PERLINDUNGANHAK CIPTA TERHADAP FILM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH, MH, FCBArbDirektur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KepemilikanKomunal
Ekspresi Budaya Tradisional
Pengetahuan Tradisional
KEKAYAANKEKAYAANINTELEKTUALINTELEKTUAL
Indikasi Geografis/Indikasi asal
PERBEDAAN BENTUK KEPEMILIKANKEKAYAAN INTELEKTUAL
KepemilikanPersonal
Hak Cipta & Hak Terkait
Paten Merek DesainIndustri
RahasiaDagang
VarietasTanaman
Desain TataLetak Sirkuit
Terpadu
KEKAYAANKEKAYAANINTELEKTUALINTELEKTUAL
Hak Milik Industri
Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Ciptadengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dilakukan denganmengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikankeseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, ataupemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikanketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan HakTerkait.
Sistimatika uraian pasal didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam RancanganUndang-Undang yang mencakup Hak Cipta; dan Hak yang Berkaitan dengan HakCipta.
Kemudian uraian pasal sistimatika penjabarannya dikelompokkan berdasarkanhak moral dan hak ekonomi
Jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentudiberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahunsetelah Pencipta meninggal dunia
Penerapan prinsip extraterritorial jurisdiction. Membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold
flat). Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif. Sanksi pidana hanya dikenakan terhadap pemanfaatan hak ekonomi
atas Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait yang bersifat Komersial. Pemberatan sanksi pidana terhadap Pembajakan
Beberapa hal dalamUndang-Undang Hak Cipta baru
Sistimatika uraian pasal didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam RancanganUndang-Undang yang mencakup Hak Cipta; dan Hak yang Berkaitan dengan HakCipta.
Kemudian uraian pasal sistimatika penjabarannya dikelompokkan berdasarkanhak moral dan hak ekonomi
Jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentudiberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahunsetelah Pencipta meninggal dunia
Penerapan prinsip extraterritorial jurisdiction. Membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold
flat). Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif. Sanksi pidana hanya dikenakan terhadap pemanfaatan hak ekonomi
atas Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait yang bersifat Komersial. Pemberatan sanksi pidana terhadap Pembajakan
HAK – HAKTERKAIT
Pelakupertunjukkan
ProduserrekamanHak Cipta
Seni, Sastradan Ilmu
Pengetahuan
LembagaPenyiaranHak Terkait adalah hakyang berkaitan dengan HakCipta yang merupakan hakeksklusif bagi pelakupertunjukan, produserfonogram, atau lembagaPenyiaran.
• Perlindungannya bersifatotomatis, Saat Ide Diwujudkandalam bentuk nyata/konkrit makaciptaan tersebut telah dilindungi•Tanpa Mensyaratkan pencatatan,• Tercatat maupun tidak tercatattetap dilindungi
Pencipta/PemegangHak Cipta
Jangka Waktu Perlidungan Hak Cipta:Jangka Waktu Perlidungan Hak Cipta:••Perlindungan Hak CiptaPerlindungan Hak Cipta Seumur Hidup Pencipta + 70 TahunSeumur Hidup Pencipta + 70 Tahun••Program KomputerProgram Komputer 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan .50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan .•Pelaku 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan•Produser Rekaman 50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan•Lembaga Penyiaran 20 tahun sejak pertama kali di siarkan.20 tahun sejak pertama kali di siarkan.
Karya sinematografi :Ciptaan yang berupa gambar bergerak (movingimages) antara lain film dokumenter, film iklan,
reportase atau film cerita yang dibuat denganskenario, dan film kartun. Karya sinematografi
dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video,piringan video, cakram optikdan/atau media lain
yang memungkinkan untuk dipertunjukkan dibioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.
Sinematografi merupakan salah satu contohbentuk audiovisual. (Pasal 40 ayat 1 huruf m UU
No.28 Tahun 2014)
Karya sinematografi :Ciptaan yang berupa gambar bergerak (movingimages) antara lain film dokumenter, film iklan,
reportase atau film cerita yang dibuat denganskenario, dan film kartun. Karya sinematografi
dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video,piringan video, cakram optikdan/atau media lain
yang memungkinkan untuk dipertunjukkan dibioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.
