TUGAS FINAL
AKUNTANSI INTERNASIONAL
“PERKEMBANGAN DAN KLASIFIKASI AKUNTANSI INTERNASIONAL
DI JEPANG”
HIKMAWATI MADJID
B1C1 12 170
GENAP
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HALU OLEO
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Akuntansi Internasional
Di era globalisasi yang sangat cepat dengan kemajuan tekhnolgi, aktivitas pasar
modal pun dituntut untuk setara dalam member kemampuan menghasilkan
informasi.Akuntansi adalah hal yang dilihat dalam memainkan peran untuk menghasilkan
informasi, yang berguna bagi pihak internal maupun pihak eksternal.Tujuan dari kuntansi
adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan untuk
membuat keputusan ekonomi.Akuntansi memberikan seluruh kegiatan yang dilakukan
perusahaan untuk memfasilitasi alokasi pemusatan sumberdana oleh pengguna. Jika
informasi tersebut dapat di andalkan maka sumberdaya yang terbatas dapat di alokasikan
secara optimal danefesien.
Akuntansi Internasional mempunyai peran yang sangat kompleks, dimana ruang
lingkup pelaporannya ialah perusahaan yang multinasional dengan operasi dan
transaksilintas Negara dengan kewajiban pelaporannya terhadap pengguna pelaporan di
Negara lain.
Akuntansi Internasional didefinisikan sebagai akuntansi untuk transaksi internasional,
perbandingdan prinsip di negara-negara yang berbeda dan harmonisasi berbagai Standar
akuntansi. Peningkatan perdagangan internasional bisa memfasilitasi perluasan pergerakan
barang dan jasa serta meningkatkan efisien penggunaan sumber-sumber ekonomi. Beberapa
karakteristik era ekonomi global:
1) Bisnis internasional
2) Hilangnya batasan-batasan antarnegara
3) Ketergantungan pada perdagangan internasional
Di era globalisasi yang sangat cepat dengan kemajuan teknologi, aktivitas pasar
modal pun dituntut untuk setara dalam memberi kemampuan menghasilkan informasi.
Akuntansi adlaah hal yang dilihat dalam memainkan peran untuk menghasilkan informasi,
yang berguna bagi pihak internal maupun pohak eksternal. Tujuan dari akuntansi adalah
menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan dalam mengambil
keputusan ekonomi. akuntansi internasional mempunyai peran yang sangat kompleks,
dimana ruang lingkup pelaporannya ialah perusahaan yang multinasional dengan operasi
dan transaksi lintas negara dengan kewajiban pelaporannya terhadapu pengguna pelaporan
lain.
Standar akuntansi adalah regulasi atau aturan (termasuk pula hukum dan anggaran
dasar) yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses
perumusan atau formulasi standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan hasil penetapan
standar. Ada empat alas an yang menjelaskan hal tersebut, antara lain :
1) Di kebanyakan Negara, hukum atas ketidakpatuhan dengan ketentuan akuntansi
cenderung lemah dan tidak efektif.
2) Secara suka rela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada
yang diharuskan.
3) Beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar
akuntansi jika dengan melakukannya operasi dan posisi keuangan perusahaan
akan tersajikan secara lebih baik hasilnya.
4) Di beberapa negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan
secara tersendiri, dan bukan untuk laporan konsolidasi.
Penetapan standar akuntansi umumnya melibatkan gabungan kelompok sector
swasta dan publik. Hubungan antara standar akuntansi dan proses akuntansi sangat rumit
dan tidak selalu bergerak dalam satu arah yang sama. Akuntansi penyajian wajar biasanya
berhubungan dengan negara-negara hukum umum, sedangkan akuntansi kepatuhan hukum
umumnya ditemukan di negara-negara hukum kode (sipil). Perbedaan ini terlihat dalam
proses penetapan standar, dimana sektor swasta lebih berpengaruh di negara-negara hukum
dengan penyajian yang wajar, sedangkan sektor publik lebih berpengaruh di negara hukum
kode (sipil) dengan kepatuhan hukum.
B. Sejarah Perkembangan Akuntansi Internasional
Sejarah Akuntansi Internasional Perkembangan Akuntansi dari Sistem Pembukuan
Berpasangan Pada awalnya, pencatatan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara
sederhana, yaitu dicatat pada batu, kulit kayu, dan sebagainya.
