Potensi Permasalahan Hukum Pada Se3ap Tahapan PBJ
Oleh: Khalid Mustafa Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan
Indonesia (P3I)
Biodata Narasumber Nama Lengkap: Khalid Mustafa, S.T. Tempat/Tgl Lahir: Ujung Pandang, 17 Juni 1977 Pekerjaan: Procurement Consultant Riwayat Pekerjaan: -‐ NV. Hadji Kalla (1995-‐1998) -‐ Makassar Perkasa Computer (1998-‐2000) -‐ SMK Panca Marga (2000-‐2002) -‐ SMK Tri Tunggal 45 (2002-‐2004) -‐ Balai Penataran Guru/Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan (2002-‐2006)
-‐ Biro Perencanaan & KLN Setjen Kemdiknas (2006-‐2008) -‐ SEAMEO SEAMOLEC (2008-‐2010) -‐ Biro Umum Setjen Kemdikbud (2010-‐2012) -‐ Keluar dari PNS TMT – 1 Maret 2012 -‐ Konsultan IT dan Pengadaan – KM & Partner (2013 – sekarang) -‐ Komisaris PT. Sinergitas Teknika Mandiri (2013 – sekarang) Ser3fikat dan Pela3han PBJ -‐ Ser3fikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa (L4) – 2007 -‐ Ser3fikat TOT Tingkat Dasar (2011) -‐ Ser3fikat TOT Peningkatan Kompetensi (2011, 2012 dan 2013) -‐ Ser3fikat TOT Tingkat Menengah (2012) -‐ Ser3fikat Pela3han Internasional – Supply Chain Management – Interna3onal Trade Centre (2012)
-‐ Ser3fikat Pela3han Keterangan Ahli PBJ (2012) -‐ Ser3fikat TOT Jabatan Fungsional Pengelola PBJ (2013) Organisasi PBJ -‐ Kepala Bidang Diklat DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) -‐ Pendiri dan Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) 2
E-‐mail: [email protected] Blog: www.khalidmustafa.info
HP: 08170909035 Pin BB: 2AF759E2
3
Penger&an Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Ins3tusi yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa
3
Pasal 1 Ayat 1 Perpres 54/2010 dan perubahannya
4
Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
4
Pelaksana Pengadaan
Swakelola
Penyedia Barang/Jasa
5
Hakikat Pemilihan
5
Pemilihan
Penyedia
Barang/Jasa
Kualifikasi
Penawaran
Administrasi
Teknis
Administrasi
Teknis
Harga
TITIK LEMAH PBJ
6
• Non E-‐Proc/E-‐Proc • Evaluasi • Klarifikasi dan Pembuk&an Kualifikasi
• Pelaksanaan Pekerjaan
• Pemeriksaan dan Serah Terima
• HPS • Spek. Teknis • Rancangan Kontrak • Dokumen Pengadaan
• N vs W • Pemaketan • RUP
Perencanaan (PA/KPA)
Persiapan (PPK dan ULP)
Pemilihan Penyedia
(ULP/Pejabat Pengadaan)
Pelaksanaan Kontrak (PPK dan PPHP)
7
Fakta atas Proses Pengadaan Barang/Jasa ?
Iden
3fica3o
n of needs
Call for b
ids
or quo
tes
Signing
Of con
tracts
Receipt o
f Prod
ucts or
services
Expira3o
n Of guaran3
es
Selec&on Prepara&on Execu&on Securi&es
Dokumen Pengadaan Tidak Dipahami
Prosedur & Kriteria Evaluasi Tidak Ada/Tidak Jelas
PPK Tidak paham Klausul Kontrak
Profesional E-‐RUP
PA/KPA
Pokja ULP/PP PPK PPHP
Integritas
PPK
Responsibilitas Transparansi
PPK Tidak Mampu Mengendalikan Kontrak
PPK Tidak Melakukan Pemutusan Kontrak
Akuntabilitas
Tidak paham Substansi Kontrak
Tidak paham cara menguji Kualitas Barang/Jasa
Kepemilikan Ser&fikat Ahli Pengadaan belum dapat menjamin profesionalitas seseorang atas substansi pekerjaan yang diberikan kepadanya, perlu pendalaman terus menerus melalui prak&k dan diskusi.
