1 | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Sejarah mencatat Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia diselenggrakan
pertama kali pada tanggal 29 September 1955 dimenangkan oleh Partai
Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan perolehan
suara nasional 22,32% serta menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden RI ke
1, namun berbagai gejolak dalam negeri hingga Pemberontakan G 30 S / PKI
memaksa presiden Soekarno menyerahkan kepemimpinan negara kepada
Soeharto dengan Surat Perintah 11 Maret (supersemar) 1966 yang
memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil alih segala
tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketenangan
serta ketertiban jalannya pemerintahan Indonesia.
Berdasarkan surat Perintah 11 Maret 1966 ini, Soeharto menjalankan amanat
tersebut, salahsatunya dengan membentuk Golongan Karya sebagai organisasi
masa. Golkar mengikuti pemilu pertamanya pada 5 juli 1971 dan memperoleh
suara nasional terbanyak yaitu 63,8% sekaligus sebagai pemenang pemilu
tahun 1971. Pemerintahan Soeharto sukses dan meraih penghargaan dari FAO
tahun1984 dalam hal keberhasilan swasembada pangan. Soeharto pun sukses
mempertahankan kekuasaannya dengan kemenangan Golkar dalam pemilu
dan dominasi Gokar berakhir pada pemilu tahun 1999. Badai krisis finansial
Asia yang dimulai bulan Juli 1997, memporakporandakan perekonomian
Indonesia bukti rapuhnya sistem ekonomi nasional yang dibangun reizim orde
baru. Akibatnya kerugian negara karena krisis tersebut mencapai Rp. 6.000 T.
Karena faktor kegagalan ekonomi, serta desakan publik yang kuat baik dari
mahasiswa, serta rakyat Indonesia yang menginginkan Reformasi, akhirnya
Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 28 mei 1998 dan menyerahkan
pimpinan Negara kepada BJ Habibi sebagai presiden RI.
2 | P a g e
Runtuhnya reizim orde baru, membuka jalan bagi reizim Reformasi hingga
saat ini. Era Reformasi saat ini membuka kran kebebasan bagi seluruh rakyat
Indonesia, untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara
Indonesia melalui Pemilihan Umum Langsung dan Otonomi Daerah.
Selanjutnya ketentuan penyelenggaraan Pemilihan Umum telah diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 2007 dan Undang-
Undang Nomor: 8 Tahun 2012 dan Otonomi Daerah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 Perihal Pembagian Urusan Pemerintah
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota.
Inilah perbedaan mendasar antara reizim orde baru yang sentralistik /
pemerintahan terpusat dan presiden dipilih DPR RI. Sedangkan Reizim
reformasi mengamanatkan pemilihan Presiden-Wakil Presiden, Anggota DPR
RI, Gubernur-Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati-Wakil
Bupati/Walikota-Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dipilih
langsung oleh rakyat. Dan dengan pemberian Hak Otonomi bagi daerah
masing-masing untuk menata dan mengembangkan potensi daerah yang
dipimpin oleh pemerintahan daerah setempat.
Dengan keberhasilan amandemen UUD 1945 yang melahirkan Pemilihan
Umum Secara Langsung serta Otonomi Daerah, maka kedaulatan negara
sepenuhnya berada ditangan rakyat Indonesia sebagai mana amanat UUD
1945 BAB I Ayat 2 yaitu : “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”
Kemudian kedaulatan rakyat Indonesia sebagaimana amanat yang dimaksud
dalam UUD 1945 BAB I Ayat 2 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta UU Nomor 22 Tahun 2007
3 | P a g e
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Untuk Pemilihan Preseiden/Wakil
Presiden dan Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 dan UU Nomor: 8 tahun 2012
Rakyat Indonesia berhak memilih secara langsung Presiden/Wakil Presiden,
Pemilihan Langsung Anggota DPR/DPD RI, pemilihan langsung Gubernur-
Wakil Gubernur, pemilihan Anggota DPRD Provinsi, Pemilihan Bupati,
Wakil Bupati / Wali Kota, Wakil Walikota dan pemilihan langsung anggota
DPRD Kabupaten / Kota sesuai hati nurani, serta program-program
pembangunannya.
