Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 i
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 i
KATA PENGANTAR
LAKIP merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebaga
pertanggungjawaban atas capaian kinerja instansi pemerintah setingkat eselon II ke
atas. LAKIP disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.
LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 merupakan LAKIP
tahun kelima dari implementasi Rencana Strategis 2010 - 2014 yang digunakan
sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi,
serta merupakan sarana penyampaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
tupoksi, yang dituangkan dalam bentuk laporan akuntabilitas yang disusun
berdasarkan realisasi capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja Tahun 2014.
Kami mengharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media
pertanggungjawaban capaian kinerja dan dapat mendorong peningkatan kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun berikutnya.
Palembang, 23 Januari 2015
Kepala Perwakilan,
IIGB Surya Negara
NIP 19570311 197803 1 001
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………….DAFTAR ISI ………………………………………………………………...DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………….....DAFTAR TABEL....................................................………………….......DAFTAR GAMBAR ....……………………………………………………...RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………….......
halaman
iiiiiiivvvi
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN ……………………………………………...A. Tugas , Fungsi, dan Wewenang Organisasi …………...B. Aspek Strategis Organisasi …..………………………….C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi…………….D. Struktur Organisasi……………. …………………………E. Sistematika Penyajian…………………………………….
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA…………..A. Rencana Strategis 2010-2014….………………………….
1. Pernyataan Visi …………………………………………2. Pernyataan Misi .………………………………………..3. Tujuan…………………………………………………….4. Sasaran Strategis……………………………………….5. Indikator Kinerja Utama…………………………………6. Program dan Kegiatan …………………………………
B. Perjanjian Kinerja 2014…………………………………….
AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………A. Capaian Kinerja Organisasi ...........................…………B. Realisasi Anggaran …………….………………………...C. Aspek Pendukung .............………………………………
PENUTUP ………………………………………………………
123468
101111131415192325
3348791
96
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 iii
LAMPIRAN :
Lampiran 1 Capaian IKU Tahun 2014
Lampiran 2Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2014 dengan Tahun
2013
Lampiran 3Daftar Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda Tahun
2012 – 2013
Lampiran 4 Daftar BUMN yang GCG/KPI Bernilai Baik Tahun 2013
Lampiran 5Daftar BUMD/PDAM yang Kinerjanya Bernilai Baik tahun
2013
Lampiran 6Daftar Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Peraturan
Kepala Daerah tentang SPIP
Lampiran 7 Capaian Kinerja Output BPKP Tahun 2014
Lampiran 8Perbandingan Realisasi Output Tahun 2014 dengan Tahun
2013
Lampiran 9Dukungan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama yang
Berisi Perhitungan yang Mendukung Capaian IKU
Lampiran 10Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian IKU Dari
Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 iv
DAFTAR TABELTABEL :
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama
Tabel 2.2 Program Dan Kegiatan
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2014
Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2014
Berdasarkan Sumber Dana
Tabel 3.2 Realisasi Penggunaan Dana Mitra Kerja
Tabel 3.3 Realisasi PNBP Perwakilan BPKP Sumatera Selatan
Tahun 2014
Tabel 3.4 Diklat Fungsional dan Substansif Perwakilan BPKP
Sumatera Selatan Tahun 2014
Tabel 3.5 Aset Tetap Perwakilan BPKP Sumatera Selatan Per 31
Desember 2014
Tabel 3.6 Daftar Rumah Dinas Perwakilan BPKP Sumatera Selatan
Per 31 Desember 2014
Tabel 3.7 Daftar Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP SumateraSelatan Tahun 2014
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 v
DAFTAR GAMBARHalaman
Gambar 1.1 Bagan Organisasi Perwakilan BPKP Sumatera
Selatan
8
Gambar 1.2 Sistematika Penyajian LAKIP BPKP Tahun 2014 9
Gambar 3.1 Perbandingan Penyerapan Anggaran dan RencanaPenarikan Dana
88
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 vi
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2014 merupakan wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan tupoksi yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014, yang
berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target yang
telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.
Renstra BPKP tahun 2010-2014 telah ditetapkan dan dijadikan sebagai acuan dalam
penyusunan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2014.
Renstra memuat visi, 4 misi, 6 tujuan, 8 sasaran dan 3 program yang terdiri atas 1
program teknis dan 2 program generik. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan
tertuang setiap tahunnya dalam Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan
Tahunan (PKP2T). Berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2014 terdapat 8 sasaran,
3 program dengan 33 indikator kegiatan utama, yang didukung oleh anggaran DIPA
yang tersedia sebesar Rp29.029.079.000,00. (tidak termasuk dana pusat dan obrik).
Realisasi anggaran belanja tahun 2014, sebesar Rp28.837.915.516,00 atau 99,34%
dari dana yang tersedia dalam DIPA.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian target sasaran, diperoleh
hasil yang memuaskan dengan tingkat capaian di atas 100% dengan rincian sebagai
berikut:
No Tujuan Sasaran Strategis% Rata-rata
Capaian SasaranStrategis
1 Meningkatnya kualitasakuntabilitas keuangan negara diwilayah Perwakilan BPKP ProvinsiSumatera Selatan.
Meningkatnya Kualitas 1 LKPP,95% LKKL, dan 90% LKPD
99,74
Tercapainya OptimalisasiPenerimaan Negara sebesar 75%
140,61
2 Meningkatnya tata pemerintahanyang baik di wilayah PerwakilanBPKP Provinsi Sumatera Selatan.
Terselenggaranya SPM pada 300IPD dan terselenggaranya GGpada 65% BUMN/BUMD
108,93
3 Terciptanya iklim yang mencegahkecurangan dan memudahkanpengungkapan kasus yangmerugikan keuangan negara diwilayah Perwakilan BPKP ProvinsiSumatera Selatan
Meningkatkan Kesadaran danKeterlibatan K/L, Pemda,BUMN/BUMD Dalam UpayaPencegahan dan PemberantasanKorupsi Menjadi 80%
50,04
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 vii
No Tujuan Sasaran Strategis% Rata-rata
Capaian SasaranStrategis
4 Tercapainya efektivitaspenyelenggaraan sistempengendalian intern pemerintah diwilayah Perwakilan BPKP ProvinsiSumatera Selatan.
Meningkatnya Kualitas PenerapanSPIP di 60% K/L/Pemda
102,78
5 Meningkatnya kapasitas aparatpengawasan intern pemerintahyang profesional dan kompeten diwilayah Perwakilan BPKP ProvinsiSumatera Selatan.
Meningkatnya kapasitas aparatpengawasan intern pemerintahyang profesional dan kompetenpada 80% K/L/Pemda
100,00
Meningkatnya efektifitasperencanaan pengawasansebesar 90% dan kualitaspengelolaaan keuangan sebesar100%.
100,39
6 Terselenggaranya sistemdukungan pengambilan keputusanyang andal bagiPresiden/pemerintah di wilayahPerwakilan BPKP ProvinsiSumatera Selatan
Terselenggaranya 100% sistemdukungan pengambilan keputusanbagi pimpinan
100,00
Tujuan “Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara” di wilayah
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan tercapai melalui 2 sasaran strategis,
yaitu:
1. Sasaran “Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 90% LKPD”
memperoleh rata-rata capaian kinerja outcome 99,74% dan
2. Sasaran “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75%”
memperoleh rata-rata capaian kinerja outcome 140,61%.
Tujuan “Meningkatnya tata pemerintahan yang baik” di wilayah Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Selatan tercapai melalui sasaran “Terselenggaranya SPM pada
300 IPD dan terselenggaranya GG pada 65% BUMN/BUMD” memperoleh rata-rata
capaian kinerja outcome 108,93%.
Tujuan “Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan
pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara” di wilayah Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Selatan tercapai melalui sasaran strategis “Meningkatkan
Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%” memperoleh rata-rata capaian kinerja
outcome 50,04%.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 viii
Tujuan “Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern
pemerintah” di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan tercapai melalui
sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda
memperoleh rata-rata capaian kinerja outcome 102,78%.
Tujuan “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang
profesional dan kompeten” di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
tercapai melalui:
1. Sasaran strategis “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah
yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda” memperoleh rata-rata
capaian kinerja outcome 100,00%.
2. Sasaran strategis “Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar
90% dan kualitas pengelolaaan keuangan” memperoleh rata-rata capaian kinerja
outcome 100,39%.
Tujuan “Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal
bagi presiden/pemerintah” di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
tercapai melalui sasaran strategis “Terselenggaranya 100% sistem dukungan
pengambilan keputusan bagi pimpinan” memperoleh rata-rata capaian kinerja
outcome 100,00%.
Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Selatan telah dan terus berupaya meningkatkan koordinasi pengawasan
dan pembinaan SPIP, meningkatkan kemitraan dengan stakeholders, dan
memperoleh dukungan yang kuat dari semua pegawai dalam merespon kepentingan
stakeholders di daerah dan melakukan beberapa strategi penyempurnaan, antara
lain :1. Meningkatkan capaian kinerja yang belum maksimal;
2. Meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan pada program utama Tapkin
Perwakilan;
3. Melakukan program pelatihan mandiri (PPM) setiap akan melaksanakan penugasan
terkait agar pemahaman terhadap materi penugasan lebih meningkat.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 1
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 2
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
Sejak terbentuk pada tahun 1983, tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa kali
penyesuaian. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Keputusan
Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Berdasarkan
Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengawasan
keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi:
1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan
keuangan dan pembangunan;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan
dan pembangunan;
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
4. Pemantauan, pemberian bimbingan, serta pembinaan terhadap kegiatan
pengawasan keuangan dan pembangunan;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum,
ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan,
kearsipan, hukum, persandian, serta perlengkapan, dan rumah tangga.
Dengan diterbitkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem
pengendalian intern pemerintah (SPIP), Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan
Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan. Menurut PP tersebut, BPKP adalah auditor presiden yang bertugas
melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan
melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Berdasarkan PP tersebut, BPKP
mempunyai tugas dan fungsi baru, yaitu melakukan:
1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan
tertentu (Pasal 49 ayat 2), meliputi:
a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); dan
c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 3
2. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (Pasal 59
ayat 2).
3. Reviu atas laporan keuangan pemerintah pusat sebelum disampaikan kepada
Menteri Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4).
4. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional dari hasil
pengawasan BPKP dan APIP lainnya (Pasal 54 ayat 3).
Terkait dengan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara, Presiden
memperkuat wewenang BPKP dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4
tahun 2011 tentang percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara.
Selain itu, untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden
menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan
pemberantasan korupsi, dengan rencana aksi sebagai berikut:
1. Mendiagnosis keandalan sistem pengendalian yang ada;
2. Memperbaiki sistem pengendalian yang lama menjadi sistem pengendalian
baru yang menekankan pada soft control;
3. Menyusun peraturan sistem pengendalian intern.
B. Aspek Strategis Organisasi
Dalam memenuhi amanah rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju,
adil, dan makmur, pemerintah telah menetapkan target pembangunan nasional untuk
jangka waktu 20 tahun melalui UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana
pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN). Target tersebut kemudian dirinci
ke dalam target pembangunan jangka menengah dan jangka pendek. Target
pembangunan jangka pendek, berjangka waktu satu tahun, dituangkan dalam
rencana kerja pemerintah (RKP).
Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mengawal pencapaian target
rencana jangka menengah pemerintah, BPKP telah menyusun rencana strategis
(Renstra) Tahun 2010-2014. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis,
program, dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2010-2014 berikut target output
dan outcome yang akan dicapai.
Renstra BPKP Tahun 2010-2014 telah mengalami perubahan yang signifikan
diselaraskan dengan restrukturisasi program yang dilakukan oleh Bappenas dan
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 4
adanya mandat baru BPKP seiring dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008
tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada tanggal 28 Agustus
2008. Mandat baru yang diemban BPKP adalah sebagai Auditor Presiden yang
memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
negara dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah.
Mandat baru tersebut ditindaklanjuti dengan reposisi dan revitalisasi BPKP
sebagaimana dinyatakan oleh Kepala BPKP dalam rapat kerja BPKP pada bulan
Desember 2008. BPKP harus dapat menunjukkan paradigma baru melalui unjuk
kerja yang optimal sebagai Auditor Presiden sehingga peran BPKP semakin nyata
dalam membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang
dihadapi. Strategi penguatan (reposisi) BPKP tahun 2010–2014 adalah:
1. Product Differences
Kekuatan BPKP bergantung pada kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas
produk BPKP harus bersifat strategis, makro, nasional (lintas sektoral) yang
merupakan jiwa pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008. Tugas BPKP bersifat spesifik
yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara oleh para
pengguna anggaran agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden dalam
menjalankan amanah rakyat.
2. Market Differences
Agar produk BPKP menjadi bernilai, maka harus dikenali dengan baik siapa
market BPKP. BPKP memiliki pasar pengawasan yang jelas, yaitu Presiden
sebagai shareholders utama dan stakeholders birokrasi lain yang terdiri dari
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan usaha milik negara/daerah. Banyak
pihak yang sudah terbantu oleh kinerja BPKP dan membutuhkan BPKP.
3. Methodology Differences
Dengan new BPKP perlu terus dikembangkan metodologi pengawasan yang
kontemporer, spesifik, dan membawa manfaat, misalnya program evaluations,
policy analysis, forensic audit, performance audit, dan internal control review.
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
Sesuai dengan Renstra, BPKP melaksanakan jenis kegiatan pengawasan sebagai
berikut:
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 5
1. Pre-emptif
Jenis kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang
diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik, dan
pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit
birokrasi yang bersifat laten.
2. Preventif
Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk
memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan
peringatan dini (early warning system) atas proses governance, manajemen
risiko, dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-unsur
manajemen pemerintah. Sasarannya adalah meminimalisasi peluang
berlangsungnya moral hazard di birokrasi.
3. Represif
Jenis kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi
perhitungan kerugian negara atas kasus-kasus dengan atau tidak
diketemukannya indikasi melawan hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya
adalah terungkap dan terselesaikannya kasus-kasus penyimpangan dan
perbuatan melawan hukum.
BPKP telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi
pembenahan manajemen pemerintahan. Selain produk untuk pembinaan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60 Tahun
2008, BPKP juga menghasilkan produk unggulan antara lain:
1. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi program pembangunan;
2. Sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA);
3. Good Governance di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Program peningkatan kinerja sektor korporat (Performance EnhancementProgram);
5. Sistem informasi akuntansi PDAM;
6. Program pengembangan manajemen risiko sektor korporat dan sektorpublik;
7. Program pengembangan GCG BUMN/BUMD;
8. Program pengembangan internal control BUMN/BUMD berbasis COSO;
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 6
9. Program anti korupsi (PAK);
10. Fraud control plan (FCP);
11. Management assessment center (MAC).
D. Struktur Organisasi
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala
Perwakilan dengan jabatan eselon IIa. Susunan organisasi Perwakilan BPKP
terdiri dari:
1. Bagian tata usaha
2. Bidang pengawasan instansi pemerintah pusat
3. Bidang akuntabilitas pemerintah daerah
4. Bidang akuntan negara
5. Bidang investigasi
6. Kelompok jabatan fungsional
Rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dan bagian adalah
sebagai berikut:
1. Bagian Tata Usaha
Tugas pokok Bagian Tata Usaha adalah melaksanakan penyusunan rencana
dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan,
perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan pelaporan hasil
pengawasan.
Fungsi yang diselenggarakan adalah:
1. Penyusunan rencana dan program pengawasan;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam,perlengkapan, dan rumah tangga;
3. Pengelolaan perpustakaan;
4. Penyusunan laporan berkala hasil pengawasan.
Bagian Tata Usaha memiliki sub-sub bagian, yaitu:
1. Subbagian Program dan Pelaporan, dengan tugas menyiapkan bahanpenyusunan rencana dan program serta penyusunan laporan berkalahasil pengawasan;
2. Subbagian Kepegawaian, dengan tugas melakukan urusankepegawaian dan pengembangan pegawai;
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 7
3. Subbagian Keuangan, dengan tugas melakukan urusan keuangan;
4. Subbagian Umum, dengan tugas melakukan urusan persuratan,perlengkapan, urusan dalam, dan rumah tangga serta pengelolaanperpustakaan.
2. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah PusatTugas pokok Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat adalah
melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan
instansi pemerintah pusat dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima
pemerintah pusat, serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi
pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan.
3. Bidang Akuntabilitas Pemerintah DaerahTugas pokok Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah adalah melaksanakan
penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah
atas permintaan daerah, serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan
akuntabilitas instansi pemerintah, dan evaluasi hasil pengawasan.
4. Bidang Akuntan NegaraTugas pokok Bidang Akuntan Negara adalah melaksanakan penyusunan
rencana, program, dan pelaksanaan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan
good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja badan usaha
milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil,
kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan
pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, serta
evaluasi hasil pengawasan.
5. Bidang InvestigasiTugas pokok Bidang Investigasi adalah melaksanakan penyusunan rencana,
program, dan pelaksanaan pengawasan terhadap indikasi penyimpangan
yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain
yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah; pengawasan terhadap
hambatan kelancaran pembangunan; pemberian bantuan pengawasan pada
instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 8
Tugas pokok kelompok jabatan fungsional adalah melakukan kegiatan sesuai
dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan secara rinci adalah
sebagai berikut:
Gambar 1.1Bagan Organisasi Perwakilan BPKP Sumatera Selatan
E. Sistematika Penyajian
LAKIP BPKP Tahun 2014 melaporkan pencapaian kinerja BPKP selama tahun
2014. Capaian kinerja 2014 diukur dan dinilai berdasarkan penetapan kinerja
(Tapkin) 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri
merupakan penjabaran Renstra BPKP Tahun 2010-2014.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2014 memungkinkan
dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai
KEPALAPERWAKILAN
KASUBBAG.PROGRAM/PELAPOR
AN
KASUBBAG.
KEPEGAWAIAN
KASUBBAG.
KEUANGAN
KASUBBAG.
UMUM
KABAG TATAUSAHA
KABIDAN
KABIDINVESTIGA
SI
KABIDAPD
KABIDWAS IPP
Kel1
Kel2
Kel3
Kel4
= hubungan mitra Kerja
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 9
masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini,
sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKP Tahun 2014 dapat
diilustrasikan dalam Gambar 1.2 berikut ini.
Gambar 1.2
Sistematika Penyajian LAKIP BPKP Tahun 2014
Referensi Bab
PENDAHULUAN Bab I
Bab IVPENUTUP
RencanaStrategis2010-2014
PerjanjianKinerja/Penetapan Kinerja 2014 Bab II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Bab IIIAKUNTABILITAS KINERJA
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 10
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 11
A. Rencana Strategis 2010-2014
Berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Nomor S-7419/PW07/1/2010 tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2010-2014, yang telah diubah dengan Keputusan Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi Selatan Nomor KEP-486/PW07/1/2012, dan Nomor KEP-
618/PW07/1/2014, Rencana strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Pernyataan Visi
Sebagai pelaksana tugas BPKP di daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan merumuskan visi dan misi dengan tetap mengacu kepada visi dan misi
BPKP Pusat.
Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan adalah:
Pernyataan visi tersebut dilandasi pemikiran bahwa Perwakilan BPKP Sumatera
Selatan sebagai Auditor Presiden yang membedakan dirinya dari lembaga
pengawasan yang lain adalah dimilikinya kompetensi pengawasan di bidang
akuntabilitas keuangan negara. Kompetensi inti ini sejalan dengan kewajiban
Presiden untuk melakukan pengawasan pembangunan nasional sebagai wujud
akuntabilitas keuangan negara seperti diamanatkan dalam 3 paket undang-
undang di bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan
Pengelolaan Keuangan Negara.
Responsif berarti cepat memberikan respon (tanggapan), tidak masa bodoh,
dan bereaksi secara tepat dan simpatik kepada seseorang atau suatu peristiwa.
Auditor Presiden yang responsif mengandung makna bahwa dalam menjalankan
Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya,untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara
yang Berkualitas
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 12
perannya, Auditor BPKP tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi
pemerintah dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil
kebijakan.
Sifat interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua arah.
Interaktif merupakan perkembangan lebih lanjut dari tahapan sebelumnya yang
bersifat reaktif dan proaktif. Dari reaktif yang berarti bereaksi setelah adanya
suatu kejadian, kemudian berkembang menjadi proaktif yang mengedepankan
inisiatif untuk bertindak namun masih melihat dari sisi BPKP (satu sisi), dan
selanjutnya bersifat interaktif yang mengandung nuansa bahwa BPKP
memperhatikan/ mendengarkan kepentingan/kebutuhan stakeholders.
Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat
melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan. BPKP
telah menyatakan dalam visinya sebagai Auditor Presiden yang terpercaya,
berarti BPKP memiliki integritas yang tinggi, didukung profesionalisme yang
tinggi, sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang
berkualitas, bermanfaat bagi shareholders dan stakeholders. Kepercayaan
stakeholders kepada BPKP ditunjukkan dengan banyaknya permintaan
stakeholders kepada BPKP untuk membenahi sistem dan tata kelola
pemerintahan.
Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara
periodik. Sedangkan keuangan negara seperti dinyatakan dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berarti semua hak
dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu
baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri
yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa
pertanggungjawaban keuangan negara harus dapat diandalkan,
mengungkapkan secara terbuka informasi yang material dan relevan, serta
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 13
berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait. Akuntabilitas
keuangan negara yang berkualitas mendukung akuntabilitas Presiden sebagai
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara.
2. Pernyataan Misi
Misi adalah pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi.
