIRAN VII
KETENTUAN PENDAFTARAN PESERTA
KOMPETISI PERADILAN SEMU KONSTITUSI
TINGKAT NASIONAL
PIALA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019
KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI, UNIVERSITAS
TARUMANAGARA, DAN ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA MAHKAMAH
KONSTITUSI
1. Waktu pendaftaran disertai dengan mengirimkan Berkas Permohonan Tahap Eliminasi
yang dimaksud dalam Ketentuan Pembuatan Permohonan dan dilakukan pada tanggal
22 – 31 Juli 2019 dengan cara menghubungi Narahubung Panitia Registrasi Kompetisi
Peradilan Semu Konstitusi.
2. Pengumuman peserta yang lolos Tahap Eliminasi pada tanggal 27 Agustus 2019
melalui website www.mkri.id, http://www.mccKonstitusi.untar.ac.id dan diberitahukan
melalui E-mail [email protected].
3. Peserta Kompetisi yang dapat menjadi Delegasi adalah Fakultas Hukum Perguruan
Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang masuk dalam 12 (dua belas) besar pada
penilaian Berkas Permohonan Tahap Eliminasi.
4. Delegasi yang telah lolos Tahap Eliminasi wajib melakukan konfirmasi dengan
menghubungi:
HASITA (081290593069)
KEVIN (081311443609)
Delegasi yang melakukan pendaftaran wajib memberitahukan identitasnya, yang
meliputi Nama dan Asal Universitas, kemudian Contact Person (meliputi Nama,
Nomor HP, dan E-mail) yang bisa dihubungi sewaktu-waktu oleh Panitia.
5. Delegasi dianggap telah melakukan konfirmasi keikutsertaan dalam kompetisi ini
apabila telah mengirimkan:
a. Surat Pernyataan Pendaftaran Kompetisi (Lampiran IX);
b. Surat Keterangan Delegasi (Lampiran XI);
c. Hasil Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari Perguruan Tinggi atau Sekolah
Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan dan masih berlaku pada saat pendaftaran;
d. Hasil Scan Surat Keterangan Mahasiswa aktif bagi masing-masing Anggota
Delegasi yang dibuat oleh Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah
Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan, menerangkan bahwa yang bersangkutan
adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum tersebut untuk mengikuti Kompetisi ini;
e. Hasil Scan Formulir yang sudah diisi (Lampiran VIII) dikirimkan ke E-mail
Panitia Registrasi Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional PIALA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI KE-VI TAHUN 2019, yaitu
[email protected] paling lambat tanggal 30 Agustus 2019. Apabila
dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di atas telah dikirimkan, wajib
melakukan konfirmasi paling lambat pukul 15.00 WIB pada hari pengiriman,
melalui sms/telpon kepada:
HASITA (081290593069)
KEVIN (081311443609)
Surat Keterangan Delegasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) huruf b diatas
harus disetujui dan disahkan oleh Dekan/Wakil Dekan Fakultas Hukum Perguruan
Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan.
6. Bagi Delegasi yang telah terdapat akan di publish di beberapa website yaitu
http://mccKonstitusi.untar.ac.id dan http://mkri.id
7. Registrasi ulang Delegasi dilakukan pada 13 November 2019 sebelum pukul 10.00
WIB, yaitu bagi seluruh Delegasi diwajibkan menyerahkan:
a. Surat Pernyataan Pendaftaran (Asli);
b. Surat Keterangan Delegasi (Asli);
c. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan dan masih berlaku pada saat
pendaftaran (Asli);
d. Surat Keterangan Mahasiswa aktif bagi masing – masing Anggota Delegasi yang
dibuat oleh Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu
Hukum yang bersangkutan, menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar
mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
tersebut untuk mengikuti Kompetisi ini (Asli);
e. Formulir yang sudah diisi (Asli);
f. Pas Foto ukuran 3 x 4 dari tiap-tiap anggota Delegasi sebanyak 3 (tiga) lembar.
