LAPORAN TAHUNAN
DIVISI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN
BAWASLU KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 1
LAPORAN TAHUNAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN
BAWASLU KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020
I. Pendahuluan
a. Uraian umum tentang pelaksanaan pemilihan
Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Gubernur, Bupati,
dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Sejak
Juni 2005 untuk pertama kalinya dalam sejarah, Bangsa
Indonesia menyelenggarakan Pilkada secara langsung oleh
rakyat. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme
pemilihan kepala daerah menjadi pemilihan secara langsung oleh
rakyat. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara
langsung oleh rakyat ini menjadi tugas dan tanggungjawab
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum (DKPP).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang
selanjutnya akan disebut UU Pilkada, telah mengamanatkan
kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di tingkat
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penyelesaian sengketa
pemilihan. Legal standing Bawaslu semakin kuat dengan
diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-
XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang tentang Pilkada
antara lain menyatakan bahwa frasa Panwas Kabupaten/Kota
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai Bawaslu Kabupaten/Kota, bahwa
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 2
frasa Panwaslu Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada tidak berlaku
dan tidak lagi menjadi rumusan norma a quo. Hal ini berarti
bahwa frasa Panwaslu Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada harus
dimaknai sebagaimana frasa Bawaslu Kabupaten/Kota dalam
UU Pemilu.
Guna melaksanakan tugas kewenagan pelanggaran
diterbitkanlah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil
Wali Kota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan,
Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Bawaslu Kota Surakarta berwenang untuk menerima
permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan pada Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2020 baik
permohonan sengketa yang terjadi antara peserta Pemilihan dan
Penyelenggara Pemilihan dan juga antarpeserta Pemilihan. Kota
Surakarta sendiri mencetak sejarah dengan adanya pasangan
calon (Paslon) kepala daerah dari jalur perseorangan. Sejak
tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Paslon
Perseorangan, Penetapan Paslon, dan Kampanye tidak terdapat
permohonan sengketa Pemilihan baik antara peserta Pemilihan
dan penyelenggara Pemilihan dan antarpeserta Pemilihan.
b. Uraian tentang potensi sengketa
Pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Surakarta Tahun 2020, selain memiliki tugas dan fungsi
pengawasan, Bawaslu Kota Surakarta juga mempunyai
kewenangan menyelesaikan sengketa Pilkada. Kewenangan ini
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 3
tertuang dalam Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 142. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan
paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau
temuan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 142 menerangkan sengketa
Pemilihan meliputi sengketa antarpeserta Pemilihan dan sengketa
antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota.
Merujuk pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 2
Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan, bahwa yang menjadi
obyek sengketa Pilkada ada dua, yaitu Keputusan KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota dan Berita Acara KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya yang menjadi Pemohon dalam
sengketa antara Peserta dengan Penyelenggara pemilihan yaitu
bakal pasangan calon atau pasangan calon, sedangkan yang
menjadi Termohonnya adalah KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota sebagai pihak yang mengeluarkan Surat
Keputusan atau Berita Acara.
Pihak yang menjadi pemohon dalam sengketa antara
peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan, yaitu bakal
pasangan calon dan pasangan calon. Adapun yang menjadi
Termohon adalah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai
pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan atau Berita Acara.
Permohonan penyelesaian sengketa Pilkada, diajukan paling lama
tiga hari kerja terhitung sejak obyek sengketa ditetapkan oleh KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dalam menyelesaikan
sengketa Pilkada, ada dua tahapan yang bisa dilakukan, yaitu
melalui musyawarah secara tertutup dan terbuka. Jika dalam
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 4
musyawarah secara tertutup para pihak tidak mencapai
kesepakatan, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka. Bahwa
untuk diketahui dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020,
ada beberapa tahapan yang mempunyai potensi munculnya
sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara
Pemilihan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai
berikut;
I. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon
perseorang, pada tahapan ini meliputi :
a. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil
perbaikan. Sesuai jadwal yang tercantum di PKPU
Nomor 5 Tahun 2020, dimulai tanggal 25 – 28 Juli 2020;
b. Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen
dukungan perbaikan, tanggal 27 Juli s/d 4 Agustus
2020;
c. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat
kabupaten, tanggal 20-21 Agustus 2020 ;
II. Tahapan penetapan pasangan calon, pada tahapan ini
meliputi :
a. Verifikasi syarat pencalonan, dimulai tanggal 4-6
September 2020;
b. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan, tanggal 11-
12 September 2020;
c. Verifikasi syarat calon, tanggal 6-12 Sepember 2020;
d. Pemberitahuan hasil verifikasi, tanggal 13-14 September
2020;
e. Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon, tanggal
14-16 September 2020;
f. Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon, tanggal 16-
22 September 2020;
g. Penetapan pasangan calon, tanggal 23 September 2020;
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 5
III. Tahapan kampanye
a. Masa kampanye akan berlangsung selama 71 hari,
dimulai tanggal 26 September dan berakhir 5 Desember
2020, dalam tahapan kampanye ini meliputi :
b. Penyerahan awal dana kampanye (LADK), tanggal 25
September 2020 ;
c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye (LPSDK) tanggal 31 Oktober 2020 ;
d. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK) tanggal 6 Desember 2020 ;
e. Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon tanggal
23-25 Desember 2020 ;
Bahwa kalau kita melihat pada timeline potensi sengketa
pemilihan kepala daerah 2020 pada setiap tahapan dalam
pelaksanaan Pilkada serentak 2020, diindikasikan adanya potensi
sengketa seyogyanya Bawaslu Provinsi atau khususnya Bawaslu
Kabupaten/Kota harus membekali diri dengan kemampuan yang
memadai.
c. Uraian tentang kesiapan pelaksanaan penerimaan permohonan
PSPP
c.1. Kesiapan sarana prasarana Bawaslu Kota Surakarta
Kesiapan dalam pelaksanaan penerimaan
permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan, sebagai hal
yang harus diperhatikan dan dipenuhi sebelum adanya
permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan ke
Bawaslu Kota Surakarta. Karena dengan kesiapan yang
matang dan sempurna, maka proses perjalanan
penerimaan permohonan sampai dengan pembacaan
putusan sengketa Pemilihan dapat berjalan dengan baik
tanpa suatu halangan apapun, di antara kesiapan yang
harus dilakukan oleh Bawaslu Kota Surakarta dalam
proses penyelesaian sengketa Pemilihan adalah :
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 6
Bawaslu Kota Surakarta memiliki desk permohonan
penyelesaian sengketa dan sarana dan prasarana
pendukung penyelesaian sengketa Pemilihan lainnya,
diantaranya adalah;
1. 1 (satu) unit personal computer (PC) yang terhubung
jaringan internet sehingga untuk proses pengajuan
permohonan secara tidak langsung atau melalui
laman SIPS mampu terakomodasi dengan baik;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Kalender;
5. Alat tulis kantor;
6. Meja kapasitas 2 (dua) orang sejumlah 7 (tujuh) buah;
7. Kursi/tempat duduk 12 (dua belas) buah;
8. Layar dan Infocus/projektor 1 (satu) set;
9. Pengeras Suara dan Mic;
10. Formulir Model PSP-1 s/d Formulir Model PSP-27
yang telah di cetak untuk proses permohonan
penyelesaian sengketa secara langsung;
11. 1 (satu) Buku penomoran permohonan;
12. 1 (satu) Buku register permohonan;
13. Palu sidang, Lambang Garuda Pancasila, Bendera
Merah Putih, Pataka, Spanduk Musyawarah, Papan
Nama;
14. 2 (dua) unit handycam dan 1 (satu) unit kamera
digital sebagai sarana dokumentasi; serta
15. Terdapat informasi alur permohonan penyelesaian
sengketa di satu ruangan khusus di Kantor
Sekretariat Bawaslu Kota Surakarta.
c.2. Kesiapan SDM Bawaslu Kota Surakarta
Bawaslu Kota Surakarta memiliki Koordinator
Divisi Penyelesaian Sengketa didukung oleh empat Anggota
Bawaslu Kota Surakarta lainnya yang memiliki
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 7
pengalaman menjadi majelis hakim sidang ajudikasi dan
mediator pada penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019
dan tiga staf analis hukum dan satu staf analis hukum
yang khusus membidangi Penyelesaian Sengketa yang
secara konsisten mengikuti setiap kegiatan bimbingan
teknis dan sosialisasi terkait penyelesaian sengketa
Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan
Bawaslu Republik Indonesia. Dalam beberapa kesempatan
juga mengikuti berbagai proses simulasi persidangan
(musyawarah) dan mediasi.
Panitia musyawarah paling sedikit 4 (empat) orang
pegawai di lingkungan Bawaslu Provinsi ataupun Bawaslu
Kabupaten/Kota yaitu :
1. 1 (satu) orang sekretaris ;
2. 1 (satu) asisten majelis musyawarah ;
3. 1 (satu) orang notulen ; dan
4. 1 (satu) orang perisalah
Dilihat dari tugas pokok staf di jajaran Bawaslu Kota
Surakarta, untuk tugas-tugas terkait sekretaris, notulen,
perisalah dan lain sebagainya, apabila jajaran sekretariat
ditugaskan sebagai panitia musyawarah tentu saja sudah
siap sebagaimana menjalankan tugas sebagai Sekretaris
yang bertugas memberikan dukungan administrasi dan
operasional yang dapat dilaksanakan oleh staf SDM dan
Organisasi, melaksanakan pendokumentasian oleh staf
Humas, Asisten Majelis yang bertugas untuk membantu
majelis musyawarah dalam memimpin jalannya
musyawarah dan menyusun rancangan putusan yang
dapat dilaksanakan oleh staf analis hukum.
Notulen yang bertugas untuk mencatat pokok
pembahasan pada pelaksanaan musyawarah yang bisa
dilaksanakan oleh staf analis hukum. Perisalah yang
bertugas melakukan pendokumentasian atau pencatatan
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 8
seluruh proses tahapan musyawarah berupa permohonan
pemohon, jawaban termohon, tanggapan pihak terkait,
keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak
pemberi keterangan, serta pendokumentasian atau
pencatatan seluruh fakta yang terungkap dalam musyarah
yang juga dapat dilaksanakan oleh staf analis hukum.
c.3. Kesiapan pengamanan dan sarana pendukung lainnya
Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Surakarta Tahun 2020 di tengah pandemi covid-
19 mewajibkan Bawaslu Kota Surakarta untuk mematuhi
setiap protokol kesehatan guna menghindari penyebaran
virus tersebut dan memunculkan klaster baru Pilkada.