Sinematografi merupakan salah satu contohbentuk audiovisual. (Pasal 40 ayat 1 huruf m UU
No.28 Tahun 2014)
Berfikir,terinspirasi danmelahirkan ide
Insiprasi
Wujudkan ide
Film/Sinematografi
• Penulis Cerita,• Penulis buku apabila film tersebut
berlandaskan dari sebuah buku• sutradara,• aktor/aktris pemain film /crew• soundtrack film• Desain grafis• Produser film• Pameran film/iklan film /promosi film
(fotografi, banner, dll)
Film merupakan objek perlindungan hak cipta oleh karena itu Pihak-pihak yang terlibatdalam Film dilindungi dan hak-haknya dijamin dalam UU Hak Cipta.Yang terlibat dalam Pembuatan Film :
Karya Tulis : perlindungan Seumur hidup Pencipta +70 thn
Pencipta karya sinematografi
Hak Terkait : Pelaku pertunjukkanHak Cipta : Pencipta lagu, Publisher . Hak Terkait : Musisi, Penyanyi,Produser rekaman
Karya seni gambar/lukisan dalam segala bentuk
Pemegang hak cipta karya sinematografi
• Penulis Cerita,• Penulis buku apabila film tersebut
berlandaskan dari sebuah buku• sutradara,• aktor/aktris pemain film /crew• soundtrack film• Desain grafis• Produser film• Pameran film/iklan film /promosi film
(fotografi, banner, dll)
• Pihak-pihak yang terlibat dalam film mengikatkan diri dengan perjanjian kepadaSutradara/Produser film (Pencipta/Pemegang Hak Cipta
Karya fotografi, Potret,data base, permainan video, programkomputer, perwajahan dalambentuk karya tulis
Distribu tor
Author Book adaptator
Script-writer
Director
Technical crew
Critics
Movie-goer
Banks
Financing partners
Producer
Theaters
Broadcasters
Movie-goer
A piece of art
Industrial product
Technical industries
A piece of ArtA piece of Art
Industrial productIndustrial product
FilmFilm
©©
Gambaran rangkaian tentangpembuatan Film Seluruhnya terkait
dengan objek Hak Cipta
Sebuah Film = Perpaduan antara Seni dan Produk Industri
Distribu tor
Author Book adaptator
Script-writer
Director
Technical crew
Critics
Movie-goer
Banks
Financing partners
Producer
Theaters
Broadcasters
Movie-goer
A piece of art
Industrial product
Technical industries
FilmFilm
© ©
DIGITAL New Media:DIGITAL New Media:Internet IntermediariesInternet Intermediaries
Talent:Talent:PerformersPerformers
IP Rights as the moststrategic source offinancing
HAK CIPTA:HAK EKSKLUSIF YANG TERDIRI ATAS HAK MORALDAN HAK EKONOMI.
•Pemegang Hak Cipta adalahPencipta sebagai pemilik HakCipta, pihak yang menerima haktersebut secara sah dari Pencipta,atau pihak lain yang menerimalebih lanjut hak dari pihak yangmenerima hak tersebut secarasah.
Hak ekonomi PelakuPertunjukan meliputi hak
melaksanakan sendiri, memberikanizin, atau melarang pihak lain untuk
melakukan:(1)Penyiaran atau Komunikasi
atas pertunjukan PelakuPertunjukan;
(2)Fiksasi dari pertunjukannyayang belum difiksasi;
(3)Penggandaan atas Fiksasipertunjukannya dengan cara atau
bentuk apapun;(4)Pendistribusian atas Fiksasipertunjukan atau salinannya;
(5)penyewaan atas Fiksasipertunjukan atau salinannya
kepada publik; dan(6)penyediaan atas Fiksasi
pertunjukan yang dapat diaksespublik.
Hak moral PelakuPertunjukan meliputi hakuntuk:•namanya dicantumkan sebagaiPelaku Pertunjukan, kecualidisetujui sebaliknya; dan•tidak dilakukannya distorsiCiptaan, mutilasi Ciptaan,modifikasi Ciptaan, atau hal-halyang bersifat merugikan kehormatandiri atau reputasinya kecualidisetujui sebaliknya.
Hak ekonomi PelakuPertunjukan meliputi hak
melaksanakan sendiri, memberikanizin, atau melarang pihak lain untuk
melakukan:(1)Penyiaran atau Komunikasi
atas pertunjukan PelakuPertunjukan;
(2)Fiksasi dari pertunjukannyayang belum difiksasi;
(3)Penggandaan atas Fiksasipertunjukannya dengan cara atau
bentuk apapun;(4)Pendistribusian atas Fiksasipertunjukan atau salinannya;
(5)penyewaan atas Fiksasipertunjukan atau salinannya
kepada publik; dan(6)penyediaan atas Fiksasi
pertunjukan yang dapat diaksespublik.
