Disampaikan pada acara Rakornas Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2014
Jakarta, 9 Desember 2014
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia
PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN (ICON)
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM
TAHUN 2015
22
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN BESAR(BERDASARKAN UU 20 TAHUN 2008)
3
Usaha BesarOmzet/tahun lebih dari Rp 50 MiliarAsset lebih dari 10 Miliar
Omzet/tahun Rp 2,5 Miliar s.d. Rp 50 MiliarAsset Rp. 500 juta s.d. Rp 10 Miliar
Usaha KecilOmzet/tahun Rp 300 Juta s.d. Rp 2,5 MiliarAsset Rp. 50 juta s.d. Rp 500 Juta
Usaha MikroOmzet/tahun s.d.Rp 300 JutaAsset s.d. Rp. 50 juta
57.189.393 Unit (98,77%)
654.222 Unit (1,13%)
52.106 Unit (0,09%)
5.066 Unit (0,01%)
Tahun 2013
TOTAL : 57.900.787 UNIT
Sumber: Badan Pusat Statistik 2013
44
TOTAL KOPERASI : 206.834Aceh 7,720 Jabar 25,468 Kaltim 5,919
Sumut 11,453 Jateng 27,572 Sulut 6,023
Sumbar 3,805 DIY 2,621 Sulteng 2,143
Riau 5,144 Jatim 30,754 Sulsel 8,259
Jambi 3,566 Banten 6,550 Sultra 3,290
Sumsel 5,790 Bali 4,865 Gorontalo 1,131
Bengkulu 2,161 NTB 3,904 Sulbar 937
Lampung 4,713 NTT 2,723 Maluku 3,095
Babel 1,032 Kalbar 4,670 Papua 2,816
Kepri 2,232 Kalteng 3,048 Malut 1,388
DKI Jakarta 7,901 Kalsel 2,546 Papbar 1,595
SEBARAN JUMLAH KOPERASI (UNIT) PER OKTOBER 2014
4Sumber: Kementerian Koperasi & UKM 2014
55
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
PANCASILA UUD 1945
UU. NO. 25 TAHUN 1992
UU. NO. 20 TAHUN 2008
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Instruksi Presiden (Inpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Keputusan Menteri (Kepmen)
NILAI-NILAI
NILAI DASAR NILAI INSTRUMEN NILAI PRAKSIS
77
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
888
VISI & MISI PEMBANGUNAN 2015-2019 (NAWA CITA)
VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
MISI:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan
Negara Hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
MEN
JABA
RK
AN
VIS
I-M
ISI
JOK
OW
I JK
KED
ALA
M
KEBIJ
AK
AN
PEM
BER
DA
YA
AN
KU
MK
M
Landasan Kebijakan
Umum
1.Pancasila2. UUD 1945
1.Berdaulat
dalam Bidang
Politik;
2.Berdikari
dalam Bidang
Ekonomi;
3.Berkepribadi
an dalam
Bidang
Kebudayaan.
Trisakti Nawa Cita Jokowi-JK 2015 - 2019
1.Menghadirkan kembali negara untukmelindungi segenap bangsa dan danmemberikan rasa aman pada seluruhwarga negara;
2.Membuat pemerintah tidak absendengan membangun tata kelolapemerintahan yang bersih, efektif,demokratis dan terpercaya;
3.Membangun Indonesia dari pinggirandengan memperkuat daerah -daerahdan desa dalam kerangka negarakesatuan;
4.Menolak negara lemah denganmelakukan reformasi sistem danpenegakan hukum yang bebas korupsi,bermartabat dan terpercaya;
5.Meingkatkan kualitas hidup manusiaIndonesia;
6.Meningkatkan produktivitas rakyatdan daya saing dipasar internasional;
7.Mewujudkan kemandirian ekonomidengan menggerakkan sektor-sektorstrategis ekonomi domestik;
8.Melakukan revolusi karakter bangsa;
9.Memperteguh ke-bhineka-an danmemperkuat restorasi sosial Indonesia.
