PROGRAM KERJABADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015
Kata Pengantar ..................................................................................
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1A. Umum ................................................................................. 1B. Arah Kebijakan ....................................................................... 1C. Visi, Misi dan Tupoksi ................................................................ 2
BAB II KONDISI DAN SITUASI SAAT INI ......................................................... 3A. Permasalahan yang dihadapi ........................................................ 3B. Kondisi Internal BKD Prov. Jateng ................................................. 3C. Program Strategis .................................................................... 4D. Pembiayaan ........................................................................... 6
BAB III PROGRAM KERJA ......................................................................... 91. Sekretariat BKD ...................................................................... 9
1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.......................................... 101.2. Sub Bagian Program ............................................................ 141.3. Sub Bagian Keuangan ........................................................... 16
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai ............................... 182.1. Sub Bidang Formasi dan Diklat ….............................................. 182.2. Sub Bidang Jabatan ............................................................. 21
3. Bidang Mutasi Pegawai .............................................................. 243.1. Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan ................................. 243.2. Sub Bidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun ..................... 26
4. Bidang Umum Kepegawaian ........................................................ 284.1. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai .......................................... 284.2. Sub Bidang Pembinaan Disiplin ............................................ 32
5. Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data ........................................ 345.1. Sub Bidang Pengolahan Data ………………….................................... 345.2. Sub Bidang Dokumentasi ....................................................... 34
Jadwal Rencana Pencairan Dana Kegiatan Tahun 2014 ...................................... 38Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2014 .................................................... 46
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
Perencanaan pada suatu organisasi merupakan langkah awal untuk mengatur
dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna tercapainya
visi dan misi yang ditetapkan. Sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah
maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah senantiasa mengarahkan
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan strategis
pada lingkungan manajemen kepegawaian daerah.
Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
ini disusun, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Program
Kerja dimaksud, meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan,
pengadaan, pengangkatan, penempatan, pengembangan, penggajian, pembinaan,
dan pemberhentian pegawai.
Semoga Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 dapat digunakan sebagai pedoman dengan prinsip memegang teguh
disiplin anggaran, tepat waktu dan tepat sasaran, serta dapat bermanfaat bagi
pihak pelaksana dan pihak yang terkait lainnya, dalam peningkatan kualitas kinerja
Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya.
Semarang,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHPROVINSI JAWA TENGAH
Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.SiPembina Utama Madya
NIP. 19680614 199001 1 001
1
BAB. I
PENDAHULUAN
A. Umum
Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2015 disusun sebagai penjabaran Matrik Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2015 berfungsi sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Badan, Dinas, Kantor, Setda dan
Setwan dalam menyusun Rencana Kerja SKPD.
Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2015 juga mendasarkan diri pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.
Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2015 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan di Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015.
B. Arah Kebijakan
Arah kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam
Rencana Strategis yang telah ditetapkan meliputi :
1. Pengembangan PNS melalui analisis jabatan dan pengembangan PNS yang
didukung pola karier yang jelas;
2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang mengacu
pada standart pelayanan atau Standart Operational Procedures SOP);
3. Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja pegawai
yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dan kesejahteraan PNS yang didukung
reward and punishment;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian secara manual dan
elektronik serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi;
6. Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian sesuai dengan SOP.
2
C. Visi, Misi dan Tupoksi
1. Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Menjadi pengelola manajemen kepegawaian yang profesional dan unggul.
2. Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
a. Perencanaan dan pengembangan pegawai yang obyektif dan transparan;
b. Pelaksanaan mutasi kepegawaian yang akurat dan terukur;
c. Peningkatan kualitas pegawai melalui pengukuran kompetensi dan
penilaian kinerja;
d. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan serta pelaksanaan netralitas
pegawai;
e. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian yang akurat dan terintegrasi;
f. Peningkatan tertib administrasi dan layanan prima kepegawaian.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan
Organisasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tugas pokok Badan
Kepegawaian Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian
Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang
kepegawaian;
c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan
pengembangan pegawai, mutasi, umum kepegawaian, dokumen dan
pengolahan data Pegawai Negeri Sipil lingkup Provinsi dan Kabupaten /
Kota;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian;
e. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
3
BAB II
KONDISI DAN SITUASI SAAT INI
A. Permasalahan yang dihadapi
Adapun permasalahan utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa
Tengah yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di
bidang kepegawaian di Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut :
1. Dengan diterbitkannya UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
sampai saat ini belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah
bidang Kepegawaian sehingga BKD yang membidangi Kepegawaian
mengalami keraguan dalam implementasinya ;
2. Belum ada Peraturan yang baku dalam pelaksanaan pengisian jabatan
yang dilakukan secara terbuka sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara sehingga pelaksanaan pengisian jabatan
struktural tidak sesuai target ;
3. Adanya perbedaan data antara Simpeg (Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian) Provinsi dan Kab/Kota dengan SAPK BKN (Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian) sehingga perkembangan data PNS ada yang
kurang valid ;
4. Proses kenaikan pangkat terkendala dengan menggunakan SAPK BKN
(Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) serta sering terjadi
keterlambatan dalam proses Kenaikan Pangkat ke golongan IV/c ke atas
karena Kenaikan Pangkat IV/c ke atas ditetapkan oleh Presiden (tidak
ada pendelegasian wewenang) ;
5. Dengan adanya kenaikan TPP bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
maka terjadi peningkatan usulan mutasi PNS dari Kab/Kota dan Provinsi
lain ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
6. Kekurangan PNS di masing-masing sektor yang tersebar dalam SKPD
sedangkan formasi yang ditetapkan dari Pusat tidak sesuai dengan usulan
formasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4
B. Kondisi Internal Badan Kepegawai Daerah Provinsi Jawa Tengah
1. Jumlah jabatan struktural
Jumlah formasi jabatan Struktural = 17 jabatan
Eselon II/a : 1 orang terisi 1 orang
Eselon III/a : 5 orang terisi 5 orang
Eselon IV/a : 11 orang terisi 11 orang
2. Jumlah pegawai
Jumlah pegawai di Badan Kepegawai Daerah Provinsi Jawa Tengah
sebanyak 160 orang terdiri dari :
Golongan IV : 9 orang
Golongan III : 114 orang
Golongan II : 34 orang
Golongan I : 3 orang
Jumlah pegawai harian lepas di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa
Tengah sebanyak 18 orang
C. Program Strategis
Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Jawa Tengah, ditetapkan 5 program strategis yang meliputi :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah
Pelaksanaan dari program strategis tersebut diupayakan melalui
beberapa kegiatan yang meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui kegiatan
sebagai berikut :
1.1 Penyediaan Jasa Surat menyurat
1.2 Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alam dan Listrik
1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.7 Penyediaan Komponen Istalasi Listrik/Penerangan
5
1.8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.10 Penyediaan Makan dan Minum
1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah
1.12 Jasa Pelayanan Perkantoran
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan :
2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
2.7 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BKD
3. Program Peningkatan Disipin Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan :
3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan melalui
kegiatan :
4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah dilaksanakan
melalui kegiatan :
5.1 Penyusunan DSP dan Formasi CPNSD
5.2 Pengadaan CPNSD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi
Pengadaan CPNSD Kabupaten/Kota
5.3 Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional Khusus
5.4 Kegiatan Pemetaan PNS Potensial untuk Menduduki Jabatan Struktural
di Lingkungan Pem.Prov Jateng.
