Download - Perumahan Informal

pengadaan perumahan informal di Indonesia

AR5151 Sosio Teknologi Perancangan Lingkungan Binaan

h

pengadaan perumahan informal di Indonesia

http://www.ar.itb.ac.id/wdp

Hak Merumah? SIAPA? Bagaimana?


UU No 4/1992 pasal 5

1) Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan atau menikmati dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. 2) Setiap warga negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman.


Pengadaan perumahan mekanisme formal

Asumsi pembangunan rumah melalui proses linear (tercermin dalam UU/PP): Perencanaan persiapan lahan pendaftaran hak tanah pembangunan pemanfaatan

Catatan: lahan diperoleh dengan cara pembebasan tanah ke penduduk atau melalui calo tanah


contoh-contoh pengadaan perumahan oleh perumnas

RUMAH SANGAT SEDERHANA (RSS) - RUMAH SEDERHANA (RS) RUMAH SEDERHANA SEHAT (RSH) http://www.ar.itb.ac.id/wdp

RUMAH SUSUN SEDERHANA (RUSUNA) http://www.ar.itb.ac.id/wdp

Kasiba/ lisiba http://www.ar.itb.ac.id/wdp

Hambatan dalam mekanisme formal

Berbagai perijinan (ijin lokasi, SP3L, pendaftaran tanah, pemecahan hak, IMB dll) dengan biaya formal/informal yang dibebankan pada konsumen Ketersediaan lahan kota untuk perumahan masyarakat kurang mampu semakin berkurang: - Penguasaan lahan berlebihan oleh kelompok tertentu (pemegang HPL/ijin lokasi yang tidak dikelola dengan baik terjadi lahan tidur, penyerobotan tanah) - Jumlah kampung berkurang (tergusur untuk fungsi komersial) Harga tanah semakin meningkat


struktur pangsa perumahan Indonesia

1FORMAL

KategoriA. Penghasilan Tinggi

Income/bulanDiatas 5.000.000

B. Penghasilan Menengah Atas3.000.000-5.000.000C. Penghasilan Menengah1.500.000-300.000D. Penghasilan Menengah Bawah900.000-1.500.000E. Penghasilan Rendah Atas500.000-900.000F. Penghasilan Rendah350.000-500.0002A. MenengahDiatas 1.500.000INFORMALB. Menengah Bawah900.000 - 1.500.000C. Rendah Atas500.000- 900.000D. Rendah350.000 - 500.000


jenis rumah berdasar kepemilikan

FORMAL

ABmilik, sewa CD milikEmilik, sewaFmilik (swadaya), sewa

INFORMAL Amilik/sewaB milik (swadaya) C milik (swadaya), sewa D


prinsip pembiayaan untuk mengurangi gap

A

1FORMAL

2INFORMAL

BC

DEF

Mekanisme Pasar

Subsidi KPR, uang muka, Asuransi Kredit, Subsidi sewa. Dana Bergulir Asuransi Kredit Kemudahan Sertifikasi & IMB Peningkatan Kualitas Lingkungan Subsidi Sewa

Pola Dana Bergulir Site & Services Disesuaikan Kemampuan/Rumah Tumbuh


sistem pendukung pembiayaan

1FORMAL

2

ABCDE

Banking System (KPR)SMF (Secondary Mortgage Finance) Taperum PNSTP3, ASABRI, etc

GrantRevolving Fund Loan with ATP (Ability to Pay)

INFORMALDana Solidaritas (antisipasi gagal bayar) Sistim Keluarga-Komunitas (Model Co Bild)


Sudah tepatkah sistem pengadaan perumahan yang sudah ada???


Rod Burgess (1978) - A way of exploitation - Avoidance of government responsibility - Stimulating housing speculation John Turner (1972, 1976) Housing by people Self-help housing Building together Production process by conviviality approaches (much energy and stamina)


Kompetisi Pasar? Mengapa dan bagaimana terjadi?