Pemilihan Umum Walikota-Wakil Walikota Palangka Raya Periode 2013-
2018 yang diselenggarakan pada tahun 2013. Tentu akan menetukan
keberhasilan pembangunan Kota Palangka Raya 5 Tahun mendatang.
Oleh karena itu, penulis trarik untuk meneliti Faktor Apasaja Yang
Mempengaruhi Pilihan Masyarakat Kota Palangka Raya Pada Pemilihan
Umum Walikota-Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 kedalam sebuah
skripsi yang berjudul “FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PILIHAN
MASYARAKAT KOTA PALANGKARAYA PADA PEMILIHAN
UMUM WALIKOTA-WAKIL WALIKOTA PALANGKARAYA
PERIODE 2013-2018 TAHUN 2013”.
.
2. IDENTFIKASI MASALAH
Identifikasi masalah “FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PILIHAN
MASYARAKAT KOTA PALANGKARAYA PADA PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA-WAKIL WALIKOTA PALANGKARAYA PERIODE 2013-
2018 TAHUN 2013” dikemukakan sebagai berikut :
a) Faktor kesamaan agama
b) Faktor kesamaan suku
c) Faktor Putra Daerah
4 | P a g e
d) Faktor berpendidikan tinggi
e) Faktor partai pengusung
3. BATASAN MASALAH
Untuk mempermudah serta memfokuskan penelitian “FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PILIHAN MASYARAKAT KOTA PALANGKARAYA
PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA-WAKIL WALIKOTA
PALANGKARAYA PERIODE 2013-2018 TAHUN 2013” penulis membatasi
pokok penelitian hanya pada faktor:
a) Kesamaan agama
b) Kesamaan suku
c) Putra Daerah
d) Berpendidikan tinggi
e) Partai pengusung
4. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan batasan masalah diatas, maka perumusan masalah yang dapat
dikemukakan adalah : diantara faktor kesamaan agama, faktor kesamaan suku,
faktor putra daerah, faktor partai pengusung. Faktor Apa yang dominan
mempengaruhi pilihan masyarakat Kota Palangka Raya Pada Pemilihan
Umum Walikota-Wakil Walikota Palangka Raya Periode 2013-2018 Tahun
2013?
5. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apasaja yang paling
dominan mempengaruhi pilihan masyarakat Kota Palangka Raya Pada
Pemilihan Umum Walikota-Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013
5 | P a g e
6. MANFAAT PENELITIAN
- Memberikan informasi bagi Bakal Calon Walikota-Wakil Walikota
Palangka Raya Periode 2013-2018 tentang faktor apa saja yang
mempengaruhi pilihan masyarakat Kota Palangka Raya Pada Pemilihan
Umum Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013
- Untuk memperoleh fakta dari gejala yang ada
- Mencari keterangan secara faktual dari suatu kelompok, daerah dsb.
- Hasilnya untuk pembuatan rencana dan pengambilan keputusan
6 | P a g e
BAB II
LANDASAN TEORI
A. PEMILIHAN UMUM
a. Landasan Hukum Penyelanggaraan Pemilu
Landasan hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indoneisa
adalah UUD 1945 BAB I Ayat 2 yaitu : “Kedaulatan adalah ditangan
rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat”
Berdasarkan amanat UUD 1945 BAB I ayat 2 tersebut, Pemerintah
Indoneisa membuat Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemerintah Indonesia juga,
Mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Umum nomo: 22 Tahun
2007 tentang Penyelenggara Penyelenggara Pemilihan Umum. Serta
Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD dan DPRD.
b. Definisi Pemilihan Umum
Dafinisi Pemilihan Umum dijelaskan dalam UU Pemilu Nomor : 8
tahun 2012 yaitu BAB I Ayat 1 Sebagai berikut:
Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(UU Nomor 8. 2012)
7 | P a g e
B. PEMILIHAN UMUM WALIKOTA-WAKIL WALIKOTA PALANGKA
RAYA PERIODE 2013-2018 TAHUN 2013.
1. Landasan Hukum Penyelenggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah
1) Dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah-wakil
Kepala Daerah adalah UUD 1945 BAB I Ayat 2 yaitu :
“Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”
2) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota-Wakil Walikota
Palangka Raya berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum Untuk Pemilihan
Preseiden/Wakil Presiden dan Daerah/Wakil Kepala Daerah
3) Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 Perihal Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
4) Sedangkan definisi Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala
Daerah dalam UU no. 22 tahun 2007 BAB I pasal 1 ayat 4
dijelaskan sebagai berikut:
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala
daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(UU No. 22 Tahun 2007)
2. Penyelenggara Pemilihan Umum
Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
telah diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2007 BAB I Pasal 1 ayat 6
yaitu :
Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah
lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional,
tetap, dan mandiri.