5.5 Pengangkatan CPNSD dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNSD Kab/Kota
5.6 Mutasi dan Pensiun PNSD
5.7 Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembinaan praja IPDN
5.8 Ujian Kedinasan PNS Pem. Prov. Jateng & Fasilitasi Ujian Kedinasan
5.9 Tes Kompetensi Pejabat Struktural Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi
pejabat Pem. Kab / Kota.
5.10 Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional
5.11 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian
5.12 Layanan Administrasi Kepegawaian
5.13 Perawatan Kesehatan Fisik dan Mental bagi PNS Pem. Prov. Jateng
6
5.14 Penganugerahan Tanda Jasa kepada PNS Pem. Prov. Jateng dan
penganugerahan tanda jasa kepada PNS Kab / Kota.
5.15 Pembekalan bagi PNS Pem. Prov. Jateng yang akan purna tugas
5.16 Penyelesaian kasus Pelanggaran Disiplin PNS
5.17 Pengelolaan Pusat Kebugaran PNS
5.18 Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian
5.19 Pengelolaan data Tata Naskah Kepegawaian
5.20 Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian serta
sinkronisasi kebijakan bidang Kepegawaian di Jateng
5.21 Pengembangan Aplikasi SIMPEG pada SKPD Pem. Prov. Jateng
5.22 Pembinaan Kesejahteraan PNS Perempuan Prov. Jateng
5.23 Bintek Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai
5.24 Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se Jawa Tengah
5.25 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK – BKN)
5.26 Fasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pem. Prov. Jateng.
5.27 Evaluasi Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum
5.28 Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Jabatan
Administrasi dan Jabatan Pengawas.
5.29 Perumusan Konsep Pola Karier.
D. Pembiayaan
Untuk membiayai kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015, alokasi anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BKD Provinsi Jawa Tengah adalah
sebesar Rp. 113.614.252.000,- yang terdiri dari :
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 81.153.273.000,-
1.1 Belanja Pegawai Rp. 35.748.973.000,-
1.2 Tambahan Penghasilan Rp. 45.404.300.000,-
2. BELANJA LANGSUNG Rp. 32.460.979.000,-
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai penjabaran Belanja Langsung meliputi
kegiatan :
2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.4.395.129.000
- Kegiatan Penyediaan Surat-menyurat Rp. 32.000.000- Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Alam dan ListrikRp. 703.200.000
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor
Rp. 166.832.000
- Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Rp. 82.500.000
7
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 820.000.000- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 560.000.000- Kegiatan Penyedian Komponen Instalasi
Listrik /PeneranganRp. 29.000.000
- Kegiatan Penyediaan Peralatan RumahTangga
Rp. 43.000.000
- Kegiatan Penyedian Bahan Bacaan danPeraturan PerUUan
Rp. 15.000.000
- Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rp. 200.000.000
- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Di Luar Daerah
Rp. 700.000.000
- Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran Rp. 1.043.597.0002.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
AparaturRp. 5.166.595.000
- Kegiatan Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
Rp. 550.000.000
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
Rp. 2.255.460.000
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/ Operasional
Rp. 560.000.000
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung kantor
Rp. 90.000.000
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaMeubelair
Rp. 13.000.000
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Kantor dan Rumah Tangga
Rp. 296.735.000
- Kegiatan Peningkatan Sarana dan PrasaranaKantor
Rp. 1.401.400.000
2.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 120.565.000- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta
PerlengkapannyaRp. 120.565.000
2.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
Rp. 294.250.000
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp. 294.250.000
2.5 Program Penyelenggaraan Kepegawaian danPerangkat Daerah.
Rp. 22.484.440.000
- Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi PNS Rp. 208.650.000- Kegiatan Pengadaan CPNS Pem. Prov.
Jateng dan Fasilitasi pengadaan CPNSKab/Kota
Rp. 7.942.800.000
- Kegiatan Penataan PNS dalam jabatanfungsional khusus
Rp. 280.000.000
- Kegiatan Pemetaan jabatan struktural Rp. 1.414.000.000- Kegiatan Pengangkatan CPNS dan kenaikan
pangkat PNSRp. 2.232.000.000
- Kegiatan Mutasi dan Pensiun PNS Rp. 523.172.000- Kegiatan Seleksi calon praja IPDN dan Rp. 2.000.000.000
8
pembekalan purna praja IPDN- Kegiatan ujian kedinasan PNS Pem. Prov.
Jateng dan fasilitasi ujian kedinasan PNSKab/ Kota
Rp. 455.000.000
- Kegiatan Tes Kompetensi pejabat strukturalPem. Prov. Jateng dan fasilitasi PejabatPem. Kab / Kota.
Rp. 1.235.000.000
- Kegiatan Evaluasi Kinerja pejabat fungsional Rp. 61.000.000- Kegiatan Sosialisasi Peraturan Per Undang-
Undangan KepegawaianRp. 168.975.000
- Kegiatan Layanan Administrasi Kepegawaian Rp. 116.426.000- Kegiatan Perawatan Kesehatan Fisik dan
Mental bagi PNS Pem.Prov. JatengRp. 305.954.000
- Kegiatan Penganugerahan tanda jasa kepadaPNS Pem. Prov. Jateng dan Kab/Kota seJateng
Rp. 253.930.000
- Kegiatan Pembekalan bagi PNS yang akanpurna tugas
Rp. 598.790.000
- Kegiatan penyelesaian kasus pelanggarandisiplin PNS
Rp. 382.820.000
- Kegiatan Pengelolaan Pusat Kebugaran PNS Rp. 35.200.000- Kegiatan Pengembangan sistem informasi
data kepegawaianRp. 322.163.000
- Kegiatan Pengelolaan data tata naskahkepegawaian
Rp. 393.323.000
- Kegiatan Pengembangan layanan informasiadministrasi kepegawaian serta sinkronisasikebijakan bidang kepegawaian di Jateng
Rp. 215.989.000
- Kegiatan Pengembangan Aplikasi SIMPEGpada SKPD Pem. Prov. Jateng.