Catatan tertua yang berhasil ditemukan sampai saat ini masih tersimpan, yaitu berasal
dari Babilonia pada 3600 sebelum masehi. Penemuan yang sama juga diperoleh di Mesir
dan Yonanikuno. Pencatatan itu belum dilakukan secara sistematis dan sering tidak
lengkap.
Pencatatan yang lebih lengkap dikembangkan di Italia setelah dikenal angka-angka
decimal arab dan semakin berkembangnya dunia usaha pada waktu itu. Perkembangan
akuntansi terjadi bersamaan dengan ditemukannya sistem pembukuan berpasangan (double
entry system) oleh pedagang- pedagang Venesia yang merupakan kota dagang yang
terkenal di Italia pada masaitu.
Dengan dikenalnya sistem pembukuan berpasangan tersebut, pada tahun 1494 telah
diterbitkan sebuah buku tentang pelajaran penbukuan berpasangan yang ditulis oleh
seorang pemuka agama dan ahli matematika bernama Luca Paciolo dengan judul Summa
de Arithmatica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita yang berisi tentang pelajaran
ilmupasti. Namun, di dalam buku itu terdapat beberapa bagian yang berisi palajaran
pembukuan untuk para pengusaha. Bagian yang berisi pelajaran pembukuan itu berjudul
Tractatus de Computiset Scriptorio. Buku tersebut kemudian tersebar di Eropa Barat dan
selanjutnya dikembangkan oleh para pengarang berikutnya.
Sistem pembukuan berpasangan tersebut selanjutnya berkembang dengan sistem
yang menyebut asal negaranya, misalnya sistem Belanda, sistemInggris, dan sistem
Amerika Serikat. Sistem Belanda atau tatabuku disebut juga sistem Kontinental. Sistem
Inggris dan Amerika Serikat disebut Sistem Anglo-Saxon2. Perkembangan Akuntansi dari
Sistem Kontinental Anglo-Saxon
Pada abad pertengahan, pusat perdagangan pindah dari Venesiake Eropa Barat. Eropa
Barat, terutama Inggris menjadi pusat perdagangan pada masa revolusi industri. Pada waktu
itu pula akuntansi mulai berkembang dengan pesat. Pada akhir abad ke-19, sistem
pembukuan berpasangan berkembang di Amerika Serikat yang disebut accounting
(akuntansi). Sejalan dengan perkembangan teknologi di Negara itu, sekitar pertengahan
abad ke-20 telah dipergunakan komputer untuk pengolahan data akuntansi sehingga praktik
pembukuan berpasangan dapat diselesaikan dengan lebih baik dan efisien.
Pada Zaman penjajahan Belanda, perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan
tata buku. Akuntansi tidak sama dengan tata buku walau puna salnya sama-sama dari
pembukuan berpasangan. Akuntansi sangat luas ruang lingkupnya, diantaranya teknik
pembukuan. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika (Anglo- Saxon) mulai
diperkenalkan di Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Akuntansi Internasional di Jepang
1. Sistem Pendanaan
Perusahaan Jepang saling memiliki ekuitas saham satu sama lain untuk memiliki
perusahaan lain. pengadaan investasi antar perusahaan-perusahaan ini tentu akan
melibatkan sumber pedanaan. sumber pedanaan terbesar di Jepang yaitu bank. sistem
pedanaan Jepang disebut sistem berbasis kredit. Penggunaan kredit bank dan modal utang
yang meluas dalam perusahaan-perusahaan Jepang, maka pemerintah memberi fokus atas
perlindungan kreditor dengan memberlakukan kontrol ketat atas berbagai usaha di Jepang ,
seperti pengungkapan laporan perusahaan keuangan kepada publik.
2. Sistem Hukum
Jepang merupakan negara yang memiliki konsep hukum yang dicangkok dari
beberapa negara. Jepang menganut sistem hukum kode (sipil), hukum kode diambil dari
hukum romawi dan kode napoleon. Sistem hukum kode adalah serangkaian hukum yang
lengkap mencakup ketentuan dan prosedur, tentu aturan akuntansi akan dikombinasikan
dan diselaraskan dengan hukum nasional. Hukum kode ini sangatlah kompleks dan
lengkap. Pemerintah nasional Jepang masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap
akuntansi di Jepang, regulasi akuntansi didasarkan pada 3 undang-undang yaitu :
a Hukum komersial, diatur oleh Kementrian Kehakiman atau ministry of
justice (MOJ). Hukum komersial merupakan hukum inti regulasi Jepang. Seluruh
perusahaan wajib untuk menaati hukum komersial, seperti memenuhi aturan
akuntansi dalam membuat neraca, laporan laba rugi, laporan usaha dll. Hal ini
dilakukan unuk melindungi kreditur dan pemegang saham dalam menanamkan
investasi di sebuah perusahaan. Standarisasi pembukuan Jepang tidak boleh
bertentangan dengan hukum komersial.
b Undang-undang pasar modal (Security and exchange law) dibuat oleh Kementrian
Keuangan Finansial (Financial Service Agency). Tujuan utama dari SEL adalah
untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan investasi bagi
investor.
c Undang-undang Pajak Penghasilan Perusahaan (corporate income tax law).
