Yusi Sukmayanda S.Pd M.Ak
PPh Badan
Dasar Hukum
SUBJEK PAJAK
PPh dikenakan terhadap….? (Pasal 1 UU PPh)
Subjek Pajak PenghasilanDiterima/Diperolehdalam Tahun Pajak
Subjek Pajak Pasal 2 (1) UU PPh
Orang Pribadi
Warisan yang yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan
yang berhak
Badan
Bentuk Usaha Tetap
Subjek Pajak Pasal 2 ayat (2) UU PPh
Subjek Pajak DalamNegeri (SPDN)
Subjek Pajak LuarNegeri (SPLN)
SUBJEK PAJAK
DALAM NEGERI
Pasal 2 ayat (3) UU PPh
YANG DIDIRIKAN ATAU
BERTEMPAT KEDUDUKAN DI
INDONESIA
BADAN YG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT
KEDUDUKAN DI INDONESIA
YANG MENJALANKAN
USAHA ATAU KEGIATAN
MELALUI
BUT DI INDONESIA
YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH
PENGHASILAN DARI
INDONESIA BUKAN DARI MENJALANKAN
USAHA ATAU KEGIATAN MELALUI
BUT DI INDONESIA
SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
Pasal 2 ayat (4)
Puspenpa 2000 9
BENTUK USAHA YANG
DIPERGUNAKAN OLEH
ORANG PRIBADI
SEBAGAI
SUBJEK PAJAK LN
UNTUK MENJALANKAN
USAHA ATAU KEGIATAN
DI INDONESIA
BENTUK USAHA
TETAP
Pasal 2 ayat (5)
BADAN
SEBAGAI
SUBJEK PAJAK LN
BUT dapat berupa:
• Tempat kedudukan manajemen
• Cabang Perusahaan
• Kantor Perwakilan
• Gedung kantor
• Pabrik
• Bengkel
• Gudang
• Ruang untuk promosi dan penjualan
• Pertambangan dan penggalian sumber alam
• Wilayah kerja pertambangan migas
• Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan
• Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan
• Pemberian jasa oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan > 60 hari dlm jangka waktu 12 bulan
• Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
• Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Ina yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Ina
• Komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan olehpenyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet
BUT
Pengenaan 2 Tahap
– SPDN= pajak diterapkan dari laba neto BUT
– SPLN= pajak diterapkan dari sisa laba setelah pajak yang siap dikirim ke negara asal
12
SPDN
BADAN
MULAI :
SAAT DIDIRIKAN /
BERKEDUDUKAN
DI INDONESIA
BERAKHIR :
SAAT DIBUBARKAN ATAU
TIDAK LAGI
BERKEDUDUKAN DI
INDONESIA.
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
Pasal 2A ayat (1),(2),(3),(4) dan (5)
SPLN
BUT
MULAI :
SAAT MELAKUKAN
USAHA/KEGIATAN
MELALUI BUT DI
INDONESIA
BERAKHIR :
SAAT TDK LAGI MENJALANKAN
USAHA/KEGIATAN MELALUI BUT
DI INDONESIA.
Perbedaan WP DN dan WP LN
Dikenai PPh daripenghasilan di Ina dandari luar Ina
Dikenai berdasarkanpenghasilan neto
Dikenai tarif umum
Wajib menyampaikan SPT
WP DN Dikenai PPh dari
penghasilan dari Ina
Dikenai berdasarkanpenghasilan bruto
Dikenai tarif pajaksepadan
Tidak wajibmenyampaikan SPT
WP LN
PEMBUKUAN
Pembukuan menurut UU Pajak (Pasal 28 UU KUP)
• WP OP (kegiatan usaha/ pekerjaan bebas)
• WP BadanSiapa?
