Download - PENGUATAN - bpjs-kesehatan.go.id · RMS Titanic disebabkan oleh api batubara yang tersimpan dalam penyimpanan batu dan ... Belajar dari kejadian yang telah terjadi, mengambil hikmah

INFOBPJSMEDIA EKSTERNAL BPJS KESEHATANEDISI 57 TAHUN 2017 Kesehatan

PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASIUntuk Sukseskan PROGRAM JKN-KIS

CEOMessage

Direktur Utama Fachmi Idris

Salah satu teori menyebutkan bahwa yang menjadi penyebab utama dari insiden tenggelamnya kapal RMS Titanic milik White Star Line tersebut adalah karena menabrak gunung es hingga mengakibatkan kebocoran pada lambung kapal seperti yang dituturkan dalam film Titanic. Sedangkan teori lain yang dirilis oleh Robert Essenhigh dari universitas Ohio tahun 2004, menyebutkan bahwa kegagalan pelayaran perdana RMS Titanic disebabkan oleh api batubara yang tersimpan dalam penyimpanan batu dan menurutnya kapal Titanic telah mengalami kebakaran pada bunker batubara sejak kapal tersebut meninggalkan pelabuhan Southampton, Inggris tanggal 10 April 1912.

Banyak teori dan cerita lain yang kemudian juga berkembang, yang intinya sama-sama ingin mencoba memecahkan misteri penyebab utama tenggelamnya Kapal Titanic, akan tetapi yang lebih mendekati kebenaran kemungkinan seperti yang diungkap oleh Robert Essenhigh tadi. Akibat kejadian ini, kemudian digeneralisir bahwa fenomena umum kecelakaan pelayaran yang terjadi dimasa lalu disebabkan oleh batubara sebagai bahan bakar mesin uap sehingga alat transportasi laut saat ini tidak lagi menggunakan batubara dikarenakan lebih beresiko terjadinya kecelakaan.

Belajar dari kejadian yang telah terjadi, mengambil hikmah dari peristiwa masa lalu atau pun mencontoh apa yang harus dan tidak harus dilakukan dari pengalaman orang-orang sebelum kita, adalah sebuah pelajaran mahal yang tidak bisa dibeli oleh waktu dan puluhan tahun perjuangan kita belajar di bangku sekolah. Ini yang dinamakan learning by experience atau yang kemudian dikembangkan oleh Kolb menjadi metode experiential learning.

Konsep belajar dari pengalaman ini sesungguhnya dapat mengajarkan banyak hal kepada kita, terutama tentang hal-hal yang awalnya baik-baik saja namun akhirnya berdampak sangat buruk terhadap karir, keberlangsungan bisnis atau pun predikat seseorang atau badan perusahaan. Pengalaman mereka dapat memberikan warning tentang kejadian-kejadian yang sebaiknya kita lakukan, kita hindari dan atau harus kita sadari sejak awal melalui gejala atau pun symprom kejadian sejenis yang mirip dengan peristiwa dan kejadian masa lalu.

Inti dari cerita di atas adalah, idealnya dalam perjalanan karir kita, kita tidak membuat kesalahan dahulu seperti Titanic untuk kemudian baru belajar dan berbenah diri. Tetapi ketika kesalahan ini tidak dapat dihindari, maka keberanian untuk bangkit dan berdiri lagi adalah hal terpenting daripada kisah kegagalan itu sendiri. Menurut Heinrich Heine, pengalaman adalah sekolah unggulan namun mahal biayanya. Masalahnya adalah meski pengalaman adalah guru terbaik dan mahal harganya, nyatanya manusia seringali tidak menyadari bahwa guru tersebut pernah mengajarkannya sampai mereka mengalaminya sendiri.

Itu yang disebut oleh Laurence J. Peter sebagai orang yang mengetahui pengalaman orang lain tetapi tidak belajar bagaimana menjadikan pengalaman itu sebagai pelajaran. Data di Inggris & Wales tahun 2011, sembilan dari sepuluh napi yang masuk penjara ternyata sudah pernah masuk ke penjara sebelumnya. Bahkan hampir satu dari tiga napi tersebuti, sudah punya rekor lima belas kali kejahatan sebelumnya. Artinya apa? Jika kejadian seperti ini, jangan harapkan perbaikan meski segala sesuatu yang tidak baik itu pernah diucapkan dan terjadi sebelumnya.

Jika tidak ada seorangpun yang mendengarkan dan mau belajar dari pengalaman, maka tidak heran jika kita akan terus mundur ke belakang dan memulai (kesalahan) lagi dan lagi. Kata anonim, hanya keledai dungu yang jatuh ke lobang yang sama dua kali. Dan nyatanya, dengan bahasa yang bernada sarkasme, seringkali kita mendengar bahwa belakangan ini kita hampir tidak bisa membedakan mana keledai dan mana manusia karena terus saja mengulang-ulang kesalahan yang sama. Jadi marilah kita mulai belajar banyak hal dari banyak pengalaman orang lain, karena sehebat apa pun kita tidak akan pernah bisa dan cukup waktu untuk mempelajarinya semua dari pengalaman kita sendiri.

Insiden kecelakaan laut yang masih dikenang hingga saat ini adalah

peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 April 1912 yaitu, peristiwa

tenggelamnya kapal Titanic yang merengut korban jiwa hingga 1,514

orang meninggal di perairan Atlantik Utara. Penyebab tenggelamnya kapal

penumpang raksasa bermesin uap tersebut hingga kini masih misteri

dan banyak teori yang mencoba mengungkap kebenaran fakta

kejadian setelah kapal Titanic tersebut meninggalkan pelabuhan Southampton,

Inggris untuk melakukan pelayaran perdananya menuju New York, Amerika

Serikat.

BELAJAR DARI PENGALAMAN

INFO BPJS KESEHATAN EDISI 57 TAHUN 2017


Salam Redaksi

BINCANG 14

16

1718

1920

DAFTAR ISI

126

10

Recharge - Yuk, Berwisata ke Museum

Organisasi Juga Berbenah DiriBULETIN DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN :Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat

Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940

PENGARAH

Fachmi Idris

PENANGGUNG JAWABMira Anggraini

PIMPINAN UMUM

Afrizayanti

PIMPINAN REDAKSI

Nopi Hidayat

SEKRETARIS

Rini Rahmitasari

SEKRETARIAT Ni Kadek M.Devi Eko Yulianto

Paramita Suciani

REDAKTURElsa NoveliaAri Dwi AryaniBudi SetiawanDwi SuriniTati Haryati DenawatiAngga FirdauzieJuliana RamdhaniDiah IsmawardaniRanggi Larissa Izzati

Darusman Tohir

DISTRIBUSI & PERCETAKAN Erry Endri Anton Tri WibowoAkhmad TasyrifanArsyad Didik Darmadi

Ramadhona A Lakoni

5Fokus - Penguatan Kapasitas Organisasi Untuk Sukseskan Program JKN-KIS

Mira Anggraini

Benefit - Mandiri Kelola Penyakit Prolanis

Pelanggan - Semua Pengaduan Ditindaklanjuti BPJS Kesehatan

Testimoni - Kinerja Duta BPJS Kesehatan Dinilai Semaikin Baik

Inspirasi - Ikhlas Mengabdi Hingga Ke Pelosok Desa

Pembaca Setia Media Info BPJS Kesehatan,

Sebagai badan hukum publik yang mengelola jaminan kesehatan masyarakat Indonesia, BPJS Kesehatan memang dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan mampu memenuhi harapan pesertanya, sehingga tujuan SJSN untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Untuk melaksanakan hal tersebut, tentunya diperlukan peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional.

Untuk itu seperti apa strategi peningkatan dan pengembangan kapasitas BPJS Kesehatan yang akan dan telah dilakukan, kesemuanya akan dibahas dalam rubrik FOKUS.

Dalam rubrik BINCANG, Media Info BPJS Kesehatan berkesempatan mewawancarai Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Mira Anggraini yanag akan bercerita mengenai upaya-upaya manajemen BPJS Kesehatan dalam membangun kapasitas organisasi khususnya di bidang human capital dengan harapan seluruh Duta BPJS Kesehatan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi peserta.Lebih jauh menuruhnya SDM BPJS Kesehatan tidak cukup hanya kompeten di bidangnya, tapi juga punya nilai yang sejalan dengan organisasi, salah satunya memberikan pelayanan terbaik kepada peserta.

Kami menyadari, untuk meningkatkan kualitas informasi yang ada dalam media ini kami masih membutuhkan masukan dan kritik dari pembaca sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada pembaca yang budiman, atas atensi dan masukan membangun sehingga diharapkan media ini terus menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan masyarakat serta pembaca sekalian. Selamat beraktivitas.

Redaksi

Kilas & Peristiwa - BPJS Kesehatan Raih Penghargaan Indonesian Customer Satisfaction Award (ICSA)

Sehat & Gaya Hidup - Hati-Hati, Keropos Tulang Bisa Terjadi Lebih Awal Cegah dengan Gaya Hidup Sehat

Persepsi - Petugas Verifikator menghambat Pembayaran Klaim? Benar Gak Sih?

Membenahi Tata Kelola SDM Untuk Memberikan Pelayanan Terbaik

SDM BPJS Kesehatan tidak cukup hanya kompeten di bidangnya, tapi juga punya nilai yang sejalan dengan organisasi, salah satunya memberikan pelayanan terbaik kepada peserta.

