8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
1/24
PERMASALAHAN HUKUM PENGADILAN AGAMASE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN 2011
NO NAMA
PENGADILAN AGAMA
PERMASALAHAN USUL PEMECAHAN
MASALAH
HASIL RAKERDA
1 2 3 4 5
1 PENGADILAN AGAMAJAMBI
1. Tehnis penyelesaian perkara ghaib +prodeo dan ghaib + bantuan PA lain (tabayun)
yang ditanggung oleh DIPA PengadilanAgama, apa boleh disidangkan perkara
prodeonya terlebih dahulu (sidang insidentil)
dengan jalan memanggil pihak Penggugat /Pemohon saja, setelah itu baru ditentukan
persidangan berikutnya dengan diumumkanmelalui mass media (RRI);
2. Dalam kaitannya perkara seperti diatas,apa perlu dibuatkan PHS untuk perkara
insidentilnya diluar PHS untuk persidanganbiasa;
3. Dalam memeriksa perkara permohonan
1. Boleh disidangkan / diperiksa prodeonya dahulu dengan sidang
insidentil. Setelah itu barudiumumkan sesuai pasal 27 PP
Nomor 9 Tahun 1975, karena
pembebanan biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada
Penggugat atau pemohon (pasal 89ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989),
tidak mutlak harus hadir Tergugat
atau Termohon.
2. Harus dibuat PHS untuk penentuansidang insidentil, sekalipun Pemohon
atau Penggugat saja yang dipanggilterlebih dahulu untuk sidang
insidentil sebab perintah tersebutharus dituangkan dalam PHS, setelah
dikabulkan prodeonya, baru
ditentukan tanggal sidang berikutnyadengan perintah kepada Js/Jsp untuk
memanggil Tergugat atau Termohonsesuai aturan yang berlaku (pasal 27
PP Nomor 9 tahun 1975) danPenggugat atau Pemohon
diperintahkan untuk hadir pada hari
dan tanggal persidangan tersebuttanpa dipanggil lagi dengan surat
panggilan ;3. Tidak perlu diisbatkan nikahnya
1. Untuk persidangan insidentil para pihharus dipanggil, namun pemanggila
tergugat yang ghaib, berpedoman pa718 R.Bg / 390 HIR.Untuk selanjutnya mengenai pokok
karena dibidang perkawinan pemanggilan berpedoman pada pasa
No. 9 tahun 1975.
3. Usulan sudah tepat (lihat pemecahan m
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
2/24
Penetapan Ahli Waris bagi yang tidak
memiliki Kutipan Akta Nikah, apa harus diitsbatkan terlebih dahulu dalam bentuk
perkara permohonan. Bagaimana bila Pewarisyang telah lama meninggal dunia umpamanya
dalam gugat waris yang pihak-pihaknya
merupakan turunan ke 3, 4 dst (cucu, cicit,
piut, dst) apakah cukup didalam pembuktiansaja;
4. Bolehkah Pengadilan Agama memeriksa
perkara permohonan Penunjukan Wali yangdiajukan oleh istri yang suaminya telah
meninggal dunia, sebab menurut UU Nomor 1Tahun 1974 pasal 47 secara otomatis ia telah
sah sebagai orang tua atau wali, mohon
penjelasan. Karena dilapangan masih adayang berpendapat tidak perlu dan bahkan ada
yang disuruh cabut;
5. Mohon penjelasan secara detail tentang
perkara itsbat nikah yang voluntair,contentious dan siapa pihak-pihak yang harus
ditarik. Misalnya salah satu pihak telah
meninggal dunia atau keduanya telahmeninggal dunia, atau dapatkah kita
mengisbatkan nikah orang yang telahmeninggal dunia dan sampai dimana batasnya,
apa boleh sampai ke cucu, cicit atau piut yang
mengajukannya;
terlebih dahulu, cukup melalui
pembuktian dipersidangan , baikdengan pembuktian surat atau
keterangan saksi (hasil rakerda diMuaro Bungo) ;
4. Secara umum (lex generalis) boleh
saja, walaupun pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah
mengatur tentang perwalian isteri
yang bersifat melekat, tetapi untukkepastian hukum dan atau Undang-
undang menghendaki, perlu dikuatkandengan penetapan Pengadilan, apalagi
menyangkut pengurusan harta bendaanak yatim supaya jangan sampai
disalah gunakan oleh ahli waris;
5. Itsbat nikah voluntair hanya untuk
kepentingan orang yang bersangkutan seperti untuk pengurusan
TASPEN, Tabungan di Ban k danlain-lain, dengan tidak melibatkan
orang lain. Itsbat nikah contentiousadalah itsbat nikah yang diajukan
bersama (kumulasi) dengan gugatan /
permohonan perceraian;Apabila ada kepentingan hukum atau
dalam rangka untuk pembuktian suatu perkawinan yang telah pernah
disebutkan, atau ada keraguan tentang perkawinan yang telah pernah
dilakukan sedangkan yang
dalam Rakernas tahun 2011 angka 17)
4. Bila ada permohonan harus diterima .
Hasil Rakernas 2011 angka 100).
5. Lihat Buku II Edisi Revisi 2010 hal150
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
3/24
6. Dalam hal perkara dicoret karena habis
biaya dan Penggugat / Pemohon tidakmenambah panjar, apakah cukup dengan
Penetapan oleh Ketua Majelis saja, ataukahperlu dalam persidangan dan dibuat penetapan
dan ditanda tangani oleh Majelis, bila di
dalam sidang apa perlu pula ditetapkan harisidang dan perlu dipanggil lagi para pihak dan
dari mana biayanya;
7. Perdamaian dalam proses upaya hukum(verzet, banding, kasasi), apabila tercapai
perdamaian pada tingkatan upaya hukumtersebut, bagaimana cara penyelesaiannya.