Bawaslu Kota Surakarta menyediakan setiap fasilitas
kesehatan minimal yang diperlukan untuk pencegahan
yaitu berupa thermo gun alat ukur suhu tubuh, fasilitas
cuci tangan dan sabun serta hand sanitizer berbasis
alkohol, dan tenaga pendukung keamanan yang senantiasa
memastikan ditegakkannya protokol kesehetan di
lingkungan kerja Bawaslu Kota Surakarta dan memastikan
tidak terjadi kerumunan. Bawaslu Kota Surakarta juga
dapat memastikan kerjasama dengan Polsek dan Polresta
setempat guna pengamanan proses penyelesaian sengketa.
d. Uraian tentang kesiapan pelaksanaan penerimaan
permohonan PSAP
d.1. Kesiapan SDM Bawaslu Kota Surakarta
Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan
(PSAP), dalam penyelesaianya dapat dilakukan oleh
Panwaslu Kecamatan, asalkan Panwaslu Kecamatan
tersebut mendapatkan surat Mandat Penyelesaian
Sengketa Antarpeserta Pemilihan dari Bawaslu
Kabupaten/Kota.
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 9
Bawaslu Kota Surakarta melalui Surat Keputusan Nomor:
065/Bawaslu Prov.JT-34/HK.01/IX/2020 Tentang Mandat
Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan,
memberikan mandat kepada seluruh Panwaslu Kecamatan
yang ada di Kota Surakarta.
Bawaslu Kota Surakarta memiliki Koordinator
Divisi Penyelesaian Sengketa didukung oleh empat anggota
Bawaslu Kota Surakarta lainnya yang memiliki
pengalaman menjadi majelis hakim sidang ajudikasi pada
penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019 dan tiga staf
analis hukum dan satu staf analis hukum yang khusus
membidangi Penyelesaian Sengketa yang secara konsisten
mengikuti setiap kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi
terkait penyelesaian sengketa Pemilihan oleh Bawaslu
Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Republik Indonesia.
Dalam beberapa kesempatan juga mengikuti berbagai
proses simulasi persidangan (musyawarah) dan mediasi.
d.2. Pelatihan Panwas Kecamatan se-Kota Surakarta
Bawaslu Kota Surakarta menyelenggarakan
bimbingan teknis penyelesaian sengketa acara cepat
antarpeserta Pemilihan bersama dengan Panwaslu
Kecamatan se-Kota Surakarta pada tanggal 14 Juli 2020
dengan narasumber Anggota Bawaslu Provinsi Jawa
Tengah Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Heru
Cahyono. Dalam kegiatan tersebut seluruh anggota
Panwaslu Kecamatan diberikan simulasi permasalahan
yang berpotensi menimbulkan sengketa antarpeserta
Pemilihan dan bagaimana proses penyelesaiannya.
Bawaslu Kota Surakarta juga beberapa kali telah
memberikan bimbingan teknis internal kepada seluruh
Panwaslu Kecamatan se-Kota Surakarta terkait
penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan pada
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 10
2020. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu
Kota Surakarta, Arif Nuryanto memberikan bimbingan
teknis secara periodik kepada seluruh jajaran pengawas
tingkat kecamatan terkait mekanisme penyelesaian
sengketa acara cepat berserta pengisian formulir PSAP dan
kelengkapan musyawarah cepat yang harus dipenuhi oleh
pihak-pihak yang bersengketa.
II. Dasar Hukum
a. Kewenangan Bawaslu Kota Surakarta dalam menyelesaikan
permohonan sengketa Pemilihan berdasarkan undang-undang
Pada lingkup Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), lahirnya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019,
ditambah dengan lahirnya perpu pilkada dan undang-undang
pengesahannya turut menguatkan peran Bawaslu dan
jajarannya ketika melaksanakan tugas serta kewenangannya
dalam rangka menyelesaikan sengketa pemilihan kepala
daerah. Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut penyebutan panitia pengawas kabupaten/kota dalam
undang-undang pilkada dimaknai sebagai Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota. Pasal 30 huruf c Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjelaskan bahwa
tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah
menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan
sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak
pidana. Pada Pasal 143 disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi
dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan
sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142. Bawaslu
Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan
memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari
sejak diterimanya laporan atau temuan. Bawaslu Provinsi dan
Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 11
melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau
temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk
mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
Kewenangan lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 144
bahwa Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas
Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan
merupakan Putusan bersifat mengikat. KPU Provinsi dan/atau
KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu
Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai
penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Seluruh proses
pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas
Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka
dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan
Peraturan Bawaslu.
Berdasarkan uraian kewenangan pada beberapa pasal
tersebut diatas maka Bawaslu Kota Surakarta mempunyai
kewenangan untuk menerima dan menyelesaikan sengketa
pemilihan kepala daerah pada Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Surakarta Tahun 2020.
b. Kewenangan Bawaslu Kota Surakarta dalam menyelesaikan
permohonan sengketa PSPP berdasarkan Perbawaslu Nomor 2
Tahun 2020
Bawaslu Kota Surakarta mempedomani petunjuk teknis
penyelesaian sengketa Pilkada berdasakan pada Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Pasal 2
mengamanatkan bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa. Bawaslu
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 12
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan
memutus sengketa Pemilihan. Pasal 3 mengamanatkan bahwa
Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
terdiri atas: a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan
dengan penyelenggara Pemilihan; dan b. sengketa Pemilihan
antarpeserta Pemilihan.
Sengketa Pemilihan dilakukan melalui tahapan: a.
menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b.
mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai
kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Sengketa
Pemilihan antara peserta dan penyelenggara terjadi akibat
dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU
Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan
dirugikan secara langsung. Sengketa Pemilihan antar peserta
Pemilihan terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang
menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara
langsung.
Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU
Kabupaten/Kota berupa surat keputusan KPU Provinsi atau
surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa
Pemilihan. Selain keputusan, objek sengketa Pemilihan dapat
berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU
Kabupaten/Kota. Pada Pasal 5 dijelaskan bahwa Keputusan
KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota
dikecualikan untuk:
a. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU
Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut
dari penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan
oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
b. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU
Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut
putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau
putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 13
c. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU
Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut
putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilihan
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
d. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU
Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut
putusan pengadilan terkait sengketa tata usaha negara
Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum
yang tetap;
e. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU
Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan hasil
penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan
suara, dan penetapan hasil Pemilihan; dan
f. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU
Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil
Pemilihan.
Para pihak dalam sengketa Pemilihan disebutkan dalam
Pasal 6, bahwa Pemohon dalam penyelesaian sengketa
Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b.
Pasangan Calon. Termohon dalam penyelesaian sengketa
Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta
Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
Pasal 9 menyebutkan bahwa Kewenangan penyelesaian
sengketa dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota pada
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikotaserta Pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan
bahwa Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
menerima laporan atas keberatan yang diajukan oleh peserta
Pemilihan terhadap keputusan dan/atau berita acara KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Pasal 10 ayat (2)
menyebutkan bahwa Laporan sebagaimana dimaksud pada
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 14
ayat (1) dituangkan dalam permohonan penyelesaian sengketa
Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara
Pemilihan.
Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan seba
gaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diajukan secara: a.
langsung; atau b. tidak langsung. Permohonan secara langsung
sebagaimana dimaksud diajukan melalui loket penerimaan
permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu
Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Permohonan secara
tidak langsung diajukan melalui laman SIPS (Sistem Informasi
Penyelesaian Sengketa).
c. Kewenangan Bawaslu Kota Surakarta dalam menyelesaikan
permohonan PSAP berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun
2020
Bawaslu Kota Surakarta mempedomani petunjuk teknis
penyelesaian sengketa Pilkada berdasakan pada Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Pasal 2
mengamanatkan bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa. Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan
memutus sengketa Pemilihan. Pasal 3 mengamanatkan bahwa
Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
terdiri atas: a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan
dengan penyelenggara Pemilihan; dan b. sengketa Pemilihan
antarpeserta Pemilihan.
Sengketa Pemilihan dilakukan melalui tahapan: a.
menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b.
mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai
kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Sengketa
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 15
Pemilihan antar peserta Pemilihan terjadi akibat tindakan
peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan
lainnya dirugikan secara langsung. Pasal 62 ayat (1)
menjelaskan bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan
antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah
dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada
tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak
peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta
Pemilihan lainnya. Para pihak dalam sengketa antarpeserta
Pemilihan disebutkan dalam Pasal 6 huruf b yaitu Pasangan
Calon. Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) diselesaikan
dan diputus di tempat peristiwa pada hari yang sama.
Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan
dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan
mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Mandat
sebagaimana dimaksud tersebut ditetapkan dengan surat
keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi
kepada Bawaslu Provinsi.
Pasal 63 ayat (1) menjelaskan bahwa Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat
memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan
antarpeserta Pemilihan tidak pada hari yang sama dengan
terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
dengan ketentuan terdapat keadaan meliputi:
a. akses geografis yang sulit dijangkau;
b. akses komunikasi yang sulit terjangkau; dan/atau
c. keadaan yang menyebabkan Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan tidak dapat
memutus penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta
Pemilihan pada hari yang sama.
Dalam hal penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta
Pemilihan tidak dapat diputus pada hari yang sama, Bawaslu
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 16
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan
memutus paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan
penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan
diajukan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
atau Panwaslu Kecamatan.
Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan
dengan musyawarah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.
Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan
didasarkan pada: a. permohonan yang diajukan oleh Pasangan
Calon; atau b. pertimbangan Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan terhadap peristiwa
di tempat kejadian. Permohonan sebagaimana dimaksud pada
Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dapat
diajukan oleh tim kampanye Pasangan Calon. Pengajuan
permohonan dapat disampaikan kepada Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan secara
lisan atau tertulis.
Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
tahapan:
a. menerima permohonan penyelesaian sengketa
Pemilihan antarpeserta Pemilihan;
b. melakukan pemeriksaan permohonan penyelesaian
sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan;
c. mempertemukan pemohon dan termohon yang
bersengketa untuk musyawarah;
d. memeriksa bukti; dan
e. memutus penyelesaian sengketa antarpeserta
Pemilihan.
Putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
Panwaslu Kecamatan pada penyelesaian sengketa antarpeserta
Pemilihan bersifat mengikat.
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 17
d. Kewenangan Bawaslu Kota Surakarta dalam menyelesaikan
permohonan PSAP berdasarkan Perbawaslu Nomor 4 Tahun
2020
Pasal 2 ayat (2) Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil
Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebutkan bahwa
Penyelesaian sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan
Serentak Lanjutan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sesuai
dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan
bahwa Pengawasan, penanganan pelanggaran, dan
penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan
aspek kesehatan dan keselamatan Pengawas Pemilihan dan
pihak lain.
Pasal 63 ayat (1) menyebutkan bahwa Penyelesaian
sengketa Pemilihan pada Pemilihan Serentak Lanjutan,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu
Kecamatan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan
dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dan Pasal 4 mulai dari tahapan penerimaan
permohonan sampai dengan tindak lanjut putusan.
Penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan melalui
pertemuan tatap muka dan/atau melalui teknologi informasi
dan komunikasi berbasis daring.
Pasal 64 menjelaskan Standar dan tata laksana
penyelesaian sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan
Serentak Lanjutan berpedoman pada Peraturan Bawaslu yang
mengatur mengenai penyelesaian sengketa pada
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 18
penyelenggaraan Pemilihan. Pada Pasal 65 dijelaskan bahwa
Penerimaan permohonan dan registrasi permohonan
dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka di loket
penerimaan permohonan atau melalui laman SIPS. Rapat Pleno
penerimaan dan pemeriksaan dokumen serta registrasi
permohonan wajib dilaksanakan dengan mengikuti standar
prosedur protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian
COVID-19.
Pasal 67 menyebutkan bahwa Penerimaan permohonan
dan registrasi permohonan yang dilakukan melalui laman SIPS,
Pemohon wajib menyampaikan dokumen permohonan secara
fisik ke Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
Informasi dan pemberitahuan status pengajuan permohonan
dan hasil verifikasi permohonan dapat dilihat melalui laman
SIPS atau disampaikan melalui teknologi informasi dan
komunikasi berbasis daring. Musyawarah dalam penyelesaian
sengketa Pemilihan dapat dilaksanakan secara tatap muka
dan/atau teknologi informasi dan komunikasi berbasis daring
sesuai dengan:
a. kebutuhan pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan;
dan/atau
b. kondisi dan kebijakan pemerintah daerah setempat
mengenai persebaran COVID-19 di wilayah Bawaslu
Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
Selain wajib mematuhi standar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 63, musyawarah secara tatap
muka wajib memenuhi ketentuan antara lain:
a. menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling
banyak 50% (lima puluh persen) yang berada dalam ruang
musyawarah;
b. menghindari terjadinya kerumunan;
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 19
c. menjaga jarak aman selama musyawarah dengan
mengatur jumlah dan posisi meja dan kursi di ruangan
musyawarah;
d. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh tanpa kontak
fisik sebelum memasuki ruangan musyawarah;
e. memperhatikan pembatasan sosial dan pembatasan
kontak fisik; dan
f. menghindari penggunaan benda yang berpotensi dapat
menyebarkan COVID-19 dengan menerapkan standar
penyampaian dan penyimpanan dokumen fisik.
Pasal 73 mengatur mengenai Musyawarah dengan Acara
Cepat. Selain wajib mematuhi standar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 63 ayat (3), musyawarah
dengan acara cepat dalam penyelesaian sengketa antarpeserta
Pemilihan wajib memenuhi ketentuan:
a. melakukan pembatasan jumlah orang yang diperiksa
dengan memperhatikan kebutuhan pemeriksaan;
b. menghindari terjadinya kerumunan;
c. menjaga jarak aman selama pemeriksaan;
d. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh tanpa kontak
fisik sebelum dan setelah melakukan pemeriksaan;
e. menggunakan alat pelindung diri paling sedikit berupa
masker, sarung tangan, dan pelindung wajah (face shield);
f. memperhatikan pembatasan sosial dan pembatasan
kontak fisik;
g. menyediakan hand sanitizer berbasis alkohol; dan
h. menghindari penggunaan benda yang berpotensi dapat
menyebarkan COVID-19 dengan menerapkan standar
penyampaian dan penyimpanan dokumen fisik.
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 20
III. Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan Tahunan
Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2020 Badan Pengawas Pemilu,
sesuai Pasal 70 Perbawaslu 2/2020 ayat (1), bahwa Penyelesaian
Sengketa yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kab/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dilaporkan kepada Bawaslu
secara berjenjang sesuai tingkatannya terdiri atas; a. Laporan awal ;
b. Laporan proses; c. Laporan akhir ; d. Laporan tahunan dan e.
Laporan akhir tahapan pemilihan ,dan Ayat (5) Laporan tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan intisari dan
perkembangan penyelesaian sengketa pemilihan dalam 1 (satu)
Tahun adalah:
a. Penulisan laporan tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu
Kota Surakarta Tahun 2020 dimaksudkan untuk:
1. Pembuatan uraian tentang pelaksanaan tugas penyelesaian
permohonan sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
di wilayah Kota Surakarta Tahun 2020;
2. Pembuatan laporan jumlah dan hasil penyelesaian
permohonan sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
di wilayah Kota Surakarta Tahun 2020.
3. Menjelaskan proses berjalannya pengawasan dan penyelesaian
Sengketa pada Pemilihan 2020 Bawaslu Kota Surakarta.
Untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengawasan dan
penyelesaian sengketa pemilu atau pilkada di masa yang
akan datang juga sebagai jejak fisik bagaimana proses
pengawasan dan penyelesaian sengketa Pemilihan 2020 di
Kota Surakarta.
4. Memberikan informasi terkait dengan keterbukaan informasi
kepada masyarakat bahwa Bawaslu Kota Surakarta telah
menjalankan proses pengawasan dan Penyelesaian Sengketa
Pemilihan 2020 sesuai peraturan perundang-undangan.
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 21
b. Penulisan Laporan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota
Surakarta Tahun 2020 bertujuan untuk;
1. Bentuk pertanggungjawaban institusional dan pertanggung
jawaban publik atas kinerja Divisi Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Kota Surakarta pada Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota di wilayah Kota Surakarta Tahun 2020;
2. Membentuk kesimpulan terkait kelebihan dan kekurangan
penyelesaian sengketa pada Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota di wilayah Kota Surakarta Tahun 2020;
3. Bahan laporan sebagai dasar membuat dokumentasi data
penyelesaian sengketa oleh Bawaslu Kota Surakarta pada
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Kota
Surakarta Tahun 2020.
IV. Pelaksanaan Kegiatan
a. Proses Pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota
Surakarta Tahun 2020
Kota Surakarta merupakan salah satu Kota yang melaksanakan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Pada
tahapan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota diikuti oleh
Bakal Calon Perseorangan dan Bakal Calon dari Utusan Partai
politik. Kota Surakarta memiliki Bakal Pasangan Calon
Perseorangan
1. Proses Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan
Berdasarkan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota Tahun 2020, PKPU
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil
Walikotadan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Pasal 13,
14, 15, 16, 17, dan 18, Surat Keputusan KPU Kota
Surakarta Nomor: 47/PL.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/X/2019
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 22
tentang Persyaratan Jumlah Dan Persebaran Dukungan
Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali
Kota Dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 dan
Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota
Surakarta Nomor 4l/PK.01-BA/3372/KPU-Kot/X/20l9
tanggal 26 Oktober 2019 tentang Persyaratan Jumlah dan
Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun
2020, bahwa persyaratan dukungan yang harus
diserahkan adalah sebagai berikut :
1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
Ketiga Pemilihan Umum Tahun 20l9 sebagaimana
tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta Nomor 29.1/PL.01.2-Kpt/3372/KPU-
Kot/IV/20I9 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar
Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
Tingkat Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019, sebagai dasar penghitungan syarat
dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta
Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;
2. Jumlah dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta
Tahun 2020 paling sedikit adalah 8,5% (delapan koma
lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sejumlah
421.999 (empat ratus dua puluh satu ribu sembilan
ratus sembilan puluh sembilan), yaitu sebanyak
35.869,91 (tiga puluh lima ribu delapan ratus enam
puluh sembilan koma sembilan satu) orang
pendukung, kemudian dilakukan pembulatan ke atas
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 23
menjadi 35.870 (tiga puluh lima ribu delapan ratus
tujuh puluh) orang pendukung;
3. Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling
sedikit tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen)
jumlah kecamatan di wilayah Kota atau sekurang-
kurangnya tersebar di 3 (tiga) dari 5 (lima) kecamatan
di wilayah Kota Surakarta;
4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib
menyerahkan Surat Pemyataan Dukungan dengan
menggunakan formulir Modet B.1-KWK Perseorangan
setiap pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP
Elektronik atau dilampiri surat keterangan yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap
Pemilu 2019 dan/atau Daftar Penduduk Potensial
Pemilih Pemilihan (DP4), disusun berdasarkan wilayah
desa/kelurahan, ditandatangani oleh pendukung dan
tidak bermaterai.
5. Bakat Pasangan Calon Perseorangan wajib melakukan
input data dukungan (Formulir Modet B.1-KWK
Perseorangan) ke dalam Sistem lnformasi Pencalonan
(SILON).
6. Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib
menyerahkan Surat Pernyataan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama
pendukung, dengan menggunakan formulir Model
B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari SILON,
disusun berdasarkan wìlayah desa/kelurahan,
ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dan
dibubuhi materai.
7. Bakal Pasangan Calon wajib menyerahkan
Rekapitulasi Jumlah Dukungan untuk setiap
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 24
kelurahan dan kecamatan dengan menggunakan
formulir B.2- KWK Perseorangan yang dicetak dari
SILON, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon
dan dibubuhi materai.
8. Dokumen dukungan diserahkan dalam bentuk :
a) hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan
sebanyak 1 (satu) rangkap asli;
b) hardcopy formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan
sebanyak 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu)
rangkap salinan;
c) hardcopy formulir Model B.2-KWK Perseorangan
sebanyak 1 (satu) rangkap asli;
d) softcopy formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan
dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan yang
diunduh dań SILON dan dimasukkan dalam
flashdisk.
Bawaslu Kota Surakarta melakukan pengawasan
langsung terkait penyerahan syarat dukungan Bakal Calon
Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta atas
nama Muhammad Ali dan Achmad Abu Jazid, serta Bagyo
Wahyono dan FX Suparjo. Bawaslu Kota Surakarta
melaksanakan pengawasan terhadap tahapan Pencalonan
Bakal Calon Independen untuk PILKADA 2020. Proses
yang diawasi adalah Penyerahan Syarat Dukungan dari
Bakal Calon Pasangan dari Bagyo Wahyono dan FX.
Suparjo. Hasil Pengawasan dapat dijabarkan sebagai
berikut:
Bahwa Bawaslu Kota Surakarta melaksanakan
pengawasan penyerahan syarat dukungan yang
dimulai pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020.
Pada pukul 10.00 WIB Bakal Calon Pasangan Bagyo
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 25
Wahyono dan FX. Suparjo meyerahkan syarat
dukungan kepada KPU Kota Surakarta.
Calon Pasangan Bagyo Wahyono dan FX. Suparjo
menyerahkan lima kontainer berkas sesuai dengan
jumlah kecamatan di Kota Surakarta, dengan jumlah
berkas sebanyak 41.425 dokumen B.1 KWK sebagai
syarat dukungan dari Calon Pasangan Bagyo
Wahyono dan FX. Suparjo.
