i | A r i f A d i t i y a

APLIKASI PEMETAAN TEMATIK : Sebaran Penduduk Miskin

TUGAS

ARIF ADITIYA

PUSAT JARING KONTROL GEODESI GEODINAMIKA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Arif Aditiya, S.Kom.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

TINGKAT AHLI

PUSAT JARING KONTROL GEODESI DAN GEDINAMIKA

B A D A N I N F O R M A S I G E O S P A S I A L 2013

1 | A r i f A d i t i y a

I. LATAR BELAKANG

Meski kegiatan pembangunan dilaksanakan melalui berbagai

penyempurnaan, namun masih banyak terjadi ketimpangan-

ketimpangan secara sosial ekonomi. Ketimpangan di atas pada

gilirannya menciptakan kelompok-kelompok penduduk yang tidak

memiliki kemampuan untuk mengakses sumberdaya-sumberdaya

pembangunan. Kelompok tersebut sering disebut kelompok penduduk

atau masyarakat miskin.

Jumlah kelompok masyarakat miskin ini semakin banyak dengan

semakin besarnya gelombang krisis ekonomi. Terpaan krisis ekonomi

tidak hanya meluluhlantahkan program-program pembangunan, namun

juga merusak tatanan ekonomi masyarakat yang telah terbangun

sebagai hasil dari pembangunan yang selama ini dilakukan. Lebih

parah lagi, kondisi krisis telah menjadikan sebagian besar masyarakat

tidak dapat lagi menikmati fasilitas-fasiltas mendasar, seperti fasilitas

pendidikan, sarana dan prasarana transportasi dan lain sebagainya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, banyak sekali perubahan status

keluarga dari yang tadinya keluarga sejahtera menjadi keluarga miskin

dan sebaliknya. Hal ini merupakan dampak atau pengaruh dari adanya

krisis ekonomi, yang menimpa sektor usaha (investasi) yang pada

gilirannya akan diikuti dengan pengenaan PHK sehingga dengan

sendirinya mengurangi tingkat pendapatan masyarakat. Pada sisi lain,

tingkat inflasi terjadi sangat tinggi. Hal ini selain akibat nilai tukar rupiah

yang semakin merosot, juga disebabkan oleh semakin sedikitnya

barang (produk) yang dihasilkan oleh kegiatan usaha dalam negeri.

Gambaran di atas menuntut rasa keprihatinan dan kebijakan semua

pihak, sehingga setiap kegiatan produktif diarahkan untuk

menanggulangi kondisi kemiskinan di atas. Upaya penanggulangan

kemiskinan tidak terlepas dari program-program peningkatan

kesejahteraan keluarga, yang sampai saat ini masih dinaungi oleh

program-program pemerintah. Namun demikian lembaga-lembaga

2 | A r i f A d i t i y a

masyarakat pun telah banyak mengambil peran, seperti pada sektor

kesehatan, pendidikan, kebutuhan pangan dan lain sebagainya.

Secara lokal maupun nasional, kemiskinan mempunyai empat dimensi

pokok,yaitu : (1) kurangnya kesempatan (lack of opportunity); (2)

rendahnya kemampuan (low of capabilities); (3) kurangnya jaminan

(low-level of security); dan (4) ketidakberdayaan (low of capacity or

empowerment). Dalam memahami masalah kemiskinan di Indonesia,

penting untuk diperhatikan adalah lokalitas yang ada di masing-masing

daerah, yaitu kemiskinan pada tingkat lokal yang ditentukan oleh

komunitas dan pemerintah setempat. Dengan demikian kriteria

kemiskinan, pendataan kemiskinan, penentuan sasaran, pemecahan

masalah dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih

obyektif dan tepat sasaran.

Penanggulangan kemiskinan merupakan bagian agenda pembangunan

nasional yang diamanahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR-RI) sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR RI Nomor

X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam

Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai

Haluan Negara dan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang

Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004, ketetapan MPR RI

Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka

Demokrasi Ekonomi.

