Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Lamongrejo Nomor 26 Lamongan Kode Pos 62251 Telp. (0322) 321414 Fax : 322603 Web Site : www.lamongankab.go.id/bapenda
LKjIP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun Anggaran 2017 dapat disusun atas dasar
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN – RI Nomor :
239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun 2017 ini sebagai
wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kewenangan
pengelolaan Sumber Daya Manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi, misi dan tujuan organisasi.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKjlP ini masih jauh
dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan
penyusunan LKjlP ini di masa yang akan datang.
Akhirnya dari penyusunan LKjlP 2017 ini, mohon petunjuk dan bimbingan
kepada Allah SWT semoga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta dapat
meningkatkan prestasi kerja.
Lamongan, 4 Januari 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKTHISAR AKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. MAKSUD DAN TUJUAN
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1. Personil
2. Sarana dan Prasarana
3. Pembiayaan
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
KEWENANGAN
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN
KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017
C. PERJANIAN KINERJA TAHUN 2017
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2017
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
i
ii
iii
1
2
2
2
4
5
8
10
12
18
19
21
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” iii
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS
KINERJA TAHUN 2017
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2017
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Matriks Renstra
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
4. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Th. 2017
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
23
28
40
41
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” iv
IKTHISAR EKSEKUTIF
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah institusi yang
bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan keuangan khususnya di bidang
pendapatan daerah berdasarkan atas azas otonomi sehingga dalam memberikan
aspek teknis maupun manajerial dalam pelayanan yang menyangkut segi
prosedur kerja, kelancaran, keamanan, ketertiban, kenyamanan, kecepatan dan
ketepatan data public service sangat dibutuhkan.
Maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan memiliki tekad
untuk memberikan pelayanan dalam berbagai aspek dengan mewujudkan “3T”
yakni pelayanan secara tertib, teratur dan tepat waktu. Dengan demikian, kami
mempunyai Visi: “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya
Saing”.
Visi sebagaimana tersebut diatas menjelaskan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan mempunyai komitmen sangat jelas. Sejalan dengan adanya
perubahan situasi politik dan pemerintahan, penerimaan pendapatan asli daerah
kedepan mampu menggunakan seluruh potensi yang ada untuk mendukung
kelancaran tugas-tugas Instansi Pemerintah di Kabupaten Lamongan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” v
Sehingga pada gilirannya pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan
secara berkelanjutan, terencana dan terarah sesuai keinginan masyarakat. Disisi
lain Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mampu menjadi
akselerator dalam pengelolaan sumber daya manusia dan prestasi kerja/kinerja
organisasi di Kabupaten Lamongan.
Misi :
“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik”.
Guna mewujudkan visi dan misi organisasi Badan Pendapatan
Daerah tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
“Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap
Pendapatan Daerah”.
Adapun hasil pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian
setiap sasaran Pembangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2017 dengan alat ukur Indikator Kinerja dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1) Urusan Keuangan (wajib),
Sasaran Strategis pada RPJMD : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Untuk Menuju Kemandirian Fiskal Untuk Mendukung Pembangunan
Daerah, dilaksanakan 3 program pembangunan yaitu :
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pajak Dasar Penetapan, terealisasi 93,64%;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” vi
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pajak Dasar Pelaporan, terealisasi 89,13%;
3. Program Perencanaan Dan Pengawasan Pendapatan Daerah, terealisasi
91,85%.
2. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pajak Dasar Penetapan, diukur melalui beberapa indikator kinerja, antara lain:
a. Mutasi Penggabungan Pemecahan dan Penghapusan SPPT PBB-P2 dapat
dicapai sebesar 95,42% identik dengan skala pengukuran ordinal adalah
Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
a. Kelansiran obyek Pajak Bumi Dan Bangunan dapat dicapai sebesar
99,64% identik dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat Baik/
Sangat Berhasil.
b. Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis dapat dicapai sebesar
99,77% identik dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat Baik/
Sangat Berhasil.
c. Pemeliharaan Aplikasi E-PBB dapat dicapai sebesar 98,45% identik
dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
d. Penilaian atas properti dan obyek bangunan Pajak Bumi Bangunan dapat
dicapai sebesar 96,73% identik dengan skala pengukuran ordinal adalah
Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” vii
e. Intensifikasi Penagihan dan Monitoring PAD dan PBB dapat dicapai
sebesar 96,48% identik dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat
Baik/ Sangat Berhasil.
f. Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan dapat
dicapai sebesar 99,40% identik dengan skala pengukuran ordinal adalah
Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
g. Operasional Pemungutan PBB dapat dicapai sebesar 89,57% identik
dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
h. Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar
Pengenaan PBB Kab.Lamongan dapat dicapai sebesar 94,25% identik
dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
i. Pengadaan dan Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan
Perubahan Blanko se Kecamatan se Kabupaten Lamongan dapat dicapai
sebesar 95,15% identik dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat
Baik/ Sangat Berhasil.
4. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pajak Dasar Pelaporan, diukur melalui beberapa indikator kinerja, antara lain:
a. Stimulasi percepatan pelunasan Pajak Daerah Tahun 2017 dapat dicapai
sebesar 88,06% identik dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat
Baik/ Sangat Berhasil.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” viii
b. Validasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan dapat dicapai sebesar 99,10%
identik dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat Baik/ Sangat
Berhasil.
c. Pendistribusian STTPD/ (SKPD) dapat dicapai sebesar 94,88% identik
dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
d. Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten Lamongan
(penaksiran harga) dapat dicapai sebesar 98,03% identik dengan skala
pengukuran ordinal adalah Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
e. Pendataan Subyek/ Obyek Pajak Daerah dapat dicapai sebesar 64,33%
identik dengan skala pengukuran ordinal adalah Kurang Baik/ Kurang
Berhasil.
f. Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah dapat dicapai
sebesar 92,83% identik dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat
Baik/ Sangat Berhasil.