Perumusan misi mengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan
kepada BPKP. Sebagai pelaksana tugas BPKP di daerah, Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Selatan merumuskan misi dengan tetap mengacu kepada misi
BPKP Pusat. Empat Misi yang ditetapkan adalah:
a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas
KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan;
b. Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan;
c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional
dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan;
d. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi
Presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
Misi pertama berkaitan dengan aktualisasi peran BPKP sebagai auditor
Presiden dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan
negara, sekaligus menegaskan bahwa misi ini dilakukan untuk membantu
Presiden selaku shareholder BPKP dalam mendorong terwujudnya tata
kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan KKN. Dalam misi ini,
tercakup seluruh kegiatan utama (core business) BPKP, baik dalam aktivitas
assurance yang dilakukan dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, maupun aktivitas
consulting yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis/asistensi,
konsultansi, pengembangan sistem.
Misi kedua dimaksudkan untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP
melalui pembinaan penyelenggaraan SPIP. Tugas pembinaan penyelenggaraan
SPIP terhadap seluruh instansi pemerintah ini diamanatkan kepada BPKP
sesuai dengan pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP dalam
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 14
pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang langsung berada
di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan tercapainya
akuntabilitas kinerja Presiden.
Misi ketiga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap kapasitas
sumber daya manusia. Oleh sebab itu, mengembangkan kapasitas pengawasan
intern pemerintah yang profesional dan kompeten diperlukan sebagai
pembimbing berbagai strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan
kapasitas BPKP sendiri maupun kapasitas APIP secara umum. Hal ini
merupakan bentuk tanggung jawab BPKP sebagai anggota komunitas
pengawasan untuk turut serta dalam mengembangkan sistem pengawasan
nasional yang terpadu. Kinerja yang berorientasi ke luar tak mungkin terwujud
tanpa adanya proses kerja internal yang baik maupun proses kerja sesama
APIP yang sinergis. Untuk itu perlu terus diagendakan dan diberikan perhatian
yang memadai terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya,
kepatuhan pada standar profesi, penataan proses kerja internal, dan sistem
kendali mutu yang dapat menunjang peningkatan kualitas hasil pengawasan.
Misi keempat merupakan aktualisasi peran BPKP sebagai Auditor Presiden
dalam rangka membangun sistem dukungan pengambilan keputusan
Presiden/Pemerintah yang efektif. Dalam rangka mengembangkan pelaporan
akuntabilitas di Indonesia, masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah dituntut untuk membuat indikator capaian kinerja yang terukur sehingga
dapat membantu Presiden untuk menyampaikan akuntabilitasnya kepada rakyat
sesuai dengan amanah UUD. Terkait hal tersebut, sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 54 Ayat 3, secara berkala BPKP
menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada
Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara.
3. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Dengan
adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 15
yang diinginkan. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan
sejumlah tujuan yang relevan untuk setiap misi, yaitu:
Misi pertama “Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan
bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan” dijabarkan
dengan tujuan:
a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Selatan;
b. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Selatan;
c. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan
pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
Misi kedua “Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian
intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan”
dijabarkan dengan tujuan tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan.
Misi ketiga ”Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang
profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan” dijabarkan dengan tujuan meningkatnya kapasitas aparat pengawasan
intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Selatan.
Misi keempat ”Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan
yang andal bagi Presiden/Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Selatan” dijabarkan dengan tujuan terselenggaranya sistem dukungan
pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah di wilayah
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
4. Sasaran Strategis
Delapan sasaran strategis yaitu kondisi yang diharapkan di akhir periode Renstra
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 16
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 2010-2014, yaitu:
a. Meningkatnya kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPDMeningkatnya kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga dan
Pemerintah Daerah merupakan tekad Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan sebagai perwujudan consulting. Upaya strategis ini dilakukan untuk
mencapai persyaratan minimal untuk mencapai efisiensi dan efektivitas
pengelolaan keuangan negara. Kegiatan yang dirancang untuk mencapai
sasaran strategis ini adalah memberikan pemahaman intensif kepada
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tentang peran laporan
keuangan yang berkualitas baik dalam forum pertemuan antar
Kementerian/Lembaga/Pemda maupun melalui penggalangan langsung
dengan penandatangan nota kesepahaman antara Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Selatan dengan mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan. Sosialisasi ini diharapkan mengefektifkan fungsi pendampingan
penyusunan ataupun reviu atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh
K/L/Pemda. Outcome yang diharapkan adalah laporan keuangan dapat
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditunjukkan
dengan opini yang diperoleh dari BPK RI minimal WDP.
b. Tercapainya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50%Sasaran Strategis “Tercapainya optimalisasi penerimaan negara” merupakan
sasaran strategis pengawasan dari sisi penerimaan negara. Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Selatan melihat masih banyak sumber penerimaan negara
yang perlu dioptimalkan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi
penerimaan. Sasaran strategis ini memiliki tiga indikator kinerja utama (IKU),
yaitu: Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah
yang ditindaklanjuti; persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke
Pusat; dan persentase penghematan biaya (cost saving) dibandingkan
dengan nilai yang diaudit.
c. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada75% BUMN/BUMD
Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam
meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD,
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 17
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan perlu mendorong pemerintah
daerah untuk menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah
ditetapkan kementerian teknis, dan mendorong BUMN/BUMD untuk
menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Indikator untuk mengukur
sasaran ini adalah Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai
Standar Pelayanan Minimal; persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan
sosialisasi/asistensi GCG/KPI; persentase BUMN yang dilakukan
asistensi/evaluasi PSO; dan persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja.
d. Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMDdalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%
Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi
jangka panjang 2012-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang
Bersih dari Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”.
Pemerintah merancang enam strategi diantaranya adalah strategi
pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam strategi ini Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Selatan perlu mengambil peran dalam mendukung enam
strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat
dilakukan dengan mendorong penerapan sistem pengendalian intern atau
Fraud Control Plan (FCP). Berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak
pidana korupsi, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan berperan
membantu aparat penegak hukum (APH) melalui kegiatan audit investigasi,
perhitungan kerugian keuangan negara, serta menjadi saksi ahli kasus tindak
pidana korupsi. Indikator pencapaian sasaran strategis ini adalah
“Pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi”. Dengan
pemahaman ini IPP/IPD/BUMN/BUMD yang berisiko fraud dapat
mengimplementasikan FCP, membuat atau mengoreksi kebijakan, atau
memastikan penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan,
menyesuaikan harga, dan menyelesaikan pembayaran klaim pihak ketiga.
Tidak kalah penting dengan pemahaman ini masyarakat diharapkan
meningkatkan pengaduan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan terkait informasi yang berisi tindak pelanggaran yang merugikan
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 18
negara yang pada akhirnya Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
menyerahkan kasus kepada APH.
e. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/PemdaPenyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-
masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP
sesuai pasal 59 PP Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pembinaan SPIP
diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam
rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran strategis “Meningkatnya
kualitas penerapan SPIP di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah”
diindikasikan oleh satu IKU dominan dengan menghitung jumlah K/L/Pemda
yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh K/L/Pemda. Opini
WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian
yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008,
karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian
atas keandalan sistem pengendalian intern K/L/Pemda.
f. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yangprofesional dan kompeten pada 80% Pemda
Sebagai sebuah organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP
adalah kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena
faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. SDM
yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung
dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik
berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut.
SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas
dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian tersebut perlu
terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, baik melalui program pendidikan
gelar maupun program pendidikan non-gelar dengan mengacu pada
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 19
dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) yang merupakan
dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai yang terkait
dengan proses pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat
meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial
lainnya yang dimiliki pegawai.
g. Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dankualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%
Sistem perencanaan pengawasan merupakan salah satu bagian dari sistem
manajemen dukungan yang berperan penting dalam membantu keberhasilan
pelaksanaan kegiatan teknis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
Perencanaan Pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan
agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP sekaligus media untuk mengukur
tingkat keberhasilan kinerja teknis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung dengan pengelolaan
SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Seiring dengan
gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan, semakin
dirasakan juga pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran
yang digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik.
h. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagipimpinan
Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan
terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan identitas BPKP sebagai
Auditor Presiden. Sehubungan dengan itu, Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Selatan dituntut untuk memberikan informasi yang berharga bagi
Presiden dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi
pemerintah. Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan juga
harus mampu memberikan informasi untuk mendukung pengambilan
keputusan internal BPKP.
5. Indikator Kinerja Utama
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 20
Indikator kinerja utama BPKP Perwakilan Sumatera Selatan merupakan indikator
kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang
menunjukkan peran utama BPKP Perwakilan Sumatera Selatan dalam
pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP yang terdiri
atas indikator output dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut ini:TABEL 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Outcome Satuan Indikator Kinerja Output Target PenanggungJawab
1 MeningkatnyaKualitas 1 LKPP,95% LKKL, dan90% LKPD
1 Persentase IPP yangmendapat pendampinganpenyusunan LaporanKeuangan
% 1 Laporan hasilbimbinganteknis/asistensipenyusunanLKKL bidangPerekonomian
Laporan IPP
2 Laporan hasilbimbinganteknis/asistensi penyusunanLKKL bidangPolsoskam
Laporan IPP
2 Persentase IPD yanglaporan keuangannyamemperoleh opini minimalWDP
% 1 Laporan HasilBimbinganTeknis/Asistensi PenyusunanLKPD
Laporan APD
3 Persentase jumlah laporankeuangan proyek PHLNyang memperoleh opinidukungan Wajar
% 1 Laporan HasilPengawasanAtas ProyekPHLN
Laporan IPP
4 Persentase hasilpengawasan lintas sektoralyang disampaikan ke Pusat
% 1 Laporan HasilPengawasanLintas SektorBidangPerekonomian
Laporan IPP
2 Laporan HasilPengawasanLintas SektorBidangPolsoskam
Laporan IPP
3 Laporan hasilpengawasanlintas sektorbidangKeuanganDaerah
Laporan APD
5 Persentase hasilpengawasan ataspermintaan presiden yangdisampaikan ke Pusat
% 1 Laporan HasilPengawasanAtasPermintaanPresidenBidangPerekonomian
Laporan IPP
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 21
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Outcome Satuan Indikator Kinerja Output Target PenanggungJawab
2 Laporan HasilPengawasanAtasPermintaanPresidenBidangPolsoskam
Laporan IPP
3 Laporan hasilpengawasanataspermintaanpresidenBidangKeuanganDaerah
Laporan APD
6 Persentase hasilpengawasan ataspermintaan stakeholdersyang dijadikan bahanpengambilan keputusanoleh stakeholders
% 1 Laporan HasilPengawasanAtasPermintaanStakeholderBidangPerekonomian
Laporan IPP
2 Laporan HasilPengawasanAtasPermintaanStakeholderBidangPolsoskam
Laporan IPP
3 Laporan hasilpengawasanataspermintaanstakeholderbidangKeuanganDaerah
Laporan APD
7 Persentase BUMD yangmendapat pendampinganpenyelenggaraanakuntansi
% 1 Laporan HasilBimbinganTeknis/Asistensi PenyusunanLKBUMD
Laporan AN
2 TercapainyaOptimalisasiPenerimaanNegara sebesar75%
8 Persentase hasilpengawasan optimalisasipenerimaannegara/daerah yangditindaklanjuti
% 1 Laporan HasilPengawasanAtasPenerimaanNegara BidangPolsoskam
Laporan IPP
9 Persentase hasilpengawasan BUN yangdisampaikan ke Pusat
% 1 Laporan hasilpengawasanBUN bidangKeuanganDaerah
Laporan APD
3 Terselenggaranya SPM pada 300IPD danterselenggaraannya GG pada
10 Persentase IPD yangmelaksanakan pelayanansesuai Standar PelayananMinimal
% 1 Laporan HasilPengawasanatas KinerjaPelayananPublik
Laporan APD
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 22
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Outcome Satuan Indikator Kinerja Output Target PenanggungJawab
65%BUMN/BUMD
11 PersentaseBUMN/D/BLU/D yangdilakukansosialisasi/asistensiGCG/KPI
% 1 Laporan HasilBimtek/Asistensi GCG/KPISektorKorporat
Laporan APD
12 Persentase BUMD yangdilakukan audit kinerja
% 1 Laporan HasilPengawasanAtas KinerjaBUMD
Laporan AN
4 MeningkatkanKesadaran danKeterlibatan K/L,Pemda,BUMN/BUMDDalam UpayaPencegahan danPemberantasanKorupsi Menjadi80%
13 Kelompok Masyarakatyang mendapatkanSosialisasi Program AntiKorupsi
KelompokMasyarakat
1 Laporan hasilsosialisasimasalahkorupsi
Laporan INVEST
14 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraudyang mendapatkansosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP
Instansi 14 Laporan HasilBimtek/AsistensiImplementasiFCP
Laporan INVEST
15 JumlahIPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukankajian peraturan yangberpotensi TPK
IPP/ IPD/BUMN
/BUMD/BLU/ BLUD
1 Laporan HasilKajianPengawasan
Laporan INVEST
16 Persentase Pelaksanaanpenugasan HKP, klaim danpenyesuaian harga
% 1 Laporan HasilAuditInvestigasiatas HKP,Klaim, danPenyesuaianHarga
Laporan INVEST
17 Persentase pelaksanaanaudit investigasi/PKKN/PKA
% 1 Laporan HasilAuditInvestigasi,PerhitunganKerugianNegara, danPemberianKeteranganAhli AtasPermintaanInstansiPenyidik
Laporan INVEST
18 Persentase TL hasil auditinvestigasi non TPK olehinstansi berwenang
% 1 Laporan hasilauditinvestigasiataspermintaanInstansilainnya
Laporan INVEST
2 Laporan HasilReviuterhadaplaporan danpengaduanmasyarakat
Laporan INVEST
5 MeningkatnyaKualitasPenerapan SPIPdi K/L/Pemdasebesar 60%
19 Persentase Pemda yangmenyelenggarakan SPIPsesuai PP Nomor 60 Tahun2008
% 1 LaporanPembinaanPenyelenggaraan SPIP BidangPolsoskam
Laporan IPP
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 23
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Outcome Satuan Indikator Kinerja Output Target PenanggungJawab
2 LaporanPembinaanPenyelenggaraan SPIP BidangKeuanganDaerah
Laporan APD
20 Jumlah Pemda yangdilakukan asistensipenyelenggaraan SPIPsesuai PP No 60 Tahun2008
Pemda 1 JumlahPeserta DiklatSPIP
Orang APD
2 Jumlah K/Ldan PemdayangmendapatkanKonsultasi danBimbinganTeknisPenyelenggaraan SPIP
Pemda APD
6 Meningkatnyakapasitas aparatpengawasaninternpemerintah yangprofesional dankompeten pada80% Pemda
21 Persentase Pemda yangdilakukan asistensipenerapan JFA
% 1 Sosialisasi danbimtekpenerapan JFAAPIP Daerah
Laporan APD
7 Meningkatnyaefektifitasperencanaanpengawasansebesar 90% dankualitaspengelolaaankeuangansebesar 100%.
22 Persentase jumlah rencanapenugasan pengawasanyang terealisasi
% 1 LaporanDukunganManajemenPerwakilanBPKP
Lap TU
23 Persentase kesesuaianlaporan keuanganPerwakilan BPKPdengan SAP
% TU
24 Persepsi kepuasanpegawai perwakilanterhadap layanankepegawaian
skala likert1-10
TU
25 Persentase Pagu Danayang tidak Diblokirdalam DIPA
% TU
26 Persepsi kepuasanpegawai perwakilan ataspencairan anggaranyang diajukan sesuaiprosedur
skala likert1-10
TU
27 Jumlah publikasikegiatan perwakilanBPKP di media massa
Berita TU
28 Persentasepemanfaatan asset
% 1 Jumlah SaranaPrasarana
Unit/M2/Paket
TU
29 Persepsi kepuasanpegawai perwakilanterhadap layanansarpras
skala likert1-10
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 24
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Outcome Satuan Indikator Kinerja Output Target PenanggungJawab
30 Persentase tindak lanjutrekomendasi hasil auditInspektorat
%
31 Jumlah instansi APIPyang telah disosialisasidan atau di-assessmenttata kelola APIP
Instan si 1 Jumlahsosialisasi danbimtekpenerapantatakelolaAPIP Daerah
Pemda APD
2 LaporanEvaluasiPenerapanTatakelolaAPIP Daerah
Laporan TU
32 Tingkat persepsikepuasan Pemda atasauditor bersertifikat
skala likert1-10
TU
8 Terselenggaranya 100%sistemdukunganpengambilankeputusan bagipimpinan
33 Jumlah SistemInformasi yangdimanfaatkan secaraefektif
% 100 TU
6. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang dilakukan BPKP menggambarkan domain BPKP
dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang meliputi 4 C yaitu
Capacity Building (expertise), Current Issues, Clearing House, dan Check and
Balance. Sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi BPKP di daerah, Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Selatan menjalankan program dan kegiatan yang
mengacu pada program dan kegiatan dari BPKP Pusat.
Program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan jika
dihubungkan dengan Renstra BPKP Pusat akan terlihat seperti dalam tabel
berikut:TABEL 2.2
PROGRAM DAN KEGIATAN
No PROGRAM KEGIATANPENANGGUNG
JAWABKEGIATAN
1.1.1.1 ProgramPengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negara
Bimbingan teknis/asistensi penyusunanLKKL bidang Perekonomian IPP
Bimbingan teknis/ asistensi penyusunanLKKL bidang Polsoskam IPP
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 25
No PROGRAM KEGIATANPENANGGUNG
JAWABKEGIATAN
dan pembinaanPenyelenggaraanSPIP
Bimtek/asistensi penyusunan LKPD APD
Pengawasan atas Proyek PHLN IPPPengawasan lintas sektor bidangPerekonomian IPP
Pengawasan lintas sektor bidangPolsoskam IPP
Pengawasan lintas sektor bidangKeuangan Daerah APD
Pengawasan atas permintaan presidenbidang Polsoskam IPP
Pengawasan atas permintaan presidenbidang Keuangan Daerah APD
Pengawasan atas permintaanstakeholder bidang Perekonomian IPP
Pengawasan atas permintaanstakeholder bidang Polsoskam IPP
Bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD ANPengawasan atas penerimaan negarabidang Perekonomian IPP
Pengawasan atas penerimaan negarabidang Polsoskam IPP
Pengawasan atas penerimaan negarasektor korporat AN
Pengawasan BUN bidangPerekonomian IPP
Pengawasan BUN bidang Polsoskam IPP
Pengawasan BUN bidang KeuanganDaerah APD
Pengawasan BUN bidang AkuntanNegara AN
Pengawasan atas kinerja pelayananpublik bidang Keuangan Daerah APD
Bimtek/asistensi GCG/KPI sektorkorporat AN
Pengawasan atas kinerja BUMD AN
Sosialisasi masalah korupsi InvestigasiBimtek/asistensi implementasi FCP Investigasi
Kajian pengawasan InvestigasiAudit investigasi atas HKP, Eskalasi danKlaim Investigasi
Audit investigasi, perhitungan kerugiannegara, dan pemberian keterangan ahliatas permintaan Instansi PenyidikLaporan hasil audit investigasi ataspermintaan Instansi lainnya
Investigasi
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 26
No PROGRAM KEGIATANPENANGGUNG
JAWABKEGIATAN
2.1.1.1 Program DukunganManajemen danPelaksanaan TugasTeknis Lainnya-BPKP
Pembinaan penyelenggaraan SPIPbidang Polsoskam IPP
Pembinaan penyelenggaraan SPIPbidang Keuangan Daerah APD
Sosialisasi dan bimtek penerapantatakelola APIP Daerah
APD
Sosialisasi dan bimtek penerapan JFAAPIP Daerah APD
Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIPDaerah APD
Kegiatan Dukungan ManajemenPerwakilan BPKP Provinsi SumateraSelatan
TU
2.1.1.2 ProgramPeningkatanSarana danPrasarana AparaturNegara-BPKP
Kegiatan pengadaan dan penyaluransarana dan prasarana TU
Kegiatan penggantian dan pemeliharaaninventaris dan peralatan kantor TU
B. Perjanjian Kinerja 2014
Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dikelolanya.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan telah menandatangani
perjanjian kinerja tahun 2014 dengan Kepala BPKP yang dituangkan dalam
Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 sesuai dengan kedudukan, tugas dan
fungsi yang ada. Penetapan kinerja telah mengacu pada renstra tahun 2010-2014.