Penyelenggaraan upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan

sinkronisasi dengan upaya-upaya pembangunan yang lain sehingga

dapat mencapai sinergi dan hasil yang optimal. Dengan demikan tidak

terjadi pelaksanaan program yang tidak sinergi dan tumpang tindih satu

sama lain, serta kurang terfokus dalam menetapkan sasaran program

(siapa, apa, dimana, dan bagaimana).

Upaya penanggulangan kemiskinan, senantiasa menjadi perhatian

pemerintah melalui berbagai kebijakan pembangunan yang dijabarkan

3 | A r i f A d i t i y a

ke dalam program-program pembangunan, baik melalui pembangunan

sektoral nasional maupun pembangunan sektoral di daerah

(pembangunan daerah). Program-program pembangunan yang

mempunyai sasaran pada penduduk miskin adalah sangat beragam,

baik ditinjau dari segi sektor program pembangunan, sektor alokasi

anggaran, maupun sektor instansi penyelenggara (governance

institution) pelaksana program (implementingagency) penanggung

jawab program (executing agency).

Strategi ke depan yang diterapkan adalah, pemerintah hanya sebagai

fasilitator, yaitu pemicu dan pemacu proses pembangunan yang

diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah

demokrasi pembangunan.

II. TUJUAN

a. Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin secara

nasional menurut daerah perkotaan dan perdesaan.

b. Mengetahui karakteristik rumah tangga miskin dan tidak miskin

secara nasional menurut daerah perkotaan dan perdesaan.

c. Mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan secara

nasional menurut daerah perkotaan dan perdesaan.

III. TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pengertian Kemiskinan

Pengertian kemiskinan ada bermacam-macam, namun dalam rangka

penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terpadu harus ada

kesepakatan pemahaman semua pihak penyelenggara agar targeting

yang dilaksanakan tepat sasaran baik target penduduk miskin maupun

program yang dilaksanakan. Pengertian kemiskinan yang perlu

diketahui dan dipahami adalah sebagai berikut :

1. Kriteria BPS, kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang

hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2.100 kalori per

kapita per hari.

4 | A r i f A d i t i y a

Peta Indeks Kemiskinan

(Sumber : BPS, 2005)

2. Kriteria BKKBN, kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera

apabila:

a. Tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya.

b. Seluruh anggota keluarga tidak mampu makan dua kali sehari.

c. Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk

di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

d. Bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah.

e. Tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan.

3. Kriteria Bank Dunia, kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya

kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 1,00 per hari.

3.2 Masyarakat Miskin

Menurut Gunawan Sumodiningrat, masyarakat miskin secara umum

ditandai oleh ketidakberdayaan/ ketidakmampuan (powerlessness)

dalam hal:

1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi,

sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (basic need

deprivation).

2. Melakukan kegiatan usaha produktif (unproductiveness).

3. Menjangkau sumber daya sosial dan ekonomi (inacceribility).

5 | A r i f A d i t i y a

4. Menentukan nasibnya diri sendiri serta senantiasa mendapat

perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan

kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik (vulnerability); dan

5. Membebaskan diri dari mental budaya miskin serta senantiasa

merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (no

freedom for poor). Ketidakberdayaan atau ketidakmampuan

tersebut menumbuhkan perilaku miskin yang bermuara pada

hilangnya kemerdekaan untuk berusaha dan menikmati

kesejahteraan secara bermartabat.

6 | A r i f A d i t i y a

IV. DATA-DATA PENYUSUN TEMATIK KEMISKINAN

No Peta Tematik Maksud Isi Sumber Data 1 Peta Jumlah Penduduk Memberikan informasi jumlah penduduk di

setiap Kabupaten/ Kota, dengan detil jenis

kelamin dan tingkat usianya.

- Jumlah Penduduk

- Jenis kelamin

- Tingkat usia

Badan Pusat Stastistik

2 Peta Tingkat Penghasilan Memberikan informasi penghasilan dan

jenis pekerjaan di setiap Kabupaten/ Kota.