INFO BPJS KESEHATAN EDISI 57 TAHUN 2017 INFO BPJS KESEHATAN

EDISI 57 TAHUN 2017

JAKARTAKILAS & PERISTIWA 5KILAS & PERISTIWA

JAKARTA

BPJS Kesehatan menerima penghargaan dari Indonesian Customer Satisfaction Award sebagai The Best in Achieving Total Customer Satisfaction dalam kategori Health Insurance. Penghargaan diterima oleh Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari di Hotel Shangrila (22/11). Menurut Andayani Budi Lestari, dalam meningkatkan pelayanan dan kepuasan kepada peserta, BPJS Kesehatan terus mengembangkan berbagai terobosan dan inovasi, meningkatkan mutu pelayanan serta mempercepat cakupan kepesertaan.

“Dimulai dari memperluas kanal pelayanan atau point of service sehingga pelayanan pendaftaran kepesertaan bisa dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan dengan System Drop Box, Bank dan Lippo Mall, Mobile JKN dan Website BPJS Kesehatan, Card Center, BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, Mobile Customer Service,Kecamatan dan BPTSP dan melalui Kader JKN. Selain itu dilakukan pengembangan layanan aduan informasi melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400 di dalamnya terdapat layanan pemberian informasi ,pelayanan pengaduan, pendaftaran, teleconsulting, dan aplikasi di website yaitu Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan atau SIPP,” beber Andayani.

Hasil survei dari PT Swasembada, di tahun 2016 angka kepuasan peserta JKN-KIS mencapai 78.6%,

sementara indeks kepuasan fasilitas kesehatan yang melayani pasien JKN-KIS secara total 76,2%, FKTP adalah 76,3% dan FKRTL 76,3%. Angka tersebut sampai saat ini masih berada di atas dari angka yang ditetapkan pemerintah.

Indonesian Customer Satisfaction Award (ICSA) merupakan ajang pemberian penghargaan tahunan terhadap perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia yang berprestasi dalam hal memberikan kepuasan terhadap seluruh pelanggan/konsumen yang diprakarsai oleh Majalah SWA Sembada dan Frontier Marketing Research, konsultan riset kepuasan pelanggan.

BPJS Kesehatan Raih Penghargaan Indonesian Customer Satisfaction Award (ICSA)

Jakarta – GO-JEK, penyedia layanan on-demand berbasis aplikasi terdepan di Indonesia kembali hadirkan solusi untuk mempermudah masyarakat Indonesia. Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, GO-JEK memperkenalkan GO-BILLS – layanan untuk membayar tagihan terkait kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan GO-PAY. Melalui layanan ini, pengguna aplikasi GO-JEK bisa membayar tagihan listrik dan BPJS Kesehatan hanya dengan beberapa langkah mudah. Konferensi pers dihadiri oleh Bapak Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika.

Dalam sambutannya, Nadiem Makarim, CEO dan Founder GO-JEK mengatakan bahwa layanan GO-

BILLS merupakah langkah awal perusahaan untuk menghadirkan lebih banyak kemudahan bertransaksi non-tunai bagi para pengguna aplikasi GO-JEK. “Saat ini, Indonesia sedang memasuki masa transisi dari masyarakat tunai ke masyarakat non-tunai. Kami berharap dengan adanya layanan ini akan mempercepat transisi tersebut. Layanan GO-BILLS ini akan terus dikembangkan ke depannya untuk semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran tagihan sehari-hari secara mudah dan aman,” kata Nadiem.

Wahyuddin Bagenda selaku Direktur Terknologi dan Informasi BPJS Kesehatan memberikan apresiasi terhadap layanan GO-BILLS. “Guna mendorong kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran jaminan sosial kesehatan, kami terus menambah channel pembayaran. Cukup dengan 3 langkah mudah, masyarakat bisa membayar iuran BPJS Kesehatan untuk diri sendiri maupun keluarga melalui aplikasi GO-JEK.Menurut Wahyuddin, GO-JEK adalah salah satu perusahaan teknologi yang memiliki jangkauan pasar yang luas. Sinergi dengan GO-JEK ini diharapkan dapat kian memudahkan masyarakat, terutama peserta JKN-KIS Lewat fitur GO-BILLS dalam aplikasi GO-JEK, peserta JKN-KIS dapat membayar iuran JKN-KIS kapanpun dan dimanapun.

Dorong Transaksi Elektronik, GO-JEK Luncurkan GO-BILLS untuk Pembayaran Listrik dan BPJS Kesehatan


FOKUSUtama6

BPJS Kesehatan sendiri merupakan transformasi dari PT Askes (Persero), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk

menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pejabat Negara, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya yang saat itu berjumlah sekitar 16,5 juta jiwa. Sementara BPJS Kesehatan mengelola program JKN-KIS untuk seluruh rakyat Indonesia.

Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Mira Anggraini menyampaikan, meskipun diartikan sebagai asuransi kesehatan, sebetulnya di PT Askes tidak ada mekanisme asuransi. Misalnya saja tidak ada fungsi merekrut peserta karena sudah memiliki captive market yang jelas. Iuran bulanan juga otomatis dipotong dari gaji peserta. Kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Indonesia akan menggunakan sistem pembiayaan kesehatan model asuransi kesehatan sosial dengan skema kontribusi atau iuran. Perubahan yang radikal ini membuat model bisnis yang sebelumnya dijalankan Askes harus berubah. Yang menjadi tantangan, ketika itu sistem pembiayaan kesehatan dalam program JKN-KIS merupakan hal yang baru bagi Indonesia, terlebih belum ada seorang pun yang pernah mengerjakan hal itu.

"Dengan sistem skema kontribusi, di BPJS Kesehatan ada fungsi mencari uang, ada fungsi mencari peserta, serta ada fungsi belanja efektif dan efisien, yang selama di PT Askes belum kita jalankan. Kalau dilihat dari sisi organsiasi, proses itu sebelumnya tidak ada. Jadi benar-benar harus membangun proses baru, mesin baru, orang baru, sementara sebelumnya tidak ada yang pernah mengerjakan hal itu. Di sisi lain, publik juga tidak bisa menunggu," ujar Mira.

Sejak 1 Januari 2014, Indonesia telah mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Aturan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 24 Tahun 2011, sehingga lahirlah BPJS Kesehatan sebagai pengelola program JKN-KIS.

Untuk Sukseskan Program JKN-KISPenguatan Kapasitas Organisasi


EDISI 57 TAHUN 2017

FOKUS 7Perubahan yang radikal ini membuat BPJS Kesehatan di awal-awal implementasi program JKN-KIS banyak mendapatkan sorotan. Antrean panjang di tempat pendaftaran peserta seringkali mendapat keluhan. Hal yang sama juga terjadi saat peserta mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Namun, BPJS Kesehatan tidak berdiam diri. Organisasi terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan, memperbaiki banyak sistem guna membangun organisasi menjadi lebih egile. Sehingga pada akhirnya kepuasan peserta akan tercapai, dan keberlangsungan program bisa tetap terjaga.

Capacity Building BPJS Kesehatan

Sebagai badan hukum publik yang mengelola jaminan kesehatan masyarakat Indonesia, BPJS Kesehatan memang dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan mampu memenuhi harapan pesertanya, sehingga tujuan SJSN untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Untuk melaksanakan hal tersebut, tentunya diperlukan peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional.

Strategi peningkatan dan pengembangan kapasitas BPJS Kesehatan dilakukan pada tiga dimensi utama, yaitu People, Process dan Tools, dan ini dibangun secara komprehensif di 25 area fungsi kelembagaan yang ditetapkan sebagai fundamental, baik pada Core Process, Manage Process dan Support Process. Di Direktorat SDM dan Umum, strategi yang dilakukan adalah membangun SDM yang profesional, terpercaya, dan berkarakter kepemimpinan unggul melalui organisasi pembelajar yang handal.

"Untuk dimensi People, yang kita cari adalah human capital yang mampu membangun organisasi ini ke depan. Kita tidak bisa berfikir jangka pendek, tetapi harus menyiapkan mereka untuk bisa menjaga dan membangun organisasi ini agar ke depan menjadi lebih baik, sehingga misi pemerintah bisa terus kita jalankan,” tutur Mira.

Karenanya, SDM yang dicari bukan hanya yang pintar, tetapi juga harus capable supaya bisa menjadi capacity. Ketika merekrut pegawai baru, yang juga menjadi pertimbangan utama adalah harus mempunyai value yang tidak terlalu jauh dengan value organisasi. Sebab pada akhirnya value inilah yang akan membangun sebuah budaya.

BPJS Kesehatan juga telah menetapkan dan mengembangkan value atau nilai organisasi yang diharuskan menjadi Tata Nilai bagi seluruh Duta BPJS Kesehatan, yaitu cerminan sikap seluruh Duta BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di organisasi. Tata Nilai Organisasi yang harus dijadikan tata nilai kerja oleh para duta BPJS Kesehatan terdiri dari Integritas, Profesional, Pelayanan Prima, dan Efisiensi Operasional.

Untuk mendapatkan SDM tersebut, BPJS Kesehatan telah membangun model kompetensi melalui berbagai program pendidikan dan juga pelatihan. “Setiap

fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi kita bangun modelnya. Jadi setiap kotak yang ada di dalam struktur organisasi sudah ada model kompetensinya. Tapi kan ketika ada orang yang masuk ke dalam stuktur atau kotak tersebut, belum tentu kompetensinya terpenuhi. Pasti ada gap, dan itulah yang kemudian kita isi melalui berbagai pendidikan, pelatihan, dan sebagainya,” tutur Mira.