3. Perpajakan
Perpajakan di Jepang terbagi menjadi pajak negara dan pajak daerah. pajak negara
dan pajak daerah diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, salah satu pajak yang terdapat
pada kedua jenis pajak tersebut adalah pajak perusahaan. Pajak perusahaan yang berada di
Jepang diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan.
Adanya peraturan pajak ini, membuat seluruh perusahaan Jepang mengatur sisi
pendapatan dan beban (laba rugi) mereka untuk meminimalis biaya pajak penghasilan.
Peraturan Jepang mengenai besar pendapatan yang terkandung dalam pajak sangatlah ketat,
sehingga rekayasa terhadap manajemen laba jarang terjadi pada perusahaan-perusahaan di
Jepang.
4. Ikatan Politik dan Ekonomi
Politik dan ekonomi merupakan dua hal yang memiliki kaitan yang erat, karena para
pebisnis dapat merupakan aktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan politik dan
sebaliknya. Model atau sistem ekonomi Jepang dipengaruhi oleh adanya urusan politik
dengan Amerika Serikat pada saat pasca Perang Dunia II. Jepang setelah PD II harus
membayar ganti rugi perang dan harus mengubah Undang-undang Dasar Meiji menjadi
Undang-undang dasar yang melambangkan kedemokrasian sesuai dengan ketentuan yang
diajukan oleh Amerika. Rakyat Jepang pada saat itu juga mengalami depresi karena
perekonomian yang tidak stabil dan demokrasi yang harus diterapkan oleh masyarakat
Jepang terutama dibidang politik dan kepemerintahan. Setelah Kalah, Jepang diduduki
oleh Amerika maka demokrasi yang Amerika anjurkan harus cepat berlangsung untuk
pemulihan masyarakat Jepang.
Pada masa pasca Perang Dunia II, banyak generasi muda Jepang uang belajar
menuntut ilmu di Amerika Serikat dengan harapan bila kembali ke Jepang akan membawa
perbaikan terhadap perekonomian Jepang pasca perang dunia II. Dalam masa ini, Jepang
perlahan mulai bangkit dari keterpurukannya, Jepang membangun industri baja dan
batubara. Jepang berharap dengan industri ini, akan meningkatkan pemasukan yang
signifikan untuk peningkatan perekonomian. Pada akhirnya langkah yang diambil oleh
Jepang ini berhasil sehingga menjadikan negara Jepang sebagai negara pertumbuhan
ekonomi dengan masa rekontruksi perekonomian tercepat pada saat itu.
5. Inflasi
Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tumbuh dan berkembang dalam perekonoian
dunia, yang dapat melemahkan perekonomian secara umum. Inflasi, dapat menimbulkan
masalah dalam bidang akuntansi. Penyajian informasi keuangan yang dilaporkan oleh
akuntansi yang didasarkan pada biaya historis menjadi tidak relevan, sebab keyataan
perekonomian suatu negara senantiasa dipengaruhi oleh gejolak inflasi.
Inflasi merefleksikan tingkat harga umum yang tidak stabil. oleh karena itu asumsi
unit moneter yang stabil dalam biaya historis hanyalah akan mengakibatkan laporan
keuangan yang dihasilkan menjadi kurang handal karena tidak memasukan unsur
perubahan tingkat harga yang terjadi saat ini. maka hasil penilaian kinerja perusahaan dapat
menjadi keliru diakibatkan kurangnya relevan laporan keuangan tersebut.
Tingkat inflasi di negara Jepang tidak begitu buruk jika dibandingkan dengan negara
lainnya. rata-rata inflasi Jepang dari tahun ke tahun yang paling besar yaitu 0,2%. Namun,
Jepang sendiri telah mengadopsi IFRS dalam hal penyajian laporan keuangan ketika terjadi
inflasi. Jika terjadi inflasi maka ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh perusahaan
yaitu :
a Menyajikan akun-akun biaya kini sebagai laporan keuangan dasar dengan akun-
akun pelengkap biaya historis.
b Menyajikan akun-akun biaya historis sebagai laporan keuangan dasar dengan
akun-akun pelengkap biaya kini.