- Jenis pekerjaan

- Tingkat penghasilan

Kementerian Keuangan

3 Peta Tingkat Pendidikan &

Lembaga Pendidikan yang

tersedia

Memberikan informasi tingkat pendidikan

penduduk dan informasi infrastruktur

pendidikan di setiap Kabupaten/ Kota.

- Lembaga Pendidikan

- Tingkat pendidikan

penduduk

Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

4 Peta Infrastruktur Memberikan informasi detil sarana dan pra

sarana umum di setiap Kabupaten/ Kota.

- Sebaran sarana

- Sebaran Pra-sarana

- Sebaran fasilitas umum

Kementerian Pekerjaan

Umum

5 Peta Pajak Bumi dan Bangunan Memberikan informasi objek pajak Bumi

dan Bangunan serta potensi pajak yang

ada di setiap Kabupaten/ Kota.

- Sebaran objek Pajak

Bumi dan Bangunan

- Informasi potensi pajak

daerah

DitJen Pajak Menkeu

6 Peta Penggunaan Tanah Memberikan informasi penggunaan tanah

atau lahan di setiap Kabupaten/ Kota.

- Informasi penggunaan

tanah

- Informasi vegetasi

-

Kementerian Pertanian

7 | A r i f A d i t i y a

7 Peta Jenis Tanah Memberikan informasi jenis tanah yang

tersedia dan kecocokan aktifitas ekonomi

Kabupaten/ Kota.

- Informasi jenis tanah

- Informasi kesesuaian

tanah

- Informasi kegiatan

ekonomi penduduk

Kementerian Pertanian

8 Peta Penggunaan BBM/ Gas Memberikan informasi penggunaan dan

distribusi Bahan Bakar Minyak sebagai

acuan aktifitas eknomi dalam dan luar

wilayah di Kabupaten/ Kota.

- Informasi distrubusi

SPBU

- Informasi fasilitas

pengguna Gas

Pertamina

9 Peta Sarana Listrik Memberikan informasi ketersediaan

saranan listrik Kabupaten/ Kota sebagai

sumber aktifitas penduduk Kanupaten/

Kota.

- Informasi Pengguna

listrik

- Informasi infrastruktur

listrik

PLN

10 Peta Kerawanan Sosial Memberikan informasi kesenjangan dan

kerawanan sosial di setiap Kabupaten/

Kota.

- Informasi warga miskin

- Informasi

pengangguran

- Informasi tingkat

kriminalitas

Kementerian Sosial

11 Peta Tenaga Kerja Memberikan informasi jumlah penduduk

dan jumlah usia kerja di setiap Kabupaten/

Kota.

- Informasi sebaran

penduduk usia kerja

- Informasi penduduk

tidak bekerja

Kementerian Tenaga Kerja

8 | A r i f A d i t i y a

V. PENUTUP

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas kemampuan ekonomi,

tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan

perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani

kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara

umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan,

pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya

alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman

tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-

politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Informasi mengenai profil kemiskinan sangat dibutuhkan oleh

pengambil kebijakan untuk penanganan masalah kemiskinan baik di

tingkat daerah maupun di tingkat pemerintah pusat. Dengan

mengetahui profil kemiskinan, pengambil kebijakan dapat lebih

memfokuskan program penanggulangan kemiskinan sehingga dapat

lebih sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut. Dengan

demikian, berbagai kebijakan pemerintah dalam program

penanggulangan kemiskinan ke depan dapat lebih efisien, efektif, dan

tepat sasaran. Makalah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan

pengguna akan data dan informasi yang berkaitan dengan indikator

kemiskinan. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat

miskin dapat berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran dengan

dilandasi semangat kebersamaan oleh semua pihak baik pemerintah,

pengusaha/pelaku bisnis, dan masyarakat di sekitarnya untuk “Berbagi

Rasa dan Berbagi Beban” dengan kaum miskin yang sangat

membutuhkan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

Makmun. 2003. Gambaran Kemiskinan dan Action Plan Penanganannya. Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol. 7 No. 2.

Badan Pusat Statistik. 2008. Analisis dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008 Badan Nasional Penanggulan Bencana. 2009. Peta Indeks Kemiskinan.