Bagaimana sebuah organisasi beradaptasi atas perubahan merupakan perhatian serius dari manajemen. Apalagi ekspektasi peserta tidak terbatas. Di sisi lain, sumber daya yang dimiliki terbatas. Karenanya, BPJS Kesehatan harus membangun pondasi kapasitas organisasi, di mana pengelolaan SDM harus mengubah positioning-nya dan bergerak di area HR Strategic, sehingga bisa menjadi mitra strategis, bukan hanya sebagai supporting bagi organisasi dan manajemen, bukan hanya sebagai fungsi administratif.

“Dalam pengelolaan SDM, apa yang saya ubah adalah pengelola SDM tidak boleh lagi berfikir bahwa mereka hanya administrator, ngurusin SK, mutasi, promosi, bukan itu. Tapi mereka harus bisa merencanakan dan membangun orang sebagai mitra strategis untuk unit fungsi lainnya. Dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas, sistemnya juga saya ubah dari yang tactical learning menjadi blended learning. Bahkan sekarang juga sudah mengarah kepada strategic learning melalui corporate university yang sedang dalam proses. Ini bukan universitas-nya BPJS Kesehatan, tetapi lebih kepada sistem pembelajaran. Jadi bukan lagi mengisi gap, tetapi sudah strategis. Ketika dia masuk ke dalam sistem pembelajaran tersebut, saat dididik atau dilatih sudah bicara organsasi secara terintegrasi. Sehingga proses pembelajaran nantinya bisa menjadi lebih cepat, kerena publik tidak bisa menunggu,” paparnya.

Mira menambahkan, tujuan utama dari BPJS Kesehatan adalah melayani publik dan menjaga keberlangsungan program JKN-KIS. Guna mewujudkan hal tersebut, semua elemen dalam organisasi tentunya harus memiliki mindset yang sama untuk melayani publik. “Kalau bicara melayani publik, ini kan bukan hanya tugas orang kepesertaan saja, bukan yang di frontliner saja. Semua bagian juga harus memiliki mindset itu. Jadi core kompetensi organisasi harus ada di semua kepala pegawai BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Sistem Rekrutmen Pegawai

Saat ini jumlah pegawai tetap BPJS Kesehatan mencapai sekitar 7.200 dengan 13 Kedeputian Wilayah, 127 kantor cabang, dan 388 kantor Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun jumlah peserta JKN-KIS per 1 Desember 2017 sudah mencapai 186,6 juta jiwa. Tahun ini, BPJS Kesehatan tidak lagi menambah kantor cabang secara masif, juga tidak menambah pegawai (Zero Growth highly impact).

Menurut Mira, sistem rekrutmen yang dilakukan BPJS Kesehatan berdasarkan Strategic Workforce Planning (SWP), di mana dinamika rekrutmen tersebut melihat kebutuhan organisasi. Tidak sekedar Growth Volume



8 FOKUS

Organisasi, tetapi juga mempertimbangkan kematangan proses bisnis, Temporary outsource based shifting untuk pekerjaan yang sifatnya periode jangka pendek, dan bagaimana banyak proses dan beban kerja diambil alih oleh Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang terus berkembang, mengalihkan banyak proses yang Resources based menjadi Information, Communication and Technology (ICT) based.

“Dalam proses rekrutmen, tentunya kita merekrut sesuai kebutuhan beban kerja. Saat ini kebijakannya memang tidak lagi menambah pegawai, hanya mengganti yang pensiun saja. Sebab adama proses-proses yang bisa diefektif dan diefisienkan. Jumlah pesertanya memang makin banyak, Namun bukan berarti pegawainya juga harus makin banyak. Tetapi kita harus tetap mengganti yang pensiun dan menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan,” ujar Mira.

Yang kemudian dilakukan BPJS adalah menciptakan dan mendorong inovasi pada proses bisnis yang terintegrasi. Misalnya saja inovasi Kader JKN sebagai wujud partisipasi masyarakat untuk merekrut peserta baru dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan bagi segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Hal yang sama juga dilakukan BPJS Kesehatan dalam kebijakan penambahan kantor cabang. Pada awalnya, penambahan kantor cabang memang cukup massive dilakukan. Namun kemudian manajemen memutuskan untuk berhenti di angka 127, dan lebih fokus pada strategi membangun kolaborasi, tidak lagi bekerja sendiri. Misalnya saja untuk collecting iuran, BPJS Kesehatan banyak menjalin kerja sama dengan perbankan, mini market, layanan Payment Point Online Bank (PPOB), hingga market place online. Kanal-kanal pembayaran juga diperluas. Tidak lagi terpusat di kantor cabang seperti ketika program JKN-KIS baru diimplementasikan. Yang juga tidak kalah penting adalah pemanfaatan teknologi, misalnya dengan menghadirkan aplikasi mobile JKN. Semuanya ini merupakan contoh-contoh kapasitas yang diekspan tanpa harus menambah SDM atau kantor baru.

Sebagai Badan Hukum Publik yang yang ditunjuk untuk mengelola Program JKN-KIS, tentu saja tidak luput dari berbagai dinamika dalam pengelolaan organisasi. Dalam kurun waktu 4 tahun program ini berjalan, terdapat strategi baru yang mengharuskan organisasi ini mengubah visi, misi serta struktur organisasi, sehingga dapat menjawab tantangan dan dinamika pengelolaan program ke depan.

Baru-baru ini, BPJS Kesehatan juga melakukan perubahan struktur organisasi dan penamaan. Menurut Mira, perubahan struktur ini merupakan konsekuensi dari strategi baru yang sudah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, yang dituangkan dalam Rencana Strategis BPJS Kesehatan 2016-2021. “Perubahan struktur organisasi ini bertujuan untuk semakin memudahkan seluruh elemen di BPJS Kesehatan dalam mencapai target-target organisasi,” ungkapnya.

Untuk memastika setiap inisiasi dari managemen bisa berjalan dengan baik, BPJS Kesehatan juga membentuk

unit fungsi sendiri yakni change management. Mira memberi contoh soal kebijakan drop box yang bertujuan memperbaiki proses, sehingga antrean pendaftaran bisa dipangkas.

“Saat kebijakan ini diluncurkan, ternyata pemahamannya lain-lain. Drop box ini kan dibuat untuk memangkas antrean supaya tidak panjang, jadi peserta cukup memasukKan berkas saja dengan menyertakan nomor telepon yang bisa dihubungi, supaya kalau ada data yang kurang atau diragukan bisa langsung dihubungi. Ternyata waktu itu penangkapannya macam-macam. Ada yang menggangap berkas yang masuk ke drop box itu harus bersih, jadi harus diperiksain dulu. Akhirnya yang ngantre malah jadi lama. Dan banyak sekali contoh proses bisnis yang berubah, yang perubahannya musti dikawal,” tuturnya.

BPJS Kesehatan juga telah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi BPJS Kesehatan. Tentu saja untuk mengimbangi kebutuhan pegawai yang berkompetensi dan berkinerja unggul, serta menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh dan kompeten. Dengan mempertimbangkan bahwa kompetensi SDM merupakan salah satu aset strategis dalam organisasi ini, pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi diharapkan bisa menjadi wadah bagi para Duta BPJS Kesehatan untuk menguji kompetensi, dan memastikan SDM tersebut memiliki kompetensi inti terhadap penciptaan nilai dan keunggulan organisasi. Terlebih, BPJS Kesehatan merupakan satu-satunya organisasi di Indonesia yang mengelola jaminan sosial kesehatan, sehingga jarang ditemukan atau bahkan tidak ada institusi lain di Indonesia yang berkompeten sebagai sarana pembelajaran terkait sistem jaminan sosial kesehatan.

“Lembaga Sertifikasi Profesi ini lebih ke internal. Saya ingin kompetensi yang sudah ada itu distandarkan mutu dan kualitasnya. Jadi misalnya untuk seorang verifikator, kompetensinya harus sama antara yang di Jakarta dengan yang di Papua. Program ini sudah berjalan dan ada beberapa modul mulai dari verifikator, rekrutmen, pelayanan peserta, collecting iuran, dan satu lagi yang dibangun modulnya yaitu case management,” tuturnya.

Strategi Mencapai Fokus Utama

Selain berbenah dan menyiapkan kapasitas internal BPJS Kesehatan, hal ini selaras dan mendukung tiga Fokus Utama BPJS Kesehatan di tahun 2017 yang menjadi landasan dalam menyusun arah dan kebijakan yang dijalankan, yaitu Keberlangsungan Finansial, Kepuasan Peserta, dan Menuju Cakupan Semesta.

Untuk menjaga Keberlangsungan finansial, upaya yang dilakukan adalah dengan peningkatan rekrutmen peserta potensial dan meminimalkan adverse selection, peningkatan kepastian dan kemudahan pembayaran iuran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana operasional serta mengoptimalkan kendali mutu dan kendali biaya Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, serta menerapkan law enforcement bagi fasilitas kesehatan, peserta, dan juga badan usaha yang melanggar.