Data tersebut diterima langsung oleh Ketua dan
Anggota dari KPU Kota Surakarta, disaksikan pula
oleh Bawaslu Kota Surakata.
KPU Kota Surakarta segera melaksanakan
penghitungan data fisik antara B.1 KWK, B.1.1 KWK
dan kesesuaian dengan data SILON.
Penghitungan dimulai sejak kontainer pertama
diserahkan kepada KPU Kota Surakarta dan terus
berlanjut hingga pada tanggal 23 Februari 2020 pukul
01.00 WIB. Oleh KPU Kota Surakarta, BA diserahkan
kepada Pasangan Calon pada pukul 02.30 WIB.
KPU Kota Surakarta melakukan pengecekan dengan
membagi tim menjadi lima kelompok kecil yang
merepresentasikan setiap kecamatan di Kota
Surakarta.
Dalam pelaksanaannya, Tim dari Pasangan Calon
akan mengurutkan formulir B.1 KWK agar sesuai
dengan urutan B.1.1 KWK. Dimana akan
ditindaklanjuti dengan pengecekan di SILON, B.1.1
KWK dan B.I KWK oleh KPU Kota Surakarta. Hal ini
dilakukan agar waktu yang digunakan menjadi efektif
san efisien.
Dalam melaksanakan pengecekan, KPU Kota
Surakarta menemukan dokumen yang ganda maupun
tidak lengkap. Hal ini mengakibatkan dokumen
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 26
tersebut tidak dapat digunakan sebagai syarat
dukungan pasangan calon. Jumlah dokumen yang
tidak lolos pengecekan dan penghitungan adalah
5.419 syarat dukungan, adapun jumlah syarat
dukungan yang lolos pengecekan dan penghitungan
syarat dukungan adalah 36.006.
Oleh karena jumlah dukungan yang dibutuhkan
adalah 35.870 syarat dukungan, dengan demikian
Calon Pasangan Bagyo Wahyono dan FX. Suparjo
dinyatakan telah memenuhi syarat.
Pada pukul 22.00 WIB, Calon Pasangan Muhammad
Ali dan Achmad Abu Jazid datang ke KPU Kota
Surakarta untuk menyerahkan syarat dukungannya.
Namun penghitungan akan dilaksanakan pada
keesokan harinya.
Bawaslu Kota Surakarta melaksanakan
pengawasan terhadap tahapan Pencalonan Bakal Calon
Independen untuk PILKADA 2020. Hari ini proses yang
diawasi adalah Penyerahan Syarat Dukungan dari Bakal
Calon Pasangan dari Muhammad Ali dan Achmad Abu
Jazid. Hasil Pengawasan dapat dijabarkan sebagai berikut:
Bahwa Bawaslu Kota Surakarta melaksanakan
pengawasan penyerahan syarat dukungan yang
dimulai pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020.
Pada pukul 10.00 WIB
Pada pukul 22.00 WIB, Calon Pasangan Muhammad
Ali dan Achmad Abu Jazid datang ke KPU Kota
Surakarta untuk menyerahkan syarat dukungannya.
Sebelumnya Pasangan Calon datang ke KPU Kota
Surakarta datang pada tanggal 21 Februari 2020.
Pasangan Calon beserta rombongan tiba di KPU
Surakarta pukul 14.00 WIB, kemudian memberikan
Salam Anjang Sana dan memberikan Narasi (Dengan
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 27
membawa Alquran, Pasangan Calon yakin
menyatakan kesiapannya untuk mendaftarkan diri
menjadi calon Walikota independen di depan
Komisioner KPU dan Media) hal ini dilakukan di
depan KPU kurang lebih 15 menit. Pasangan Calon
beserta Team dan rombongan memasuki Ruang
Pendaftaran. Untuk team di bagi menjadi 2. 1 di
Ruang Helpdesk Terpadu (lt.2) dan 1 Team bersama
Bacalon di ruang pendaftaran & press realis
(lt.1).Terdapat Potensi ganda dari Team IT Pasangan
Calon, kendala dalam menghapus data lama yang
terinput kembali. KPU memberikan arahan agar
Pasangan Calon setidaknya memenuhi batas syarat
dukungan terlebih dahulu untuk kemudian
mensinkronkan dengan data pada formulir B.1.1
KWK dan B2 tidak lupa dibubuhi materai. Oleh
karenanya masih terdapat banyak kekurangan dan
membutuhkan perbaikan data, pasangan calon akan
datang kembali pada tanggal 23 Februari 2020
untuk memperbaiki dan melengkapi berkasnya.
Pasangan Calon datang kembali ke KPU Kota
Surakarta pada tanggal 23 Februari 2020 pada
pukul 22.00 WIB untuk menyerahkan syarat
dukungan. Pasangan calon membawa lima kontainer
dan beberapa plastik besar berisi dokumen yang
diperlukan untuk kebutuhan syarat dukungan.
Dokumen sendiri diterima langsung oleh Anggota
KPU Kota Surakarta. Dokumen tersebut berisi syarat
dukungan yang tersebar kedalam lima kecamatan.
Dalam melaksanakan pengecekan, KPU Kota
Surakarta menemukan dokumen yang ganda
maupun tidak lengkap. Hal ini mengakibatkan
dokumen tersebut tidak dapat digunakan sebagai
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 28
syarat dukungan pasangan calon. Tim Pasangan
Calon menyerahkan 38.743 jumlah syarat dukungan
kepada KPU Kota Surakarta. Namun setelah
dilakukan pengecekan dan penghitungan syarat
dukungan diketahui bahwa sebanyak 14.557 syarat
dukungan lolos pengecekan, sedangkan yang tidak
lolos sebanyak 24.186 syarat dukungan.
Oleh karena jumlah dukungan yang dibutuhkan
adalah 35.870 syarat dukungan, dengan demikian
Calon Pasangan Muhammad Ali dan Achmad Abu
Jazid dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Penghitungan dimulai sejak kontainer pertama
diserahkan kepada KPU Kota Surakarta dan terus
berlanjut hingga pada tanggal 26 Februari 2020
pukul 15.25 WIB. Oleh KPU Kota Surakarta, Berita
Acara diserahkan kepada Pasangan Calon pada
pukul 17.17 WIB.
Dari hasil pengawasan tahapan pencalonan ini,
terdapat potensi adanya sengketa antara peserta pemilihan
dengan penyelenggara pemilihan yang di akibatkan karena
di keluarkannya SK penetapan bakal pasangan calon.
Bakal Pasangan Calon Muhammad Ali dan Achmad Abu
Jazid dinyatakan tidak memenuhi syarat karena jumlah
dukungan yang dibutuhkan adalah 35.870 syarat
dukungan tidak memenuhi. Potensi tersebut hadir
diantara peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan.
2. Proses Pendaftaran Pasangan Calon Dari Partai Politik
Atau Gabungan Partai Politik
Proses Pendaftaran Pasangan Calon Dari Partai
Politik Atau Gabungan Partai Politik Bakal Pasangan
Calon Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa yang
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 29
diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) dengan hasil pengawasan sebagai berikut;
Kegiatan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon di Aula
Kantor KPU Kota Surakarta dihadiri oleh Bawaslu
Kota Surakarta, Bakal Pasangan Calon (Gibran
Rakabuming Raka-Teguh Prakosa, para partai
pengusul, masa pendukung Bakal Pasangan Calon,
Petugas Keamanan, media masa);
Bakal Pasangan Calon Gibran Rakabuming Raka-
Teguh Prakosa bersama masa/tim pendukungnya
berangkat dari kantor DPC-PDI Perjuangan menuju
kantor KPU Kota Surakarta pada pukul 13:54 WIB,
yaitu bapaslon menaiki sepeda ontel dan masa
pendukungnya menaiki delman;
Bapaslon Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa
datang langsung di kantor KPU Kota Surakarta pada
pukul 14:30 WIB Bersama dengan Partai Pengusul
dan Tim Pendukungnya;
Terdapat masa pendukung bakal pasangan calon
yang datang ke kantor KPU Kota Surakarta untuk
mengiringi pendaftaran pasangan calon;
Terdapat volume masa pendukung bakal pasangan
calon yang cukup banyak dalam kegiatan
pendaftaran calon, namun petugas keamanan telah
melakukan Tindakan berupa menutup pintu gerbang
kantor KPU Kota Surakarta sehingga hanya orang
yang diijinkan dapat memasuki kantor KPU Kota
Surakarta;
Dalam proses penelitian dokumen persyaratan
pencalonan yang dilakukan dalam aula KPU Kota
Surakarta, KPU kota Surakarta beserta jajarannya
telah mematuhi protokol Kesehatan dengan
mengenakan APD secara lengkap;
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 30
KPU Kota Surakarta telah melakukan penelitian
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan
pencalonan bakal pasangan calon;
KPU Kota Surakarta telah melakukan penelitian
kelengkapan dokumen persyaratan calon;
KPU Kota Surakarta telah menuangkan hasil
penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen
persyaratan pencalonan dalam formulir model TT.1-
KWK dan lampiran formulir Model TT.1-KWK.
Hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan
dinyatakan lengkap dan telah memenuhi syarat
keabsahan;
Hasil penelitian persyaratan calon dinyatakan
lengkap dan telah memenuhi syarat keabsahan
dengan keterangan “dengan perbaikan”;
Berdasarkan hasil penelitian maka pendaftaran
bakal pasangan calon Gibran Rakabuming Raka-
Teguh Prakosa dinyatakan Diterima.
b. Potensi sengketa pada tahapan Pencalonan.
Kota Surakarta merupakan salah satu daerah di Provinsi
Jawa Tengah yang melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2020. Sesuai dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 77/Pl.02.3-
Kpt/3372/Kpu-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Surakarta Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, dari hasil
verifikasi dokumen dan berkas, satu pasangan calon
perseorangan dan satu pasangan calon dari partai politik
dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pasangan
calon. Dari hasil pengawasan tahapan pencalonan ini, potensi
adanya sengketa antara peserta pemilihan dengan
penyelenggara pemilihan yang di akibatkan karena di
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 31
keluarkannya SK penetapan pasangan calon terlihat kecil.
Namun bukan berarti tidak ada sengketa yang terjadi antara
peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Objek yang
dapat di gunakan untuk mengajukan sengketa adalah SK atau
BA yang di keluarkan oleh KPU, artinya bahwa di kesempatan
lain di saat KPU mengeluarkan SK/BA maka bisa
memunculkan potensi sengketa.
Pengajuan permohonan sengketa yang di ajukan oleh
peserta pemilihan 2020 di masa pandemi covid-19 ini, sesuai
dengan Perbawaslu 4/2020 ini serta adanya surat edaran
Bawaslu Nomor 0563 Tahun 2020, bahwa pengajuan
permohonan penyelesaian sengketa antara peserta pemilihan
dengan penyelenggara pemilihan di sampaiakan secara online
melalui SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa).
c. Potensi sengketa pada tahapan kampanye.
