JL. RAYA DRINGU 901 PROBOLINGGO
PERATURAN DAERAH NO. 07 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2013-2018
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
SAMBUTAN
BUPATI PROBOLINGGO
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat-Nya penyusunan
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun
2013-2018 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
merupakan bagian tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2005-2025. RPJMD merumuskan tantangan serta strategi kebijakan dan target yang akan diambil untuk
menjawab permasalahan dalam 5 tahun ke depan. Dengan demikian, RPJMD merupakan pedoman bagi
seluruh komponen baik itu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan cita-cita dan
tujuan secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi.
Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengamanatkan reformasi
penganggaran dilakukan melalui penerapan Anggaran Berbasis Kinerja yang pada akhirnya
menghendaki struktur program pembangunan yang berbasiskan pada capaian hasil. Penerapannya
dalam perencanaan jangka menengah menghendaki adanya perumusan permasalahan, sasaran serta
arah kebijakan pembangunan yang sistematis dan terstruktur. RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun
2013-2018 ditetapkan untuk memberikan petunjuk dan arah bagi penyusunan dokumen rencana
tahunan, sehingga dapat dihasilkan suatu produk dokumen yang tersusun dengan alur logika yang
strategis, konsisten dan koheren. Dengan demikian, dokumen perencanaan tersebut akan lebih mudah
untuk dipahami serta siap untuk dapat dievaluasi capaiannya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan
yang terukur kinerjanya akan lebih menjamin keberhasilan pencapaiannya.
RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati
dan Wakil Bupati yang bersinergi dengan visi, misi Nasional serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
RPJMD periode sebelumnya dengan tetap memperhatikan dinamika kondisi daerah. Secara umum
materi RPJMD berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kepala daerah. Adapun aspek
pembangunan yang dijabarkan meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun
dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 dan marilah secara bersama-sama kita
implementasikan untuk mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Berkeadilan,
Mandiri, Berwawasan Lingkungan dan Berakhlak Mulia.
Semoga memenuhi tujuannya. Amin.
BUPATI PROBOLINGGO
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Perencanaan pembangunan memainkan peranan penting dalam upaya
mensuksekan pembangunan di berbagai tingkatan baik nasional maupun daerah.
Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional sesuai dengan Undang – Undang No. 25 tahun 2004 tentang
sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah
dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu, perencanaan
pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan
rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi
yang dimiliki masing-masing daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan
daerah dan nasional.
Sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka perencanaan pembangunan
daerah perlu dirumuskan dengan berdasarkan berbagai prinsip seperti transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
Salah satu bentuk dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan satu dokumen
resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih.
Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah
Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses
dan hasil penyusunan dokumen RPJMD. Selain itu seluruh pemangku kepentingan
perlu melakukan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya. Hal
ini dikarenakan dokumen RPJMD sangat terkait dengan visi dan misi pasangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sehingga kualitas penyusunan RPJMD akan
mencerminkan sejauh mana kredibilitas Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam
memandu, mengarahkan dan memprogramkan perjalanan kepemimpinannya dan
pembangunan daerahnya dalam masa 5 (lima) tahun ke depan serta
mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat pada akhir masa
kepemimpinannya.
RPJMD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar: (1) ke mana daerah akan diarahkan
pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima tahun) mendatang; (2)
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 07 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 JUNI 2013
bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan
agar tujuan tercapai. Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi RPJMD untuk
mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih
kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan,
strategi, kebijakan, dan program prioritas serta tolok ukur kinerja pencapaiannya
dengan berbagai pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun RPJMD
Kabupaten Probolinggo adalah teknokratik, legislasi, dan partisipatif.