Catatan:
1. Apabila terdapat perubahan pada ketentuan pendaftaran ini oleh Panitia Registrasi,
maka akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Contact Person masing-masing
Fakultas Hukum Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang
bersangkutan.
2. Apabila terdapat penggantian peserta maka diharapkan untuk melakukan konfirmasi
terlebih dahulu kepada Panitia Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional
PIALA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI KE-VI TAHUN 2019 Kerjasama
Antara Mahkamah Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,dan
APHAMK.
LAMPIRAN VIII
FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA KOMPETISI
Kepada Yth.
Panitia Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional PIALA KETUA
MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019
di Jakarta
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIM :
Perguruan Tinggi :
Jabatan : Ketua Delegasi
No Telepon :
Email :
Alamat :
Dengan ini kami mendaftar sebagai peserta dan menyetujui segala syarat serta ketentuan
dalam Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional PIALA KETUA
MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019 Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi,
Universitas Tarumanagara, dan APHAMK.
, 2019
Ketua Delegasi
(................................................)
LAMPIRAN IX
SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIM :
Merupakan Ketua Delegasi dari (...............................................................)* yang
bertindak sebagai Peserta dari Kompetisi ini, dengan ini menyatakan tidak akan
mengundurkan diri dan bersedia untuk mematuhi dan melaksanakan semua tata tertib dan
peraturan yang berlaku di Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional PIALA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019 Kerjasama antara Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan APHAMK.
Pernyataan ini juga untuk mewakili semua Anggota Delegasi dan Official Team yang saya
pimpin.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tidak ada tekanan
dari pihak manapun.
, 2019
Ketua Delegasi
( Materai Rp. 6000 )**
*Nama Universitas/Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.
**Nama dan Tanda Tangan Ketua Delegasi serta stempel BEM Fakultas Hukum atau
Komunitas Peradilan Semu dari Universitas/Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu
Hukum yang bersangkutan
LAMPIRAN X
SURAT KETERANGAN PESERTA KOMPETISI
Dengan ini kami menyatakan bahwa nama-nama yang tercantum di bawah ini adalah
benar delegasi dari Fakultas Hukum (.............................................)*, untuk mengikuti
kegiatan Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional PIALA KETUA
MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019 Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dan APHAMK.
Contact Person :
Nama :
No. HP / E-mail :
Menyetujui,
Dekan/Wakil Dekan
(.................................................)**
*Nama Universitas/Perguruan tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.
**Nama dan Tanda Tangan Dekan/Wakil Dekan serta stempel Fakultas Hukum
Universitas/Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang bersangkutan.
NO. NAMA LENGKAP NIM KETERANGAN
1. Peserta
2. Peserta
3. Peserta
4. Peserta
5. Peserta
6. Official Team
Pendamping
7. Official Team
Pendamping
LAMPIRAN XI
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIM :
Perguruan Tinggi :
yang bertindak sebagai peserta dari Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional
PIALA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI VI TAHUN 2019 Kerjasama antara
Mahkamah Konstitusi, ,dan APHAMK dengan ini menyatakan bahwa:
A. Berkas Kompetisi yang kami serahkan kepada Panitia adalah benar hasil karya
sendiri dan bukan hasil plagiat,
B. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Berkas tersebut bukan hasil karya tim
kami sendiri atau plagiat, maka kami bersedia di diskualifikasi dan melepaskan
segala hak kami sebagai Delegasi dari Kompetisi ini.
, 2019
Ketua Delegasi
Materai Rp. 6000
( )
LAMPIRAN XII
KASUS POSISI
TAHAP ELIMINASI DAN TAHAP REGIONAL
“KONSTITUSIONALITAS INFORMASI RAHASIA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN”
Agus merupakan seorang pengacara di kantor Hukum bernama Sultan Paripurna &
Partners, yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Saat itu, Agus diundang untuk menghadiri
suatu Seminar Nasional mengenai “Perkembangan Hukum Milenial di Indonesia” pada
tanggal 2 November 2018 yang diselengarakan di Menumbing Heritage Hotel, Pangkal
Pinang. Akan tetapi Agus berhalangan untuk hadir dalam acara tersebut dan meminta
saudaranya Kevin untuk mewakilkan Agus dalam acara Seminar Nasional tersebut dan
membelikan Kevin tiket pesawat maskapai Lion Air untuk penerbangan pada tanggal 29
Oktober 2018.
