1
PENYEMPURNAAN PERMENDAGRI 13/2006PENYEMPURNAAN PERMENDAGRI 13/2006PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
GAMBARAN UMUMGAMBARAN UMUM
DIREKTORAT JENDERALBINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
Latar Belakang PerubahanLatar Belakang Perubahan
• PP 38/2007 (pembagian urusan pemerintahan);PP 41/2007 ( i i k t d h)
1. Adanya perubahan kerangka regulasi:
• PP 41/2007 (organisasi perangkat daerah).
• Banyak Pemda yang terlambat menetapkan APBD:• Rumitnya konten dan format KUA - PPAS• Lamanya pembahasan APBD
2. Adanya dinamika permasalahan di tingkat implementasi, antara lain:
• Banyaknya isian keterangan yang kurang relevan• Masalah tambahan penghasilan PNSD • Klarifikasi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan• Kekurangjelasan prosedur penatausahaan APBD
2
KOMITMENKOMITMENMENTERI DALAM NEGERIMENTERI DALAM NEGERI
P b h Permasalahan Perubahan Kerangka Regulasi
Permasalahan Implementasi di
Daerah
Penyempurnaan Komitmen MDN thd Pedoman
Pengelolaan Keuda agar:
Implikasi Akomodasi
Penyempurnaan Permendagri 13/2006
berikut lampiran
Pengelolaan Keuda agar:mudah difahami
mudah dilaksanakantidak menimbulkan masalah
Permasalahan PokokPermasalahan PokokKepala Daerah gamang mengambil kebijakan yang berdampakpada pengeluaran uang, terutama terkait dengan hubunganPemda dengan:Pemda dengan:
• DPRD (kegiatan penunjang operasional);• Masyarakat (fasilitasi pemberdayaan masyarakat, penggunaan BTT);• Organisasi sosial dan kemasyarakatan (pendukung kegiatan layanan
publik);• Pemerintah di daerah (pendukung kegiatan instansi vertikal).
AKIBATNYA:1. Menurunnya daya serap APBD2. Meningkatnya idle cash3. Menurunnya ekonomi masyarakat dan kualitas pelayanan umum4. Munculnya instabilitas sosial
3
STRATEGI PENYEMPURNAANSTRATEGI PENYEMPURNAANPenyempurnaan gradual, diprioritaskan pada pasal-pasal yang menimbulkan permasalahan dalam tataran implementasiimplementasiMemperhatikan pendapat seluruh stakeholders baik pemda, DPRD, Pemerintah, maupun masyarakat serta menghindari kemungkinan adanya implikasi yang tidak diinginkan.Tidak merubah PP 58/2005Memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk e be a e e uasaa epada e da u tumengembangkan PKD sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahDisesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
KendalaKendala• Posisi Permendagri 13/2006 sebagai omnibus regulation
dari semua aturan yang terkait dengan aspek pengelolaankeuangan daerahkeuangan daerah
• Adanya perbedaan persepsi dengan regulasi lain, seperti:
UU 17/2003UU 1/2004UU 32/2004
PP 24/2005PP 57/2005PP 58/2005PP 8/2006
Penyempurnaan harus hati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru ..
PP 8/2006
4
PokokPokok--pokok Perubahanpokok Perubahan1. ASPEK PENGANGGARAN:
• Memperpendek jadual penyusunan anggarandengan cara meringkas proses dan konten KUAdengan cara meringkas proses dan konten KUA-PPAS
• reklasifikasi pendapatan, belanja, danpembiayaan, beserta kode rekeningnya;
• reformulasi tambahan penghasilan, hibah,bantuan sosial, belanja barang dan jasa,, j g j ,deposito, investasi jangka pendek, dan investasijangka panjang.
PokokPokok--pokok Perubahanpokok Perubahan1. ASPEK PENGANGGARAN (lanjutan):
• Pada PPKD disusun 2 RKA: RKA-SKPD danPada PPKD disusun 2 RKA: RKA SKPD danRKA-PPKD
• Lampiran2 Permendagri bukan standar baku,hanya contoh
• penjelasan atas belanja dalam raperda maupunperaturan KDH dipersingkat; dan
• memperjelas mekanisme penyusunan APBD.
5
PokokPokok--pokok Perubahanpokok Perubahan
• landasan pelimpahan PA kepada KPA dan tugasnya
2. ASPEK PELAKSANAAN APBD
landasan pelimpahan PA kepada KPA dan tugasnya• penetapan bendahara pembantu hanya di KPA• landasan pengeluaran bilamana APBD terlambat
ditetapkan atau tidak ditetapkan (deadlock) • tambahan penjelasan terkait dengan DPAL
ISSYU PERUBAHAN LAINNYAISSYU PERUBAHAN LAINNYA
Istilah Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dihapus / diluruskanHibah kepada instansi vertikal tidak dilarang, namun setiap akhir tahun Pemda harus melaporkan kepada MDN dan MenkeuBantuan kepada Partai Politik karena peraturan perundangan dianggarkan di Bantuan SosialIstilah “tidak terus menerus” pada hibah danIstilah tidak terus menerus pada hibah dan bansos diperjelasNilai perolehan dan Capitalization threshold
6
Unit Akuntansi di SKPDUnit Akuntansi di SKPDPsl 17 UU 17/03 mengamanatkan bahwa SKPD menyusun laporan keuangan yg t.d. Neraca, LRA, dan CaLKPenyusunan Laporan keuangan tersebut tidak perlu harus dikerjakan
di i id k l i k i SKPDsendiri tidak perlu unit akuntansi SKPDProses penerbitan SPP dan SPM tetap di SKPDSemua pencatatan akuntansi dilakukan hanya di PPKD/BUD, termasuk pencatatan untuk transaksi SKPDSemua dokumen pendukung pencatatan akuntansi disimpan di PPKD/BUDSecara periodik, PPKD menerbitkan Laporan keuangan Pemda dan p , p gLaporan keuangan SKPD-SKPDLaporan keuangan SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD
MENGHEMAT SDM, BIAYA DAN WAKTU
Terima Kasih
1
GAMBARAN UMUMGAMBARAN UMUM
PEDOMAN TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PEDOMAN TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANPERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYABENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA
DEPARTEMEN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2008
DEPARTEMEN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2008
BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYABENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA
PEJABATPEJABAT--PEJABAT TERKAIT PEJABAT TERKAIT KEUANGAN DAERAHKEUANGAN DAERAH
PPKDPPKDPPKDPPKDBUDBUDKuasa BUDKuasa BUDPengguna AnggaranPengguna AnggaranKuasa Pengguna AnggaranKuasa Pengguna Anggaran
22
PPTK PPTK PPKPPKBendaharaBendahara
2
33
DEFINISIDEFINISI
BendaharaBendahara PenerimaanPenerimaan adalahadalah pejabatpejabat fungsionalfungsional yangyangditunjukditunjuk untukuntuk menerima,menerima, menyimpan,menyimpan, menyetorkan,menyetorkan,menatausahakanmenatausahakan dandan mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan uanguangmenatausahakan,menatausahakan, dandan mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan uanguangpendapatanpendapatan daerahdaerah dalamdalam rangkarangka pelaksanaanpelaksanaan APBDAPBD padapadaSKPDSKPD..BendaharaBendahara PenerimaanPenerimaan PembantuPembantu adalahadalah pejabatpejabatfungsionalfungsional yangyang ditunjukditunjuk untukuntuk menerima,menerima, menyimpan,menyimpan,menyetorkan,menyetorkan, menatausahakan,menatausahakan, dandanmempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan uanguang pendapatanpendapatan daerahdaerah dalamdalam
44
mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan uanguang pendapatanpendapatan daerahdaerah dalamdalamrangkarangka pelaksanaanpelaksanaan APBDAPBD padapada unitunit kerjakerja SKPDSKPD..BendaharaBendahara PenerimaanPenerimaan PPKDPPKD adalahadalah pejabatpejabat fungsionalfungsionalyangyang ditunjukditunjuk untukuntuk menerima,menerima, menyimpan,menyimpan, menyetorkan,menyetorkan,menatausahakanmenatausahakan dandan mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkanpenerimaanpenerimaan uanguang yangyang bersumberbersumber daridari transaksitransaksi PPKDPPKD..