5. Program Perencanaan Dan Pengawasan Pendapatan Daerah, diukur melalui
beberapa indikator kinerja, antara lain:
a. Gerakan Sadar Pajak dapat dicapai sebesar 98,42% identik dengan skala
pengukuran ordinal adalah Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
b. Penyelesaian Keberatan keringanan Pajak Daerah dapat dicapai sebesar
99,64% identik dengan skala pengukuran ordinal adalah Baik/ Berhasil.
c. Penyusunan Database Pajak Daerah dapat dicapai sebesar 99,73% identik
dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ix
d. Pengawasan Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah dapat dicapai
sebesar 85,21% identik dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat
Baik/ Sangat Berhasil.
e. Pemeliharaan Aplikasi Simpada dapat dicapai sebesar 98,09% identik
dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
f. Pemeliharaan Aplikasi Reklame dapat dicapai sebesar 99,50% identik
dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
g. Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB dapat dicapai sebesar 98,29% identik
dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
h. Fasilitasi Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi dapat
dicapai sebesar 99,77% identik dengan skala pengukuran ordinal adalah
Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
i. Pemetaan Basis Data dan Dokumen Sinkronisasi dengan Akrual Basis
dapat dicapai sebesar 98,07% identik dengan skala pengukuran ordinal
adalah Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
j. Pendampingan Pelaksanaan Validasi Data Piutang PBB dapat dicapai
sebesar 78,76% identik dengan skala pengukuran ordinal adalah Baik/
Berhasil.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dimana dijelaskan bahwa Instansi yang wajib menyusun
Laporan Kinerja Tahunan diantaranya adalah Pemerintah Provinsi/ Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini
merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama satu tahun.
Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan
dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Lamongan.
Adapun penyusunan LKjlP Tahun 2017 ini mengacu pada RENSTRA
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 dengan
memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah
Kabupaten Lamongan dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan,
sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan yang ditetapkan
dalam RENSTRA yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun
kedepan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 2
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini
adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang terwujud dalam
tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjlP) ini adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi baik secara
administrasi maupun operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lamongan, perlu adanya dukungan Personil, Sarana dan Prasarana, Pendapatan
serta Pembiayaan, sebagaimana tabel dibawah ini.
TABEL : 1.1
JUMLAH PERSONIL
NO. JABATAN STRUKTURAL
JUMLAH PANGKAT / GOL. RUANG
JUMLAH PENDIDIKAN FORMAL
JUMLAH KET.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Kepala Badan
1 Pembina Utama Muda ( IV/c )
1 S 1 1
2. Sekretaris
1 - Pembina ( IV/a )
1 S 2
1
3. Kabid 3 - Pembina ( IV/a )
3
S 2
3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 3
NO. JABATAN STRUKTURAL
JUMLAH PANGKAT / GOL. RUANG
JUMLAH PENDIDIKAN FORMAL
JUMLAH KET.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
4. Kasubbag/ Kasubbid.
11 - Pembina ( IV/a )
- Penata Tk. I ( III/d )
- Penata Tk. I ( III/d )
- Penata ( III/c )
- Penata ( III/c )
- Penata Muda Tk. I
( III/b )
2
2
1
2
3
1
S 2
S 2
S 1
S 2
S 1
S 2
2
2
1
2
3
1
5. Kepala UPT 13 - Pembina ( IV/a )
- Penata Tk. I ( III/d )
- Penata Tk. I ( III/d)
- Penata ( III/c )
- Penata ( III/c )
- Penata Muda Tk. I
( III/b )
- Penata Muda Tk. I
( III/b )
1
4
3
1
1
1
2
S 2
S 2
S 1
S 2
S 1
S 2
S 1
1
4
3
1
1
1
2
6. Staf 27 - Penata Tk. I ( III/d )
- Penata ( III/c )
- Penata Muda Tk. I
( III/b )
- Penata Muda Tk. I
( III/b )
- Penata Muda (III/a)
- Penata Muda (III/a)
- Pengatur ( II/c )
- Pengatur Muda (II/a)
1
1
1
5
8
1
9
1
S 1
S 1
S 1
SMA
S 1
SMA
SMA
SMA
1
1
1
5
8
1
9
1
Jumlah 56 Jumlah 56 Jumlah 56
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 4
TABEL : 1.2
SARANA DAN PRASARANA
NO JENIS JUMLAH 1 Mobil Jabatan 2 2 Mobil Dinas 4 3 Sepeda Motor 35 4 Mesin Ketik Manual 13 5 Mesin Hitung Manual 1 6 Lemari Besi 3 7 Rak Besi 2 8 Rak Kayu 1 9 Filling Besi 7 10 Filling Kayu 1 11 Kardek Besi 1 12 Kardek Kayu 1 13 Rotary Filling 1 14 Lemari Sorok 1 15 Lemari Kaca 1 16 Lemari Makan 1 17 Papan Visual 1 18 Papan Nama Instansi 2 19 Papan Pengumuman 6 20 Porforator Besar 2 21 White Board Elektronik 1 22 Lemari Kayu 3 23 Meja Besi 8 24 Meja Tulis 34 25 Meja Panjang 1 26 Kursi Putar 38 27 Kursi Biasa 2 28 Bangku Tunggu 4 29 Kursi Lipat 23 30 Sofa 2 31 AC Unit 12 32 Televisi 1 33 Alat Pemadam 2 34 Main Frame 2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 5
NO JENIS JUMLAH 35 PC Unit 35 36 Laptop 3 37 Notebook 19 38 Printer 40 39 Scanner 2 40 Meja Kerja Eselon II 1 41 Meja Kerja Eselon III 4 42 Meja Kerja Eselon IV 12 43 Meja Kerja Pegawai 24 44 Meja Rapat 6 45 Kursi Kerja Eselon II 1 46 Kursi Kerja Eselon III 4 47 Kursi Kerja Eselon IV 12 48 Camera 5 49 Proyektor 2 50 Mixer PVC Yamaha 1 51 Faximili 1 52 Telepon 2 53 Lain-lain 8
TABEL : 1.3
PEMBIAYAAN
Rincian belanja langsung Tahun 2017 sebagaimana tabel 1.3 dibawah ini :
No Kegiatan Rencana Anggaran
(Rp.) (1) (2) (3)
1 Penyediaan jasa surat menyurat 7.500.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
412.943.195
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 16.000.000
4 Penyediaan alat tulis kantor 89.886.805
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 80.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 6
No Kegiatan Rencana Anggaran (Rp.)
