Penyaluran KPR BP2BT

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Oleh:Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Kebijakan PerumahanA

B Skema BP2BT

Daftar Isi

C Kemajuan BP2BT

Kebijakan

Perumahan

A

1 Landasan Hukum Sebagai Peluang

Pengesahan

International

Covenant on Ecosoc

UU 39

TAHUN 1999

PASAL 40UU 11

TAHUN 2005

PASAL 11

UU 17 TAHUN 2007

RPJPN 2005 - 2025

RPJMN

2020-2024

RPJMN

2015-2019

RPJMN

2010-2014

RPJMN

2004-2009

“Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni

Hak untuk

bertempat tinggal

HAM - Hak untuk

bertempat tinggal

UU 1/2011

PKP

UU 20/2011

RUSUN

UU 4/2016

TAPERA

Pengyelenggaraan dan

Pemenuhan Kebutuhan

Hunian

UUD NKRI 1945

PASAL 28 H

PP 88/2014

PKP

PP 14/2016

PKP

PERPRES

101/2016

Arah Pembangunan Perkim JangkaPanjang

Pembiayaan Sekunder Perumahan

2 Pentingnya Rumah

SEJARAH PERKEMBANGAN BANTUAN/SUBSIDI PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Tempat persemaian budaya atau rohani

Tempat berlindung dari penularan penyakit

Tempat berlindung dari gangguan luar

Pemenuhan kebutuhan pokok jasmani manusia

Pemenuhan kebutuhan pokok rohani manusia

Sumber: Ekistics the science of human settlement (DOXIADIS, 1968)

1976 1999 2001 2010

SUBSIDI BUNGA (SB)PERUMNAS DAN KPR BTN

AWAL

SUBSIDI

PMP, BANK DUNIA, KLBI

DAN BANK PELAKASANA

KLBI, RDI DAN

BANK PELAKASANA2002

FLPP, SSB DAN SBUM

2014 SEKARANG

SUBSIDI

SELISIH

BUNGA(SSB)

SSB DAN

BANTUAN

UANG MUKA

(BUM)

BANK DAN APBN

FASILITAS

LIKUIDITAS

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

(FLPP)

3 Program Satu Juta Rumah

MBR60 - 70 %

PEMERINTAH

NON –

PEMERINTAH

PEMDA

SEWA

1. BURUH/PEKERJA

2. PNS

3. TNI/POLRI

1. RUSUNAMI

2. RUMAH TAPAK

1. RUSUNAWA

2. RUMAH TAPAK

SEWA & MILIK

1. PNS

2. BURUH/PEKERJA

3. UMUM

1. RUSUNAWA

2. PENINGKATAN KUALITAS

3. PEMBANGUNAN BARU

4. RUMAH KHUSUS

MILIK

1. UMUM

2. BURUH/PEKERJA

3. PNS

Melalui bantuan pembiayaan perumahan

(KPR FLPP, KPR SSB, SBUM dan BP2BT)

MASYARAKAT RUMAH TAPAK MILIK

NON MBR30 - 40 %

PENGEMBANG

MASYARAKAT

1. RUSUNAMI

2. RUMAH TAPAK

MILIK

UMUM / KOMERSIAL

4 Jenis Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan

Pemilikan

Rumah

Tapak

1. KPR Sejahtera

Tapak (FLPP)

2. KPR Sejahtera

Syariah Tapak

(FLPP)

3. KPR SSB

Tapak

4. KPR SSM

Tapak

SBUM BP2BTKPR Bersubsidi

Pembangunan

Rumah SwadayaC

BP2BTKPR Bersubsidi BP2BT

Pemilikan

A B Satuan

Rumah

Susun

1. KPR Sejahtera

Susun (FLPP)

2. KPR Sejahtera

Syariah Susun

(FLPP)

3. KPR SSB Susun

4. KPR SSM Susun

Skema

BP2BT

B

1 Komponen Utama BP2BT

PEROLEHAN/

PEMBANGUNAN

RUMAH

Dana Masyarakat Minimal

5% dari nilai rumah/RAB

dengan saldo min 2 Jt – 5 Jt Dana

Masyarakat

Dana

BP2BT

KPR

Kredit/Pembiayaan Bank:

KPR ≥ 50 %

Dana BP2BT sebesar

45% dari nilai rumah

dengan batasan maksimal

Bantuan Rp. 40 Jt

TARGET BP2BT 2019: 14.000 UnitSuku Bunga Pasar

dengan batasan maksimal

sebesar (SUN 10th + Marjin)

2 Kelompok Sasaran BP2BT

MBR

LAJANG/DUDA/JANDA SUAMI + ISTRI

PROFESI *)

PEKERJA FORMAL PEKERJA INFORMAL

Kelompok Sasaran

merupakan MBR

perorangan yang

berstatus tidak kawin

atau pasangan suami

istri dengan batasan

penghasilan tertentu

Belum pernah

memiliki rumah.