Gambar 1. 1 Diagram Alur Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018
Proses penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo 2013 – 2018 disusun melalui berbagai
pendekatan, meliputi (gambar 1.1) :
1. Pendekatan Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan
kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja dalam hal ini Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Probolinggo
yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Kerangka berpikir yang
digunakan adalah kerangka pemikiran strategis (strategic thinking process)
mencakup elemen-elemen dasar sebagai berikut:
Ada rumusan isu dan permasalahan pembangunan yang jelas
Ada rumusan prioritas isu sesuai dengan urgensi dan kepentingan dan dampak
isu terhadap kesejahteraan masyarakat banyak
Ada rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria SMART (specific,
measurable, achievable, reliable, time bound)
Ada rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan
Ada rumusan kebijakan untuk masing-masing strategi
Konsultasi dan Diskusi dengan Bupati dan
Kepala Bappeda
Ada pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan dana
(kendala fiskal daerah)
Ada prioritas program
Ada tolok ukur dan target kinerja capaian program
Ada pagu indikatif program
Ada kejelasan siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran
dan hasil, waktu penyelesaian termasuk review kemajuan pencapaian sasaran.
Ada kemampuan untuk menyesuaikan dari waktu ke waktu terhadap
perkembangan internal dan eksternal yang terjadi
Ada evaluasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan
Ada komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dari dokumen yang
dihasilkan
Ada instrumen, metodologi, pendekatan yang tepat digunakan untuk
mendukung proses perencanaan.
2. Pendekatan Legislasi, bahwa proses pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian
proses penyusunan rencana dan karena rakyat pemilih telah menentukan
pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan calon
Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari
agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat
kampanye berupa Visi, Misi dan Program yang kemudian dituangkan ke dalam
rencana pembangunan jangka menengah. Pendekatan politik pula bermakna
bahwa penyusunan RPJMD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan
politis DPRD. Cheklis kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
Ada konsultasi dengan Kepala Daerah Terpilih untuk penerjemahan yang tepat
dan sistematis atas visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih ke dalam
tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah
Ada keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan RPJMD
Ada pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RPJMD
Ada naskah akademis untuk mendukung proses pengesahan RPJMD
Ada review dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan RPJMD
Ada review, saran dan masukan Gubernur Provinsi berkaitan terhadap
rancangan RPJMD
Ada pembahasan terhadap Ranperda RPJMD
Ada pengesahan RPMJD sebagai Peraturan Daerah yang mengikat semua pihak
untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan.
3. Pendekatan Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan, guna mengakomodasi
aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Proses penyusunan RPJMD dilaksanakan
secara transparan, akuntabel dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam
pengambilan keputusan perencanaan disemua tahapan perencanaan:
Ada identifikasi stakeholders yang relevan untuk dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan perencanaan
Ada kesetaraan antara government dan non government stakeholders dalam
pengambilan keputusan
Ada transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan
Ada sense of ownership masyarakat terhadap RPJMD
Ada pelibatan dari media
Ada konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting
pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan
permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas
program
RPJMD merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi dan
program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, strategi,
kebijakan dan program pembangunan daerah selama masa jabatan lima tahun.
Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan
dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan
pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan
penganggaran terpadu; kerangka pendanaan dan pagu indikatif; urusan wajib yang
mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat
atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.
Penggambaran keterkaitan RPJMD Kabupaten Probolinggo dengan dokumen
perencanaan lainnya sebagai berikut :
1. RPJM Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan penjabaran dari visi, misi dan
program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional;
2. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat
rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana
kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Guna memaduserasikan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo 2005–2025, Visi Misi Kepala Daerah Terpilih,
tuntutan aspek legal formal dan dinamika pembangunan lokal, regional, maupun
nasional. Maka disusunlah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018 yang merupakan tahap
ke dua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Probolinggo Tahun 2005-2025. RPJMD tahap ke dua melanjutkan visi pembangunan
jangka panjang daerah yaitu “Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Berdaya
Saing”.
1.2 DASAR HUKUM
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Probolinggo Tahun 2013-2018 disusun atas dasar :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438) ;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi ;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi
Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri
Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor : 0199/m ppn/04/2010 ; Nomor : pmk
07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 ;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031 ;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun
2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008-2013 ;
24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010-2014 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 ;
26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 ;
27. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2008-2028 ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010-2015 ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032.