Rp. 208.079.000
- Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan PNSperempuan Prov. Jateng
Rp. 87.379.000
- Kegiatan Bintek Pembinaan PNS Rp. 166.037.000- Kegiatan Pengembangan Portal Kepegawaian
PNS se Jawa TengahRp. 164.089.000
- Pengelolaan Sistem Aplikasi PelayananKepegawaian ( SAPK – BKN )
Rp. 176.094.000
- Fasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNSPem. Prov. Jateng
Rp. 1.647.000.000
- Kegiatan Evaluasi Penempatan PNS dalamJabatan Fungsional Umum
Rp. 145.570.000
- Kegiatan Penataan PNS dalam JabatanPimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasidan Jabatan Pengawas.
Rp. 489.000.000
- Perumusan Konsep Pola Karier PNS Rp. 256.000.000
9
BAB III
PROGRAM KERJA
Program kerja dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian
daerah harus direncanakan dan dilaksanakan secara simultan. Oleh karena itu
program kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015
merupakan kesinambungan dari program kerja tahun 2014, dengan mengacu pada
pengembangan aspek-aspek manajemen kepegawaian sebagai berikut :
1. Penunjang pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah oleh Sekretariat
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Sekretariat BKD dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan tugas pokok dan
fungsi sebagai berikut :
a. Tugas Pokok Sekretariat BKD
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan
kepegawaian.
b. Fungsi Sekretariat BKD
1) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, dan pelaksanaan di bidang Umum dan Kepegawaian;
4) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tugas BKD.
5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
c. Program Kerja Sekretariat BKD dilaksanakan oleh :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
a. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian,
10
meliputi : Pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas,
organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan
perlengkapan di lingkungan Badan.
b. Rencana Kerja :
1) Mengelola urusan kepegawaian PNS di BKD Prov. Jateng
2) Mengelola biaya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
meliputi :
2.1. Mengelola biaya kegiatan Penyediaan Surat-menyurat
sebesar Rp. 32.000.000,-
2.2. Mengelola biaya kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Alam dan Listrik sebesar Rp. 703.200.000,-
2.3. Mengelola biaya kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 166.832.000,-
2.4. Mengelola biaya kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
sebesar Rp. 82.500.000,-
2.5. Mengelola biaya kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
sebesar Rp. 820.000.000,-
2.6. Mengelola biaya kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan sebesar Rp. 560.000.000,-
2.7. Mengelola biaya kegiatan Penyedian Komponen Instalasi
Listrik /Penerangan sebesar Rp. 29.000.000,-
2.8. Mengelola biaya kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga sebesar Rp. 43.000.000,-
2.9. Mengelola biaya kegiatan Penyedian Bahan Bacaan dan
Peraturan PerUUan sebesar Rp. 15.000.000,-
2.10. Mengelola biaya kegiatan Penyediaan Makan dan Minum
sebesar Rp. 200.000.000,-
3) Mengelola Biaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur meliputi :
3.1. Mengelola biaya kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional sebesar Rp. 550.000.000,-
3.2. Mengelola biaya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor sebesar Rp. 2.255.460.000,-
3.3. Mengelola biaya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional sebesar Rp. 560.000.000,-
3.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
sebesar Rp. 90.000.000,-
11
3.5. Mengelola biaya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Meubelair sebesar Rp. 13.000.000,-
3.6. Mengelola biaya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga sebesar
Rp. 296.735.000,-
3.7. Mengelola biaya kegiatan Peningkatan Sarana dan
prasarana Kantor sebesar Rp. 1.401.400.000,-
4) Mengelola biaya Program Peningkatan Disiplin Aparatur, berupa :
4.1. Mengelola biaya kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya sebesar Rp. 120.565.000,-
c. Jadwal Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana sebagai berikut :
Jadwal Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
No. Kegiatan Pelaksanaan
1. Urusan kepegawaian PNS di BKD Prov. Jateng Jan s/d Des 2015
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
meliputi :
2.1. Kegiatan Penyediaan Surat-menyurat Jan s/d Des 2015
2.2. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Alam dan Listrik
Jan s/d Des 2015
2.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jan s/d Des 2015
2.4. Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Jan s/d Des 2015
2.5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jan,Aprl,Juli,Okt
2015
2.6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Jan, April, Juli,
Okt 2015
2.7. Kegiatan Penyedian Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Jan s/d Des 2015
2.8. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Jan s/d Des 2015
2.9. Kegiatan Penyedian Bahan Bacaan dan
Peraturan PerUUan
Jan s/d Des 2015
12
2.10. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Jan s/d Juni,
Agust s/d Des
2015
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur meliputi
3.1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Juni 2015
3.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jan s/d Des 2015
3.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jan s/d Des 2015
3.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung kantor
Jan s/d Des 2015
3.5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Meubelair
Jan s/d Des 2015
3.6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Jan s/d Des 2015
3.7. Kegiatan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kantor
Juni s/d Agust
2015
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya
Mei 2015
5. Arsip Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Jawa Tengah
Jan s/d Des 2015
6. Perpustakaan BKD Provinsi Jawa Tengah Jan s/d Des 2015
7. Pelaksanaan tugas pengamanan kantor Jan s/d Des 2015
13
2) Sub Bagian Program :
a. Tugas Sub Bagian Program
Melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi :
koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
lingkungan Badan.
b. Rencana Kerja :
1) Menyusun laporan kegiatan Tahunan BKD Prov. Jateng tahun
2014 dan program kerja BKD Prov. Jateng tahun 2015
2) Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) BKD Prov. Jateng tahun 2014
3) Menyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah pada BKD Prov. Jateng
tahun 2015.
4) Menyusun RENJA BKD Prov. Jateng tahun 2016.
5) Menyusun Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Prov. Jateng tahun 2014
6) Menyusun Bahan Pertanggungjawaban Gubernur Bidang
Kepegawaian tahun 2014
7) Menyusun perubahan RKA-SKPD BKD Prov. Jateng Tahun 2015
8) Menyusun RKA-SKPD BKD Provinsi Jawa Tengah tahun 2016
9) Menyusun Warta Kepegawaian Tahun 2015
10) Menyusun Penerbitan Buletin Aparatur Tahun 2015
11) Menyusun Penyempurnaan Company Profile BKD Tahun 2015
Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan alokasi Belanja Langsung
adalah :
Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian serta
sinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jateng dengan rincian
kegiatan sebagai berikut :
1) Mengevaluasi dan Monitoring Kegiatan.
2) Melaksanakan Rapat Koordinasi Kegiatan BKD.
3) Menerbitkan Buletin Aparatur
4) Menyusun program kerja, Rencana strategik dan Prioritas
kegiatan.
5) Penyempurnaan Company Profile BKD Prov. Jateng
14
Alokasi anggaran untuk kegiatan Pengembangan Layanan Informasi
Administrasi Kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang
kepegawaian di Jateng adalah sebesar Rp. 215.989.000,-
c. Jadwal Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana sebagai berikut :
Jadwal Kegiatan Sub Bagian Program :
NO KEGIATAN PELAKSANAAN
1 Menyusun Laporan Kegiatan Tahunan BKD Prov.
Jateng tahun 2014 dan Program Kerja BKD Prov.