Belum pernah

mendapatsubsidi/

bantuan

perumahan dari

Pemerintah.

Tabungan min. 6

bulan

(min. saldo: Rp. 2-5

juta, tergantung

penghasilan)

Memiliki lahan/rumah satu-

satunya yang rusak total, di

atas tanah dengan alas hak

yang sah, tidak dalam sengketa

untuk pembangunan Rumah

Swadaya.

Memiliki Kartu Tanda

Penduduk (KTP-El)

Memiliki Akta Nikah

(untuk suami istri)

Memiliki Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP).

Memiliki SPT Pajak

Penghasilan (PPh)

orang pribadi.

Mempunyai

penghasilan.

Persyaratan Kelompok Sasaran

*) Kategori Penghasilan

Gabungan untuk Pasangan

Suami Istri ditentukan

berdasarkan penghasilan

yang lebih dominan

Sumber: Permen PUPR No 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan sebagaimana telah diubah dengan Permen PUPR No 12/PRT/M/2018

3 Tipe Rumah Layak Program

SATUAN RUMAH SUSUN

• Luas lantai 21 – 36 m2

• Luas tanah 60 – 200 m2 (khusus RumahTapak)

• Rumah Baru Siap Huni (dibangun Pengembang)

• Memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan, keandalan dan

kenyamanan

• Dilengkapi dengan :

Jaringan distribusi air bersih

Utilitas jaringan listrik

Jalan dan drainase lingkungan

Sarana pewadahan sampah

RUMAH TAPAK RUMAH SWADAYA

• Luas lantai 36 < LL < 48 m2

• Luas tanah < 200 m2

• Pembangunan Rumah Baru diatas kavling tanah matang

• Pembangunan Rumah Baru pengganti Rumah rusak total

• Dibangun di atas tanah dengan alas hak yang sah (SHM)

• Dilengkapi IMB

• Lokasi lahan dapat terhubung jaringan distribusi airbersih,

Utilitas jaringan listrik, Jalan lingkungan, dan Drainase

lingkungan.

• Memenuhi persyaratan Rencana teknis bangunan

11

4 Alur Proses Pengajuan Permohonan BP2BT

*) Ketentuan Pemanfaatan Rumah:

• Wajib dijadikan tempat tinggal utama.

• Ditempati sejak BAST (untuk pembelian)

• Pemindahtanganan dapat dilakukan setelah rumah ditempati minimal 5 tahun (rumah tapak) dan 20 tahun (sarusun) atau karena peningkatan ekonomi dan kepentingan

penyelesaian kredit Bank Pelaksana

Pengajuan oleh

PemohonVerifikasi

Bank PelaksanaPengujian oleh

Satker

Penetapan

Penerima Manfaat oleh

Satker

Menabung dan

Menyiapkan Persyaratan

dengan dibantu TPP

5 Alur Proses Pencairan Dana BP2BTA. PEMILIKAN RUMAH TAPAK/SUSUN

1 2 3

Akad Pencairan

Bantuan

Pemanfaatan

Dana

*) Sudah

terbit SLF Kredit *)

B. PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA

Akad

Kredit

1 2 3 4 5 6

Penyelesaian

Pembangunan **)

Pencairan

Kredit

Pembangunan

Rumah

Pencairan

Bantuan

+ Kredit Tahap

Akhir

Pemanfaatan

Dana

Bertahap dan Didampingi oleh TPP**) Dilanjutkan dengan penerbitan

SLF

6 Zona Wilayah BP2BT

Zona 1

Zona 2*)

Zona 3

*) Zona 2 :

• Provinsi Banten yaitu Kab. Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan

• Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Bekasi dan Kota Bekasi

7 Batasan Penghasilan dan Harga Rumah Provinsi Sulawesi Utara

Batasan

PenghasilanHarga Rumah

Batasan

PenghasilanHarga/m2 Harga/unit

Batasan

Penghasilan

Harga

Rumah

6 juta 146 juta 7 juta 7,8 juta 280,8 juta 6 juta 120 jutaSumber: Kepmen PUPR No 587/KPTS/M/2019

8 Batasan Saldo Tabungan, Batasan Dana BP2BT dan Indeks Penghasilan

Penghasilan Kelompok

Sasaran per bulan (Rp)

Saldo Tabungan

Terendah (Rp)

Dana BP2BT

Paling Banyak

Indeks

Penghasilan

< 5.000.000 2 juta 40 juta

45%

5.000.001 – 6.000.000 3 Juta 38 juta

6.000.001 – 7.000.000 4 Juta 36 juta

7.000.001 – 8.000.000 5 juta 34 juta

> 8.000.000 5 juta 32 juta

Sumber: Kepmen PUPR No 587/KPTS/M/2019

9 Kelebihan BP2BT

SUBSIDI UANG MUKA

Mengurangi risiko gagal bayar

Ketika terjadi gagal bayar, nilai

agunan dapat menutupi sisa

outstanding

BAGI BANK: LTV Lebih Kecil1

BAGI MASYARAKAT:

Skim in the Game2

Pokok pinjaman dan beban bunga yang

harus dibayar oleh penerima manfaat

lebih kecil

Dalam hal pelunasan dipercepat,

jumlah pelunasan lebih kecil

Dalam hal purna jual sebelum lunas,

maka porsi bagi hasil yang diterima

lebih besar

TABUNGAN

1

2

Salah satu referensi dalam

menganalisis kemampuan dan

kerajinan membayar/mencicil dari

pemohon

Menambah nasabah

BAGI BANK: analisis kredit

BAGI MASYARAKAT

Masyarakat agar mempersiapkan dan

merencanakan perolehan rumah

dengan cara menyiapkan uang muka

melalui menabung

Fitur Tabungan ini merupakan salah satu terobosan untuk memperluasakses

bagi MBR dari segmen informal, yang selama ini penghasilannya tidak

terdokumentasikan sehingga cenderung dianggap non-bankable

10 Sinergi Pelaku Pembangunan

18

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH DAERAH

LEMBAGA PEMBIAYAAN

MASYARAKAT

PILAR PEMBANGUNAN

PERUMAHAN

PENGEMBANG

BANK PELAKSANA TA 2019:

POKJAPKP

Kemajuan BP2BT

C

1 Status Kemajuan Penyaluran

Data Rumi Minat Pemohon

Pemberkasan Verifikasi Bank SP3K SK Satker

61

unit

0

unit

SEDANG VERIFIKASI BANK PELAKSANA:

192

unit

192

unit

1

unit

4Pemohon

SP3K

Sumber Data:

TPP BP2BT

Minat Pemohon

BP2BT

* Terdapat 11 Pemohon di Kota Semarang yang berkasnya

sedang diverifikasi oleh BTN Syariah

TOTAL DATA RUMI: 19.957

23 Provinsi, 83 Kab/Kota

Status: 23 Agustus 2019

12

unit

Sisa Pemohon Data Rumi (19.957)

91%

(2.054)

9%

Sedang Proses

Pemberkasan

(1.125)

71%

Sedang Proses

Verifikasi Bank

(458)

29%

SP3K Bank

SK Satker

2Pemohon

SK Satker

2 Strategi Percepatan Penyaluran

Koordinasi dengan Direktorat Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya dan

Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi Pemda terkait pemahaman tata cara

penerbitan SLF untuk Rumah Sederhana

01

Koordinasi dengan Pengembang untuk memperoleh ketersediaan stok rumah

bersubsidi02

03

Melakukan pelaksanaan sosialisasi BP2BT dengan pola pendanaan mandiri

(APBD) untuk memperoleh data peminat BP2BT dan segera dapat ditindaklanjuti

oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan mengalokasikan

TPP BP2BT

Melakukan peralihan debitur SSB/FLPP yang penghasilannya melampaui

ketentuan SSB/FLPP kepada Program BP2BT04

TPP BP2BT mencari Pemohon BP2BT yang sesuai dengan kriteria program

melalui pendekatan yang inovatif05

menaBUNG untuk Uang Muka rumAH