3
DEFINISIDEFINISI
BendaharaBendahara PengeluaranPengeluaran adalahadalah pejabatpejabat fungsionalfungsional yangyangditunjukditunjuk menerima,menerima, menyimpan,menyimpan, membayarkan,membayarkan,menatausahakanmenatausahakan dandan mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan uanguang
Lanjutan ……
menatausahakan,menatausahakan, dandan mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan uanguanguntukuntuk keperluankeperluan belanjabelanja daerahdaerah dalamdalam rangkarangka pelaksanaanpelaksanaanAPBDAPBD padapada SKPDSKPD..BendaharaBendahara PengeluaranPengeluaran PembantuPembantu adalahadalah pejabatpejabatfungsionalfungsional yangyang ditunjukditunjuk menerima,menerima, menyimpan,menyimpan,membayarkan,membayarkan, menatausahakanmenatausahakan dandanmempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan uanguang untukuntuk keperluankeperluan belanjabelanja
55
mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan uanguang untukuntuk keperluankeperluan belanjabelanjadaerahdaerah dalamdalam rangkarangka pelaksanaanpelaksanaan APBDAPBD padapada unitunit kerjakerjaSKPDSKPD..BendaharaBendahara PengeluaranPengeluaran PPKDPPKD adalahadalah pejabatpejabat fungsionalfungsionalyangyang ditunjukditunjuk menerima,menerima, menyimpan,menyimpan, membayarkan,membayarkan,menatausahakanmenatausahakan dandan mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan uanguanguntukuntuk keperluankeperluan transaksitransaksi PPKDPPKD
LANDASAN HUKUMLANDASAN HUKUM
PasalPasal 189189 dandan PasalPasal 220220 PeraturanPeraturan MenteriMenteri DalamDalam NegeriNegeri NomorNomor 1313 TahunTahun20062006 tentangtentang PedomanPedoman PengelolaanPengelolaan KeuanganKeuangan DaerahDaerah sebagaimanasebagaimana telahtelahdi b hdi b h t khit khi dd P tP t M t iM t i D lD l N iN i NN 5959 T hT h
Lanjutan ……
diubahdiubah terakhirterakhir dengandengan PeraturanPeraturan MenteriMenteri DalamDalam NegeriNegeri NomorNomor 5959 TahunTahun20072007 tentangtentang PerubahanPerubahan AtasAtas PeraturanPeraturan MenteriMenteri DalamDalam NegeriNegeri NomorNomor 1313TahunTahun 20062006;;
PasalPasal 189189 BendaharaBendahara penerimaanpenerimaan wajibwajib menyelenggarakanmenyelenggarakan penatausahaanpenatausahaanterhadapterhadap seluruhseluruh penerimaanpenerimaan dandan penyetoranpenyetoran atasatas penerimaanpenerimaan yangyang menjadimenjaditanggungtanggung jawabnyjawabny;;
PasalPasal 220220 ayatayat ((11)) BendaharaBendahara pengeluaranpengeluaran secarasecara administratifadministratif wajibwajibj bkj bk di / idi / i
66
mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan penggunaanpenggunaan uanguang persediaan/gantipersediaan/ganti uanguangpersediaan/tambahpersediaan/tambah uanguang persediaanpersediaan kepadakepada kepalakepala SKPDSKPD melaluimelalui PPKPPK--SKPDSKPDpalingpaling lambatlambat tanggaltanggal 1010 bulanbulan berikutnyaberikutnya;;
PasalPasal 220220 ayatayat ((1010)) BendaharaBendahara pengeluaranpengeluaran padapada SKPDSKPD wajibwajibmempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan secarasecara fungsionalfungsional atasatas pengelolaanpengelolaan uanguang yangyang menjadimenjaditanggungtanggung jawabnyajawabnya dengandengan menyampaikanmenyampaikan laporanlaporan pertanggungjawabanpertanggungjawabanpengeluaranpengeluaran kepadakepada PPKDPPKD selakuselaku BUDBUD palingpaling lambatlambat tanggaltanggal 1010 bulanbulan berikutnyaberikutnya;;
4
LANDASAN HUKUMLANDASAN HUKUM
PasalPasal 3131 ((44)) PPPP NoNo 88 tahuntahun 20062006 tentangtentang PelaporanPelaporan kinerjakinerjakeuangankeuangan dandan instansiinstansi pemerintahpemerintah
Lanjutan ……
keuangankeuangan dandan instansiinstansi pemerintahpemerintah
“Ketentuan“Ketentuan lebihlebih lanjutlanjut mengenaimengenai tatatata caracara penatausahaanpenatausahaandandan penyusunanpenyusunan laporanlaporan pertanggungjawabanpertanggungjawaban bendaharabendaharasertaserta penyampaiannyapenyampaiannya untukuntuk tingkattingkat pemerintahpemerintah pusatpusat diaturdiaturdalamdalam PeraturanPeraturan MenteriMenteri Keuangan,Keuangan, dandan untukuntuk tingkattingkat
i t hi t h d hd h di tdi t ll P tP t
77
pemerintahpemerintah daerahdaerah diaturdiatur clenganclengan PeraturanPeraturanGubernur/Bupati/WalikotaGubernur/Bupati/Walikota dengandengan rnengacurnengacu padapada pedomanpedomanyangyang ditetapkanditetapkan oleholeh MenteriMenteri DalamDalam NegeriNegeri..””
TUJUANTUJUAN
MemberikanMemberikan pedomanpedoman kepadakepada bendaharabendahara dalamdalaml k kl k k t ht h dd t j bt j bmelakukanmelakukan penatausahaanpenatausahaan dandan pertanggungjawabanpertanggungjawaban
MenyederhanakanMenyederhanakan prosesproses penatausahaanpenatausahaanbendaharabendahara tanpatanpa harusharus mengabaikanmengabaikan kontrolkontrol internalinternalMemberikanMemberikan petunjukpetunjuk teknisteknis kepadakepada bendaharabendaharadalamdalam halhal pengisianpengisian BKUBKU dandan BukuBuku PembantuPembantu BKUBKU
tt d kd k t j bt j b l il i
88
sertaserta dokumendokumen pertanggungjawabanpertanggungjawaban lainnyalainnya
5
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENERIMAANPENERIMAAN
BendaharaBendahara penerimaanpenerimaan SKPDSKPD bertugasbertugas untukuntuk menerima,menerima,menyimpanmenyimpan menyetorkanmenyetorkan menatausahakanmenatausahakan dandanmenyimpan,menyimpan, menyetorkan,menyetorkan, menatausahakan,menatausahakan, dandanmempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan penerimaanpenerimaan pendapatanpendapatan dalamdalamrangkarangka pelaksanaanpelaksanaan APBDAPBD padapada SKPDSKPD..
BendaharaBendahara penerimaanpenerimaan SKPDSKPD berwenangberwenang::1.1. menerimamenerima penerimaanpenerimaan yangyang bersumberbersumber daridari pendapatanpendapatan
asliasli daerahdaerah;;
99
2.2. menyimpanmenyimpan seluruhseluruh penerimaanpenerimaan;;3.3. menyetorkanmenyetorkan penerimaanpenerimaan yangyang diterimaditerima daridari pihakpihak ketigaketiga
keke rekeningrekening kaskas umumumum daerahdaerah palingpaling lambatlambat 11 harihari kerjakerja;;4.4. mendapatkanmendapatkan buktibukti transaksitransaksi atasatas pendapatanpendapatan yangyang
diterimaditerima melaluimelalui BankBank..