Hak moral PelakuPertunjukan meliputi hakuntuk:•namanya dicantumkan sebagaiPelaku Pertunjukan, kecualidisetujui sebaliknya; dan•tidak dilakukannya distorsiCiptaan, mutilasi Ciptaan,modifikasi Ciptaan, atau hal-halyang bersifat merugikan kehormatandiri atau reputasinya kecualidisetujui sebaliknya. Aktor/Aktris, crew film :
sebagai Pelaku Pertunjukkan
FIKSASI
perekamansuara, gambar,atau keduanya,yang dapatdilihat, didengar,diperbanyak ataudikomunikasikanmelalui suatualat.
FIKSASI
perekamansuara, gambar,atau keduanya,yang dapatdilihat, didengar,diperbanyak ataudikomunikasikanmelalui suatualat.
Hak ekonomiProduser Fonogram
meliputi hak melaksanakansendiri, memberikan izin,atau melarang pihak lainuntuk melakukan:
(1) Penggandaan atasFonogram dengancara atau bentukapapun;
(2) Pendistribusian atasFonogram asli atausalinannya;
(3) penyewaan kepadapublik atas salinanFonogram; dan
(4) penyediaan atasFonogram denganatau tanpa kabel yangdapat diakses publik.
Hak ekonomi LembagaPenyiaran meliputi hakmelaksanakan sendiri,memberikan izin, ataumelarang pihak lain untukmelakukan: Penyiaran ulang siaran;Komunikasi siaran; Fiksasi siaran; dan/atau Penggandaan Fiksasi siaran.
KARYA SINEMATOGRAFI/FILM AKAN TERKAIT DENGAN KARYA REKAMAN DAN KARYA SIARAN, OLEHKARENA ITU HARUS MEMPERHATIKAN HAK – HAK DARI PRODUSER REKAMAN DAN LEMBAGA PENYIARAN
Hak ekonomiProduser Fonogram
meliputi hak melaksanakansendiri, memberikan izin,atau melarang pihak lainuntuk melakukan:
(1) Penggandaan atasFonogram dengancara atau bentukapapun;
(2) Pendistribusian atasFonogram asli atausalinannya;
(3) penyewaan kepadapublik atas salinanFonogram; dan
(4) penyediaan atasFonogram denganatau tanpa kabel yangdapat diakses publik.
Hak ekonomi LembagaPenyiaran meliputi hakmelaksanakan sendiri,memberikan izin, ataumelarang pihak lain untukmelakukan: Penyiaran ulang siaran;Komunikasi siaran; Fiksasi siaran; dan/atau Penggandaan Fiksasi siaran.
Setiap Orang dilarangmelakukan penyebaran tanpaizin dengan tujuan komersialatas konten karya siaranLembaga Penyiaran.
penyebarluasan” adalahpemanfaatan karya siaran yangdilakukan baik yang bersumberdari Lembaga Penyiaran publik,swasta, maupun berlangganan,untuk Penggunaan SecaraKomersial
*Salah satu konten lembaga penyiaran adalah Sinematografi/Film
DAMPAK PERKEMBANGAN IPTEK DIKAITKAN DENGAN HKI(HAK CIPTA)
Dampak
Positif
16
DampakDampak
Negatif
Setiap Orang yang mengetahui pelanggaranHak Cipta dan Hak yang Berkaitan denganHak Cipta melalui sistem elektronik dapatmelaporkan kepada Menteri Hukum danHAM R.I cq Ditjen HKI.
Setelah itu Menteri Hukum dan HAM R.I cqDitjen HKI memverifikasi laporan
Apabila ditemukan bukti yang cukupberdasarkan hasil verifikasi laporan tersebutMenteri Hukum dan HAM R.I cq Ditjen HKImerekomendasikan kepada menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang telekomunikasi dan informatikauntuk dapat menutup konten, dan/atau hak aksespengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hakterkait dalam sistem elektronik dan menjadikanlayanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
Peraturan Menteri Bersama antara KementerianHukum dan HAM RI dan Kementerian Komunikasidan Informatika terkait dengan pemblokiran situs diInternet yang mengandung konten pelanggaran hakCIpta Saat ini masih dalam proses dan segera akandikeluarkan.
Ketentuan Undang-undangtentang Hak Cipta
Terkait pemblokiran situs di Internetyang menyediakan konten hasil
pelanggaran hak cipta
Setiap Orang yang mengetahui pelanggaranHak Cipta dan Hak yang Berkaitan denganHak Cipta melalui sistem elektronik dapatmelaporkan kepada Menteri Hukum danHAM R.I cq Ditjen HKI.