• WP OP Norma (peredaran < Rp 4,8 miliar)
• WP OP tidak melakukan kegiatanusaha/pekerjaan bebas
Pengecualian(Tetap Wajib Pencatatan)
Sanksi terkait Pembukuan
Sanksi Administratif (Pasal 13 ayat (3) UU KUP)
Sanksi Pidana (Pasal 39 ayat (1) UU KUP)
•Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen yang palsu/dipalsukan;• Tidak menyelenggarakan pembukuan di Indonesia/tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen; maka
dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahundan didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak tidak/kurang bayar dan paling banyak 4 kali kali jumlahpajak tidak/kurang bayar
Tidak memenuhi kewajiban terkait pembukuan sehingga tidak dapat diketahui besarnyapajak terutang:
atas SKPKB terbit, pokok pajak yang kurang ditambah sanksi kenaikan sebesar 50% untuk PPh dan 100% untuk PPh Potput, PPN & PPNBM dari pajak yang tidak/kurangdibayar/dipotong/ dipungut/disetor
Karakteristik Pembukuan menurut UU Pajak(Pasal 28 UU KUP)
Itikad baik dan mencerminkan keadaansebenarnya
Di Indonesia, huruf latin, angka Arab, matauang Rupiah, bahasa Indonesia
Stelsel Akrual atau Stelsel Kas
Catatan atas: harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya
Wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia
Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perpajakan menentukan lain
1
2
3
4
5
6
ALUR PENYUSUNAN SPT TAHUNAN PPh
BADAN
DokumenSumber
Jurnaltransaksi Buku Besar
LaporanKeuangan
(Laba Rugi)
RekonsiliasiFiskal
SPT TahunanPPh Badan
Neraca saldo
Koreksi Fiskal
Menambah PPh Terutang(koreksi positif) (koreksi negatif)
Mengurangi PPh Terutang
OBJEK PAJAK
SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG :
- Diterima atau diperoleh WP
- Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
- Dapat dipakai untuk konsumsi/menambah kekayaan WP
P E N G H A S I L A N
DENGAN NAMA DAN DALAM
BENTUK APAPUN
OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1)
Klasifikasi Penghasilan
Penghasilan
1. Dikenai Tarif Umum Ps. 17
2. Dikenai PPh Bersifat Final
3. Dikecualikan dari Objek Pajak
Penghasilan(income/revenue)
Objek PPhPsl. 4 (1)
Dikecualikan Sbg Objek PphPsl. 4 (1) Huruf K
Objek PPh FinalPsl. 4 (2)
Bukan Objek PPhPsl. 4 (3)
Sesuai UU TidakSesuai UU
over under
Koreksi negatif Koreksi positif Koreksinegatif
Koreksinegatif
Koreksinegatif
PENGHASILAN MENURUT PAJAK DAN PELAPORANNYA
DALAM SPT TAHUNAN PPh
Penghasilan
Penghasilan
Penggantian /imbalan berkenaan dgn pekerjaan/jasa ygditerima/diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, /imbalan dlm bentuk lainnya, kec. ditentukan lain dlm UU ini
Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan danpenghargaan
Laba usaha
Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihanharta
Penghasilan
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telahdibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan
pengembalian pajak
Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karenajaminan pengembalian utang
Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasukdividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis
dan pembagian SHU Koperasi
Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
Penghasilan
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaanharta
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
Keuntungan karena pembebasan hutang kecuali sampaidengan jumlah tertentu (Rp 350 juta dan termasuk kriteria
debitur kecil/PP130/2000) yang ditetapkan dengan PP
Keuntungan selisih kurs mata uang asing
Penghasilan
Premi asuransi
Iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan darianggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha
atau pekerjaan bebas
Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilanyang belum dikenakan pajak
Penghasilan
Penghasilan dari usaha berbasis syariah
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUP
Surplus Bank Indonesia
Dikenai Pajak Bersifat Final
Konsekuensi Pengenaan PPh Final
penghasilan tidak dihitung kembali
pada saat penghitungan
pajak akhir tahun
pajak yang dibayar tidak
dapat dikreditkan
biaya-biaya terkait tidak
dapat menjadipengurang
Penghasilan Dikenai Pajak Bersifat Final (1)
No Jenis Penghasilan Tarif DPP Peraturan
1 Bunga deposito,
tabungan, &
diskonto SBI
20% Jumlah Bruto PP 131/2000
2 Hadiah Undian 25% Jumlah Bruto PP 132/2000
3 Bunga simpananKoperasi
•0% (s.d Rp 240.000)•10% (> Rp 240.000)
Jumlah Bruto PP 15/2009
4 Bunga Obligasi Bunga Obligasi•15% (WP DN dan BUT)•20%/tarif P3B (WP LN)
jumlah bruto bunga PP16/2009
diskonto dari Obligasi dengan kupon •15% (WP DN dan BUT)•20%/tarif P3B (WP LN)
selisih lebih harga jual/nilainominal di atas hargaperolehan (bunga)
diskonto dari Obligasi tanpa bunga•15% (WP DN dan BUT)•20%/tarif P3B (WP LN)
selisih lebih harga jual /nilainominal di atas hargaperolehan /
bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterimadan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan•0% 2009 – 2010•5% 2011 – 2013•15% 2014
Penghasilan Dikenai Pajak Bersifat Final (2)
No Jenis Penghasilan Tarif DPP Peraturan
5 Penjualan Saham di
Bursa Efek
0,1% Jumlah Bruto PP 14/1997
0,5% tambahan untuk saham pendiri Jumlah Bruto
6 Pengalihan Tanah dan ataubangunan bagiOP/yayasan dan organisasisejenisyang usahapokoknya melakukantransaksi pengalihan hakatas tanah dan/ataubangunan
2.5% Jumlah Bruto PP 34/2016
7 Persewaan Tanah atauBangunan
10% Jumlah Bruto PP 5/ 2002
8 Jasa Konstruksi •Pelaksana 2% (kualifikasi us. kecil)•Pelaksana 4% (tidak memiliki kualifikasi usaha)•Pelaksana 3% (untuk selain a dan b)•Perencana/Pengawas 4% (memiliki kualifikasiusaha)•Perencana/Pengawas 6% (tidak memilikikualifikasi usaha)
PP40/2009 jo PP 51/2008
Dikecualikan dari Objek Pajak
Dikecualikan dari Objek Pajak (1)
bantuan atau sumbangan, termasuk zakat
harta hibahan
warisan
harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badansebagai pengganti saham atau sebagai pengganti
penyertaan modal
Dikecualikan dari Objek Pajak (2)
Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaanatau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuknatura dan/atau kenikmatan
pembayaran perusahaan asuransi kepada OP: asuransikesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi bea siswa
dividen /bagian laba yang diterima /diperoleh PT sebagaiWPDN, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan
modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempatkedudukan di Indonesia dengan syarat:
•Dari R/E
•PT/BUMN/BUMD, kepemilikan saham paling rendah 25%
Dikecualikan dari Objek Pajak (3)
iuran yang diterima/diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan
penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan
bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dariperseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atassaham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dankongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak
investasi kolektif
penghasilan yang diterima /diperoleh perusahaan modal venturaberupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat
•perusahaan mikro, kecil, menengah/ di sektor usaha tertentu
•sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
Dikecualikan dari Objek Pajak (4)
beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan
sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaganirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang
penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar padainstansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam
bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ataupenelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama
4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut
bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BadanPenyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu
Objek Pajak BUT
Objek Pajak BUT
Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT dan dari harta yang dimiliki/dikuasai
Penghasilan Ktr Pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Ina yang sejenis
dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh BUT di Ina
Penghasilan sebagaimana dimaksud Psl 26 yang diterima ataudiperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif
antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikanpenghasilan dimaksud
Pengurang Penghasilan BUT
Biaya-biaya terkait 3 M dapat dikurangkan dari penghasilanBUT
Biaya admin Ktr Pusat yang diperbolehkan untuk dibebankanadalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT yang besarnya ditetapkan oleh Dirjen Pajak (KEP-62/PJ./1995)
Pembayaran kpd Ktr Pusat yang tidak boleh dibebankansebagai biaya adalah: royalti, jasa manajemen/jasa lainnya dan
bunga kecuali yang berkenaan dengan usaha perbankan
Pembayaran sebagaimana dimaksud poin diatas tidak dianggapsebagai objek pajak kecuali bunga yang berkenaan dengan
usaha perbankan
Tidak dapat Dikurangkan dariPenghasilan BUT
Kerugian selisih kurs karena fluktuasi rupiah pada akun utang
kepada kantor pusat
Biaya dr transaksi dengan kantor pusat atau BUT lain dari
perusahaan yang sama yang tidak wajar dalam kelaziman usaha
OBJEK PAJAK - HADIAH
Jenis Objek Pajak Objek Tarif
a. Hadiah langsung Non OP -
b. Hadiah undian OP Final 25%
c. Hadiah/penghargaan sehub. dg pekerjaan, kegiatan, perlombaan ygditerima o/ WP OP
Objek PPhps 21
PPh ps17
d. Hadiah/penghargaan sehub. dg pekerjaan, kegiatan, perlombaan ygditerima o/ WP Badan
Objek PPhps 23
15%
e. Hadiah/penghargaan yg diterima o/ WPLN
Objek PPhps 26
20%
PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
Rekonsiliasi Fiskal Biaya
Beban
(cost/expense)
Dapat Dikurangkan
Psl.6 (1)
Tidak dapat dikurangkan
Ps.9 (1)
Sesuai UU Tidak Sesuai UU
over under
Koreksipositif
Koreksinegatif
Koreksi positif
Top Related