(ayat 6 BAB I UU Nomor: 22: 2007)
8 | P a g e
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di
provinsi dan kabupaten/kota.
(ayat 7 BAB I UU Nomor: 22: 2007)
C. KRITERIA MASYARAKAT YANG DAPAT MENGGUNAKAN HAK
PILIH PADA PEMILU TAHUN 2013 KOTA PALANGKA RAYA
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Perihal Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah BAB IV pasal 15 masyarakat Kota Palangka Raya yang
dapat menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut :
Pasal 15 :
Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan
suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau
sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
Pasal 16
1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan,
Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai
pemilih.
2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
syarat :
a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
dan
c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih
sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
3) Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar
dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan
hak memilihnya.
Pasal 17
Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran.
9 | P a g e
Pasal 18
1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar
pemilih di daerah pemilihan.
2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu)
tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan 1 (satu)
diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang
tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk
ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam
daftar pemilih.
Pasal 19
1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan
Pemilihan Umum terakhir di daerah, digunakan sebagai daftar
pemilih untuk pemilihan.
2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih
tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar
pemilih sementara.
3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
karena :
a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari
dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur
17 (tujuh belas) tahun;
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah
kawin;
c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil
atau purnatugas;
d. tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih dan
pendataan penduduk berkelanjutan (P4B);
e. telah meninggal dunia;
f. pindah domisili ke daerah lain; atau
g. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara
Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
10 | P a g e
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. RENCANA PENELITIAN
a. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di wilayah Kota Palangka Raya
b. Populasi Penelitian
Subjek penelitinan ini adalah Masyarakat Kota Palangka Raya
sebanyak 220.962 orang.
c. Lamanya Penelitian
Lamanya penelitian ini diperkirakan selama 4 bulan dimulai bulan
September 2012 – desember 2012
B. DESAIN DAN JENIS PENELITIAN
a. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian survey. Penelitian
survey merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang
dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan
pada responden. Dalam penelitian survey, peneliti meneliti
karakteristik atau hubungan sebab akibat antar variabel tanpa adanya
intervensi peneliti (wikipedia).
Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sample dari satu
populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data
yang pokok (Singarimbun, 1998).
11 | P a g e
Tabel 1
Alur Penelitian
b. Jenis- jenis Penelitian Survey
1. Penelitian survey berdasarkan lingkup dan fokus dibedakan
menjadi dua jenis yaitu :
a. Survey Sensus , yaitu Penelitian survey yang melibatkan seluruh
populasi dalam penelitian.
b. Survey Sample , yaitu Penelitian survey yang tidak melibatkan
seluruh populasi melainkan menarik sampel dari populasi
tersebut.
Berdsarkan klasifikasi survey diatas, maka penulis akan
menggunakan penelitian survey sampel.
IDENTIFIKASI FENOMENA PENELITIAN
PEMBUATAN PROPOSAL PENELITIAN
PEMBUATAN QUESIONER PENELITAIN
MENGUMPLKAN DATA DARI RESPONDEN
MELALUI SURVEI
PENGOLAHAN DATA SURVEY
PENGAMBILAN
KESIMPULAN & HASIL
PENELITIAN
12 | P a g e
C. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :
1. Penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari
anggapan bahwa semua gejala yang dialami dapat diukur dan
diubah dalam bentuk angka, sehingga memungkinkan
digunakan teknik analisis statistik.
2. Penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang tidak bekerja
dengan angka-angka sebagai perwujudan gejala yang diamati
namun peneliti bekerja dengan informasi, keterangan-
keterangan dan penjelasan-penjelasan
(FX. Sudarsono, 1988:1)
Berdasarkan pendapat diatas, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif
yaitu pendekatan dengan menggunakan teknik analisa statistik selain itu
penelitian dikategorikan korelasional
D. POPULASI DAN SAMPEL
“Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian” (arikunto, 1996:115).
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Palangka
Raya yang sudah dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tahun
2013.
