PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH DAN KAPASITAS PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
(Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2008 – 2011)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Derajat Sarjana S-1
Oleh:
MAYA DIAN INDAH SARI
1002030136
PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
2016
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH DAN KAPASITAS PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
(Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2008 – 2011)
Oleh:
MAYA DIAN INDAH SARI
1002030136
Diperiksa dan disetujui Oleh :
Pembimbing I
Hadi Pramono, SE., M.Si.,SK.,CA
NIP. 197511232005011001
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
iii
HALAMAN PENGESAHAN
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH DAN KAPASITAS PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
(Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2011)
Oleh :
MAYA DIAN INDAH SARI
1002030136
Telah dipertahankan didepan panitia ujian skripsi
Pada Hari Rabu, Tanggal 24 Februari 2016
SUSUNAN PANITIA
Ketua,
Dekan,
Akhmad Darmawan, SE, M.Si
NIK. 2160148
Sekretaris
Kaprodi Akuntansi S1,
Hadi Pramono, SE.,M.Si.,AK..,CA
NIP. 197511232005011001
Penguji I
Hadi Pramono, SE.,M.Si., AK., CA
NIP. 197511232005011001
Penguji II
Iwan Fakhruddin, SE, M.Si
NIK. 2160186
Penguji III
Edi Joko Setyadi, SE., M.Si., AK., CA
NIP. 197405052005011002
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Akhmad Darmawan, SE, M.Si
NIK. 2160148
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : MAYA DIAN INDAH SARI
NIM : 1002030136
Program Studi : Akuntansi S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya
dan bukan hasil jiplakan dari hasil karya orang lain.
Demikian Pernyataan ini saya nyatakan secara jujur, dan apabila kelak di
kemudian hari terbukti ada unsur penjiplakan, maka saya bersedia
mempertanggungjawabkan sesai dengan ketentuan yang berlaku.
Purwokerto, 24 Februari 2016
Yang Menyatakan
MAYA DIAN INDAH SARI
NIM. 1002030136
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
v
MOTTO
Barang siapa memberi kemudahan kepada orang lain yang
sedang kesulitan,
maka Allah SWT akan memudahkan kepadanya di dunia dan di
akherat.
(HR. Ibnu. Majjah dari Ali Hurairah)
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan dan bimbingan dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada:
1. Ayah dan ibu kandungku tercinta yang telah merawatku, membesarkanku dengan
cinta dan kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motifasi dan do’anya untuk
keberhasilanku.
2. Bapak dan ibu mertua yang memberikan semangat dan do’anya.
3. Suamiku yang telah menjadi imam yang baik, setia, memberikan kebersamaan, do’a
dan kasih sayangnya untuk keluarga kecil kami.
4. Anak-anakku tersayang yang menjadi semangatku, penerangku, penyejuk jiwaku,
harapanku serta kebahagiaanku. Karena kau selalu ada disetiap do’a dan langkah
kakiku.
5. Adik kandungku atas kebersamaannya. Karena kau, aku bisa menjadi seorang kakak
yang lebih dewasa dan tahu bagaimana rasana mengalah.
6. Adik Iparku yang selalu kompak.
7. Keponakanku semoga kelak menjadi anak Soleh.
8. Teman-teman seperjuangan Akuntansi S-1 Paralel 2010 yang selalu kompak.
9. Almamaterku.
Serta kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak
mungkin penulis sebutkan seluruhnya.
Purwokerto, 24 Februari 2016
Penulis
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa
melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang
berjudul “PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS PELAYANAN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (Studi pada
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2011)”.
Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna
menyelesaikan studi pada program Studi S1 Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Purwokerto.
Dalam menyusun skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan kerja sama dari
berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Purwokerto.
2. Bapak Akhmad Darmawan, SE, M.Si ; selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Purwokerto yang telah memberikan bimbingan dan arahannya.
3. Bapak Hadi Pramono, SE.,M.Si.,AK..,CA ; selaku Ketua Program Studi Akuntansi
S1 dan selaku Dosen Pembimbing skipsi yang telah memberikan bimbingan dan
arahannya.
4. Bapak Iwan Fakhruddin, SE, M.Si ; selaku Dosen Penguji ujian skripsi.
5. Bapak Edi Joko Setyadi, SE., M.Si.,AK.,CA ; selaku Dosen Penguji ujian skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang
telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
viii
7. Segenap Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah
Purwokerto yang telah banyak membantu selama studi di Universitas
Muhammadiyah Purwokerto.
8. Ayah, Ibu, Mertua, Suami, Anaku, Adik, Keponakan dan beserta seluruh keluarga
besar yang selalu memberikan kasih sayang, do’a, dorongan dan motivasi.
9. Teman-teman seperjuangan Akuntansi S-1 Paralel 2010 yang selalu kompak.
10. Almamaterku
11. Semua pihak yang telah mendukung, membantu dan memberikan ilmu pengetahuan
yang berguna dalam penyusunan skripsi.
Penulis menyadari dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang
dimililki , maka apa yang disampaikan dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh
karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan penulis dan berarti untuk
kesempurnaan di masa yang akan datang.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak.
Purwokerto, 24 Februari 2016
Penulis
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN ................................................................... iv
MOTTO ..................................................................................................... v
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................ vi
KATA PENGANTAR ................................................................................ vii
DAFTAR ISI ............................................................................................... ix
DAFTAR TABEL ....................................................................................... xii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................. xiii
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... xiv
RINGKASAN ............................................................................................ xv
SUMMARY ................................................................................................ xvi
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1
B. Perumusan Masalah ..................................................................... 10
C. Pembatasan Masalah .................................................................... 11
D. Tujuan Penelitian ......................................................................... 11
E. Manfaat Penelitian ....................................................................... 11
II. TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN
A. Telaah Pustaka ............................................................................. 13
1. Otonomi Daerah ..................................................................... 13
2. Keuangan Daerah ................................................................... 16
3. Efisiensi Keuangan Daerah .................................................... 24
4. Efektivitas Keuangan Daerah ................................................ 24
5. Kemandirian Keuangan Daerah ............................................ 25
6. Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah .............................. 28
7. Pertumbuhan Ekonomi Daerah ........................................................... 30
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
x
B. Kerangka Pemikiran ........................................................................ 32
1. Perumusan Model Penelitian ................................................ 32
III. METODE PENELITIAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA
A. Metode Penelitian ........................................................................ 38
1. Jenis Penelitian ..................................................................... 38
2. Objek Penelitian .................................................................... 38
3. Populasi dan Sampel ............................................................. 38
4. Jenis dan Sumber Data .......................................................... 38
5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .................... 39
B. Teknis Analisis Data ..................................................................... 42
1. Metode Analisis Deskriptif ................................................... 42
2. Uji Asumsi Klasik ................................................................. 42
3. Analisis Regresi Linier Berganda .......................................... 45
4. Pengujian Hipotesis ............................................................... 45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data ............................................................................... 51
1. Populasi dan Sample .............................................................. 51
2. Deskripsi Variabel Penelitian ............................................... 52
B. Analisis Data ................................................................................. 56
1. Uji Asumsi Klasik .................................................................. 56
2. Uji Kelayakan Model Regresi ................................................ 58
C. Pembahasan................................................................................... 62
1. Efisiensi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah .............. 62
2. Efektivitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah .......... 64
3. Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah ....... 66
4. Kapasitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah ............ 68
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
xi
V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan .................................................................................. 71
B. Saran ............................................................................................. 72
C. Keterbatasan Penelitian ................................................................ 72
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 74
LAMPIRAN ................................................................................................ 77
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
xii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Sensus Kota/Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah ..................... 52
Tabel 2. Deskripsi Variabel Penelitian ..................................................... 53
Tabel 3. Uji normalitas data. .................................................................... 56
Tabel 4. Nilai kolom VIF untuk pengujian multikolinearitas .................. 57
Tabel 5. Uji heteroskedastisitas ................................................................ 57
Tabel 6. Hasil penghitungan regresi linier berganda pengaruh Efisiensi,
Efektivitas, Kemandirian dan Kapasitas terhadap Pertumbuhan
ekonomi daerah........................................................................... 58
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
xiii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiarn ............................................................. 36
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
1. Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008-2011 .......................................................................................... 77
2. Efisiensi Kota/Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011
........................................................................................................... 80
3. Efektifitas Kota/Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011
........................................................................................................... 83
4. Kemandirian Keuangan Daerah Kota/Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008-2011 ............................................................................... 86
5. Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten se-Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008-2011 .................................................................. 89
6. Input Data Analisis ............................................................................ 92
7. Uji Normalitas Data .......................................................................... 94
8. Uji Multikolinearitas ......................................................................... 95
9. Uji Heteroskedastisitas ...................................................................... 96
10. Analisis Regresi Pengaruh Efisiensi, Efektifitas, Kemandirian dan
Kapasitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah .......................... 97
11. Nilai F tabel ....................................................................................... 98
12. Nilai t tabel ........................................................................................ 99 .
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
xv
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efisiensi, efektivitas,
kemandirian keuangan daerah dan kapasitas pelayanan pemerintah daerah
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi
Jawa Tengah periode 2008-2011.
Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah se-propinsi Jawa
Tengah yang berjumlah 35 kabupaten dan kota. Metode pengambilan sampel
menggunakan metode sensus dimana keseluruhan jumlah populasi diambil
sebagai data penelitian yaitu laporan realisasi APBD pemerintah daerah se-
Provinsi Jawa Tengah selama 4 tahun berturut-turut yaitu tahun 2008-2011.
Analisis menggunakan regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efisiensi, efektivitas, kemandirian
keuangan daerah dan kapasitas pelayanan pemerintah daerah berpengaruh secara
simultan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan F
hitung sebesar 11,4346 dan F tabel sebesar 2,4387. Sehingga F hitung > F tabel.
Secara parsial, diketahui bahwa variabel efisiensi tidak mempunyai pengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan nilai t hitung < t tabel atau 0,3352
< 1,9777, untuk variabel efektivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
dengan t hitung > t tabel atau 2,4884 > 1,9777, untuk variabel kemandirian
keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan t
hitung > t tabel atau 4,5884 > 1,9777, dan kapasitas pelayanan pemerintah daerah
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan t hitung > t tabel atau
2,0683 > 1,9777.
Kata kunci : efisiensi, efektivitas, kemandirian keuangan daerah, kapasitas
pelayanan pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi
daerah
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
xvi
ABSTRACT
This research was aimed at knowing the effect of efficiency, effectiveness,
local financial independence and service capacity of local government towards
local economic development at Regencies and Cities in Central Java province in
2008-2011.
The population of this research was local government in central java
consisting of 35 regencies and cities. The sampling technique used was survey in
which all the samples were taken as the research data that was in a form of APBD
realization report (local fund of income and expense) of local government in
Central Java in the consecutive 4 years from 2008-2011. The technique of data
analysis was multiple linier regression.
The result of the research showed that efficiency, effectiveness, local
financial independence and service capacity of local government simultaneously
affected local economic development. It was known by Fobtained 11.4346 and Ftable
2.4387. Therefore F obtained > F table. Partially, it was known that efficiency did
not have effect towards local financial development by t obtained < t table or
0.3352 < 1.9777, the effectiveness affected the local financial government by t
obtained > t table or 2.4884 > 1.9777, the local finance independence had effect
towards local financial development by t obtained > t table or 4.5884 > 1.9777,
and service capacity of local government affected the local financial development
by t obtained > t table or 2.0683 > 1.9777.
Keywords : efficiency, effectiveness, local financial independence, service
capacity of local government and local economic development.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan ekonomi daerah adalah salah satu indikator untuk
mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan ekonomi di suatu
daerah pada periode tertentu (Nuni Wulandari, 2009). Era otonomi daerah
yang dimulai pada tahun 2001 memberikan wewenang pemerintah daerah
yang semakin luas dalam mengatur pemerintahannya termasuk dalam hal
keuangan daerah. Diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang diperbarui
dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dan UU No. 25
tahun 1999 yang diperbarui UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memberikan
kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kemampuan
daerah untuk membiayai pembangunan pembangunan yang ada di daerah.
Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam
bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam
menghadapi otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk
menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien untuk mendorong
peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan
kesejahteraan dengan meningkatkan pemerataan dan keadilan. Dengan
diberlakukaanya UU No.22 tahun 1999 yang diperbarui UU No 32 tahun
2004 tentang pemerintah daerah, maka diharapkan pemerintah daerah dapat
1
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
2
meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD), sehingga secara otomatis
akan meningkatkan kemandirian daerah tersebut dari bantuan atau
sumbangan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat
mengoptimalkan pendapatan dan potensi yang ada untuk kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dengan di berlakunya UU No.
32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (otonomi daerah), maka daerah di
tuntut untuk mampu mengembangkan perekonomian daerahnya masing-
masing dimana hal tersebut sesuai dengan tujuan utama penyelenggaraan
ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan
memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002).
Saat ini kemampuan beberapa pemerintah daerah masih sangat
tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena
itu, bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan
otonomi daerah itu sendiri, maka setiap daerah dituntut harus dapat
membiayai sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya.
Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai
potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan
keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat di daerah.
Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, pemerintah
daerah harus berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber
sumber keuangan sendiri. Untuk mendukung upaya peningkatan PAD perlu
diadakan pengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
3
dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor
produksi. Meningkatnya PAD memberi indikasi yang baik bagi kemampuan
keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya terutama dalam
pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan
pembangunan. Peningkatan cakupan PAD dapat pula dilakukan dengan
meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak dan atau retribusi daerah.
Menurut Halim (2004) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah
otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya.
Artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk
menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada
bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus
menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan
pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem
pemerintahan negara.
Keuangan daerah berperan penting dalam otonomi daerah karena
keuangan daerah menggambarkan cerminan kemampuan daerah untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas
otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam bidang keuangan daerah,
pemerintah daerah memiliki kebijakan sendiri dalam mengelola keuangannya
dalam rangka memenuhi kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada
publik.
Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
4
Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan
kapabilitas, efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran sebagai
instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik
untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi.
Menurut Halim (2007) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan
daerah diawali dengan menyusun Rencana Angaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD). Perencanaan anggaran daerah tersebut merupakan salah
satu instrumen kebijakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum
dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Realisasi pendapatan pemerintah provinsi Jawa Tengah pada tahun
2009 tercatat sejumlah Rp 5.700.000.000.000 atau sebesar 106,74% dari
anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi tersebut telah
melampaui target yang ditetapkan dalam APBN-P 2009 sebesar Rp
5.200.000.000.000. Berdasarkan komponennya, realisasi PAD tercatat
sebesar Rp 4.000.000.000.000 atau 109,48% dari target yang terdiri dari
penerimaan pajak daerah sebesar Rp 3.230.000.000.000 (Realisasi 110,10%),
retribusi daerah Rp 130.000.000.000 (101,32%). Realisasi dana perimbangan
tahun 2009 sebesar Rp 1.690.000.000.000 atau 100,58%.
Realisasi pendapatan tahun 2009 jauh lebih tinggi bila dibandingkan
dengan realisasi pada tahun sebelumnya baik dari segi jumlah maupun
persentasenya. Realisasi pendapatan tahun 2008 tercatat sebesar Rp
5.260.000.000.000 atau 102,65% dari target APBD-P 2008. Peningkatan
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
5
angka realisasi pendapatan terbesar pada komponen pajak daerah yang
meningkat sebesar Rp 200.000.000.000 dibandingkan tahun 2008. Hal ini
menyiratkan bahwa usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak
relatif baik, karena sampai saat ini pajak daerah masih menjadi faktor
dominan dalam menunjang penerimaan daerah. Pangsa penerimaan
pendapatan dari pajak daerah mencapai 56% dari keseluruhan total
pendapatan.
Sementara itu, retribusi tahun 2009 jumlahnya tercatat lebih kecil
dibanding tahun 2008. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa hal
seperti persiapan penerapan kebijakan kelebihan muatan nol persen bagi
kendaraan angkutan barang serta penyerahan pengelolaan Tempat Pelelangan
Ikan (TPI) kepada pemerintah Kabupaten dan Kota yang sangat
mempengaruhi penerimaan retribusi daerah. Komponen pendapatan daerah
lainnya seperti hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan PAD lain-
lain sampai saat ini masih tergolong relatif kecil kontribusinya. Sumber
pendapatan lain yang signifikan nilainya adalah dana perimbangan. Realisasi
penyaluran dana bagi hasil pajak, DAU dan DAK dari pemerintah pusat pada
tahun 2009 sebesar 100%.
Belanja daerah merupakan salah satu instrumen fiskal daerah yang
paling signifikan di samping pajak dan retribusi daerah. Besarnya belanja
daerah ini mencerminkan peranan pemerintah daerah terhadap perekonomian
daerah. Sebagai instrumen fiskal, besarnya belanja daerah ini juga dapat
mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Realisasi belanja daerah yang
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
6
besar merupakan indikasi peran fiskal daerah yang ekspansif, yang
diharapkan dapat berpengaruh positif dalam peningkatan output daerah, selain
investasi daerah dan ekspor daerah.
Realisasi total belanja daerah pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun
2009 tercatat sebesar 91,37% atau Rp 5.200.000.000.000. Sebagaimana
tahun-tahun sebelumnya, realisasi penyerapan belanja pemerintah provinsi
kali ini juga belum dapat maksimal hingga mendekati 100%. Tingkat
persentase realisasi belanja tahun 2009 relatif hampir sama dengan tahun
2008 yaitu sebesar 91%. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja pada
triwulan-triwulan sebelumnya, maka realisasi pada triwulan IV ini merupakan
realisasi yang terbesar selama tahun 2009. Besarnya realisasi belanja khusus
pada triwulan ini sebesar 41,9%. Fenomena penumpukan realisasi belanja
anggaran pemerintah pada triwulan terakhir telah menjadi fenomena yang
selalu berulang tiap tahunnya dan terjadi pada hampir seluruh pemerintah
daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu komitmen dari pemerintah untuk
senantiasa membuat perencanaan kegiatan yang matang serta terjadwal
dengan baik sehingga tidak terjadi keterlambatan realisasi anggaran.
Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah pada APBD merupakan
salah satu indikator yang menunjukan keberhasilan otonomi daerah. Rasio
efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan
input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Selain
itu, otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan
publik (Hesel Nogi, 2005).
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
7
Efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi
pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan
tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan
pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah
daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan
target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar
realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat
dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya.