EDISI 57 TAHUN 2017

FOKUS 9


Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso menyampaikan, upaya yang juga penting dalam menjaga keberlangsungan finansial adalah peningkatan kolektibilitas iuran peserta dari seluruh segmen, serta menyediakan banyak kanal untuk memudahkan peserta membayar iuran. Berbagai inovasi juga telah dihadirkan BPJS Kesehatan sebagai hasil kolaborasinya dengan banyak pihak. Salah satunya yang terbaru dengan menggandeng Bank BNI dalam kerja sama penyelenggaraan Tabungan Sehat. Pasalnya sudah cukup banyak peserta yang menunggak pembayaran iuran dan sudah terlanjur memiliki tunggakan yang cukup besar.

“Tabungan Sehat merupakan inovasi baru perbankan dalam upaya meningkatkan kolektibilitas iuran peserta JKN-KIS. Melalui inovasi ini, peserta JKN-KIS khususnya yang memiliki tunggakan, dapat lebih mudah menyelesaikan kewajiban membayar iuran," ujar Kemal.

Untuk fokus kedua yaitu Kepuasan Peserta, dilakukan dengan meningkatkan perbaikan sistem pelayanan online untuk seluruh peserta, mengoptimalkan implementasi Coordination of Benefit (COB) untuk Peserta Pekerja Penerima Upah, meningkatkan kemudahan penanganan keluhan pelanggan dan akses informasi peserta, serta meningkatkan perluasan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan (tingkat pertama dan lanjutan).

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Maya Amiarny Rusady menambahkan, fokus kepuasan peserta salah satunya juga dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan peran FKTP sebagai lini pelayanan tingkat pertama. Karenanya, aktivitas promotif dan preventif akan terus dioptimalkan melalui penguatan FKTP. Setiap tahun, BPJS Kesehatan juga rutin mengadakan kegiatan “Pertemuan Nasional Pelayanan Primer” untuk memperkuat kemitraan strategis antara BPJS Kesehatan dengan FKTP, dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN dan membangun FKTP berkualitas.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah menerapkan pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK). Menurut Maya, KBK menjadi indikator kinerja yang berdampak pada hasil berdasarkan pemenuhan komitmen pelayanan atau kinerja FKTP, sehingga harapannya dapat meningkatkan kepuasan peserta.

Sementara itu untuk fokus ketiga yaitu Menuju Cakupan Semesta, dilakukan dengan cara menerapkan percepatan rekrutmen peserta potensial, mengoptimalkan mobilisasi peran strategis kelembagaan baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menggerakan partisipasi dan peran serta masyarakat agar sadar memiliki jaminan kesehatan, serta mengoptimalkan peran aktif Kader JKN melalui organisasi kemasyarakatan atau keagamaan yang memiliki struktur nasional-daerah berbasis masyarakat dengan pola kerja sama dan pertanggungjawaban yang jelas.

Dalam upaya menuju Cakupan Semesta, salah satu tantangan besarnya yaitu pada pengelolaan kelompok peserta PBPU. Untuk itu, BPJS Kesehatan menggulirkan program Kader JKN yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan bagi segmen peserta PBPU. Sebab partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung suksesnya Program JKN-KIS, mengingat karakteristik latar belakang peserta PBPU yang beragam dengan jumlah populasi yang cukup besar.

“Inovasi Kader JKN yang dihadirkan BPJS Kesehatan ini merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Program JKN-KIS, dan diharapkan akan mengoptimalkan sosialisasi, edukasi, serta sebagai pengingat dan pengumpul iuran,” ujar Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari.



Bincangtokoh10

Hadirnya program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) membawa perubahan signifikan bukan hanya bidang kesehatan, tapi hampir seluruh bidang mulai

dari ekonomi, sosial, dan budaya yang berkembang di Indonesia. Melalui JKN-KIS, pemerintah menggulirkan kebijakan asuransi sosial yang skemanya melalui kontribusi berbentuk iuran.

Perubahan itu tidak hanya menyasar berbagai sektor yang bersinggungan dengan kehidupan masyarakat, tapi juga lembaga penyelenggaranya. BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Askes. Sebagaimana diketahui kepesertaan PT Askes sifatnya terbatas, hanya untuk PNS, pensiunan, veteran dan perintis kemerdekaan serta keluarganya.

PT Askes dibentuk melalui peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No.69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya. Sedangkan BPJS Kesehatan dibentuk melalui Undang-Undang (UU) No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Secara hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan UU lebih tinggi daripada PP. Itu menandakan amanat yang tertuang dalam UU lebih besar daripada PP. Artinya tugas, fungsi dan wewenang BPJS Kesehatan juga lebih besar ketimbang PT Askes. Begitu pula bisnis prosesnya, berubah signifikan.

Seiring perubahan itu sumber daya manusia (SDM) yang tadinya menjalankan roda organisasi PT Askes dituntut menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi BPJS Kesehatan. Mengingat SDM yang ada harus menjalankan bisnis proses yang baru, maka diperlukan pembenahan yang cepat guna mengejar tujuan organisasi, salah satunya memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta.

Tidak mudah mengelola SDM yang ada agar mampu menjalankan organisasi BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan program JKN-KIS sebagaimana amanat UU SJSN dan UU BPJS. Ada banyak tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan. Tapi, apapun persoalan yang dihadapi, perubahan dan perbaikan harus dilakukan dengan cepat dan benar, peserta tidak mungkin menunggu karena saat ini juga mereka butuh pelayanan.

Untuk mengetahui upaya pembenahan yang dilakukan BPJS Kesehatan di bidang SDM, tim redaksi Info BPJS Kesehatan telah melakukan wawancara dengan Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Mira Anggraini. Berikut ini kutipannya;

Membenahi Tata Kelola SDM Untuk Memberikan Pelayanan Terbaik


SDM BPJS Kesehatan tidak cukup hanya kompeten di bidangnya, tapi juga punya nilai yang sejalan dengan organisasi, salah satunya memberikan pelayanan terbaik kepada peserta.


EDISI 57 TAHUN 2017

BINCANG 11

Terjadi perubahan organisasi yang signifikan dari PT Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, upaya apa yang dilakukan untuk menjalankan program JKN-KIS agar sesuai mandat UU SJSN dan UU BPJS?

Pada masa PT Askes, kami ibaratnya naik mobil sedan yang nyaman. Misalnya, kepesertaan sudah ditentukan hanya PNS, pensiunan, veteran, perintis kemerdekaan dan keluarganya. Iurannya secara langsung dipotong dari gaji atau uang pensiunan. Bahkan PT Askes ikut menetapkan harga untuk pelayanan kesehatan yang diberikan. Besaran iuran setiap tahun naik mengikuti kenaikan gaji PNS.

Terbitnya UU SJSN membawa perubahan signifikan terhadap bisnis proses tersebut. Setelah lahir UU BPJS PT Askes ditransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Transformasi itu secara otomatis mengubah jalannya organisasi. Ibaratnya, saat ini SDM yang ada harus mengendarai mobil balap dengan kecepatan tinggi, tapi belum memiliki kapasitas yang cukup baik. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan SDM secara terus-menerus dan harus dilakukan secara cepat demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama peserta. Masyarakat tidak bisa menunggu pembenahan itu karena mereka butuh pelayanan saat ini juga.

Lahirnya program JKN-KIS merupakan prestasi negara kita yang sangat luar biasa. Negara lain butuh waktu puluhan sampai ratusan tahun untuk menyelenggarakannya. Tapi di Indonesia, walau menghadapi berbagai tantangan, mampu menggulirkan program asuransi sosial lewat program JKN-KIS dalam waktu yang relatif cepat.

Apa tantangan yang dihadapi dalam membenahi SDM, dan bagaimana cara mengatasinya?

Pada dasarnya sifat manusia itu tidak ingin diubah, itu salah satu tantangan yang dihadapi dalam 2 tahun pertama setelah bertransformasi, padahal SDM

harus menyesuaikan diri dengan tujuan organisasi. Oleh karenanya kami mengukur indikasi resistance to change atau penolakan diri terhadap perubahan. Paling berat jika orang tersebut mengaku tidak menolak, tapi sebenarnya dia tidak mau melakukan perubahan. Ini menjadi beban organisasi dalam menjalankan perubahan sehingga perubahan tidak bisa cepat.

Untuk mengatasi persoalan itu kami membentuk unit change management yang tujuannya memastikan proses perubahan berjalan baik. Bahkan untuk mendukung unit tersebut dibentuk juga change management action team yang berfungsi untuk memastikan inisiasi perubahan di tingkat manajemen bisa terlaksana sampai struktur paling bawah.

Salah satu contohnya kebijakan drop box yang merupakan inisiasi manajemen untuk memangkas antrian pendaftaran peserta baru. Ketika kebijakan itu berjalan ternyata ada karyawan BPJS Kesehatan yang punya pemahaman berbeda. Akibatnya menghambat kelancaran pelaksanaan drop box, alih-alih antrian peserta bisa dipangkas tapi yang terjadi sebaliknya. Untuk itu perubahan perlu dikawal dengan baik untuk memastikan kebijakan yang bergulir berjalan sampai level teknis.

Berarti evaluasi terhadap berjalannya perubahan itu terus dilakukan BPJS Kesehatan?

Iya, memang tidak mudah memastikan perubahan itu berjalan sesuai apa yang telah ditetapkan. Kami melakukan banyak sekali perubahan yang sangat cepat, dan itu menuntut SDM yang ada juga harus cepat memahaminya. Masyarakat tidak bisa menunggu perubahan itu sampai sempurna. Tapi yang jelas, perubahan yang kami lakukan ini berdampak pada perbaikan pelayanan terhadap peserta JKN-KIS.