Jateng tahun 2015
Jan s/d Pebr 2015
2 Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) BKD Prov. Jateng tahun 2014
Januari s.d Pebruari 2015
3 Menyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah pada BKD
Prov. Jateng tahun 2015
Januari s.d Pebruari 2015
4 Menyusun Daftar Skala Prioritas Kegiatan BKD Prov.
Jateng tahun 2015
Pebruari s.d Maret 2015
5 Menyusun Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah tahun 2014
Agustus s.d September
2015
6 Menyusun Bahan Laporan Pertanggungjawaban
Gubernur Jawa Tengah Bidang Kepegawaian Tahun
2014
September s.d Oktober
2015
7 Menyusun perubahan Anggaran Satuan Kerja BKD
Prov. Jateng tahun 2015
Juli s.d September 2015
8 Menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja BKD
Prov. Jateng tahun 2016
Juni s.d Oktober 2015
9 Menyusun laporan pengendalian kegiatan BKD Prov.
Jateng tahun 2015
Januari s.d Desember 2015
10. Penerbitan Buletin Aparatur Desember 2015
11. Pengelolaan Warta Kepegawaian Januari s.d Desember 2015
12. Penyempurnaan Company Profile BKD November 2015
3) Sub Bagian Keuangan :
a. Tugas Sub Bagian Keuangan
Melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi :
15
Pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di
lingkungan Badan.
b. Rencana Kerja :
1) Pengelola Anggaran Penerimaan BKD yang terdiri atas biaya
fasilitasi sebesar Rp. 7.753.500.000,- dan anggaran belanja Tidak
Langsung serta Belanja Langsung yang meliputi :
1.1. Belanja Tidak langsung sebesar Rp.81.153.273.000,- yang
terdiri atas :
1.1.1. Gaji dan tunjangan pegawai sebesar
Rp.35.748.973.000,-
1.1.2. Tambahan Penghasilan sebesar Rp. 45.404.300.000,-
1.2. Belanja Langsung sebesar Rp.32.460.979.000,-yang meliputi:
1.2.1. Kegiatan Rapat-rapat dan Konsultasi Luar Daerah
sebesar Rp. 700.000.000,-
1.2.2. Kegiatan Jasa Pelayanan Kantor sebesar
Rp.1.043.597.000,-
2). Menyusun dan melaporkan pengelolaan Administrasi Keuangan
(SPJ) Penerimaan dan Belanja (penggunaan anggaran) BKD Tahun
2015;
3). Menyusun dan melaporkan perhitungan anggaran BKD Tahun 2015;
c. Jadwal Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana sebagai berikut :
16
c. Jadwal Kegiatan dan Rencana Penyetoran dan Pencairan Dana sebagai berikut :
NO KEGIATAN PELAKSANAAN
1. Menyetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah
atas penerimaan dari Kab/Kota Peserta Fasilitasi
Pengembangan Manajemen Kepegawaian yang
terdiri :
Penerimaan/Seleksi CPNS
Kenaikan Pangkat
Ujian Dinas dan UKPPI
PCAP
Januari s.d Desember 2015
2. Mengelola Belanja Tidak Langsung berdasarkan
alokasi :
2.1. Gaji dan tunjangan pegawai
2.2. Tambahan Penghasilan
Januari s.d Desember 2015
Januari s.d Desember 2015
3. Mengelola Belanja Langsung berdasarkan alokasi :
3.1. Kegiatan Rapat-rapat dan Konsultasi Luar
Daerah.
3.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran.
Januari s.d Desember 2015
Januari s.d Desember 2015
4. Menyusun dan melaporkan pengelolaan administrasi
keuangan (SPJ) Penerimaan dan Belanja
(penggunaan anggaran) BKD Tahun 2015
Januari s.d Desember 2015
5. Menyusun dan melaporkan perhitungan anggaran
BKD Tahun 2014.
Desember s.d Januari 2015
17
2. Pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah oleh Bidang Pengembangan
Pegawai pada BKD Prov. Jateng yang meliputi :
a. Tugas pokok Bidang Pengembangan Pegawai adalah Penyiapan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang diklat
dan formasi pegawai, dan jabatan.
b. Fungsi Bidang Pengembangan Pegawai adalah :
1). Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang diklat dan formasi pegawai;
2). Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang jabatan;
3). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
c. Program Kerja Bidang Pengembangan Pegawai dilaksanakan oleh :
1). Sub Bidang Diklat dan Formasi Pegawai :
1.1. Tugas Sub Bidang Diklat dan Formasi Pegawai :
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang diklat dan formasi
pegawai meliputi : Pendidikan dan Pelatihan Formal,
Penyusunan DSP dan Formasi PNS, Pengadaan CPNSD Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi seleksi Pengadaan CPNSD
Kab/Kota, Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembinaan Praja IPDN,
Ujian Kedinasan PNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi ujian
kedinasan PNS Kab / Kota/BUMD dan instansi lainnya, Fasilitasi
Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pem. Prov. Jateng.