1.3 HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD (2005-2025) dan RTRW
(2010-2029) kabupaten Probolinggo, memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa
Timur, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota tetangga. Rancangan awal RPJMD menjadi
pedoman SKPD dalam menyusun Rancangan awal Renstra SKPD. Selanjutnya
Rancangan awal Renstra SKPD menjadi masukan bahan penyempurnaan Rancangan
awal RPJMD. Rancangan awal RPJMD tersebut kemudian dibahas dalam forum
Musrenbang RPJMD yang hasil akhirnya menjadi Rancangan RPJMD yang akan
dibahas bersama antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Probolinggo
untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah. RPJMD yang telah
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan
penyusunan Ranwal RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Gambar 1. 2 Hubungan RPJMD dan RPJPD
Berdasarkan gambar hubungan RPJMD dan RPJPD di atas, RPJMD Kabupaten
Probolinggo Tahun 2013-2018 merupakan tahap ke dua Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025.
Gambar 1. 3 Hubungan RPJMD dan Rencana Stategis SKPD
Berdasarkan gambar di atas, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun
waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang
berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah
kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi
pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi
terlebih dahulu oleh Bappeda Kabupaten Probolinggo. Dengan demikian
kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan
baik.
Gambar 1. 4 Hubungan RPJMD dan RKPD
Berdasarkan gambar di atas, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Probolinggo
Tahun 2013 – 2018 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten
Probolinggo yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Probolinggo yang
dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota hingga provinsi.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Probolinggo Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten
Probolinggo Tahun 2013-2018
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD
Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018
1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya
Menjelaskan tentang hubungan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun
2013-2018 dengan dokumen-dokumen perencanaan baik tingkat nasional,
provinsi maupun kabupaten/kota.
1.4 Sistematika Penulisan
Memberikan gambaran penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten
Probolinggo Tahun 2013-2018 terkait pengaturan bab serta garis besar isi
setiap bab di dalamnya.
1.5 Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan RPJMD
Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
Menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi
aspek geografi dan demografi Kabupaten Probolinggo
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Menjelaskan dan menyajikan aspek kesejahteraan masyarakat yang terdiri
dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan social serta seni
budaya dan olahraga
2.3 Aspek Pelayanan Umum
Menjelaskan dan menyajikan pelayanan umum dalam segala bentuk jasa
pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik
2.4 Aspek Daya Saing
Menjelaskan dan menyajikan aspek daya saing Kabupaten Probolinggo baik
dari kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur, fasilitas berinvestasi serta
sumber daya manusia
BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
Menggambarkan kinerja keuangan Kabupaten Probolinggo tahun 2008
sampai dengan 2012
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
Menggambakan kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan
APBD tahun 2008 sampai dengan 2012
3.3 Kerangka Pendanaan
Menjelaskan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk
pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahun
ke depan
BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis
4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Probolinggo
Menyajikan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi
permasalahan pembangunan daerah
4.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Probolinggo
Menyajikan permasalahan pembangunan maupun maupun yang berasal dari
dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional
BAB V Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
5.1 Visi
Menyajikan Visi Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018
5.2 Misi
Menyajikan Misi Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018
5.3 Tujuan dan Sasaran
Menyajikan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai selama 5 (lima)
tahun ke depan dan sasaran yang ditetapkan untuk mendukung tujuan yang
terkait
BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan
6.1 Strategi Pembangunan
Menjelaskan strategi pembangunan dalam mewujudkan Visi dan Misi
Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018
6.2 Arah Kebijakan
Menjelaskan arah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan Visi dan Misi
Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018
BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan
pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian
indicator kinerja
BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta
program yang menjadi tanggung jawab SKPD beserta kebutuhan
pendanaannya
BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi
kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan
BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
Bab ini menguraikan masa transisi tahun pertama dan satu tahun setelah akhir
periode RPJMD ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
RPJMD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilukada
pada periode berikutnya. Bab ini juga menguraikan kaidah pelaksanaan dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 adalah untuk menjabarkan visi,
misi dan program Bupati/Wakil Bupati Probolinggo yang terpilih sebagai kepala
daerah/wakil kepala daerah dalam pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serta
memberikan arah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam
pelaksanaan pembangunan.
Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 adalah untuk mewujudkan
keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka
kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat
mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Probolinggo.
Top Related