6. Tingkat Perkembangan Ekonomi
Jepang merupakan salah satu Negara paling maju di dunia. Saat ini ekonomi pasar
bebas dan industri Jepang merupakan yang ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat
dan Republik Rakyat Cina, dilihat dari segi varitas daya beli internasional. Ekonomi Jepang
ini dibentuk dari semua elemen yang membentuk ekonomi modern yaitu : industri,
perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya. ndustri ekspor utama Jepang
adalah otomotif, elektronik konsumen
Industri penting lain dalam ekonomi Jepang adalah petrokimis, farmasi, bioindustri,
galangan kapal, dirgantra, tekstil, dan makanan yang diproses. Industri manufaktur Jepang
banyak bergantung pada impor bahan mentah dan bahan bakar minyak. Kesemuanya ini
disokong oleh sistem informasi dan transportasi serta perbankan yang baik. Tingkat
perkembangan keragaman bisnis ini tentu akan membuat sistem akuntansi Jepang
berkembang secara signifikan.
7. Tingkat Pendidikan
Jepang merupakan salah satu negara yang memprioritaskan pendidikan dan selalu
berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi negara Jepang pendidikan
merupakan alat yang berperan sangat penting guna meningkatkan sumber daya manusia.
dimana kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan karena mampu menentukan kualitas
sumber daya manusia negara itu sendiri. Pendidikan khususnya dibidang akuntansi di
Jepang diharapkan mampu membentuk sumber daya manusia yang mampu meningkatkan
perekonomian negara, menghadapi tantangan lapangan kerja, masa depan, maupun
kemajuan zaman yang kian menuntut keahlian.
8. Budaya
Budaya sendiri berpengaruh terhadap perilaku masing-masing individu dalam
mendasari pengaturan kelembagaan di suatu negara yang nantinya akan secara tidak
langsung akan berpengaruh terhadap akuntansi. Pada dasarnya akuntansi harus memberikan
respon terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi yang tentu saja akan mencerminkan
dari kondisi kebudayaan setempat. Jepang merupakan masyarakat tradisional dengan akar
budaya dan agama yang kuat dan sosialisasi yang tinggi antar masyarakat. hal ini dapat
tercermin pada Perusahaan Jepang yang saling memiliki ekuitas saham satu sama lain, dan
seringkali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini
menghasilkan konglomerasi industry yang meraksasa yang disebut sebagai keiretsu. kondisi
ini tentu membuat pemerintah Jepang dan lembaga akuntansi terkait diJepang menyusun
sejumlah regulasi untuk mengatur hubungan perusahan-perusahan tersebut.
B. Sistem Akuntansi Jepang
Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai
pengaruh domestic dan internasional. Dua badan pemerintah yang terpisah bertanggung
jawab atas regulasi akuntansi dan hukum pajak penghasilan perusahaan di Jepang memiliki
pengaruh lebih lanjuy pula. Pada paruh pertama abad ke-20, pemikirian akuntansi
mencerminkan pengaruh Jerman. Pada paruh kedua, ide-ide dari AS yangh berbengaruh.
Akhir-akhir ini, pengaruh badan Badan Standar Akuntansi Internasional mulai merasakan
dan pada tahun 2001 perubahan besar terjadi dengan pembentukan organisasi sector swasta
sebagai pembuat standar akuntansi.
Penggunaan kredit bank dan modal utang yang meluas untuk membiayai perusahaan
besar terbilang sangat banyak bila dilihat dari sudut pandang Barat dan manajemen
perusahaan terutama lebih bertanggung jawab kepada bank dan lemabaga keuangan lainnya
dibandingkan kepada para pemegang saham. Pemerintah pusat juga memberlakukan control
ketat atas berbagai aktivitas usaha di Jepang, yang berarti control birokrasi yang kuat dalam
masalah-masalah usaha, termasuk akuntansi. Pengetahuan mengenai kegiatan usaha
utamanya terbatas pada perusahaan dan pihak dalam lainnya seperti bank dan pemerintah.