KDH
PA Tidak Membuat RUP
PPK /KPA membuat HPS &dak sesuai peraturan
PA mengarahkan Proses
Kesalahan dalam proses pemilihan dan evaluasi
8
PERENCANAAN
9
Ti3k Lemah Perencanaan • Iden3fikasi keinginan, bukan kebutuhan
– Biasanya muncul karena ke3dakpahaman prinsip perencanaan – Juga disebabkan “33pan”
• Pemaketan Pekerjaan – Tidak berdasarkan sifat pekerjaan – Memperbanyak Pengadaan Langsung
• Cara Pelaksanaan Pengadaan – Swakelola vs Penyedia
• Tidak Menyusun dan Mengumumkan RUP • Melakasanakan Pengadaan Sebelum Semua Pendukung dinyatakan
Siap (Ijin, Pembebasan Lahan, Dana, dll) • Pembentukan Organisasi Pengadaan
– PA/KPA merangkap PPK (Bukan “ber3ndak sebagai”) – PPK 3dak berser3fikat – Organisasi di SK-‐kan berdasarkan tahun anggaran – Pani3a/Pejabat Pengadaan/Pokja ULP 3dak berser3fikat
10
PERSIAPAN
11
Ti3k Lemah Persiapan
• Tidak dilakukan Pengkajian Ulang RUP • Penyusunan Spesifikasi Teknis – Hanya sekedar copy paste brosur
• Penyusunan HPS – Tidak berdasarkan harga pasar – Tidak didukung dokumentasi – Indikasi “Mark-‐Up”
• Penyusunan Rancangan Kontrak – Tidak dilakukan penyusunan Rancanangan Kontrak
12
Ti3k Lemah Persiapan
• PPK 3dak membuat dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan
• Penyusunan Dokumen Pengadaan – Hanya sekedar copy paste SBD/SDP LKPP – Tidak melakukan edi3ng terhadap SDP – Penetapan Persyaratan Kualifikasi yang 3dak berdasar – Persyaratan Teknis yang mengada-‐ada – Kriteria Evaluasi yang 3dak rinci – Isian Dokumen Pengadaan (LDP, LDK, SSKK, dan Contoh Dokumen) yang 3dak lengkap
13
PEMILIHAN PENYEDIA
14
Ti3k Lemah Pemilihan Penyedia
• Tidak dilaksanakan melalui E-‐Proc • Tidak melaksanakan pengumuman pada media yang sesuai
• Penjelasan pada akhir waktu/terlewa3 • Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi yang mengada-‐ada • Tidak dilakukan pemeriksaan lapangan • Pengumuman Pemenang 3dak lengkap • Sanggahan 3dak dijawab atau dijawab tanpa berdasar aturan
• Dokumentasi pemilihan 3dak lengkap
15
PELAKSANAAN PEKERJAAN
16
Ti3k Lemah Pelaksanaan Pekerjaan
• PPK 3dak melakukan pengecekan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka
• Tidak melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak
• Tidak melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak
• Pekerjaan Terlambat/Tidak Diselesaikan/Fik3f • BA Pemeriksaan dan Serah Terima 3dak sesuai kondisi pekerjaan
17
PENYEDIA BARANG/JASA
18
Ti3k Lemah Penyedia Barang/Jasa
• Ijin Usaha “Palugada” (Apa Lu Mau Gua Ada) • Alamat palsu • Pinjam “Bendera” • Bersekongkol untuk mempengaruhi proses dan hasil pelelangan
• Fokus mengeruk uang sebanyak-‐banyaknya, 3dak fokus kepada pemenuhan persyaratan dan kualifikasi
• Tidak bertanggung jawab pada pelaksanaan pekerjaan • Mengganggu pelaksanaan pekerjaan apabila 3dak lulus menjadi pemenang pelelangan
19
AKIBAT PERSONIL TIDAK PROFESIONAL? Iden
3fica3o
n of needs
Call for b
ids
or quo
tes
Signing
Of con
tracts
Receipt o
f Prod
ucts or
services
Expira3o
n Of guaran3
es
Selec&on Prepara&on Execu&on Securi&es
Banyaknya sanggah dan sanggah banding, bahkan lelang/seleksi menjadi gagal Tuntutan Hukum (TUN)
Sengketa kontrak : Pekerjaan &dak selesai? Spesifikasi teknis / Kualitas &dak sesuai ?