dalam dokumen Penetapan Kinerja 2014, ditetapkan target indikator outcome dan
indikator output sebagai berikut:
TABEL 2.3PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Outcome
Satu Tar Indikator KinerjaOutput
Target Penang
an get Satuan Jml gungJawab
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 27
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Outcome
Satu Tar Indikator KinerjaOutput
Target Penang
an get Satuan Jml gungJawab
1 MeningkatnyaKualitas1 LKPP,95%LKKL,dan 90%LKPD.
1 PersentaseIPP yangmendapatpendampinganpenyusunanLaporanKeuangan
% 100 1 Laporan hasilbimbingan teknis/asistensipenyusunan LKKLbidangPerekonomian
Laporan 2 IPP
2 Laporan hasilbimbingan teknis/asistensipenyusunan LKKLbidang Polsoskam
Laporan 19 IPP
2 PersentaseIPD yanglaporankeuangannyamemperolehopini minimalWDP
% 90 1 Laporan HasilBimbinganTeknis/AsistensiPenyusunanLKPD
Laporan 22 APD
3 PersentasejumlahlaporankeuanganproyekPHLN yangmemperolehopinidukunganWajar
% 100 1 Laporan HasilPengawasan AtasProyek PHLN
Laporan 39 IPP
4 Persentasehasilpengawasanlintassektoralyangdisampaikanke Pusat
% 100 1 Laporan HasilPengawasanLintas SektorBidangPerekonomian
Laporan 20 IPP
2 Laporan HasilPengawasanLintas SektorBidangPolsoskam
Laporan 46 IPP
3 Laporan hasilpengawasanlintas sektorbidang KeuanganDaerah
Laporan 4 APD
5 Persentasehasilpengawasanataspermintaanpresidenyangdisampaikanke Pusat
% 100 1 Laporan HasilPengawasan AtasPermintaanPresiden BidangPerekonomian
Laporan 1 IPP
2 Laporan HasilPengawasan AtasPermintaanPresiden BidangPolsoskam
Laporan 19 IPP
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 28
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Outcome
Satu Tar Indikator KinerjaOutput
Target Penang
an get Satuan Jml gungJawab
3 Laporan hasilpengawasan ataspermintaanpresiden BidangKeuangan Daerah
Laporan 8 APD
6 Persentasehasilpengawasanataspermintaanstakeholdersyangdijadikanbahanpengambilankeputusanolehstakeholders
% 100 1 Laporan HasilPengawasan AtasPermintaanStakeholderBidangPerekonomian
Laporan-
IPP
2 Laporan HasilPengawasan AtasPermintaanStakeholderBidangPolsoskam
Laporan 20 IPP
3 Laporan hasilpengawasan ataspermintaanstakeholderbidang KeuanganDaerah
Laporan 13 APD
7 PersentaseBUMD yangmendapatpendampinganpenyelenggaraanakuntansi
% 62 1 Laporan HasilBimbingan Teknis/AsistensiPenyusunanLKBUMD
Laporan 18 AN
2 TercapainyaOptimalisasiPenerimaanNegarasebesar75%
1 Persentasehasilpengawasanoptimalisasipenerimaannegara/daerah yangditindaklanjuti
% 60 1 Laporan HasilPengawasan AtasPenerimaanNegara BidangPolsoskam
Laporan 1 IPP
2 Laporan hasilpengawasan BUNbidang KeuanganDaerah
Laporan 55 APD
3 Terselenggaranya SPMpada 300IPD danterselenggaranyaGG pada65%
1 PersentaseIPD yangmelaksanakanpelayanansesuaiStandarPelayananMinimal
% 100 1 Laporan HasilPengawasan atasKinerja PelayananPublik
Laporan 4
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 29
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Outcome
Satu Tar Indikator KinerjaOutput
Target Penang
an get Satuan Jml gungJawab
BUMN/BUMD
2 PersentaseBUMN/D/BLU/D yangdilakukansosialisasi/asistensiGCG/KPI
% 65 2 Laporan HasilBimtek/AsistensiGCG/KPI SektorKorporat
Laporan 7 APD
3 PersentaseBUMD yangdilakukanaudit kinerja
% 55 12 Laporan HasilPengawasan AtasKinerja BUMD
Laporan 21 AN
4 MeningkatkanKesadaran danKeterlibatan K/L,Pemda,BUMN/BUMDDalamUpayaPencegahandanPemberantasanKorupsiMenjadi80%
1 KelompokMasyarakatyangmendapatkanSosialisasiProgram AntiKorupsi
KelmpokMasyarakat
5 13 Laporan hasilsosialisasimasalah korupsi
Laporan 6 AN
2 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUDberisikofraud yangmendapatkansosialisasi/DA/asistensi/evaluasiFCP
Instansi 1 14 Laporan HasilBimtek/AsistensiImplementasi FCP
Laporan 5 INVEST
3 JumlahIPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUDyangdilakukankajianperaturanyangberpotensiTPK
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD
1 1 Laporan HasilKajianPengawasan
Laporan 1 INVEST
4 PersentasePelaksanaanpenugasanHKP, klaimdanpenyesuaianharga
% 100 1 Laporan HasilAudit Investigasiatas HKP, Klaim,dan PenyesuaianHarga
Laporan 7 INVEST
5 Persentasepelaksanaanauditinvestigasi/PKKN/PKA
% 80 1 Laporan HasilAudit Investigasi,PerhitunganKerugian Negara,dan PemberianKeterangan AhliAtas PermintaanInstansi Penyidik
Laporan 84 INVEST
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 30
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Outcome
Satu Tar Indikator KinerjaOutput
Target Penang
an get Satuan Jml gungJawab
6 PersentaseTL hasilauditinvestigasinon TPKoleh instansiberwenang
% 90 1 Laporan hasilaudit investigasiatas permintaanInstansi lainnya
Laporan 5 INVEST
2 Laporan HasilReviu terhadaplaporan danpengaduanmasyarakat
Laporan 2 INVEST
5 MeningkatnyaKualitasPenerapan SPIPdiK/L/Pemdasebesar60%
1 PersentasePemda yangmenyelenggarakan SPIPsesuai PPNomor 60Tahun 2008
% 56 1 LaporanPembinaanPenyelenggaraanSPIP BidangPerekonomian
Laporan-
IPP
2 LaporanPembinaanPenyelenggaraanSPIP BidangPolsoskam
Laporan 2 IPP
3 LaporanPembinaanPenyelenggaraanSPIP BidangKeuangan Daerah
Laporan 25 APD
2 JumlahPemda yangdilakukanasistensipenyelenggaraan SPIPsesuai PPNo 60 Tahun2008
Pemda 12 1 Jumlah PesertaDiklat SPIP
Orang 30 APD
2 Jumlah K/L danPemda yangmendapatkanKonsultasi danBimbingan TeknisPenyelenggaraanSPIP
Pemda 7 APD
6 Meningkatnyakapasitasaparatpengawasaninternpemerintah yangprofesional dankompeten pada80%Pemda
1 PersentasePemda yangdilakukanasistensipenerapanJFA
% 6 1 Sosialisasi danbimtek penerapanJFA APIP Daerah
Laporan 5 APD
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 31
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Outcome
Satu Tar Indikator KinerjaOutput
Target Penang
an get Satuan Jml gungJawab
7 Meningkatnyaefektifitasperencanaanpengawasansebesar90% dankualitaspengelolaaankeuangansebesar100%.
1 Persentasejumlahrencanapenugasanpengawasanyangterealisasi
% 100 1 LaporanDukunganManajemenPerwakilan BPKP
Lap 60 TU
2 PersentasekesesuaianlaporankeuanganPerwakilanBPKPdengan SAP
% 100 TU
3 Persepsikepuasanpegawaiperwakilanterhadaplayanankepegawaian
skalalikert1-10
8 TU
4 PersentasePagu Danayang tidakDiblokirdalam DIPA
% 100 TU
5 Persepsikepuasanpegawaiperwakilanataspencairananggaranyangdiajukansesuaiprosedur
skalalikert1-10
8 TU
7 JumlahpublikasikegiatanperwakilanBPKP dimediamassa
Berita 200 TU
8 Persentasepemanfaatanasset
% 100 1 Jumlah SaranaPrasarana
Unit/M2/Paket
32 TU
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 32
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Outcome
Satu Tar Indikator KinerjaOutput
Target Penang
an get Satuan Jml gungJawab
9 Persepsikepuasanpegawaiperwakilanterhadaplayanansarpras
skalalikert1-10
8
10 Persentasetindak lanjutrekomendasihasil auditInspektorat
% 100
11 JumlahinstansiAPIP yangtelahdisosialisasidan atau di-assessmenttata kelolaAPIP
Instansi 2 1 Jumlahsosialisasi danbimtek penerapantatakelola APIPDaerah
Pemda 13 APD
2 Laporan EvaluasiPenerapanTatakelola APIPDaerah
Laporan 10 APD
12 TingkatpersepsikepuasanPemda atasauditorbersertifikat
skalalikert1-10
7,6 TU
8Terselen
ggaranya100%sistemdukunganpengambilankeputusan bagipimpinan
1 jumlahsistemInformasiyangdimanfaatkan secaraefektif
% 100 1 TU
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 33 dari 125
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 34 dari 125
AA.. CCaappaaiiaann KKiinneerrjjaa OOrrggaanniissaassii
Pengukuran tingkat capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan realisasi masing-masing indikator kinerja outcome dan output yang
mendukung pencapaian sasaran strategis. Dalam mengukur capaian kinerja,
indikator yang dipakai adalah indikator absolut. Metode yang digunakan dalam
pengukuran kinerja atas capaian output adalah metode pembandingan, yaitu
membandingkan antara realisasi target dengan rencana target.
Berdasarkan uraian pencapaian kinerja outcome dan output dapat disimpulkan
bahwa nilai capaian tujuan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Selatan tahun 2014 adalah:
No Tujuan Sasaran Strategis%
CapaianSasaranStrategis
1 Meningkatnya kualitas akuntabilitaskeuangan negara di wilayahPerwakilan BPKP Provinsi SumateraSelatan.
Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL,dan 90% LKPD
99,74
Tercapainya Optimalisasi PenerimaanNegara sebesar 75%
140,61
2 Meningkatnya tata pemerintahan yangbaik di wilayah Perwakilan BPKPProvinsi Sumatera Selatan.
Terselenggaranya SPM pada 300 IPD danterselenggaranya GG pada 65%BUMN/BUMD
108,93
3 Terciptanya iklim yang mencegahkecurangan dan memudahkanpengungkapan kasus yang merugikankeuangan negara di wilayahPerwakilan BPKP Provinsi SumateraSelatan
Meningkatkan Kesadaran dan KeterlibatanK/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam UpayaPencegahan dan Pemberantasan KorupsiMenjadi 80%
55,04
4 Tercapainya efektivitaspenyelenggaraan sistem pengendalianintern pemerintah di wilayahPerwakilan BPKP Provinsi SumateraSelatan.
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di60% K/L/Pemda
102,78
5 Meningkatnya kapasitas aparatpengawasan intern pemerintah yangprofesional dan kompeten di wilayahPerwakilan BPKP Provinsi SumateraSelatan.
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasanintern pemerintah yang profesional dankompeten pada 80% K/L/Pemda
100,00
Meningkatnya efektifitas perencanaanpengawasan sebesar 90% dan kualitaspengelolaaan keuangan sebesar 100%.
100,39
6 Terselenggaranya sistem dukunganpengambilan keputusan yang andalbagi Presiden/pemerintah di wilayahPerwakilan BPKP Provinsi SumateraSelatan
Terselenggaranya 100% sistem dukunganpengambilan keputusan bagi pimpinan
100,00
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 35 dari 125
Analisis kinerja
LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 adalah LAKIP
tahun kelima dari pelaksanaan Renstra Perwakilan Tahun 2010-2014 yang
mendukung pelaksanaan Renstra BPKP Pusat. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan melakukan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis, program, dan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2014.
Pengukuran dilakukan terhadap 8 Sasaran Strategis, 33 Indikator Kegiatan Utama,
dan 3 program. Capaian kinerja output menggambarkan realisasi output menurut
PKP2T dan Non PKP2T sesuai kelompok kegiatan pendukungnya dibandingkan
dengan rencana target output.
Uraian capaian tujuan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan tahun 2014 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:
TUJUAN 1
1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayahPerwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
Keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan capaian IKU dari 2 sasaran
strategis yaitu: Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 90% LKPD dan
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75%.
Apabila dilihat dari perbandingan realisasi indikator kinerja outcome tahun 2014
dengan realisasi kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan
sebagai berikut:
No Indikator KinerjaOutcome Satuan Realisasi
2011Realisasi
2012Realisasi
2013 Realisasi 2014
1Program Hasil pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danpembinaan penyelenggaraan SPIP
Sasaran strategis 1: Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 90% LKPD
1 Persentase IPP yangmendapat pendampinganpenyusunan LaporanKeuangan
% 150,00 100,00 100,00 100,00
2 Persentase IPD yanglaporan keuangannyamemperoleh opiniminimal WDP
% 100,00 100,00 100,00 100,00
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 36 dari 125
No Indikator KinerjaOutcome Satuan Realisasi
2011Realisasi
2012Realisasi
2013 Realisasi 2014
3 Persentase jumlahlaporan keuangan proyekPHLN yang memperolehopini dukungan Wajar
% 83,56 100,00 100,00 100,00
4 Persentase hasilpengawasan lintassektoral yangdisampaikan ke Pusat
% 98,92 100,00 104,35 104,65
5 Persentase hasilpengawasan ataspermintaan presidenyang disampaikan kePusat
% 100,00 132,14 108,70 103,57
6 Persentase hasilpengawasan ataspermintaan stakeholdersyang dijadikan bahanpengambilan keputusanoleh stakeholders
% 100,00 100,00 100,00 57,89
7 Persentase BUMD yangmendapat pendampinganpenyelenggaraanakuntansi
% 100,00 100,00 60,00 75,00
Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75%
8 Persentase hasilpengawasan optimalisasipenerimaannegara/daerah yangditindaklanjuti
% 100,00 100,00 0,00 100,00
9 Persentase hasilpengawasan BUN yangdisampaikan ke Pusat
% 108,62 165,06 100,00 112,73
Simpulan capaian tujuan strategis dalam tahun 2014, diukur dari IKU capaian
sasaran strategis outcome sebagai berikut:
1.1 Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 90% LKPD
Pencapaian kinerja sasaran strategis ini dilaksanakan melalui Program
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan 7 Indikator
Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 37 dari 125
No Indikator Kinerja Outcome Capaian Tahun 2014 PenanggungJawabSatuan Target Realisasi %
1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan PenyelenggaraanSistem Pengendalian Intern Pemerintah1 Persentase IPP yang
mendapat pendampinganpenyusunan LaporanKeuangan
% 100,00 100,00 100,00 IPP
2 Persentase IPD yang laporankeuangannya memperolehopini minimal WDP
% 90,00 100,00 111,11 APD
3 Persentase jumlah laporankeuangan proyek PHLN yangmemperoleh opini dukunganWajar
% 100,00 100,00 100,00 IPP
4 Persentase hasil pengawasanlintas sektoral yangdisampaikan ke Pusat
% 100,00 104,65 104,65 IPP, APD
5 Persentase hasil pengawasanatas permintaan presidenyang disampaikan ke Pusat % 100,00 103,57 103,57 IPP, APD
6 Persentase hasil pengawasanatas permintaan stakeholdersyang dijadikan bahanpengambilan keputusan olehstakeholders
% 100,00 57,89 57,89 IPP,APD
7 Persentase BUMD yangmendapat pendampinganpenyelenggaraan akuntansi
% 62,00 75,00 120,97 AN
Rata rata Capaian % 99,74
Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran yaitu kebijakan, program dan
kegiatan sudah efektif, hal ini nampak dari capaian indikator kinerja sasaran rata-
rata baru mencapai 99,74 %.
Realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis tersebut
dalam tahun 2014 sebesar Rp 2.415.439.000,00 atau sebesar 98,26% dari
anggaran sebesar Rp 2.458.228.000,00. Sedangkan realisasi OH sebesar
12.383 atau 113,14% dari target sebesar 10.945 OH.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa telah dilakukan penghematan penggunaan
dana dan pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal untuk
melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai target sasaran.
Dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2014 dengan realisasi tahun 2013 dapat
diuraikan sebagai berikut:
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 38 dari 125
No Indikator Kinerja Outcome Satuan Realisasi2014
Realisasi2013
Kenaikan/PenurunanRealisasi
Ket
1 2 3 4 5 6 = 4-5 71. Program Hasil pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
pembinaan penyelenggaraan SPIP1 Persentase IPP yang
mendapat pendampinganpenyusunan LaporanKeuangan % 100,00 100,00 0,00 Tetap
2 Persentase IPD yang laporankeuangannya memperolehopini minimal WDP % 100,00 100,00 0,00 Tetap
3 Persentase jumlah laporankeuangan proyek PHLN yangmemperoleh opini dukunganWajar % 100,00 100,00 0,00 Tetap
4 Persentase hasilpengawasan lintas sektoralyang disampaikan ke Pusat % 104,65 104,35 0,30 Naik
5 Persentase hasilpengawasan atas permintaanpresiden yang disampaikanke Pusat
% 103,57 108,70 5,13 Turun6 Persentase hasil
pengawasan atas permintaanstakeholders yang dijadikanbahan pengambilankeputusan oleh stakeholders % 57,89 100,00 42,11 Turun
7 Persentase BUMD yangmendapat pendampinganpenyelenggaraan akuntansi % 75,00 60,00 15,00 Naik
Uraian pencapaian kinerja masing-masing IKU dapat dijabarkan sebagai berikut:
1.1.1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan LaporanKeuangan
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan berupaya mendorong
terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPP di wilayah
Provinsi Sumatera Selatan dengan IKU “Persentase IPP yang mendapat
pendampingan penyusunan Laporan Keuangan”. Keberhasilan
pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi vertikal
yang mendapat pendampingan dibanding target dalam PKPT.
Jumlah instansi vertikal yang mendapat pendampingan selama tahun
2014 di Sumatera Selatan sebanyak 19 instansi yaitu satker-satker di
lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengawas Pemilu Sumatera Selatan,
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 39 dari 125
Rumah Sakit Dr. M. Hoesin, Kementerian Kesehatan, Kementerian
Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Balai
Besar Laboratorium Kesehatan Palembang, RS Kusta Dr. Rivai Abdullah
Palembang, Politeknik Kesehatan Palembang, Balai Teknis Kesehatan
Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Palembang,
Kejaksaan Tinggi Palembang, Kementerian Pariwisata, Kementerian
Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, dan Badan Pusat
Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Bila dibandingkan dengan target
dalam PKP2T yaitu sebanyak 19 instansi/K/L di lingkungan wilayah
Provinsi Sumatera Selatan, maka Persentase IPP yang mendapat
pendampingan penyusunan Laporan Keuangan mencapai 100%.
Realisasi IKU ini di tahun 2014 bila dibandingkan dengan realisasi tahun
lalu adalah tetap, yaitu sebesar 100%.
Untuk perbaikan kinerja di tahun 2015, rencana tindak yang akan
dilakukan antara lain meningkatkan layanan terhadap permintaan
pendampingan penyusunan/reviu laporan keuangan pada satker/instansi
K/L di Provinsi Sumatera Selatan.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 2 indikator kinerja output (IOP) dengan
capaian output sebesar 114,29% antara lain:
Kegiatan pendukung pencapaian target IOP sebanyak 24 PP (Penugasan
Pengawasan) pendampingan penyusunan laporan keuangan.
Selain penugasan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan juga melaksanakan 46 penugasan lainnya dengan rincian: 7 PP
URAIAN TARGET REALISASI (%) ANGGARAN(Rp 000)
REALISASI(Rp 000)
% RENCANA REALISASI %
1 Laporan hasilbimbingan teknis/asistensipenyusunan LKKLbidangPerekonomian
Lap 2 2 100,00 6.478 33.478 516,80 76 76 100,00 IPP
2. Laporan hasilbimbingan teknis/asistensipenyusunan LKKLbidang Polsoskam
Lap 19 22 115,79 52.019 71.894 138,21 636 755 118,71 IPP
Jumlah Lap 21 24 114,29 58.497 105.372 180,13 712 831 116,71
PenanggungJawab
OH
NoIndikator Kinerja
Output
KEUANGANSATUAN
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 40 dari 125
pendampingan penyusunan laporan keuangan, 21 PP Kegiatan narasumber,
5 PP kegiatan pengumpulan data, 5 PP kegiatan workshop, 1 PP sebagai
fasilitator, 1 PP kegiatan sosialisasi dan 6 PP kegiatan pendampingan
Monitoring dan pertanggungjawaban.
1.1.2. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimalWDP
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan berupaya mendorong
akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah ke arah yang lebih baik dengan
IKU “Persentase instansi pemerintah daerah (IPD) yang laporan
keuangannya memperoleh opini minimal WDP” dari BPK RI.
Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah IPD yang
laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP sebanyak 16 Pemda
dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 16 Pemda.
Realisasi IKU ini di tahun 2014 bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu
tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 100 %.
Untuk mencapai target Tahun 2015 sebesar 100% Bidang APD akan
melakukan bimbingan teknis pada 18 Pemda di Provinsi Sumatera Selatan
yang meliputi:
- Penyusunan LKPD
- Penatausahaan akuntansi berbasis akrual
- Pengelolaan aset daerah
- Penyelenggaraan SPIP
- Penyusunan rencana aksi hasil temuan BPK.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 indikator kinerja output (IOP) dengan
capaian output sebesar 118% yaitu:
URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN(Rp 000)
REALISASI(Rp 000)
% RENCANA REALISASI %
1. Laporan hasilbimtek/ asistensipenyusunan LKPD Lap 22 26 118,18 211.982 243.606 114,92 1.080 960 88,89 APD
No Penanggung Jawab
SATUAN KEUANGAN OHIndikator KinerjaOutput
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 41 dari 125
Opini WTP diperoleh Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kota Prabumulih,
Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi
Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten OKU Timur, sedangkan
kabupaten/kota yang lain memperoleh WDP. Sementara dua kabupaten
yang baru dimekarkan yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) belum menyusun Laporan Keuangan
Tahun 2013.
Capaian opini BPK atas LKPD Tahun 2013 menunjukkan peningkatan
sebagai berikut:
1. Opini WDP menjadi WTP 3 pemda: Kabupaten Musi Banyuasin, Kota
Prabumulih, dan Kabupaten Muara Enim.