Apa yang harus dilakukan oleh Ketua
Pengadilan dan bagaimana dengan putusan
yang telah dijatuhkan (dalam perkaraperceraian)
bersangkutan telah meninggal dunia,
maka hal tersebut boleh-boleh saja;
6. Perkara yang telah
habis biayanya harus diperintahkan
oleh Majlis di persidangan untukmenambah panjar biaya perkara dandiperintahkan Panitera untuk memberi
tegoran supaya membayar tambahanbiaya perkara dalam tenggang waktu
30 hari atau 1 bulan . Apabila waktu
yang ditentukan telah lewat,Penggugat / Pemohon tidak
membayar tambahan biaya panjarperkara, maka panitera membuat surat
keterangan yang menyatakan bahwayang bersangkutan telah diberi
tegoran dan tidak membayartambahan panjar biaya perkara,setelah itu barulah Ketua Majelis
membuat penetapan pencoretan ;
7. Perdamaian dalamtahap upaya hukum dibenarkan,
apabila perkaranya bukan perkara perceraian, hasil pedamaian
(kesepakatan) tersebut diteruskan
kepada majlis atau Pengadilan yangmenangani perkara tersebut.
Maka Majlis Hakim yang menangani
perkara tersebut memberikan putusandengan amar :
6. Usul pendapat sudah tepat (Pe
pencoretan perkara dari register perkaroleh Ketua Majelis Hakim)
7. Pedomani Buku II Edisi Revisi 2010 h
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
4/24
1. Menyatakan pelawan/tergugat adalah
Pelawan yang benar;
2. Membatalkanputusan verstek Nomor
tanggal .
3. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati
perdamaian tersebut;
4. Membebankan
biaya perkara kepada .Sejumlah Rp..
Kalau perkara perceraian terjadi
perdamaian dalam perkara verzet atasputusan verstek , maka majlis Hakim
membatalkan putusan verstek dengan
amar sebagai berikut :
1. Menyatakan
pelawan/tergugat adalahPelawan yang benar;
2. Membatalkan putusan
verstek Nomor tanggal
.
3. Menyatakan gugatan
Penggugat / terlawan tidak
dapat diterima;
4. Membebankan biayaperkara kepada . Sejumlah
Rp..
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
5/24
8. Apakah Pengadilan boleh menyidangkan
ikrar talak yang perkaranya sedang dalam proses upaya hukum Peninjauan Kembali,
mohon penjelasan ataukah ditunda dahuluhingga putusan PK;
(lihat petunjuk buku dua edisi revisi2010 halaman 83)
Demikian juga dalam perkara
banding dan kasasi, menyesuaikandengan amar di atas.
8. Persidangan ikrar talak adalah suatu bentuk eksekusi dari
permohonan cerai talak, pada
prinsipnya upaya hukum PeninjauanKembali tidak menghalangi eksekusi;
8. Ikrar talak bukan eksekusi, oleh ka
pelaksanaan ikrar talak harus ditunda.
NONAMAPENGADILAN AGAMA
PERMASALAHANUSUL PEMECAHANMASALAH
HASIL RAKERDA
1 2 3 4 52 PENGADILAN AGAMA
MUARA BULIAN
1. Salah seorang ahli waris
mengajukan penetapan ahli waris guna baliknama sertifikat tanah atas nama pewaris.
Ahli waris yang lain berada di tempat yang
jauh dan sulit untuk datang. Dapatkahditerima permohonan salah satu ahli waris
bertindak sebagai Pemohon dimana pada posita dan potitum dijelaskan dan
dimintakan agar semua ahli waris ditetapkansebagai ahli waris?
2. Pada jawaban permasalah hukumdalam lingkungan Peradilan Agama pada
Rakernas 2011 ada tiga jawaban yangberbeda tentang perlunya diistbatkan Nikah
1. Dapat diterima karena
Pemohon tidak menghilangkan hak /kepentingan ahli waris yang lain, tapi
bila Pemohon meminta agar dirinya
saja yang ditetapkan sebagai ahliwaris maka permohonan tersebut
tidak dapat diterima.
2. Tidak perlu diistbatkan,cukup dijelaskan dan dibuktikan
tentang adanya pernikahan tersebut.
1. Harus melibatkan selur
waris, solusinya dapat ditempuh memberikan kuasa insidentil oleh ah
lainnya kepada Pemohon I.
2. Tidak wajib itsbat melainkan cukup dengan dibuktikan
persidangan.
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
6/24
pewaris yang tidak mempunyai Surat Nikah
dalam perkara penetapan ahli waris/gugatanwaris. Jawaban pada angka 11 kurang jelas,
jawaban pada angka 18 tidak perlu istbatNikah, cukup keterangan dan bukti saksi-
saksi mengenai pernikahan tersebut tapi pada
jawaban angka 62 perlu diajukan istbat nikah
tersendiri terlebih dulu sebelum ditetapkanahli waris. Mana yang lebih tepat untukdipedomani?
3. A menghibahkan sebidang kebun
kepada salah seorang anak kandungnya
( B ). Setelah A dan B meninggal, kebuntsb dikuasai oleh C yaitu anak A yang lain (
saudara B). Anak dari B ( yaitu D ) sebagaiahli waris B hanya meinginkan tanah hibah
itu saja dan tidak mengetahui dengan pastiluas maupun letak tanah (harta) A yang lain
yang juga dikuasai oleh C. Mana yang lebihtepat gugatan D, gugatan waris atau hibah?
4. Pada amar putusan perkaraprodeo, perlukah disebutkan nominal biaya
perkara yang dibebankan kepada DIPA?