(1) (2) (3)
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
15.000.000
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15.000.000
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10.000.000
9 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000
10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 25.000.000
11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan 219.931.800
12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 15.000.000
13 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.000.000
14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000
15 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 35.000.000
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 60.000.000
17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
40.000.000
18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
20.000.000
19 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
34.970.000
20 Pendidikan dan pelatihan formal 154.500.000
21 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000
22 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000
23 Penyusunan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000
24 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi 15.000.000
25 Mutasi Penggabungan Pemecahan dan Penghapusan SPPT PBB-P2
50.000.000
26 Kelangsiran obyek Pajak Bumi Dan Bangunan 1.000.000.000
27 Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis 75.000.000
28 Pemeliharaan Aplikasi E-PBB 50.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 7
No Kegiatan Rencana Anggaran (Rp.)
(1) (2) (3)
29 Penilaian atas properti dan obyek bangunan Pajak Bumi Bangunan
120.000.000
30 Intensifikasi Penagihan dan Monitoring PAD dan PBB
100.000.000
31 Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan 510.000.000
32 Operasional Pemungutan PBB 2.576.993.157
33 Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab.Lamongan
100.000.000
34 Pengadaan dan Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan Perubahan Blanko se Kecamatan se Kabupaten Lamongan
50.000.000
35 Stimulasi percepatan pelunasan Pajak Daerah Tahun 2017
350.000.000
36 Validasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan 150.000.000
37 Pendistribusian STTPD/ (SKPD) 50.000.000
38 Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten Lamongan (penaksiran harga) 125.000.000
39 Pendataan Subyek/ Obyek Pajak Daerah 150.000.000
40 Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah (e-tax-online System) 325.000.000
41 Gerakan Sadar Pajak 350.000.000
42 Penyelesaian Keberatan keringanan Pajak Daerah 50.000.000
43 Penyusunan Database Pajak Daerah 50.000.000
44 Pengawasan Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah
600.000.000
45 Pemeliharaan Aplikasi Simpada 100.000.000
46 Pemeliharaan Aplikasi Reklame 30.000.000
47 Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB 100.000.000
48 Fasilitasi Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi
75.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 8
No Kegiatan Rencana Anggaran (Rp.)
(1) (2) (3)
49 Pemetaan Basis Data dan Dokumen Sinkronisasi dengan Akrual Basis
125.000.000
50 Pendampingan Pelaksanaan Validasi Data Piutang PBB
150.000.000
JUMLAH 8.787.724.957,00
Rincian belanja daerah Tahun 2017 sebagaimana tabel dibawah ini :
NO. U R A I A N JUMLAH KET.
(1) (2) (3) (4)
1.
2. Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Rp 11.254.340.000,00
Rp 8.787.724.957,00 APBD
Jumlah belanja daerah ......…………….… Rp 20.042.064.957,00
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk
membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang
bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah
membentuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 9
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan kami mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Perencanaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah;
4. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pendapatan daerah;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di
bidang pendapatan daerah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.
Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya, sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016, dengan
susunan organisasi sebagai berikut :
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
3. Bidang Pajak Dasar Penetapan;
a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
b. Seksi Penetapan;
c. Seksi Penagihan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 10
4. Bidang Pajak Dasar Pelaporan;
a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
b. Seksi Investigasi dan Validasi;
c. Seksi Pemeriksaan dan Penagihan.
5. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian;
a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Potensi;
b. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan;
c. Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Rekonsiliasi.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Ikhtisar Eksekutif
4. BAB I PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
b. Maksud Dan Tujuan
c. Gambaran Umum Organisasi
d. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan
e. Sistematika Penyajian LKjIP
5. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
a. Rencana Strategis
b. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017
c. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 11
6. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
a. Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan 2017
b. Evaluasi Dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017
c. Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2017
7. BAB IV PENUTUP
8. LAMPIRAN-LAMPIRAN.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 12
BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Pendapatan Kabupaten Lamongan, mempunyai kebijakan dan program yang
dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
Kebijakan dan program dimaksud pelaksanaannya direncanakan dari
pembiayaan melalui dana APBD yang berorentasi pada Urusan Keuangan
khususnya di Bidang Pendapatan Daerah.
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan
strategik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan memuat visi, misi,
tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang akan
dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2017.
A. RENCANA STRATEGIS
Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya
mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi akan diarahkan
agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Jadi visi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawah
kemana Badan Pendapatan Daerah dimasa mendatang, dan visi selalu berpijak
dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 13
Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
memiliki tekad untuk memberikan pelayanan dalam berbagai aspek dengan
mewujudkan “3T” yakni pelayanan secara tertib, teratur dan tepat waktu.
Visi
Adapun Visi kami adalah: “ Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing”.
Visi sebagaimana tersebut diatas menjelaskan bahwa Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai komitmen sangat jelas.
Sejalan dengan adanya perubahan situasi politik dan pemerintahan,
penerimaan pendapatan asli daerah kedepan mampu menggunakan seluruh
potensi yang ada untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Instansi
Pemerintah di Kabupaten Lamongan.
Sehingga pada gilirannya pelaksanaan pembangunan dapat
dilaksanakan secara berkelanjutan, terencana dan terarah sesuai keinginan
masyarakat. Disisi lain Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
mampu menjadi akselerator dalam pengelolaan sumber daya manusia dan
prestasi kerja/kinerja organisasi di Kabupaten Lamongan.