Profesional E-‐RUP
PA/KPA Pokja ULP/PP PPK PPHP
Integritas
PPK
Responsibilitas Transparansi
Pengenaan Blacklist kepada Penyedia yang menimbulkan tuntutan Hukum kepada PPK/PA
Tuntutan Perdata, dan Teridikasi Pidana karena rekayasa/ Kolusi atau penyalahgunaan wewenang
Akuntabilitas
KDH
Terindikasi Pidana, karena kesalahan dalam penetapan HPS, proses pemilihan penyedia barang/jasa dan evaluasi,
rekayasa dan penyelahgunaan wewenang
APIP
Untuk mencegah terjadinya permasalahan baik dalam masa prakontrak maupun paska kontrak, perlu dilakukan pengawasan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam pasal 116 Perpres 54 tahun 2010 yang telah diperbaharui dengan Perpres 70/2012 : Menteri/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap PPK/ULP dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan K/L/D/I, dengan menugaskan APIP untuk melakukan audit sesuai ketentuan . 20
DAMPAK THD PROSES/PERSONIL PBJ SAAT INI ?
Iden
3fica3o
n of needs
Call for b
ids
or quo
tes
Signing
Of con
tracts
Receipt o
f Prod
ucts or
services
Expira3o
n Of guaran3
es
Selec&on Prepara&on Execu&on Securi&es
1. Ketakutan untuk menjadi PPK dan Pokja ULP, karena menghindari menjadi tersangka?
2. PPK dan Pokja ULP, karena kelalaian/alpa (&dak kompeten) &dak disengaja à terpidana korupsi.
Profesional E-‐RUP
PA/KPA Pokja ULP/PP PPK PPHP
Integritas
PPK
Responsibilitas Transparansi Akuntabilitas
KDH
4. Kontrak yang diputus (Pekerjaan &dak selesai), berdampak pada pemborosan keuangan negara (APBN/APBD)
APIP
KDH seharusnya menjadi pengayom bagi seluruh prosonil yang ada dalam pemerintahaannya, dengan antara lain: -‐ Memberdayakan APIP sebagai “quality assurance” atas proses pengadaan barang/jasa (Tidak selalu Post Audit) -‐ Membuat &m pendampingan (APIP dan Biro Hukum) terkait dengan pengadaaan barang/jasa.
3. APIP tidak berfungsi sebagai “Quality Assurance” (dalam PBJ ) sesuai amanah PP 60/2008 : SPIP
21
IMPLIKASI HUKUM
22
23
Perencanaan PBJ
-Kontrak diputus? -Blacklist -Kualitas rendah -Akuntabilitas tdk ada
PA/KPA 20xx-1
PPK/KPA 20xx-1 20xx
ULP/PP 20xx-1 20xx
- Proses Pemilihan - Penetapan Penyedia
Pemilihan Penyedia PBJ
PPK/KPA 20xx
Pelaksanaan Kontrak PBJ
Hasil Uji B/J
PPHP 20xx
PA/KPA
HPS. Kontrak Dok.PBJ. B/J. Neraca.
Permasalahan PBJ dan Dampak Hukum
RUP
Pemanfaatan PBJ
HAN (PTUN) H. PERDATA
H. PIDANA
23
• Tindakan Pokja ULP/Pejabat Pengadaan/PPK
Tindakan Yang Dikenakan Sanksi
Tindakan Sanksi Dasar
Pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa:
• Sanksi Administrasi
• Penuntutan gan3 rugi
• Pelaporan secara pidana
Pasal 118.7 Pasal 123
24
• Tindakan Penyedia Barang/Jasa
Tindakan Yang Dikenakan Sanksi
Tindakan Sanksi Dasar
mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan yang 3dak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau 3dak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
• Jaminan penawaran dicairkan.