5. Apakah pasal 66 ayat 2 UU No.7
tahun1989 tentang kewenangan relativeperkara izin ikrar talak dipergunakan oleh
hakim sebagai dasar/acuan apabilaTermohon mengajukan eksepsi kewenangan
relative atau mutlak sebagai acuan baik adaesepsi atau tidak dari Termohon
3. Dapat diajukan gugatan
waris dengan menerangkan hal-hal
yang berkaitan dengan semua hartawarisan pewaris.
Dapat juga diajukan gugatan hibah
dengan menjelaskan hal-hal yangberkaitan dengan hibah itu saja (tanpa
merinci harta pewaris yang lain)
4. Tidak perlu, cukup denga
amar berbunyi MembebaskanPenggugat dari membayar biaya
perkara dan membebankannya kepadaDIPA PA.
5. Pasal tersebut sebagaidasar/acuan menentukan kewenangan
relative bila ada esepsi dariTermohon, tapi bila Termohon tidak
mengajukan esepsi berarti Termohonsudah rela diadili oleh pengadilan
dalam wilayah hukum tempat
3. Gugat waris.
4. Pedomani buku II Edisitahun 2010 halaman 62 Dan peraturan
yang terkait.
5. Pedomani ketentuan dala
159 R.Bg / 133 HIR. Tentang eksepsi.
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
7/24
kediaman bersama yang
ditinggalkannya.
NONAMA
PENGADILAN AGAMAPERMASALAHAN
USUL PEMECAHAN
MASALAHHASIL RAKERDA
1 2 3 4
3 PENGADILANAGAMA
KUALA TUNGKAL
1. PEMERIKSAAN ALAT
BUKTI SURAT
a. Permasalah:
Memperhatikan beberapa putusan, masih terdapat
disparitas antara majelis Hakim dari beberapa
pengadilan dalam menentukan bukti surat dalam proses persidangan perkara perceraian. Ada yang memilih
photocopy/Akta Nikah sebagai bukti (P-1) lalukemudian Potokopy KTP/ket. Domisili sebagai bukti
(P-2). Dan ada pula menentukan sebaliknyab. Pertanyaan:
Untuk keseragaman, setidaknya dalam alur polapikir dalam pemeriksaan alat bukti perkara perceraian,
mana yang lebih tepat dalam menentukan bukti P-1,
apakah potokopy/akta nikah atau potokopyKTP/domisili?
Alternatif Pemecahan
Dimaklumi, bahwa persyaratan
mengenai isi gugatan dapat dijumpaidalam Pasal 8 Nomor 3 Reglement Op
de Burgerlijke Rechts Vordering (RV) jo. Pasal 67 UU Nom or 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama, yaitu:
1) Identitas para pihak;
2) Alasan-alasan gugatan
(fundamentum petendi atau posita),meliputi:
- Uraian kejadian atau
peristiwa (fetelijkegronden );
- Uraian tentang dasar
hukum (rechtgronden);
3) Tuntutan atau petitum
(onderwerp van den eis met eenduidelijke ed bepaalde conclusie).
Alur pola pikir dalam
pemeriksaan teori pembuktian
(surat), kebenaran identitas untukmenentukan legal standing bahwa
pemohon/penggugat adalah benar
sebagai person standin judicio,
1. Potokopi KTP diperlukan jika ada eksepsi T
yang menyatakan bahwa i(legal standing) para pihak,
benar / tidak sesuai dengan sen(error inpersona).
Pemberian tanda alat buktdisesuaikan dengan urutan al
yang diserahkan oleh para piha
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
8/24
adalah antara lain dibuktikan dengan
kartu identitas pihak, KTP, antaralain.
Dalam hal perceraian,keabsahan adanya peristiwa hukum
(fetelijkegronden) telah terjadinya pernikahan kedua belah pihak yang
harus dibuktikan dengan buku/Akta
Nikah adalah bagian dari kronologiyang termuat dalam Posita
( fundamentum petend).
Dengan demikian, alur pola
pemeriksaan untuk menentukan legalstanding bahwa Penggugat /
Pemohon, Tergugat / Termohon
sebagaiperson standin judicio, antaralain adalah KTP sebagai bukti P-1,
bukan Akta Nikah.
2. PENGGUNAAN STEMPEL PADA
ALAT BUKTI
a. Permasalahan:
Pemeriksan alat bukti surat dalam
persidangan, menjadi keharusan bagi MajelisHakim untuk mencocokkan alat bukti potokopi
surat dengan aslinya. Dalam hal alat bukti suratyang diajukan para pihak cukup banyak, sering kali
banyak waktu yang tersita untuk menuliskan cocok
dan tidaknya alat bukti surat tersebut denganaslinya. Hal ini pula sering terabaikan oleh Majelis
Hakim/PP.b. Pertanyaan:
Dalam konteks asas persidangan, apakahdibenarkan menggunakan stempel dalam alat bukti
c. Alternatif Jawaban
Dapat digunakan, karenaformat stempel tersebut tidak
mengurangi nilai pembuktian.Kerapihan dan efektifitas
pemeriksaan dalam persidanganadalah hal lain yang perlu
dipertimbangkan.
Adanya pemikiran tentang penulisan: Potokopi ini telahdicocokkan dan telah sesuai dengan
aslinya atau Potokopi ini tidak
dapat dicocokkan dengan aslinya,
2. Kewajiban bagi adalah menyesuaikan potokop
surat dengan aslinya, mpernyataan hal tersebut telah d
oleh hakim yang penting adanyhakim dan tanggal penyocokan
dengan menggunakan stample
contoh yang ada.
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
9/24
surat, dengan format sebagai beriku:ditulis tangan dengan tinta hitam,
hanya pemikiran individu yangbelum diketahui dasar aturan, urgensi
dan f ilosofinya.
Potokopi ini tidak dapat
dicocokkan dengan aslinya.