Misi
Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, kami mempunyai misi :
“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik”.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 14
Tujuan
Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan memiliki tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai
berikut:
“Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah”.
Sasaran dan Indikator Sasaran
Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lamongan perlu ditetapkan indikator sasaran sebagai
berikut :
Tabel : 2.1
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
No. Sasaran Indikator Sasaran
1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
%Penerimaan PAD;
%Peningkatan Jumlah Wajib Pajak; Indeks Kepuasan Masyarakat (Wajib Pajak).
Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli
daerah.
Untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya dukungan program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 15
Untuk mewujudkan keberhasilan program yang telah ditetapkan oleh
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan perlu didukung dengan adanya
kegiatan yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan
tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah.
Adapun kegiatan dan indikator kegiatan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
Tabel : 2.2 Kegiatan dan Indikator Kegiatan
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (1) (2)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
% Unit kerja internal yang terlayani dengan baik
Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah surat yang terkirim
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Jumlah rekening yang terbayarkan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3. Jumlah STNK yang terlunasi
Penyediaan alat tulis kantor 4. Jumlah pengadaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Jumlah pengadaan barang cetakan dan
penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6. Jumlahpengadaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7. Jumlah pengadaan peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan Penyediaan makanan dan minuman 9. Jumlah pengadaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10. Presentase Terlaksananya Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan 11.
Jumlah Pegawai tenaga honorer,tenaga administrasi/teknis kegiatan, tenaga pengamanan, sopir yang menerima gaji/honor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
% Sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 12. Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 16
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (1) (2)
Pengadaan peralatan gedung kantor 13. Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14. Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 15. Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 16. Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas dan operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 17. Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 18. Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan
gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
% Aparatur yang disiplin
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 19. Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan
kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
% Tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 20. Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan/ pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
% Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21. Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD
yang tersusun
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 22. Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
SKPD yang tersusun
Penyusunan Keuangan Akhir Tahun 23. Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi 24. Jumlah dokumen laporan dokumen perencanaan
dan evaluasi SKPD yang tersusun Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Penetapan
% Peningkatan Pajak Dasar Penetapan
Mutasi Penggabungan Pemecahan dan Penghapusan SPPT PBB-P2 25. Jumlah jenis pajak yang validasi
Kelangsiran obyek Pajak Bumi Dan Bangunan 26. Jumlah terupdatenya data objek PBB
Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis 27. Jumlah pemeliharaan aplikasi Peta SIG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 17
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (1) (2)
Pemeliharaan Aplikasi E-PBB 28. Jumlah aplikasi E-PBB
Penilaian atas properti dan obyek bangunan Pajak Bumi Bangunan (kerjasama dengan KPP PRATAMA)
29. Jumlah kecamatan yang disurvey
Intensifikasi Penagihan dan Monitoring PAD dan PBB 30.
Jumlah Intensifikasi penagihan dan monitoring PAD
Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan 31. Jumlah tercetaknya Blanko PBB-P2
Operasional Pemungutan PBB 32. Jumlah bantuan transport penyisiran PBB
Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab.Lamongan
33. Jumlah dokumen klasifikasi dan NJOP
Pengadaan dan Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan Perubahan Blanko se Kecamatan se Kabupaten Lamongan
34. Jumlah Kecamatan Yang mendapatkan Distribusi SPPT, DHKP PBB-P2
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan
% Peningkatan Pajak Dasar Pelaporan
Stimulasi percepatan pelunasan Pajak Daerah Tahun 2017
35. Jumlah Kecamatan dan desa/kelurahan lunas Pajak tepat waktu
Validasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan 36. Jumlah survey pengawasan validasi
Pendistribusian STTPD/ (SKPD) 37. Jumlah OP yang mendapatkan SKPD
Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten Lamongan (penaksiran harga)
38. Jumlah dokumen harga pasar tanah
Pendataan Subyek/ Obyek Pajak Daerah 39. Jumlah Pendataan Subyek/Obyek Pajak
Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah (e-tax-online System)
40. Jumlah sarana prasarana pajak daerah
Program Perencanaan Dan Pengawasan Pendapatan Daerah Target PAD
Gerakan Sadar Pajak 41. Jumlah peserta sosialisasi
Penyelesaian Keberatan keringanan Pajak Daerah
42. Jumlah jenis keberatan pajak yang ditangani
Penyusunan Database Pajak Daerah 43. Jumlah dokumen Database Pajak Daerah
Pengawasan Dan Pengendalian 44. Jumlah pengawas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 18
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (1) (2)
Pemungutan Pajak Daerah
Pemeliharaan Aplikasi Simpada 45. Jumlah aplikasi SIMPADA
Pemeliharaan Aplikasi Reklame 46. Jumlah plikasi Reklame
Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB 47. Jumlah aplikasi Zona BPHTB
Fasilitasi Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi
48. Presentase penerimaan dana bagi hasil
Pemetaan Basis Data dan Dokumen Sinkronisasi dengan Akrual Basis
49. Jumlah dokumen
Pendampingan Pelaksanaan Validasi Data Piutang PBB
50. Jumlah dokumen
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017
Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
merupakan proses penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran
yang berfokus pada Kebijakan dan Program, kemudian ditetapkan dalam rencana
strategik yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas, Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lamongan telah menetapkan program yang diaplikasikan ke
dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Jumlah program dan kegiatan;
2. Lokasi;
3. Jumlah anggaran.
Adapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lamongan seperti pada lampiran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 19
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Penetapan kinerja (perjanjian kinerja) yang telah ditetapkan pada
Tahun 2017 merupakan dokumen kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
untuk mencapai keberhasilan/target capaian kinerja sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk mewujudkan keberhasilan
kegiatan yang telah dituangkan dalam penetapan kinerja (perjanjian kinerja)
diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang
memadai.
Adapun rincian kegiatan yang dituangkan dalam penetapan kinerja (perjanjian
kinerja) dapat dilihat pada lampiran 3.
Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja digunakan
instrument pengukuran ordinal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021, dengan
memperhitungkan indikator masukan, keluaran, dan hasil. Skala pengukuran
kinerja sebagai berikut :
85 – 100 = Sangat baik/sangat berhasil ;
70 - < 85 = Baik/berhasil ;
55 - < 70 = Kurang baik/kurang berhasil ;
< 55 = Sangat kurang baik/tidak berhasil.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 20
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) disusun oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai wujud dari keinginan yang
kuat untuk meningkatkan performance organisasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang
dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lamongan, menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk memperoleh informasi
yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang.
Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi
dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah.Pelaksanaan
tugas tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok
ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya.
Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator
kinerja. Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat
keberhasilannya, antara lain membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini,
analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan
menurut sasaran yang ada dalam Perangkat Daerah.
L aporan K in er ja In stan si Pem erin tah B adan Pen dapatan D aerah K ab. L am on g an
Visi : “Terw ujudnya L am ongan L ebih Sejah tera dan Berdaya Saing” 21
A. PENG UKURAN CAPAIAN KINERJA
TABEL 3.1 PENG UKURAN CAPAIAN KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 22
Pengukuran capaian kinerja Tahun 2017 merupakan hasil kegiatan
yang dicapai dengan membandingkan antara target capaian kinerja dengan
realisasi capaian kinerja yang dihasilkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan berhasil
apabila realisasi yang di inginkan dapat tercapai sesuai dengan apa yang
direncanakan.
Pengukuran kinerja tersebut bertujuan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan dari kegiatan yang dilaksanakan. Adapun rincian kegiatan yang telah di
tetapkan dalam pengukuran kinerja dapat dilihat pada lampiran Pengukuran
Kinerja Kegiatan (PKK).
Agar dapat dilakukan evaluasi terhadap hasil kinerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, maka pada saat penyusunan
Rencana Kinerja telah ditetapkan standar pencapaian dengan skala ordinal
sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II tersebut diatas.
Selanjutnya evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-
faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya
dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan
keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
Beberapa hal yang hendak dianalisa dan dievaluasi dapat dilihat dari pencapaian
sasaran sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 23
TABEL : 3.2
DATA PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2017
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
PENCAPAIAN SANGAT
BERHASIL BERHASIL KURANG
BERHASIL TIDAK
BERHASIL 1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Persentase Penerimaan PAD
- - V -
Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak
V - - -
Indeks Kepuasan Masyarakat
V - - -
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lamongan agar capaian indikator sasaran yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016 - 2021 dapat tercapai sesuai dengan target
yang di harapkan diperlukan adanya analisa akuntabilitas kinerja.
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja 2017
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
PENCAPAIAN RPJMD 2017 TARGET REALISASI DEVIASI KET.
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Persentase Penerimaan PAD
100% (436 M)
98,27% (428 M)
(1,74%) -
% Peningkatan Jumlah Wajib Pajak
0,2% 0,8% 0,6% -
Indeks Kepuasan Masyarakat
65 77,83 B
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 24
ANALISIS KINERJA
Pada indikator Presentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada
tahun 2017 tidak tercapai dikarenakan perhitungan target PAD yang dicanangkan
ternyata tidak sesuai dengan potensi yang ada.
a. Pada sektor Retribusi Daerah yang tidak mencapai target, dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, disebabkan klaim jaminan kesehatan
nasional (JKN) belum seluruhnya terealisasi, sehingga target retribusi tidak
tercapai.
2) Retribusi Parkir Tepi Jalan, disebabkan penerimaan retribusi parkir
berlangganan mengalami penurunan.
3) Retribusi Menara Telekomunikasi, disebabkan adanya penurunan intensitas
pengawasan yang sebelumnya 4 kali dalam setahun menjadi 2 kali dalam
setahun, sehingga mempengaruhi penerimaan pendapatan.
4) Retribusi Kekayaan Daerah, disebabkan tidak dapat dipungutnya retribusi
sewa tanah lahan reklamasi dan menurunnya capaian sewa tanah reklame.
5) Retribusi Khusus Parkir, disebabkan adanya pelimpahan aset penitipan
terminal Lamongan kepada propinsi sehingga realisasinya menurun
6) Retribusi Perpanjangan IMTA, disebabkan belum maksimalnya pemungutan
retribusi IMTA.
b. Lain-Lain PAD Yang Sah;
1) Hasil Penjualan Aset Daerah, disebabkan tidak terpenuhi realisasi dari
komponen penjualan kendaraan dinas.
2) Jasa Giro, disebabkan berkurangnya dana yang disimpan di bank.
3) Penerimaan Deposito, disebabkan berkurangnya dana yang disimpan di
bank.
4) Lain –lain Pendapatan SKPD, disebabkan belum maksimalnya penerimaan
dari pengembalian (TPGR) dan dana kapitasi JKN.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 25
Adapun analisa akuntabilitas kinerja terhadap indikator sasaran adalah sebagai
berikut :
2) Urusan Keuangan (wajib),
Sasaran Strategis pada RPJMD : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
(PAD), dilaksanakan 3 program pembangunan yaitu :
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pajak Dasar Penetapan, terealisasi 93,64%.
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pajak Dasar Pelaporan, terealisasi 89,13%;
3. Program Perencanaan Dan Pengawasan Pendapatan Daerah, terealisasi
91,85%..
3) Urusan Pendukung.
Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pada
Tahun 2017 dilaksanakan 8 program pendukung yaitu :
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terealisasi 93,26%;
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terealisasi 98,71%;
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terealisasi 100%;
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terealisasi
99,96%;
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan, terealisasi 99,65%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 26
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan untuk
mewujudkan 8 (delapan) program dan 50 (lima puluh) kegiatan yang
ditetapkan pada Tahun 2017, tersedia dana sebesar Rp.8.787.724.957,00
yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2017, dari dana tersebut diatas
telah terealisasi sebesar Rp. 8.170807.814,00 atau 92,98% identik dengan
skala pengukuran ordinal adalah Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
Adapun Hambatan dan Kendala :
1. Keterbatasan P3D yaitu menyangkut jumlah dan kualifikasi personel/SDM,
pendataan, sarana dan prasarana serta dokumen (data dan regulasi).