Apakah ada program khusus untuk SDM BPJS Kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menjaga keberlanjutan program JKN-KIS?

Salah satu strategi besar kami yakni fokus pada konsumen atau melayani publik. Oleh karenanya tugas ini bukan hanya milik petugas BPJS Kesehatan yang mengampu bidang kepesertaan saja tapi juga semua bagian dalam organisasi harus punya cara pandang yang sama. Misalnya, bagian teknologi indofrmasi (IT), tugas yang dijalankannya harus berorientasi pada pelayanan terbaik bagik publik. Pemahaman ini harus terbangun pada semua SDM yang menjalankan organisasi BPJS Kesehatan.

Apa target yang ingin dicapai menjelang universal health coverage (UHC) atau cakupan jaminan kesehatan semesta 2019?

Perspektif menuju UHC harus dibangun dalam mengelola SDM. Kemudian struktur organisasi yang ada harus diisi oleh kapasitas yang sesuai. Pada Juli 2017 kami mengubah struktur organisasi dan ini masih berproses, kami terus melakukan pendidikan dan pelatihan agar SDM yang ada bisa menjalankan perannya dengan baik. Saya berharap tahun 2018 struktur itu sudah berjalan sebagaimana harapan.

Apa harapan anda ke depan untuk SDM di BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan JKN-KIS?

SDM sangat penting untuk organisasi, tapi paling penting kita bisa mendapat SDM yang paling tepat. Oleh karenanya kami bukan hanya butuh orang yang pintar, tapi juga sejalan dengan nilai organisasi. Ada 4 nilai organisasi BPJS Kesehatan yaitu integritas, profesional, pelayanan prima, dan efisien. Dengan begitu kami berharap ke depan fungsi pengelolaan SDM bukan hanya administratif tapi strategic partner sehingga bisa memberi dukungan yang dibutuhkan unit lainnya dalam organisasi sehingga mereka bisa mencapai tujuan organisasi. Singkatnya, SDM dan sumber daya lainnya harus bisa menjadi partner untuk seluruh fungsi organisasi.



12

Nanan Gunawan, 63, adalah pensiunan perusahaan BUMN. Semenjak 1997 pria ini sudah didiagnosa mengalami penyakit hipertensi. Sejak bekerja hingga pensiun,

berkali-kali Nanan mengalami kondisi drop akibat penyakitnya.

Hal ini disebabkan dia tidak menjaga pola hidup sehat dan disiplin minum obat sesuai anjuran bagi pengidap hipertensi.

“Dulu saya sering bolak-balik ke rumah sakit. Saat berobat, biasanya kondisi sudah parah. Tensinya cukup tinggi,” sebut Nanan, yang mengaku paling

takut jika hipertensinya ini bermuara menjadi stroke.

Mulai 2014, dia berobat di Klinik Medika Antapani, Bandung. Di klinik yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan ini terdapat program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis). Nanan mengaku dirinya tertarik bergabung menjadi peserta Prolanis di klinik tersebut.

Selain mendapat banyak kenalan baru senasib yang juga memiliki penyakit kronis, beragam manfaat lain dirasakan oleh dirinya dari program ini. Oleh dokter dan tenaga medis peserta dibina untuk hidup harmoni

dengan penyakit kronis yang dideritanya dan berbagi pengalaman dengan sesama pasien.

Setiap dua minggu sekali, Nanan beserta peserta lain rutin mengikuti senam sehat yang digelar di klub Prolanis klinik tersebut. Untuk mengontrol tingkat tensinya, klub juga menggelar pemeriksaan rutin.

Lewat edukasi, senam sehat, serta pemeriksaan rutin, penyakit yang diderita Nanan sudah bisa lebih dikendalikan. Nanan mengaku bahagia ikut klub ini. Usai senam misalnya, dia bisa berbagi cerita dengan sesama pasien lain soal mengatasi penyakitnya.

“Kendati mengidap penyakit kronis, dengan berkumpul bersama kawan senasib, hidup saya lebih bahagia. Pengetahuan saya tentang penyakit ini juga bertambah,” ujarnya sembari tersenyum.

Saat ini, dirinya mengaku lebih bugar dan percaya diri dalam menjalani hidup. Bahkan, kendati sudah tergolong lanjut usia, kini dia aktif menggeluti olahraga renang dan bersepeda.

Program Prolanis merupakan salah satu program promotif dan preventif yang memberikan manfaat bagi peserta JKN-KIS khususnya peserta yang menderita penyakit kronis.

Prolanis dikembangkan secara khusus di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Mereka akan

Benefit

Kelola Penyakit Berkat ProlanisMANDIRI


EDISI 57 TAHUN 2017

13mengajak peserta penyandang diabetes melitus (DM) maupun hipertensi untuk dapat bekerja bersama-sama dalam mengelola penyakit yang diderita dan melakukan penatalaksanaan kesehatan yang baik sehingga diharapkan akan menghasilkan kualitas hidup yang optimal walaupun memiliki penyakit DM ataupun hipertensi.

Menurut Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Afrizayanti, DM dan hipertensi kini sudah jamak diderita masyarakat. Ketika orang mengalaminya, walhasil mereka bakal merasa bingung, terpukul dan merasa terasing serta menimbulkan depresi.

Bisa jadi, lanjut dia, hal itu lantaran pemahaman yang kurang terhadap penyakit tersebut. Pada keadaan tersebut dibutuhkan dukungan dari keluarga dan lingkungannya agar penyandang memahami secara jelas permasalahan dan jalan keluarnya.

Butuh sinergi

Kunci sukses Program Prolanis, lanjut Afrizayanti, adalah adanya sinergitas antara penderita dan keluarganya, FKTP serta BPJS Kesehatan. Pasalnya, tujuan utama dari program ini adalah penderita dan keluarganya dapat mengawasi kesehatan diri secara mandiri sehingga tercapai keadaan yang baik dan stabil atas gangguan yang terjadi.

Dengan adanya Prolanis, diharapkan para peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan kemandiriannya dalam upaya memulihkan penyakit. Di samping itu, para peserta dan FKTP bisa mencegah timbulnya komplikasi penyakit kronis serta meningkatkan status kesehatan bagi peserta Prolanis.

Untuk lebih jelasnya, terdapat tujuh aktivitas Prolanis yang diadakan di FKTP. Kegiatan itu meliputi, konsultasi medis, senam Prolanis atau edikasi klub Prolanis, dan

pemantauan status kesehatan berupa pemeriksaan rutin gula darah puasa (GDP) dan gula darah 2 jam setelah puasa (GDPP) setiap bulan .

Selain itu, ada pula pemeriksaan rutin 3 sampai 6 bulanan yaitu pemeriksaan HbA1c dan kimia darah (microalbuminuria, ureum, kreatinin, kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL dan trigliserida). Selain pemeriksaan kesehatan, terdapat juga kegiatan kunjungan ke rumah (home visit), pelayanan obat, mentoring spesialis, dan pengingat (reminder) melalui SMS gateaway.

“Prolanis yang kini terus dikembangkan adalah khusus untuk peserta BPJS Kesehatan yang

menyandang Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi. Saat ini cukup banyak FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang mengembangkan

Prolanis dam membentuk suatu kelompok/Paguyuban Penyandang DM atau Hipertensi,” ujar

Afrizayanti

Tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hidup peserta dengan penyakit kronis, Prolanis juga terbukti bisa menekan tingkat rujukan ke rumah sakit serta komplikasi penyakit.

Hal itu misalnya, terjadi di Puskesmas Talagabodas, Bandung. Sejak menerapkan Prolanis pada 2012 silam, Kepala UPT Puskesmas Talagabodas Bandung Siska Gerfianti memaparkan, angka komplikasi penyakit kronis dan rujukan turun drastis hingga di bawah 5%.

“Sebelum Prolanis berjalan, Puskesmas Talagabodas sering merujuk pasien diabetes maupun hipertensi yang mengalami komplikasi jantung, stroke, dan gagal ginjal ke rumah sakit,” ujar Siska.

BENEFIT



14 PELANGGAN

Teknologi informasi tumbuh semakin pesat. Saat ini, rasanya sudah sangat aneh misalnya, jika ada masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar. Jumlah pengguna telepon pintar di Tanah

Air kira-kira sudah mencapai lebih dari 100 juta, atau kurang lebih hampir separuh dari penduduk Indonesia. Tidak memiliki telepon pintar, wah, bisa-bisa dibilang ketinggalan zaman.

Perkembangan teknologi informasi yang lebih memudahkan berbagai hal ini juga dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan demi meningkatkan pelayanan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelolanya.

Sejak dibuka pada 2015 lalu, fitur-fitur layanan dari BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 terus berkembang. Pada Mei tahun ini, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 juga menyediakan layanan teleconsulting.

Melalui teleconsulting, peserta JKN-KIS bisa konsultasi kesehatan kepada dokter umum yang siap memberikan informasi kesehatan yang dibutuhkan.

Tidak hanya untuk berkonsultasi, via BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, BPJS Kesehatan juga membuka kanal pengaduan bagi peserta yang mengalami masalah. Jadi, jika Anda ingin menyampaikan pengaduan terkait program JKN-KIS atau kesulitan sebagai peserta, jangan ragu untuk segera menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400

BPJS Kesehatan menggaransi semua pengaduan yang disampaikan via BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 dengan menindaklanjuti sesuai SLA (Service Level Agreement) yang telah ditetapkan. Bila masalah yang diadukan tergolong ringan, biasanya hal yang ditanyakan atau informasi yang dibutuhkan bisa dijelaskan langsung oleh petugas Care Center.