BendaharaBendahara penerimaanpenerimaan PPKDPPKD bertugasbertugas untukuntuk
Lanjutan ……
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENERIMAANPENERIMAAN
menatausahakanmenatausahakan dandan mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan seluruhseluruhpenerimaanpenerimaan pendapatanpendapatan PPKDPPKD dalamdalam rangkarangka pelaksanaanpelaksanaanAPBDAPBD..BendaharaBendahara penerimaanpenerimaan PPKDPPKD berwenangberwenang untukuntuk mendapatkanmendapatkanbuktibukti transaksitransaksi atasatas pendapatanpendapatan yangyang diterimaditerima melaluimelalui BankBank..AtasAtas pertimbanganpertimbangan efisiensiefisiensi dandan efektifitas,efektifitas, tugastugas dandanwewenangwewenang bendaharabendahara penerimaanpenerimaan PPKDPPKD dapatdapat dirangkapdirangkap
1010
wewenangwewenang bendaharabendahara penerimaanpenerimaan PPKDPPKD dapatdapat dirangkapdirangkapoleholeh BendaharaBendahara UmumUmum DaerahDaerah..
6
BendaharaBendahara pengeluaranpengeluaran SKPDSKPD bertugasbertugas untukuntuk menerima,menerima,menyimpanmenyimpan membayarkanmembayarkan menatausahakanmenatausahakan dandan
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENGELUARANPENGELUARAN
menyimpan,menyimpan, membayarkan,membayarkan, menatausahakan,menatausahakan, dandanmempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan pengeluaranpengeluaran uanguang dalamdalam rangkarangkapelaksanaanpelaksanaan APBDAPBD padapada SKPDSKPD..Bendahara pengeluaran SKPD berwenang:Bendahara pengeluaran SKPD berwenang:1.1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPPSPP UP/GU/TU dan SPP--LS;LS;2.2. menerima dan menyimpan uang persediaan;menerima dan menyimpan uang persediaan;3.3. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
1111
3.3. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;4.4. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;5.5. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPPmeneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP--LS yang diberikan oleh PPTK;LS yang diberikan oleh PPTK;6.6. mengembalikan dokumen pendukung SPPmengembalikan dokumen pendukung SPP--LS yang diberikan oleh PPTK, LS yang diberikan oleh PPTK,
apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
DalamDalam halhal penggunapengguna anggarananggaran melimpahkanmelimpahkan sebagiansebagian kewenangannyakewenangannyakepadakepada kuasakuasa penggunapengguna anggarananggaran,, ditunjukditunjuk bendaharabendahara pengeluaranpengeluaran
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENGELUARANPENGELUARAN
Lanjutan ……
pembantupembantu SKPDSKPD untukuntuk melaksanakanmelaksanakan sebagiansebagian tugastugas dandan wewenangwewenangbendaharabendahara pengeluaranpengeluaran SKPDSKPD..Untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara pengeluaran pembantu Untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara pengeluaran pembantu SKPD berwewenang :SKPD berwewenang :1.1. mengajukanmengajukan permintaanpermintaan pembayaranpembayaran menggunakanmenggunakan SPPSPP--TUTU dandan SPPSPP--LSLS;;2.2. menerimamenerima dandan menyimpanmenyimpan uanguang persediaanpersediaan yangyang berasalberasal daridari TambahanTambahan UangUang
dan/ataudan/atau pelimpahanpelimpahan UPUP daridari bendaharabendahara pengeluaranpengeluaranl k kl k k bb d id i didi dik l ldik l l
1212
3.3. melaksanakanmelaksanakan pembayaranpembayaran daridari uanguang persediaanpersediaan yangyang dikelolanyadikelolanya;;4.4. menolakmenolak perintahperintah bayarbayar daridari KuasaKuasa PenggunaPengguna AnggaranAnggaran yangyang tidaktidak sesuaisesuai
dengandengan ketentuanketentuan peraturanperaturan;;5.5. menelitimeneliti kelengkapankelengkapan dokumendokumen pendukungpendukung SPPSPP--LSLS yangyang diberikandiberikan oleholeh PPTKPPTK;;6.6. mengembalikanmengembalikan dokumendokumen pendukungpendukung SPPSPP--LSLS yangyang diberikandiberikan oleholeh PPTK,PPTK,
apabilaapabila dokumendokumen tersebuttersebut tidaktidak memenuhimemenuhi syaratsyarat dan/ataudan/atau tidaktidak lengkaplengkap..
7
BendaharaBendahara pengeluaranpengeluaran PPKDPPKD bertugasbertugas untukuntuk
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENGELUARANPENGELUARAN
Lanjutan ……
BendaharaBendahara pengeluaranpengeluaran PPKDPPKD bertugasbertugas untukuntukmenatausahakanmenatausahakan dandan mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan seluruhseluruhpengeluaranpengeluaran PPKDPPKD dalamdalam rangkarangka pelaksanaanpelaksanaan APBDAPBD;;UntukUntuk melaksanakanmelaksanakan tugastugas dimaksuddimaksud bendaharabendahara pengeluaranpengeluaranPPKDPPKD berwenangberwenang::1.1. mengajukanmengajukan permintaanpermintaan pembayaranpembayaran menggunakanmenggunakan SPPSPP--LSLS PPKDPPKD;;2.2. MenelitiMeneliti kelengkapankelengkapan dokumendokumen pendukungpendukung SPPSPP--LSLS PPKDPPKD
1313
g pg p p gp g3.3. MengembalikanMengembalikan dokumendokumen pendukungpendukung SPPSPP--LSLS PPKDPPKD kepadakepada pejabatpejabat
yangyang terkait,terkait, apabilaapabila dokumendokumen tersebuttersebut tidaktidak memenuhimemenuhi syaratsyarat dan/ataudan/atautidaktidak lengkaplengkap..
PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN
ProsedurProsedur pembukuanpembukuan dapatdapat dikembangkandikembangkan dalamdalam 33pp pp gg(tiga)(tiga) prosedur,prosedur, antaraantara lainlain::1.1.PembukuanPembukuan atasatas pendapatanpendapatan yangyang dibayardibayar tunaitunai;;2.2.PembukuanPembukuan atasatas pendapatanpendapatan yangyang dibayardibayar melaluimelalui
rekeningrekening bendaharabendahara penerimaanpenerimaan;;3.3.PembukuanPembukuan atasatas pendapatanpendapatan yangyang dibayardibayar melaluimelalui
1414
y gy g yyKasKas UmumUmum DaerahDaerah..
8
PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN
Lanjutan ……
PembukuanPembukuan PendapatanPendapatan PPKDPPKD dimulaidimulai saatsaat bendaharabendaharapenerimaanpenerimaan PPKDPPKD menerimamenerima informasiinformasi daridari BUD/KuasaBUD/KuasaBUDBUD mengenaimengenai adanyaadanya penerimaanpenerimaan didi rekeningrekening kaskasumumumum daerahdaerah..
1515
PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN
Lanjutan ……
PertanggungjawabanPertanggungjawaban AdministratifAdministratif
1.1. BendaharaBendahara penerimaanpenerimaan SKPDSKPD wajibwajibmempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan pengelolaanpengelolaan uanguang yangyang menjadimenjaditanggungjawabnyatanggungjawabnya secarasecara administratifadministratif kepadakepada PenggunaPenggunaAnggaranAnggaran melaluimelalui PPKPPK SKPDSKPD palingpaling lambatlambat padapada tanggaltanggal 1010bulanbulan berikutnyaberikutnya..