Salah satu indikator kualitas pelayanan publik adalah dengan
menggunakan tingkat kapasitas pelayanan pemerintah daerah yang dipro
aksikan oleh total belanja daerah (Nur Indah Susanti, 2010). Semakin tinggi
belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang digunakan dalam
memberikan pelayanan kepada publik diharapkan dapat meningkatkan
kualitas pelayanan publik. Dengan adanya kapasitas pelayanan pemerintah
daerah yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengembangan kapasitas pemerintah daerah mengisyaratkan suatu
prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada. Selain itu dapat
diartikan sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum nampak.
Pengembangan kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan untuk
mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan efisiensi (dalam hal
waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai suatu outcome),
efektivitas (kepantasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan),
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
8
dan responsivitas kinerja pemerintah (bagaimana mensinkronkan antara
kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut). Menurut Morrison
(2001:42) dalam Soeprapto (2003) melihat capacity building sebagai suatu
proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multi
level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan
sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian
individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan
lingkungan yang ada.
Dengan adanya pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis,
efisien dan efektif atau memenuhi value for money serta partisipasi,
transparasi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan
ekonomi (Hamzah, 2007). Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan
sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan
yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Selain itu,
kapasitas pelayanan pemerintah daerah yang dipro aksikan oleh total belanja
daerah di provinsi Jawa Tengah diharapkan mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun.
Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak
pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka
masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari–harinya secara aman dan
nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin
meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik
investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
9
belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu
produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan
meningkatkan pendapatan asli daerah (Abimanyu, 2005).
Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis elastisitas PAD terhadap PDRB
yang dilakukan oleh Bappenas (2003) pada pemerintah Provinsi
menunjukkan ada 12 provinsi (41,37 %) yang mempunyai nilai elastisitas > 1,
yang berarti bahwa setiap terjadi perubahan PAD akan memberikan dampak
yang positif dan signifikan terhadap perubahan PDRB (Hasnaria, 2008 : 2).
Semakin tinggi PAD, maka semakin mandiri suatu daerah dalam mengelola
keuangannya.
Pertumbuhan ekonomi penting dalam mengurangi kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data dari BPS (2012), rata-rata laju
pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2006-2010 adalah 5,80%, Jawa
Tengah 5,50%, Jawa Timur 5,95%, Banten 8,95%. Dalam kurun waktu tahun
2006 sampai 2010, pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah meningkat,
tetapi dibandingkan dengan provinsi-provinsi di pulau Jawa lainnya,
pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah tergolong rendah. Kondisi
laju pertumbuhan ini merupakan masalah yang menarik untuk dikaji
mengingat sumber daya alam, prasarana penunjang relatif sama dibanding
provinsi lain, bahkan letak provinsi Jawa Tengah yang berada di tengah Pulau
Jawa dinilai memiliki arti strategis dengan segala konsekuensinya.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
10
Efisiensi, efektivitas, kemandirian keuangan daerah dan kapasitas
pelayanan pemerintah daerah di provinsi Jawa tengah sebagai indikator
keberhasilan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah. Selain efisiensi, efektivitas dan kemandirian keuangan
daerah, dengan adanya peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah daerah
juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dilakukan penelitian
dengan judul : “Pengaruh Efisiensi, Efektivitas, Kemandirian Keuangan
Daerah, Dan Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan kota di
Provinsi Jawa tengah periode 2008 – 2011)”.
B. Perumusan masalah
Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan yang dapat
dirumuskan adalah sebagai berikut :
1. Apakah efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah ?
2. Apakah efektivitas keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah ?
3. Apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah ?
4. Apakah kapasitas pelayanan pemerintah daerah berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ?
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
11
C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas diperoleh
gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya
keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu
memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Selanjutnya masalah
yang menjadi obyek penelitian dibatasi pada Laporan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Tahun 2008-2011 pada Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah.
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi keuangan daerah terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas keuangan daerah terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh kapasitas pelayanan pemerintah daerah
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat
sebagai berikut :
1. Bagi Peneliti
Sebagai usaha untuk menerapkan secara langsung atas teori-teori yang
telah diperoleh di bangku kuliah, dan merupakan media untuk menambah
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
12
pengetahuan tentang pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di provinsi
Jawa Tengah.
2. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan rekomendasi tentang
pembuatan kebijakan keuangan daerah bagi pemerintah daerah. Bagi
pemerintah daerah provinsi Jawa tengah khususnya sebagai kontribusi
terhadap pembuatan kebijakan dan strategi dalam meningkatkan PAD
dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, kemandirian keuangan
daerah dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah daerah agar
terwujud pertumbuhan ekonomi daerah yang baik.
3. Bagi Kalangan Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP). Dapat juga
digunakan sebagai referensi dan acuan yang dipakai untuk penelitian
lebih lanjut.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN
A. Telaah Pustaka
1. Otonomi Daerah
Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Daerah otonom yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desetralisasi adalah
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan megurus urusan pemerintah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengertian otonomi secara riil dan seluas-luasnya adalah
swasembada yang sebesar-besarnya dan keuangan daerah yang sebanyak-
banyaknya. Dalam otonomi daerah perimbangan keuangan pusat dan
daerah merupakan persoalan yang perlu diperhatikan (Aida, 2005).
Otonomi atau desetralisasi dilakukan karena tidak adanya suatu
pemerintahan dari suatu negara yang luas mampu secara efektif membuat
13
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
14
kebijakan publik di segala bidang ataupun mampu melaksanakan
kebijakan tersebut secara efisien di seluruh wilayah tersebut.
Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki suatu tujuan yaitu
meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah
(Mardiasmo, 2002). Dan dengan adanya desetraliasi diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kemakmuran
seluruh masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang.
Ciri utama suatu daerah dapat melaksanakan otonomi (Abdul
Halim, 2004) adalah sebagai berikut :
a. Kemampuan keuangan daerah, berarti daerah harus memliki
kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber
keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang
cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahannya.
b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin
agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber
keuangan daerah terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah
daerah menjadi lebih besar.
Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan
efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan
otonomi daerah dituntun untuk mencari alternatif sumber pembiayaan
pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
15
(sharing) dan bagian dari Pemerintah Pusat dengan menggunakan dan
publik sesuai prioritas dan aspirasi masyarakat.
Peningkatan penerimaan daerah akan memberikan keleluasaan
untuk mendesain kebijakan yang dapat memberikan stimulus pada
pertumbuhan ekonomi. Alokasi anggaran daerah untuk investasi akan
meningkatkan kapital stok daerah dan memperluas kesempatan kerja,
sehingga akan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang pada
akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan
pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap konsumsi dan tabungan
(investasi) masyarakat sehingga akan memperbesar basis pajak daerah.
Dampak selanjutnya yaitu terjadi peningkatan penerimaan pajak dan
retribusi daerah, sehingga penerimaan daerah akan meningkat
Dengan kondisi seperti itu, peranan investasi swasta dan
perusahaan milik daerah sangan diharapkan sebagai pemacu utama
pertumbuhan ekonomi daerah (enginee if growth). Dengan juga
diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah serta menimbulkan efek multiplier yang besar
(Mardiasmo, 2002).
Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan
keleluasan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-
usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif
masyarakat. Sidik (2002) mengemukakan desentralisasi fiskal merupakan
salah satu komponen utama dari desentralisasi. Pemerintah daerah
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
16
melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam
pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka
daerah harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik
yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) termasuk sucharge of
taxes, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman maupun
subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.
2. Keuangan Daerah
a. Pengertian Keuangan Daerah
Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara/daerah, Pemerintah telah melakukan
reformasi manajemen keuangan negara/daerah. Salah satu bentuk
reformasi tersebut adalah diterbikannya dua UU yang mengatur
tentang keuangan daerah yakni UU No. 317 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Selain itu diterbitkan pula PP No. 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencoba lebih jauh mendahului
proses penganggaran dengan proses perencanaan, mulai dari
penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.