Ditindaklanjuti BPJS KesehatanSEMUA PENGADUAN


EDISI 57 TAHUN 2017

PELANGGAN 15Apabila masalahnya sedikit rumit, petugas Care Center akan melakukan eskalasi ke Kantor Cabang melalui aplikasi. Jika ekslasinya tergolong rumit, peserta bakal diarahkan petugas Care Center untuk datang ke kantor cabang atau petugas Care Center akan berkoordinasi langsung dengan Kantor Cabang dan kemudian akan menghubungi kembali peserta tersebut.

Dengan adanya sistem pengaduan berbasis call center 24 jam ini, publik diharapkan tidak perlu panik bila menghadapi kendala di lapangan yang mereka belum tahu solusinya. Adanya BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 ini juga bisa meningkatkan pelayanan di kantor cabang. Pasalnya, antrean di kantor cabang bisa berkurang lantaran sebagian besar pengaduan diharapkan bisa diselesaikan oleh petugas Care Center.

Care Center yang sebelumnya terdapat fungsi pemberian informasi, penanganan pengaduan, teleconsulting dan pengelolaan media sosial, saat ini juga telah dikembangkan menjadi beberapa fungsi.

Salah satunya adalah pendaftaran peserta PBPU atau peserta mandiri dan peserta Bukan Pekerja. Peserta juga dapat melakukan mutasi data kepesertaan untuk data nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nomor KK, NIK, alamat, email, nomor telepon, kelas rawat dan fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Di samping menggunakan sistem berbasis call center 24 jam, upaya perluasan kanal dalam memberikan informasi dan penanganan pengaduan lainnya juga terus dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. perluasan kanal yang dilakukan BPJS Kesehatan diantaranya, melalui Website BPJS Kesehatan pada Aplikasi Saluran

Informasi dan Penanganan Pengaduan (SIPP) yang terdapat pada menu hubungi kami. Peserta yang menyampaikan pengaduan atau informasi melalui Aplikasi tersebut dapat juga memantau langsung atas progress tindaklanjut pengaduan atau informasi yang telah diinput.

Untuk masalah pengaduan, sebelumnya juga telah dibuka sarana sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau disingkat LAPOR!. masyarakat dapat menyampaikan aspirasi maupun pengaduannya mengenai layanan BPJS Kesehatan dengan format BPJS (spasi) isi aduan melalui sistem Lapor, yaitu sistem aplikasi pengelolaan pengaduan berbasis media sosial interaktif yang dapat diakses melalui situs www.lapor.ukp.go.id, SMS 1708, mobile applications, dan media lain yang diintegrasikan.

Sistem LAPOR! secara khusus menyediakan executive dashboard yang dapat diakses oleh Direksi BPJS Kesehatan untuk memantau kinerja pengelolaan pengaduan masyarakat serta isu terkini. Sistem ini menghubungkan seluruh Kedeputian Wilayah/ Kantor Cabang BPJS Kesehatan agar pengaduan masyarakat dapat ditangani lebih cepat dan tepat, serta mendorong koordinasi yang efektif-efisien di seluruh level pelayanan.

Bagi publik yang lebih terbiasa untuk menggali informasi dan menyampaikan keluhan secara langsung, setiap kantor cabang BPJS Kesehatan juga menyediakan sarana untuk hal itu. Dengan demikian, peserta bisa bertatap muka langsung dengan petugas, dan menyampaikan kendala mereka.



16TESTIMONI

Dalam upaya menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), seluruh Duta BPJS Kesehaan terus meningkatkan kinerjanya dengan berpegang

teguh pada Kode Etik BPJS Kesehatan. Ada empat tata nilai organisasi yang dijadikan Tata Nilai Kerja oleh seluruh Duta BPJS Kesehatan, yaitu integritas, profesional, pelayanan prima, dan juga efisiensi operasional.

Apakah nilai-nilai tersebut telah diimplementasikan seutuhnya oleh para Duta BPJS Kesehatan? Tentunya yang bisa menjawab adalah masyarakat dan peserta JKN-KIS yang berinteraksi langsung dengan para Duta BPJS Kesehatan.

Peserta JKN-KIS asal Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Diana Nurwidiastuti mengungukapkan, pelayanan yang diberikah oleh para Duta BPJS Kesehatan saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan ketika program JKN-KIS baru digulirkan. Pengalamannya ketika melakukan pendaftaran peserta di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sukoharjo juga telah meninggalkan kesan positif.

"Proses pendaftaran yang saya kira ribet dan lama, ternyata mudah kok. Semuanya membantu, mulai dari satpam yang ikut membantu mengisi formulir pendaftaran, lalu pegawai BPJS Kesehatan yang dengan sabar menerangkan tentang manfaat JKN-KIS. Saya juga sangat terbantu dengan adanya call center dan media sosial yang dimiliki BPJS Kesehatan. Apapun yang saya tanyakan, biasanya sangat cepat direspon," tutur Diana.

Sebagai masyarakat awam yang ketika itu belum begitu paham dengan manfaat yang bisa diterima oleh peserta JKN-KIS, Diana merasa lebih tercerahkan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Duta BPJS Kesehatan.

"Informasi yang saya butuhkan disampaikan lengkap oleh pegawai BPJS Kesehatan, terutama yang

berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan. Jadi ketika mulai memanfaatkan kartu peserta JKN-

KIS, saya sudah tidak bingung lagi," ujar Diana.

Selain peran Duta BPJS Kesehatan, berbagai inovasi yang dihadirkan BPJS Kesehatan juga dianggap semakin memudahkan peserta. Misalnya untu kanal pembayaran yang bisa dilakukan di banyak tempat. "Untuk bayar iuran juga tidak ribet, tinggal ke mini market saja dekat rumah," imbuhnya.

Selain memperluas kanal pembayaran, kanal-kanal pendaftaran yang disediakan BPJS Kesehatan saat

ini juga sudah sangat lengkap. Salah satunya melalui aplikasi Mobile JKN yang juga menghadirkan banyak pelayanan untuk peserta, mulai dari mengubah data peserta, melihat tagihan iuran, skrining riwayat kesehatan, hingga mengganti faskes tingat 1. Keberadaan aplikasi ini pun sangat dirasakan manfaatnya oleh peserta.

“Dari dulu sebenarnya saya kepingin ganti faskes tingkat 1 karena jaraknya yang jauh dari rumah. Tapi karena tidak sempat ke kantor BPJS Kesehatan, akhirnya ya tidak jadi-jadi. Adanya aplikasi Mobile JKN benar-benar membantu saya yang lumayan sibuk karena harus ke kantor setiap hari. Lewat aplikasi, saya bisa mengganti faskes dengan mudah dalam hitungan menit saja,” tutur Riskawati, peserta JKN-KIS asal Depok, Jawa Barat.

Selain itu, kehadiran Duta BPJS Kesehatan juga dirasakan oleh warga yang tinggal di pedesaan, seperti di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Meskipun askes menuju desa tersebut cukup sulit karena berada di tengah-tengah perkebunan Kelapa Sawit, para Duta BPJS Kesehatan tetap memberikan pelayanan prima kepada seluruh warga desa.

“Walau pun desa kami cukup jauh, pegawai BPJS Kesehatan cukup sering melakuan sosialisasi ke desa kami. Masalah yang sebelumnya warga desa kami hadapi seperti sulitnya mendaftar dan membayar iuran bulanan karena jauh dari Ibukota juga sudah terselesaikan melalui mekanisme BPJS Kolektif. Kalau ada hal-hal yang tidak kami pahami, atau ada masalah ketika berobat, kami juga mudah menghubungi pegawai BPJS Kesehatan untuk bertanya-tanya,” ungkap Kepala Seksi bagian Kesejahteraan Masyarakat Desa Delima, M. Saiful Bachri.

Kinerja Duta BPJS Kesehatan Dinilai Semakin Baik

Peserta JKN-KIS Diana Nurwidiastuti


EDISI 57 TAHUN 2017

17INSPIRASI

Kondisi geografis Indonesia yang sangat luas menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkan cakupan semesta (universal health coverage) program Jaminan

Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat para Duta BPJS Kesehatan untuk terus melakukan sosialisasi dan melayani peserta JKN-KIS, bahkan hingga ke pelosok desa maupun ke wilayah perbatasan.

Tantangan ini juga dihadapi para Duta BPJS Kesehatan dari kantor cabang Jambi. Wilayah yang menjadi ruang kerjanya membentang luas dengan medan yang cukup sulit, seperti Desa Rantau Jaya di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Duta BPJS Kesehatan bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan dari kantor cabang Jambi, Husnia menceritakan, untuk menjangkau Desa Rantau Jaya, butuh waktu hingga empat jam dengan jarak tempuh 150 km dari kantor BPJS Kesehatan cabang Jambi. Sementara itu, jarak yang harus ditempuh dari ibukota Kabupaten hingga lokasi sekitar 2 jam.

Tidak sekedar jauh, medan yang harus dilalui juga cukup menantang. Berada di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit, akses menuju Desa Rantau Jawa merupakan jalanan tanah berdebu. Saat mobil melaju, debunya seringkali menghalangi jarak pandang. Kondisinya akan menjadi semakin sulit bila sedang musim hujan.