Selain wewenang menyelesaikan sengketa antara peserta
pemilihan dengan penyelanggara pemilihan, Badan Pengawas
Pemilu juga memiliki wewenang di dalam menyelesaikan
sengketa antarpeserta pemilihan. Bawaslu memberikan mandat
kepada Panwaslu Kecamatan dalam menyelesaiakan sengketa
antarpeserta pemilihan, artinya bahwa Panwaslu Kecamatan
memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut
dari mulai penerimaan permohonan PSAP, musyawarah untuk
mencapai mufakat, dan membuat putusan jika musyawarah
tidak tercapai kemufakatan.
Subyek atau pihak yang boleh mengajukan permohonan
sengketa antar peserta pemilihan sesuai dengan Perbawaslu
2/2020 adalah Pasangan calon atau tim kampanye, yang
pengajuan permohonannya dapat dilakukan secara tertulis atau
lisan. Berarti potensi waktu munculnya sengketa ini sejak
mulai di tetapkan pasangan calon pada tanggal 23 September
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 32
sampai dengan masa kampanye 26 September sampai pada
tanggal 5 Desember 2020. Penyelesaian sengketa antarpeserta
pemilihan (PSAP) ini dilaksanakan melalui musyawarah dengan
acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan
penyelenggaraan pemilihan dan mengakibatkan hak peserta
pemilihan di rugikan secra langsung oleh peserta pemilihan
lainnya. Penyelesaian sengketa ini di selesaiakan dan di putus
di tempat peristiwa pada hari yang sama.
Tahapan pemilihan yang memunculkan Potensi adanya
sengketa antarpeserta pemilihan pada Pemilihan 2020 adalah
pada tahapan kampanye. Pada tahapan kampanye, potensi
yang muncul paling tidak ada tiga hal yaitu tempat kampanye,
waktu kampanye, atau tim kampanye. Karena dalam proses
kampanye ada beberapa hal yang tidak diatur, tapi faktanya itu
bisa jadi masalah, antara lain;
1. tempat kampanye dapat memunculkan potensi sengketa
antarpeserta pemilihan, jika misalnya adanya giat
kampanye tertutup yang kebetulan tempat kegiatannya
berdekatan, hal semacam ini memunculkan potensi
adanya sengketa, tidak hanya persoalan giat
kampanyenya juga APK yang di pasang di dekat tempat
kampanye. Terkait dengan APK yang sering
memunculkan adanya potensi sengketa adalah APK yang
di pasang di tempat yang berdekatan atau yang di pasang
saling menutupi. Tidak hanay APK, bahan kampanye
yang saling menutupi bisa menimbulkan potensi
sengketa;
2. adanya pandemi covid-19, proses pengajuan permohonan
STTP dari Kepolisian tidak sama pada saat tidak ada
pandemic covid-19. Kepolisian dalam membuatkan
pengajuan STTP harus berdasarkan rekomendasi dari
Satgas Covid-19. Pada saat Satgas Covid tidak
merekomendasikan tempat giat kampanye yang di
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 33
karenakan daerah tersebut adalah zona merah, maka
kepolisian tidak dapat mengeluarkan STTP. Ketidaktaatan
Pasangan Calon atau tim suksesnya yang tetap
mengadakan kegiatan walaupun tidak ada berkampanye,
karena tidak di kantonginya STTP, dapat memunculkan
adanya Sengketa antar peserta pemilihan.
d. Kegiatan Tentang Sosialisasi/Pelatihan/Simulasi
1. PSPP (penerimaan permohonan, musyawarah tertutup,
musyawarah terbuka)
Dalam pelaksanaan kegiatan baik
sosialisasi/pelatihan maupun simulasi, Bawaslu RI
maupun Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melaksanakan
kegiatan beberapa kali, baik melalui metode daring
maupun tatap muka, hal-hal yang disampaikan dalam
hal penerimaan permohonan, musywarah tertutup dan
musyawarah terbuka diterangkan sebagai berikut;
Pertama, pada tanggal 29-30 Januari 2020 Bawaslu
Provinsi Jawa Tengah yang bertempat di Grand Wahid
Hotel Salatiga (Jl. Jend. Sudirman No. 2 Salatiga)
melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penanganan &
Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak Tahun 2020.
Dalam kegiatan tersebut, disampaikan oleh Koordinator
Divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Provinsi Jawa
tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Menurut
Rancangan perubahan Perbawaslu No. 15 Tahun 2017,
yaitu Jenis Sengketa, Obyek Sengketa , Para Pihak Dalam
Sengketa Proses Pemilihan, Tata Cara Permohonan Dalam
Sengketa Proses Pemilihan, Permohonan Tidak Dapat
Diterima, Permohonan Tidak Dapat Diregister, Tugas
Penerima Permohonan, Registrasi Permohonan, Proses
Musyawarah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan,
Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Proses
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 34
Pemilihan, Tahapan Musyawarah, Permohonan
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dinyatakan Gugur.
a) Jenis Sengketa Proses Pemilihan Meliputi:
1) Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan
Penyelenggara Pemilihan, yaitu Sengketa
antara peserta pemilihan dengan
Penyelenggara Pemilihan dilakukan melalui
proses musyawarah.
2) Sengketa Antarpeserta Pemilihan, yaitu
Sengketa antarpeserta pemilihan dilakukan
melalui musyawarah dengan acara cepat
b) Obyek Sengketa Proses Pemilihan Meliputi:
1) Obyek sengketa berupa surat keputusan
dan/atau berita acara yang terjadi karena
hak peserta pemilihan yang dirugikan secara
langsung oleh tindakan KPU sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota
2) Obyek sengketa yang terjadi karena hak
peserta pemilihan yang dirugikan secara
langsung oleh tindakan peserta pemilihan lain
Catatan :
Tidak dapat dijadikan obyek sengketa apabila:
a. SK dan BA KPU merupakan tindak lanjut dari penanganan
pelanggaran administrasi pemilihan atau putusan
penyelesaian sengketa pemilihan oleh Bawaslu
b. SK atau BA KPU yang merupakan tindak lanjut dari
penanganan sentra gakkumdu atau putusan pengadilan
terkait dengan tindak pidana pemilihan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
c. SK atau BA yang merupakan tindaklanjut putusan
pengadilan terkait dengan sengketa TUN pemilihan
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 35
d. SK atau BA yang merupakan hasil penghitungan suara,
rekap hasil penghitungan suara dan penetapan hasil
pemilihan
e. SK atau BA yang merupakan tindak lanjut putusan MK
terkait perselisihan hasil pemilihan.
c) Para Pihak Dalam Sengketa Proses Pemilihan Terdiri Atas :
a. Pemohon terdiri dari:
1) Bakal paslon gubernur dan wakil gubernur, bupati,
walikota. (yang mendaftarkan diri ke KPU)
2) Paslon gubernur dan wakil gubernur, bupati, walikota.
(yang telah ditetapkan oleh KPU)
b. Termohon terdiri dari:
1) Paslon gubernur dan wakil gubernur, bupati, walikota.
(Untuk sengketa pemilihan antar peserta)
2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (Untuk
sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan)
3) Pihak Terkait adalah bakal paslon atau paslon gubernur
wakil gubernur, bupati, walikota yang berpotensi dirugikan
atas penyelesaian sengketa pemilihan.
d) Tata Cara Permohonan Dalam Sengketa Proses Pemilihan
Terdiri Atas :
a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Diajukan Dalam Waktu Paling Lama 3 (Tiga) Hari
Kerja terhitung Sejak Keputusan KPU provinsi, KPU
Kabupaten/Kota ditetapkan.
b. Dalam Hal Permohonan Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Berasal Dari Laporan Pelanggaran,
Pemohon Dapat Mengajukan Kepada Bawaslu
Provinsi Atau Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam
Waktu Paling Lama 3 (Tiga) Hari Kerja terhitung
Sejak Keputusan KPU provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota ditetapkan.
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 36
c. Permohonan Sebagaimana Dimaksud Pada Poin (1)
dan poin (2) antara lain:
1) Permohonan Pemohon sesuai dengan formulir
model PSP-1
2) Fotokopi identitas pemohon
3) Fotokopi salinan keputusan obyek sengketa
4) Alat bukti dan daftar alat bukti
5) Permohonan sebagaimana dimaksud poin 1 dan
2 dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dan paling sedikit memuat:
a) Identitas pemohon
b) Identitas termohon
c) Uraian yang jelas (mengenai kewenangan
Bawaslu, kedudukan hukum Pemohon,
kedudukan hokum termohon, tenggat waktu
pengajuan permohonan, pokok permohonan,
alasan-alasan permohonan, dan petitum
atau hal-hal yang dimohonkan untuk
diputus)
d. Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan
ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya
e. Dokumen permohonan dibuat dalam 4 rangkap, 1
asli dan 3 rangkap salinan
e) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Tidak Dapat Diterima Apabila:
a. Permohonan Diajukan Melebihi Jangka Waktu
Sebagaimana Dimaksud Pada Angka 4 Poin (1)
b. Merupakan Keputusan Yang Tidak Dapat Dijadikan
Obyek Sengketa Sebagaimana Dimaksud Pada Angka
2 Poin 3 (Kepada Pemohon atau Kuasa Hukumnya
Diberikan Formulir Model PSP-7)
f) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Tidak Dapat Diregister Apabila: Apabila Rapat Pleno
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 37
Anggota Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota Menilai Bahwa
Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Yang
Diajukan Pemohon Maupun Perbaikannya Tidak Lengkap
(Kepada Pemohon atau Kuasa Hukumnya Diberikan
Formulir Model PSP-6)
g) Tugas Penerima Permohonan Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Meliputi :
a. Mencatat permohonan penyelesaian sengketa
pemilihan yang diajukan dalam buku penerimaan
permohonan dan memberikan tanda terima
dokumen permohonan sesuai dengan formulir model
PSP-2
b. Apabila dokumen Permohonan Belum Lengkap,
Petugas penerima dalam waktu paling lama 2x24
jam memberitahukan kepada pemohon untuk
melengkapi.