2. Opini TMP menjadi WDP 1 pemda: Kabupaten Empat Lawang.
Belum diperolehnya opini WTP dari BPK sebanyak 8 pemda terutama
disebabkan oleh:
1. Adanya kelemahan sistem pengendalian intern;
2. Pengelolaan barang milik negara/daerah belum tertib;
3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum sesuai ketentuan yang
berlaku;
4. Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP);
5. Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada
pemerintah daerah.
1.1.3. Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperolehopini dukungan wajar
IKU “Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh
opini dukungan wajar” merupakan pendukung dalam pencapaian sasaran
strategis 1. IKU ini diukur dari jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang
memperoleh opini dukungan Wajar dibandingkan dengan jumlah laporan
keuangan proyek PHLN yang diaudit.
Jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan
Wajar selama tahun 2014 sebanyak 39 dengan jumlah laporan keuangan
proyek PHLN yang diaudit yaitu sebanyak 39 laporan, maka Persentase
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 42 dari 125
jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan
Wajar sebesar 100%.
Tercapainya target IKU ini didukung dengan komitmen pengelola kegiatan
dan tambahan cakupan audit, sehingga perolehan opini dukungan wajar
atas laporan keuangan melebihi target yang ditetapkan.
Realisasi IKU ini di tahun 2014 bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu
tidak mengalami perubahan yaitu, sebesar 100%.
Untuk perbaikan kinerja di tahun 2015, rencana tindak yang akan dilakukan
antara lain melaksanakan audit keuangan atas permintaan Rendal, dan
potensi permintaan dari mitra kerja.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 Indikator Kinerja Output (IOP) dengan
capaian output sebesar 118% yaitu:
Kegiatan pendukung pencapaian IOP ini sebanyak 46 PP yang terdiri dari 33
PP audit laporan keuangan PHLN, 8 PP kegiatan quality assurance, 1 PP
reviu KKA, dan 1 PP Kegitan Workshop, 1 PP diseminasi pedoman QA
(Quality Assurance) dan 2 PP kegiatan narasumber
Selain penugasan tersebut di atas, perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan juga melaksanakan 6 PP kegiatan workshop.
1.1.4. Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan kePusat
Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) mandat yang diberikan kepada BPKP antara lain
melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas
kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, BPKP
mempunyai kewenangan yang lebih luas dan juga keunggulan kompetensi
dalam melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral, sehingga
pengawasan atas program/kegiatan yang melibatkan beberapa pihak dan
terkait dengan berbagai aspek dapat dilakukan oleh Perwakilan BPKP
URAIAN
TARGET
REALISASI
% ANGGARAN(Rp 000)
REALISASI(Rp 000)
% RENCANA REALISASI %
1 Laporan hasilpengawasan atasProyek PHLN
Lap 39 46 117,95 311.469 315.750 101,37 2018 2023 100,25 IPP
Penanggung
Jawab
OHNo Indikator Kinerja
Output
SATUAN KEUANGAN
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 43 dari 125
Provinsi Sumatera Selatan.
Keberhasilan pencapaian IKU “Persentase hasil pengawasan lintas sektoral
yang disampaikan ke Pusat” diukur dari jumlah laporan yang dikirim ke Pusat
dibandingkan target laporan dari Pusat.
Jumlah laporan yang dikirim ke Pusat selama tahun 2014 sebanyak 45
laporan (IPP 39 laporan dan APD 6 laporan) sedangkan target laporan dari
Pusat sebanyak 43 laporan (IPP 39 laporan dan APD 4 laporan), sehingga
Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat
sebesar 104,65%.
Realisasi IKU ini di tahun 2014 sebesar 104,65 bila dibandingkan dengan
realisasi tahun lalu sebesar 104,35 mengalami kenaikan 0,30%.
Untuk perbaikan kinerja di tahun 2015, rencana tindak yang akan dilakukan
antara lain berinisiatif melaksanakan penugasan lintas sektoral disamping
penugasan yang telah ada di PKP2T dan penugasan yang bersal dari
permintaan dari Pusat.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 3 Indikator Kinerja Output (IOP) dengan
capaian output sebesar 118,57% seperti rincian dibawah ini:
Kegiatan pendukung pencapaian IOP untuk bidang IPP antara lain 15 PP
audit kinerja PPIP, 2 PP pengumpulan data BOS, 41 PP audit kinerja BOK,
3 PP pengumpulan data BSPS, 2 PP kompilasi audit, 3 PP evaluasi
ketahanan pangan, 1 PP pengumpulan data , 5 PP audit operasional Raskin,
4 PP audit operasional dana dekonsentrasi, 1 PP audit operasional bawaslu,
1 PP kompilasi audit BOK dan 1 PP sosialisasi PPIP
Selain penugasan tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan juga melaksanakan 17 penugasan lainnya yaitu: 3 PP evaluasi
URAIAN
TARGET
REALISASI
% ANGGARAN(Rp 000)
REALISASI(Rp 000)
% RENCANA
REALISASI
%
1. Laporan hasilpengawasan lintassektor BidangPerekonomian
Lap 20 24 120,00 197.153 272.207 138,07 992 1113 112,20 IPP
2. Laporan hasilpengawasan lintassektor bidangPolsoskam
Lap 46 55 119,57 522.269 449.438 86,05 1996 2521 126,30 IPP
3. Laporan hasilpengawasan lintassektor bidangKeuangan Daerah
Lap 4 4 100,00 37.040 41.357 111,65 202 171 84,65 APD
Jumlah Lap 70 83 118,57 756.462 763.002 100,86 3190 3805 119,28
PenanggungJawab
OHNo Indikator Kinerja
Output
SATUAN KEUANGAN
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 44 dari 125
ketahanan pangan, 7 PP kegiatan workshop, 1 PP kegiatan pengumpulan
data BOK, 3 PP sosialisasi PPIP, 1 PP pengumpulan data dan 2 PP
pendampingan.
Sedangkan untuk bidang APD Kegiatan pendukung pencapaian IOP ini
adalah:
- Probity Audit pada Kabupaten Banyuasin
- Korsupgah di Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Evaluasi pemberian hibah dan bansos pada Pemkab Banyuasin dan
- Pelatihan audit pengadaan barang jasa/probity audit pada Inspektorat
Kabupaten Muara Enim.
1.1.5. Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yangdisampaikan ke Pusat
Dalam rangka pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan melakukan pengawasan intern melalui kegiatan pengawasan lainnya
berdasarkan penugasan dari Presiden, sesuai amanat pasal 49 ayat 2 butir
PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
Capaian IKU ini diukur berdasarkan jumlah laporan yang dikirim ke Pusat
dibandingkan target laporan dari Pusat.
Jumlah laporan yang dikirim ke Pusat selama tahun 2014 sebanyak 29
laporan (IPP 20 laporan; APD 9 laporan) sedangkan target laporan dari Pusat
sebanyak 28 laporan (IPP 20 laporan; APD 8 laporan), sehingga Persentase
hasil pengawasan atas permintaan presiden ke Pusat sebesar 103,57%.
Realisasi IKU ini di tahun 2014 bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu
mengalami penurunan sebesar 5,13%.
Untuk perbaikan kinerja di tahun 2015, rencana tindak yang akan dilakukan
antara lain menggali potensi pengembangan penugasan presiden di wilayah
Provinsi Sumatera Selatan.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 3 Indikator Kinerja Output (IOP) dengan
capaian output sebesar 114,29% seperti rincian berikut:
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 45 dari 125
Kegiatan pendukung pencapaian IOP untuk Bidang Pengawasan IPP adalah
23 PP yang terdiri dari 5 PP monitoring prioritas pembangunan nasional dan
18 PP kegiatan evaluasi penyerapan anggaran.
Selain penugasan tersebut di atas, masih terdapat penugasan lain yang
terdiri dari 26 PP kegiatan evaluasi penyerapan anggaran, 1 PP pengumpulan
data, dan 5 PP kegiatan monitoring implementasi BPJS, 2 PP kegiatan
monitoring, dan 2 PP kegiatanpenyusunan laporan kompilasi.
Sedangkan untuk bidang APD keberhasilan capaian IOP ini didukung oleh
Indikator ini diukur dengan 8 PP kegiatan evaluasi penyerapan anggaran
Tahun 2014 dan Tahun 2013 di Provinsi sumatera Selatan, Kabupaten Ogan
Ilir, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi
Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Lubuklinggau dan 1 Laporan
kompilasi evaluasi penyerapan pada 4 Pemda di Provinsi Sumatera Selatan.
1.1.6. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yangdijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
IKU ini merupakan IKU lainnya untuk mencapai sasaran strategis
meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah pusat/kementerian/
lembaga/pemerintah daerah. IKU ini diukur dengan persentase laporan
pengawasan atas permintaan stakeholders disampaikan tepat waktu (sesuai
RPL dalam KM4).
Jumlah laporan pengawasan atas permintaan stakeholders disampaikan tepat
URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN(Rp 000)
REALISASI(Rp 000)
% RENCANA REALISASI %
1. Laporan hasilpengawasan ataspermintaanpresiden bidangperekonomian
Lap 1 1 100,00 1.020 7.630 748,04 30 30 100,00 IPP
2. Laporan hasilpengawasan ataspermintaanpresiden Bidangpolsoskam
Lap 19 22 115,79 118.968 130.302 109,53 591 620 104,91 IPP
3. Laporan hasilpengawasan ataspermintaanpresiden Bidangkeuangan daerah
Lap 8 9 112,50 81.640 82.674 101,27 352 422 119,89 APD
Jumlah Lap 28 32 114,29 201.628 220.606 109,41 973 1072 110,17
Penanggung
Jawab
OH
NoIndikator Kinerja
Output
SATUAN KEUANGAN
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 46 dari 125
waktu (sesuai RPL dalam KM4) selama tahun 2014 sebanyak 44 laporan atau
57,89% dari jumlah laporan pengawasan atas permintaan stakeholders
sebanyak 76 laporan.
Realisasi IKU ini di tahun 2014 bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu
mengalami penurunan sebesar 42,11%.
Tidak tercapainya target kinerja laporan pengawasan atas permintaan
stakeholders disampaikan secara tepat waktu karena terdapat beberapa
laporan yang proses finalisasinya menunggu hasil validasi pusat dengan
rincian sebagai berikut:
1. Evaluasi AKIP tahun anggaran 2013 pada Pemerintah kabupaten
2. Evaluasi LPPD pada Pemda Kota Lubuklinggau
3. Evaluasi LPPD pada Pemda Kabupaten Musi Rawas
4. Evaluasi LPPD pada Pemda Kota Prabumulih
5. Evaluasi LPPD pada Pemda Kabupaten Lahat
6. Evaluasi LPPD pada Pemda Ogan Komering Ulu
7. Evaluasi LPPD pada Pemda Kota Pagaralam
8. Evaluasi LPPD pada Pemda OKU Timur.
Faktor penghambat lainnya adalah belum disusunnya SOP tentang bataswaktu penerbitan laporan atas permintaan stakeholders.
Rencana tindak/langkah strategis di tahun 2015 yang akan dilaksanakan
adalah meningkatkan layanan penugasan atas permintaan stakeholders.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 3 indikator kinerja Output (IOP) dengan
capaian output sebesar 100% antara lain:
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 47 dari 125
Kegiatan pendukung pencapaian IOP di Bidang Pengawasan IPP antara lain:
15 kegiatan audit operasional tunjangan profesi guru PNSD, 16 audit
operasional tunggakan TPG Kementerian Agama dan 1 laporan sosialisasi
pedoman audit.
Disamping penugasan pengawasan di atas yang telah mencapai target
100%, masih terdapat penugasan lainnya seperti: 2 PP kegiatan kompilasi
hasil audit operasional, 3 kegiatan validasi dan verifikasi,1 kegiatan Bimtek,
12 kegiatan pendampingan, 10 narasumber, 5 bantuan personal BPKP, 3
kegiatan monitoring, dan 1 laporan kegiatan pembahasan dan reviu.
Sedangkan untuk bidang APD kegiatan pendukung pencapaian IOP ini, yaitu:
- Kegiatan narasumber penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) tahun
2013 pada Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muba, Kota Lubuk
Linggau, Kabupaten Lahat, Kabupaten OKU Timur.
- Kegiatan narasumber penyusunan LAKIP tahun 2013 di Kota Lubuk
Linggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten
Musi Banyuasin, Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Selatan.
- Kegiatan narasumber evaluasi LAKIP SKPD di lingkungan Kota Lubuk
Linggau dan Kabupaten Banyuasin.
- Kegiatan narasumber perencanaan pembangunan daerah dalam
kegiatan pendampingan penyusunan Renstra Tahun 2010-2015 dan
Renja SKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014.
- Kegiatan pendampingan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah
URAIAN TARGET
REALISASI
% ANGGARAN(Rp 000)
REALISASIRp 000)
% RENCANA REALISASI %
1. Laporan hasilpengawasan ataspermintaanstakeholderBidangPerekonomian
Lap 0 8 0,00 0 6.850 0 263 0,00 IPP
2. Laporan hasilpengawasan ataspermintaanstakeholderBidangPolsoskam
Lap 20 24 120,00 449.393 485.498 108,03 1371 1371 100,00 IPP
3. Laporan hasilpengawasan ataspermintaanstakeholderBidang KeuanganDaerah
Lap 13 15 115,38 196.850 40.756 20,70 548 617 112,59 APD
Jumlah Lap 33 47 142,42 646.243 533.104 82,49 1919 2251 117,30
Penanggung Jawab
OH
NoIndikator Kinerja
Output
SATUAN KEUANGAN
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 48 dari 125
daerah (SAPD) dan bagan akun standar (BAS) pada Pemkab. Musi
Banyuasin.
- Kegiatan narasumber pendampingan penyusunan kebijakan akuntansi
berbasis akrual pada Kabupaten Musi Banyuasin.
- Kegiatan peserta sosialisasi aplikasi layanan dasar bidang pendidikan
dan kesehatan tahun 2014
- Kegiatan narasumber bimbingan teknis peningkatan kapasitas peran dan
fungsi aparatur
- Kegiatan narasumber penatatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD/K)
Kabupaten Musi Banyuasin 2014
- Kegiatan asistensi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban
(LKPJ) Walikota Lubuk Linggau tahun 2013
- Kegiatan atas narasumber penyusunan Renstra Renja dan LKIP pada
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
- Kegiatan mengikuti deseminasi/sosialisasi manual sistem pengukuran
kinerja daerah dan pedoman EKPPD tahun 2014
- Kegiatan tenaga fasilitator/pendampingan reviu laporan keuangan
Pemerintah Kota Pagar Alam tahun 2013
- Kegiatan pendampingan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Kabupaten OKU Selatan
- Kegiatan bimbingan teknis perencanaan pembangunan melalui kegiatan
narasumber sinkronisasi antara draft RPJMD Kabupaten Empat Lawang
2013-2018
- Pendampingan bimbingan teknis penyusunan sistem dan prosedur TP-
TGR pada Pemerintah Kota Lubuklinggau
- Narasumber penyusunan Standar Biaya Umum (SBU) pada Pemerintah
Kabupaten OKU Selatan
- Pendampingan pelaksanaan program/kegiatan APBD tahun 2014.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 49 dari 125
1.1.7. Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraanakuntansi
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan berperan aktif dalam
pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMD agar sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu pendampingan ini
dianggap mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 dengan IKU
“Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan
akuntansi”. IKU ini diukur dengan jumlah BUMD yang mendapat
pendampingan penyelenggaraan akuntansi dibagi dengan jumlah seluruh
BUMD di wilayah kerja Perwakilan.
Dalam tahun 2014, jumlah BUMD yang mendapat pendampingan
penyelenggaraan akuntansi ditargetkan turun dari 100% menjadi 62%,
dengan pertimbangan dari jumlah seluruh BUMD di wilayah kerja Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 13 BUMD, hanya 8 BUMD yang
membutuhkan pendampingan penyelenggaraan akntansi.
Sementara jumlah BUMD yang mendapat pendampingan pada Tahun 2014
adalah sebanyak 12 BUMD dari jumlah 16 BUMD di Sumatera Selatan,
sehingga persentase capaian IKU ini sebesar 75%.
Realisasi IKU ini di tahun 2014 bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu
mengalami kenaikan sebesar 15%.
Untuk capaian target tahun 2015 sebesar 100% bidang Akuntan Negara akan
melakukan pendekatan kepada BUMD Mitra baik secara formal maupun
informal agar penyelenggaraan akuntansinya dapat didampingi.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 Indikator Kinerja Output (IOP) dengan
capaian output sebesar 116,67% dengan rincian sebagai berikut:
URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN(Rp 000)
REALISASI(Rp 000) % RENCANA REALISASI %
1. Laporan hasilbimtek/ asistensipenyusunan LKBUMD
Lap 18 21 116,67 271.947 233.999 86,05 1053 1441 136,85 AN
PenanggungJawab
OHNo Indikator Kinerja
Output
SATUAN KEUANGAN
Kegiatan pendukung pencapaian IOP ini antara lain 8 PP
asistensi/pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada PDAM, 4 PP
asistensi/pendampingan penyusunan laporan keuangan pada RSUD, 2 PP
asistensi/pendampingan penyusunan laporan keuangan pada PD Baturaja
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 50 dari 125
Multi Gemilang dan PD Sarana Pembangunan Muara Enim, 4 PP bimbingan
teknis penyusunan SIA (Sistem Informasi Akuntansi) pada PDAM, 2 PP
sosialisasi penerapan PPK BLUD pada RSUD, 1 PP asistensi penyusunan
SOP pengadaan barang/jasa pada PT Muba Link Kabupaten Musi
Banyuasin.
1.2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75%
Pencapaian kinerja sasaran strategis ini dilaksanakan melalui program
pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan
penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dengan 2 indikator
kegiatan utama sebagai berikut:
No Indikator Kinerja OutcomeCapaian Tahun 2014 Penanggung
JawabSatuan Target Realisasi %
1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan PembinaanPenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
8 Persentase hasil pengawasanoptimalisasi penerimaannegara/daerah yangditindaklanjuti
% 60,00 100,00 166,67 IPP
9 Persentase hasil pengawasanBUN yang disampaikan kePusat
% 100,00 114,55 114,55 APD
Rata rata Capaian % 140,61
Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran yaitu kebijakan, program dan
kegiatan telah efektif, hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja sasaran rata-
rata mencapai 140,61%.
Realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis tersebut
dalam tahun 2014 sebesar Rp 98.048.000,00 atau sebesar 28,51% dari
anggaran sebesar Rp 343.860.000,00. Sedangkan realisasi OH sebesar 622
atau 112,07% dari target sebesar 555 OH.
Dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2014 dengan realisasi tahun 2013
dapat diuraikan sebagai berikut:
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 51 dari 125
No Indikator Kinerja Outcome Satuan Realisasi2014
Realisasi2013
Kenaikan/PenurunanRealisasi
Ket
1 2 3 4 5 6 = 4-5 71. Program Hasil pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
pembinaan penyelenggaraan SPIP
8 Persentase hasilpengawasan optimalisasipenerimaan negara/daerahyang ditindaklanjuti
% 100,00 0,00 100,00 Naik
9. Persentase hasilpengawasan BUN yangdisampaikan ke pusat.
% 100,00 112,73 12,73 Naik
Uraian pencapaian kinerja masing-masing IKU dapat dijabarkan sebagai
berikut:
1.2.8 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerahyang ditindaklanjuti
Dalam rangka berperan melakukan optimalisasi penerimaan negara, BPKP
menetapkan “Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan
negara/daerah yang ditindaklanjuti” sebagai IKU yang dominan dalam
mengindikasikan ketercapaian sasaran strategis tercapainya optimalisasi
penerimaan negara. Pengawasan atas penerimaan negara antara lain untuk
mendorong upaya perbaikan sistem manajemen penerimaan negara bukan
pajak (PNBP) yang transparan dan akuntabel, sehingga penerimaan yang
berasal dari PNBP menjadi meningkat sesuai dengan potensi yang
diharapkan. Kinerja IKU ini diukur berdasarkan Jumlah tindak lanjut
(rekomendasi/saran) dibagi dengan jumlah rekomendasi/saran hasil audit
OPN/OPAD.
Jumlah rekomendasi/saran hasil audit OPN/OPAD selama tahun 2014
sebanyak 1 kejadian dan sudah ada tindak lanjut atas rekomendasi/saran
selama tahun 2014 sehingga persentase hasil pengawasan optimalisasi
penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti sebesar 100%.
Tercapaikan target IKU tahun 2014 ini disebabkan Pengawasan PNBP
dilakukan secara optimal.
Realisasi IKU ini bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu mengalami
kenaikan sebesar 100%.
Rencana tindak/langkah strategis di tahun 2015 adalah melayani permintaan
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 52 dari 125
stakeholders khususnya terhadap potensi penerimaan negara/daerah (PNBP,
PAD, dsb ).
Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 indikator kinerja output (IOP) dengan
pencapaian output sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:
Kegiatan pendukung pencapaian IOP ini adalah kegiatan verifikasi piutang
Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kejaksaan Tinggi Sumatera
Selatan.
1.2.9 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat
Pemerintah melalui PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, pasal 49 ayat 2 butir b menegaskan bahwa BPKP melakukan
pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan
kebendaharaan umum negara dengan tujuan untuk memberikan masukan
kepada Menteri Keuangan. Menindaklanjuti amanat tersebut, dalam
Renstranya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan membentuk IKU
berupa “Persentase hasil Pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat”.
Capaian IKU ini diukur berdasarkan jumlah laporan yang dikirim ke Pusat
dibandingkan target laporan dari Pusat.