• Pengenaan dajar hitam
Pasal 85.4
25
• Tindakan Penyedia Barang/Jasa
Tindakan Yang Dikenakan Sanksi
Tindakan Sanksi Dasar
Penyedia Barang/Jasa mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian kepada Penyedia B/J Spesialis.
• Denda sesuai ketentuan dalam kontrak.
Pasal 87
26
• Tindakan Penyedia Barang/Jasa
Tindakan Yang Dikenakan Sanksi
Tindakan Sanksi Dasar
Penyedia Barang/Jasa melakukan ke3daksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri. (pemeriksaan dilakukan oleh APIP)
• Sanksi Administrasi
• Pencantuman dajar hitam
• Penuntutan secara perdata
• Sanksi Finansial
Pasal 99 Pasal 118 Pasal 119
27
• Tindakan Penyedia Barang/Jasa
Tindakan Yang Dikenakan Sanksi
Tindakan Sanksi Dasar
Konsultan perencana yang 3dak cermat dan mengakibatkan kerugian negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan gan3 rugi.
• Keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan
Pasal 121
28
• Tindakan Penyedia Barang/Jasa
Tindakan Yang Dikenakan Sanksi
Tindakan Sanksi Dasar
Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang 3dak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/ Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
• Pembatalan sebagai calon pemenang.
• Pencairan Jaminan Pelaksanaan.
• Pencantuman dajar hitam • Penuntutan secara perdata • Pelaporan secara pidana
kepada pihak yang berwenang.
Pasal 118
29
• Tindakan Penyedia Barang/Jasa
Tindakan Yang Dikenakan Sanksi
Tindakan Sanksi Dasar
Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
• Sanksi Administrasi
• Pencantuman dajar hitam
• Penuntutan secara perdata
• Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.
Pasal 118
30
• Tindakan Penyedia Barang/Jasa
Tindakan Yang Dikenakan Sanksi
Tindakan Sanksi Dasar
Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun 3dak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-‐undangan;
• Sanksi Administrasi
• Pencantuman dajar hitam
• Penuntutan secara perdata
• Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.
Pasal 118
31
• Tindakan Penyedia Barang/Jasa
Tindakan Yang Dikenakan Sanksi
Tindakan Sanksi Dasar
Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab;
• Pencairan jaminan pelaksanaan.
• Pengembalian uang muka (bila ada)
• Pengenaan denda (bila ada)
• Pengenaan dajar hitam
Pasal 118 Pasal 93.2
32
PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
33
Legislative & Regulatory Framework
Institutional Framework & Management Capacity
Procurement Operation
(CAPACITY BUILDING)
INTEGRITY, TRANSPARANCY (E-PROC AND ANTI
CORRUPTION)
Empat Pilar* Reformasi PB/J Pemerintah
*Based on Indicators Form OECD DAC
• Perpres 54/2010 – Perpres 70/2012 • Berbagai PerKa LKPP (SBD, dsb) • RUU à Peraturan Kepala Daerah (Juknis, SOP) 1
2
3 4• LKPP à ULP/PP • LPSE (E-Procurement) • PA/KPA – PPK – PPHP • Sertifikasi Ahli Pengadaan • Jabfung PB/J (Professionalizing the Field)
Sistem Pengadaan Pemerintah
• Kewenangan Pengadaan Langsung
• E-Procurement (terdiri dari e-Tendering dan e-Purchasing)
• PERAN APIP (Audit) 34
PENCEGAHAN PERMASALAHAN PBJ
• Kerjasama dengan KPK dan BPKP melalui Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi – Bidang Pelayanan Publik – Bidang APBD – Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Kerjasama dengan Kejaksaan melalui Legal Audit PBJ • Kerjasama dengan Kepolisian melalui pencegahan aspek pidana PBJ dan pengamanan pelaksanaan PBJ
• Kerjasama dengan LKPP dalam bentuk pendampingan PBJ yang bernilai besar atau menyangkut hajat hidup masyarakat yang berdampak besar
35
Pertanyaan dan Diskusi
hkp://forum.pengadaan.org
36
Top Related