Yang terpenting dalam PP ini adalah adanya prinsip pengelolaan
keuangan daerah yang meliputi prinsip: tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis efektif,
transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan,
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
17
kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Sebagai turunan dari PP
No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah
diterbitkan pula Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mulai dari penjelasan
prinsip, fungsi keuangan daerah, kekuasaan keuangan daerah,
penyusunan anggaran, perubahan anggaran, penatausahaan keuangan
daerah, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Belum genap
satu tahun berlakunya Permendagri No. 13 Tahun 2006, Depdagri
kembali mengeluarkan revisinya menjadi Permendagri No. 59 Tahun
2007. Tidak heran revisi ini diberlakukan karena sejak Permendagri
No. 13 Tahun 2006 diimplementasikan, ia mendapat kritik dari
berbagai daerah, meskipun Permendagri revisi ini juga tidak bebas
dari kritikan
Keuangan daerah penting dalam otonomi daerah karena dari
keuangan daerah mencerminkan kemampuan daerah untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas
otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan penjelasan UU No. 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa keuangan daerah
adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan
uang dan segala sesuatu baik berupa uang dan barang yang dapat
dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban tersebut dalam kerangka APBD.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
18
Menurut Mamesah (Halim, 2007), keuangan daerah dapat
diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang,
demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun
barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum
dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta
pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku. Keuangan Daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri
dari keuangan yang dikelola langsung kekayaan daerah yang
dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung
adalah Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) dan barang-
barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang
dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Salah satu konsekuensi pelaksana otonomi daerah adalah
adanya sumber-sumber keuangan daerah yang memadai untuk
membiayai penyelenggaraan otonomi. Kapasitas keuangan
Pemerintah Daerah (Pemda) menentukan kemampuan Pemda dalam
menjalankan fungsi-fungsi seperti fungsi pelayanan masyarakat
(public service funcion), melaksanakan fungsi pembangunan
(development funcion) dan melaksanakan fungsi perlindungan
masyarakat (protective fungcion). Rendahnya kemampuan keuangan
daerah menimbulkan siklus efek negatif yaitu rendahnya tingkat
pelayanan masyarakat yang selanjutnya mengundang campur tangan
Pusat dan bahkan akan dialihkannya beberapa fungsi Pemda ke
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
19
tingkat pemerintah yang lebih atas ataupun kepada instansi-instansi
vertikal.
b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Menurut UU No. 32 dan 33 Tahun 2004, APBD adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
rakyat daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
APBD memuat rincian semua penerimaan daerah di satu sisi dan
semua pengeluaran daerah disisi yang lain. Selain itu APBD
merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang
disusun berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, serta
berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan,
pemantauan, pengendalian dan evaluasi APBD mudah dilakukan.
Pada sisi yang lain APBD dapat pula menjadi sarana bagi pihak
tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari
sisi pendapatan maupun sis belanja.
APBD sebagai rencana kerja keuangan daerah adalah sangat
penting dalam rangka penyenggaraan fungsi daerah otonom. Boleh
dikatakan bahwa APBD sebagai alat/wadah untuk menampung
berbagai kepentingan publik (public accountability) yang
diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, dimana saat
tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
20
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi
sebagai berikut :
1) Fungsi Otorisasi yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dsar
untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang
bersangkutan.
2) Fungsi Perencanaan yaitu bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada
tahun yang bersangkutan.
3) Fungsi Pengawasan yaitu bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan
pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4) Fungsi Alokasi yaitu bahwa anggaran daerah untuk mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya , serta
meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
5) Fungsi Distribusi yaitu bahwa kebijakan anggaran daerah harus
mempertahankan rasa kepeduilan dan kepatuhan.
c. Kinerja keuangan
Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan,
baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai
dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana
dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang
direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila
pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
21
dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja
keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator
keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakuan untuk
menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis
sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas
dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.
Kemudian salah satu alat untuk menganalisis kinerja
pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan
melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah
ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007). Dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis ,
efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan perlu
dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaedah pengakuntansinya
dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta
(Mardiasmo, 2002).
d. Rasio Keuangan pada APBD
Halim (2007) mengemukakan bahwa analisis rasio
keuangan pada APBD yaitu dengan membandingkan hasil yang di
capai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya
sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.
Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan
dengan rasio keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tertentu
dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
22
potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio
keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah
lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio
keuangan pada APBD yaitu :
1) DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
2) Pihak eksekutif sebagai landsan dalam menyusun APBD
berikutnya.
3) Pemerintah Pusat atau Provinsi sebagai bahan masukan dalam
membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4) Masyarakat dan Kreditor, sebagai pihak yang turut memiliki
saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun
membeli obligasi.
Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data
keuangan yang bersumber dari APBD (Halim, 2007), yaitu rasio
kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan
efisiensi pendapatan asli daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan
dan debt service coverage rastio. Namun dari penjelasan tersebut
yang terkait hanya rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio
efisiensi.
e. Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah seringkali diartikan sebagai
mobilisasi sumber keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah.
Pandangan ini terlalu menyederhanakan, dan cenderung
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
23
menghasilkan rekomendasi kebijakan sepihak yang kurang
memperhatikan masyarakat dan mengedepankan kepentingan
pemerintah daerah. Bagi penganut pandangan ini, otonomi daerah
akan sulit terwujud karena dari segi kualitas, sumber pembiayaan
yang tersedia bagi daerah otonom sangat kurus, sedangkan dari
sudut kuantitas sumber pembiayaan tersebut sangat sedikit. Dalam
konsep yang lebih luas, sistem pengelolaan keuangan daerah dapat
menyangkut beberapa aspek berikut:
1) Pengelolaan/optimalisasi seluruh sumber yang mampu
memberikan penerimaan, pendapatan, dan atau penghematan
yang mungkin dilakukan.
2) Dikelola oleh multi lembaga; ditetapkan oleh badan legislatif
dan eksekutif, dilaksanakan oleh eksekutif, serta diawasi oleh
badan legislatif dan seluruh komponen masyarakat daerah.
3) Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.
4) Didasari prinsip-prinsip ekonomis, efektif, dan efisien.
5) Dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas.
Obyek pengelolaan keuangan daerah adalah sisi penerimaan
dan pengeluaran. Pada isi penerimaan, daerah dapat melakukan
ekstensifikasi dan intensifikasi. Sedangkan dari sisi pengeluaran,
daerah dapat melakukan redefiisi proses penganggaran, perbaikan
tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas setiap kegiatan
pemerintah.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
24
3. Efisiensi Keuangan Daerah
Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan
antara output yang dihasilkan terhadap input yang dianggarkan atau
realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil
rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Dan
pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya
pengeluaran untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya
sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya
tersebut efisiensi atau tidak. Dalam hal ini dengan mengasumsikan
bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai peruntukannya dan
memenuhi dari apa yang dihasilkannya. Pada sektor pelayanan
masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan
pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah
dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah
mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan
biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.
4. Efektivitas Keuangan Daerah
Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf
tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan
bahwa efektifitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah
daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang
direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006,
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
25
efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah
ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
Rasio efektivitas keuangan daerah otonom menggambarkan
kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli
daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang
ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007).
Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan
efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi
rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.
5. Kemandirian Keuangan Daerah
Halim (2007) mengemukakan bahwa kemandirian keuangan
daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan pemerintah daerah
dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi
sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian
keuangan daerah ditujukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah
(PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber
lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.
Kemandirian fiskal daerah (otonom fiskal) merupakan salah satu aspek
yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan.
Menurut Mardiasmo dalam Hessel Noggi (2005) disebutkan
bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah :
a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas
masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
26
hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan
memanfaatkan sumber daya serta potensi yang tersedia di daerah.
b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran
pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih
rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.
Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan
ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal.
Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap
pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya.
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
tahun 2005 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, sumber
pendapatan daerah kabupaten / kota terdiri atas :
a. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang
menunjukan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-
sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat
dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin
dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-
potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung
pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah.
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi
dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos
Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
27
perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta
Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua
penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu :
pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik
daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
b. Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer merupakan pendapatan daerah yang
diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya. Kelompok pendapatan
trasnfer untuk kabupaten/kota dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :
1) Transfer pemerintah pusat (Dana perimbangan), yaitu dana bagi
hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan
dana alokasi khusus.
2) Transfer pemerintah pusat lainnya yaitu dana otonomi khusus
dan dana penyesuaian.
3) Transfer pemerintah provinsi yaitu pendapatan bagi hasil pajak
dan pendapatan bagi hasil lainnya.
c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan,
terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan
lain-lain yang sah, menurut Devas bahwa : kelompok penerimaan
lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
28
penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan
jasa. Penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro dan Bank serta
17 penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian
sumber penerimaan daerah sangt bergantung pada potensi daerah itu
sendiri. Sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 13 Tahun
2006, pendapatan ini dibagi menurut jenis pendapatan yang
mencakup :
1) Pendapatan Hibah
2) Pendapatan Dana Darurat
3) Pendapatan Lainnya
6. Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah
a. Pengertian Kapasitas Pelayanan Pemerintah daerah
Kapasitas pelayanan pemerintah daerah adalah besarnya
ukuran kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan
kepada publik yang dihitung dari belanja pemerintah daerah
(Harimurti, 2007), yaitu belanja modal. Total belanja modal
mengidentifikasikan bahwa pemerintah daerah membelanjakan
uangnya untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di pemerintahan,
membangun infrasturktur, meningkatkan investasi, mempebaiki dan
merawat pelayanan umum dan memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka meningkatkan kualias pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
29
Dengan mengambil konsep pengelolaan keuangan publik
dari Brobak dan Sjolander (2001) dalam Nugraha (2004), kedua
peneliti membagi tahapan studi pengembangan kapasitas tersebut
dalam empat elemen dasar dalam pengelolaan keuangan publik,
yaitu :
1) perencanaan dan penganggaran;
2) akuntansi;
3) pembayaran, dan
4) audit dan pendapatan.
Dari studi tersebut dapat di simpulkan bahwa kapasitas
kelembagaan dalam pengelolaan keuangan negara dinilai masih
banyak kekuarangan, yang diakibatkan oleh penerapan program ini
terlalu terburu-buru dan tidak dilakukan secara matang. Artinya
penerapan program pengelolaan keuangan yang ada lebih terkesan
memenuhi kebutuhan formalitas administrasi keuangan semata
dibandingkan dengan memenuhi kaidah pengelolaan sesungguhnya.