Modal usaha perusahaan-perusahaan Jepang ini, sedang dalam perubahan seiring
dengan reformasi struktural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi atau menggerakakan
stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990-an. Krisi keuangan yang mengikuti
“Pergerakan Ekonomi” Jepang juga disebabkan oleh review standardisasi laporan keuangan
Jepang. Jelas terlihat bahwa banyak praktik akuntansi menyembunyikan betapa buruknya
perusahaan di Jepang. Sebagai contoh:
1) Hilangnya konsolidasi standardisasi yang menyebabkan adanya perusahaan Jepang
yang menutupi kerugian operasional dalam usahan gabungan. Investor tidak dapat
melihat apakah kegiatan operasional perusahaan sepenuhnya benar-benar
menguntungkan.
2) Kewajiban pension dan pesangon hanya diakui 40 persen dari jumlah pinjaman
karehana hal itu merupakan batas pengurang pajak mereka. Hal ini mengarah pada
praktik rendahnya kewajiban pension.
3) Pemegang saham dibebanin biaya, bukan berdasarkan harga pasar. Dibuat untuk
mempertegas kohesi dari keiretsui, sehingga sehingga saham silang sangatlah luas.
Perusahaan menahan mereka yang rugi, akan tetapi menjual mereka yang untung
untuk mendapatkan laba.
Suatu perubahan besar dalam akuntansi ditunjukkan pada akhir tahun 1990-an untuk
membuat kesehatan ekonomi perusahaan Jepang menjadi semakin transparan dan
membawa Jepang lebih dekat dengan standar internasional.
Perubahan besar dalam penetapan standar akuntansi di Jepang terjadi pada tahun
2001 dengan pembentukan Badan Standar Akuntansi Jepang atau Accounting Standards
Board of Japan (ASBJ) dan lembaga pengawas yang terkait dengannya yang dikenal
sebagai Lembaga Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standards Foundation
(FASF). ASBJ kini memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan standardisasi
pembukuan serta panduan implementasinya di Jepang. ASBJ memiliki 13 anggota, tiga di
antaranya adalah anggota penuh. Juga terdapat staf teknik penuh untuk mendukung
aktivitas tersebut. FASF bertanggung jawab untuk mendanai dan penamaan anggotanya.
Pendanaan datang dari perusahaan dan profesi akuntan, bukan dari pemerintah. Sebagai
organisasi sektor swasta yang independen, ABJ lebih kuat dan transparan bila dibandingkan
dengan BAC, dan memiliki subjek hanya pada segelintir politisi dan saham khusus.
ASBJ berkolaborasi dengan IASB dalam mengembangkan IFRS serta pada tahun
2005 meluncurkan proyek bersama dengan IASB untuk menghilangkan perbedaan yang
ada antara IFRS dan standardisasi pembukuan Jepang. BAC tetap menjadi penasehat FSA
mengenai standardisasi pembukuan dan juga bertanggung jawab untuk membuat
standardisasi proses audit. Standardisasi pembukuan Jepang tidak boleh bertentangan
dengan hukum komersial. Oleh kare itu, triangulasi standardisasi pembukuan, undang-
undang perusahaan dan undang-undang perpajakan masih tetap menjadi gambaran dari
laporan keuangan Jepang.
Tahap akhir yaitu signifikansi pengaruh kode pajak. Seperti di Perancis, Jerman dan
dimana pun, beban dapat diklaim untuk kebutuhan pajak hanya jka telah dibooking secara
penuh. Pendapatan kena pajak berdasarkan pada jumlah kalkulasi berdasarkan Undang-
Undang Peruhsahaan tetapi jika hukum tersebut tidak menjlaskan mengenai perlakuan
pembukuan.
Undang-Undang Perusahaan, laporan keuangan serta jadwal yang mendukung pada
perusahaan kecil dan menengah merupakan subjek untuk audit hanya oleh auditor yang
berwenang. Baik auditor berwenang atau independen, keduanya harus mengaudit
perusahaan besar. Auditor independen harus mengaudit laporan keuangan yang
dipubkikasikan oleh perusahaan sesuai dengan undang-undang pertukaran dan sekuritas.
Auditor yang berwenang tidak memerlukan kualifikasi professional dan ditugasi oleh
perusahaan secara penuh. Auditor yang berwenang biasanya focus pada manajerial direktur
dan baik bekerja sesuai dengan kewenangannya atau tidak. Auditor independen melibatkan
pemeriksaan terhadap laporan dan catatan keuangan serta harus dilakukan oleh akuntan
public bersertifikasi (Certified Public Accountants)-CPAs.