Jumlah laporan yang dikirim ke Pusat selama tahun 2014 sebanyak 62
laporan sedangkan target laporan dari Pusat sebanyak 55 laporan, sehingga
Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat sebesar
112,73%.
Realisasi IKU ini di tahun 2014 bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu
mengalami kenaikan sebesar 12,73%.
Rencana tindak yang akan dilakukan di tahun 2015 akan melaksanakan
penugasan pengawasan BUN dan menyampaikan laporannya secara tepat
waktu.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 Indikator Kinerja Output (IOP) dengan
URAIAN TARGET
REALISASI
% ANGGARAN(Rp 000)
REALISASI(Rp 000)
% RENCANA
REALISASI
%
1. Laporan hasil pengawasanatas penerimaan negarabidang Polsoskam
Lap 1 1 100,00 23.496 21.458 91,33 75 100 133,33 IPP
Jumlah Lap 1 1 100 23.496 21.458 91,33 75 100 133,33
PenanggungJawab
OHNo Indikator Kinerja Output
SATUAN KEUANGAN
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 53 dari 125
pencapaian output sebesar 112,73% dengan rincian sebagai berikut:
URAIAN TARGET REALISASI
% ANGGARAN(Rp 000)
REALISASI(Rp 000)
% RENCANA
REALISASI
%
3. Laporan hasil pengawasanBUN bidang KeuanganDaerah
Lap 55 62 112,73 320.364 76.590 23,91 480 522 108,75 APD
Jumlah Lap 55 62 112,73 320.364 76.590 23,91 480 522 108,75
Penanggung
Jawab
OHNo Indikator Kinerja Output
SATUAN KEUANGAN
Kegiatan pendukung pencapaian IOP ini, yaitu 5 PP Monitoring sisa BOS TA
2011, 11 PP Penyelesaian dan penyusunan laporan pemantauan dan
evaluasi sisa BOS, 45 PP Monitoring dan Evaluasi pengelolaan DAK, dan 1
PP Workshop pedoman monitoring dan evaluasi DAK pendidikan TA 2013
dan 2014.
TUJUAN 2
1. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKPProvinsi Sumatera Selatan.
Keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan capaian IKU dari sasaran strategis
Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 65%
BUMN/BUMD.
Apabila dilihat dari perbandingan realisasi indikator kinerja outcome tahun 2014
dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai
berikut:
No Indikator Kinerja Outcome Satuan Realisasi2011
Realisasi2012
Realisasi2013
Realisasi2014
1. Program Hasil pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danpembinaan penyelenggaraan SPIP
Sasaran strategis 3: Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada65% BUMN/BUMD
10 Persentase IPD yangmelaksanakan pelayanan sesuaiStandar Pelayanan Minimal
% 100,00 50,00 60,00 100,00
11 Persentase BUMN/D/BLU/Dyang dilakukansosialisasi/asistensi GCG/KPI
% 50,00 275,00 100,00 71,43
12 Persentase BUMD yangdilakukan audit kinerja % 91,30 118,75 87,00 64,29
Simpulan capaian tujuan strategis dalam tahun 2014, diukur dari capaian
sasaran strategis outcome sebagai berikut:
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 54 dari 125
2.3 Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 65%BUMN/BUMD
Pencapaian kinerja sasaran strategis ini dilaksanakan melalui Program
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan 3 Indikator
Kegiatan Utama sebagai berikut:
No Indikator Kinerja OutcomeCapaian Tahun 2014 Penanggung
JawabSatuan Target Realisasi %
1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan PembinaanPenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
10 Persentase IPD yangmelaksanakan pelayanan sesuaiStandar Pelayanan Minimal
% 100,00 100,00 100,00 APD
11 Persentase BUMN/D/BLU/D yangdilakukan sosialisasi/asistensiGCG/KPI
% 65,00 71,43 109,89 AN
12 Persentase BUMD yang dilakukanaudit kinerja % 55,00 64,29 116,89 AN
Rata rata Capaian % 108,93
Strategi yang diteparkan untuk mencapai sasaran yaitu kebijakan, program dan
kegiatan telah efektif, hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja sasaran rata-
rata mencapai 108,93%.
Realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis tersebut
dalam tahun 2014 sebesar Rp 364.128.000,00 atau sebesar 93,37% dari
anggaran sebesar Rp 390.004.000,00. Sedangkan realisasi OH sebesar 2.888
atau 118,07% dari target sebesar 2.446 OH.
Dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2014 dengan realisasi tahun 2013
dapat diuraikan sebagai berikut:
No Indikator Kinerja Outcome Satuan Realisasi2014
Realisasi2013
Kenaikan/PenurunanRealisasi
Ket
1 2 3 4 5 6 = 4-5 71. Program Hasil pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
pembinaan penyelenggaraan SPIP
10 Persentase IPD yangmelaksanakan pelayanan sesuaiStandar Pelayanan Minimal
% 100,00 60,00 40,00 Naik
11 Persentase BUMN/D/BLU/D yangdilakukan sosialisasi/asistensiGCG/KPI
% 71,43 100,00 28,57 Turun
12 Persentase BUMD yang dilakukanaudit kinerja % 64,29 87,00 22,71 Turun
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 55 dari 125
Uraian pencapaian kinerja masing-masing IKU dapat dijabarkan sebagai berikut:
2.3.10 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayananminimal
Dasar hukum pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010–2014, yang mewajibkan setiap
Pemda untuk menerapkan standar pelayanan minimal. Selain itu juga terdapat
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 yang mensyaratkan implementasi
SPM dilakukan dengan menuangkan indikator SPM pada dokumen
perencanaan jangka menengah dan tahunan serta pada dokumen
penganggaran daerah. Selanjutnya Inpres Nomor 1 Tahun 2010 juga
mengharuskan Pemda melakukan SPM yang ditetapkan oleh kementerian
teknis. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, pasal 48 ayat 2 butir a dan pasal 50 ayat 1 butir a, menyebutkan
bahwa BPKP melakukan pengawasan intern antara lain melalui audit kinerja
diantaranya dimaksudkan untuk memperbaiki pelayanan publik.
IKU ini diukur dengan menghitung jumlah IPD yang mencantumkan SPM dalam
dokumen perencanaan dibagi jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan.
Capaian kinerja indikator “Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan
sesuai standar pelayanan” telah mencapai 100%. Indikator ini diukur melalui
jumlah pemda yang mencantumkan indikator SPM dalam dokumen
perencanaan sebanyak 4 (empat) pemda dibandingkan dengan jumlah pemda
yang diaudit kinerja pelayanan sebanyak 4 (empat) pemda.
Dalam tahun 2014, pemda yang telah mencantumkan SPM ke dalam dokumen
perencanaan adalah Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk linggau.
Untuk mencapai target di tahun 2015 sebesar 100%, Perwakilan BPKP
Sumatera Selatan akan melaksanakan audit kinerjapelayanan bidang
pendidikan dan kesehatan.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 Indikator Kinerja Output (IOP) dengan
capaian output sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:
URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN(Rp 000)
REALISASI(Rp 000)
% RENCANA REALISASI %
1. Laporan hasilpengawasan atas kinerjapelayanan publik BidangKeuangan Daerah
Lap 4 4 100,00 51.922 4.294 8,27 153 195 127,45 APD
PenanggungJawab
OHNo Indikator Kinerja Output
SATUAN KEUANGAN
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 56 dari 125
Kegiatan pendukung pencapaian IOP ini yaitu kegiatan evaluasi pelayanan
publik.
2.3.11 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensiGCG/KPI
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan berperan melakukan
pengawasan intern melalui pemberian pelayanan jasa manajemen kepada
BUMN/BUMD/BLU/BLUD di bidang GCG dan KPI, dengan harapan dapat
memperbaiki kinerja BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Untuk mengukur manfaat,
ditetapkan IKU berupa “Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan
sosialisasi/asistensi GCG/KPI”.
IKU ini diukur dengan menghitung Jumlah BUMN/D/BLU/D yang dilakukan
sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI dibandingkan dengan target PKPT.
Dalam tahun 2014, target IKU ini sebesar 65% dengan realisasi outcome
adalah 71,43% yaitu di atas target sebesar 6,43%.
Untuk mencapai target tahun 2015 sebesar 100% Bidang Akuntan Negara
tetap akan melakukan pendekatan kepada BUMD/BUMD/BLUD mitra baik
secara formal maupun informal agar dapat dilakukan sosialisasi dan asistensi
penerapan GCG/KPI.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 Indikator Kinerja Output (IOP) dengan
capaian output sebesar 114% dengan rincian sebagai berikut:
URAIAN
TARGET REALISASI
% ANGGARAN(Rp 000)
REALISASI(Rp 000)
% RENCANA REALISASI
%
1. Laporan hasilbimtek/asistensiGCG/KPI sektorkorporat
Lap 7 8 114,29 69.362 81.626 117,68 802 861 107,36 AN
Penanggung Jawab
OHNo Indikator Kinerja
Output
SATUAN KEUANGAN
Kegiatan pendukung pencapaian IOP ini adalah penilaian BUMN Bersih pada
PT Bukit Asam (Persero) Tbk, bimbingan teknis code of conduct pada PDAM
Tirta Randik, PDAM Lematang Enim, dan Sosialisasi Key Performance
Individu (KPI) pada PDAM.
2.4 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja
Penetapan IKU “Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja”,
dimaksudkan untuk mengukur manfaat pengawasan intern yang dilaksanakan
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 57 dari 125
oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan tata
kelola BUMD. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang diaudit
kinerja dibandingkan target PKPT.
Angka realisasi kinerja adalah 64,29 % yang didapat dari perbandingan 9
BUMD yang diaudit kinerja dengan target PKPT sebanyak 14 PP.
Terjadi penurunan realisasi sebesar 22,71% dari realisasi tahun 2013 sebesar
87% ke realisasi tahun 2014 sebesar 64,29%.
Dilihat dari capaian Tahun 2014, IKU ini mencapai 116,89% yang berarti
terjadi peningkatan dibanding capaian tahun 2013 sebesar 87%. Hal ini
disebabkan karena PKPT 2014 telah mencakup semua BUMD yang ada di
wilayah Sumatera Selatan.
Untuk mencapai target tahun 2015 sebesar 100% Bidang Akuntan Negara
akan melakukan pendekatan kepada BUMD Mitra baik secara formal maupun
informal agar dapat diaudit kinerjanya.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 Indikator Kinerja Output (IOP) dengan
pencapaian output sebesar 109,52% dengan rincian sebagai berikut:
URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN(Rp 000)
REALISASI(Rp 000)
% RENCANA
REALISASI
%
14 Laporan hasilpengawasan atas kinerjaBUMD
Lap 21 23 109,52 268.720 278.208 103,53 1491 1832 122,87 AN
Penanggung Jawab
OHNo Indikator Kinerja Output
SATUAN KEUANGAN
Kegiatan pendukung pencapaian IOP ini antara lain 23 PP Audit Kinerja
BUMD/BLUD. Yang terdiri dari 15 PP Audit kinerja pada PDAM, 5 PP Audit
Kinerja pada RSUD, 2 PP Audit Tujuan Tertentu pada PT/PD, dan 1 PP
undangan rapat kerja Bidang Keakuntan negaraan.
TUJUAN 33 Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan
pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayahPerwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
Keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan capaian IKU dari sasaran
strategis Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD
Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 58 dari 125
Apabila dilihat dari perbandingan realisasi indikator kinerja outcome tahun 2014
dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai
berikut:
No Indikator Kinerja Outcome SatuanRealisasi2011
Realisasi2012
Realisasi2013
Realisasi2014
2. Program Hasil pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danpembinaan penyelenggaraan SPIP
Sasaran strategis 4: Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMDDalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%;
13 Kelompok masyarakat yangmendapatkan sosialisasiProgram Anti Korupsi
Kelompok 15 8 6 1
14 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yangmendapatkansosialisasi/DA/asistensi/evaluasiFCP
IPP/IPD/BUMN/BUMD/B
LU/BLUD1 5 4 1
15 JumlahIPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajianperaturan yang berpotensi TPK
IPP/IPD/BUMN/BUMD/B
LU/BLUD1 0 0 0
16 Persentase pelaksanaanpenugasan HKP, klaim danpenyesuaian harga
% 77,78 83,83 87,57 75,00
17Persentase pelaksanaan auditinvestigasi/PKKN/PKA % 117,57 78,26 100,00 95,00
18 Persentase TL hasil auditinvestigasi non TPK olehinstansi berwenang
% 90,00 94,44 0,00 0,00
Simpulan capaian tujuan strategis dalam tahun 2014, diukur dari capaian
sasaran strategis sebagai berikut:
3.4 Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMDDalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%;
Pencapaian kinerja sasaran strategis ini dilaksanakan melalui program
pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan
penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dengan 6 indikator
kegiatan utama sebagai berikut:
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 59 dari 125
No Indikator Kinerja OutcomeCapaian Tahun 2014 Penanggung
JawabSatuan Target Realisasi %
1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan PembinaanPenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
13 Kelompok masyarakat yangmendapatkan sosialisasiprogram anti korupsi
Kelompok 5 1 20,00 INV
14 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yangmendapatkansosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP
Instansi 1 1 100,00 INV
15 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukankajian peraturan yangberpotensi TPK
Instansi 1 0 0,00 INV
16 Persentase Pelaksanaanpenugasan HKP, klaim danpenyesuaian harga
% 100,00 75,00 75,00 INV
17 Persentase pelaksanaan auditinvestigasi/ PKKN/ PKA % 80,00 84,21 105,26 INV
18 Persentase TL hasil auditinvestigasi non TPK olehinstansi berwenang
% 90,00 0,00 0,00 INV
Rata-Rata Capaian % 50,04
Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran yaitu kebijakan, program dan
kegiatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini capaian rata-
ratanya sebesar 50,04%.
Realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis tersebut
dalam tahun 2014 sebesar Rp 968.955.000,00 atau sebesar 127,36% dari
anggaran sebesar Rp 760.818 000,00. Sedangkan realisasi OH sebesar 3.213
atau 73,47% dari target sebesar 4.373 OH.
Bila dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2014 dengan realisasi tahun 2013
dapat diuraikan sebagai berikut:
No Indikator Kinerja Outcome Satuan Realisasi2014
Realisasi2013
Kenaikan/PenurunanRealisasi
Ket
1 2 3 4 5 6 = 4-5 71. Program Hasil pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
pembinaan penyelenggaraan SPIP
13 Kelompok Masyarakat yangmendapatkan SosialisasiProgram Anti Korupsi Kelompok 1 6 5 Turun
14 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraudyang mendapatkansosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP
Instansi 1 4 3 Turun
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 60 dari 125
No Indikator Kinerja Outcome Satuan Realisasi2014
Realisasi2013
Kenaikan/PenurunanRealisasi
Ket
1 2 3 4 5 6 = 4-5 715 Jumlah
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukankajian peraturan yangberpotensi TPK
Instansi 0 0 0 Tetap
16 Persentase Pelaksanaanpenugasan HKP, klaim danpenyesuaian harga
% 75,00 87,57 12,75 Turun
17 Persentase pelaksanaan auditinvestigasi/ PKKN/ PKA % 84,21 100,00 15,79 Turun
18 Persentase TL hasil auditinvestigasi non TPK olehinstansi berwenang
% 0,00 0,00 0,00 Tetap
Uraian pencapaian kinerja masing-masing IKU dapat dijabarkan sebagai berikut:
3.4.13 Kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi program anti korupsi
Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai praktek-praktek
penyelenggaraan good governance, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan menetapkan suatu IKU berupa kelompok masyarakat yang
mendapatkan sosialisasi program anti korupsi. keberhasilan IKU diukur dari
jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi program anti
korupsi.
Kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi program anti korupsi
selama tahun 2014 sebanyak 1 kelompok dari 5 kelompok yang ditargetkan.
Faktor penghambat pencapaian IKU ini antara lain adanya penetapan jumlah PP
dalam PKPT Bidang Investigasi Tahun 2014 yaitu hanya 1 PKPT untuk
penugasan sosialisasi program anti korupsi.
Untuk perbaiki kinerja di tahun 2015 , rencana tindak yang akan dilakukan
antara lain dengan melakukan kerja sama dengan stakeholders.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 indikator kinerja output (IOP) dengan
capaian output sebesar 116,67% dengan rincian sebagai berikut:
URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN(Rp 000)
REALISASI(Rp 000)
% RENCANA REALISASI %
1. Laporan hasilsosialisasi masalahkorupsi
Lap 6 7 116,67 51.343 122.483 238,56 93 99 106,45 INV
Jumlah Lap 6 7 116,67 51.343 122.483 238,56 93 99 106,45
PenanggungJawab
OHNo Indikator Kinerja
Output
SATUAN KEUANGAN
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 61 dari 125
Pencapaian IOP ini didukung oleh kegitan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Sosialisasi Program Anti Korupsi (SOSPAK) untuk siswa
baru 2014.
2. Koordinasi penanganan kasus dengan Polres OKU dan Kejari Baturaja
atas dugaan penyimpanan penggunaan dana ADD dan Dana Bantuan
Gubernur di Desa Negeri Sindang Kec. Sosoh Buay Rayap dan Desa
Gunung Liwat Kec. Pengadonan Kab. OKU Tahun 2012.
3. Koordinasi implementasi pengelolaan pengaduan dan pengendalian
gratifikasi serta pembinaan kepegawaian.
4. Koordinasi pengawasan dengan Kejari, Kepolisian dan Kejaksaan di
Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Muara
Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Mura Tara dan Kabupaten
Ogan Komering Ulu.
3.4.14 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkansosialisasi/DA/asistensi/evaluasi Fraud Control Plan (FCP)
Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas
dan kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan korporasi dapat memenuhi prinsip-prinsip Good
Governance. FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara
spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan
kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP
terdiri dari atribut-atribut spesifik, yaitu kebijakan anti fraud, struktur
pertanggungjawaban, penilaian risiko, kepedulian pegawai, kepedulian
pelanggan dan masyarakat, sistem pelaporan fraud, perlindungan pelapor,
pengungkapan kepada pihak eksternal, prosedur investigasi dan standar
perilaku dan disiplin.
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan
sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP selama tahun 2014 sebanyak 1
instansi dari 1 instansi yang ditargetkan. Tercapainya target IKU ini didukung
oleh kesiapan materi bahan implementasi FCP, dan kesiapan SDM
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan untuk memenuhi permintaan
mitra kerja dalam implementasi FCP.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 62 dari 125
Realisasi IKU ini di tahun 2014 bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu
mengalami penurunan sebanyak 3 instansi, hal ini disebabkan belum
adanya permintaan dari mitra kerja untuk implementasi FCP.
Untuk perbaikan kinerja di tahun 2015, rencana tindak yang akan dilakukan
antara lain melakukan koordinasi dengan stakeholders.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 Indikator Kinerja Output (IOP) dengan
pencapaian output sebesar 80% dengan rincian sebagai berikut:
URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN(Rp 000)
REALISASI(Rp 000)
% RENCANA REALISASI %
1. Laporan hasilbimtek/asistensiimplementasi FCP
Lap 5 4 80,00 13.617 5.612 41,21 109 35 32,11 INV
Jumlah Lap 5 4 80 13.617 5.612 41,21 109 35 32,11
Penanggung
Jawab
OHNo Indikator Kinerja
Output
SATUAN KEUANGAN
Pencapaian IOP ini didukung oleh kegitan sebagai berikut:
1. Sosialisasi FCP di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
2. Sosialisasi FCP di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Angkatan III).
3. Sosialisasi FCP di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang(Angkatan II)
4. Sosialisasi FCP di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2013.
3.4.15 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturanyang berpotensi TPK
Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas
keuangan negara tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mendukung upaya
pencegahan dan pemberantasan KKN. Indikator ini dimaksudkan untuk
mengukur Jumlah instansi yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi
TPK tahun berjalan. Untuk merealisasikan IKU, perlu terus dikembangkan
kualitas kajian atas kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berindikasi
KKN dan menyusun/ menyempurnakan pedoman pelaksanaan kegiatan.
Selama tahun 2014 tidak ada IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang
dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK karena objek dan subjek
kegiatan tidak didapatkan.
Realisasi IKU ini di tahun 2014 bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu
tidak mengalami perubahan/tetap.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 63 dari 125
Untuk perbaikan kinerja di tahun 2015, rencana tindak yang akan dilakukan
antara lain melakukan koordinasi dengan stakeholders mengenai informasi
kajian peraturan yang berpotensi TPK.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 Indikator Kinerja Output (IOP) dengan
pencapaian output sebesar 0% dengan rincian sebagai berikut:
URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN
REALISASI
% RENCANA REALISASI %
1. Laporan hasil kajianpengawasan Lap 1 0 0,00 - - 0,00 40 0 0,00 INV
PenanggungJawab
OHNo Indikator Kinerja Output
SATUAN KEUANGAN
3.4.16 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim, dan penyesuaian harga
Kasus hambatan kelancaran pembangunan (HKP), klaim dan penyesuaian
harga merupakan bagian dari hambatan/kendala terhadap peningkatan kualitas
penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara. Tingkat
keberhasilan penyelesaian kasus tersebut berkorelasi terhadap pencapaian
sasaran strategis. Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim, dan
penyesuaian harga ditetapkan sebagai salah satu IKU yang harus dicapai.
Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan HKP, klaim, dan
penyesuaian harga yang terbit dibagi dengan permintaan HKP, klaim dan
eskalasi yang memenuhi syarat (diterbitkan ST).
Jumlah laporan HKP, klaim, dan penyesuaian harga yang terbit sebanyak 3
laporan, sedangkan jumlah permintaan HKP, klaim dan eskalasi yang
memenuhi syarat (diterbitkan ST) sebanyak 4 permintaan sehingga Persentase
Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga sebesar 75%.