Sedangkan sampel adalah “contoh, monster, representan atau wakil dari
satu populasi yang cukup besar jumlahnya, yaitu satu bagian dari
keseluruhan yang dipilih dan representatif sifatnya dari keseluruhan
(Kartini Kartono, 1996:129)
Sampel penelitian ini adalah masyarakat Kota Palangka Raya, yang
berjumlah 210 orang.
E. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL
Teknik pengambilan sampel dengan prinsip survei EPI "30 x 7" (Depkes,
1998) yaitu Pada tahap pertama dipilih sejumlah klaster, dan pada tahap
kedua barulah dipilih subyek survai.
Pada tahap pertama memilih klaster yang diambil secara random sebagai
sampel penduduk di wilayah kota palangka raya dibagi menjadi 30 klaster,
dan selanjutnya pada tahap ke dua, masing-masing klaster diambil subyek
13 | P a g e
survai perorangan sebanyak 7 responden. Secara praktis dapat dikatakan
bahwa jumlah sampel sebanyak 30 klaster dari 30 Kelurahan se Kota
Palangkaraya x 7 responden disetiap kelurahan sudah mencukupi untuk
estimasi proporsi kejadian berkisar 15%-85%, sehingga total sampel yang
terkumpul adalah 30 x 7 = 210 orang
Rincian sampel sebagai berikut:
Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 30 Kelurahan
dengan perincian masing-masing sebagai berikut:
1. Kecamatan Pahandut
Terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan
Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan
Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
2. Kecamatan Jekan Raya
Terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan
Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
3. Kecamatan Sabangau
Terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai,
Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru,
Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
4. Kecamatan Bukit Batu
Terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan
Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan
Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
5. Kecamatan Rakumpit
Terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan
Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk
Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan
F. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
Instrumen pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Dokumentasi
14 | P a g e
Dokumentasi menurut arikonta (2002:206) yaitu mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip,
buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda
dan sebagainya. Dalam penelitian ini metode dokumentasi
digunkan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam
penelitian ini
2. Angket
Menurut arikunto (1996:139) angket adalah sejumlah pertanyaan
tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari
responden lam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia
ketahui
Metode angket digunakan sebagai cara untuk memperoleh data
atau informasi dari responden dengan menjawab sejumlah
pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya dan untuk tiap-tiap
pertanyaan telah ditentukan skor nilainya.
Angket yang digunakan adalah angket tertutup, yang sudah
disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih
(arikunto, 1996:140)
Tabel 2
Angket Penelitian
Di antara kriteria-kriteria berikut, manakah yang sangat penting dimiliki seorang
WALIKOTA PALANGKARAYA mendatang?
KRITERIA YA TIDAK TT/TJ
Kesamaan Agama dengan Bapak/ Ibu/ Saudara
kesamaan suku dengan Bapak/ Ibu/ Saudara
Putra daerah
Memiliki gelar pendidikan tinggi
partai pengusung
15 | P a g e
G. TEKNIK ANALISIS DATA DAN PENGOLAHAN DATA
Informasi yang diperoleh melalui angket diatas akan digunakan sebagai alat
pengumpul data untuk menganalisis Faktor Yang Mempengaruhi Pilihan
Masyarakat Kota Palangkaraya Pada Pemilihan Umum Walikota-Wakil
Walikota Palangkaraya Periode 2013-2018 Tahun 2013.