PertanggungjawabanPertanggungjawaban AdministratifAdministratif
22 PertanggungjawabanPertanggungjawaban administratifadministratif padapada bulanbulan terakhirterakhir tahuntahun
1616
2.2. PertanggungjawabanPertanggungjawaban administratifadministratif padapada bulanbulan terakhirterakhir tahuntahunanggarananggaran disampaikandisampaikan palingpaling lambatlambat harihari kerjakerja terakhirterakhir bulanbulantersebuttersebut..
9
PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELURANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELURAN
PengajuanPengajuan SuratSurat PermintaanPermintaan PembayaranPembayaran (SPP)(SPP)..BendaharaBendahara PengeluaranPengeluaran menyusunmenyusun dokumendokumen SPPSPP berupaberupa::
1.1. UangUang PersediaanPersediaan (UP)(UP)2.2. GantiGanti UangUang (GU)(GU)3.3. TambahTambah UangUang (TU)(TU)4.4. LangsungLangsung (LS)(LS)
aa.. LSLS untukuntuk pembayaranpembayaran GajiGaji && TunjanganTunjanganbb.. LSLS untukuntuk pengadaanpengadaan BarangBarang dandan JasaJasa
1717
PembukuanPembukuan PenerimaanPenerimaan SPSP22DD UP/GU/TUUP/GU/TUPembukuanPembukuan penerimaanpenerimaan SPSP22DD UP/GU/TUUP/GU/TU merupakanmerupakan prosesproses pencatatanpencatatantransaksitransaksi penerimaanpenerimaan SPSP22DD UP/GUUP/GU keke dalamdalam BKUBKU dandan BukuBuku pembantupembantu yangyangterkaitterkait.. ProsesProses pembukuanpembukuan dilakukandilakukan ketikaketika bendaharabendahara pengeluaranpengeluaranmenerimamenerima SPSP22DD UP/GU/TUUP/GU/TU daridari BUD/KuasaBUD/Kuasa BUDBUD..
PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELURANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELURAN
PertanggungjawabanPertanggungjawaban dandan PenyampaiannyaPenyampaiannyaPertanggungjawabanPertanggungjawaban dandan PenyampaiannyaPenyampaiannyaBendaharaBendahara pengeluaranpengeluaran wajibwajib menyampaikanmenyampaikanpertanggungjawabanpertanggungjawaban atasatas pengelolaanpengelolaan uanguang yangyang terdapatterdapatdalamdalam kewenangannyakewenangannya.. PertanggungjawabanPertanggungjawaban tersebuttersebut terdiriterdiri atasatas::1.1. PertanggungjawabanPertanggungjawaban penggunaanpenggunaan UPUP;;
1818
2.2. PertanggungjawabanPertanggungjawaban penggunaanpenggunaan TUTU;;3.3. PertanggungjawabanPertanggungjawaban administratifadministratif;;4.4. PertanggungjawabanPertanggungjawaban fungsionalfungsional..
10
RUANG LINGKUP PERMENDAGRIRUANG LINGKUP PERMENDAGRI
SubjectSubject Hal yang diaturHal yang diatur KeteranganKeteranganBatang Batang TubuhTubuh
Tugas dan WewenangTugas dan Wewenang ••Bendahara Penerimaan SKPD (Pasal 2)Bendahara Penerimaan SKPD (Pasal 2)••Bendahara Penerimaan Pembantu SKPDBendahara Penerimaan Pembantu SKPDTubuhTubuh
Laporan Pengelolaan UangLaporan Pengelolaan Uang
Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD (Pasal 2)(Pasal 2)••Bendahara Penerimaan PPKD (Pasal 3)Bendahara Penerimaan PPKD (Pasal 3)••Bendahara Pengeluaran SKPD (Pasal 4)Bendahara Pengeluaran SKPD (Pasal 4)••Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD (Pasal 4)(Pasal 4)••Bendahara Pengeluaran PPKD (Pasal 5)Bendahara Pengeluaran PPKD (Pasal 5)
••BUD (Pasal 6)BUD (Pasal 6)
1919
Lampiran ILampiran I Penatausahaan dan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan SKPD Bendahara SKPD Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD Penerimaan Pembantu SKPD serta penyampaiannnyaserta penyampaiannnya
••PenatausahaanPenatausahaan••PembukuanPembukuan••PertanggungjawabanPertanggungjawaban sertasertapenyampaiannyapenyampaiannya
RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP
S bj tS bj t H l di tH l di t K tK tSubjectSubject Hal yang diaturHal yang diatur KeteranganKeteranganLampiranLampiran IIII PenatausahaanPenatausahaan dandan
PenyusunanPenyusunan LaporanLaporanPertanggungjawabanPertanggungjawabanBendaharaBendahara PenerimaanPenerimaanPPKD PPKD sertasertapenyampaiannnyapenyampaiannnya
••Penatausahaan Penatausahaan ••Pembukuan Pembukuan ••Pertanggunggungjawaban serta Pertanggunggungjawaban serta penyampaiannyapenyampaiannya
L i IIIL i III P t hP t h dd P jP j SPPSPP
2020
Lampiran IIILampiran III PenatausahaanPenatausahaan dandanPenyusunanPenyusunan LaporanLaporanPertanggungjawabanPertanggungjawabanBendaharaBendahara PengeluaranPengeluaranSKPD SKPD BendaharaBendaharaPengeluaranPengeluaran PembantuPembantuSKPD SKPD sertasertapenyampaiannnyapenyampaiannnya
••PengajuanPengajuan SPPSPP••PembukuanPembukuan••PertanggunggungjawabanPertanggunggungjawaban sertasertapenyampaiannyapenyampaiannya
11
RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP
SubjectSubject Hal yang diaturHal yang diatur KeteranganKeteranganSubjectSubject Hal yang diaturHal yang diatur KeteranganKeteranganLampiran IVLampiran IV Penatausahaan dan Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran PPKD serta PPKD serta penyampaiannnyapenyampaiannnya
••Pengajuan SPPPengajuan SPP••Pembukuan Pembukuan ••Pertanggunggungjawaban serta Pertanggunggungjawaban serta penyampaiannyapenyampaiannya
Lampiran VLampiran V Penyusunan Laporan BUDPenyusunan Laporan BUD ••LaporanLaporan KasKas HarianHarian
2121
Lampiran VLampiran V Penyusunan Laporan BUDPenyusunan Laporan BUD ••LaporanLaporan KasKas HarianHarian••RekonsiliasiRekonsiliasi BankBank
2222
1
11TATA CARATATA CARA
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANPENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENERIMAAN SKPD BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DANDAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2008
DEPARTEMEN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2008
DAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SKPD BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SKPD
SERTA PENYAMPAIANNYASERTA PENYAMPAIANNYA
SISTEMATIKASISTEMATIKA
Tugas dan Wewenang
Penatausahaan
Pembukuan
22
Pertanggungjawaban
2
TUGAS TUGAS BENDAHARA PENERIMAAN SKPDBENDAHARA PENERIMAAN SKPD
MENERIMA MENYIMPAN
BENDAHARA
33
MENYETOR
Menatausahakan dan
Mempertanggungjawabkan
BENDAHARA PENERIMAAN
Pasal 2 ayat 1
WEWENANG WEWENANG BENDAHARA PENERIMAANBENDAHARA PENERIMAAN
MenerimaMenerima penerimaanpenerimaan yangyang bersumberbersumber daridariMenerimaMenerima penerimaanpenerimaan yangyang bersumberbersumber daridaripendapatanpendapatan asliasli daerahdaerah;;MenyimpanMenyimpan seluruhseluruh penerimaanpenerimaan;;MenyetorkanMenyetorkan penerimaanpenerimaan yangyang diterimaditerima daridari pihakpihakketigaketiga keke rekeningrekening kaskas umumumum daerahdaerah palingpaling lambatlambat 11harihari kerjakerja;;
44