2. Hambatan Regulasi :
a) Untuk pajak reklame terdapat kendala optimalisasinya terkait terbitnya
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang
Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan, dimana
pemasangan Reklame dilarang melintang diatas jalan;
b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012
tentang Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dimana
PP tersebut melarang reklame/iklan rokok.
3. Belum tersusunnya regulasi dan tersedianya aplikasi e-Tax beserta
perangkat jaringannya untuk pemungutan pajak.
4. Terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 26 mei 2015
nomor : 46/PUU XII/2014 tentang dihapusnya tarif retribusi 2% dari NJOP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 27
yang tertuang dalam pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Terbitnya UU 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah menambah
berbelitnya perijinan usaha mineral bukan logam (Minerba) dan batuan
karena menjadi kewenangan Propinsi, sehingga mempersulit intensifikasi
pajak Minerba.
SOLUSI
Untuk mengatasi permasalahan, solusi yang harus dilakukan :
a) Menjalin networking;
b) Penyusunan revisi penyempurnaan regulasi;
c) Melaksanakan pendataan dan penyusunan database untuk meningkatkan
potensi pajak dan retribusi daerah;
d) Optimalisasi penagihan, intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi
daerah;
e) Optimalisasi pemeriksaan, pengawasan dan penindakan;
f) Promosi, sosialisasi dan konseling secara langsung maupun melalui media
massa.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 28
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017
1 PENDAPATAN Target pendapatan daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
pada Tahun 2017 sesuai perubahan anggaran ditetapkan sebesar
Rp. 2.777.891.879.236,60 target ini terinci sebagai berikut :
No. Uraian Target (Rp.)
1. Pendapatan Asli Daerah 436.519.037.265,60
2. Dana Perimbangan 1.679.944.134.011,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 661.428.707.960,00
Total 2.777.891.879.236,60
Dari target tersebut pada Tahun 2017 berhasil direalisasikan pendapatan
daerah sebesar Rp. 2.701.131.869.974,44 atau tercapai sebesar 97,17%
dengan rincian sebagai berikut :
No. Uraian Realisasi (Rp.)
1. Pendapatan Asli Daerah 428.950.822.806,44
2. Dana Perimbangan 1.594.775.221.094,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 677.405.826.074,00
Total 2.701.131.869.974,44
2 BELANJA
Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 terdiri
dari :
No. Belanja Anggaran (Rp.)
1. Belanja Tidak Langsung 11.254.340.000,00
2. Belanja Langsung 8.787.724.957,00
Total 20.042.064.957,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 29
Dari plafond belanja tersebut pada Tahun 2017 direalisasikan sebesar
Rp. 19.099.772.625,00 atau tercapai sebesar 95,30% dengan rincian sebagai
berikut :
No. Belanja Realisasi (Rp.)
1. Belanja Tidak Langsung 10.928.964.811,00
2. Belanja Langsung 8.170.807.814,00
Total 19.099.772.625,00
Rincian belanja langsung Tahun 2017 sebagaimana tabel 3.4 dibawah ini:
Tabel 3.4
DATA PENCAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2017
No Kegiatan Rencana Anggaran
Realisasi Anggaran
(Rp.) (Rp.) Presentase (1) (2) (3) (4) (5)
1 Penyediaan jasa surat menyurat
7.500.000
7.336.980 97,83%
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
412.943.195
369.414.005
89,46%
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
16.000.000
6.830.600
42,69%
4 Penyediaan alat tulis kantor
89.886.805
89.822.000 99,93%
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
80.000.000
79.801.900
99,75%
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
15.000.000
14.896.300
99,31%
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
15.000.000
14.649.900
97,67%
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10.000.000
9.942.000 99,42%
9 Penyediaan makanan dan minuman
20.000.000
18.340.000 91,70%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 30
No Kegiatan Rencana Anggaran
Realisasi Anggaran
(Rp.) (Rp.) Presentase (1) (2) (3) (4) (5)
10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
25.000.000
24.210.000
96,84%
11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan
219.931.800
214.569.500
97,56%
12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
15.000.000
15.000.000
100%
13 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.000.000
25.000.000
100%
14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
50.000.000
48.688.600 97,38%
15 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
35.000.000
34.368.033
98,19%
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
60.000.000
58.896.083
98,16%
17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
40.000.000
39.910.000
99,78%
18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
20.000.000
19.980.000
99,90%
19 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
34.970.000
34.970.000 100%
20 Pendidikan dan pelatihan formal
154.500.000
154.445.000
99,96%
21 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000
4.999.950
100%
22 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
5.000.000
4.894.950
97,90%
23 Penyusunan Keuangan Akhir Tahun
5.000.000
4.999.950 100%
24 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi
15.000.000
14.999.800
100%
25 Stimulasi percepatan pelunasan Pajak Daerah
350.000.000
308.205.000
88,06%
26 Pendataan Subyek/ Obyek Pajak Daerah
150.000.000
96.498.250 64,33%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 31
No Kegiatan Rencana Anggaran
Realisasi Anggaran
(Rp.) (Rp.) Presentase (1) (2) (3) (4) (5)
27 Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan
510.000.000
506.925.000
99,40%
28