Selanjutnya data yang diperoleh melalui angket akan diolah untuk
menentukan prosentase (%) pertanyaan dengan menggunakan rumus :
Keterangan
P = prosentase
F = frekuensi
N = jumlah
(E.T Rusfendi, 1984:5)
Hasil olah melalui rumus diatas akan disajikan dalam bentuk tabel untuk
memudahkan gambaran data yang diperoleh. Selanjutnya untuk
kesimpulan kualitatif digunakan kriteria penelitian untuk menentukan
kecenderungan kekuatan suatu pertanyaan sebagaimana dikemukakan oleh
Winarno Surachmad, yaitu :
Pembenaran hampir tidak ada = 0% - 25 %
Pembenaran Ada = 26% - 50 %
Pembenaran ukup Kuat = 51 % - 75 %
Pembenaran Sangat Kuat = 76 % - 100 %
(Winarno Surachmad, 1986:76)
16 | P a g e
H. JADWAL PENELITIAN
Tabel 3
Jadwal Penelitian
No Kegiatan September Oktober November Desember
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Membuat proposal
2
Konsultasi &
perbaikan proposal /
angket, dll
3 Pengumpulan data
dari angket / survei
4 Penyusunan laporan
5
Konsultasi laporan
kegiatan skripsi dan
perbaikan skripsi
6 Selesai proses
pembuatan skripsi
17 | P a g e
PROPOSAL SKRIPSI
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PILIHAN MASYARAKAT KOTA
PALANGKARAYA PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA-WAKIL
WALIKOTA PALANGKARAYA PERIODE 2013-2018
TAHUN 2013
Disusun Untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Metode
Penelitian Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Disusun Oleh:
MUJIONO NIM: 10.11.11936
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu politik Dan Sosial
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Tahun 2012
18 | P a g e
Kata Pengantar
Puji sukur kehadirat Allah SWT atas bantuan dan karuna yang dilimpahkan-Nya,
sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi ini tepat pada wakunya.
Judul proposal skripsi kami adalah FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PILIHAN MASYARAKAT KOTA PALANGKARAYA PADA PEMILIHAN
UMUM WALIKOTA-WAKIL WALIKOTA PALANGKARAYA PERIODE
2013-2018 TAHUN 2013.
Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
kepada :
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya selaku pimpinan yang telah
memberikan tenaga dan waktunya untuk memimpin mahasiswa universitas
palangkaray khususnya kami dalam menekuni dan menyelesaikan studi
dengan sukses.
2. Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, selaku pimpinan
Fakultas Ilmu Sosialdan Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,
atas jasa dan pengabdiannya sehingga kami dapat menyelesaikan setiap studi
dengan baik.
3. Bapak dosen pengampu mata kuliah Metode Penilitian, yang telah
memberikan masukan positif sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan
tepat wakunya.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan di FISIP Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya yang memberikan suport dan kerja sama dalam banyak hal, baik
berbagi referensi maupun berbagi masukan sehingga tugas penyusunan
proposal skripsi ini pun terasa ringan.
Semoga kebaikan saudara semua memdapat balasan kebaikan dan kebahagian dari
Allah SWT. Dan semoga proposal skripsi ini dapat mempermudah pembuatan
skripsi mendatang.
Palangka Raya, Juni 2012
penulis
i
19 | P a g e
Daftar Isi
Kata Pengantar i
Daftar isi ii
Daftar Tabel iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. IDENTIFIKAI MASALAH 3
C. BATASAN MASALAH 4
D. PERUMUSAN MASALAH 4
E. TUJUAN PENELITIAN 4
F. MANFAAT PENELITIAN 5
BAB II LANDASAN TEORI 6
A. PEMILIHAN UMUM
B. PEMILIHAN UMUM WALIKOTA-WAKIL
WALIKOTA PALANGKA RAYA PERIODE
2013-2018 TAHUN 2013
C. KRITERIA MASYARAKAT YANG DAPAT
MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA PEMILU
2013 KOTA PALANGKA RAYA
6
7
8
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 10
A. RENCANA PENELITIAN
B. DESAIN DAN JENIS PENELITIAN
C. METODOLOGI PENELITIAN
D. POPULASI DAN SAMPEL
E. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL
F. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
G. TEKNIK ANALISA DAN PENGOLAHAN
DATA
H. JADWAL PENELITIAN
10
10
12
12
12
13
15
16
Daftar Pustaka
ii
20 | P a g e
Daftar Tabel
Tabel Nama Tabel Halaman
Tabel 1 Alur Penelitian 11
Tabel 2 Angket Penelitian 14
Tabel 3 Jadwal Penelitian 16
Daftar Pustaka
iii
21 | P a g e
http://bappeda.palangkaraya.go.id/pemerintahan/: 15 Juni 2012
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_jumlah_pendudu
k: 15 Juni 2012
Arikunto, Suharsimi. 1996. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.
Jakarta: Rineka Cipta
Rusfendi E.T, dkk. 2001 Teknik Penelitian Deskriptif. Jakarta. Rosda Karya.
Surachmad Winarno. 2002. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta. Rineka Cipta
Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Pemilu no. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD dan DPRD.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,
Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
Undang-Undang No. 34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No. 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Top Related