Tanggal :
Kode :
Paraf :
Potokopi ini telah dicocokkan
dan telah sesuai dengan aslinya.
Tanggal :Kode :
Paraf :
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
10/24
3. PENGANGKATAN
ANAK/HADLONAH
a. Permasalahan
Pada awalnya pemohon A setuju untukmengangkat B sebagai anak angkat, dan ditetapkan
berdasarkan penetapan pengadilan. Namun waktuberjalan, B pun bertingkah laku tidak sesuai dengan
kehendak A, dan akhirnya A pun tidak ingin
mengakuinya lagi B sebagai anak angkat. Termasukdi dalamnya hak-hak yang melekat sebagai
konsekuensi dari pengangkatan B sebagai anakangkat A.
b. Pertanyaan
1) Bisakah pengangkatan anak
dibatalkan?
2) Solusi apakah yang bisa
ditempuh A untuk membatalkan B sebagai anak
angkat yang telah ditetapkan berdasarkanpenetapan Pengadilan Agama tersebut?
c. Alternatif Jawaban
Pengangkatan anak (hadlonah)adalah kehendak orang tua angkat,
bukan kehendak anak angkat. Sejakawal harus diniatkan dengan tulus
ikhlas, orang tua angkat harus bersedia
menerima dengan segala konsekuensi
akibat hukumnya.
Perubahan tingkah laku anakangkat yang tidak sesuai dengan
kehendak orang tua angkat, bukanlahunsich kesalahan pada anak, bisa saja
karena factor lingkungan, keluarga,masyarakat atau bahkan lingkungan
pendidikan anak itu sendiri. Justeru
tanggung jawab orang tua angkatlahyang harus membimbing dan
mengarahkan anak angkat tersebut
menjadi lebih baik. Kedurhakaan anakangkat terhadap orang tua angkat,tidaklah menggurkan hak-haknya
sebagai anak angkat.
Dengan demikian, penetapan
anak angkat tidak dapat dibatalkan.
3. Hal tersebut sudah
dalam wilayah ijtihad hakim.
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
11/24
NONAMA
PENGADILAN AGAMAPERMASALAHAN
USUL PEMECAHAN
MASALAHHASIL RAKERDA
1 2 3 4
4. PENGADILAN
AGAMA SENGETI
1. Apakah perintah mengumumkan adanya
permohonan itsbat nikah diberlakukan pada perkara
itsbat nikah dalam bentuk contentiosa ataudiberlakukan juga pada perkara itsbat nikah dalam
bentuk voluntair. Bagaimana teknisnya dalampemanggilan ?
Apakah dibuat PHS pertama dulu yang isinya hanya
memerintahkan Jurusita Pengganti untuk
mengumumkan permohonan tersebut pada mediacetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya pada
papan pengumuman dan tanpa menyebutkantanggal sidang pemeriksaannya. Kemudian setelah
3 hari berakhir masa pengumuman, Ketua Majelismembuat kembali PHS yang isinya menetapkan
hari persidangan dan perintah kepada JSP untuk
memanggil pihak-pihak dalam permohonantersebut.
2.Apakah PHS cukup dibuat satu kali yang isinya
memerintahkan kepada JSP untuk mengumumkan permohonan itsbat nikah tersebut di papan
pengumuman, sekaligus menetapkan hari sidangpemeriksaan dan memerintahkan untuk memanggil
para pihak. Sebagai bahan pertimbangan bahwa
dalam PHS yang dibuat satu kali tersebut, telahmempertimbangkan antara jarak pengumuman,
tanggal panggilan, dan tanggal persidangan.
Dengan berpedoman Buku II hal 149, maka:
1. Pengumuman ditafsirkan untuk
permohonan itsbat nikah yangcontentiosa (kontensius) saja (Bimtek
Hotel Wiltop tanggal 1-3 Maret 2011)
2. PHS cukup dibuat satu kali yangisinya memerintahkan kepada JSP untuk
mengumumkan permohonan itsbat nikah
tersebut di papan pengumuman sekaligusmenetapkan hari sidang.
1. Usulan sudah tepat.
2. Dalam perkara prodeo ghoib terdapat perbedaan
dalam pemeriksaannya yaitu:
Apabila pemanggilan persidangan dilakukan
untuk memeriksa insidentilnya, sebaiknyaPHS dibuat untuk sidang insidentil terlebih
lihat jawaban pada permasalah
diajukan oleh PA Jambi.
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
12/24
Harus diperiksa terlebih dahulu prodeonya dengan
sidang insidentil.
Baru memeriksa pokok perkara dengan mengacu peraturan pemanggilan Pasal 27 PP No. 9 Tahun
1975.
dahulu. Hal ini berdasarkan asas umum
setiap persidangan para pihak berperkaradipanggil terlebih dahulu (Pasal 145 RBg)
NO NAMAPENGADILAN AGAMA
PERMASALAHAN USUL PEMECAHANMASALAH
HASIL RAKERDA
1 2 3 4 4
5 PENGADILAN AGAMA
BANGKO1. Dalam Buku II disebutkan bahwa
proses penyelesaian izin poligami harus disertai
dengan penetapan harta bersama Pemohon dengan
Termohon atau dengan Rekonvensi dari
Termohon. Apakah proses pembuktiannya sama
dengan pembuktian pada perkara-perkara
kebendaan lainnya seperti adanya pemeriksaan
setempat?
1. Pembuktiannya tidak
perlu sampai melaksanakan PS, karena
tujuan adanya penetapan harta
bersama hanya untuk mengetahui
dengan jelas batas harta bersama
Pemohon isteri I dengan harta
bersama Pemohon isteri I Isteri II,
sehingga tidak memerlukan eksekusi.