Pengadaan dan Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan Perubahan Blanko se Kecamatan se Kabupaten Lamongan
50.000.000
47.574.400
95,15%
29 Fasilitasi Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi
75.000.000
74.828.750
99,77%
30 Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten Lamongan (penaksiran harga)
125.000.000
122.531.250
98,03%
31 Gerakan Sadar Pajak 350.000.000
344.475.000
98,42%
32 Intensifikasi Penagihan dan Monitoring PAD dan PBB
100.000.000
96.482.200 96,48%
33 Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab.Lamongan
100.000.000
94.250.000 94,25%
34 Operasional Pemungutan PBB
2.576.993.157
2.308.193.163 89,57%
35 Pemeliharaan Aplikasi Simpada
100.000.000
98.088.500 98,09%
36 Penilaian atas properti dan obyek bangunan Pajak Bumi Bangunan
120.000.000
116.075.000
96,73%
37 Pemeliharaan Aplikasi E-PBB
50.000.000
49.225.000 98,45%
38 Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB 100.000.000
98.285.000
98,29%
39 Pengawasan Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah
600.000.000
511.276.250 85,21%
40 Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis
75.000.000
74.826.250
99,77%
41 Penyusunan Database Pajak Daerah
50.000.000
49.862.500 99,73%
42 Pendistribusian STTPD/ (SKPD)
50.000.000
47.437.500 94,88%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 32
No Kegiatan Rencana Anggaran
Realisasi Anggaran
(Rp.) (Rp.) Presentase (1) (2) (3) (4) (5)
43 Validasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan
150.000.000
148.655.250
99,10%
44 Penyelesaian Keberatan, keringanan dan Pengurangan Pajak Daerah
50.000.000
49.817.500
99,64%
45 Pemeliharaan Aplikasi Reklame
30.000.000
29.850.000 99,50%
46 Kelansiran Obyek Pajak Bumi Dan Bangunan
1.000.000.000
996.350.000
99,64%
47 Pemeliharaan Basis Data dan Dokumen Sinkronisasi dengan Akrual Basis
125.000.000
122.582.500
98,07%
48 Pendampingan Pelaksanaan Validasi Data Piutang PBB
150.000.000
118.137.500
78,76%
49 Mutasi Penggabungan Pemecahan dan Penghapusan SPPT PBB-P2
50.000.000
47.710.500 95,42%
50 Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah
325.000.000
301.700.000
92,83%
JUMLAH
8.787.724.957
8.170.807.814
92,98%
Uraian penjelasan tabel diatas, sebagai berikut :
1. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik terealisasi sebesar
89,46% dikarenakan untuk pembayaran rekening listrik melalui BPKAD dan
adanya effisiensi penggunaan telepon.
2. Kegiatan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional,
terealisasi sebesar 42,69% dikarenakan Pengurusan Surat Tanda Tamat
Kendaraan roda dua tidak dilaksanakan secara optimal dikarenakan beberapa
pejabat/Kasubbid/Kasubbag belum menerima fasilitas kendaraan operasional
roda dua.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 33
3. Kegiatan Stimulasi Percepatan Pelunasan Pajak Daerah terealisasi sebesar
88,06 dikarenakan guna efektifitas dan efesiensi, maka penyerapan anggaran
hanya diserap sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang dalam hal ini
dipergunakan sebagai pemberian reward kepada wajib pajak dasar pelaporan
yang tertinggi dan patuh dalam pembayaran pajak.
4. Kegiatan Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah terealisasi sebesar 64,33%
dikarenakan kegiatan pendataan pada tahun anggaran 2017 hanya
dipergunakan untuk pendataan pajak daerah dasar pelaporan, sehingga dana
yang diserap sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
5. Kegiatan Operasional Pemungutan PBB terealisasi sebesar 89,57%
dikarenakan dana yang dicairkan sudah sesuai dengan realisasi PBB-P2 yang
diperuntukan bagi kecamatan yang lunas sebelum jatuh tempo tanggal 31
Agustus dan untuk biaya operasional petugas penyisiran.
6. Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah
terealisasi sebesar 85,21% dikarenakan tenaga pengawas pajak (checker)
yang dialokasikan 32 orang terserap hanya 25 orang, sehingga ada
penghematan belanja.
7. Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Validasi Data Piutang PBB terealisasi
sebesar 78,76% dikarenakan penyerapan anggaran hanya diserap sesuai
kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 34
Untuk mewujudkan 50 (lima puluh) kegiatan yang ditetapkan pada Tahun
Anggaran 2017, tersedia dana sebesar Rp. 8.787.724.957,00 yang dibiayai dari
APBD Tahun Anggaran 2017, dari dana tersebut diatas telah terealisasi sebesar
Rp. 8.170.807.814,00 atau 92,98% identik dengan skala pengukuran ordinal
adalah Sangat Baik/ Sangat Berhasil, sehingga terdapat sisa belanja sebesar
Rp. 616.917.143,00.
Tabel 3.5 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
L aporan K in er ja In stan si Pem erin tah B adan Pen dapatan D aerah K ab. L am on g an
Visi : “Terw ujudnya L am ongan L ebih Sejah tera dan Berdaya Saing” 35
Tabel 3.6 M on ito ring K inerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 36
Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Kegiatan
No Kegiatan Rencana Anggaran
(Rp.)
Realisasi Anggaran
(Rp.)
% Capaian Kinerja
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Effisiensi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Penyediaan jasa surat menyurat
7.500.000 7.336.980 100% 97,83% 2,17%
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
412.943.195 369.414.005 100% 89,46% 10,54%
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
16.000.000 6.830.600 100% 42,69% 57,31%
4 Penyediaan alat tulis kantor 89.886.805 89.822.000 100% 99,93% 0,07%
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
80.000.000 79.801.900 100% 99,75% 0,25%
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
15.000.000 14.896.300 100% 99,31% 0,69%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 37
No Kegiatan Rencana Anggaran
(Rp.)
Realisasi Anggaran
(Rp.)