harihari kerjakerja;;MendapatkanMendapatkan buktibukti transaksitransaksi atasatas pendapatanpendapatan yangyangditerimaditerima melaluimelalui BankBank
Pasal 2 ayat 2
3
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTUBENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
Apabila pendapatan tersebar secara geografisApabila pendapatan tersebar secara geografis sehingga wajib pajak/wajib retribusi sulit membayar kewajibannya
DITUNJUK
55
Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan SKPD
Pasal 2 ayat 3
PENATAUSAHAAN PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPDBENDAHARA PENERIMAAN SKPD
Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran yyang tertera dalam SKP/SKR atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR
Bendahara Penerimaan SKPD membuat Surat Tanda Bukti Pembayaran atau bukti lain yang sah
66
Bendahara Penerimaan SKPD menyetorkan seluruh penerimaan ke kasda paling lambat 1 hari berikutnya dengan menggunakan STS
4
PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAANPEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN
Buku yang digunakan:Buku yang digunakan:
1.1. Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara PenerimaanPenerimaan
2.2. Register STSRegister STS
Dokumen yang dijadikan dasar pembukuan adalah:Dokumen yang dijadikan dasar pembukuan adalah:11 Nota KreditNota Kredit
77
1.1. Nota KreditNota Kredit2.2. Bukti Penerimaan Yang Sah Bukti Penerimaan Yang Sah 3.3. STSSTS
PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAANPEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN
Pendapatan Secara Tunai (Penerimaan)
Proses Penerimaan
Tunai
Pecatatan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran
Buku Penerimaan dan
Penyetoran
Bukti Penerimaan
yang Sah
88
5
PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAANPEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN
Pendapatan Secara Tunai (Penyetoran)
Proses Penyetoran
Tunai
Pecatatan pada Buku
Penerimaan dan Penyetoran
Buku Penerimaan dan
Penyetora
STS
99
Mengisii Register STS
Register STS
PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAANPEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN
Pendapatan Melalui Rekening Bank Bendahara Penerimaan (Penerimaan)
Proses Penerimaan di
Bank
Pecatatan pada Buku
Penerimaan dan Penyetoran
Buku Penerimaan dan
Penyetoran
Nota Kredit/Informasi Penerimaan
Lainnya
1010
6
PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAANPEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN
Pendapatan Melalui Rekening Bank Bendahara Penerimaan (Penyetoran)
Proses Penyetoran
Melalui Bank
Pecatatan pada Buku
Penerimaan dan Penyetoran
Buku Penerimaan dan
Penyetoran
STS/Nota Kredit
1111
MengisiRegister STS
Register STS
Pendapatan Melalui Rekening Kas Umum Daerah
PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAANPEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN
Proses Penerimaan di Kas Umum
Daerah
Pecatatan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran
Buku Penerimaan dan
Penyetoran
Slip Setoran /Bukti Lain yang
sah
1212
7
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAANPENERIMAAN
• Pengguna Anggaran• Tanggal 10 bulan berikutnya
PertanggungjawabanAdministratif
1313
• PPKD• Tanggal 10 bulan berikutnya
PertanggungjawabanFungsional
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAANPENERIMAAN
• Diserahkan kepada BendaharaPenerimaanP li l b t t l 5 b l
PertanggungjawabanFungsional
Bendahara Penerimaan Pembantu
1414
• Paling lambat tanggal 5 bulanberikutnya
Fungsional
8
Pertanggungjawaban Fungsional
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAANPENERIMAAN
PertanggungjawabanPertanggungjawaban fungsionalfungsional berupaberupa BukuBukuPenerimaanPenerimaan dandan PenyetoranPenyetoran yangyang telahtelah dilakukandilakukanpenutupanpenutupan padapada akhirakhir bulan,bulan, dilampiridilampiri dengandengan ::
Register STSRegister STS
1515
Bukti penerimaan yang sah dan lengkapBukti penerimaan yang sah dan lengkap
Langkah-Langkah Penyusunan dan Penyampaian
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAANPENERIMAAN
Penutupan Buku Penerimaan dan Penyetioran serta
Register STS
Buku Penerimaan
dan Penyetoran
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
Proses Verifikasi oleh
Bendahara Penerimaan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
g g y y p
1616
Register STS Pembantu Pembantu
Register STS dan Bukti-bukti yang
sah
9
Bendahara Penerimaan
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAANPENERIMAAN
• Disampaikan kepada PenggunaAnggaran
• Paling lambat tanggal 10 bulanberikutnya
PertanggungjawabanAdministratif
1717
• Disamapaikan kepada PPKD• Paling lambat Tanggal 10 bulan
berikutnyaPertanggungjawaban
Fungsional
Pertanggungjawaban Administratif
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAANPENERIMAAN
PertangungjawabanPertangungjawaban administratifadministratif BendaharaBendahara PengeluaranPengeluaran SKPDSKPD berupaberupaLaporanLaporan pertanggungjawabanpertanggungjawaban (LPJ)(LPJ)LPJLPJ bendaharabendahara penerimaanpenerimaan merupakanmerupakan penggabunganpenggabungan dengandengan LPJLPJbendaharabendahara penerimaanpenerimaan pembantupembantu dandan memuatmemuat informasiinformasi tentangtentang rekapitulasirekapitulasipenerimaan,penerimaan, penyetoranpenyetoran dandan saldosaldo kaskas yangyang adaada didi bendaharabendahara.. LPJLPJ tersebuttersebutdilampiridilampiri dengandengan ::
1818
BukuBuku PenerimaanPenerimaan dandan PenyetoranPenyetoran yangyang telahtelah ditutupditutup padapada akhirakhir bulanbulanberkenaanberkenaanRegisterRegister STSSTSBuktiBukti penerimaanpenerimaan yangyang sahsah dandan lengkaplengkapPertanggungjawabanPertanggungjawaban bendaharabendahara penerimaanpenerimaan pembantupembantu
10
Langkah-langkan penyusunan dan penyampaian
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAANPENERIMAAN
Proses Penyusunan
LPJ
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
LPJ dan Lampiran
Proses Verifikasi oleh PPK
dan Persetujuan oleh PA
LPJ (Administratif)
Buku
1919
Buku Penerimaan dan
Penyetoran
P t j b f i l k f tP t j b f i l k f t
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAANPENERIMAAN
Pertanggungjawaban Fungsional
Pertangungjawaban fungsional menggunakan format Pertangungjawaban fungsional menggunakan format Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang sama Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang sama dengan pertanggungjawaban administratifdengan pertanggungjawaban administratifLPJ fungsional dilampiri dengan : LPJ fungsional dilampiri dengan :
Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup d khi b l b kd khi b l b k
2020
pada akhir bulan berkenaanpada akhir bulan berkenaanRegister STSRegister STSPertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantuPertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu
11
Langkah-langkan penyusunan dan penyampaian
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAANPENERIMAAN
LPJ dan Lampiran
Proses Verifikasi oleh PPK LPJ
(Fungsional)
Proses Penyempurnaan
Proses verifikasi, evaluasi, anilitis dan
pengesahan oleh
2121
dan Persetujuan PA
(Fungsional)apabila ada masukan dari PPK
pengesahan oleh BUD
LPJ (Fungsional)
2222
1
22
TATA CARATATA CARAPENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABANPERTANGGUNGJAWABAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2008
DEPARTEMEN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2008
BENDAHARA PENERIMAAN PPKD BENDAHARA PENERIMAAN PPKD SERTA PENYAMPAIANNYASERTA PENYAMPAIANNYA
P ATA SA AA
SISTEMATIKASISTEMATIKA
PENATAUSAHAAN
PEMBUKUAN
22
PERTANGGUNGJAWABAN
2
TUGAS DAN WEWENANGTUGAS DAN WEWENANG
Tugas
• Menatausahakan penerimaan pendapatan PPKD• Mempertangungjawabkan penerimaan pendapatan PPKD
• Mendapatkan bukti Transaksi atas pendapatan yang diterima
33
Wewenang
• Mendapatkan bukti Transaksi atas pendapatan yang diterimamelalui Bank
Pasal 3 ayat 1 dan 2
PenerimaanPenerimaan yangyang dikeloladikelola PPKDPPKD dapatdapat berupaberupa
PENATAUSAHAAN PENERIMAANPENATAUSAHAAN PENERIMAAN
PenerimaanPenerimaan yangyang dikeloladikelola PPKDPPKD dapatdapat berupaberupapendapatanpendapatan danadana perimbangan,perimbangan, pendapatanpendapatan lainlain--lainlainyangyang sahsah dandan penerimaanpenerimaan pembiayaanpembiayaan..PenerimaanPenerimaan diterimaditerima langsunglangsung didi KasKas UmumUmum DaerahDaerahBankBank membuatmembuat notanota kreditkredit atasatas penerimaanpenerimaan PPKDPPKDBendaharaBendahara PenerimaanPenerimaan PPKDPPKD wajibwajib mendapatkanmendapatkan
44
BendaharaBendahara PenerimaanPenerimaan PPKDPPKD wajibwajib mendapatkanmendapatkannotanota kreditkredit tersebuttersebut
3
PEMBUKUAN PENERIMAANPEMBUKUAN PENERIMAAN
BukuBuku yangyang digunakandigunakan adalahadalah BukuBuku PenerimaanPenerimaanPendapatanPendapatan PPKDPPKDPendapatanPendapatan PPKDPPKD..DokumenDokumen--dokumendokumen tertentutertentu sebagaisebagai dasardasarpencatatan,pencatatan, antaraantara lainlain::
NotaNota KreditKreditBuktiBukti PenerimaanPenerimaan LainnyaLainnya YangYang SahSah
55
PEMBUKUAN PENERIMAANPEMBUKUAN PENERIMAAN
Nota Kredit/ Bukti lain yang Sah
Mengidentifikasi dan mencatatnya
Buku Penerimaan
PPKD
Langkah-Langkah Pembukuan
66
4
PERTANGGUNGJAWABANPERTANGGUNGJAWABAN
Pertanggungjawaban tersebut berupa Buku Penerimaan
Bendahara penerimaan PPKD mempertanggungjawabkanpengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepadaPPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
77
gg gj pPPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan,dilampiri dengan bukti-bukti pendukung yang sah danlengkap.
PERTANGGUNGJAWABANPERTANGGUNGJAWABAN
Langkah-Langkah Pertanggungjawaban
Buku Penerimaan
PPKD
Menutup Buku Penerimaan dan
mengumpulkan bukti-
Pertanggungjawaban Bendahara
P i PPKD
88
g pbukti yang sah Penerimaan PPKD
Bukti-bukti penerimaan
yang sah
5
99
1
3333
TATA CARATATA CARAPENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABANPERTANGGUNGJAWABAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2008
DEPARTEMEN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2008
BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD DANSKPD DANBENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SKPD SERTA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SKPD SERTA
PENYAMPAIANNYAPENYAMPAIANNYA
SISTEMATIKASISTEMATIKA
TUGAS DAN WEWENANG
PENGAJUAN SPP
PEMBUKUAN
22
PERTANGGUNGJAWABAN
2
TUGAS BENDAHARA PENGELUARANTUGAS BENDAHARA PENGELUARAN
MenyimpanMenerima
33
BENDAHARA PENGELUARAN
Membayarkan
Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pasal 4 ayat 1
WEWENANG BENDAHARA PENGELUARANWEWENANG BENDAHARA PENGELUARAN
Mengajukan permintaan pembayaran baik Mengajukan permintaan pembayaran baik l l i k i UP/GU/TU LSl l i k i UP/GU/TU LSmelalui mekanisme UP/GU/TU maupun LSmelalui mekanisme UP/GU/TU maupun LS
Menerima dan menyimpan UP/GU/TUMenerima dan menyimpan UP/GU/TUMelakukan pembayaran dari uang persediaan Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolannyayang dikelolannyaMenolak perintah bayarMenolak perintah bayar
44
Menolak perintah bayarMenolak perintah bayarMeneliti kelengkapan dokumen pendukung LSMeneliti kelengkapan dokumen pendukung LSMengembalikan dokumen pendukung LSMengembalikan dokumen pendukung LS
Pasal 4 ayat 2
3
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTUBENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Pengguna Anggaran
KuasaPengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran Pembantu
55
Pembantu
Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenanngannya kepada kuasa pengguna anggaran, ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran SKPD
(Pasal 4 ayat 3)
TUGAS DAN WEWENANG TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanismemekanismemekanisme mekanisme TU dan LSTU dan LSMenerima dan menyimpan TUMenerima dan menyimpan TUMelakukan pembayaran dari tambahan uang Melakukan pembayaran dari tambahan uang persediaan yang dikelolannyapersediaan yang dikelolannya
66
Menolak perintah bayarMenolak perintah bayarMeneliti kelengkapan dokumen pendukung LSMeneliti kelengkapan dokumen pendukung LSMengembalikan dokumen pendukung LSMengembalikan dokumen pendukung LS
Pasal 4 ayat 3
4
PENGAJUAN SPPPENGAJUAN SPP
Bendahara dapat mengajukan Bendahara dapat mengajukan SPP t di i d iSPP t di i d iSPP yang terdiri dari:SPP yang terdiri dari:
Uang Persediaan (UP)Uang Persediaan (UP)Ganti Uang Persediaan (GU)Ganti Uang Persediaan (GU)Tambah Uang (TU)Tambah Uang (TU)Langsung (LS)Langsung (LS)
LS GajiLS Gaji
77
LS GajiLS GajiLS Barang dan JasaLS Barang dan Jasa
Bendahara membuat Bendahara membuat register register SPP, SPM dan SP2DSPP, SPM dan SP2D
PENGAJUAN SPPPENGAJUAN SPP
SPP Uang Persediaan (UP)
Diajukan setiap awal tahun
Berdasarkan SK Kepala Daerah tentang besaran UP
Dilakukan sekali dalam setahun
88
Tidak membebani kode rekening tertentu
Dapat dilimpahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu
5
PENGAJUAN SPPPENGAJUAN SPP
SPP Ganti Uang Persediaan (GU)
Diajukan sebesar SPJ penggunaan uang persediaan yang disahkanpada periode tertentu
SPP Ganti Uang Persediaan (GU)
99
Disampaikan untuk satu kegiatan tertentu atau beberapa kegiatan
PENGAJUAN SPPPENGAJUAN SPP