“Untuk menuju Desa Rantau Jaya, kami harus melewati jalanan tanah di perkebunan kelapa sawit. Bila turun hujan, jalanannya sangat licin dan becek.

Seringakali mobil yang kami tumpangi terperosok ke lubang dan harus didorong,” cerita Husnia.

Tantangan yang tidak jauh berbeda juga dihadapi para Duta BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Tarakan, Kalimantan Utara. Seperti pengalaman Rochmat Edy dan Oki Marnida dari bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan ketika melakuan sosialisasi kepada para

pekerja di Desa Lepak Aru dan Long Bia, di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Untuk menuju desa tersebut, perjalanan dimulai dari Tarakan naik speed ke Tanjung Selor Bulungan kurang lebih 1,5 jam. Dari Tanjung Selor Bulungan, perjalanan dilanjutkan ke Desa Long Bia menggunakan speed kecil berkapasitas 4 orang. “Untuk menuju Desa Long Bia menggunakan speed kecil, jarak tempuhnya sekitar 5 jam. Jalurnya melawan arus yang lumayan deras, sehingga menimbulkan beberapa titik jeram,” beber Rochmat Edy.

Lantaran jarak tempuh yang jauh dan menantang tersebut, waktu satu hari tidak cukup untuk melakukan sosialisasi. Para Duta BPJS Kesehatan seringkali harus bermalam di desa tersebut. Apalagi untuk menuju Desa Lepak Aru, masih butuh waktu sekitar 1,5 jam lagi melewati jalur darat.

Wilayah Perbatasan

Para Duta BPJS Kesehatan juga harus memastikan warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan telah memiliki jaminan kesehatan. Seperti warga di Kecamatan Krayan yang terletak di bagian barat Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang berbatasan dengan Serawak Malaysia. Dari Nunukan, perjalanan menuju kawasan ini harus ditempuh melalui transportasi udara melalui penerbangan dari Bandara Nunukan ke bandara perintis Long Bawan.

Begitu juga dengan warga di Kecamatan Lumbis Ogong di Kabupaten Nunukan, Povinsi Kalimantan Utara. Dari Ibu Kota Kabupaten Nunukan, perjalanan menuju kawasan tersebut membutuhkan waktu tempuh hingga 10 jam.

“Jarak yang begitu jauh serta effort yang besar untuk sampai ke daerah tersebut tidak menyurutkan niat kami untuk menyampaikan pemahaman kepada warga mengenai program JKN-KIS. Program yang tentu harus dirasakan oleh seluruh warga Negara Republik Indonesia, tak terkecuali bagi mereka yang tinggal di perbatasan,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Nunukan, Idham Chalid.

Ikhlas Mengabdi Hingga Ke Pelosok Desa



18

SEHATGaya Hdup

Patah tulang akibat osteoporosis atau pengeroposan tulang menjadi kekhawatiran terutama pada penduduk berusia lanjut. Kepadatan masa tulang yang terus menurun

akibat penuaan, menyebabkan tulang keropos dan mudah patah. Umumnya keropos tulang ini mengintai usia lanjut. Namun, belakangan seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat, keropos tulang kini bisa terjadi lebih awal.

Dokter Spesialis Ortopedi dr Franky Hartono, SpOT(K), mengatakan osteoporosis bisa muncul lebih awal karena gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, konsumsi alkohol, dan kurang berolahraga. Di samping karena berat badan rendah, dan faktor genetik di mana orang tua yang keropos tulang bisa menurun ke keturunannya.

“Biasanya osteoporosis terjadi pada usia 40 tahun keatas. Tapi faktor lingkungan juga pegang peranan penting. Makanan yang dikonsumsi apakah kaya kalsium atau tidak? Gaya hidupnya aktif atau pasif. Gaya hidup mempengaruhi osteoporosis timbul lebih awal,” ujar Franky .

Kebiasaan hidup turut mempengaruhi tingginya kasus keropos tulang. Mengutip jurnal internasional yang menyebut setiap tahun terjadi hampir 9 juta kasus patah tulang di dunia akibat keropos tulang, atau setiap detik terjadi satu kasus. Dari 9 juta kasus patah tulang, yang paling sering terjadi itu adalah patah pergelangan tangan sebanyak 1,7 juta kasus, tulang panggul 1,6 juta kasus, dan tulang belakang 1,4 juta kasus.

Dari semua kasus ini, yang paling memberikan dampak besar adalah patah tulang panggul, karena menyebabkan tidak bisa berjalan dan penanganannya selalu harus dengan operasi. Ini banyak terjadi pada lansia, karena lebih mudah jatuh.

Di Indonesia, prevalensi keropos tulang untuk wanita meningkat 23% pada usia 50-80 tahun, dan meningkat dua kali lipat menjadi 53% di usia 70-80

tahun. Prevalensi keropos tulang pada pria Indonesia empat kali lebih rendah dibandingkan dengan wanita. Bahayanya, osteoporosis tidak menunjukkan gejala awal atau tanda-tanda terjadi penurunan kepadatan tulang. Namun ada gejala-gejala umum yang patut diwaspadai, seperti sakit punggung, postur tubuh bungkuk, menurunnya tinggi badan, lebih sering mengalami cedera atau keretakan tulang.

Osteoporosis memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup penderitanya, bahkan bisa menyebabkan kecacatan hingga kematian. Sebelum itu terjadi, mencegah adalah yang paling penting untuk mengurangi risiko. Usia 0-40 tahun merupakan kesempatan emas untuk menimbun massa tulang dengan bergaya hidup sehat. Olahraga secara teratur, misalnya berjalan cepat selama 30 menit per hari agar merangsang proses regenerasi sel-sel tulang. Perbanyak pilihan makanan yang kaya akan kandungan vitamin D, kalsium dan B3. Mendapatkan paparan matahari yang cukup, hindari atau kurangi rokok, dan minuman keras.

Cegah Dengan Gaya Hidup SehatHati-Hati, Keropos Tulang Bisa Terjadi Lebih Awal

Bila perlu lakukan pemeriksaan Bone Mass Density (BMD) untuk menilai kepadatan tulang setiap enam bulan atau satu tahun sekali. Pemeriksaan ini penting untuk memberi gambaran tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah atau mengatasi osteoporosis.

Bagi yang telah terdiagnosa mengidap osteoporosis, biasanya diberikan obat-obatan untuk mencegah keretakan tulang. Tapi, penting bagi penderita untuk menjaga diri agar tidak mengalami cedera atau keretakan tulang. Penderita yang lanjut usia disarankan untuk menjalani pemeriksaan penglihatan dan pendengaran secara teratur. Ciptakan rumah dan lingkungan yang aman dengan memindahkan perabot yang membuat risiko untuk jatuh, terantuk, atau terbentur.

Jika sudah mengalami keretakan tulang, perawatan dengan mandi air hangat atau relaksasi juga bisa membantu proses pemulihan. Untuk proses pemulihan yang sesuai, sebaiknya konsultasikan dengan dokter tentang bagaimana menjalani hidup dengan osteoporosis dalam jangka panjang.


EDISI 57 TAHUN 2017

19Recharge

Bertepatan dengan sebuah event yang digelar di Museum Kebangkitan Nasional baru-baru ini, iseng-iseng penulis sekalian berkeliling melihat museum ini. Dibangun sejak tahun 1901,

gedung yang dulunya menjadi sekolah sekligus asrama School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) ini masih kokoh berdiri. Model bangunan dengan susunan tembok tebal dan dominasi warna putih mengesankan peninggalan sejarah.

Ternyata masuk ke museum ini tidak seangker yang dibayangkan dan dicitrakan selama ini, loh. Katanya, museum itu identik dengan suasana seram dan pengap. Bahkan menjadi obyek acara horor dunia lain di salah satu stasiun televisi. Tidak juga kok.

Ternyata banyak hal menarik yang bisa kita lihat dan pelajari di museum. Yang terpenting museum itu mengenalkan sekaligus mengingatkan kita akan budaya bangsa, perjuangan bangsa, dan sejarah kemanusiaan. Beberapa cendekiawan menyebut museum adalah sejarah orang-orang yang berhasil. Ada sekitar 142 museum di Jakarta, dan lebih dari 400 di Indonesia. Banyak pilihan kan untuk yang ingin berwisata, jalan-jalan sekaligus mendapatkan ilmu pengetahuan baru.

Bagi yang ingin mengetahui sejarah perjuangan Budi Utomo, pendidikan kedokteran pertama di Indonesia dan peralatan kedokteran di zaman penjajahan dulu, Museum Kebangkitan Nasional menjadi tempat yang pas untuk dikunjungi. Kita akan terkesan begitu masuk ke museum ini. Kita bisa melihat betapa pendahulu kita begitu kreatif, inovatif, dan terutama adalah pejuang. Di museum ini ada beberapa ruangan dengan fungsinya masing-masing.

Misalnya di ruang pengenalan yang menggambarkan masuknya kedatangan bangsa barat di Indonesia, sampai munculnya perlawanan lokal atau yang masih bersifat kedaerahan. Yang paling bersejarah di antara ruangan lainnya adalah ruang memorial Budi Utomo yang sebelumnya dikenal dengan ruang praktek anatomi. Ruangan ini menjadi tempat paling bersejarah di antara ruang yang lain, karena di ruang ini Soetomo dengan kawan-kawannya mendirikan organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908.