Realisasi IKU ini di tahun 2014 bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu
sebesar 87,57% mengalami penurunan sebesar 12,75%. Kondisi ini sangat
dipengaruhi oleh adanya permintaan dari instansi IPP/IPD/BUMN/BUMD yang
diterima oleh Perwakilan BPKP.
Untuk perbaikan kinerja di tahun 2015, rencana tindak yang akan dilakukan
antara lain melakukan koordinasi dengan stakeholders mengenai upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 Indikator Kinerja Output (IOP) dengan
pencapaian output sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 64 dari 125
URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN(Rp 000)
REALISASI(Rp 000)
% RENCANA REALISASI %
1. Laporan hasil audit investigasiatas HKP, Eskalasi, dan Klaim Lap 7 7 100,00 203.208 276.016 135,83 695 710 102,16 INV
PenanggungJawab
OHNo Indikator Kinerja Output
SATUAN KEUANGAN
Kegiatan pendukung pencapaian IOP, yaitu:
Audit penyesuaian harga atas kontrak nomor 05/SP-11/PPSDA-VIII-IR-
III/2008 tanggal 28 November 2008 kegiatan Civil Works of Muncak Kabau
Irrigation Scheme Tertiary Development Works for Block A (LBC 5 Package
11).
Pengumpulan informasi awal dalam rangka HKP pekerjaan pembangunan
jalur ganda Niru – Tanjung Enim Baru.
Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas pelaksanaan pekerjaan
pembangunan jalur ganda antara Niru dan Tanjung Enim Baru.
Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dalam rangka percepatan
pekerjaan pembangunan jalur ganda antara Niru – Tanjung Enim Baru.
Pembahasan penyelesaian permasalahan perjanjian antara PT KAI dan PT
Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
Mendampingi PPK Irigasi dan Rawa II pada SKPJPA Sumatera VIII Provinsi
Sumatera melakukan konsultasi terkait penerapan pasal-pasal dalam
kontrak FIDIC Tahun 1987 ke Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum.
Ekspose Hasil Audit penyesuaian harga satuan dan nilali kontrak Tahun
Jamak Pekerjaan Irigasi Komering Package -9 : ICB-5 dan package – 10 :
ICB-6.
3.4.17 Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA
Salah satu upaya pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas
penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara antara lain
dengan tertanganinya kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi KKN yang
dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menjadi lengkap
setelah dilimpahkan kepada instansi penegak hukum. Dengan demikian
“Persentase pelaksanaan audit investigasi/PKKN/PKA” menjadi salah satu IKU
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pencapaian sasaran
strategis.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 65 dari 125
Pengukuran IKU dihitung berdasarkan Jumlah laporan audit
investigasi/PKKN/PKA dibagi dengan permintaan audit investigasi/ PKKN/ PKA
dari instansi penegak hukum.
Jumlah laporan audit investigasi/PKKN/PKA sebanyak 64 laporan sedangkan
jumlah permintaan audit investigasi/ PKKN/ PKA dari instansi penegak hukum
sebanyak 76 sehingga Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA
harga sebesar 84,21%.
Realisasi IKU ini di tahun 2014 bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu
sebesar 100% mengalami penurunan sebesar 15,79%, kondisi ini sangat
dipengaruhi oleh permintaan dari instansi penegak hukum di wilayah Perwakilan
BPKP.
Untuk perbaikan kinerja di tahun 2015, rencana tindak yang akan dilakukan
antara lain melakukan koordinasi dengan stakeholders mengenai upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 Indikator Kinerja Output (IOP) dengan
pencapaian output sebesar 96,43% dengan rincian sebagai berikut:
URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN(Rp 000)
REALISASI(Rp 000)
% RENCANA REALISASI %
1. Laporan hasil auditinvestigasi, perhitungankerugian negara, danpemberian keterangan ahliatas permintaan instansipenyidik
Lap 84 81 96,43 487.440 564.844 115,88 2969 2369 79,79 INV
PenanggungJawab
OH
No Indikator Kinerja Output
SATUAN KEUANGAN
Pencapaian IOP ini didukung oleh kegitan sebagai berikut:
No Uraian Kegiatan Jumlah Laporan
1 Audit investigasi atas permintaan Kepolisian 10
2 Perhitungan Kerugian Negara ataspermintaan Kepolisian
5
3 Perhitungan Kerugian Negara ataspermintaan Kejaksaan
1
4 Pemberian Keterangan Ahli atas permintaankepolisian
15
5 Perhitungan Kerugian Negara ataspermintaan Kejaksaan
47
6 Ekspose hasil audit PKKN pada KantorCabang Kejaksaan Negeri Baturaja di
1
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 66 dari 125
Martapura
7 PKA perkara penyalahgunaan dana BantuanOperasional Sekolah (BOS)
1
8 Mengikuti kegiatan diseminasi/sosialisasipedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan
1
Jumlah 81
3.4.18 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang
Indikator kinerja utama, persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi
berwenang dimaksudkan untuk mengukur rekomendasi non tindak pidana korupsi
pada suatu instansi pemerintah/BUMN/BUMD yang disampaikan kepada
manajemen untuk ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang disarankan.
Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah TL atas temuan investigasi non TPK
dibagi dengan jumlah temuan non TPK sampai dengan tahun berjalan.
Di tahun 2014 tidak ada realisasi kegiatan pendukung pencapaian IKU ini. Hal ini
disebabkan belum ada instansi pemerintah yang memanfaatkan jasa audit
investigasi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
Realisasi IKU di tahun 2014 bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu tidak
ada perubahan (tetap).
Untuk perbaikan kinerja di tahun 2015, rencana tindak yang akan dilakukan antara
lain melakukan koordinasi dengan stakeholders mengenai upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 2 Indikator Kinerja Output (IOP) dengan
pencapaian output sebesar 0% dengan rincian sebagai berikut:
URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN(Rp 000)
REALISASI(Rp 000)
% RENCANA REALISASI %
1. Laporan hasil audit investigasiatas permintaan instansi lainnya Lap 5 0 0,00 0 0 0,00 455 0 0,00 INV
2. laporan hasil reviu terhadaplaporan dan pengaduanmasyarakat
Lap 2 0 0,00 5210 0 0,00 12 0 0,00 INV
Jumlah Lap 7 0 0 5.210 - 0 467 0 0
PenanggungJawab
OHNo Indikator Kinerja Output
SATUAN KEUANGAN
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 67 dari 125
TUJUAN 44 Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern
pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
Keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan capaian IKU dari sasaran strategis
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda.
Apabila dilihat dari perbandingan realisasi indikator kinerja outcome tahun 2014
dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai
berikut:
No Indikator Kinerja Outcome Satuan Realisasi2011
Realisasi2012
Realisasi2013
Realisasi2014
5 Program Hasil pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danpembinaan penyelenggaraan SPIP
Sasaran strategis 5: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda
19 Persentase Pemda yangmenyelenggarakan SPIP sesuaiPP Nomor 60 Tahun 2008
% 6,25 25,00 31,25 50,00
20 Jumlah Pemda yang dilakukanasistensi penyelenggaraan SPIPsesuai PP No 60 Tahun 2008
Pemda 12 6 6 14
Simpulan capaian tujuan strategis dalam tahun 2014, diukur dari capaian
sasaran strategis sebagai berikut:
4.5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda
Pencapaian kinerja sasaran strategis ini dilaksanakan melalui program
pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan
penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dengan 2 indikator
kegiatan utama sebagai berikut:
No Indikator Kinerja OutcomeCapaian Tahun 2014 Penanggung
JawabSatuan Target Realisasi %
1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan PembinaanPenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
19 Persentase Pemda yangmenyelenggarakan SPIP sesuaiPP Nomor 60 Tahun 2008
% 56,25 50,00 88,89 APD, IPP
20 Jumlah Pemda yang dilakukanasistensi penyelenggaraan SPIPsesuai PP No. 60 Tahun 2008
Pemda 12,00 14,00 116,67 APD
Rata-rata Capaian % 102,78
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 68 dari 125
Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran yaitu kebijakan, program dan
kegiatan telah efektif, hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja sasaran rata-
rata telah mencapai 102,78 %.
Realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis tersebut
dalam tahun 2014 sebesar Rp 584.494.000,00 atau sebesar 113,15% dari
anggaran sebesar Rp 516.571.000,00. Sedangkan realisasi OH sebesar 1.705
OH atau 91,72 % dari target sebesar 1.859 OH.
Dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2014 dengan realisasi tahun 2013
dapat diuraikan sebagai berikut:
No Indikator Kinerja Outcome Satuan Realisasi2014
Realisasi2013
Kenaikan/PenurunanRealisasi
Ket
1 2 3 4 5 6 = 4-5 71. Program Hasil pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
pembinaan penyelenggaraan SPIP
19 Persentase Pemda yangmenyelenggarakan SPIP sesuaiPP Nomor 60 Tahun 2008
% 50,00 31,25 18,75 Naik
20 Jumlah Pemda yang dilakukanasistensi penyelenggaraan SPIPsesuai PP No. 60 Tahun 2008
Pemda 14 6 8 Naik
Uraian pencapaian kinerja masing-masing IKU dapat dijabarkan sebagai berikut:
4.5.19 Persentase pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60Tahun 2008
Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai PP 60 Tahun 2008 melalui tingkat
maturitas. Sebelum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dapat
dilaksanakan, maka IKU “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP
sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008” diukur dengan menghitung jumlah Pemda
yang opini LK WTP dibandingkan Jumlah seluruh Pemda. Opini WTP atas
laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang
memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena
audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas
keandalan sistem pengendalian K/L/Pemda.
Realisasi IKU ini sebesar 50% dari target sebesar 56,25%, hal ini karena
dalam tahun 2014, Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 69 dari 125
WTP sebanyak 8 pemda atau 50% dari 16 Pemda, yaitu Kota Palembang,
Kota Lubuklinggau, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir,
Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim,
dan Kabupaten OKU Timur, sedangkan kabupaten/kota yang lain
memperoleh WDP. Sementara dua kabupaten yang baru dimekarkan yaitu
Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
(PALI) belum menyusun Laporan Keuangan Tahun 2013.
Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, IKU ini mengalami kenaikan
sebesar 18,75% yaitu dengan peningkatan 3 Pemda yang memperoleh opini
WTP di tahun 2014 yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim
dan Kota Prabumulih.
Untuk mencapai target Tahun 2015 sebesar 50%, Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Selatan akan melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan
SPIP sesuai PP 60 tahun 2008.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 2 Indikator Kinerja Output (IOP) dengan
capaian output sebesar 118,52% dengan rincian sebagai berikut:
URAIAN TARGET REALISASI
% ANGGARAN(Rp 000)
REALISASI(Rp 000)
% RENCANA REALISASI %
1. Laporan dukungan pembinaanpenyelenggaraan SPIP bidangPolsoskam
Lap 2 2 100,00 8.564 8.564 100,00 74 78 105,41 IPP
2. Laporan dukungan pembinaanpenyelenggaraan SPIP bidangKeuangan Daerah
Lap 25 30 120,00 411.736 502.395 122,02 1500 1367 91,13 APD
Jumlah Lap 27 32 118,52 420.300 510.959 111,01 1574 1445 98,27
PenanggungJawab
OH
No Indikator Kinerja Output
SATUAN KEUANGAN
Kegiatan pendukung pencapaian IOP ini antara lain Kegiatan
Bimtek/Sosialisasi/Asistensi/Narasumber mengenai penyelenggaraan SPIP
pada pemerintah kota/kabupaten.
4.5.20 Jumlah pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuaiPP No 60 Tahun 2008Penyelenggaraan SPIP di Pemda diawali dengan pembuatan desain
penyelenggaraan SPIP yaitu dokumen yang berisi tahap-tahap
pengembangan detil SPIP yang akan dilakukan. Manfaat desain adalah
sebagai acuan dan alat untuk memantau perkembangan penyelenggaraan
SPIP. Untuk itu, dalam Renstranya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 70 dari 125
Selatan membentuk IKU “Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi
penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008”.
Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah pemda yang dilakukan asistensi
penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 sampai dengan tahun
berjalan.
Tahun 2014 terdapat realisasi kegiatan asistensi penyelenggaraan SPIP
sebanyak 8 Pemda dari 7 Pemda yang ditargetkan. Selain 8 Pemda tersebut
asistensi penyelenggaraan SPIP juga dilaksanakan di 10 Pemda lainnya.
Realisasi IKU ini di tahun 2014 bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu
mengalami kenaikan sebanyak 8 Pemda.
Untuk mencapai target Tahun 2015 sebesar 18 Pemda, Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan asistensi penyelenggaraan
SPIP sesuai PP 60 tahun 2008 terhadap 18 Pemda.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 2 Indikator Kinerja Output (IOP) dengan
rincian sebagai berikut:
URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN(Rp 000)
REALISASI(Rp 000)
% RENCANA REALISASI %
1. Jumlah Peserta Diklat SPIP orang 1 0 0,00 - - 0,00 0 0 0,00 APD2. Jumlah Pemda yang dilakukan
Asistensi Penyelenggaraan SPIPsesuai PP No 60 Tahun 2008 Pemda 7 8 114,29 96.271 73.535 76,38 285 260 91,23 APD
Jumlah 96.271 73.535 76,38 285 260 91,23
PenanggungJawab
OH
No Indikator Kinerja Output
SATUAN KEUANGAN
Kegiatan pendukung pencapaian IOP ini antara lain Kegiatan
Bimtek/Sosialisasi/Asistensi/Narasumber mengenai penyelenggaraan SPIP
pada 7 pemda. Selain itu kegiatan asistensi juga telah dilaksanakan di 11
pemda lainnya.
Faktor penghambat pencapaian IKU: jumlah peserta diklat SPIP tidak
tercapai disebabkan adanya pembatalan dari BPKP Pusat atas kegiatan
diklat SPIP.
TUJUAN 5:5. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang
profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi SumateraSelatan.
Keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan capaian IKU dari sasaran strategis
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 71 dari 125
dan kompeten pada 80% Pemda dan Meningkatnya efektifitas perencanaan
pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.
Apabila dilihat dari perbandingan realisasi indikator kinerja outcome tahun 2014
dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai
berikut:
No Indikator Kinerja Outcome Satuan Realisasi2011
Realisasi2012
Realisasi2013
Realisasi2014
Program Hasil pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danpembinaan penyelenggaraan SPIP
Sasaran strategis 6: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yangprofesional dan kompeten pada 80% Pemda
21 Persentase Pemda yangdilakukan asistensi penerapanJFA
% 6,00 6,00 13,00 6,00
Sasaran Strategis 7: Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dankualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.
22 Persentase jumlah rencanapenugasan pengawasan yangterealisasi
% 100,00 92,34 96,22 95,45
23 Persentase kesesuaian laporankeuangan Perwakilan BPKPdengan SAP
% 100,00
MasihdalamProses
Evaluasi
100,00 100,00
24 Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan terhadap layanankepegawaian
skalalikert 1-
108 8 7,29 7,90
25Persentase Pagu Dana yangtidak diblokir dalam DIPA % 100,00 100,00 100,00 100,00
26 Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan atas pencairananggaran yang diajukan sesuaiprosedur
skalalikert 1-
107,50 7,50 7,23 7,80
27 Jumlah publikasi kegiatanperwakilan BPKP di mediamassa
Berita 200 196 231 240
28Persentase pemanfaatan asset % 100,00 99,83 99,94 99,94
29 Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan terhadap layanansarpras
skalalikert 1-
107,30 7,30 7,50 7,31
30 Persentase tindak lanjutrekomendasi hasil auditInspektorat
% 100,00 100,00 80,76 100,00
31 Jumlah Instansi APIP yang telahdisosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP
Instansi 10 10 3 2
32Tingkat persepsi kepuasaanPemda atas auditor bersertifikat
skalalikert 1-
108 8 7,74 7,70
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 72 dari 125
Simpulan capaian tujuan strategis dalam tahun 2014, diukur dari capaian
sasaran strategis sebagai berikut:
5.6. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yangprofesional dan kompeten pada 80% Pemda
Pencapaian kinerja sasaran strategis ini dilaksanakan melalui Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan 1
Indikator Kegiatan Utama sebagai berikut :
No Indikator Kinerja OutcomeCapaian Tahun 2014 Penangg
ungJawabSatuan Target Realisasi %
5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
25 Persentase Pemda yangdilakukan asistensi penerapanJFA
% 6,00 6,00 100,00 BidangAPD
Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran yaitu kebijakan, program
dan kegiatan telah efektif, hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja
sasaran telah mencapai 100 %.
Realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis tersebut
dalam tahun 2014 sebesar Rp 44.621.000,00 atau sebesar 103,77% dari
anggaran sebesar Rp 43.001.000,00. Sedangkan realisasi OH sebesar 130
atau 104% dari target sebesar 125 OH.
Apabila dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2014 dengan realisasi
tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut:
No Indikator KinerjaOutcome Satuan Realisasi
2014Realisasi
2013Kenaikan/PenurunanRealisasi
Ket
1 Persentase Pemda yangdilakukan asistensipenerapan JFA
% 6,00 13,00 7,00 turun
Uraian lebih lanjut atas pencapaian sasaran strategis ini sebagai berikut:
5.6.21 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA
Pelaksanaan audit intern di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh
pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah
memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Syarat kompetensi
keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan dalam
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 73 dari 125
program sertifikasi, sesuai dengan Pasal 51 PP 60 Tahun 2008 tentang
SPIP.
Dibandingkan dengan IKU tahun 2013, IKU ini mengalami penurunan
sebesar 7% karena adanya penurunan target di tahun 2014.
Di tahun 2015 Perwakilan BPKP Sumatera Selatan, khususnya Bidang APD
tidak menganggarkan kegiatan asistensi Penerapan JFA, sehingga rencana
aksi untuk kegiatan ini tidak disusun.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 Indikator Kinerja Output (IOP) sebagai
berikut:
URAI AN TARGET REALISASI% ANGGARAN
(Rp 000)REALISASI
(Rp 000)%
RENCANA REALISASI%
1 Jumlah sosialisasidan bimtekpenerapan JFAAPIP Daerah
Laporan 5 6 120,00 43.001 44.621 103,77 125 130 104,00 TU/APD
PenanggungJawabNo. Indikator Kinerja
Output
SATUAN KEUANGAN OH
Capaian indikator kinerja output jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan
JFA APIP Daerah adalah 100% yaitu dengan terealisasinya kegiatan
penugasan Sosialisasi Penerapan JFA APIP pada 6 Inspektorat di
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu: Inspektorat Provinsi
Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Lubuklinggau,
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten
Lahat, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Panukal Abab Lematang
Ilir
5.7. Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dankualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.
Pencapaian kinerja sasaran strategis ini dilaksanakan melalui Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan 11
Indikator Kegiatan Utama sebagai berikut :
NoIndikator Kinerja
Outcome
Capaian Tahun 2014Penanggung
JawabSatuan Target Realisasi %1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
22 Persentase jumlah rencanapenugasan pengawasanyang terealisasi
% 100 95,45 95,45 TU(Prolap)
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 74 dari 125
NoIndikator Kinerja
Outcome
Capaian Tahun 2014Penanggung
JawabSatuan Target Realisasi %
23 Persentase kesesuaianlaporan keuanganPerwakilan BPKP denganSAP
% 100 100 100 TU(Keu)
24 Persepsi kepuasanpegawai perwakilanterhadap layanankepegawaian
skalalikert 1-
10
8 7,9 98,75 TU(Kepeg)
25 Persentase Pagu Danayang tidak Diblokir dalamDIPA
% 100 100 100 TU
26 Persepsi kepuasanpegawai perwakilan ataspencairan anggaran yangdiajukan sesuai prosedur
skalalikert 1-
10
8 7,8 97,5 TU(Kepeg)
27 Jumlah publikasi kegiatanperwakilan BPKP di mediamassa
Berita 200 240 120 TU
28 Persentase pemanfaatanasset
% 100 99,94 99,94 TU(Umum)
29 Persepsi kepuasanpegawai perwakilanterhadap layanan sarpras
skalalikert 1-
10
8 7,31 91,38 TU(Kepeg)
30 Persentase tindak lanjutrekomendasi hasil auditInspektorat
% 100 100 100 TU(Prolap)
31 Jumlah instansi APIP yangtelah disosialisasi dan ataudi-assessment tata kelolaAPIP
Instansi 2 2 100 APD
32 Tingkat persepsi kepuasanPemda atas auditorbersertifikat
skalalikert 1-
10
7,6 7,7 101,32 TU(Kepeg)
Rata Rata Capaian % 100,39
Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran yaitu kebijakan, program dan
kegiatan telah efektif, hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja sasaran rata-
rata mencapai 100,39%.
Realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis tersebut
dalam tahun 2014 sebesar Rp 24.362.230,00 atau sebesar 99,37% dari
anggaran sebesar Rp 24.516.597,00. Sedangkan realisasi OH sebesar 16.350
atau 114,08% dari target sebesar 14.332 OH.