1.2. Rencana Kerja
1.2.1. Penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP) dan Formasi
PNS sebesar Rp. 208.650.000,-
1.2.2. Pengadaan CPNSD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan
Fasilitasi Seleksi Pengadaan CPNSD Kabupaten/Kota
sebesar Rp. 7.942.800.000,-
1.2.3. Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembinaan Praja IPDN
sebesar Rp. 2.000.000.000,-
1.2.4. Ujian Kedinasan PNS Pem. Prov. Jateng dan Fasilitasi
Ujian Kedinasan PNS Kab/Kota/BUMD dan instansi lainnya
sebesar Rp. 455.000.000,-
18
1.2.5. Mengelola Biaya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
sebesar Rp. 294.250.000,- dan Sub Kegiatan Fasilitasi
Tugas Belajar PNS, Seleksi Calon Mahasiswa Tugas
Belajar, Bantuan Biaya Pendidikan PNS Ijin Belajar dan
Pengiriman Diklat Teknis Fungsional pada Belanja
langsung sebesar Rp. 1.647.000.000,-
1.3. Jadwal Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana adalah sebagai
berikut :
Jadwal Kegiatan Sub Bidang Diklat dan Formasi Kepegawaian :
NO KEGIATAN PELAKSANAAN
1. Penyusunan Daftar Susunan Pegawai dan
Formasi PNSD
1.1. Persiapan pengolahan DSP
1.2. Proses Konsultasi Pendamping DSP Instansi
Pem. Prov. Jateng
1.3. Pembahasan tingkat analisis dari Tim Anjab
1.4. Pengetikan Pembahasan dan hasil
1.5. Persiapan Penyusunan permintaan formasi
Pusat
1.6. Konsultasi penyusunan DSP dan formasi
Menpan
1.7. Penelitian data dan penyusunan DSP dan
formasi
1.8. Pengolahan data penyusunan DSP dan formasi
1.9. Penyusunan Laporan
April 2015
Mei 2015
Mei 2015
Juni 2015
Juli 2015
Juli 2015
Juli 2015
Juli 2015
Desember 2015
2. Kegiatan Pengadaan CPNSD Pem. Prov. Jateng
dan Fasilitasi Pengadaan CPNSD Kab/Kota
2.1. Penerimaan Formasi
2.2. Persiapan
2.3. Pembentukan Panitia
2.4. Rakor Provinsi dan Kab/Kota
2.5. Pengumuman
2.6. Pendaftaran
2.7. Pengiriman, penerimaan dan penelitian
berkas
2.8. Hasil Seleksi Adm dan Nomor test
Juni 2015
Mei s/d Des 2015
Juli 2015
Agustus s/d Okt 2015
September s/d Okt 2015
September s/d Nop 2015
Sept s/d Oktober 2015
Oktober s/d Nop 2015
19
2.9. Pelaksanaan Ujian Seleksi
2.10.Pengumuman Hasil Kelulusan Akhir
2.11.Penyusunan Laporan
Okt s/d Nop 2015
Desember 2015
Desember 2015
3. Kegiatan Seleksi Calon Praja IPDN dan
Pembekalan Purna Praja IPDN
3.1. Pembentukan Panitia
3.2. Rakor Provinsi dan Kab/Kota
3.3. Pendaftaran
3.4. Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas
3.5. Seleksi Calon Praja
3.6. Seleksi Psikologi
3.7. Seleksi Kesamaptaan
3.8. Seleksi Kesehatan
3.9. Seleksi Akademis
3.10.Pantukhir
3.11.Penyusunan Laporan
Mei 2015
Mei 2015
Mei 2015
Mei 2015
Mei 2015
Juni 2015
Juli 2015
Juli 2015
Agustus 2015
September 2015
Desember 2015
4. Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pem.Prov. Jateng
dan Fasilitasi Ujian Kedinasan
4. Ujian Kedinasan PNS Pem. Prov. Jateng dan
Fasilitasi Ujian Dinas PNS Kab/Kota
Edaran Ujian Dinas
Pendaftaran Peserta Ujian Dinas
Pembuatan soal
Pengiriman berkas SKPD Prov. Ke BKD
Koreksi dan input Peserta Prov.
Pengiriman berkas Kab/Kota
Cetak dan Penggandaan STLUD
Penyusunan Laporan
5. Ujian KPPI Pem. Prov. Jateng dan Kab/Kota
Edaran UKPPI
Pendaftaran peserta UKPPI
Pembuatan soal
Pengiriman berkas SKPD Prov. Ke BKD
Koreksi dan input peserta Kab/Kota
Cetak dan Penandatangan STLUKPPI
Penyusunan Laporan
Maret 2015
Maret s/d April 2015
Maret s/d April 2015
Maret s/d April 2015
Maret s/d April 2015
Maret s/d April 2015
April 2015
Juli 2015
Juni 2015
Juni 2015
Juni s/d Juli 2015
Juni s/d Juli 2015
Juni s/d Juli 2015
Juli 2015
Okt 2015
20
5. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Jan s/d Desember 2015
6. Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Ijin
Belajar PNS Pem. Prov. Jateng
6.1. Seleksi Calon Mahasiswa TB
6.2. Biaya Beasiswa bantuan TB dan Ikatan Dinas
6.3. Bantuan biaya Pendidikan bagi PNS yang
mengikuti Ijin Belajar
6.4. Penyusunan Laporan Hasil
Maret s/d Juli 2015
Maret s/d Des 2015
Sept s/d Nov 2015
Desember 2015
21
3). Sub Bidang Jabatan :
3.1. Tugas Sub Bidang Jabatan
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang jabatan, meliputi : Penetapan
pengangkatan, pemindahan, pemberhentian sementara dan
pemberhentian PNSD Provinsi dalam dan dari jabatan struktural
eselon II ke bawah atau jabatan fungsional khusus, penetapan
pengangkatan sekretaris daerah Kabupaten/Kota, koordinasi
pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan struktural
eselon II di lingkungan Kabupaten / Kota, dan penilaian potensi dan
kinerja pejabat struktural dan fungsional tertentu.
Rencana Kerja
3.1.1. Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional KhususRp.280.000.000,-
3.1.2. Pemetaan PNS Potensial untuk menduduki jabatan Strukturaldi lingkungan Pem. Prov. Jateng Rp. 1.414.000.000,-
3.1.3. Tes Kompetensi Pejabat Struktural Pem.Prov. Jateng danFasilitasi Pejabat Pem. Kab/Kota Rp. 1.235.000.000,-
3.1.4. Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional TertentuRp.61.000.000,-
3.1.5. Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), JabatanAdministrasi dan Jabatan Pengawas Rp. 489.000.000,-
3.1.6. Perumusan Konsep Pola Karier PNS Rp. 256.000.000,-3.2. Jadwal Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana adalah sebagai
berikut :
Jadwal Kegiatan Sub Bidang Jabatan :
NO KEGIATAN PELAKSANAAN
1. Penataan PNS dalam jabatan fungsional Khusus
1.1. Penyelesaian administrasi PNS yang memangku
jabatan
1.2. Monitoring Penataan PNS Kab/Kota
1.3. Penyusunan Laporan
Jan s/d Des 2015
April, Sept 2015
Desember 2015
2. Pemetaan PNS Potensial untuk menduduki Jabatan
Struktural dilingkungan Pem. Prov. Jateng
2.1. Pelaksanaan Promosi Terbuka JPT Pratama
2.2. Pelaksanaan Promosi Terbuka Administrasi
dan Pengawas
2.3. Penyusunan Laporan
Pebr s/d April 2015
Mei s/d Juli 2015
Nop s/d Des 2015
3. Tes Kompetensi Pjbt Struktural Pem. Prov. Jateng
22
dan Fasilitasi Pjbt Pem. Kab/Kota
3.1. Pelaksanaan Fasilitasi PCAP
3.2. Pelaksanaan QAP Pejabat Pem. Prov. Jateng
3.3. Studi Komparasi
3.4. Rakor Penyusunan Instrument
3.5. Perumusan Instrument
3.6. Konsultasi Assessment Center
3.7. Seminar Assessment Center
3.8. Penyusunan Laporan
Januari s/d Des 2015
Maret s/d Juni, Agust 2015
Pebr. 2015
Maret 2015
Maret s/d Agust 2015
Pebr s/d Okt 2015
Pebr s/d Okt 2015
Nop s/d Des 2015
4. Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional Tertentu
4.1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Bahan
4.2. Cetak Instrument Evaluasi Kinerja
4.3. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja
4.4. Input Data dan Analisis Evaluasi Kinerja
4.5. Penyusunan hasil dan pelaporan
Jan s/d April, Juni s/d Sept
April, Sept 2015
Mei, Okt 2015
Mei, Okt 2015
Nop s/d Des 2015
5. Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JP),
Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas
5.1. Pelaksanaan sidang Baperjakat
5.2. Penyelesaian Adm PNS yg memangku jabatan
5.3. Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan
Sumpah
5.4. Pendistribusian Surat Keputusan
5.5. Monitoring Penataan PNS Kab/Kota
5.6. Penyusunan Laporan
Jan s/d Des 2015
Jan s/d Des 2015
Jan, Maret, Mei, Juli, Sept,
Nop 2015
Jan s/d Des 2015
Okt 2015
Desember 2015
6. Perumusan Konsep Pola Karier PNS
6.1. Perumusan Draft awal konsepsi pola karier
6.2. Pengkajian pola karier (Study Banding)
6.3. Koordinasi Konsep Pola Karier
6.4. Penyusunan draft pola karier PNS
6.5. Penyusunan laporan
Pebr s/d Maret 2015
April s/d Juni 2015
Agust, Okt 2015
September 2015
Nop s/d Des 2015
23
3. Pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah oleh Bidang Mutasi Pegawai pada
BKD Prov. Jateng yang meliputi :
a. Tugas pokok Bidang Mutasi Pegawai adalah penyiapan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengangkatan dan
kepangkatan pemindahan, pemberhentian serta layanan administrasi
kepegawaian.