Sesuai sejarah awal berdirinya, di beberapa ruangan di museum ini mudah bagi kita untuk melihat gambaran praktek-praktek kedokteran pada ratusan tahun silam. Ada alat pemecah kepala yang digunakan siswa STOVIA untuk membedah kepala dan mempelajari tentang otak manusia. Ada pula peralatan bedah yang digunakan pada zaman Belanda sebagai alat bantu operasi. Juga

terdapat sebuah kerangka asli manusia yang dahulunya digunakan sebagai alat praktek kedokteran.

Seperti diketahui, STOVIA merupakan penyempurnaan dari sistem pendidikan kedokteran Sekolah Dokter Jawa yang didirikan pada tahun 1851 di Rumah Sakit Militer Weltevreeden (sekarang Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto). Sekaligus menjadi lembaga pendidikan pertama yang menjadi tempat berkumpulnya para pelajar dari berbagai wilayah. STOVIA adalah sekolah kedokteran pertama untuk putra-putri Indonesia.

Awal berdirinya pendidikan kedokteran di Indonesia ini ada kaitannya dengan pemberantasan berbagai penyakit menular (tipes, kolera, disentri dan lain-lain) yang tersebar di daerah Banyumas dan Purwokerto pada 1847. Wabah penyakit tersebut tidak dapat diberantas oleh tenaga medis pemerintahan Hindia Belanda yang jumlahnya terbatas, begitu juga dengan cara pengobatan yang telah ada pada waktu itu (tradisional), sehingga ada usul dari Kepala Jawatan Kesehatan waktu itu Dr. W. Bosch untuk mendidik beberapa anak Bumiputra menjadi pembantu dokter Belanda.

Yuk, Berwisata Ke Museum

Banyak sejarah lahir di gedung ini. Desember 1907 Dokter Wahidin Soedirohoesodo mengadakan ceramah tentang Studie Founds (beasiswa) dihadapan pelajar STOVIA. Tanggal 20 Mei 1908 pelajar STOVIA mendeklarasikan berdirinya organisasi modern pertama Boedi Oetomo. Tanggal 7 Maret 1915 Pelajar STOVIA mendirikan organisasi kepemudaan pertama Tri Koro Dharmo. Beberapa pahlawan nasional seperti Tjipto Mangunkusumo pun pernah menimba ilmu di sana.

STOVIA sempat dijadikan sebagai tempat tawanan tentara Belanda saat Jepang menjajah Indonesia di tahun 1942. Pada 20 Mei 1974, tanpa merusak atau mengubah struktur komplek bangunannya gedung STOVIA diganti nama menjadi Gedung Kebangkitan Nasional. Museum yang terletak di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh No.26 Jakarta Pusat.



20

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang bergulir sejak 1 Januari 2014 sampai sekarang tak luput dari berbagai tantangan. Salah satunya

berkenaan dengan fungsi verifikator BPJS Kesehatan yang bertugas melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan rumah sakit (RS). Ada pandangan yang berkembang di masyarakat menuding kerja petugas verifikator sangat lamban, dan tidak kompeten sehingga proses verifikasi berlarut. Akibatnya, tak jarang petugas verifikator dituduh menghambat pembayaran klaim. Apa benar begitu?

Pada dasarnya, BPJS Kesehatan memiliki indikator yang jelas untuk menilai kesesuaian antara kompetensi karyawan dengan bidang tugasnya melalui competency compliance index (CCI). Seorang Duta BPJS Kesehatan bisa disebut kompeten jika memiliki nilai CCI 70 persen atau lebih. Tahun 2016, rata-rata nilai CCI petugas verifikator BPJS Kesehatan 76,50 persen. Begitu pula aspek komitmen, 98,28 persen verifikator menunjukkan perilaku sesuai tata nilai organisasi BPJS Kesehatan.

Anggapan bahwa verifikator berkinerja baik apabila memperlambat klaim atau menurunkan klaim RS tentu saja tidak tepat. Sebaliknya, salah satu key performance indicator (KPI) atau Kinerja Kunci Verifikator yang dinilai adalah pembayaran klaim fasilitas Kesehatan paling lambat 2 bulan setelah pelayanan kesehatan selesai diberikan. Jadi verifikator yang menyelesaikan klaim lebih lambat dan menyebabkan terlambatnya pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan akan berdampak pada rendahnya kinerja verifikator tersebut.

Tentu saja indikator kinerja lain yang dinilai adalah akurasi atau ketepatan pembayaran klaim. Berdasarkan indikator ini, verifikator bertanggung jawab untuk memastikan klaim pelayanan kesehatan dibayarkan sesuai ketentuan administrasi dan kesepakatan kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan.

Proses verifikasi kesesuaian administrasi dan kelengkapan dokumen klaim ini membutuhkan waktu, karena Verifikator harus memastikan setiap klaim yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentu saja dukungan fasilitas kesehatan dalam menjaga

mutu administrasi dokumen klaim sangat membantu kecepatan penyelesaian verifikasi. Klaim tidak dapat diproses jika terdapat permasalahan administratif atau ketidaklengkapan dokumen klaim seperti resume medis yang tidak terbaca atau resume medis tidak ditandatangani. Untuk kasus seperti ini, verifikator perlu melakukan konfirmasi kepada fasilitas kesehatan untuk selanjutnya dilengkapi dan diperbaiki. Nah, proses verifikasi berkas dan konfirmasi ini terkadang yang membutuhkan waktu lama.

Selain itu BPJS Kesehatan terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam mengelola kualitas verifikator. BPJS Kesehatan melakukan diklat peningkatan kompetensi verifikator secara berkala dan berjenjang, dimulai dari tingkat dasar (level basic) hingga tingkat mahir (level advanced). Selain itu, BPJS Kesehatan sedang mengembangkan Lembaga Sertifikasi Profesi bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang kelak akan melakukan sertifikasi bagi verifikator. Diharapkan dengan terobosan ini, verifikator BPJS Kesehatan akan makin handal, unggul, dan terpercaya.

Perkembangan jumlah peserta yang diiringi dengan penambahan jumlah kasus yang perlu diverifikasi, merupakan salah satu tantangan besar bagi BPJS Kesehatan dalam memenuhi kebutuhan jumlah verifikator. Dengan dana operasional yang terbatas tidak memungkinkan bagi BPJS Kesehatan untuk terus melakukan penambahan pegawai. Oleh sebab itu, terobosan model verifikasi dengan SDM minimal dan hasil yang akurat menjadi hal yang harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Verifikasi Digital Klaim (VEDIKA) merupakan sebuah terobosan untuk penyelesaian masalah ini, yang mengoptimalkan fungsi teknologi informasi dalam proses verifikasi. Namun demikian, penggunaan teknologi digital dalam proses verifikasi tidak serta merta menggantikan fungsi verifikator karena fungsi analisa klaim yang mendalam tetap menjadi peran dan fungsi verifikator yang tidak tergantikan oleh mesin. Sebaliknya, pemanfaatan teknologi digital akan membantu standardisasi verifikator dalam pengerjaan administrasi menjadi lebih baik.

Peralihan proses verifikasi dari manual ke digital juga sebagai upaya membenahi agar proses verifikasi lebih efektif dan efisien. Dengan VEDIKA, diharapkan persoalan yang selama ini dihadapi berkaitan dengan proses verifikasi bisa diatasi. Namun keberhasilan VEDIKA juga sangat ditentukan oleh dukungan dan komitmen fasilitas kesehatan dalam mengelola manajemen klaim sehingga cash flow fasilitas kesehatan lebih terjaga.

Semua itu demi meningkatkan kualitas kemitraan BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan sehingga kedua belah pihak dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada peserta JKN-KIS.

Petugas Verifikator menghambat Pembayaran Klaim? Benar Gak Sih?

PERSEPSI



EDISI 57 TAHUN 2017

KONSULTASI

JAWAB

JAWAB

21

PROSEDUR KACAMATA

JAWABTES KANKER

PINDAH DOMISILI

Apa kacamata dijamin BPJS Kesehatan?Bagaimana caranya?(Pengirim : [email protected] – Bogor)

Kacamata diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan dengan gangguan penglihatan sesuai dengan indikasi medis. Layanan kacamata merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Penjaminan pelayanan kacamata diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis mata dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan mata. Ukuran kacamata yang dijamin oleh BPJS Kesehatan adalah minimal 0.5 Dioptri (untuk lensa spheris) dan 0.25 Dioptri (untuk lensa silindris). Kacamata dapat diberikan maksimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.

Jika pindah domisili, apakah perlu mengurus ulang BPJS?(Pengirim : [email protected] – Surabaya)

Tidak perlu. BPJS Kesehatan memiliki prinsip portabilitas, yang artinya dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Jika seorang pindah domisili, ia tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai haknya. Perlu diperhatikan bahwa pindah domisili berarti harus pindah lokasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Untuk pindah FKTP, peserta dapat menghubungi Care Center BPJS Kesehatan 1500400 atau mengunjungi ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa surat keterangan pindah domisili.

Apakah tes mammogram untuk deteksi dini kanker payudara ditanggung BPJS?(Pengirim : [email protected] – Jambi)

Pada tahap awal, deteksi kanker payudara bagi peserta JKN-KIS dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui metode Clinical Breast Examination (CBE). CBE adalah pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih.

Pemeriksaan ini digunakan untuk mendeteksi kelainan-kelainan yang ada pada payudara dan untuk mengevaluasi kanker payudara pada tahap dini sebelum berkembang ke tahap yang lebih lanjut.