Japanese Institute of Sertified Public Accountants (JICPA) merupakan organisasi
professional dari CPAs di Jepang. Sekuruh CPAs harus termasuk ke dalam JICPA. Sebagai
tambahan untuk memberikan panduan mengenai pelaksanaan audit, JICPA mengeluarkan
panduan mengenai permasalahan akuntansi, serta menyediakan input bagi ASBJ dalam
mengembangkan standardisasi akuntansi. Standardisasi proses audit yang berlaku umum
dikeluarkan oleh BAC daripada JICPA. Certified Public Accountant and Auditing
Oversight Board dibentuk tahun 2003. Agensi pemeeerintahan, didesain untuk mengawasi
dan mengontrol auditor serta meningkatkan kualitas audit di Jepang. Hal ini dicantumkan di
FSA pada tahun 2004.
1. Pelaporan Keuangan
Perusahaan yang didirikan menurut Hukum Komersial diwajinkan menyusun laporan
wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham, yang berisi
hal-hal berikut:
a. Neraca
b. Laporan Laba Rugi
c. Lapora Usaha
d. Proposal atas Penentuan Penggunaan (apropriasi) Laba ditahan
e. Skedul Pendukung
Perusahaan yang mencatatkan sahamnya juga harus menyusun laporan keuangan
sesuai dengan UU Pasar Modal yang secara umum mewajibkan laporan keuangan dasar
yang sama dengan HUkum Komersial ditambah dengan laporan arus kas.
2. Pengukuran Akuntansi
Hukum komersial mewajibkan perusahaan besar untuk menyusun laporan
konsolidasi, perusahaan yang mencatat saham harus menyusun laporan konsolidasi sesuai
dengan SEL. Akun perusahaan secara terpisah merupakan dast bagi laporan konsolidasi dan
umumnya prinsip akuntansi yang sama digunakan untuk keduanya. Anak perusahaan
dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara langsung dan tidak langsung mengendalikan
kebijakan keuangan dan operasionalnya.
Meskipun metode penyatuan kepemilikan diperbolehkan, metode pembelian unntuk
penggabungan usaha umumnya digunakan. Goodwill diukut menurut dasar nilai wajar
aktiva bersih yang diakuisisi dan diamortisasi selama maksimum 20 tahun, metode ekuitas
digunakan untuk mencatat usaha patungan.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Ada delapan faktor yang pengaruhi perkembangan akuntansi internasional di Jepang
yaitu:
1. Sistem Pendanaan
2. Sistem Hukum
3. Perpajakan
4. Ikatan Politik dan Ekonomi
5. Inflasi
6. Tingkat Perkembangan Ekonomi
7. Tingkat Pendidikan
8. Budaya
Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai
pengaruh domestic dan internasional. Dua badan pemerintah yang terpisah bertanggung
jawab atas regulasi akuntansi dan hukum pajak penghasilan perusahaan di Jepang memiliki
pengaruh lebih lanjuy pula. Pada paruh pertama abad ke-20, pemikirian akuntansi
mencerminkan pengaruh Jerman. Pada paruh kedua, ide-ide dari AS yangh berbengaruh.
Akhir-akhir ini, pengaruh badan Badan Standar Akuntansi Internasional mulai merasakan
dan pada tahun 2001 perubahan besar terjadi dengan pembentukan organisasi sector swasta
sebagai pembuat standar akuntansi.
Perubahan besar dalam penetapan standar akuntansi di Jepang terjadi pada tahun
2001 dengan pembentukan Badan Standar Akuntansi Jepang atau Accounting Standards
Board of Japan (ASBJ) dan lembaga pengawas yang terkait dengannya yang dikenal
sebagai Lembaga Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standards Foundation
(FASF). ASBJ kini memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan standardisasi
pembukuan serta panduan implementasinya di Jepang. Standardisasi pembukuan Jepang
tidak boleh bertentangan dengan hukum komersial. Oleh karena itu, triangulasi
standardisasi pembukuan, undang-undang perusahaan dan undang-undang perpajakan
masih tetap menjadi gambaran dari laporan keuangan Jepang.
DAFTAR PUSTAKA
https://andinurhasanah.wordpress.com/2013/05/11/akuntansi-komparatif-amerika-dan-asia/
http://berita-iptek.com/antara-hukum-indonesia-dan-jepang/
http://citraanggreini.blogspot.com/2012/03/sejarah-perkembangan-akuntansi-di.html
http://finaaviana.wordpress.com/2013/03/17/bab-ii-perkembangan-dan-klasifikasi-
akuntansi-internasional/
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Umum
http://storyoedhie.blogspot.com/2014/03/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html
http://wenysilvia130706.blogspot.com/2011_04_01_archive.html
Top Related