Apabila dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2014 dengan realisasi tahun
2013 dapat diuraikan sebagai berikut:
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 75 dari 125
No Indikator Kinerja Outcome Satuan Realisasi2014
Realisasi2013
Kenaikan/PenurunanRealisasi
Ket
1 2 3 4 5 6 = 4-5 722 Persentase jumlah rencana
penugasan pengawasan yangterealisasi
% 95,45 96,22 0,77 turun
23 Persentase kesesuaianlaporan keuangan PerwakilanBPKP dengan SAP
% 100,00 100,00 0,00 tetap
24 Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan terhadap layanankepegawaian
skalalikert 1-
107,90 7,29 0,61 naik
25 Persentase Pagu Dana yangtidak Diblokir dalam DIPA % 100,00 100,00 0,00 tetap
26 Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan atas pencairananggaran yang diajukansesuai prosedur
skalalikert 1-
107,80 7,23 0,57 naik
27 Persentase permintaanbantuan hukum yangditindaklanjuti Biro Hukum danHumas
% 0 0 0 tetap
28 Jumlah publikasi kegiatanperwakilan BPKP di mediamassa
Berita 240 231 9 naik
29 Persentase pemanfaatanasset % 99,94 99,94 0 tetap
30 Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan terhadap layanansarpras
skalalikert 1-
107,31 7,50 0,19 turun
31 Persentase tindak lanjutrekomendasi hasil auditInspektorat
% 100 80,76 19,24 naik
32 Jumlah masukan topikpenelitian yang disampaikanke puslitbangwas
% 0,00 0,00 0,00 tetap
22 Jumlah instansi APIP yangtelah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP
Instansi 2 3 1 turun
23 Tingkat persepsi kepuasanPemda atas auditorbersertifikat
skalalikert 1-
107,70 7,74 0,04 turun
Uraian Pencapaian kinerja masing-masing IKU dapat dijabarkan sebagai berikut:
7.26. Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi
Sistem perencanaan pengawasan merupakan salah satu bagian dari sistem
manajemen dukungan yang berperan penting dalam membantu
keberhasilan pelaksanaan kegiatan teknis BPKP.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 76 dari 125
IKU “Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang
Terealisasi” diukur dengan Realisasi PP PKPT dibandingkan dengan target
PP dalam PKPT.
Capaian kinerja 95,45% didapat dari persentase jumlah rencana penugasan
pengawasan yang terealisasi sebesar 95% dari 100% yang direncanakan.
Realisasi tersebut tercapai dari jumlah penugasan pengawasan PKP2T
yang terealisasi sebesar 483 PP dibandingkan dengan jumlah rencana
PKP2T sebanyak 506 PP.
Bila dibandingkan dengan tahun 2013 capaian kinerja ini mengalami
penurunan sebesar 0,77% dari capaian IKU sebasar 96,22%.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 Indikator Kinerja Output (IOP) sebagai
berikut:
URAIAN
TARGET
REALISASI % ANGGARAN
(Rp 000)REALISASI
(Rp 000) % RENCANA REALISASI %
1 Laporan DukunganManajemenPerwakilan BPKP Lap 17 17 100,00 0 0 0,00 3.811 4.268 111,99 TU
Penanggung JawabNo Indikator Kinerja
Output
SATUAN KEUANGAN OH
Sasaran ini indikator kinerja outputnya memperoleh capaian 100,00% yaitu
dengan terealisasinya 17 laporan dari 17 laporan yang ditargetkan. Capaian
IKU ini menggunakan sumber daya manusia yang terealisasi sebanyak
4.268 Orang Hari (OH) dari target sebanyak 3.811 OH.
7.27. Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP denganSAPPencapaian IKU ini dibuat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam
membina satuan kerja terkait penyusunan laporan keuangan sesuai
dengan SAP. Kinerja sasaran dinilai berdasarkan hasil reviu Inspektorat
BPKP terhadap laporan keuangan perwakilan, dengan nilai 100% apabila
tidak ada catatan, dan 80% apabila ada catatan. Berdasarkan reviu
mandiri atas Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan oleh Inspektorat BPKP, untuk Laporan Keuangan Tahun 2013
mendapat nilai 100% atau tanpa catatan.
Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, IKU ini mencapai 100%.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 Indikator Kinerja Output (IOP) sebagai
berikut:
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 77 dari 125
URAIAN
TARGET
REALISASI
%ANGGARAN
(Rp 000)REALISASI(Rp 000)
%RENCA
NAREALIS
ASI%
1 Laporan DukunganManajemenPerwakilan BPKP
Lap 14 14 100,00 24.110.831 23.921.136 99,21 1667 1.867 112,00 TU
PenanggungJawab
No.Indikator Kinerja
Output
SATUAN KEUANGAN OH
Indikator kinerja output memperoleh capaian 100,00% yaitu dengan
terealisasinya 14 laporan dari 14 laporan yang ditargetkan. Capaian output
ini menggunakan sumber daya manusia yang terealisasi sebanyak 1.867
Orang Hari (OH) dari target sebanyak 1.667 OH.
7.28. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanankepegawaian
Capaian kinerja outcome ini sebesar 7,9 skala likert yang diperoleh dari
hasil survei kepada pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
atas hasil rata-rata 20 pertanyaan berkaitan dengan pelayanan pengelola
kepegawaian dan organisasi pada Subbag Kepegawaian dengan rentang
nilai 1-10 skala likert. Capaian kinerja outcome sebesar 7,9 skala likert ini
relatif dibawah target yang direncanakan sebesar 8 skala likert.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 Indikator Kinerja Output (IOP) sebagai
berikut:
URAIAN
TARGET
REALISASI %
ANGGARAN(Rp 000) REALISASI
(Rp 000) % RENCANA
REALISASI %
1 Laporan DukunganManajemenPerwakilan BPKP
Lap 20 20 100,00 0 0 0,00 4525 5.068 112,00 TU
Penanggung JawabNo. Indikator Kinerja
Output
Sasaran ini indikator kinerja outputnya memperoleh capaian 100% yaitu
dengan terealisasinya 20 laporan dari 20 laporan yang ditargetkan. Capaian
output ini menggunakan sumber daya manusia yang terealisasi sebanyak
5.068 Orang Hari (OH) dari target sebanyak 4.525 OH.
7.29. Persentase pagu dana yang tidak diblokir dalam DIPACapaian kinerja outcome ini adalah sebesar 100% yang diperoleh
berdasarkan pelaksanaan anggaran selama tahun 2014 diketahui bahwa
tidak terdapat pagu dana yang diblokir dalam DIPA.
Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, IKU ini mencapai 100%.
Capaian ini juga sesuai dengan rencana capaian untuk periode tahun
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 78 dari 125
2014 sebesar 100%, yang berarti keberhasilan pencapaian kinerja dapat
dipertahankan.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 Indikator Kinerja Output (IOP) sebagai
berikut:
URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % RENCANA
REALISASI %
1 Laporan DukunganManajemenPerwakilan BPKP
Lap 1 1 100,00 - - - - - 0,00 TU
Penanggung JawabNo. Indikator Kinerja
Output
SATUAN KEUANGAN OH
Sasaran ini indikator kinerja output-nya memperoleh capaian 100% yaitu
dengan terealisasinya 1 dokumen RKA K/L sesuai yang ditargetkan, yang
berarti proses penyusunan anggaranmenghasilkan dokumen berupa Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah dilengkapi dengan data
pendukung yang memadai/lengkap.
7.30. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaranyang diajukan sesuai prosedur
Capaian kinerja outcome ini sebesar 7,8 skala likert yang diperoleh dari
hasil survei kepada pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
atas hasil rata-rata 13 pertanyaan berkaitan dengan pelayanan pengelola
keuangan dengan rentang nilai 1-10 skala likert.
Capaian kinerja sebesar sebesar 7,8 skala likert ini relatif dibawah target
yang direncanakan di tahun 2014 sebesar 8 skala likert.
Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, IKU ini mencapai sebesar
7,23 skala likert atau mengalami kenaikan sebesar 0,57% di tahun 2014.
7.31. Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa
Persepsi publik terhadap Perwakilan BPKP Sumatera Selatan menjadi
salah satu alat ukur yang relevan dalam menilai kinerja Perwakilan. Kinerja
IKU ini diukur dengan jumlah berita tentang kegiatan Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Selatan di media massa.
Capaian kinerja outcome ini adalah sebesar 120% yang diperoleh
berdasarkan jumlah berita selama tahun 2014 sebanyak 240 berita
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 79 dari 125
dibandingkan dengan jumlah target berita di tahun 2014 sebanyak 200
berita.
Faktor pendukung keberhasilan IKU ini antara lain terbitnya berita
sebanyak 63 berita tentang kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan, yaitu berita di media harian umum/majalah maupun media online,
sehingga jumlah realisasi berita tentang kegiatan Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Selatan di media massa berjumlah 303 berita.
Bila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2013, IKU ini mengalami
kenaikan sebesar 9 berita yaitu 240 berita tahun 2014 dan 231 berita di
Tahun 2013.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 Indikator Kinerja Output (IOP) sebagai
berikut:
URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI %1 Laporan Dukungan
Manajemen PerwakilanBPKP
Lap 4 4 100,00 - - - 105 385 366,67 TU
PenanggungJawabNo. Indikator Kinerja Output
SATUAN KEUANGAN OH
Sasaran ini indikator kinerja outputnya memperoleh capaian 100% yaitu
dengan terealisasinya 4 laporan yang ditargetkan yaitu Laporan Triwulan
Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan.
Capaian IKU ini menggunakan sumber daya manusia yang terealisasi
sebanyak 385 Orang Hari (OH) dari target sebanyak 105 OH.
7.32. Persentase pemanfaatan aset
Kebehasilan pencapaian IKU Persentase pemanfaatan aset diukur
melalui Indeks Efektivitas Pengelolaan Aset guna mengukur hasil
pengelolaan dan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana di
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. IKU ini diukur dengan
perbandingan antara Total asset dikurangi aset kondisi baik/kurang baik
yang tidak digunakan dibandingkan total aset.
Capaian kinerja outcome ini sebesar 99,94% yang diperoleh berdasarkan
perhitungan total aset dikurangi aset kondisi baik/kurang baik yang tidak
digunakan sebesar 3.810 unit dibandingkan dengan total aset sebanyak
3812 unit. IKU ini tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2013
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 80 dari 125
sebesar 99,94%. Bila dibandingkan dengan rencana capaian untuk
periode tahun 2014 sebanyak 100 persen, pencapaian kinerja ini masih
harus ditingkatkan.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 Indikator Kinerja Output (IOP)
sebagai berikut:
URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI %
1 Pengelolaan SaranaPrasarana
Lap 4 4 100,00 - - - 3420 3812 111,46 TU
PenanggungJawabNo. Indikator Kinerja Output
SATUAN KEUANGAN OH
Sasaran ini indikator kinerja outputnya memperoleh capaian 100% yaitu
dengan terealisasinya 4 laporan yang ditargetkan, yang terdiri dari
Laporan Semester BMN, Laporan Hemat Energi, dan Dokumen
Kebutuhan Sarana Prasarana.
Capaian IKU ini menggunakan sumber daya manusia yang terealisasi
sebanyak 3.812 Orang Hari (OH) dari target sebanyak 3.420 OH.
7.33. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras
Capaian kinerja outcome ini sebesar 7,31 skala likert yang diperoleh dari
hasil survei kepada pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
berkaitan dengan pelayanan pengelola sarana prasarana dengan rentang
nilai 1-10 skala likert. Capaian kinerja sebesar sebesar 7,31 skala likert ini
masih di bawah target yang direncanakan di tahun 2014 sebesar 8 skala
likert.
Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 7,5 skala likert
IKU ini mengalami penurunan sebesar 0,19%.
7.34. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat
Keberhasilan pencapaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil
audit Inspektorat diukur dengan membandingkan jumlah tindak lanjut
rekomendasi hasil audit Inspektorat dibandingkan dengan jumlah
rekomendasi Inspektorat yang diterima sampai dengan tahun berjalan.
Capaian kinerja outcome ini sebesar 100% yang diperoleh berdasarkan
perhitungan jumlah saran/rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 81 dari 125
dan laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP di Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 sudah ditindaklanjuti seluruhnya.
Dibandingkan dengan tahun 2013 capaian IKU ini mengalami kenaikan
19,24%.
7.35. Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP
IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan selaku instansi Pembina
JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten, serta
tata kelola yang baik di lingkungan APIP non BPKP.
Kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa unit APIP telah
melaksanakan tata kelola APIP yang baik adalah berdasarkan hasil
assessment (evaluasi) penerapan tata kelola APIP yang mengacu kepada
model internal audit capability model (IACM).
Capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 100%, yaitu sebanyak 2 Instansi
APIP kabupaten/kota dari target 2 instansi APIP kabupaten/kota yang
disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP.
Dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2013, IKU ini mengalami
penurunan sebanyak 1 instansi.
Terkait dengan pencapaian outcome bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah, terdapat beberapa kendala/hambatannya antara lain:
1. Banyaknya permintaan sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis
dari Pemerintah Daerah tidak sebanding dengan anggaran dalam
PKP2T tersedia pada bidang Akuntabilitas Pemda.
2. Tidak meratanya kompetensi tenaga fungsional terhadap
pemahaman tugas-tugas di bidang akuntabilitas pemda, baik di
bidang SPIP, SAKIP, SAKD maupun aplikasi SIMDA.
Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Bidang
Akuntabilitas Pemda Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan telah
melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain :
1. Menggunakan dana mitra bagi pemerintah daerah sesuai dengan
PerkaNomor 1265 Tahun 2010.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 82 dari 125
2. Melakukan pemetaan penugasan PFA yang ada di Bidang
Akuntabilitas Pemerintah Daerah.
3. Melakukan Program Pelatihan Mandiri (PPM) sebelumakan
melaksanakan penugasan agar pemahaman terhadap materi
penugasan lebih baik.
Untuk mencapai target Tahun 2015 sebesar 5 instansi Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan Pembinaan
peningkatan kapabilitas pengawasan intern.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 2 Indikator Kinerja Output (IOP)
sebagai berikut:
URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN(Rp 000)
REALISASI(Rp 000) % RENCAN
A REALISASI %
1 Jumlah sosialisasidan bimtekpenerapan tatakelolaAPIP Daerah
Pemda 13 15 115,38 114.592 114.592 100,00 315 319 101,27 TU/APD
2 Laporan evaluasipenerapan tatakelola APIP Daerah
Lap 10 12 120,00 111.504 147.008 131,84 400 551 137,75 TU/APD
Jumlah 226.096,00 261.600,00 115,70 715,00 870,00 121,68
PenanggungJawabNo. Indikator Kinerja
Output
SATUAN KEUANGAN OH
Pencapaian IOP ini didukung oleh kegiatan sosialisasi dan bimtek
penerapan tata kelola APIP di 15 penugasan di 13 Pemda yaitu; Provinsi
Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kabupaten Lahat, Kota Pagaralam,
Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten OKI, Kabupaten Musi Rawas,
Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten
OKU Selatan, Kabupaten OKU dan Kabupaten Banyuasin. Dan
penugasan Evaluasi Tata Kelola APIP pada 12 Inspektorat
Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.
7.36. Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat
IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan
BPKP selaku instansi pembina JFA dalam mewujudkan auditor berkualitas
yaitu auditor yang professional, efisien, dan efektif sehingga dapat
meningkatkan mutu pengawasan.
IKU ini diukur dari survey kepuasan pejabat struktural Pemda terhadap
pejabat fungsional auditor (PFA) di lingkungan APIP Pemda.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 83 dari 125
Capaian IKU ini mencapai kinerja sebesar 101,32%, yang dicapai dengan
hasil survey kepuasan tentang Persepsi Instansi Pemerintah atas Auditor
Bersertifikat pada pada 11 kabupaten di wilayah kerja Perwakilan BPKP
Sumatera Selatan yaitu pada kabupaten Banyuasin, kabupaten Empat
Lawang, kabupaten Lahat, kabupaten Muara Enim, kabupaten Musi
Banyuasin, kabupaten Musi Rawas, kabupaten Ogan Kemering Ulu,
kabupaten Ogan Kemoring Ulu Timur, kota Lubuklinggau, kota Pagar
Alam, kota Palembang.
Pencapaian IKU ini didukung oleh 1 Indikator Kinerja Output (IOP) sebagai
berikut:
URAIAN TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % RENCA
NAREALISA
SI %
1 Diklat Sertifikasi Lap 0 3 0,00 0 0 0,00 0,00 TU
PenanggungJawabNo. Indikator Kinerja Output
SATUAN KEUANGAN OH
Pencapaian IKU ini didukung oleh 3 kegiatan Diklat Sertifikasi, yaitu:
Penyelenggaraan Diklat pengadaan barang dan jasa dengan probity audit
melalui Program STAR-BPKP di lingkungan Inspektorat Wilayah Sumatera
Selatan, Bengkulu, Sumatera Utara dan Kepulauan Bangka Belitung
dengan Nomor LAP-583/PW07/1/2014 tanggal 15 Oktober 2014, Laporan
penyelenggaraan diklat pembentukan auditor ahli/alih jabatan bagi
pegawai Inspektorat melalui Program STAR-BPKP Tahun 2014
lingkungan Inspektorat Wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera
Utara dan Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor LAP-
535/PW07/1/2014 tanggal 26 September 2014, dan Laporan
penyelenggaraan diklat mandiri sertifikasi JFA pembentukan auditor ahli
lingkungan Inspektorat Wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera
Utara dan Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor LAP-
125/PW07/1/2014 tanggal 18 Maret 2014
TUJUAN 66. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal
bagi Presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi SumateraSelatan.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 84 dari 125
Keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan capaian IKU dari sasaran
strategis Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan
bagi pimpinan.
Apabila dilihat dari perbandingan realisasi indikator kinerja outcome tahun 2014
dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai
berikut:
No Indikator Kinerja Outcome Satuan Realisasi2011
Realisasi2012
Realisasi2013
Realisasi2014
7. Program Hasil pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danpembinaan penyelenggaraan SPIP
Sasaran strategis 8: Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilankeputusan bagi pimpinan.
33 Jumlah Sistem Informasi yangdimanfaatkan secara efektif
SistemInformasi
100 100 100 100
Simpulan capaian tujuan strategis dalam tahun 2014, diukur dari capaian
sasaran strategis sebagai berikut:
6.8. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagipimpinan.Untuk mencapai sasaran strategis ini terdapat 1 Indikator Kinerja Utama
(IKU) dengan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100%. Realisasi IKU ini
bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 100% sedangkan
bila dibandingkan dengan target capaian kinerja output Renstra Perwakilan
BPKP tahun 2010-2014 untuk periode tahun 2014, IKU ini dapat
dipertahankan pada capaian 100%.
Untuk mencapai sasaran strategis ini terdapat 1 Indikator Kinerja Utama
(IKU) dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100% dengan
rincian sebagai berikut:
No Indikator Kinerja OutcomeCapaian Tahun 2014 Penanggun
g JawabSatuan Target Realisasi %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP
33 Jumlah Sistem Informasi yangdimanfaatkan secara efektif
SistemInforma
si100 100 100 TU
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 85 dari 125
Apabila dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2014 dengan realisasi
tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut:
No Indikator Kinerja Outcome Satuan Realisasi2014
Realisasi 2013
Kenaikan/PenurunanRealisasi
Ket
33 Jumlah Sistem Informasi yangdimanfaatkan secara efektif % 100 100 -
Rincian Pencapaian kinerja sasaran strategis ini sebagai berikut :
8.1. Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan secara efektif
IKU ini digunakan untuk mengukur penggunaan/pengimplementasian sistem
informasi yang dikembangkan oleh BPKP Pusat untuk
menghasilkan/menyediakan informasi yang dibutuhkan di Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Selatan.
IKU ini diukur dengan jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi
dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan BPKP.
Capaian IKU ini mencapai kinerja sebesar 100% yang dicapai dengan
terlaksananya 100% sistem informasi yang wajib digunakan di BPKP.
Di tahun 2014, terdapat 3 aplikasi baru yang dijalankan oleh Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari 2 aplikasi yang wajib dijalankan
yaitu aplikasi IPMS dan aplikasi SKI. Satu aplikasi yang dibuat oleh
Perwakilan adalah aplikasi Simoku, yaitu suatu wadah informasi sebagai
pusat data yang menghimpun informasi dan materi mengenai pengembangan
profesi di lingkungan kerja Perwakilan.