Untuk itu maka selanjutnya Goran Anderson and Jan
Isaksen (2002) merekomendasikan sejumlah pengembangan
kapasitas yang menyangkut pengelolaan dan perencanaan sumber
pendapatan, peningkatan kapasitas (pendidikan) sumber daya
manusia pengelola, perbaikan dalam manajemen sumber daya,
peningkatan kerjasama dengan kelembagaan terkait.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
30
Sehingga dengan makin besarnya belanja modal yang
dikeluarkan pemerintah daerah akan menunjukan bahwa semakin
besar pula upaya pemerintah daerah meningkatkan kapasitas
pelayanan pemerintah daerah.
b. Elemen Belanja Daerah
Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 bahwa Belanja
Daerah terbagi menjadi dua kelompok yaitu :
1) Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan
tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program
kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis
belanja yaitu belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan
sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak
terduga.
2) Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Kelompok Belanja Langsung sesuai dengan Permendagri No. 59
Tahun 2007 revisi dari Permendagri No. 13 Tahun 2006 ada tiga
yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja
modal.
7. Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Pertumbuhan ekonomi daerah adalah meningkatnya tingkat
kegiatan ekonomi suatu daerah yang kemudian akan berdampak pada
tingkat kemakmuran dan kemandirian suatu daerah. Pertumbuhan ini
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
31
akan terjadi jika masing-masing aspek dalam suatu daerah bekerja sama
dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi. Apabila investasi
meningkat maka secara langsung akan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Boediono (1981) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi
adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Penekanan pada
arti proses disini karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau
perkembangan. Oleh karena itu, pamakai indikator pertumbuhan
ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama. Waktu yang
diperlukan dapat kurang lebih antara 10 tahun, 20 tahun atau 50 tahun
atau bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dihitung dari
perubahan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) pada harga
konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Adapun
pertumbuhan ekonomi daerah dihitung dengan Formulasi sebagai berikut
(Boediono, 1981):
Pertumbuhan Ekonomi Daerah = %100)(
1
1x
PDRB
PDRBPDRB
t
tt
Keterangan :
PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t
PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto satu tahun sebelum tahun t
PDRB (Produk Domestik Bruto) merupakan keberhasilan
pembangunan daerah baik dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat
swasta dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya. Hasil
yang diperoleh dapat dari produk barang dan jasa yang dihasilkan dari
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
32
berbagai aktivitas ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun.
PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk meningkatkan
keberhasilan pembangunan daerah yang dilaksanakan dan sekaligus
untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. PDRB
juga secara tidak langsung merupakan salah satu indikator yang dapat
digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola sumber
daya alam yang dimilki. Pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ke
tahun dapat dilihat melalui besarnya PDRB baik berdasarkan harga
berlaku maupun berdasarkan harga konstan.
B. Kerangka Pemikiran
1. Perumusan Model Penelitian
Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk
meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah
(Mardiasmo, 2002). Pertumbuhan ekonomi daerah adalah salah satu
indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan
ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu (Nuni Wulandari , 2009).
Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah pada APBD merupakan
salah satu indikator yang menunjukan keberhasilan otonomi daerah.
Efisiensi keuangan daerah diukur dengan menggunakan rasio efiisiensi
pada APBD. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan
perbandingan antara input dan output atau realisasi belanja dengan
realisasi pendapatan daerah (Abdul Halim dalam Ardi Hamzah, 2008).
Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien begitu pula sebaliknya.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
33
Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang
dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang
dihasilkannya.
Pada sektor pelayanan masyarakat, efisiensi adalah kegiatan
yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu
kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan
pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input)
yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang
diinginkan. Rasio efisiensi dalam penelitian ini diproaksikan oleh
realisasi belanja dengan realisasi pendapatan (Abdul Halim dalam Ardi
Hamzah , 2008).
Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan
kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang
ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio
efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Hasil
penelitian yang dilakukan oleh Mariyam (2012) menyimpulkan bahwa
efektivitas kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
pada 29 kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur Periode 2006 -2010.
Otonomi fiskal daerah atau kemandirian keuangan daerah
merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara
keseluruhan. Otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan
pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, restribusi dan
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
34
lain-lain. Kemandirian keuangan daerah diukur dengan menggunakan
rasio kemandirian pada APBD. Rasio kemandirian keuangan daerah
menunjukan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang
telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang
diperlukan daerah (Bahrul Ulum, 2010). Rasio ini juga menggambarkan
ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal.
Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap
pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya (Abdul Halim
dalam Ardi Hamzah, 2008). Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Kurniawan, Donny (2010) menyimpulkan Rasio kemandirian
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
kota/kabupaten di Sumatera Barat.
Ardi Hamzah (2008) melakukan penelitian mengenai analisa
kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran,
dan kemiskinan pada kabupaten dan kota di Jawa Timur menyimpulkan
bahwa kesenjangan kinerja keuangan berupa rasio kemandirian cukup
besar, bahkan rasio efektifitas dan efisiensi dapat dikatakan besar sekali.
Selain itu hasil pengujian secara langsung antara kinerja keuangan
terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukan rasio kemandirian, dan rasio
efisiensi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonimi,
sedangkan rasio efektivitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
35
Otonomi daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas
pelayanan publik (Hessel Nogi, 2005). Salah satu indikator kualitas
pelayanan publik adalah dengan menggunakan tingkat kapasitas
pelayanan pemerintah daerah (Nur Indah Susanti, 2010). Kapasitas
pelayanan pemerintah daerah adalah besarnya pemerintah daerah untuk
memberikan pelayanan kepada publik yang dihitung dari belanja
pemerintah daerah (Harimurti, 2007), khususnya belanja modal. Semakin
tinggi belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang
digunakan dalam memberikan pelayanan kepada publik diharapkan dapat
meningkatkan publik.
Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang
diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dengan dikelolanya,
APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan
pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah
pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah, pemerintah daerah lebih
leluasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya (Reza
Monanda, 2009). Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu
faktor yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengeluaran pemerintah daerah yang terlalu kecil akan merugikan
pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang boros akan
menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi pengeluaran pemerintah yang
proposional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Reza Monanda,
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
36
2009). Oleh karena perlu adanya peningkatan kapasitas pelayanan
pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rokhmawati, Anita (2009)
menyimpulkan kapasitas pelayanan pemerintah daerah yang diukur dari
pengeluaran belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Secara skematis, model penelitian ini dapat digambarkan
sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka pemikiran
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang diajukan
adalah sebagai berikut:
H1 : Efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah.
H2 : Efektivitas keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah.
Efisiensi Keuangan Daerah
(Rasio Efisiensi)
Kemandirian Keuangan Daerah
(Rasio Kemandirian)
Kapasitas Pelayanan emerintah
Daerah (Total Belanja Modal)
Pertumbuhan Ekonomi
Daerah
(PDRB)
Efektivitas Keuangan Daerah
(Rasio Efektivitas)
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
37
H3 : Kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah.
H4 : Kapasitas pelayanan pemerintah daerah berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
BAB III
METODE PENELITIAN DAN TEKNIS ANALISIS DATA
A. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan studi empiris pada pemerintah daerah
kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Tengah.
2. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang
dipengaruhi oleh efisiensi, efektivitas, kemandirian keuangan daerah dan
kapasitas pelayanan pemerintah daerah.
3. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah se-provinsi Jawa
tengah baik kabupaten dan kota yang berjumlah 35 kabupaten dan kota.
Metode yang digunakan dalam pengambilan sample menggunakan
metode sensus dimana keseluruhan jumlah populasi kita ambil sebagai
data penelitian, yaitu laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah se-
provinsi Jawa tengah selama 4 tahun berturut-turut yaitu tahun 2008-
2011.
4. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yang berupa :
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
39
a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupetan dan Kota di provinsi Jawa tengah pada tahun
2008-2011 yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan melalui situs www.djpk.depkeu.go.id.
b. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan Kota
di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2011 yang dipublikasikan
oleh Badan Pusat Statistik melalui situs resmi www.bps.go.id.
c. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2011
dapat diperoleh dari Website Resmi di masing-masing Kabupaten
dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
a. Variabel Dependen (Y)
Di dalam penelitian ini yang merupakan variabel dependen adalah
pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah adalah
meningkatnya tingkat kegiatan ekonomi suatu daerah yang kemudian
berdampak pada tingkat kemakmuran dan kemandirian suatu daerah.
Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dihitung dari perubahan nilai
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan dari
tahun sekarang dengan tahun sebelumnya dengan satuan persentase
(%).
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
40
Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah,
menggunakan rumus sebagai berikut (Boediono, 1981):
Pertumbuhan Ekonomi Daerah = %100)(
1
1x
PDRB
PDRBPDRB
t
tt
b. Variabel Independen (X)
Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah
efisiensi, efektivitas, kemandirian keuangan daerah dan kapasitas
pelayanan pemerintah daerah. Efisiensi dan kemandirian keuangan
daerah yang diukur dengan menggunakan rasio efisiensi, rasio
efektivitas dan rasio kemandirian yang bersumber pada APBD.