b. Fungsi Bidang Mutasi Pegawai adalah :
1). Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pengangkatan dan kepangkatan pemindahan dan
pemberhentian;
2). Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pemindahan dan pemberhentian;
3). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
c. Program Kerja Bidang Mutasi Pegawai membawahkan :
1). Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan :
1.1. Tugas Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengangkatan dan
kepangkatan, meliputi : pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
Daerah dilingkungan Provinsi, Penetapan Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipi Daerah Provinsi Golongan/ruang IV/b ke
bawah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab/Kota ke golongan/
ruang IV/a dan IV/b, usulan Kenaikan Pangkat golongan ruang IV/c
sampai dengan IV/e, pelaksanaan sumpah janji Pegawai Negeri
Sipil, Pemberian izin belajar, penggunaan gelar akademik,
penempatan kembali Pegawai Negeri Sipil tugas belajar, izin cuti
dan pemberian bantuan pendidikan, pembuatan Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan dan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji
pejabat struktural eselon II dilingkungan Provinsi, uji kompetensi
penggunaan gelar akademik, serta fasilitasi kenaikan pangkat
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab/Kota.
Rencana Kerja
1.1.1. Penyelesaian ijin Belajar
1.1.2. Penyelesaian Penggunaan Gelar
1.1.3. Penempatan PNS Tugas Belajar
24
1.1.4. Penyelesaian Surat Pemberitahuan Tentang Kenaikan Gaji
Berkala
1.1.5. Penyelesaian Ijin Cuti
1.1.6. Penyelesaian DP3
1.1.7. Pelayanan Keg. Sumpah Janji
1.1.8. Penyelesaian Kenaikan Pangkat
1.1.9. Penyelenggaraan Ujian Peningkatan Pendidikan
1.1.10. Pengangkatan CPNS dan PNS
1.1.11. Mengelola Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia
berupa biaya bantuan Pendidikan penelitian dan
penulisan karya ilmiah bagi PNS yang menempuh
pendidikan lanjut dengan biaya sendiri sebesar
Rp.175.000.000,- dan sumpah janji PNS sebesar
Rp.32.278.500,-
1.2. Jadwal Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana adalah sebagai
berikut :
Jadwal Kegiatan Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan :
NO KEGIATAN PELAKSANAAN
1 Kenaikan Pangkat CPNS dan Fasilitasi Kenaikan
Pangkat PNS
1.1. SKKP Provinsi
1.2. Fasilitasi SKKP Kab/Kota
1.3. Penyelesaian SK CPNS
1.4. Uji Kompetensi Penggunaan Gelar
April, Okt 2015
Maret, April, Sept, Okt 2015
Juni. 2015
Mei, Nop. 2015
2. Layanan Administrasi Kepegawaian
2.1.Ijin belajar, DP3, penempatan PNS tugas
belajar, ijin cuti dan SPTKG, ijin penggunaan
gelar
2.2. Sumpah /Janji PNS
2.3. Bantuan Pendidikan
Jan s/d Des 2015
Mei 2015
Sept s/d Nop 2015
25
2). Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian:
Tugas Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian adalah melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pemindahan dan pemberhentian, meliputi :
penetapan pemindahan PNSD di lingkungan provinsi, pemindahan dari
Kab/Kota ke Provinsi atau sebaliknya dalam satu Provinsi, dan
Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kab/Kota dalam satu
Provinsi, penetapan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah
Provinsi golongan/ruang IV/b ke bawah dan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil Daerah Kab/Kota golongan/ruang IV/a sampai dengan IV/b,
dan Evaluasi kinerja jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil
Daerah Provinsi.
2.1. Rencana Kerja
2.1.1. Penyelesaian mutasi/pindah PNS
2.1.2. Penyelesaian pensiun PNS
2.1.3. Penyelesaian pensiun janda/duda
2.1.4. Penyelesaian bebas tugas PNS dan pensiun atas permintaan
sendiri
2.1.5. Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat Pengabdian
2.1.6. Pelaksanaan Evaluasi Penempatan Dalam Jabatan Fungsional
Umum
2.2. Jadwal Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana adalah sebagai
berikut :
Jadwal Kegiatan Sub Bidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun :
NO KEGIATAN PELAKSANAAN
1 Identifikasi Prakondisi, Pembentukan Tim dan
Penyusunan listing Pensiun PNS
Januari 2015
2 Seleksi kelengkapan berkas usulan Mutasi dan
Pensiun
Januari s.d Desember 2015
3 Penyelesaian SK Mutasi PNS Januari s.d Desember 2015
4 Penyelesaian SK Penempatan PNSD Januari s.d Desember 2015
5 Penyelesaian usulan Pensiun BUP dan KP
Pengabdian
Januari s.d Desember 2015
6 Penyelesaian usulan Pensiun Janda/Duda Januari s.d Desember 2015
7 Penyelesaian SK Pensiun APS Januari s.d Desember 2015
26
8 Penyelesaian SK Pemberhentian dan Bebas Tugas
PNSD
Januari s.d Desember 2015
9 Evaluasi Penempatan dalam Jabatan Fungsional
Umum
Juni – Juli 2015
10 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desember 2015
27
4. Pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah oleh Bidang Umum Kepegawaian
pada BKD Prov. Jateng yang meliputi :
a. Tugas pokok Bidang Umum Kepegawaian adalah penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan disiplin
dan perundang-undangan, dan kesejahteraan pegawai.
b. Fungsi Bidang Umum Kepegawaian adalah :
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pembinaan disiplin dan perundang-undangan;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang kesejahteraan pegawai;
3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
c. Program Kerja Bidang Umum Kepegawaian, membawahkan :
1). Subbidang Kesejahteraan Pegawai :
1.1. Tugas Subbidang Kesejahteraan Pegawai :
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesejahteraan pegawai,
meliputi : pengelolaan administrasi kesejahteraan pegawai,
melaksanakan tes potensi, pengelolaan pusat kebugaran dan
kesehatan PNS, dan pengelolaan pusat layanan psikologi dan
konseling PNS, dan pemberian penghargaan dan tanda jasa.