Setelah itu Menteri Hukum dan HAM R.I cqDitjen HKI memverifikasi laporan
Apabila ditemukan bukti yang cukupberdasarkan hasil verifikasi laporan tersebutMenteri Hukum dan HAM R.I cq Ditjen HKImerekomendasikan kepada menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang telekomunikasi dan informatikauntuk dapat menutup konten, dan/atau hak aksespengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hakterkait dalam sistem elektronik dan menjadikanlayanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
Peraturan Menteri Bersama antara KementerianHukum dan HAM RI dan Kementerian Komunikasidan Informatika terkait dengan pemblokiran situs diInternet yang mengandung konten pelanggaran hakCIpta Saat ini masih dalam proses dan segera akandikeluarkan.
pengawasan terhadap tindakanperekaman dengan menggunakanmedia apapun terhadap Ciptaan danproduk Hak Terkait di tempatpertunjukan
Larangan : Perekaman untukkepentingan Komersial
Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang HakCipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga ManajemenKolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yangmemanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layananpublik yang bersifat komersial
Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan HakEkonomi Hak Cipta/Hak Terkait membayar Royalti kepada Pencipta,Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui LembagaManajemen Kolektif.
Pengguna membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektifyang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta danHak Terkait yang digunakan.
Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini,pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersialoleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhikewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.(Pasal 87 UU No.28/2014)
Kewajiban Pengguna (Users)Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang HakCipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga ManajemenKolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yangmemanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layananpublik yang bersifat komersial
Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan HakEkonomi Hak Cipta/Hak Terkait membayar Royalti kepada Pencipta,Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui LembagaManajemen Kolektif.
Pengguna membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektifyang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta danHak Terkait yang digunakan.
Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini,pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersialoleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhikewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.(Pasal 87 UU No.28/2014)
Pengelola tempat perdagangandilarang membiarkan penjualandan/atau penggandaan barang hasilpelanggaran Hak Cipta dan/atau HakTerkait di tempat perdagangan yangdikelolanya.(Pasal 10 UU No.28/2014)
Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalamsegala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahuimembiarkan penjualan dan/atau penggandaan baranghasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidanadenda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah).
Pasal 95 ayat 4Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau HakTerkait dalam bentuk pembajakan,sepanjang para pihak yang bersengketadiketahui keberadaannya dan/atau beradadi wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia harus menempuh terlebih dahulupenyelesaian sengketa melalui mediasisebelum melakukan tuntutan pidana.
Pasal 95 ayat 4Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau HakTerkait dalam bentuk pembajakan,sepanjang para pihak yang bersengketadiketahui keberadaannya dan/atau beradadi wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia harus menempuh terlebih dahulupenyelesaian sengketa melalui mediasisebelum melakukan tuntutan pidana.
KETENTUAN PIDANA HAK CIPTA• DELIK PIDANA : DELIK ADUAN• Sanksi untuk orang yang melakukan pembajakan yaitu
10 tahun pidana penjara• Kementerian Hukum dan HAM sedang menyusun
Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait denganPermalasahan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektualtentang ketentuan Sebagai Berikut :
• Untuk Semua Pelanggaran Hak KekayaanIntelektual di Indonesia dapat mengajukan laporanadanya tindak pidana HKI di Jakarta yaitu melaluiDirektorat Penyidikan Direktorat Jenderal KekayaanIntelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I atauBARESKRIM POLRI
• Pengajuan Laporan /Pengaduan dapat dilakukansecara elektronik
• Pihak yang dirugikan (Pemilik Hak) dapatmengajukan melalui kuasa, Asosiasi atau LembagaManajemen Kolektif
KETENTUAN PIDANA HAK CIPTA• DELIK PIDANA : DELIK ADUAN• Sanksi untuk orang yang melakukan pembajakan yaitu
10 tahun pidana penjara• Kementerian Hukum dan HAM sedang menyusun
Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait denganPermalasahan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektualtentang ketentuan Sebagai Berikut :
• Untuk Semua Pelanggaran Hak KekayaanIntelektual di Indonesia dapat mengajukan laporanadanya tindak pidana HKI di Jakarta yaitu melaluiDirektorat Penyidikan Direktorat Jenderal KekayaanIntelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I atauBARESKRIM POLRI
• Pengajuan Laporan /Pengaduan dapat dilakukansecara elektronik
• Pihak yang dirugikan (Pemilik Hak) dapatmengajukan melalui kuasa, Asosiasi atau LembagaManajemen Kolektif
Top Related