1) Efisiensi Keuangan Daerah
Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan
antara input dan output atau realisasi belanja dengan realisasi
pendapatan daerah. Rasio efisiensi diukur dengan (Abdul Halim
dalam Ardi Hamzah, 2008) :
Rasio Efisiensi = Pendapatan Realisasi
Belanja RealisasiX 100%
2) Efektivitas Keuangan Daerah
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah
daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan
dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi
riil daerah (Halim, 2007) :
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
41
Rasio Efektivitas = % 100 X
daerah riil potensin berdasarka
ditetapkan PAD penerimaanTarget
PAD penerimaan Realisasi
3) Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang
sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Rasio
kemandirian keuangan daerah atau sering disebut sebagai
otonomi fiskal menunjukan kemampuan daerah dalam
membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan
restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan. Dalam
penelitian ini rasio kemandirian keuangan daerah diukur dengan
(Permendagri nomor 65 tahun 2007) :
Rasio Kemandirian = % 100 x Pendapatan Total
Daerah Asli Pendapatan
4) Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah
Kapasitas pelayanan pemerintah daerah adalah besarnya ukuran
kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan
kepada publik yang dihitung dari belanja pemerintah daerah
(Harimurti, 2007), khususnya belanja modal. Belanja modal
adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintah (Permendagri No. 59 tahun 2007).
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
42
Kapasitas pelayanan pemerintah daerah diukur berdasarkan
pengeluaran belanja modal dalam satuan rupiah per tahun
anggaran 2008-2011. Data belanja modal dalam analisa akan di
transformasikan ke dalam bentuk Logaritma Natural (Ln).
B. Teknis Analisis Data
1. Metode Analisis Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau
deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar
deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness
(kemencengan distribusi) (Ghozali, 2006). Statistik deskriptif akan
memberikan gambaran umum dari setiap variabel penelitian. Alat analisis
yang digunakan adalah nilai rata-rata (mean), nilai maksimum dan
minimum serta standart deviasi.
2. Uji Asumsi Klasik
Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa
(Ordinary Last Square) merupakan model regresi yang menghasilkan
estimator linear tidak bias yang terbaik (best linear unbias
estimator/BLUE). Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi
yang disebut dengan asumsi klasik, sebagai berikut :
a. Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual yang
diteliti berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas ini
karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
43
olah data adalah bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.
Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan
mengikuti bentuk distribusi normal. Untuk mengetahuinya
digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai Asymmtotic sign >
alpha (α) 0,05 maka data dinyatakan telah terdistribusi secara normal
(Suliyanto, 2005).
b. Uji Autokorelasi
Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi
yang menggunakan data time series. Konsekuensi dari adanya
autokorelasi adalah suatu model regresi adalah varians sampel tidak
dapat menggambarkan varians populasinya. Lebih jauh lagi, model
regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai
variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu. Untuk
menguji mendiagnonis adanya autokorelasi dalam suatu model
regresi dilakukan melakukan pengujian terhadap uji Durbin-Watson
(Algifari, 2000) :
n
i
i
ii
e
ee
2
2
n
2 i
1)²(
d
Keterangan :
d = durbin watson
ei = kesalahan pengganggu
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
44
c. Uji Multikolinearitas
Uji ini merupakan bentuk pengujian untuk asumsi analisis regresi
berganda. Asumsi multikolinearitas menyatakan bahwa variabel
independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas.
Multikolinearitas berarti terjadi korelasi antara sesama variabel
bebas di dalam regresi. Gejala adanya multikolinearitas dapat
dideteksi dengan menggunakan Pearson correlation dan tolerance
value serta Varians inflaction Factor (VIF). Menurut Algifari dalam
Suliyanto (2005), jika nilai VIF tidak lebih dari 5, maka model tidak
terdapat multikolinearitas. Setelah melalui perhitungan komputer
dihasilkan nilai VIF yang lebih kecil dari 5. Hal ini menujukkan
tidak terjadinya gejala multikolinearitas, artinya tidak adanya
hubungan antar variabel bebas.
d. Heteroskedastisitas
Pengujian heterokedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah
pada model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari
satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian untuk
menyelidiki adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan
metode Glejser (Suliyanto, 2005) dimana gejala heterokedastisitas
ditunjukkan oleh koefisien regresi dari masing-masing variabel
independen terhadap nilai absolut residunya (e). Jika nilai
signifikansi lebih besar dari nilai alpha-nya (0,05), maka dapat
dipastikan model tidak mengandung unsur heterokedastisitas.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
45
3. Analisis Regresi Linier Berganda
Pengujian pengaruh variabel bebas (efisiensi, efektivitas,
kemandirian keuangan daerah dan kapasitas pelayanan pemerintah
daerah) terhadap variabel terikat (pertumbuhan ekonomi daerah)
menggunakan analisis regresi linear berganda dengan rumus sebagai
berikut (Suliyanto,2005) :
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e
Keterangan :
Y = Pertumbuhan Ekonomi Daerah
a = Konstanta
b1 = Koefisien regresi rasio efisiensi
b2 = Koefisien regresi rasio efektivitas
b3 = Koefisien regresi rasio kemandirian
b4 = Koefisien regresi kapasitas pelayanan pemerintah daerah
X1 = Variabel Efisiensi
X2 = Variabel Efektivitas
X3 = Variabel Kemandirian Keuangan Daerah
X4 = Variabel Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah
4. Pengujian Hipotesis
a. Analisis Pengaruh Secara Bersama
Untuk menguji pengaruh efisiensi, efektivitas, kemandirian
keuangan daerah dan kapasitas pelayanan pemerintah daerah
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
46
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara bersama–sama
digunakan uji F sebagai berikut (Suliyanto,2005)
)/()2
1(
)1/(2
KnR
KRF
Keterangan :
R² = koefisien determinasi
n = banyaknya pengamatan
k = jumlah variabel yang diamati
Dengan derajat kebebasan (df) = ( k – 1 ) ; ( n – k ) dan tingkat
keyakinan 95 % atau = 0,05 maka :
Ho : b1, b2, b3, b4 = 0 (efisiensi, efektivitas, kemandirian
keuangan daerah dan kapasitas pelayanan
pemerintah daerah tidak mempunyai
pengaruh berarti terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah)
Ha : b1, b2, b3, b4 ≠ 0 (efisiensi, efektivitas, kemandirian
keuangan daerah dan kapasitas pelayanan
pemerintah daerah mempunyai pengaruh
berarti terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah)
Kriteria pengujian :
Ho diterima, jika F hitung F tabel
Ho ditolak, jika F hitung > F tabel
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
47
b. Analisa Pengaruh Secara Parsial
1) Untuk menguji keberartian koefisien regresi secara parsial
variabel efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah, digunakan uji t: (Supranto, 2001)
bk
k
o
S
bt
Keterangan :
ot = nilai t hitung
kb = koefisien regresi
bkS = standar eror dari regresi
Dengan derajat kebebasan (df) = ( n – k ) dan tingkat keyakinan
95 % atau = 0,05 maka :
Ho : b1 = 0 (secara parsial efisiensi keuangan daerah tidak
mempunyai pengaruh berarti terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah)
Ho : b1 0 (secara parsial efisiensi keuangan daerah
mempunyai pengaruh berarti terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah)
Kriteria pengujian :
Ho diterima, jika -t tabel t hitung t tabel, dan
Ho ditolak, jika -t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
48
2) Untuk menguji keberartian koefisien regresi secara parsial
variabel efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah, digunakan uji t: (Supranto, 2001)
bkS
kbot
Keterangan :
ot = nilai t hitung
kb = koefisien regresi
bkS = standar eror dari regresi
Dengan derajat kebebasan (df) = ( n – k ) dan tingkat keyakinan
95 % atau = 0,05 maka :
Ho : b2 = 0 (secara parsial efektivitas keuangan daerah tidak
mempunyai pengaruh berarti terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah)
Ho : b2 0 (secara parsial efektivitas keuangan daerah
mempunyai pengaruh berarti terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah)
Kriteria pengujian :
Ho diterima, jika -t tabel t hitung t tabel, dan
Ho ditolak, jika -t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel
3) Untuk menguji keberartian koefisien regresi secara parsial
variabel kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah, digunakan uji t: (Supranto, 2001)
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
49
bkS
kbot
Keterangan :
ot = nilai t hitung
kb = koefisien regresi
bkS = standar eror dari regresi
Dengan derajat kebebasan (df) = ( n – k ) dan tingkat keyakinan
95 % atau = 0,05 maka :
Ho : b3 = 0 (secara parsial kemandirian keuangan daerah tidak
mempunyai pengaruh berarti terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah)
Ho : b3 0 (secara parsial kemandirian keuangan daerah
mempunyai pengaruh berarti terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah)
Kriteria pengujian :
Ho diterima, jika -t tabel t hitung t tabel, dan
Ho ditolak, jika -t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel
4) Untuk menguji keberartian koefisien regresi secara parsial
variabel kapasitas pelayanan pemerintah daerah terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah, digunakan uji t: (Supranto, 2001)
bkS
kbot
Keterangan :
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
50
ot = nilai t hitung
kb = koefisien regresi
bkS = standar eror dari regresi
Dengan derajat kebebasan (df) = ( n – k ) dan tingkat keyakinan
95 % atau = 0,05 maka :
Ho : b4 = 0 (secara parsial kapasitas pelayanan pemerintah
daerah tidak mempunyai pengaruh berarti terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah)
Ho : b4 0 (secara parsial kapasitas pelayanan pemerintah
daerah mempunyai pengaruh berarti terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah)
Kriteria pengujian :
Ho diterima, jika -t tabel t hitung t tabel, dan
Ho ditolak, jika -t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
50
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
1. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah se-provinsi
Jawa tengah baik kabupaten dan kota yang berjumlah 35 kabupaten dan
kota. Metode yang digunakan dalam pengambilan sample menggunakan
metode sensus dimana keseluruhan jumlah populasi diambil sebagai data
penelitian, yaitu laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah se-provinsi
Jawa tengah selama 4 tahun berturut-turut yaitu tahun 2008-2011. Semua
Kota/kabupaten di Jawa Tengah dapat diambil data laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan data Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga data yang diambil sebagai
sensus secara keseluruhan berjumlah 140. Selanjutnya data sensus yang
diambil digunakan untuk menghitung variabel Pertumbuhan ekonomi,
Efisiensi, Efektivitas, Kemandirian dan Kapasitas Pemerintah
kota/kabupaten se-Jawa Tengah.