SPP Tambah Uang (TU)
Adanya Kebutuhan Belanja yang sifatnya mendesak
Uang Persediaan tidak mencukupi
Jumlah pengajuan harus mendapat persetujuan PPKD
1010
J p g j p p j
Dipertanggungjawabkan tersendiri
Bila tidak habis, harus disetorkan kembali
6
PENGAJUAN SPPPENGAJUAN SPP
SPP Langsung (LS)SPP Langsung (LS)
1111
PEMBUKUAN BELANJAPEMBUKUAN BELANJA
Buku Kas Umum (BKU)
Buku Pembantu BKU - yang terdiri
Dokumen yang menjadi dasar(BKU) BKU yang terdiri
dari :
Buku Pembantu Kas Tunai
Buku Pembantu Simpanan/Bank
menjadi dasar pembukuan :
SP2D
Bukti transaksi yang sah
1212
Buku Pembantu Pajak
Buku Pembantu Panjar
Buku rekapitulasipengeluaran per rincian
obyek
Dokumen-dokumenpendukung lainnya
7
PEMBUKUAN BELANJAPEMBUKUAN BELANJA
LangkahLangkah Mencatat pada Mencatat pada BukuBuku
Mencatat Pada KolomMencatat Pada Kolom
PENERIMAANPENERIMAAN PENGELUARANPENGELUARAN
1 BKU √
Langkah-Langkah Pembukuan Penerimaan SP2D UP/GU/TU
1313
2 BP Simpanan/Bank √
Langkah-langkah pembukuan pergeseran uang
PEMBUKUAN BELANJAPEMBUKUAN BELANJA
Langkah Mencatat pada Buku
Mencatat Pada Kolom
PENERIMAAN PENGELUARAN
1 BKU √
2 BP Simpanan/Bank √
1414
3 BKU √
4 BP Kas Tunai √
8
Langkah-langkah pembukuan pelimpahan UP/GU
Pembukuan BelanjaPembukuan Belanja
Langkah Mencatat pada Buku
Mencatat Pada Kolom
PENERIMAAN PENGELUARAN
1 BKU √
g g p p pkepada Bendahara Pengeluaran Pembantu
1515
1 BKU √
2 BP Simpanan/Bank √
Langkah langkah pemb k an pelimpahan UP/GU
PEMBUKUAN BELANJAPEMBUKUAN BELANJA
Langkah Mencatat pada Buku
Mencatat Pada Kolom
PENERIMAAN PENGELUARAN
1 BKU √
Langkah-langkah pembukuan pelimpahan UP/GU oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu
1616
2 BP Simpanan/Bank √
9
Langkah-langkah pembukuan pembayaran belanja
PEMBUKUAN BELANJAPEMBUKUAN BELANJA
LangkahLangkah Mencatat pada Mencatat pada BukuBuku
Mencatat Pada KolomMencatat Pada Kolom
PENERIMAANPENERIMAAN PENGELUARANPENGELUARAN
1 BKU √
Langkah-langkah pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui panjar
1717
2 BP Kas Tunai atau BP Simpanan/Bank
√
3 BP Rincian Obyek (UP/GU/TU)
Langkah-langkah pembukuan pajak
PEMBUKUAN BELANJAPEMBUKUAN BELANJA
LangkahLangkah Mencatat pada Mencatat pada BukuBuku
Mencatat Pada KolomMencatat Pada KolomPENERIMAANPENERIMAAN PENGELUARANPENGELUARAN
Saat Memungut1 BKU √2 BP Pajak √
Langkah-langkah pembukuan pajak
1818
2 BP Pajak √Saat Menyetor
1 BKU √2 BP Pajak √
10
Langkah-langkah pembukuan pemberian panjar
PEMBUKUAN BELANJAPEMBUKUAN BELANJA
Langkah Mencatat pada Buku
Mencatat Pada Kolom
PENERIMAAN PENGELUARAN
1 BKU √
2 BP Kas Tunai atau √
Langkah langkah pembukuan pemberian panjar
1919
BP Simpanan/Bank
3 BP Panjar √
Langkah-langkah pembukuan pertanggungjawaban panjar (panjar>belanja)
Pembukuan BelanjaPembukuan Belanja
LangkahLangkah Mencatat pada Mencatat pada BukuBuku
Mencatat Pada KolomMencatat Pada KolomPENERIMAANPENERIMAAN PENGELUARANPENGELUARAN
1 BKU (senilai panjar)
√
2 BP Panjar √
2020
3 BKU (senilai belanja)
√
4 BP Rincian Obyek (UP/GU/TU)5 BP Kas Tunai atau
BP Simpanan/Bank√
11
Langkah-langkah pembukuan pertanggungjawaban panjar (panjar<belanja)
PEMBUKUAN BELANJAPEMBUKUAN BELANJA
LangkahLangkah Mencatat pada Mencatat pada BukuBuku
Mencatat Pada KolomMencatat Pada KolomPENERIMAANPENERIMAAN PENGELUARANPENGELUARAN
11 BKU BKU (senilai panjar)(senilai panjar)
√√
22 BP PanjarBP Panjar √√
(panjar<belanja)
2121
33 BKU BKU (senilai belanja)(senilai belanja)
√√
44 BP Rincian ObyekBP Rincian Obyek (UP/GU/TU)(UP/GU/TU)55 BP Kas Tunai atau BP Kas Tunai atau
BP Simpanan/BankBP Simpanan/Bank√√
Langkah-langkah pembukuan belanja melalui LS
PEMBUKUAN BELANJAPEMBUKUAN BELANJA
LangkahLangkah Mencatat pada Mencatat pada BukuBuku
Mencatat Pada KolomMencatat Pada Kolom
PENERIMAANPENERIMAAN PENGELUARANPENGELUARAN
11 BKUBKU √√
22 BKUBKU √√
2222
22 BKUBKU √√
33 BP Rincian ObyekBP Rincian Obyek (LS)(LS)
12
PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARANBENDAHARA PENGELUARAN
• Disampaikan kepada PenggunaAnggaran
• Pada saat Laporan PenggunaanTU
PertanggungjawabanTambahan Uang
Persediaan
Bendaharaha Pengeluaran Pembantu
2323
• Disampaikan kepada BendaharaPengeluaran
• Paling lambat tanggal 5 bulanberikutnya
PertanggungjawabanFungsional
Langkah-langkah pertanggungjawaban TU dan penyampaiannya
PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARANBENDAHARA PENGELUARAN
Menyusun
LPJ- TU
Bukti-bukti yang sah Belanja TU
Verifikasi oleh PPK dan
Pengesahan oleh PA
Draft
LPJ -TU
2424
STS (Apabila ada kelebihan
TU)
oleh PA
SPJ-TU
13
Pertanggungjawaban Fungsional
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Bendahara PengeluaranBendahara Pengeluaran
Pertanggungjawaban fungsional mengunakan format SPJ
SPJ dilampiri dengan:•BKU•Laporan Penutupan kas
P d b l khi h di ik
2525
Pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikanpaling lambat hari kerja terakhir bulan tersebutdengan dilampiri bukti setoran sisa uangpersediaan.
PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARANBENDAHARA PENGELUARAN
Bendaharaha Pengeluaran
• Disampaikan kepadaPenggunaa Anggaran
• Pada saat Pengajuan GUPertanggungjawaban Uang
Persediaan
• Di mp ik n k p d P n n
2626
• Disampaikan kepada PenggunaAnggara
• Pada saat Laporan PenggunaanTU
PertanggungjawabanTambahan Uang
Persediaan
14
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Bendahara PengeluaranBendahara Pengeluaran
Bendaharaha Pengeluaran
• Disampaikan kepada PenggunaAnggaran
• Paling lambat tanggal 10 Bulanberikutnya
PertanggungjawabanAdministratif
Bendaharaha Pengeluaran
2727
• Disampaika PPKD• Paling lambat tanggal 10 Bulan
berikutnyaPertanggungjawaban
Fungsional
Langkah-langkah pertanggungjawaban UP dan penyampaiannya
PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARANBENDAHARA PENGELUARAN
Menyusun
LPJ UP
Bukti-bukti yang sah Belanja Up
Mengumpulkan Bukti-bukti yang LPJ-UP
dan penyampaiannya
2828
LPJ- UPsah belanja UPLPJ UP
15
Langkah-langkah pertanggungjawaban TU dan penyampaiannya
PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARANBENDAHARA PENGELUARAN
Menyusun
LPJ- TU
Bukti-bukti yang sah Belanja TU
Verifikasi oleh PPK dan
Pengesahan oleh PA
Draft
LPJ -TU
2929
STS (Apabila ada kelebihan
TU)
oleh PA
SPJ-TU
Pertanggungjawaban Administratif
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Bendahara PengeluaranBendahara Pengeluaran
Pertanggungjawaban administratif berupa SuratPertanggungjawaban (SPJ) yang merupakanpenggabungan dengan SPJ Bendahara Pembantu
SPJ menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dansisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun perkegiatan
3030
kegiatan.