- Liberalisasi pasar lahan - Lemahnya development control - Rumah sebagai komoditas (investasi) - Hyper-reality dalam desain perumahan? - Perumahan sebagai sumber PAD


Kesalahan pada sistem perumahan Rumah dianggap sebagai komoditas Pemerintah menetapkan organisasi pengadaan perumahan yang bertumpu pada pengembang (REI) secara kurang adil


Perilaku penghuni menghadapi keterbatasan perumahan

MENYERAH UTK SEMENTARA SAMBIL MENGGALANG POTENSI/DANA UNTUK AKHIR MENUNJUKKAN ASPIRASINYA DENGAN MEMBONGKAR SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA RUMAH YANG TERPAKSA DIBELINYA MENGAMBIL JALUR INFORMAL DAN MULAI PROSES MENABUNG TANAH MAUPUN PADA SAAT KONSTRUKSI DAN PENGEMBANGAN


Pengadaan rumah mekanisme informal

Tanah ditempati dulu, pembangunan rumah dan IS secara bertahap sesuai kemampuan


Hambatan dalam mekanisme informal

Status tanah permukiman informal (kampung) yang tidak jelas (tanah negara/garapan) dan perbedaan pengertian mengenai hak atas tanah menyebabkan terjadinya konflik penguasaan lahan (antar pem/swasta dgn masyarakat, maupun antar kelompok masyarakat)

Ketidak-pastian bermukim di kampung: - Lokasi tidak sesuai peruntukan - Tanah berada di bawah HPL/ijin lokasi Ada resiko tergusur - Pendaftaran tanah sulit: proses administrasi berbelit-belit/lama


Hambatan dalam mekanisme informal

Status tanah yang illegal mempengaruhi hak sebagai warga kota: - Membayar PBB tapi tetap dianggap penyerobot tanah negara - Tidak bisa mempunyai KTP karena tanah illegal tidak mempunyai status RT/RW


Masyarakat berpenghasilan rendah melihat rumah sebagai kebutuhan dasar sekaligus sebagai suatu sumber daya modal yang berguna untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan mereka


Syarat rumah bagi masyarakat penghasilan rendah: Dekat dengan tempat kerja Kualitas fisik dan lingkungan tidak penting selama mereka masih dapat melaksanakan kehidupan mereka Hak-hak bangunan khususnya hak milik tidak penting. Yang penting mereka tidak digusur atau diusir


alternatif Sistem pengadaan perumahan

Sistem pembangun bersifat non profit Menekankan fungsi rumah sebagai fasilitas, bukan komoditas Menakankan aspek keterjangkauan Perwujudan ideologi social mix di mana golongan bawah masih bisa hidup di tengah kota Sistem pembangunan mengutamakan aspek kemitraan, demokrasi, partisipatif, dan keterbukaan Bertumpu pada prakarsa dan gerakan sosial masyarakat di mana pemerinah nerperan sebagai fasilitator


KONSEP BARU KETERJANGKAUAN - Bergeser: dari kata aktif (me) ke kata pasif (di) - Kata aktif (me): menjangkau, membayar = skala individu = kompetisi pasar - Kata pasif (di): dijangkau, dibayar = skala kolektif institusional = keteranyaman institusi dan sumberdaya perumahan


Aspek fundamental yang jadi pertimbangan

1. LOKASI PERUMAHAN vs TEMPAT KERJA 2. KELENGKAPAN UNTUK DAILY NEED FULLFILLMENT 3. BENTUK BANGUNAN/FUNGSI vs OWNER HABITS/WAY OF LIFE 4. ESTETIKA YANG TEPAT 5. PENGELOLAAN LINGKUNGAN


Belajar dari kali Code


1. LOKASI PERUMAHAN vs TEMPAT KERJA


2. KELENGKAPAN UNTUK DAILY NEED FULLFILLMENT


3. BENTUK BANGUNAN/FUNGSI vs OWNER HABITS/WAY OF LIFE


4. ESTETIKA YANG TEPAT


5. PENGELOLAAN LINGKUNGAN


Sinerji dalam cluster Permukiman

- KOMPATIBILITAS: keterpaduan permukiman dan lingkungan - AKSESIBILITAS: jalan dan transportasi - FLEKSIBILITAS: perkembangan dan keterpaduan fisik (permukiman, lingkungan dan fasilitas penunjang) dan non-fisik (ekonomi, sosial, budaya, politik, dll) - KOMPLEKSITAS: keterkaitan (permukiman -industri & produksi - masyarakat)


1. KOMPATIBILITAS

keterpaduan permukiman dan lingkungan


2. AKSESIBILITAS


3.FLEKSIBILITAS


KOMPLEKSITAS


"Yang paling dibutuhkan orang miskin adalah harga diri" Romo Mangunwijaya


Sekiandanterimakasih

h

Terima kasih

Tugas AR5151 Oleh Sari Astrid Mananda 15200004