Sensus yang dilakukan meliputi Kota/Kabupaten se-Provinsi
Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
52
Tabel 1. Sensus Kota/Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah
No Kota/ Kabupaten No Kota/ Kabupaten
1 Kab. Banjarnegara 19 Kab. Pemalang
2 Kab. Banyumas 20 Kab. Purbalingga
3 Kab. Batang 21 Kab. Purworejo
4 Kab. Blora 22 Kab. Rembang
5 Kab. Boyolali 23 Kab. Semarang
6 Kab. Brebes 24 Kab. Sragen
7 Kab. Cilacap 25 Kab. Sukoharjo
8 Kab. Demak 26 Kab. Tegal
9 Kab. Grobogan 27 Kab. Temanggung
10 Kab. Jepara 28 Kab. Wonogiri
11 Kab. Karanganyar 29 Kab. Wonosobo
12 Kab. Kebumen 30 Kota Magelang
13 Kab. Kendal 31 Kota Pekalongan
14 Kab. Klaten 32 Kota Salatiga
15 Kab. Kudus 33 Kota Semarang
16 Kab. Magelang 34 Kota Surakarta
17 Kab. Pati 35 Kota Tegal
18 Kab. Pekalongan
Sumber: www.bps.go.id.
2. Deskripsi Variabel Penelitian
a. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi daerah dihitung dari perubahan nilai
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan dari
tahun sekarang dengan tahun sebelumnya dengan satuan persentase
(%). Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
53
Tengah selama 2008 - 2011 secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2
berikut:
Tabel 2. Deskripsi Variabel Penelitian
Variabel Minimal Maksimal Rata-rata Standar deviasi
Pertumbuhan ekonomi 1,7271 7,4499 4,8680 0,8821
Efisiensi 35,2627 98,7836 77,5083 10,6475
Efektivitas 76,9024 252,2676 118,8327 18,3339
Kemandirian 4,5878 25,3923 9,4929 3,8068
Kapasitas 23,9611 26,6251 25,4298 0,4169
Sumber: Olahan data SPSS
Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan
ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah 4,8680. Pertumbuhan
ekonomi terendah terjadi pada Kabupaten Klaten tahun 2010 yaitu
sebesar 1,7271. Pertumbuhan Ekonomi tertinggi terjadi pada tahun
2010 oleh Kabupaten Kendal yaitu sebesar 7,4499. Standar deviasi
variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,8821 yang menunjukkan
bahwa pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Tengah
tahun 2008-2011 tidak terlalu variatif.
b. Efisiensi
Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan
antara input dan output atau realisasi belanja dengan realisasi
pendapatan daerah. Deskripsi Efisiensi kabupaten/kota di Provinsi
Jawa Tengah selama 2008 - 2011 secara ringkas dapat dilihat pada
tabel 2. Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata Efisiensi
kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah 77,5083. Efisiensi terendah
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
54
terjadi pada Kota Salatiga tahun 2009 yaitu sebesar 35,2627. Efisiensi
tertinggi terjadi pada tahun 2010 oleh Kabupaten Pati yaitu sebesar
98,7836. Standar deviasi variabel Efisiensi sebesar 10,6475 yang
menunjukkan bahwa efisiensi pada kabupaten/kota di Jawa Tengah
tahun 2008-2011 tidak terlalu variatif.
c. Efektifitas
Efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan
pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan
dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil
daerah. Deskripsi Efektivitas kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
selama 2008 - 2011 secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2.
Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata Efektivitas
kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah 118,8327. Efektivitas terendah
terjadi pada Kabupaten Klaten tahun 2010 yaitu sebesar 76,9024.
Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2010 oleh Kabupaten
Banyumas yaitu sebesar 252,2676. Standar deviasi variabel Efektivitas
sebesar 18,3339 yang menunjukkan bahwa efektivitas pada
kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2008-2011 tidak terlalu variatif.
d. Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu aspek
yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Rasio
kemandirian keuangan daerah atau sering disebut sebagai otonomi
fiskal menunjukan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri
kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
55
yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan
yang diperlukan. Deskripsi Kemandirian kabupaten/kota di Provinsi
Jawa Tengah selama 2008 - 2011 secara ringkas dapat dilihat pada
tabel 2. Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata Kemandirian
kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah 9,4929. Kemandirian terendah
terjadi pada Kabupaten Batang tahun 2008 yaitu sebesar 4,5878.
Kemandirian tertinggi terjadi pada tahun 2011 oleh Kota Semarang
yaitu sebesar 25,3923. Standar deviasi variabel Kemandiran sebesar
3,8068 yang menunjukkan bahwa kemandirian pada kabupaten/kota di
Jawa Tengah tahun 2008-2011 cukup variatif.
e. Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah
Kapasitas pelayanan pemerintah daerah adalah besarnya
ukuran kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan
kepada publik yang dihitung dari belanja pemerintah daerah
(Harimurti, 2007), khususnya belanja modal. Deskripsi Kapasitas
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 2008 - 2011 secara
ringkas dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat
bahwa rata-rata Kapasitas kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah
25,4298. Kapasitas terendah terjadi pada Kabupaten Batang tahun
2010 yaitu sebesar 23,9611. Kapasitas tertinggi terjadi pada tahun
2011 oleh Kota Semarang yaitu sebesar 26,6251. Standar deviasi
variabel Kapasitas sebesar 0,4169 yang menunjukkan bahwa kapasitas
pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2008-2011 tidak variatif.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
56
B. Analisis Data
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Untuk menguji normalitas dilakukan analisis Kolmogorov
Smirnov test. Hasil perhitungan uji normalitas data dapat dilihat pada
tabel 3.
Tabel 3. Uji normalitas data
One-Sam ple Kolm ogorov-Sm irnov Test
140
,0000
,9855
,0816
,0816
-,0730
,9652
,3092
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parameters a,b
Absolute
Positive
Negative
Most ExtremeDif ferences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
StandardizedResidual
Test distribution is Normal.a.
Calculated f rom data.b.
Sumber: Lampiran 7
Dari table 3 di atas diketahui nilai Asymp.Sign sebesar 0,3092
atau lebih besar dibandingkan nilai alphanya ( = 0,05), sehingga
distribusi data pada variable tersebut adalah normal, dan bias dilanjutkan
ke analisi sselanjutnya.
b. Uji Multikolinearitas
Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan prosedur SPSS
yaitu dengan melihat hasil collinearity statistics pada kolom VIF.
Pengujian multikolinearitas variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 3
berikut.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
57
Tabel 4. Nilai kolom VIF untuk pengujian multikolinearitas
No Variabel VIF
1 Efisiensi 1,2315
2 Efektivitas 1,1116
3 Kemandirian 1,2568
4 Kapasitas 1,0381
Sumber: Lampiran 8
Berdasarkan perhitungan pada tabel 4 dapat diketahui nilai VIF
untuk variabel Efisiensi, Efektivitas, Kemandirian dan Kapasitas
pelayanan pemerintah daerah adalah kurang dari 5 sehingga dapat
dikatakan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebasnya,
sehingga variabel bebas yang digunakan sebagai prediktor dalam
penelitian ini bersifat independen.
c. Uji heteroskedastisitas
Hasil perhitungan uji heteroskedastisitas dengan metode Gleyser
antara variabel independen dengan nilai residu absolut dapat dilihat pada
tabel 5 sebagai berikut.
Tabel 5. Uji heteroskedastisitas
Sumber: Lampiran 9
Dari tabel 5 dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas untuk
variabel pola Efisiensi, Efektivitas, Kemandirian, dan Kapasitas
pelayanan pemerintah daerah lebih besar dari nilai alphanya (0,05), yang
Coefficientsa
4,2380 2,7668 1,5317 ,1279
-,0068 ,0047 -,1373 -1,4561 ,1477
,0011 ,0026 ,0372 ,4152 ,6787
-,0034 ,0132 -,0242 -,2544 ,7996
-,1281 ,1095 -,1013 -1,1702 ,2440
(Constant)
Ef isiensi
Efektivitas
Kemandirian
Kapasitas
Model1
B Std. Error
UnstandardizedCoeff icients
Beta
StandardizedCoeff icients
t Sig.
Dependent Variable: resa.