SPJ dilampiri dengan:•BKU•Laporan Penutupan Kas dan•SPJ Bendahara Pembantu
16
Langkah-langkah pertanggungjawaban administratif dan penyampaiannya
PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARANBENDAHARA PENGELUARAN
Menyusun
SPJ Ad i i t tif
Laporan Penutupan
Kas
Draft SPJ
Administratif
Verifikasi oleh PPK dan
Pengesahan oleh
3131
Administratif
SPJ Administratif
BKU dan BP-nya
SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu
Administratif PA
Pertanggungjawaban Fungsional
PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARANBENDAHARA PENGELUARAN
Pertanggungjawaban fungsional mengunakan format SPJ yangsama dengan pertanggungjawaban administratif
SPJ dilampiri dengan:•BKU•Laporan Penutupan Kas
3232
Pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikanpaling lambat hari kerja terakhir bulan tersebutdengan dilampiri bukti setoran sisa uangpersediaan.
17
3333
1
44
TATA CARATATA CARAPENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABANPERTANGGUNGJAWABAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2008
DEPARTEMEN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2008
BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD SERTA PENYAMPAIANNYAPPKD SERTA PENYAMPAIANNYA
SISTEMATIKASISTEMATIKA
TUGAS DAN WEWENANG
PENGAJUAN SPP
22
PEMBUKUAN
PERTANGGUNGJAWABAN
2
TUGAS DAN WEWENANGTUGAS DAN WEWENANG
• Menatausahakan pengeluaran PPKD• Mempertanggungjawabkan pengeluaran
PPKD
• Menatausahakan pengeluaran PPKD• Mempertanggungjawabkan pengeluaran
PPKDTugas
• Mengajukan LS• Mengajukan LS
33
• Meneliti Kelengkapan LS• Mengembalikan dokumen pendukung SPP-
LS PPKD
• Meneliti Kelengkapan LS• Mengembalikan dokumen pendukung SPP-
LS PPKD
Wewenang
Pasal 5 ayat 1 dan 2
PENGAJUAN SPPPENGAJUAN SPP
Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan dokumen SPP LS SKPKD
Dokumen SPP SKPKD adalah alat pengajuan dana atas belanja-belanja PPKD
44
Bendahara Pengeluaran PPKD membuat register SPP, SPM dan SP2D
3
PEMBUKUAN BELANJAPEMBUKUAN BELANJA
Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD merupakanproses pencatatan SP2D LS SKPKD ke dalam BKUPengeluaran dan Buku Pembantu yang terkait
55
Buku-buku yang digunakan adalah:• Buku Kas Umum (BKU)• Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek
PEMBUKUAN BELANJAPEMBUKUAN BELANJA
Langkah-langkah pembukuan belanja melalui LS
LangkahLangkah Mencatat pada Mencatat pada BukuBuku
Mencatat Pada KolomMencatat Pada KolomPENERIMAANPENERIMAAN PENGELUARANPENGELUARAN
11 BKUBKU √√√√
Langkah-langkah pembukuan belanja melalui LS
66
22 BKUBKU √√33 BP Rincian ObyekBP Rincian Obyek (LS)(LS)
4
PERTANGGUNGJAWABANPERTANGGUNGJAWABAN
Pertanggungjawaban disampaikan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
Pertanggungjawaban berupa SPJ
77
SPJ dilampiri dengan:BKURingkasan pengeluaran per rincian obyekBukti-bukti pengeluaran yang sah
LangkahLangkah--langkah pertanggungjawabanlangkah pertanggungjawaban
BKU dan Buku
Pembantu
Langkah-langkah pertanggungjawaban dan penyampaiannya
88
Draft
SPJ
Verifikasi oleh PPK dan Pengesahan
oleh PPKD
Menyusun SPJ
Bendahara Pengeluaran
PPKD
SPJ
5
99
1
55
TATA CARATATA CARAPENYUSUNAN PENYUSUNAN
LAPORAN BENDAHARA UMUM DAERAHLAPORAN BENDAHARA UMUM DAERAH
DEPARTEMEN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2008
DEPARTEMEN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2008
SISTEMATIKASISTEMATIKA
WEWENANG
22
PENYUSUNAN LAPORAN
2
WEWENANG BUDWEWENANG BUD
MenyusunMenyusun kebijakankebijakan dandan pedomanpedoman pelaksanaanpelaksanaan APBDAPBD;;MengesahkanMengesahkan DPADPA SKPD/DPPASKPD/DPPA SKPDSKPD;;MengesahkanMengesahkan DPADPA--SKPD/DPPASKPD/DPPA--SKPDSKPD;;MelakukanMelakukan pengendalianpengendalian pelaksanaanpelaksanaan APBDAPBD;;MemberikanMemberikan petunjukpetunjuk teknisteknis pelaksanaanpelaksanaan sistemsistempenerimaanpenerimaan dandan pengeluaranpengeluaran kaskas daerahdaerah;;MemantauMemantau pelaksanaanpelaksanaan penerimaanpenerimaan dandan pengeluaranpengeluaranAPBDAPBD
33
APBDAPBDMengusahakanMengusahakan dandan mengaturmengatur danadana yangyang diperlukandiperlukandalamdalam pelaksanaanpelaksanaan APBDAPBD;;Mengelola/menatausahakanMengelola/menatausahakan investasiinvestasi;;
Pasal 5 ayat 1 dan 2Permendagri 13 Thn 2006
WEWENANG BUDWEWENANG BUD
MelaksanakanMelaksanakan pemungutanpemungutan pajakpajak daerahdaerah;;MenetapkanMenetapkan SPDSPD;;MenetapkanMenetapkan SPDSPD;;MenyiapkanMenyiapkan pelaksanaanpelaksanaan pinjamanpinjaman dandan pemberianpemberianpinjamanpinjaman atasatas namanama pemerintahpemerintah daerahdaerah;;MelaksanakanMelaksanakan sistemsistem akuntansiakuntansi dandan pelaporanpelaporankeuangankeuangan daerahdaerah;;MenyajikanMenyajikan informasiinformasi keuangankeuangan daerahdaerah;; dandan
44
MenyajikanMenyajikan informasiinformasi keuangankeuangan daerahdaerah;; dandanMelaksanakanMelaksanakan kebijakankebijakan dandan pedomanpedoman pengelolaanpengelolaansertaserta penghapusanpenghapusan barangbarang milikmilik daerahdaerah..
Pasal 5 ayat 1 dan 2Permendagri 13 Thn 2006
3
PENYUSUNAN LAPORAN BUDPENYUSUNAN LAPORAN BUD
Laporan Posisi Kas Harian
Laporan yang disusun BUD adalah :
55
Rekonsiliasi Bank
Pasal 6 ayat 2
Langkah-langkah penyusunan Laporan Posisi Kas Harian
Penyusunan Laporan BUDPenyusunan Laporan BUD
SP2D/STS/Bukti lainnya yang sah
Menyusun Laporan Posisi
Kas Harian
Laporan Posisi Kas Harian
66
4
Penyusunan Laporan BUDPenyusunan Laporan BUD
L k h l k h R k ili i B k
Menyusun Rekonsiliasi
Rekonsiliasi Bank
Laporan Posisi Kas Harian
Langkah-langkah penyusunan Rekonsiliasi Bank
77
Bank
Rekening Koran
88
Top Related