1. Pedomani buku II edisi r
139 s/d 140
2. Alasan izin poligami yang diajukan kePengadilan sering tidak sesuai dengan alasan-
alasan yang termuat dalam peraturan perundang-
undangan dan lebih bersipat se
3. bjektif, seperti calon isteri II sudah hamil,
Pemohon tertangkap basah dengan perempuanlain dan dihukum adat untuk menikahinya, sudah
terlalu dekat dengan calon isteri II sehingga takutzina, dan lain-lain. Apakah alasan-alasan ini
dapat dipertimbangkan oleh hakim sehingga
2. Izin poligaminya tetap dapat
dikabulkan dengan alasankemaslahatan
2. Pedomani ketentuan dalam Pa
5 UU No. 1 tahun 1974
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
13/24
hakim mengabulkan izin poligaminya?
3. Dalam pelaksanaan ikrar talak sering Pemohon
belum siap dengan kewajiban-kewajiban yang
dibebankan kepadanya seperti mutah dan nafkah
iddah. Apakah Majelis Hakim tetap melaksanakan
ikrar atau menunda ikrar talak sampai Pemohon
dapat memenuhi kewajibannya tersebut?
3. Tetap dilaksanakan ikrar
talak, tetapi Akta Cerai ditahan sampai
Pemohon memenuhi kewajibannya.
3. Pemenuhan kewajiban sesua
amar putusan dapat dilamelalui eksekusi, s
pelaksanaan ikrar tal penyerahan akta cerai tida
dikaitkan dengan pe
kewajiban tersebut.
4. Menurut Berita Acara relaas panggilan, Jurusita
tidak bertemu dengan Tergugat karena menurut
aparat desa Tergugat tidak dikenal di alamat
tersebut. Bagaimana kalau Penggugat dalam
persidangan menyatakan mengubah gugatannya
pada alamat Tergugat dengan menyatakan Tergugat
tidak diketahui alamatnya (ghaib) ?
4. Majelis meng NO perkara
tersebut. Atau melanjutkan proses
perkara tersebut dengan proses ghaib.
4. Penggugat berhak untuk
gugatan termasuk identitas ataTergugat sesuai dengan senya
5. Di wilayah lain banyak yang
mengadakan itsbat nikah massal sehingga untuk
itsbat nikah saja sampai 300-an. Apakah di wilayah
PTA Jambi boleh dilakukan itsbat nikah massal
dengan bekerja sama dengan Pemerinta daerah?
5. Dapat dilaksanakan kalau ada
bantuan dana dari Pemerintah Daerah
asal tidak ada penyelundupan hukum.
5. Pedomani bukti II Edisi Rev
2010 halaman 147 s/d 150.
NONAMA
PENGADILAN AGAMAPERMASALAHAN
USUL PEMECAHAN
MASALAHHASIL RAKERDA
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
14/24
1 2 3 4
6 PENGADILAN AGAMA
MUARA BUNGO
BIDANG YUSTISIAL
DECENTE (Pemeriksaan Setempat)
Untuk melaksanakan pengukuran objek perkara,
Pengadilan membebankan kepada pihak Penggugat
untuk menghadirkan tenaga ukur, namun hal itu ditolak
oleh pihak Tergugat, dengan alasan bukan tenaga ukur
resmi, sementara Penggugat tidak mampu
menghadirkan tenaga ukur BPN
KENDALA
Dengan menghadirkan tenaga ukur resmi dari BPN,
biaya sangat besar, tidak seimbang dengan nilai objekperkara
Sebaiknya tenaga ukur diminta secara resmi
kepada BPN, meskipun terjadi
pembengkakan biaya perkara
Pengukuran objek sengketa
tetap) tidak harus dengan resmi, yang terpenting ada
pengukurannya yang akurat.
Dalam perkara Gugatan Hadlanah, Tergugat hanya hadir
pada saat putusan akan dibacakan, apakah putusan tetap
dibacakan pada saat itu atau ditangguhkan dulu dengan
memberikan kesempatan kepada Tergugat menanggapi
Gugatan tersebut.
Putusan tetap dibacakan, namun sebelumnya,
dibacakan terlebih dahulu BAP nya.
Baca hasil Rakernas tah
tentang permasalahan huku
95.
Apakah Putusan Sela dibuat terpisah dari BAP, atau
disatukan dengan BAP.
Disatukan dengan BAP nya. Sudah tepat.
Apabila JSP lupa memanggil pihak P dan T, apakah
dalam BAP dibuat apa adanya atau ada cara lain.
Dibuat berdasarkan fakta. BAP mencatat semua proses pe
sesuai dengan kenyataan yang ter
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
15/24
adanya.
Apakah surat keterangan ghaib dari Kelurahan atau Desa
harus dijadikan sebagai alat bukti ?
Tidak dipakai sebagai alat bukti. Boleh dijadikan alat bukti,
kekuatan pembuktiannya bebas.
Apakah surat keterangan izin perceraian dari atasan bagi
PNS dijadikan alat bukti ?
Dijadikan sebagai alat bukti. Ijin perceraian dari atasan b
bersifat administratif.
Apakah pemberitahuan isi putusan ghaib (PBT ghaib)
langsung diumumkan pada papan pengumuman PA
tanpa melalui pemerintah Kabupaten / Kota atau
sebaliknya ?
Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan buku
II halaman 32.
Pedomani Buku II Edisi Revisi ta
halaman 32.
NONAMA
PENGADILAN AGAMAPERMASALAHAN
USUL PEMECAHANMASALAH
HASIL RAKERDA
1 2 3 4 5
7 PENGADILAN AGAMA
SAROLANGUNBIDANG YUSTISIAL
Pada hal. 118 huruf c) dinyatakan bahwa menurut Sidang pertama adalah sidang pertama riil Usulan sudah tepat.