% Capaian Kinerja
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Effisiensi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
15.000.000 14.649.900 100% 97,67% 2,33%
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10.000.000 9.942.000 100% 99,42% 0,58%
9 Penyediaan makanan dan minuman
20.000.000 18.340.000 100% 91,70% 8,30%
10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
25.000.000 24.210.000 100% 96,84% 3,16%
11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan
219.931.800 214.569.500 100% 97,56% 2,44%
12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
15.000.000 15.000.000 100% 100% 0,00%
13 Pengadaan peralatan gedung kantor
25.000.000 25.000.000 100% 100% 0,00%
14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
50.000.000 48.688.600 100% 97,38% 2,62%
15 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
35.000.000 34.368.033 100% 98,19% 1,81%
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
60.000.000 58.896.083 100% 98,16% 1,84%
17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
40.000.000 39.910.000 100% 99,78% 0,22%
18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
20.000.000 19.980.000 100% 99,90% 0,10%
19 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
34.970.000 34.970.000 100% 100% 0,00%
20 Pendidikan dan pelatihan formal
154.500.000 154.445.000 100% 99,96% 0,04%
21 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000 4.999.950 100% 100% 0,00%
22 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
5.000.000 4.894.950 100% 97,90% 2,10%
23 Penyusunan Keuangan Akhir Tahun
5.000.000 4.999.950 100% 100% 0,00%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 38
No Kegiatan Rencana Anggaran
(Rp.)
Realisasi Anggaran
(Rp.)
% Capaian Kinerja
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Effisiensi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
24 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi
15.000.000 14.999.800 100% 100% 0,00%
25 Stimulasi percepatan pelunasan Pajak Daerah
350.000.000 308.205.000 100% 88,06% 11,94%
26 Pendataan Subyek/ Obyek Pajak Daerah
150.000.000 96.498.250 100% 64,33% 35,67%
27 Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan
510.000.000 506.925.000 100% 99,40% 0,60%
28
Pengadaan dan Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan Perubahan Blanko se Kecamatan se Kabupaten Lamongan
50.000.000 47.574.400 100% 95,15% 4,85%
29 Fasilitasi Percepatan Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi
75.000.000 74.828.750 100% 99,77% 0,23%
30
Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten Lamongan (penaksiran harga)
125.000.000 122.531.250 100% 98,03% 1,98%
31
Gerakan Sadar Pajak
350.000.000 44.475.000 100% 98,42% 1,58%
32 Intensifikasi Penagihan dan Monitoring PAD dan PBB
100.000.000 96.482.200 100% 96,48% 3,52%
33
Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab.Lamongan
100.000.000 94.250.000 100% 94,25% 5,75%
34 Operasional Pemungutan PBB
2.576.993.157 2.308.193.163 100% 89,57% 10,43%
35 Pemeliharaan Aplikasi Simpada
100.000.000 98.088.500 100% 98,09% 1,91%
36 Penilaian atas properti dan obyek bangunan Pajak Bumi Bangunan
120.000.000 116.075.000 100% 96,73% 3,27%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 39
No Kegiatan Rencana Anggaran
(Rp.)
Realisasi Anggaran
(Rp.)
% Capaian Kinerja
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Effisiensi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
37 Pemeliharaan Aplikasi E-PBB
50.000.000 49.225.000 100% 98,45% 1,55%
38 Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB
100.000.000 98.285.000 100% 98,29% 1,72%
39 Pengawasan Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah
600.000.000 511.276.250 100% 85,21% 14,79%
40 Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis
75.000.000 74.826.250 100% 99,77% 0,23%
41 Penyusunan Database Pajak Daerah
50.000.000 49.862.500 100% 99,73% 0,28%
42 Pendistribusian STTPD/ (SKPD)
50.000.000 47.437.500 100% 94,88% 5,13%
43 Validasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan
150.000.000 148.655.250 100% 99,10% 0,90%
44 Penyelesaian Keberatan, keringanan dan Pengurangan Pajak Daerah
50.000.000 49.817.500 100% 99,64% 0,37%
45 Pemeliharaan Aplikasi Reklame
30.000.000 29.850.000 100% 99,50% 0,50%
46 Kelansiran Obyek Pajak Bumi Dan Bangunan
1.000.000.000 996.350.000 100% 99,64% 0,37%
47 Pemeliharaan Basis Data dan Dokumen Sinkronisasi dengan Akrual Basis
125.000.000 122.582.500 100% 98,07% 1,93%
48 Pendampingan Pelaksanaan Validasi Data Piutang PBB
150.000.000 118.137.500 100% 78,76% 21,24%
49
Mutasi Penggabungan Pemecahan dan Penghapusan SPPT PBB-P2
50.000.000 47.710.500 100% 95,42% 4,58%
50 Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah
325.000.000 301.700.000 100% 92,83% 7,17%
JUMLAH 8.787.724.957
8.170.807.814
100% 92,98% 7,02%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 40
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun ini adalah
merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Tahun 2017 dan
sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah
pada urusan keuangan khususnya di bidang Pendapatan Daerah. Dalam
penyusunan LKjlP tentunya memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara
kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya
guna untuk tercapainya tujuan.
Rencana kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II
tersebut diatas terdapat 8 (delapan) program dan 50 (lima puluh) kegiatan adalah
merupakan penjabaran dari pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam
RPJMD tahun 2016 – 2021. Dari sejumlah program dan kegiatan dimaksud
secara umum telah dapat terealisasi dengan baik serta memenuhi target yang
telah ditetapkan dalam RPJMD 2016 - 2016 sebagaimana daftar analisis terlampir.
Akuntabilitas kinerja sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III,
dimana tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga apa
yang menjadi sasaran pencapaian kinerja telah memenuhi target yang telah
ditetapkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 41
D. S A R A N
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan sebagai alat
pemacu bagi seluruh staf yang terlibat untuk lebih meningkatkan aktivitas dan
kreativitas seorang Pegawai Negeri, meningkatkan disiplin dan loyalitas yang
tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur
Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan
masyarakat yang terbaik.
Pada penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP)
berikutnya diharapkan lebih meningkatkan perhatiannya terhadap Pendapatan Asli
Daerah mengingat dengan diberlakukannya Undang-Undang Pajak dan Retribusi
Daerah yang baru yakni Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dapat
memperkuat pembiayaan APBD Kabupaten Lamongan kedepan.
Top Related