Pada tanggal 29 Oktober 2018, Kevin pergi dari Jakarta menuju Pangkal Pinang
menggunakan Pesawat Udara Lion Air JT 610 (Boeing 737 MAX 8), pesawat tersebut lepas
landas dari bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 06.20 WIB dan direncanakan pesawat itu
akan mendarat di Pangkal Pinang pada pukul 07.20 WIB. Akan tetapi pada pukul 06.50 WIB
Basarnas menerima laporan air traffic control bahwa pesawat tersebut hilang kontak dan
dinyatakan mengalami kecelakaan. Menanggapi berita tersebut, para keluarga korban
mengalami kegelisahaan dan kekhawatiran dalam psikis mereka. Kemudian para keluarga
korban mengambil tindakan untuk mencoba dan berusaha mencari informasi terkait peristiwa
ini terhadap pihak Lion Air dan meminta untuk segera diadakannya suatu investigasi bagi
para korban Lion Air JT 610 tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya keluarga korban tidak
dapat menerima informasi atau fakta-fakta dibalik dari peristiwa tersebut. Agus bersama
dengan keluarga korban pun, merasa bahwa informasi mengenai berbagai hal sangat
diperlukan bagi mereka untuk mengetahui penyebab kecelakaan pesawat ini. Sebagai
pengacara, Agus pun berkeinginan meminta pertanggungjawaban hukum PT Lion Air dengan
menggugat secara perdata PT Lion Air.
Namun, dalam pengumpulan alat bukti, Agus terkendala dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan). Dalam Pasal 359
Ayat (1) dan Ayat (2) UU Penerbangan, diatur bahwa:
(1) Hasil investigasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan.
(2) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), yang bukan digolongkan sebagai
informasi rahasia, dapat diumumkan kepada masyarakat.
Adapun informasi yang diperlukan oleh Agus yaitu:
a) pernyataan dari orang-orang yang diperoleh dalam proses investigasi;
b) rekaman atau transkrip komunikasi antara orang-orang yang terlibat di dalam
pengoperasian pesawat udara;
c) informasi mengenai kesehatan atau informasi pribadi dari orang-orang terlibat
dalam kecelakaan atau kejadian;
d) rekaman suara di ruang kemudi (cockpit voice recorder) dan catatan kata demi kata
(transkrip) dari rekaman suara tersebut;
e) rekaman dan transkrip dari pembicaraan petugas pelayanan lalu lintas penerbangan
(air traffic services); dan
f) pendapat yang disampaikan dalam analisis informasi termasuk rekaman informasi
penerbangan (flight data recorder).
Berkaitan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, Agus berdasarkan surat kuasa
khusus yang diberikan oleh para keluarga korban, mengajukan permohonan uji
materiil kepada Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 359 UU Penerbangan terhadap
Pasal 28 F UUD NRI 1945.
Permasalahan: Apakah Pasal 359 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan bertentangan
dengan Pasal 28F UUD NRI 1945?
LAMPIRAN XIII
KASUS POSISI
BABAK FINAL
“MENGUJI KONSTITUSIONALITAS POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PERGURUAN TINGGI NEGERI”
Agus Ibrahim, warga negara Indonesia, berusia 19 tahun, pada tahun 2018 ia dinyatakan
lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bekasi. Sebagai pemuda yang memiliki
cita-cita untuk menjadi dokter hebat di masa depan yang ingin menolong banyak orang,
khususnya orang miskin agar dapat memperoleh akses kesehatan gratis yang akan
diberikannya, Agus Ibrahim berkeinginan untuk melanjutkan kuliah di fakultas kedokteran.