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
16/24
SEMA Nomor 9 Tahun 1964, pengertian hari sidang
pertama (ten dage dienende) dapat juga diartikan padahari sidang kedua dan sebagainya (ten dage dat de zaak
dient).
Pertanyaan:
Apa yang menjadi patron bahwa suatu
persidangan adalah sidang pertama; apakah ketikamembaca gugatan, atau lainnya? Misalnya, apabila pada
sidang pertama riil tersebut Tergugat hadir, kemudianpara pihak menempuh tahap mediasi, setelah itu Tergugat
tidak hadir lagi sehingga Tergugat tidak hadir sejak suratgugatan dibacakan, atau pada sidang pertama riil tersebut
Tergugat hadir namun Penggugat tidak hadir, lalu pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir lagi
sementara Penggugat hadir terus, apakah putusannya
verstek atau contradictoir?
sehingga dalam kasus-kasus tersebut
diputus secara contradictoirbukan verstek;
Pada Pasal 7 ayat (3) huruf [a] Inpres Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia dinyatakan: Itsbat nikah yang dapat diajukan
ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yangberkenaan dengan: a) Adanya perkawinan dalam rangka
penyelesaian perceraian, b) . Dalam Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan, Edisi Revisi 2010, h. 148 huruf (d)
dinyatakan: Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara utuh kesatuan dalam
putusan perceraian. Dalam Rumusan Hasil DiskusiKomisi II pada Rakernas Tahun 2010 di Balik Papan
dinyatakan: 7) Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan penetapan itsbat nikah sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [a]
(Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas
kami menangkap isyarat bahwa itsbatnikahuntuk perceraian tidak berimplikasi hukum
apa-apa (terhadap perwalian, kewarisan,dan lain-lain), selain dari memenuhi syarat
formil perceraian mereka saja. Konsekuensi berikutnya, keabsahan pernikahan mereka
tidak perlu diperiksa, sebab hal itu akan
mengaburkan makna tujuan asalnya yanghanya berfungsi untuk memenuhi syarat
formil perceraian mereka saja. Lalu apaurgensi perceraian tersebut di pengadilan
(PA)? Menurut kami, gunanya adalah
sebagai bentuk perlindungan hukumterhadap salah satu pihak, terutama istri,
atas kesewenang-wenangan pasangannya,terutama suami, yang mana mereka telah
Pedomani Buku II Edisi Revis
2010 halaman 147 s/d 150.
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
17/24
KHI, agar penetapan nikah tersebut dibuat dalam satu
kesatuan dengan putusan cerai gugat/cerai talak dandalam pertimbangan hukumnya dipertegas dengan
pernyataan bahwa itsbat nikah tersebut semata-matahanya untuk proses perceraian.
Dengan memahami pasal tersebut, dilihat dariperspektif akibat hukumnya terdapat 2 (dua) pemahaman;
a) Itsbat nikah tidak mempunyai akibat hukum pada
selain memenuhi formil perceraian para pihak saja,seperti nasab anak (include wali nikah), harta
bersama, harta warisan, dan akibat hukum lainnya.
b) Itsbat nikah tersebut mempunyai akibat hukum pada
selain memenuhi formil perceraian para pihak saja,seperti nasab anak (include wali nikah), harta
bersama, harta warisan, dan akibat hukum lainnya.
Pertanyaan:
Apa makna terkandung dalam penekanan adanya
kemestian menyatukan putusan itsbat nikah danperceraian itu, dikorelasikan dengan hasil RAKERNAS
tersebut; apakah maknanya bahwa itsbat nikah itu tidak berimplikasi hukum apa-apa (terhadap perwalian,
kewarisan, dan lain-lain), selain dari memenuhi syaratformil perceraian mereka saja? Jika kegunaannya hanya
untuk memenuhi syarat formil perceraian mereka saja,apakah perlu diperiksa keabsahan pernikahan mereka,
karena kalau demikian tidak ada urgensinya?
terlanjur karena ketidaktahuan mereka
melakukan pernikahan sesuai denganketentuan hukum Islam yang berlaku
tersebut).
Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010,hal. 149 angka (6) dinyatakan Suami atau istri yang
telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat (tidakimperatif) mengajukan permohonan itsbat nikah secara
1. Dilihat dari segi filosofi menentukan
adanya perkara itsbat nikah berkategorikontensius (mengeluarkannya dari jenis
aslinya, yaitu volunter) untuk menjagahak-hak dari pihak-pihak yang
berkepentingan, di antaranya hak wariskarena dengan dikabulkannya itsbat
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
18/24
kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya
sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan danatas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan
kasasi. Sementara dalam Pemecahan Permasalahan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama yang
disampaikan dalam Rakernas 2011, h. 4 nomor 5
dinyatakan bahwa dalam kasus di atas diajukan secara
kontensius (imperatif).Pertanyaan:
1. Apakah perkara pada kasus tersebut harus
bersifat kontensius atau boleh volunter?2. Jika perkara tersebut berkategori
kontensius, apakah anak dari sepasang suami istri yangakan diajukan permohonan itsbat nikahnya itu mesti
didudukkan sebagai pihak/salah satu pihak Termohon
dalam kapasitas sebagai ahli waris dalam perkaraberkategori kontensius tersebut atau tidak?