c. Pemohon melengkapi jenis dokumen paling lama 3
hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan
dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap
d. Dokumen yang sudah dinyatakan lengkap, Bawaslu
melakukan rapat pleno untuk menilai kelengkapan
dokumen permohonan pemohon paling lama 2x24
jam
h) Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan :
a. Permohonan Yang Telah Dinyatakan Lengkap Dicatat
Dan Diberikan Nomor Permohonan Dalam Buku
Register Permohonan dengan Menggunakan Formulir
Model PSP-5
b. Bawaslu Provinsi Atau Bawaslu Kabupaten/Kota
Menentukan Jadwal Musyawarah Terhadap
Permohonan Penyelesaian Sengketa Yang Telah
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 38
Diregister dan mengumumkan pada papan
pengumuman atau laman resmi Bawaslu
c. Bawaslu Provinsi Atau Bawaslu Kabupaten/Kota
Menyampaikan Surat Pemanggilan Kepada Pemohon
Dan Termohon Yang Memuat:
1) Permohonan Sengketa Sudah Diregister
2) Panggilan Menghadiri Musyawarah
3) Jadwal Musyawarah
d. Panggilan Disampaikan Kepada Pemohon Dan
Termohon Secara Patut
i) Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Meliputi :
a. Bawaslu Provinsi Atau Bawaslu Kabupaten/Kota
memeriksa dan memutus sengketa pemilihan Paling
Lama 12 Hari Terhitung Sejak Diterimanya
Permohonan Sengketa pemilihan.
b. Diterimannya Permohonan Sengketa Sebagaimana
Dimaksud di Atas Ketika Permohonan Sengketa
Telah Diregister Oleh Petugas Penerima Permohonan
Sengketa.
c. Majelis Musyawarah dengan anggota Bawaslu 7
orang, dihadiri paling sedikit 5 orang, jumlah
anggota Bawaslu 5 orang dihadiri paling sedikit 3
orang, jumlah anggota Bawaslu 3 orang dihadiri
paling sedikit 2 orang.
d. Dalam Hal Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi Atau
Bawaslu Kabupaten/Kota terdapat kekurangan
dapat ditambahkan dari Pengawas Pemilihan Satu
Tingkat di Atasnya.
j) Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan:
a. Majelis Musyawarah Dibantu Oleh Panitia
Musyawarah.
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 39
b. Panitia Musyawarah Paling Sedikit 4 (Empat)
Pegawai Di Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu
Kabupaten/Kota Yang Terdiri Dari:
1) 1 (Satu) Orang Sekretaris
2) 1 ( Satu) Orang Asisten Majelis Musyawarah
3) 1 (Satu) Orang Notulen
4) 1 (Satu) Orang Perisalah
c. Sekretaris Panitia Musyawarah Merupakan Pegawai
Pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Atau Bawaslu
Kabupaten/Kota Berstatus Aparatur Sipil Negara
Yang Bertugas Memberikan Dukungan Administrasi,
Operasional, Dokumentasi, Dan Penunjang
Pelaksanaan Musyawarah
d. Asisten Majelis Musyawarah Merupakan Pegawai
Pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Atau Bawaslu
Kabupaten/Kota Yang Bertugas Untuk Membantu
Pimpinan Musyawarah Dalam Memimpin Jalannya
Musyawarah Dan Menyusun Rancangan Putusan
e. Notulen Merupakan Pegawai Pada Sekretariat
Bawaslu Provinsi Atau Bawaslu Kabupaten/Kota
Yang Bertugas Untuk Mencatat Pokok Pembahasan
Pada Saat Jalannya Musyawarah
f. Perisalah Merupakan Pegawai Pada Sekretariat
Bawaslu Provinsi Atau Bawaslu Kabupaten/Kota
Bertugas Untuk: Pendokumentasian Atau
Pencatatan Jalannya Seluruh Tahapan Musyawarah
Berupa Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon,
Jawaban Pihak Terkait, Keterangan Saksi,
Keterangan Ahli, Dan Lembaga Pemberi Keterangan
Serta Fakta Musyawarah
g. Panitia Musyawarah Ditetapkan Oleh Ketua Bawaslu
Provinsi Atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
k) Pelaksanaan Musyawarah Dilakukan Melalui Tahapan:
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 40
a. Penyampaian Materi Permohonan
b. Penyampaian Keterangan dan/atau Tanggapan
Termohon dan/atau Pihak Terkait
c. Pembuktian
d. Penyampaian Kesimpulan Pihak Pemohon, Pihak
Termohon Atau Pihak Terkait
e. Penetapan Putusan
l) Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dinyatakan
Gugur Apabila :
a. Pihak Yang Bersengketa Meninggal Dunia
b. Pemohon Atau Kuasanya Tidak Hadir Dua Kali
Berturut-Turut Dalam Proses Musyawarah Pertama
c. Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon
d. Pemohon Mencabut Permohonannya
Kedua, Pada tanggal 12-13 Maret 2020 Bawaslu Provinsi
Jawa Tengah yang bertempat di Best Western Premier Solo Baru
(Jl.Ir Soekarno, Kec.Grogol, Kab. Sukoharjo) melaksanakan
kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Pilkada
Serentak 2020. Pemateri dalam kegiatan tersebut adalah Heru
Cahyono, S.Sos., MA selaku Kordiv Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Dr. Agus Riewanto selaku
Direktur LKBH dan Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret. Heru Cahyono, S.Sos., MA
menyampaikan materi terkait “Mekanisme Dan Teknik
Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan” sedangankan Dr.
Agus Riewanto menyampaikan “Musyawarah Dalam Praktek
Penyelesaian Sengketa Pemilihan”. Proses penyelesaian sengketa
antara peserta pemilihan dengan penyelenggaran pemilihan,
sebagai berikut :
1. Penyelesaian Sengketa Pemilihan dilaksanakan dengan
prinsip cepat dan tanpa biaya;
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 41
2. Penyelesaian Sengketa Pemilihan dilaksanakan melalui
tahapan:
a. Penerimaan dan Registrasi Permohonan;
b. Musyawarah secara Tertutup;
c. Musyawarah secara Terbuka;
d. Penyusunan Putusan.
3. Ketentuan hari dalam penyelesaian sengketa :
a. Penyelesaian sengketa menggunakan standar hari
kerja dan hari kalender;
b. Hari kerja digunakan pada tahapan penerimaan
permohonan, registrasi permohonan, dan
tindaklanjut putusan;
c. Hari kalender digunakan pada tahapan
musyawarah;
d. Jumlah hari penyelesaian sengketa paling lama 12
(dua belas) hari kalender sejak permohonan
Pemohon diregister.
4. Persiapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan:
a. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno
penentuan Pimpinan/Majelis Musyawarah;
b. Kasek menyiapkan konsep SK Pimpinan/Majelis
Musyawarah sesuai dengan hasil pleno untuk
ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/Kota;
c. Kasek menyiapkan konsep SK Petugas Penerima
Permohonan dan Panitia Musyawarah untuk
dikoordinasikan dengan Koordinator Divisi yang
membidangi Penyelesaian Sengketa;
d. Kasek memerintahkan Kepala Subbagian
(selanjutnya disebut Kasubbag) melalui Kepala
Bagian yang membidangi Penyelesaian Sengketa
(selanjutnya disebut Kabag) untuk menyusun
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 42
konsep SK (Surat Keputusan) tentang Petugas
Penerima Penyelesaian Sengketa sesuai dengan hasil
koordinasi yang paling sedikit terdiri dari:
1. 2 (dua) orang Petugas Penerima Permohonan;
2. 1 (satu) Admin Sistem Informasi Penyelesaian
Sengketa (SIPS); dan
3. 1 (satu) Operator Sistem Informasi Penyelesaian
Sengketa (SIPS).
e. Kasek memerintahkan Kasubbag melalui Kabag di
bidang Penyelesaian Sengketa untuk menyusun
konsep SK (Surat Keputusan) tentang Panitia
Musyawarah Penyelesaian Sengketa sesuai dengan
hasil koordinasi yang memuat paling sedikit antara
lain:
1. 1 (satu) orang Sekretaris,
2. 1 (satu) orang Asisten Majelis
Musyawarah,
3. 1 (satu) orang Notulen;
4. 1 (satu) orang Perisalah;
f. Ketua Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota menandatangani SK
Pimpinan/Majelis Musyawarah;
g. Kasek menandatangani SK Petugas Penerima
Permohonan dan Panitia Musyawarah sebelum
tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan dimulai;
h. Panitia Musyawarah bertugas:
1) menyiapkan dan menyampaikan surat
panggilan musyawarah;
2) menyusun jadwal musyawarah secara
tertutup dan musyawarah secara terbuka
sesuai dengan hasil pleno;
3) menyiapkan sarana dan prasarana
musyawarah berupa loket penerimaan
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 43
permohonan, ruangan dan sarana pendukung
musyawarah secara tertutup dan terbuka,
keperluan alat tulis kantor dan lainnya;
4) mengonfirmasi kehadiran dan/atau
ketidakhadiran para pihak melalui email serta
telepon atau media komunikasi lain;
5) memberikan dukungan administrasi dan
operasional, melaksanakan
pendokumentasian, serta menunjang
pelaksanaan musyawarah.
5. Musyawarah secara tertutup dipimpin paling sedikit oleh 1
(satu) orang anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota;
6. Musyawarah secara tertutup dihadiri oleh Pemohon
dan/atau Termohon serta dapat didampingi kuasa hukum;
7. Para Pihak wajib menyampaikan permohonan
pemohon/keterangan, fakta, kronologis permasalahan,
perundingan kesepakatan, penyusunan kesepakatan
pemohon dan termohon serta penandatanganan berita
acara musyawarah pada musyawarah secara tertutup
secara langsung dan tidak diwakili oleh kuasa hukum;
8. Majelis Musyawarah secara terbuka berjumlah paling
sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Bawaslu
Provinsi atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
9. Dalam hal jumlah Majelis Musyawarah tidak memenuhi
2/3 Anggota Bawaslu Provinsi atau Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan anggota
majelis musyawarah pengganti kepada pengawas
Pemilihan satu tingkat di atasnya;
10. Majelis Musyawarah membuka kesempatan untuk para
pihak mengadakan kesepakatan pada setiap tahapan
musyawarah sebelum tahapan kesimpulan;
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 44
11. Pimpinan/Majelis Musyawarah, Panitia Musyawarah, staf
pengamanan dan pendokumentasian:
a. dilarang berkomunikasi terkait substansi
penyelesaian sengketa di luar forum musyawarah
dengan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Saksi
dan/atau Ahli;
b. dilarang menunjukan sikap keberpihakan kepada
salah satu pihak dalam musyawarah;
c. wajib merahasiakan hasil musyawarah dan/atau
materi putusan kepada setiap orang sebelum
putusan dibacakan oleh Majelis Musyawarah dalam
musyawarah;
12. Dalam hal struktur organisasi keseketariatan di Bawaslu
Kabupaten/Kota belum disesuaikan dengan Perbawaslu
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan, jabatan Kasek melekat
secara ex-officio pada jabatan tertinggi yang membidangi
urusan kesekretariatan di Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. PSAP
Dalam penyelesaian sengketa antarpeserta
pemilihan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu
Kota Surakarta melakukan kegiatan baik dalam bentuk
bimbingan teknis maupun supervise dan pembinaan, di
antaranya : Pertama, Pada hari Senin-Selasa tanggal 23-
24 November 2020 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang
bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Kudus
melaksanakan kegiatan “Pemetaan Potensi Sengketa Pada
Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dan
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 45
Inventarisasi Masalah Untuk Evaluasi Penyelesaian
Sengketa”. Pemateri dalam kegiatan tersebut adalah Heru
Cahyono, S.Sos., MA selaku Kordiv Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Adapun rincian dan hasil
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sambutan sekaligus pembukaan kegiatan “Pemetaan
Potensi Sengketa Pada Tahapan Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Dan Inventarisasi Masalah Untuk
Evaluasi Penyelesaian Sengketa” dilakukan oleh
Bapak Heru Cahyono, S.Sos., MA selaku Koordinator
Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa
Tengah dengan dimoderatori oleh Bapak Sadhu
Sudiyarto, SH selaku Kepala Bagian Penanganan
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses.