Agus Ibrahim pun berencana melanjutkan studinya di Fakultas Kedokteran di Perguruan
Tinggi Negeri (PTN). Alasannya Agus Ibrahum melanjutkan studinya di PTN karena Agus
Ibrahim tahu bahwa kuliah kedokteran di PTN biayanya cukup terjangkau bagi keluarganya.
Dalam rangka merealisasikan rencana studinya maka Agus Ibrahim pun mengikuti pola
penerimaan mahasiswa baru yaitu pola Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi
Negeri (SNMPTN). SNMPTN dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik
dengan menggunakan rapor dan portofolio akademik. Rapor yang digunakan adalah semester
1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) bagi SMA/SMK/MA dengan masa belajar tiga
tahun atau semester satu sampai dengan semester tujuh bagi SMK dengan masa belajar empat
tahun. Namun, dalam seleksi ini Agus Ibrahim belum berhasil.
Agus Ibrahim pun mencoba pola penerimaan mahasiswa baru PTN lainnya yaitu Seleksi
Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). SBMPTN merupakan seleksi yang
dilakukan oleh PTN dengan seleksi berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis
Komputer (UTBK) saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh
PTN. Namun dalam seleksi SBMPTN ini, Agus Ibrahim dinyatakan belum berhasil lulus
masuk PTN harapannya.
Tidak kehabisan akal, Agus Ibrahim pun mencoba untuk mengikuti seleksi lain, yaitu
Ujian Mandiri yang diselenggarakan PTN idamannya. Setelah mengikuti Ujian Mandiri ini,
Agus Ibrahim pun dinyatakan diterima di PTN idamannya. Agus Ibrahim pun
mempersiapkan berbagai syarat administrasi yang diperlukan untuk mendaftar ulang di PTN
yang menerimanya sebagai calon mahasiswa baru. Namun, Agus Ibrahim menerima
kenyataan bahwa secara mendadak, keluarga Agus Ibrahim mengalami masalah keuangan
yang berat. Orang tuanya mengalami kegagalan dalam bisnis yang berakibat pada Ketidak
mampuan orang tua Ibrahim membayar dana pendidikan Agus Ibrahim yang sangat mahal.
Hatinya begitu hancur. Masa depannya menjadi dokter seakan-akan hanya sebuah ilusi.
“Apakah begini negara memperlakukan dirinya sebagai anak muda Indonesia yang ingin
berguna bagi bangsanya di masa depan?”, keluhnya sambal terisak menangis.
Agus Ibrahim pun ingin mencari keadilan Konstitusional karena ia tahu bahwa UUD NRI
1945 telah mengatur haknya untuk mendapatkan pendidikan. Pola penerimaan mahasiswa
baru jalur mandiri ini, ia anggap telah mengkomersialisasi pendidikan dan mendikriminasi
warga negara. Agus Ibrahim pun mengajukan pengujian terdapat Pasal 73 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU DIkti). Pasal 73 UU Dikti, mengatur:
(1) Penerimaan Mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi dapat dilakukan melalui
pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk lain.
(2) Pemerintah menanggung biaya calon Mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan
Mahasiswa baru secara nasional.
(3) Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang telah memenuhi
persyaratan akademik wajib diterima oleh Perguruan Tinggi.
(4) Perguruan Tinggi menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam
setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, Dosen dan tenaga
kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.
(5) Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang
dikaitkan dengan tujuan komersial.
(6) Penerimaan Mahasiswa baru PTS untuk setiap Program Studi diatur oleh PTS masing-
masing atau dapat mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional diatur
dalam Peraturan Menteri.
Agus Ibrahim memandang bahwa Pasal 73 UU Dikti bertentangan dengan Pasal 28C Ayat
(1), Pasal 28I Ayat (2), dan Pasal 31 UUD NRI 1945.
Permasalahan: Apakah Pasal 73 UU Dikti bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (1),
Pasal 28I Ayat (2), dan Pasal 31 UUD NRI 1945?