nikah tersebut akan mengurangi bagian
ahli waris tertentu (hijab nuqshan) atau bahkan merubah komposisi ahli waris
(ada yang mahjub), maka menurut kamiperkara itsbat nikah dalam kasus posisi
tersebut harus bersifat kontensius
sebagaimana dikemukakan dalam Pemecahan Permasalahan Hukum di
Lingkungan Peradilan Agama yangdisampaikan dalam Rakernas 2011
tersebut.2. Menurut kami, anak dari sepasang suami
istri yang akan diajukan permohonan
itsbat nikahnya tidak perlu didudukkansebagai pihak/salah satu pihak
Termohon dalam perkara tersebut.Penjelasan sesuai klasifikasinya sebagai
berikut:a) Apabila yang mengajukan permohonan
adalah seorang yang mendalilkan
sebagai ibu dari anak tersebut (ayahnyayang meninggal dunia) maka anak dari
sepasang suami istri yang akan diajukan permohonan itsbat nikahnya itu tidak
didudukkan sebagai pihak/salah satu pihak Termohon. Alasannya: 1] Suatu
perkara dikategorikan kontensius secarasubstansial disebabkan karena adanya
sengketa/pertentangan kepentingan,
sementara dalam kasus ini mustahilberbeda kepentingan seorang ibu dengan
seorang yang didalilkan sebagai anakkandungnya, ini yang utama, dan 2]
Anak dari sepasang suami istri yangdiajukan permohonan itsbat nikahnya
tersebut bukan, atau setidak-tidaknya
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
19/24
belum, menjadi ahli waris karena
pernikahan orang tuanya baru akandiajukan pengesahannya sehingga
secara hukum ia bukan ahli waris darilaki-laki yang didalilkan sebagai
ayahnya tersebut [kecuali secara teori,
jika telah ada penetapan PA yangmenetapkan nasab anak tersebut kepada
ayah biologisnya itu, dan dalam prakteksangat kecil kemungkinan terjadinya
penetapan asal usul anak lebih dahuludiajukan dari itsbat nikah orang tuanya].
b) Apabila yang mengajukan permohonan
adalah seorang yang mendalilkansebagai ayah dari anak tersebut (ibunya
yang meninggal dunia) maka anak darisepasang suami istri yang akan diajukan
permohonan itsbat nikahnya itu jugatidak didudukkan sebagai pihak/salah
satu pihak Termohon. Alasannya,
meskipun anak tersebut termasuk ahliwaris dari ibunya karena menurut Pasal
100 KHI anak tersebut secara otomatisdinasabkan kepada ibu dan keluarga
ibunya, namun karena sebab utamasuatu perkara berkategori kontensius
sebagaimana telah diuraikan di atas,yaitu adanya sengketa/pertentangan
kepentingan, sementara dalam kasus ini
mustahil berbeda kepentingan seorangayah dengan seorang yang didalilkan
sebagai anak kandungnya, maka anakdari sepasang suami istri yang akan
diajukan permohonan itsbat nikahnya itu juga tidak didudukkan sebagai
pihak/salah satu pihak Termohon dalam
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
20/24
perkara tersebut.
Ditinjau dari akibat hukum yang ditimbulkannya,
Putusan dengan Akta Perdamaian (acte vanvergelijk) memiliki perbedaan yang sangat signifikan,
dimana putusan memiliki konsekuensi dapat dilakukanupaya hukum sedangkan akta perdamaian tidak dapat
dilakukan upaya hukum; sesaat setelah dijatuhkan
langsung inkrakh bewijs kracht dan langsung pulamelekat executorial kracht(1858 ayat [1] KUH Perdata;
Pasal 154 ayat [2] dan [3] RBg).Pertanyaan:
1. Apa ciri spesifik yang membedakanformat (isi) antara putusan dengan akta perdamaian,
misalnya apakah akta perdamaian tersebut mesti bagian kepalanya menggunakan istilah Akta
Perdamaian dan di dalamnya dicantumkan kata
Putusan, atau lainnya?
2. Apabila pada gugatan rekonvensi
diperoleh kesepakatan perdamaian dan di antara isi
kesepakatan perdamaian tersebut agar kesepakatan itudikukuhkan menjadi akta perdamaian, sementaragugatan konvensinya adalah perkara perceraian yang
menurut Putusan MA Nomor 454 K/Pdt/1991 tidak
boleh dikukuhkan menjadi akta perdamaian (karenacacat materil sehingga batal demi hukum dan akta
tersebut bersifat non executable. Lihat: YahyaHarahap, Hukum Acara Perdata, h. 279). Bagaimana
sebaiknya menyelesaikan masalah tersebut; a) apakah para pihak dianjurkan untuk mencabut perkara
rekonvensi dan mengajukan kesepakatan perdamaian
tersebut pada perkara lain dengan menunggu putusan
konvensi inkrakh bewijs krachtjika dikabulkan, ataub) isi kesepakatan perdamaian yang menyatakan agarkesepakatan dikukuhkan menjadi akta perdamaian
tersebut diarahkan agar tidak dicantumkan sehingga
1. Dalam Buku Komentar Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di
Pengadilan, h. 78, dikemukakan contohbahwa bagian kepalanya dipakai istilah
Akta Perdamaian dan di dalamnya
dicantumkan kata Putusan.
2. Para pihak dianjurkan untuk mencabut perkara rekonvensi dan mengajukankesepakatan perdamaian tersebut pada
perkara lain dengan menunggu putusankonvensi inkrakh bewijs kracht jika
dikabulkan
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
21/24
eind vonnis-nya berupa putusan saja, bukan akta
perdamaian?
Sebab tidak mungkin mengukuhkan
kesepakatan perdamaian pada perkara rekonvensimenjadi akta perdamaian yang langsung melekat
inkrakh bewijs krachtkarena perkara ini merupakan
assesoir dimana mungkin saja perkara konvensi
dilakukan upaya banding oleh salah satu pihak.Atau lainnya?
Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010,hal. 161 huruf (a) dinyatakan Nafkah anak merupakan
kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibuberkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf
[a] dan [b] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Oleh
karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu,maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri
sebagai hutang suami (tidak ada nafkah madhiyah untukanak).