2. Kegiatan pada hari pertama yaitu membahas masalah
potensi sengketa pada tahapan pemungutan dan
penghitungan suara yang disampaikan oleh Bapak
Heru Cahyono, S.Sos., MA, potensi sengketa yang
timbul pada tahapan tersebut adalah Sengketa
antarpesrta pemilihan. Dimana prinsip adanya
sengketa tersebut adalah 1. Para pihak dan 2.
Benturan Kepentingan/ Saling merugikan secara
langsung. Beliau menjelaskan bahwa kita harus
cermat dan berhati-hati dalam menyelesaikan
sengketa acara cepat, karena sengketa acara cepat
ada juga yang beririsan dengan pelanggaran
administrasi dan juga pelanggaran pidana. Potensi-
potensi pelanggaran pada tahapan pemungutan
suara, yaitu Manipulasi Data Pemilih, KPPS Beri Surat
Suara Tidak Sesuai Prosedur, Money Politik,
Intimidasi Pemilih, Tidak Mematuhi Protokol
Kesehatan, dan Kampanye Di Lokasi TPS.
3. Potensi sengketa dan penangananya, yaitu :
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 46
a. Penanganan Pelanggaran Administrasi terhadap:
1) Dugaan Pelanggaran Prosedur terhadap
PKPU
2) Dugaan Pelanggaran Prosedur Terhadap
Buku Panduan KPPS
b. Potensi PSAP terhadap:
1) Sikap, ucapan dan perbuatan yang
mencirikan identitas paslon, tetapi tidak
secara tegas diatur dalam peraturan.
2) Kutiban tidak utuh terhadap jargon pada
seragam saksi.
3) Adanya keberatan Paslon terhadap Sikap,
ucapan dan perbuatan Paslon lain yang tidak
diatur dalam peraturan
4) Lokasi TPS yang dibangun di rumah anggota
DPR.
4. Kegiatan pada hari kedua yaitu menyampaikan Daftar
Inventaris Masalah dalam penyelesaian sengketa pilkada
tahun 2020, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara
masing-masing peserta dari kabupaten/kota yang
diundang menyampaikan daftar inventaris masalah yang
ada di kabupaten/kota masing-masing dengan dipandu
oleh Bapak Heru Cahyono, S.Sos., MA.
5. Daftar inventaris masalah tersebut berisi antara lain :
a. Adanya kabupaten/kota yang tidak mempunyai
sarana dan prasana dalam melaksanakan
musyawarah baik dalam pelaksanaan musyawarah
tertutup maupun musyawarah terbuka;
b. Keterbatasan SDM/pendukung dalam menangani
proses penerimaan permohonan sampai tahapan
musyawarah;
c. Pimpinan musyawarah dan majelis musyawarah
masih merasa kaku dalam melaksanakan
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 47
musyawarah, sehingga perlu pelatihan maupun
simulasi yang lebih mendalam;
d. Objek penyelesaian sengketa antarpeserta yang
masih belum jelas dan menimbulkan pemahaman
yang berbeda antara pengawas pemilihan;
e. Perlunya pelatihan khusus dalam pelaksanaan
pembuatan notulen dan risalah, karena dalam
perbawaslu tidak ada format khusus dan apa yang
harus dituangkan dalam notulen dan risalah
tersebut; dan
f. Perlunya pelatihan khusus dalam pembuatan
putusan musyawarah, mengingat pentingnya
putusan yang akan dibuat dan dampak dari putusan
tersebut.
Hal-hal yang harus disiapkan :
1. Sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau
Panwaslu Kecamatan menyiapkan dokumen antara lain:
a. alat tulis;
b. Penerimaan Permohonan sesuai dengan Formulir Model
PSP-19;
c. Verifikasi Permohonan PSAP sesuai dengan Formulir
Model PSP-20;
d. Berita Acara Musyawarah sesuai dengan Formulir Model
PSP-21;
e. Putusan sesuai dengan Formulir Model PSP-22;
f. Salinan surat mandat;
2. Dalam hal proses penyelesaian sengketa antarpeserta
dilakukan di sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, disiapkan
kelengkapan antara lain:
a. meja dan kursi musyawarah;
b. alat tulis kantor;
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 48
c. dokumen Perbawaslu Penyelesaian Sengketa
Pemilihan;
d. dokumen UU Nomor 1 tahun 2015 dan Perubahan
Terakhir UU No 10 tahun 2016;
e. lampiran Perbawaslu dalam bentuk digital dan cetak
antara lain:
1) Penerimaan Permohonan sesuai dengan
Formulir Model PSP-19;
2) Verifikasi Permohonan PSAP sesuai dengan
Formulir Model PSP-20;
3) Berita Acara Musyawarah sesuai dengan
Formulir Model PSP-21;
4) Putusan sesuai dengan Formulir Model PSP-
22;
5) Tanda Terima salinan putusan sesuai dengan
Formulir Model PSP-26;
6) Buku pencatatan penyelesaian sengketa
antar peserta pemilihan sesuai dengan
Formulir Model PSP-27;
3. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu
Kecamatan dapat menggunakan alat perekam audio
dan/atau visual untuk membantu pelaksanaan musyawarah.
Kedua, Pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 Bawaslu
Provinsi Jawa Tengah yang bertempat di Kantor Bawaslu Kota
Salatiga Jl. Yos Sudarso, kelurahan, Jl. Cungkup Sari No.16,
Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga melaksanakan
kegiatan“Rapat Koordinasi Dalam Rangka Simulasi Penyelesaian
Sengketa Antar Peserta Pemilihan (PSAP) dan Mekanisme
Penghimpunan Data Permohonan PSAP’’. Adapun rincian dan
hasil kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Bapak Fajar Subkhi
A.K. Arif, SH., MH., selaku Ketua sekaligus Koordinator
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 49
Divisi Hukum dan Data Informasi, Sri Sumanta, SH selaku
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Heru Cahyono,
S.Sos., MA selaku Koordinator Divisi Penyelesaian
Sengketa dan ibu Anik Sholihatun, S.Ag, M.Pd selaku
Koordinator Divisi Pengawasan dan juga undangan.
2. Acara yang pertama sambutan dari Ketua Bawaslu Kota
Salatiga, yaitu mengucapkan selamat datang di kantor
Bawaslu Salatiga mohon maaf atas segala keterbatasan
yang dimiliki di kantor Bawaslu Salatiga, dilanjutkan oleh
Sri Sumanta, SH yang intinya jarang diadakan Raker
bersama antara SDM dengan penyelesaian sengketa
namun demikian bahwa anggota kordiv penyelesaian
sengketa adalah merupakan anggota juga dari kordiv SDM
yang mana merupakan satu kesatuan sumber daya
manusia yang dimiliki oleh Bawaslu Jawa tengah,
dilanjutkan oleh Anik Sholihatun, S.Ag, M.Pd dalam
sambutannya beliau mengatakan bahwa penyelesaian
sengketa proses pemilihan merupakan proses yang sangat
penting dalam pengawasan pemilihan dalam hal terjadi
pelanggaran atau sengketa antar peserta pemilu yang
berasal dari temuan hasil pengawasan maka jangan lupa
dituangkan dalam form A pengawasan Setiap pengawas
pemilihan harus dibekali form A tentang hasil pengawasan
baik oleh anggota badan pengawas pemilu hingga sampai
PPD jika terjadi temuan dari hasil pengawasan segera
dituangkan dalam form A dan Setelah acara rakor ini
harap segera menularkan atau kau membagi materi yang
disampaikan dalam laporan ini kepada seluruh jajaran
Bawaslu kabupaten masing-masing, selanjutnya oleh
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Fajar Subkhi A.K.
Arif, SH., MH., yang sekaligus membuka acara cara
simulasi dalam sambutannya beliau menegaskan lagi akan
tugas-tugas pengawasan dan penyelesaian sengketa dan
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 50
pentingnya simulasi ini agar setelah ini kordiv
penyelesaian sengketa segera mengadakan kegiatan serupa
bersama jajaran pengawas pemilu di bawahnya agar setiap
pengawas pemilu mahir dalam mengisi form penyelesaian
sengketa antar peserta pemilu secara online yang disebut
dengan istilah SILASEL;
3. Pelaksanaan simulasi penyelesaian sengketa anta peserta
pemilihan (PSAP) dan mekanisme penghimpunan data
permohonan PSAP yang diterima oleh Bawaslu
Kabupaten/Kota dipandu oleh Heru Cahyono, S.Sos., MA;
4. Dalam pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta
pemilihan harus diperhatikan betul terkait subjek hukum
yang menjadi pemohon maupun termohon, sehingga kita
tidak salah dalam melaksanakan penyelesaian sengketa
tersebu;
5. Waktu penyelesaian sengketa antar peserta yang
dilaksankan dengan acara cepat harus diperhatikan betul,
karena hal tersebut harus diselesaiakan dalam waktu dan
tempat yang sama, kecuali memang ada hal lain yang
harus dipertimbkan.
6. Dalam penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan juga
harus memperhatikan betul formulir-formulir yang sudah
ada dan harus diisi, sehingga dalam pelaksaanya kita juga
mempunyai data/berkas dalam pemenuhan administrasi.