1.2. Rencana Kerja
1.2.1. Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas
1.2.2. Perawatan Kesehatan Fisik dan Mental bagi PNS
1.2.3. Pelayanan Poliklinik
1.2.4. Pengelolaan Pusat Kebugaran PNS.
1.2.5. Penganugrahan Tanda Jasa.
28
Jadwal Kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai :
NO KEGIATAN PELAKSANAAN
1. Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki masa
purna tugas
1.1. Penelitian data PNS yang akan pensiun dan
persiapan pelaksanaan pembekalan Tahap I
dan Tahap II
1.2. Pemanggilan Peserta Tahap I
1.3. Pelaksanaan Pembekalan Tahap I
1.4. Pelaporan Kegiatan Pembekalan Tahap I
1.5. Pemanggilan Peserta Tahap II
1.6. Pelaksanaan Pembekalan Tahap II
1.7. Pelaporan Kegiatan Pembekalan Tahap II
1.8. Pemanggilan Peserta Tahap III
1.9. Pelaksanaan Pembelakan Tahap III
1.10. Pelaporan Kegiatan Pembekalan Tahap III
1.11. Pemanggilan Peserta Tahap IV
1.12. Pelaksanaan Pembekalan Peserta Tahap IV
1.13. Pelaporan kegiatan Pembekalan Tahap IV
1.14. Pemanggilan Peserta Tahap V
1.15. Pelaksanaan Pembekalan Peserta Tahap V
1.16. Pelaporan kegiatan Pembekalan Tahap V
1.17. Pelaporan
Jan s/d Pebr 2015
Pebruari 2015
Maret 2015
Maret 2015
April 2015
April 2015
April 2015
Juni 2015
Juni 2015
Juni 2015
Agustus 2015
Agustus 2015
Agustus 2015
September 2015
September 2015
September 2015
Desember 2015
2. Check Up Kesehatan , Perawatan dan Pengobatan
3.1. Check Up Fisik
Persiapan Pelaksanaan Check Up Fisik
Tahap I
Pemanggilan Peserta Tahap I
Pelaksanaan Check Up Fisik Tahap I
Persiapan Pelaksanaan Check Up Fisik
Tahap II
Pemanggilan peserta Tahap II
Pelaksanaan Check Up fisik Tahap II
Persiapan Pelaksanaan Check Up fisik
Tahap III
Jan s/d Maret 2015
Maret 2015
Maret 2015
Maret s/d Mei 2015
Mei 2015
Mei 2015
Mei s/d Juli 2015
29
Pemanggilan Peserta Tahap III
Pelaksanaan Check Up fisik Tahap III
Pelaporan Kegiatan chek up fisik Tahap III
Persiapan Pelak. Check Up fisik Tahap IV
Pemanggilan peserta Tahap IV
Pelaksaaan Chek Up fisik Tahap IV
Pelaporan kegiatan Check Up
Juli 2015
Juli 2015
Juli 2015
Agustus 2015
Sept. 2015
Sept. 2015
Okt s/d Des. 2015
3.2. Pemetaan Potensi Pegawai
Persiapan pelaksanaan Tahap I
Pelaks. Pemetaan Potensi Individu Tahap I
Persiapan pelaksanaan Tahap II
Pelaks. Pemetaan Potensi Individu Tahap II
Persiapan pelaksanaan Tahap III
Pelaks. Pemetaan Potensi Individu Tahap III
Persiapan Pelaksanaan Tahap IV
Pelaporan
Maret 2015
Maret 2015
Maret s/d April 2015
April 2015
April s/d Mei 2015
Mei 2015
Mei 2015
Desember 2015
3.3. Pelayanan Poliklinik
Pelayanan Klinik Medis
Pelayanan Klinik Konsultasi Kesehatan dan
Bimbingan Karier PNS
Pelaporan
Januari s/d Des. 2015
4. Pengelolaan Pusat Kebugaran PNS Pem. Prov. Jateng
4.1. Pelayanan Pusat Kebugaran PNS Pem. Prov.
Jateng
4.2. Pelaporan
Januari s/d Desember
2015
Desember 2015
5. Penganugerahan Tanda Jasa kepada PNS
5.1. Penelitian berkas usul tanda jasa
5.2. Pengetikan Nominatif usul Tanda Jasa
5.3. Sidang dan Usul ke Pusat
5.4. Pengambilan SL Karya Satya
5.5. Penyematan tanda jasa
5.6. Pelaporan
Januari s/d Des 2015
Peb s/d Des 2015
Peb s/d Des 2015
Mei,Agust, Nov 2015
Mei, Agust, Nov 2015
Desember 2015
30
30
2). Sub Bidang Pembinaan Displin Dan Perundang-Undangan :
2.1. Tugas Sub Bidang Pembinaan Disiplin Dan Perundang-undangan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan disiplin
dan Perundang-undangan di bidang kepegawaian Skala Provinsi,
koordinasi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian Kabupaten /
Kota, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen
PNSD skala provinsi, serta pemberian layanan administrasi
kepegawaian.