Berikut adalah daftar inventarisasi aplikasi dukungan yang telah
dimanfaatkan:
NO Nama Aplikasi Pengguna Kegunaan
1 SIM-HP Seluruh BidangSebagai alat pengelolaan hasilpengawasan yang telah dilaksanakanoleh perwakilan
2 SIM-MONEV Seluruh Bidang
Sebagai alat untuk pemantauanpelaksanaan tugas yang dilakukanselama tahun berjalan, baik itu PKPTmaupun non PKPT
3 SIM-RKT Prolap Sebagai alat untuk penyususnanPKPT dan PKAU
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 86 dari 125
NO Nama Aplikasi Pengguna Kegunaan
4 SIM SPPD Seluruh Bidang danbagian
Sebagai alat kontrol perjalanan dinasyang dilakukan oleh pegawai dalamrangka pelaksanaan tugas
5 Aplikasi PP 39Tahun 2006 Prolap
Monitoring dan EvaluasiPembangunan Berdasarkan PP39/2006
6SimmoneKedeputianAkuntan Negara
Bidang AkuntanNegara
Sebagai alat untuk pemantauanpelaksanaan tugas yang dilakukanselama tahun berjalan baik itu PKPTmaupun non PKPT
7 RKAKL/DIPA Subbag Keuangan Penyusunan DIPA
8 RKAKL/DIPAOnline Subbag Keuangan Revisi DIPA
9 Monitoring danEvaluasi Anggaran Subbag Keuangan Monev Output
10 AplikasiSAKPA/SAKPAW Subbag Keuangan Pengolah data Realisasi
11 Aplikasi Konfirmasi Subbag Keuangan Konfirmasi Penerimaan Pajak
12 Aplikasi SPM Subbag Keuangan Pembuatan SPM13 Aplikasi Gaji Subbag Keuangan Penyusunan SPM14 SIMAK BMN Subbag Umum Internal/Ekxternal Aset15 Persediaan Subbag Umum Persediaan16 Kearsipan Subbag Umum Pencatatan Arsip
17 SISPEDAP SubbagKepegawaian Daftar Seluruh Pegawai
18 Report Sispedap SubbagKepegawaian Daftar Seluruh Pegawai
19 SIMPEG SubbagKepegawaian Daftar Seluruh Pegawai
20 SIMPKS SubbagKepegawaian Penyusunan Laporan PKS
21 Lotus Notes Seluruh Pegawai
22 SIAPD Bidang APD Sebagai alat pelapor kegiatan BidangAPD
22 SKI Seluruh Pegawai Input ST dan Menyusun SKP23 IPMS Seluruh Pegawai Menyusun RKT24 Simoku Seluruh Pegawai Upload bahan PKS
B. Realisasi Anggaran
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 33 target indikator
outcome dan 34 target indikator output yang bersumber dari 7 sasaran strategis
dan telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2014. Anggaran dan
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 87 dari 125
realisasi dana yang dicapai untuk Tahun 2014 berdasarkan program dan jenis
belanja sebagai berikut:
Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program:
Tabel 3.1Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2014
No. ProgramAnggaran Tahun 2014
%Target Realisasi
1 Program Pengawasan InternAkuntabilitas Keuangan Negaradan PembinaanPenyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah(SPIP)
4.738.578.000 4.737.285.231 99,97%
2 Program dukungan manajemendan pelaksanaan tugas lainnya
24.110.831.000 23.921.136.285 99,21%
3 Program peningkatan sarana dan prasarana
179.670.000 179.494.000 99,90%
JUMLAH 29.029.079.000 28.837.915.516 99,34%
Anggaran dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja:
NO. JENIS BELANJA ANGGARANAWAL (Rp)
ANGGARANREVISI (Rp) REALISASI (Rp) %
1. Belanja Pegawai 18.704.218.000 20.844.108.000 20.656.242.581 99,10
2. Belanja Barang 9.049.405.000 8.005.301.000 8.002.178.935 99,96
3. Belanja Modal 183.000.000 179.670.000 179.494.000 99,90
JUMLAH 27.936.623.000 29.029.079.000 28.837.915.516 99,34
DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor DIPA-
089.01.2.450573/2013 tanggal 5 Desember 2013. Selama Tahun 2014, telah
dilakukan beberapa kali revisi DIPA, terakhir Revisi DIPA ke-06 tanggal 3
November 2014. Ikhtisar anggaran awal dan revisi, serta realisasinya dapat
dilihat pada tabel di atas.
Dari tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran tahun
2014 sebesar 99,34% dari anggaran setelah revisi menunjukkan kinerja
penyerapan anggaran sangat baik karena dibarengi dengan konsistensi
terhadap rencana penarikan dana (RPD/ disbursement plan) dan ketercapaian
target output rencana kerja anggaran (RKA) sebagaimana dapat dilihat dari
dashboard e-monev anggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 88 dari 125
Keuangan untuk satuan kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
dibawah ini.
Tabel 3.1Grafik Perbandingan Penyerapan Anggaran dan Rencana
Penarikan Dana
Pengelolaan keuangan tahun anggaran 2014 pada Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Selatan juga mencakup atas:
a. Realisasi penggunaan dana mitra kerja
b. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Rincian atas pengelolaan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Realisasi penggunaan dana mitra kerjaPenugasan pengawasan oleh Perwakilan BPKP Sumatera Selatan khususnya di
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP), Bidang Akuntabilitas
Daerah (APD), dan Bidang Akuntan Negara (AN) diantaranya merupakan
permintaan K/L/Pemda dan diluar PKP2T serta biayanya menjadi beban
K/L/Pemda yang meminta. Terhadap penugasan tersebut, sebagian besar
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan surat tugas
(ST) yang menyebutkan bahwa biaya sehubungan dengan Tim yang ditugaskan
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 89 dari 125
menjadi beban K/L/Pemda dan juga menerbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD)
Nihil untuk menjamin tidak terjadi tumpang tindih perjalanan dinas. Realisasi
biaya penugasan yang biaya perjalanan dinas yang menjadi beban K/L/Pemda
mitra kerja selama tahun 2014 sebagai berikut:Tabel 3.2
Realisasi Penggunaan Dana Mitra Kerja
No. Bidang PP Realisasi Dana (Rp)
1 Instansi Pemerintah Pusat 77 1.009.384.156
2 Akuntabilitas Pemerintah Daerah 136 2.310.905.700
3 Akuntan Negara 42 1.252.113.312
Jumlah 255 4.572.403.168
b. Realisasi Penerimaan NegaraRealisasi penerimaan negara melalui Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Selatan mencakup penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak
(PNBP). Penerimaan negara dari pajak yang pemungutannya dilakukan oleh
bendahara pengeluaran selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3Realisasi PNBP Perwakilan BPKP Sumatera Selatan
Tahun 2014
No. Jenis Pajak Pungut (Rp) Setor (Rp) Saldo (Rp)
1 PPN 72.626.913 72.626.913 0
2 PPh 21 12.330.780 12.330.780 0
3 PPh 22 7.643.908 7.643.908 0
4 PPh 23 40.800 40.800 0
Jumlah 92.641.681 92.641.681 0
Realisasi PNBP tahun 2014 sebesar Rp43.439.925,00 seluruhnya merupakan
PNBP Lainnya sebagaimana dapat dilihat pada tebel di bawah ini.
No. Uraian Rp
1 Pendapatan dari pengelolaan BMN 32.809.462
2 Pendapatan lain-lain 10.630.463
Jumlah 43.439.925
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 90 dari 125
Seluruh PNBP tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.
C. Aspek Pendukung1. Personalia/sumber daya manusia
Jumlah sumber daya manusia Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
per 31 Desember 2014 adalah sebanyak 154 orang. Jumlah tersebut dapat
diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan dengan uraian
sebagai berikut:
a. Jumlah pegawai berdasarkan golongan
Golongan a b c d JumlahI - - - - -II - - 22 6 28III 25 15 13 44 97IV 8 14 6 1 29
Jumlah 154
b. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan
No. Jabatan Jumlah1 Struktural 102 Jabatan Fungsional Auditor 1053 Calon PFA 94 Arsiparis 25 Pranata Komputer 16 Jabatan Fungsional Umum 27
Jumlah 154
c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan
No. Pendidikan Jumlah1 S-3 -2 S-2 93 S1/DIV 784 D III 465 D I -6 SLTA 217 SLTP -8 SD -
Jumlah 154
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia selalu dilakukan untuk
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 91 dari 125
meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
Peningkatan kapasitas tersebut dilakukan melalui pelatihan kantor sendiri
(PKS) dan pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat Fungsional
maupun Diklat Substantif. Pada tahun 2014 pegawai yang mengikuti
Diklat Fungsional sebanyak 6 orang dan yang mengikuti Diklat Substantif
berjumlah 15 orang.
Rincian kegiatan peningkatan kapasitas pegawai yang mengikuti Diklat
Fungsional dan Diklat Substantif sebagai berikut:Tabel 3.4
Diklat Fungsional dan SubstansifPerwakilan BPKP Sumatera Selatan Tahun 2014
No Nama Diklat Jumlah Peserta(Orang)
Diklat Fungsional:
1 Diklat Penjenjangan Auditor Utama -
2 Diklat Penjenjangan Auditor Madya 3
3 Diklat Penjenjangan Ketua Tim 1
4 Diklat Auditor Pertama 1
5 Diklat Alih Jabatan Terampil ke Ahli 1
JUMLAH 6
1 Diklat Probity Audit 1
2 Diklat audit pengadaan barang dan jasadengan probity audit program STAR-BPKPpegawai APIP Inspektorat dan BPKP diWilayah Sumsel
7
3 Diklat TOT SPIP 1
4 Diklat Audit Berbasis Resiko 2
5 Diklat Evaluasi dan Peningkatan KapabilitasAPIP
1
6 Diklat Audit Investigasi 1
7 Diklat SIA PDAM 1
8 Diklat Prosedur Pengadaan Barang danJasa
1
JUMLAH 15
2. Sarana dan prasarana penunjangDalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi,
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 92 dari 125
Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dilengkapi dengan saranadan prasarana yaitu:
Tabel 3.5Aset Tetap Perwakilan BPKP Sumatera Selatan Per 31 Desember 2014
No Uraian Nilai (Rp)
1. Tanah 22.560.845.000,001. 2. Peralatan dan Mesin 5.249.228.422,002. 3. Gedung dan Bangunan 14.319.834.800,00
4. Jalan dan Jembatan 173.421.000,005. Irigasi 7.500.000,006. Aset Tetap Lainnya 78.400.000,00
Jumlah 42.389.229.222,00
Rincian penjelasan terkait dengan sarana dan prasarana tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Tanah
Luas tanah yang dimiliki adalah 32.478 M2 yang terdiri dari:
- Tanah Kosong : 9.124 M2
- Tanah Bangunan Kantor : 5.640 M2
- Tanah Bangunan Rumah Negara : 17.714 M2
Seluruh tanah yang dimiliki sudah bersertifikat atas nama Pemerintah RI
Cq. BPKP
b. Peralatan dan mesin
Peralatan dan mesin kantor yang dimiliki antara lain terdiri dari: peralatan
komputer yaitu PC 79 unit, printer 65 unit, AC Split 82 unit , meja kerja
kayu 370 unit, serta berbagai macam meubelair dan peralatan kantor
lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran
pembangunan.
Kendaraan dinas yang dimiliki per 31 Desember 2014 sebanyak 16 unit
yang terdiri dari 11 (sebelas) unit kendaraan bermotor roda 4 dengan jenis
minibus 10 unit dan sedan 1 unit, sedangkan kendaraan bermotor roda 2
sebanyak 5 (lima) unit.
c. Gedung dan bangunan
Gedung kantor yang dimiliki terdiri atas:
1) Gedung kantor permanen 3 lantai terletak di Jalan Bank Raya No. 2
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 93 dari 125
Palembang senilai Rp 9.849.178.800,00.
2) Gedung pos jaga permanen sebanyak 1 unit senilai Rp38.800.000.
3) Bangunan gedung kantor lainnya sebanyak 3 unit senilai
Rp 179.770.000,00.
4) Bangunan gudang tertutup semi permanen sebanyak 1 unit senilai
Rp 21.500.000,00.
5) Bangunan gedung tertutup semi permanen sebanyak 1 unit senilai
Rp 6.400.000,00.
6) Gedung garasi pool permanen sebanyak 1 unit senilai
Rp 37.300.000,00.
7) Bangunan gedung tempat ibadah permanen sebanyak 1 unit senilai
Rp 38.100.000,00.
8) Bangunan Rumah Negara beserta tanda batasnya senilai
Rp 4.130.786.000,00.
Bangunan rumah dinas sebanyak 50 unit, yang terdiri dari 13 (tiga belas)
unit rumah dalam kondisi kosong dan 37 unit rumah ditempati karyawan.
Dari 37 unit rumah dinas yang dihuni, sebanyak 10 unit dihuni oleh
pejabat struktural, 24 unit dihuni oleh PFA, dan 3 unit dihuni oleh staf
Fungsional Umum. Bangunan rumah dinas tersebut tersebar di
beberapa lokasi, yaitu:Tabel 3.6
Daftar Rumah Dinas Perwakilan BPKP Sumatera SelatanPer 31 Desember 2014
No Lokasi Unit
1 Komplek Kenten 25
3. 2 Jalan Bangau/Beo 5
4. 3 Jalan Sekip Lebak Rejo 4
5. 4 Jalan Tribrata 65 Jalan Ariodillah 46 Jalan YKP Pakjo 37 Jalan Bank Raya (termasuk fasilitas olahraga) 3
Jumlah 50
d. Irigasi
Aset irigasi berupa bak penyimpanan air sebanyak 6 unit.
e. Aset tetap lainnya
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 94 dari 125
Fasilitas/perlengkapan lainnya berupa:
1) Poliklinik
Poliklinik yang dibuka sejak tahun 1997/1998 telah berjalan dengan
baik dan lancar. Dalam rangka menjaga kesehatan para pegawai
kantor, pada tahun 2014 pelayanan poliklinik kantor dijalankan oleh
dokter Hj. Alma Yulianti Lani, M.Kes. dibantu oleh Yusnita sebagai
perawat.
2) Fasilitas olahraga
Fasilitas olah raga terdiri dari lapangan tenis (di belakang rumah dinas
jalan Bank Raya III), lapangan voli dan badminton (di halaman kantor),
serta tenis meja.
Keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung hhaassiill ppeennggaaddaaaann ddaann
ppeennyyaalluurraann ssaarraannaa ddaann pprraassaarraannaa sseellaammaa ttaahhuunn 22001144 sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt::Tabel 3.7
Daftar Sarana dan PrasaranaPerwakilan BPKP Sumatera Selatan Tahun 2014
No Sarana dan Prasarana Jumlah (unit/set)
1 Personal Komputer 109
2 Notebook 30
3 Printer 65
4 LCD Proyektor 8
5 UPS1200VA 9
6 Alat Pendingin Ruangan AC 1 PK 36
7 Alat Pendingin Ruangan AC 2 PK 21
8 Sepeda motor 5
9 Alat sound system speaker aktif 2
Jumlah 285
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 95 dari 125
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 96 dari 125
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 PerwakilanBPKP Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban ataspelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014.
Materi LAKIP Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yangdisajikan ini berisikan pelaksanaan serangkaian program dan kegiatan yangmengacu kepada 8 sasaran strategis dari Rencana Strategis Perwakilan BPKPProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2014. Dalam pencapaian sasaran tersebutsesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber dayamanusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antarseluruh Bidang Pengawasan dan Bagian Tata Usaha sebagai unsur perencanasekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada TahunAnggaran 2014.
Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis tahun
2014 yang didukung dengan 33 indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:
1. Rata-rata capaian kinerja di atas 80 % sebanyak 7 sasaran.
2. Sasaran yang tingkat capaiannya masih di bawah 80% sebanyak 1 sasaran.
Secara umum 8 sasaran strategis tahun 2014 dapat dicapai, dengan rata-rata
capaian sebesar 100,31%. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan visi Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Selatan.
Meskipun capaian indikator kegiatan utama secara keseluruhan cukup
menggembirakan akan tetapi masih terdapat hambatan tidak tercapainya target
yaitu:
1. Banyaknya permintaan sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis dari
Pemerintah Daerah tidak sebanding dengan anggaran dalam PKP2T yang
tersedia pada Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah.
2. Terdapat hambatan dari pihak luar yaitu tidak ada/kurangnya permintaan dari
stakeholder terutama dari penugasan Bidang Akuntan Negara dan Bidang
Investigasi.
3. Tidak meratanya kompetensi tenaga fungsional terhadap pemahaman tugas-
tugas.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 97 dari 125
Adapun langkah-langkah perbaikan kinerja yang akan dilakukan untuk
mengantisipasi hambatan dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:
4. Meningkatkan capaian kinerja yang belum maksimal.
5. Meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan pada program utama
Tapkin Perwakilan.
6. Melakukan program pelatihan mandiri (PPM) setiap akan melaksanakan
penugasan terkait agar pemahaman terhadap materi penugasan lebih
meningkat.
7. Menggunakan dana mitra bagi pemerintah daerah sesuai dengan Perka BPKP
Nomor 1265 Tahun 2010.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 98 dari 125
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 99 dari 125
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 100 dari 125
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2014 dengan Tahun 2013Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
No SASARANSTRATEGIS IKU SATUAN REALISASI
2013 REALISASI 2014 KENAIKAN/PENURUNAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7=6-5 8
1 Meningkatnya Kualitas 1LKPP, 95% LKKL, dan 90%LKPD
Persentase IPP yang mendapatpendampingan penyusunan LaporanKeuangan
% 100,00 100,00 0,00
Persentase IPD yang laporankeuangannya memperoleh opiniminimal WDP
% 100,00 100,00 0,00
Persentase jumlah laporan keuanganproyek PHLN yang memperoleh opinidukungan Wajar
% 100,00 100,00 0,00
Persentase hasil pengawasan lintassektoral yang disampaikan ke Pusat
% 104,35 104,65 0,30
Persentase hasil pengawasan ataspermintaan presiden yangdisampaikan ke Pusat
% 108,70 103,57 -5,13
Persentase hasil pengawasan ataspermintaan stakeholders yangdijadikan bahan pengambilankeputusan oleh stakeholders
% 100,00 57,89 -42,11 Berlaku untukperwakilan yangmelaksanakanpengawasan terkait
Persentase BUMD yang mendapatpendampingan penyelenggaraanakuntansi
% 60,00 75,00 15,00
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 101 dari 125
2 Tercapainya OptimalisasiPenerimaan Negara sebesar75%
Persentase hasil pengawasanoptimalisasi penerimaannegara/daerah yang ditindaklanjuti
% 0,00 100,00 100,00 Berlaku untukperwakilan yangmelaksanakanpengawasan terkait
Persentase hasil pengawasan BUNyang disampaikan ke Pusat
% 100,00 112,73 12,73 Berlaku untukperwakilan yangmelaksanakanpengawasan terkait
3 Terselenggaranya SPM pada300 IPD danterselenggaranya GG pada65% BUMN/BUMD
Persentase IPD yang melaksanakanpelayanan sesuai Standar PelayananMinimal
% 60,00 100,00 40,00
Persentase BUMN/D/BLU/D yangdilakukan sosialisasi/asistensiGCG/KPI
% 100,00 71,43 -28,57
Persentase BUMN yang dilakukanasistensi/evaluasi PSO
% 0,00 0,00 0,00 Berlaku untukperwakilan yangmelaksanakanpengawasan terkait
Persentase BUMD yang dilakukanaudit kinerja
% 87,00 64,29 -22,71 -
4 Meningkatkan Kesadaran danKeterlibatan K/L, Pemda,BUMN/BUMD Dalam UpayaPencegahan danPemberantasan KorupsiMenjadi 80%
Kelompok Masyarakat yangmendapatkan Sosialisasi ProgramAnti Korupsi
Kelompok 6,00 1,00 -5,00 Berlaku untukperwakilan yangmelaksanakanpengawasan terkait
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUDberisiko fraud yang mendapatkansosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP
Instansi 4,00 1,00 -3,00 -
JumlahIPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUDyang dilakukan kajian peraturan yangberpotensi TPK
Instansi 0,00 0,00 0,00 Berlaku untukperwakilan yangmelaksanakanpengawasan terkait
Persentase Pelaksanaan penugasanHKP, klaim dan penyesuaian harga
% 87,57 75,00 -12,57
Persentase pelaksanaan auditinvestigasi/ PKKN/PKA
% 100,00 84,21 -15,79
Persentase TL hasil audit investigasinon TPK oleh instansi berwenang
% 0,00 0,00 0,00
5 Meningkatnya KualitasPenerapan SPIP di 60%K/L/Pemda
Persentase Pemda yangmenyelenggarakan SPIP sesuai PPNomor 60 Tahun 2008
% 31,25 50,00 18,75
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 102 dari 125
Jumlah Pemda yang dilakukanasistensi penyelenggaraan SPIPsesuai PP No 60 Tahun 2008
Pemda 6,00 14,00 8,00
6 Meningkatnya kapasitasaparat pengawasan internpemerintah yang profesionaldan kompeten pada 80%K/L/Pemda
Persentase Pemda yang dilakukanasistensi penerapan JFA
% 13,00 6,00 -7,00
7 Meningkatnya efektifitasperencanaan pengawasansebesar 90% dan kualitaspengelolaaan keuangansebesar 100%.
Persentase jumlah rencanapenugasan pengawasan yangterealisasi
% 96,22 95,45 -0,77
Persentase kesesuaian laporankeuangan Perwakilan BPKP denganSAP
% 100,00 100,00 0,00
Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan terhadap layanankepegawaian
% 7,29 7,90 0,61
Persentase Pagu Dana yang tidakDiblokir dalam DIPA
% 100,00 100,00 0,00
Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan atas pencairan anggaranyang diajukan sesuai prosedur
Sklala Likert 1-10 7,23 7,80 0,57
Jumlah publikasi kegiatan perwakilanBPKP di media massa
231,00 240,00 9,00
Persentase pemanfaatan asset % 99,94 99,94 0,00
Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan terhadap layanan sarpras
Sklala Likert 1-10 7,50 7,31 -0,19
Persentase tindak lanjutrekomendasi hasil audit Inspektorat
% 80,76 100,00 19,24
Jumlah instansi APIP yang telahdisosialisasi dan atau di-assessmenttata kelola APIP
APIP 3,00 2,00 -1,00
Tingkat persepsi kepuasan Pemdaatas auditor bersertifikat
Sklala Likert 1-10 7,74 7,70 -0,04
8 Terselenggaranya 100%sistem dukunganpengambilan keputusan bagipimpinan
Jumlah Sistem Informasi yangdimanfaatkan secara efektif
SI 100,00 100,00 0,00
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 103 dari 125
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 104 dari 125
Lampiran 3
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 105 dari 125
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 106 dari 125
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 107 dari 125
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 108 dari 125
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 109 dari 125
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 110 dari 125
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 111 dari 125
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 112 dari 125
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 113 dari 125
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 114 dari 125
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 115 dari 125
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 116 dari 125
Top Related