Pointers Konsultasi Publik RKPD DKI Jakarta Tahun 2018
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DASA
R HU
KUM
a. Pasal 354 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Konsultasi Publik sebagai salah satu bentuk upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pe-rencanaan pembangunan daerah
b. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemba-ngunan Daerah mengamanatkan agar rancangan kebijakan pemba-ngunan daerah yang telah disusun dibahas dalam Forum Konsultasi Publik
c. Pasal 109 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan:1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
108, dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik;
2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal
d. Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu Rancangan awal RKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada para SKPD/UKPD dan dikonsultasikan dengan publik;
KONSULTASI PUBLIK
DASA
R HU
KUM
a. Pasal 65 ayat (1c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Kepala Daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan mengajukan Raperda tentang RPJPD, RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama serta menyusun dan menetapkan RKPD
b. Pasal 264 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan RKPD sebagaimana dimaksud pasal 263 ayat 1c ditetapkan dengan Perkada
c. Pasal 32 ayat (1) Permendagri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
d. Pasal 32 ayat (2) dan 3 Permendagri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan:1) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lammbatnya
akhir bulan Mei tahun sebelumnya2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah
DOKUMEN RKPD
DASA
R HU
KUM
e. Pasal 82 ayat (1) sd (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan:1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan
3) RKPD sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
f. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017, yang mengamanatkan bahwa dalam rangka menjaga kesinam-bungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka pe-nyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN 2015-2019
g. Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Dae-rah Tahun 2018, yang telah mengimplementasikan perubahan struktur urusan dan perangkat daerah sesuai dengan Undang-un-dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
DOKUMEN RKPD
TEM
A &
WA
KTU
PELA
KSA
NA
AN
“Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kota dalam rangka Percepatan Pemerataan Kesejah-teraan Rakyat”
TEMA RKPD
WAKTU PELAKSANAAN
KONSULTASI PUBLIK
Waktu Penyelenggaraan Konsultasi Publik tanggal 10 Mei sampai dengan 16 Mei 2017: a. Forum Konsultasi Publik secara tatap muka;b. Konsultasi Publik secara on-line melalui
website rkpd.jakarta.go.id
PRO
SES
PEN
YUSU
NA
N
REMBUK RW
Proses penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dimulai pada awal Januari 2017 melalui proses Rembuk Rukun Warga (RW) yang melibatkan para Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Perempuan dan para pemangkukepentingan (stakeholder) terkait lainnya yang ada di RW bersangkutan, sebagai perwujudanperencanaan bottom-up secara partisipatif
musrenbang.jakarta.go.id
No Uraian Input Awal oleh Ketua RW
Lolos Verifikasi
dan Validasi
Diserap dalam Renja SKPD/UKPD
1 Kegiatan 29.480 18.026 (61.15%)
13.411(74,4%)
2 Nilai Anggaran (Rp.)
6,69 T 5,37 T(66,8%)
1,71 T(38,48%)
PRO
SES
PEN
YUSU
NA
N
USULAN LANGSUNG
Selain melalui proses Rembuk RW, Pemprov. DKI Jakarta juga menyediakan kanal usulanlangsung masyarakat yang memungkinkanmasyarakat yang tidak dapat hadir dalamproses Rembuk RW untuk berpartisipasi dalammencari solusi terhadap permasalahan di wilayahnya, yang dapat diakses tanpa login pada situs musrenbang.jakarta.go.id
PRO
SES
PEN
YUSU
NA
N
PENELAAHAN HASIL RESES
Perencanaan pembangunan secara politis dilakukanmelalui penelaahan hasil Reses II dan III tahun 2016 serta I tahun 2017 DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah diparipurnakan:
Hasil Reses (Permasalahan)
Hasil Telaahan
dan Sinkronisasi dengan
Renja 2016
Hasil Telaahan
dan Sinkronisasi dengan
Renja 2017
Hasil Telaahan
dan Sinkronisasi dengan
Renja 2017
Hasil yang tidak
sesuai
Alasan ketidaksesuai
anReses II & III 2016
Reses I 2017
3.430 1.320(Sedang ditelaah)
740 1.531 452 514 Hanya berupa saran, Informasi, KritikLokasi kurang
spesifikMerupakan Tugas dan
Fungsi SKPD terkait,
sehingga tidak perlu
dianggarkan pada
kegiatan
PRO
SES
PEN
YUSU
NA
N
PENELAAHAN HASIL RESES
Hasil Reses (Permasalahan)
Hasil Telaahan
dan Sinkronisasi dengan
Renja 2016
Hasil Telaahan
dan Sinkronisasi dengan
Renja 2017
Hasil Telaahan
dan Sinkronisasi dengan
Renja 2017
Hasil yang tidak
sesuai
Alasan ketidaksesuai
anReses II & III 2016
Reses I 2017
Informasi lebih lanjut
mengenai BPHTB, NJOP, Balik Nama
PBB dan SPPT PBB termasuk pengurangan NJOP PBB dari
BPRDUsulan
tersebut akan dikaji terlebih dahulu oleh SKPD terkaitWewenang Pemerintah
Pusat
SIN
KRO
NIS
ASI
Hasil Rembuk RW
Usulan Langsung Masyarakat
Usulan Renja SKPD/UKPD
Hasil Reses DPRD yang telah diparipurnakan
+
+pada Forum UKPD & Forum SKPD
SIN
KRO
NIS
ASI Hasil Sinkronisasi Renja
diinput ke dalamSistem eBudgeting, yang telah terintegrasi dengan e-Planning, oleh SKPD/UKPDProvinsi DKI Jakarta pada akhir bulan April 2017
apbd.jakarta.go.id
PERB
AN
DIN
GA
N
BELA
NJA
LAN
GSU
NG
A P B D
2017
18.002Kegiatan
35,56TAnggaranBelanja Langsung
20.933Kegiatan
47,29TAnggaran
Belanja Langsung
R E N J A
2018
*Perlu penentuan prioritas kegiatan
yang akan dilaksanakan
pada tahun 2018
APB
D 20
17 &
REN
JA 2
018
SUPE
RVIS
I REN
JA
SKPD
/UKP
D
SUPERVISITERPADU
Program & Kegiatan
Bappeda
Komponen
BPAD
Kode RekeningBPKD52
APRIL20
MEI
Proses selanjutnya dalampenyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 SupervisiRenja SKPD/UKPD, yang dilakukansecara bersamaan olehBappeda, BPKD dan BPAD mulaitanggal 25 April sd 2 Mei 2017
KON
SULT
ASI
PUB
LIK
Prioritas & Sasaran
01 02 03
Menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun 2018
Mempelajari dan memberikan masukan terhadap Rencana Kerja yang telah diinput ke e-budgeting untuk skala prioritas
Renja
Memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RKPD
Rancangan Awal RKPD
TUJUAN
AKS
ES
KON
SULT
ASI
PUB
LIK
Dokumen RKPD dan lampiran RKPD (Renja SKPD/UKPD) Tahun 2018 dapat
diakses pada situs:rkpd.jakarta.go.id
Saran dan masukan dapat diberikansecara tertulis melalui:
rkpd.jakarta.go.id
Bappeda DKI Jakarta
@bappedadki
JADW
AL
PEN
YUSU
NA
NRK
PD TA
HUN
201
8
Konsultasi Publik RKPD Tahun 2018 diselenggarakan oleh:
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahProvinsi DKI Jakarta
Gedung Blok G Lt. 2 Kompleks Gedung Balaikota Provinsi DKI JakartaJl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta PusatTelp. 382 3261Faks. 382 3261Email [email protected]
Top Related