2.2. Rencana Kerja
2.2.1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian
2.2.2. Penyelesaian Administrasi Kedudukan Hukum PNS
2.2.3. Pengelolaan LS – BKD
2.2.4. Pengelolaan Website
2.2.5. Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
2.2.6. Bintek Pembinaan PNS Pemprov. Jateng
2.2.7. Pembinaan Kesejahteraan PNS Perempuan Pemprov. Jateng
2.3. Jadwal Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana adalah sebagai
berikut :
Jadwal Kegiatan Sub Bidang Pembinaan Disiplin Dan Perundang-undangan :
NO KEGIATAN PELAKSANAAN
1 Sosialisasi Per. Per-UU Kepegawaian
a. Persiapan
b. Pembuatan dan penggandaan CD Peraturan
Kepegawaian
c. Penggandaan buku himpunan peraturan
kepegawaian
d. Pelaksanaan rakor sosialisasi peraturan
kepegawaian
e. Penyelesaian Administrasi dan Pelaporan
Januari s/d Agustus 2015
Agustus s/d Oktober 2015
Oktober dan November 2015
Agst - Okt 2015
Nov - Desember 2015
2 Penyelesaian Administrasi Kedudukan Hukum
2.1. Penelitian berkas
2.2. Rapat pembahasan
2.3. Penyelesaian
Januari s/d November 2015
Pebruari, April, Juni Agust,
Okt, Nopember 2015
Maret, Mei, Juli, Sept, Nopdan Desember 2015
31
3 Pengelolaan LS - BKD
3.1. Inventarisasi peraturan
3.2. Pengetikan naskah lengkap
3.3. Entry Data Index & Naskah lengkap
Jan s/d Okt 2015
April s/d Agust 2015
Agustus s/d Nop 2015
4. Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
4.1. Persiapan Sidang
4.2. Pelaksanaan Sidang
4.3. Pengetikan resume hasil sidang
4.4. Pengiriman Hasil Sidang ke Kab/Kota
4.5. Evaluasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
Jan-Juni, Agust- Nop 2015
Pebr, April,Mei, Juli-Nop 2015
Pebr – Nop 2015
Pebr – Nop 2015
Desember 2015
5. Bintek Pembinaan PNS Pem. Prov. Jateng
5.1. Persiapan
5.2. Pelaksanaan
5.3. Penyelesaian Adm dan pelaporan
Januari s.d. Mei 2015
Mei 2015
Juli s/d Desember 2015
6. Pembinaan Kesejahteraan PNS Perempuan
6.1. Persiapan
6.2. Pelaksanaan
6.3.Penyelesaian Adm dan Pelaporan
Januari - Maret 2015
April 2015
Mei s/d Desember 2015
32
5. Pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah oleh Bidang Dokumen dan
Pengolahan Data pada BKD Prov. Jateng yang meliputi :
a. Tugas pokok Bidang Dokumen dan Pengolahan Data adalah melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di
bidang dokumentasi dan pengolahan data.
b. Fungsi Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data adalah :
1). Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanan di bidang dokumentasi;
2). Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pengolahan data;
3). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
c. Program Kerja Bidang Dokumen dan Pengolahan Data, membawahkan :
1). Sub bidang Pengolahan Data :
1.1. Tugas Subbidang Pengolahan Data :
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan data, meliputi:
pengelolaan sistem informasi kepegawaian, layanan teknis
pengolahan data elektronik kepegawaian, analisis dan penyajian
statistik kepegawaian, pengendalian sistem informasi data
kepegawaian, koordinasi dan fasilitas SIMPEG Kabupaten/kota
serta instansi lain dan pelaksanaan pemutakhiran data PNS
provinsi.
2). Sub Bidang Dokumentasi :
2.1. Tugas Sub Bidang Dokumentasi :
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang dokumentasi, meliputi :
penyimpanan, penataan dan perawatan data tekstual
kepegawaian PNS provinsi, fasilitasi pengelolaan dokumen
kepegawaian kabupaten/kota, layanan data tekstual kepegawaian
PNS provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan pengelolaan arsip
dan dokumen kepegawaian kabupaten/kota, dan pelaksanaan
proses penerbitan karpeg, karis dan karsu PNS pemerintah
provinsi.
33
3). Rencana Kerja
3.1. Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian
3.2. Pengelolaan Data Tata Naskah Kepegawaian
3.3. Pengembangan Aplikasi SIMPEG pada SKPD Pem.Prov.Jateng
3.4. Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se Jawa Tengah
3.5. Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK – BKN)
4). Mengelola Biaya Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian
sebesar Rp.322.163.000,-, Biaya Data Tata Naskah Kepegawaian
sebesar Rp.393.323.000,- Biaya Pengembangan aplikasi SIMPEG pada
SKPD Pem.Prov.Jateng sebesar Rp. 208.079.000,- Biaya Pengembangan
Portal Kepegawaian PNS se Jawa Tengah sebesar Rp. 164.089.000,-
Biaya Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN)
sebesar Rp. 176.094.000,-
Jadwal Kegiatan Sub Bidang Pengolahan Data:
NO KEGIATAN PELAKSANAAN
1 Pengembangan Sistem Informasi Data
Kepegawaian
1.1. Kegiatan Simpeg BKD dan Rapat Teknis
Penghubung
1.2. Penyusunan Buku Saku Kepegawaian
1.3. Koordinasi/sinkronisasi Data Kepegawaian
1.4. Pengembangan Aplikasi Simpeg Mobile
1.5. Pengembangan Aplikasi Gaji Online
1.6. Pengembangan Aplikasi e-Kesehatan
1.7. Pengembangan Aplikasi Rekap Data Kepeg
Pebruari,Juni, Nop. 2015
Jan, Mei, Juni, Agust, Okt,
Nop 2015
Pebr-Maret, Mei-Juni, Agust,
Okt-Nop 2015
Juni 2015
Pebruari 2015
April 2015
Juli 2015
34
2. Pengelolaan Data Naskah Kepegawaian
2.1. Perawatan dokumen kepegawaian
2.2. Pelaksanaan Rakor Data Tata Naskah
2.3. Konsultasi/Koordinasi Data Tata Naskah
2.4. Pengembangan Aplikasi E-File
Mei, Agustus 2015
Juli 2015
Jan-Mei, Juli-Des 2015
Maret 2015
3. Pengembangan Aplikasi SIMPEG pada SKPD
Pem. Prov. Jateng
3.1. Bintek SIMPEG SKPD
3.2. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi Bintek
3.3. Koordinasi /Monitoring Pengelolaan Data
Kepeg Prov.
3.4. Pengembangan Aplikasi Simpeg SKPD
Mei 2015
April-Mei, Juli 2015
Pebr, April-Mei, Juli-Sept
2015
April 2015
4. Pengembangan Portal Kepegawaian PNS Se
Jawa Tengah
4.1. Rakor Portal Kepegawaian
4.2. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi Rakor
4.3. Koordinasi/Sinkronisasi Data Kepegawaian
Kab/Kota
Agustus 2015
Juli-Agust, Okt 2015
Pebr, April-Juni, Agust, Okt-
Nop 2015
5. Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK-BKN)
5.1. Rakor Pre-Rekonsiliasi Data SAPK
5.2. Rakor Rekonsiliasi Data SAPK
5.3. Persiapan Rakor Pre Rekonsiliasi Data SAPK
5.4. Persiapan. Pelaksanaan & Evaluasi Rakor
Rekonsilisasi Data
5.5. Konsultasi/Koordinasi Rekonsiliasi Data
SAPK
Pebruari 2015
Mei 2015
Pebruari 2015
April s/d Juli 2015
Jan – Maret, Mei, Juli – Des
2015.
Top Related