Pertanyaan:
Apakah ketentuan tidak ada nafkah madhiyah
untuk anak (yang menurut yurisprudensi disebabkananak itu termasuk kategori haq al-intifa) tersebut
berlaku umum terhadap seluruh tuntutan nafkah
madhiyah anak?
Menurut kami, ketentuan tersebut
tidak bisa digeneralisir terhadap seluruhkasus. Ketentuan tersebut setidaknya
bertentangan dengan makna Pasal 104 ayat(1) KHI dimana di dalamnya disebutkan
Semua biaya penyusuan anakdipertanggungjawabkan kepada ayahnya.
Apabila ayahnya telah meninggal dunia,
maka biaya penyusuan dibebankan kepadaorang yang berkewajiban memberi nafkah
kepada ayahnya atau walinya (bukankepada ibunya/tidak ada tanggungjawab
ibu). Begitu juga terasa tidak terterapkanruh keadilan apabila untuk menafkahi anak
tersebut menimbulkan hutang bagi ibu
yang tidak mampu secara ekonomi itu,sementara di sisi lain ayahnya berekonomi
mampu
NO NAMA PERMASALAHAN USUL PEMECAHAN HASIL RAKERDA
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
22/24
PENGADILAN AGAMA MASALAH
1 2 3 4 5
8 PENGADILAN AGAMA
MUARA TEBO
MASALAH HUKUM
Suami Murtad mengajukan Permohonan izin cerai Talak
ke Pengadilan Agama.
a) Apakah permohonon izin tersebut bisadikabulkan?
b) Bolehkah seorang non muslim menjatuhkan talak
terhadap istri yang muslim?
c) Apakah boleh hakim membuat amar putusan
yang seharusnya memberi izin untuk mengikrar
talak dengan amar putusan menyatakan pernikahan
Pemohon dengan Termohon putus karena
perceraian?
d) Apakah sebaiknya hakim menyarankan kepada
Pemohon untuk merubah Petitum Permohonannya
dari memberi izin untuk mengikrarkan talaknya atau
amar putusan menyatakan pernikahan Pemohon
dengan Termohon putus karena perceraian?
e) Apakah Hakim boleh menyarankan kepada
Pemohon untuk mencabut permohonannya karenamelanggar azas personalitas keislaman?
a) Bolehb) Tidak Boleh
c) Tidak Boleh
d) Ya, sebaiknya
majelis hakim menyarankan kepada
Pemohon untuk merubah Petitum
Permohonannya dari memberi izin
untuk mengikrarkan talaknya yang
berbunyi menyatakan pernikahan
Pemohon dengan Termohon putus
karena perceraian
e) Tidak Boleh
Pedomano buku II edisi revisi tah
halaman 151
Biaya Pemeriksaan setempat ( PS) dalam yurisprudensi Sebaiknya dimasukkan agar lebih Rincian biaya perkara untuk
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
23/24
sangat kecil sedangkan menurut riilnya komponen biaya
PS tersebut cenderung besar : Transportasi, pengamanan,
saksi dll.( Konsumsi, uang lelah petugas)
Apakah boleh biaya Konsumsi, uang lelah petugas
tersebut tidak dimasukkan dalam rincian biaya perkara?
transparan dan dapat dipertanggung
jawabkan
hanya mencakup biaya tran
petugas dan saksi.
Pemberitahuan amar Putusan gugur.
Apakah wajib penyampaian amar perkara putusan gugur
diberitahukan kepada para pihak, sementara perskot biaya
perkara sudah habis/ kurang?
Tidak perlu karna belum masuk pada pokok
perkara
Perkara cerai talak, dalam proses persidangan Pemohon
tidak sungguh-sungguh untuk meneruskan perkaranya
sedangkan Termohon hadir dan menginginkan
perceraian, apakah Majelis bisa mengoper alih perkara
tersebut menjadi Cerai Gugat?
Tidak boleh karena termohon (isteri) bisa
mengajukan perkara baru berbentuk gugat
cerai
Sudah tepat
NONAMA
PENGADILAN AGAMAPERMASALAHAN
USUL PEMECAHAN
MASALAHHASIL RAKERDA
1 2 3 4 5
9 PENGADILAN AGAMA
MUARA SABAK
BIDANG YUSTISIAL
Perkara prodeo komulasi dengan ghoib dan isbat untuk
cerai- Biaya Panggilan Penggugat 1 x
- Biaya Panggilan Terugat ke RRI 2 x
Persidangan 1 x, karena Tergugat
sudah Dipanggil melalui RRI
sebanyak 2 x
Pemeriksaan prodeo, isbat dancerai Diputus sekaligus
Biaya prodeo dibayar DIPA hanya
PBT, Materai, Pendaftaran, Redaksi
Buku nikah sebagi alat bukti dikuasai oleh T-KUA tidak
mau mengeluarkan Duplikat kecuali melampirkan surat Pembuktian pernikahan dari
keterangan Saksi
8/2/2019 Permasalahan Hukum Pengadilan Agama
24/24
keterangan kehilangan dari kepolisian Majelis memerintahkan Penggugat
untuk meminta kepada KUAmengeluarkan keterangan telah
terjadi pernikahan
Penggugat dan Tergugat sama-sama mau bercerai, adaperbedaan penyebab pertengkarannya, saksi tidak dapat
membuktikan adanya pertengkaran dengan sebab yangdiajukan Penggugat
Saksi diperiksa focus pada ada
tidaknya pertengkaran denganmemperhatikan kondisi rumah
tangganya sekarang
Pihak Penggugat dan Tergugat
ditawarkan oleh Majelis, siapa yangbersedia mengangkat sumpah pemutus
(Sitis Dessisoir) Pasal 183 Rbg danKUHPerdata Pasal 1932 Rv.52.
Hal ini sudah masuk dalam ijtihad hakim
Top Related