Arah Pembangunan 2015-2019
Nawa Cita Ke-6:
Meningkatkanproduktivitasrakyat dan dayasaing dipasarinternasional
Nawa Cita Ke-7:
Mewujudkankemandirianekonomidenganmenggerakkansektor-sektorstrategisekonomidomestik;
Dinamika Lingkungan Internal
Dinamika Lingkungan Eksternal
1010
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Peningkatan kompetensi SDM UMKMK:
Perluasan akses ke pembiayaan
Peningkatan nilai tambah produk danjangkauan pemasaran UMKMK
Penguatan kelembagaan usaha dankoperasi
Peningkatan iklim usaha yang kondusifbagi UMKMK
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM 2015 - 2019
1212
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM
Promosi dan Kemitraan KUMKM
Bantuan Sosial Ekonomi Bagi KUMKM
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP)
Dana Bergulir dan Kredit penjaminan
PROGRAM/KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM
TAHUN 2015 - 2019
POLA PENDEKATAN PEMANFAATAN BELANJA SOSIAL APBN DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL
14
POLA
PENDEKATAN
PEMANFAAT
AN BELANJA
BANTUAN
SOSIAL
SOCIAL
DEVELOPMENT
(SD)
SOCIAL
ECONOMIC
DEVELOPMENT
(SED)
Kategori :
Fully Subsidized
(Subsisidi Penuh) ,
Bantuan
Sosial/Bansos Total
Sifat Pendekatan :
cash transfer dan
JPS/Social Safety Net.
Kategori:
Semi subsidi
(subsidi bersyarat).
Sifat Pendekatan
Penyemaian,
Penumbuhan, dan
Pengembangan
KIP,KIS,
KKS dan
Program
BOS dan
Raskin
Dana
Bergulir,
PKBL,
Program
Bantuan
Sosial K/L,
dan KUR
KATEGORI/SIFATPROGRAM/
KEGIATAN
K/L
PELAKSANA
Kemenkes,
Kemensos,
Kemendikdas
, Kemndikti &
Ristek
Kemkop &
UKM,
Kemndagri,
Kemnekum
Ham,
Kemntan,
Kemnperin,
Kemenaker,
Kemnhut &
LH, Kemneg
BUMN,
Kemendag
ECONOMIC
DEVELOPMENT (ED)
NO SUBSIDY BUDGET
KEMANDIRIAN
PERKEMBANGAN PAGU KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
15
Anggaran
DekopinRp. 85.000.000
Ribu
Anggaran
Pendidikan
Rp. 150.000.000
Ribu
TotalAnggaran
(termasuk Dekopin dan Anggaran Pendidikan
Rp.1.015.669.666
Ribu
Rp.1.369.222.922
Ribu
Rp. 780.669.666
RibuAnggaran
Kementerian
Rp. 98.991.575
Ribu
Rp. 215.000.000
Ribu
Rp. 1.055.231.347
Ribu
Kenaikan 35,17%
Rp.1.810.708.862
Ribu
Rp. 85.000.000
Ribu
Rp. 215.000.000
Ribu
Rp.1.510.708.862
Ribu
Kenaikan 43,16%
Kenaikan 34,81% Kenaikan 32,24%
Rp.1.420.448.122
Ribu
Rp. 35.000.000
Ribu
Rp. 215.000.000
Ribu
Rp.1.170.448.122
Ribu
Penurunan 22,52%
Penurunan 25,83%
2011 2012 2013 2014
Rp.1.453.885.164
Ribu
Rp. 50.000.000
Ribu
Rp. 215.000.000
Ribu
Rp.1.188.885.164
Ribu
2015
Kenaikan 1,04%
Kenaikan 2,03%
PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2015 BERDASARKAN PRIORITAS
16
Prioritas Nasional Rp. 519.650.038.000,-(35,81 %)
Prioritas Bidang Rp. 358.257.301.000,-(24,69 %)
Prioritas KL Rp. 575.977.825.000,-(39,51 %)
ALOKASI PAGU ALOKASI ANGGARAN 2015
17
Anggaran RegulerRp.1.086.525.364.000
(74,68 %)
Fungsi Pendidikan Rp.215.000.000.000
,(14,81 %)
PNBP-BLURp.152.359.800.000
,(10,49 %)
Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2015
Rp. 1.453.885.164.000,-
ALOKASI PAGU PERPROGRAM TAHUN ANGGARAN 2015
18
Rp.