3. SIPS
Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) sebagai alat
bantu dukung dalam memberikan informasi kepada peserta
pemilihan, penyelenggara pemilihan dan juga warga masyarakat,
sehingga keterbukaan informasi penyelesaian sengketa dapat
diakses oleh siapapun tanpa terkecuali. Bawaslu provinsi jawa
tengah mengadakan kegiatan ; Pertama, sosialisasi dan simulasi
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 51
terkait pengoprasian SIPS yang dilaksanakan pada tanggal 18
sampai dengan 19 Februari 2020 bertempat di Hotel Wujil yang
dihadiri oleh 21 Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. Pada kegiatan
tersebut disampaikan terkait penggungaan SIPS dalam hal :
1. Melihat Permohonan, Registrasi Dan Putusan
2. Pendaftaran Akun Pemohon
2. Pengajuan Permohonan
3. Penggunaan Akun Pimpinan Dan Pejabat Struktural
4. Memasukkan Data Permohonan Langsung (0ffline)
5. Verifikasi Formil
6. Verifikasi Metriil
7. Registrasi
8. Penunjukkan Majelis
9. Penunjukkan Panitia Musyawarah
10. Membuat Jadwal Musyawarah
11. Memasukkan Putusan Musyawarah
12. Pembuatan Akun Pengguna
13. Memasukkan Data Komisioner Dan Tambah Pegawai
Kedua, Pada hari Jumat-Sabtu tanggal 11-12 September 2020
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertempat di Kantor Bawaslu
Kabupaten Klaten Jl. Bali No. 32, Pandanrejo, Kec. Klaten Tengah
melaksanakan kegiatan “Simulasi Sistem Informasi Penyelesaian
Sengketa (SIPS)”. Adapun rincian dan hasil kegiatan tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Simulasi Penginputan Permohonan
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penginputan
permohonan pemohon penyelesaian sengketa peserta
dengan penyelenggara adalah dokumen-dokumen pemohon
harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
yaitu:
a. Permohonan pemohon sesuai dengan formulir model
PSP-1;
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 52
b. KTP atau surat keterangan kependudukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Objek sengketa pemilihan;
d. Alat bukti; dan
e. Daftar alat bukti
Apabila permohonan pemohon diwakili oleh kuasa
hukum, maka dokumen terkait kuasa hukumnya harus
dilengkapi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 13 sampai 20
Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020.
2. Simulasi Penginputan Data Para Pihak
Penginputan data para pihak ini berkaitan dengan
semua pihak yang masuk dalam penyelesaian sengketa
tersebut, yaitu :
a. Pihak pemohon;
b. Pihak termohon; dan
c. Pihak terkait.
3. Simulasi Penginputan Verifikasi Dan Registrasi
Verifikasi dalam penyelesaian sengketa ini meliputi
verifikasi kelengkapan dokumen secara formil dan seleksi
materiil. Verifikasi tersebut dilaksanakan dalam rapat pleno
pimpinan paling lama waktunya yaitu 1 hari kerja terhitung
sejak dokumen permohonan disampaikan oleh pemohon
atau kuasa hukumnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 22
Dan 23 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020.
4. Simulasi Penunjukan Majelis Dan Panitia
Hal-hal yang harus disiapkan dalam penunjukan
majelis dan panitia adalah pembuatan surat keputusan dan
siapa saja yang akan menjadi majelis dan panitia.
5. Simulasi Jadwal Musyawarah
Dalam hal penentuan jadwal musyawarah adalah
terkait waktu penyelesaian sengketa yang begitu pendek,
yaitu hanya 12 hari, sehingga penjadwalan musyawarahnya
harus diperhatikan.
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 53
6. Evaluasi Simulasi SIPS
V. Evaluasi
1. Faktor Pendukung
Bawaslu Kota Surakarta tidak menerima dan
menindaklanjuti laporan sengketa Pemilihan pada Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2020. Faktor
Internal merupakan hal yang akan sangat mempengaruhi
keberhasilan penanganan sengketa Pemilihan di Kota
Surakarta oleh Bawaslu Kota Surakarta. Faktor pendukung
internal tersebut antara lain tersedianya sarana dan prasarana
yang cukup dan memadai, sumber daya manusia yang cukup
untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan karena di dukung
dengan banyak bimbingan teknis dan praktik musyawarah dan
mediasi di jajaran pengawas.
2. Tantangan dan Hambatan
Tantangan dan hambatan yang muncul adalah terkait
dengan definisi musyawarah yang lebih mengarah pada proses
ajudikasi jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa
proses Pemilu. Hal ini menjadi tantangan karena penyelenggara
terjebak pada frame persidangan yang dijalankan dalam bentuk
musyawarah. Majelis musyawarah tidak kesemuanya memiliki
kompetensi dan dasar keilmuan terkait persidangan dan
mediasi, dan belum ada yang memiliki sertifikat mediator,
karena memang tidak ada pelatihan tersebut.
Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) juga
cenderung masih rumit di dalam proses penginputan data dan
sangat terbatas waktunya. Belum ada pembagian tugas yang
lebih mendetail terkait operator dan admin SIPS sehingga
efektivitas penginputan akan terhambat. Beberapa jajaran
pengawas kecamatan masih menggunakan cara-cara
musyawarah mufakat antarpeserta pemilihan tanpa memenuhi
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 54
administrasi secara normatif yang dituangkan ke dalam
formulir PSAP dalam menyelesaian sengketa acara cepat.
Bawaslu Kota Surakarta sendiri juga masih terdapat
sarana dan prasarana yang belum memadai terkait
ketersediaan ruang musyawarah. Bawaslu Kota Surakarta
belum memiliki ruang musyawarah penyelesaian sengketa
antara peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan yang
representatif.
VI. Rekomendasi
1. Rekomendasi Terhadap Regulasi
Regulasi terkait tata cara penyelesaian sengketa
pemilihan telah beberapa kali diubah sampai pada proses
penyelesaian sengketa Pemilihan di masa pandemi covid-19.
Hal ini menunjukkan dinamisnya keadaan/kebutuhan hukum
yang terjadi dalam tata cara penyelesaian sengketa pemilihan.
Untuk itu diperlukan adanya kodifikasi regulasi terhadap tata
cara penyelesaian sengketa pemilihan agar mudah dipahami
oleh masyarakat maupun stakeholder yang berkaitan. Terkait
efektivitas penerapan sebuah regulasi dalam kerangka
sosialisasi yaitu juga diperlukan adanya produk-produk berupa
infografis yang menjelaskan kepada masyarakat pada umumnya
dan kepada peserta Pemilihan pada khususnya agar pada
setiap perubahan regulasi dapat tersosialisasi secara tepat dan
cepat. Simplifikasi teknis penggunaan SIPS juga dipandang
perlu untuk dikaji kembali dalam regulasi terkait SIPS.
2. Rekomendasi Terhadap Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana dalam hal melaksanakan tugas
dan kewenangan melakukan mediasi dan/atau musyawarah.
Bawaslu Kota Surakarta memiliki keterbatasan sarana dan
prasarana dalam mendukung kinerja tersebut. Diantaranya
kurangnya meja, kursi dan keterbatasan ruangan sidang,
keadaan tersebut sangat mempengaruhi marwah Bawaslu Kota
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 55
Surakarta terhadap tugas dan fungsi Bawaslu mengawal
tegaknya demokrasi di Indonesia.
Rekomendasi yang dapat disampaikan oleh Bawaslu Kota
Surakarta adalah pemenuhan ruang mediasi dan musyawarah
yang representatif dengan menyediakan sebuah ruangan
khusus permanen untuk proses mediasi dan musyawarah
sesuai dengan standar ruang sidang ajudikasi.
3. Rekomendasi Terhadap Peningkatan Kapasitas dan
Kompetensi Bawaslu Sebagai Mediator dan Bawaslu Sebagai
Majelis Musyawarah
Kapasitas dan kompetensi Bawaslu sebagai mediator dan
Bawaslu sebagai majelis musyawarah juga mempengaruhi
kualitas tegaknya demokrasi di Indonesia. Untuk itu diperlukan
adanya bimbingan teknis yang komprehensif dan intensif
terkait pemahaman terhadap regulasi termasuk hukum acara
yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilihan tidak
hanya untuk Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa tetapi
untuk komisioner lainnya yang juga memiliki potensi sebagai
majelis musyawarah dan mediator. Pelatihan mediator yang
bersertifikat resmi kepada Koordinator Divisi Penyelesaian
Sengketa juga dibutuhkan.
Melaksanakan kegiatan focus group discussion (FGD)
rutin internal Bawaslu di jajaran bawah yang membahas isu-isu
strategis dalam hal permasalahan-permasalahan yang terjadi
berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian gengketa Pemilihan
serta potensi-potensi sengketa di setiap tahapan Pemilihan.
Mengadakan sosialisasi/pelatihan/simulasi penyelesaian
sengketa acara cepat kepada seluruh jajaran pengawas di
tingkat kecamatan di masing-masing kecamatan di wilayah
Kota Surakarta.
Dengan beberapa alternatif kegiatan di atas maka
kedepan diharapkan Kapasitas dan Kompetensi Bawaslu
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 56
Sebagai Mediator dan Bawaslu Sebagai Majelis Musyawarah
akan menjadi lebih efektif.
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 57
Lampiran
1. Foto-Foto kegiatan
DOKUMENTASI TANGGAL 23-24 NOVEMBER 2020 KANTOR BAWASLU KABUPATEN KUDUS
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 58
DOKUMENTASI TANGGAL 2 OKTOBER 2020 BAWASLU KOTA SALATIGA
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 59
DOKUMENTASI 11-12 SEPTEMBER 2020 BAWASLU KABUPATEN KLATEN
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 60
2. Surat Mandat
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 065/Bawaslu Prov.JT-34/HK.01/IX/2020
TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN
Menimbang : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaian di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 61
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KOTA SURAKARTA TENTANG MANDAT
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN.
PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk
menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan
sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib
berkonsultasi kepada Bawaslu Kota Surakarta;
KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses
penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan
dengan penuh tanggung jawab;
KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan
nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;
KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya;
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;
Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 September 2020
KETUA,
Drs. Budi Wahyono
Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2020 62
LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 065/Bawaslu Prov.JT-34/HK.01/IX/2020
TANGGAL : 24 September 2020
DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT
NO NAMA JABATAN KECAMATAN
1 2 3 4
1. Danar Wibawa Ketua Jebres
2. Yudha Kilat Satrio, S.H Anggota Jebres
3. Rosyidi Anggota Jebres
4. Agus Anwari Ketua Pasarkliwon
5. Asmuni, S.Ag Anggota Pasarkliwon
6. Iva Hamidi Anggota Pasarkliwon
7. Julianto Ketua Serengan
8. Rizul Firdaus
Muchsoni, S.Pd.I
Anggota Serengan
9. Kuat Karyati, S.Sos Anggota Serengan
10. Memi Linggarjanto,
S.Si
Ketua Banjarsari
11. Muharrom Fajar
Nugroho Adi
Anggota Banjarsari
12. Sandi Kesumaningrum Anggota Banjarsari
13. Marsanti Ketua Laweyan
14. Aji Wibowo Anggota Laweyan
15. Hendra Widodo Anggota Laweyan
Keterangan:
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan nama lengkap Ketua/Anggota Panwascam
Kolom 3 diisi dengan jabatan
Kolom 4 diisi dengan nama kecamatan
Top Related