1.453.885.164.000,-
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Rp. 66.637.500.000,- (4,59%)
Program Peningkatan Daya Saing UMKM
Rp. 1.076.462.919.000,- (74,18%)
Program Dukungan Manajemen danPrasarana Tugas Teknis Lainnya
Rp. 169.180.364.000,- (11,47%)
Program Penguatan Kelembagaan
Rp. 141.604.381.000,- (9,76%)
KOMPOSISI RENCANA BANSOS TERHADAP ALOKASI PAGU ANGGARAN TAHUN 2015
19
83.28 %
16.72 %
Pagu Alokasi Anggaran TA. 2015 Rencana Alokasi Bansos TA. 2015
Rp. 1.453.885.164.000 Rp.
243.070.000.000
2020
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI
DAN UKM TAHUN 2015
KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
1. Pembebasan biaya akta notaris bagi usaha mikro yang
mendirikan Koperasi;
2. Pengembangan Program Tiada Koperasi Tanpa IT khususnya
Koperasi sektor pariwisata;
3. Tata laksana pelaku UMKM melalui sistem registrasi usaha (online)
dan pendataan bagi pelaku Koperasi dan UMKM secara bertahap
PRODUKSI
1. Kegiatan distribusi (penyaluran) pupuk bersubsidi melalui
KUD;
2. Dukungan kegiatan swasembada kedelai, jagung dan
tanaman hortikultura;
3. Dukungan fasilitasi peralatan pasca panen hortikultura
PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI
DAN UKM TAHUN 2015
PEMBIAYAAN
1. Penyediaan modal bagi wirausaha sektor pertanian dan nelayan
serta fasilitasi dan dukungan permodalan bagi koperasi nelayan;
2. Dana bergulir melalui LPDB-KUMKM lebih diarahkan dalam
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan
kemaritiman dan pembangunan pertanian dalam mendukung
swasembada pangan, dengan tetap mempertimbangkan prudential
principle (prinsip kehati-hatian);
3. Rancangan pendirian klinik konsultasi pajak dan loket pembayaran
pajak koperasi dan Usaha Mikro Kecil melalui kerjasama dengan
Ditjen Pajak/Kementerian Keuangan;
4. Usulan pendirian Lembaga Pembiayaan Koperasi dan UMKM
(Financing Institution For SMESco) yang dibentuk dengan
mengintegrasikan LPDB-KUMKM dengan PT. PNM (Persero) dengan
pola pembiayaan kredit yang mudah dan terjangkau.
PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI
DAN UKM TAHUN 2015
PEMASARAN
1. Fasilitasi dan dukungan promosi bagi produk nelayan.
2. Revitalisasi Pasar Tradisonal melalui : Pasar didaerah
nelayan/pesisir, pasar di kabupaten/kota dan pasar
didaerah perbatasan/tertinggal.
3. Pendaftaran uji kesehatan industri makanan dan minuman
UMKM melalui kerjasama dengan BPOM/Kementerian
Kesehatan RI
4. LLP-KUKM akan dijadikan Pusat Produk UKM Kreatif dan
Inovatif dalam Konsep Gallery UKM Indonesia "WOW"
dengan melibatkan pakar dan profesional handal dibidang
marketing. Hal tersebut diatas dilakukan dalam upaya
meningkatkan dan mengembangkan produktivitas dan daya
saing Koperasi dan UKM baik di pasar nasional maupun
internasional.
PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI
DAN UKM TAHUN 2015
KAPASITAS PENGEMBANGAN SDM
Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UKM
bidang pertanian dan nelayan melalui : Pelatihan
kewirausahaan, perkoperasian, teknis (vocational),
manajerial dan kompetensi.
Program/Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM pada
tahun 2015-2019 dalam rangka menjaga keberlanjutan dan
eksistensi aspek kelembagaan dan aspek usaha pelaku Usaha
Mikro akan didorong adanya Program Pendampingan
sehingga akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan program
untuk kesejahteraan masyarakat
Terima Kasih
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIRO PERENCANAAN, BAGIAN PROGRAM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-5 Kuningan Jakarta 12940, Indonesia
Telepon: (62-21) 52992766, 52992874, Faks: 5204378
Homepage: www.depkop.go.id - Email: [email protected]
Top Related