Coefficientsa
4,2380 2,7668 1,5317 ,1279
-,0068 ,0047 -,1373 -1,4561 ,1477
,0011 ,0026 ,0372 ,4152 ,6787
-,0034 ,0132 -,0242 -,2544 ,7996
-,1281 ,1095 -,1013 -1,1702 ,2440
(Constant)
Ef isiensi
Efektivitas
Kemandirian
Kapasitas
Model1
B Std. Error
UnstandardizedCoeff icients
Beta
StandardizedCoeff icients
t Sig.
Dependent Variable: resa.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
58
artinya tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model penelitian yang
digunakan.
2. Uji Kelayakan Model Regresi
Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat
diukur dari kelayakan model regresinya. Secara statistik, dapat diukur dari
nilai koefisien determinasi, nilai statisfik F dan nilai statistik t.Untuk
mengetahui pengaruh Efisiensi, Efektivitas, Kemandirian dan Kapasitas
pelayanan pemerintah daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah
digunakan perhitungan analisis regresi linier berganda, hasilnya dapat dilihat
pada tabel 6 berikut:
Tabel 6. Hasil penghitungan regresi linier berganda pengaruh Efisiensi,
Efektivitas, Kemandirian dan Kapasitas terhadap Pertumbuhan
ekonomi daerah
Sumber: Lampiran 10
Model Sum m ary
,5031a ,2531 ,2309 ,7736Model1
R R SquareAdjustedR Square
Std. Error ofthe Estimate
Predictors: (Constant), Kapasitas , Ef isiensi ,Efektivitas , Kemandirian
a. ANOVA
b
27,3691 4 6,8423 11,4346 ,0000a
80,7820 135 ,5984
108,1512 139
Regression
Residual
Total
Model1
Sum ofSquares df
MeanSquare F Sig.
Predictors: (Constant), Kapasitas , Ef isiensi , Efektivitas , Kemandiriana.
Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi daerahb.
Coefficientsa
-5,7001 4,0522 -1,4067 ,1618
,0023 ,0068 ,0277 ,3352 ,7380
,0094 ,0038 ,1952 2,4884 ,0140
,0887 ,0193 ,3826 4,5884 ,0000
,3316 ,1603 ,1568 2,0683 ,0405
(Constant)
Ef isiensi
Efektivitas
Kemandirian
Kapasitas
Model1
B Std. Error
UnstandardizedCoeff icients
Beta
StandardizedCoeff icients
t Sig.
Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi daeraha.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
59
Dari tabel 6 tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:
Pertumbuhan Ekonomi = -5,7001 + 0,0023 Efisiensi + 0,0094 Efektivitas +
0,0887 Kemandirian + 0,3316 Kapasitas + e
Adapun interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah:
α = -5,7001 artinya jika Efisiensi, Efektivitas, Kemandirian dan Kapasitas
bernilai nol pertumbuhan ekonomi daerah akan bernilai -
5,7001 persen.
B1 = 0,0023 artinya apabila efisiensi bertambah 1 persen, efektivitas,
kemandirian dan kapasitas bernilai nol, maka pertumbuhan
ekonomi akan meningkat 0,0023 persen.
Β2 = 0,0094 artinya apabila efektivitas bertambah 1 persen, efisiensi,
kemandirian dan kapasitas bernilai nol, maka pertumbuhan
ekonomi akan meningkat 0,0094 persen.
Β3 = 0,0887 artinya apabila kemandirian bertambah 1 persen, efisiensi,
efektivitas dan kapasitas bernilai nol, maka pertumbuhan
ekonomi akan meningkat 0,0887 persen.
Β4 = 0,3316 artinya apabila kapasitas bertambah 1 persen, efisiensi,
efektivitas dan kemandirian bernilai nol, maka pertumbuhan
ekonomi akan meningkat 0,3316 persen
a. Koefisien determinasi
Dari perhitungan dapat diketahui besarnya nilai koefisien
determinasi (R²) adalah 0,2531. Nilai koefisien determinasi sebesar
0,2531 artinya 25,31% perubahan Pertumbuhan ekonomi daerah dapat
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
60
dijelaskan oleh variasi dari variabel Efisiensi, Efektivitas, Kemandirian
dan Kapasitas pelayanan pemerintah daerah. Sedangkan sisa pengaruh
variabel lain adalah sebesar 0,7469 atau 74,69%.
b. Uji F
Dari penghitungan uji F diperoleh F hitung sebesar 11,4346.
Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% (=0,05) diperoleh F tabel
sebesar 2,4387. Jadi F hitung (11,4346) > F tabel (2,4387) sehingga Ho
ditolak. Penolakan Ho ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari
variabel Efisiensi, Efektivitas, Kemandirian, dan Kapasitas pelayanan
pemerintah daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah.
c. Uji t
Hipotesis pertama menyatakan Efisiensi keuangan daerah
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan
menggunakan tingkat keyakinan 95% (=0,05) dan derajat kebebasan
(135) diperoleh t tabel sebesar 1,9777, sedangkan hasil perhitungan yang
dilakukan menghasilkan t hitung variabel Efisiensi (tX1) sebesar 0,3352.
Jadi nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (0,3352 < 1,9777), sehingga
secara parsial variabel Efisiensi (X1) tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah (Y). Jadi hipotesis
pertama yang menyatakan Efisiensi mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah ditolak.
Hipotesis kedua menyatakan Efektivitas keuangan daerah
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
61
menggunakan tingkat keyakinan 95% (=0,05) dan derajat kebebasan
(135) diperoleh t tabel sebesar 1,9777, sedangkan hasil perhitungan yang
dilakukan menghasilkan t hitung variabel Efektivitas daerah (tX2)
sebesar 2,4884. Jadi nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel
(2,4884>1,9777), sehingga secara parsial variabel Efektivitas (X2)
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi
daerah (Y). Jadi hipotesis kedua yang menyatakan Efektivitas
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi
daerah diterima.
Hipotesis ketiga menyatakan Kemandirian berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan menggunakan tingkat
keyakinan 95% (=0,05) dan derajat kebebasan (135) diperoleh t tabel
sebesar 1,9777, sedangkan hasil perhitungan yang dilakukan
menghasilkan t hitung variabel Kemandirian (tX3) sebesar 4,5884. Jadi
nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (4,5884>1,9777), sehingga
secara parsial variabel Kemandirian (X3) mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah (Y). Jadi hipotesis
ketiga yang menyatakan Kemandirian mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah diterima.
Hipotesis keempat menyatakan Kapasitas mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan
menggunakan tingkat keyakinan 95% (=0,05) dan derajat kebebasan
(135) diperoleh t tabel sebesar 2,0683, sedangkan hasil perhitungan yang
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
62
dilakukan menghasilkan t hitung variabel Kapasitas (tX4) sebesar1,9777.
Jadi nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (2,0683>1,9777), sehingga
secara parsial variabel Kapasitas (X4) mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah (Y). Jadi hipotesis
keempat yang menyatakan Kapasitas pelayanan pemerintah daerah
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi
daerah diterima.
C. Pembahasan
1. Efisiensi terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa efisiensi tidak
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah. Semakin efisien penggunaan belanja daerah tidak menyebabkan
peningkatan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.
Pertumbuhan ekonomi dipicu oleh salah satunya tingkat pengeluaran
oleh pemerintah. Jika pemerintah terlalu efisien, yang otomatis jumlah
pengeluaran menurun, berakibat kontra produktif terhadap tingkat
pertumbuhan ekonomi. Proporsi pengeluaran dan belanja hendaknya
disesuaikan dengan pendapatan yang diterima.
Pada tahun 2009 terjadi penurunan penerimaan pendapatan pada
kota Salatiga yaitu dari Rp390.718.847.865 menjadi Rp376.195.456.003
yang berakibat pada menurunnya belanja kota Salatiga dari Rp
268.393.972.667 menjadi Rp132.656.545.412. Efisiensi Kota Salatiga
mengalami penurunan cukup drastis dari 68,6924 ((Rp268.393.972.667/
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
63
Rp390.718.847.865) x 100%) menjadi 35,2627 ((Rp132.656.545.412/
Rp376.195.456.003) x 100%). Hal ini mengakibatkan PDRB kota
Salatiga meningkat, walaupun kecil yaitu dari Rp832.154.880.000
menjadi Rp869.452.990.000 tetapi pertumbuhan ekonomi menurun
sedikit dari 4,9799 ((Rp832.154.880.000-Rp792.680.440.000)/
792.680.440.000) x 100% ) menuju 4,4821 (((Rp869.452.990.000-
Rp832.154.880.000)/ Rp832.154.880.000) x 100% ). Pada Kabupaten
Pati tahun 2010, peningkatan efisiensi yang cukup tajam tidak dibarengi
dengan peningkatan PDRB yang signifikan yaitu PDRB Kabupaten Pati
tahun 2009 sebesar Rp 4.357.144.040.000 menjadi Rp
4.579.853.000.000. Dan tahun 2009 efisiensi Kabupaten Pati 73,0074
((Rp756.571.925.890/Rp929.434.296.778) x 100) menjadi 85,0196
((Rp989.490.570.878/Rp1.001.675.112.579)x 100%) pada Tahun 2010.
Tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati yang
menurun yaitu dari 5,4340 (((Rp4.357.144.040.000-
Rp4.162.082.370.000)/Rp4.162.082.370.000) x 100%) menjadi 4,7811
(((Rp4.579.853.000.000-Rp4.357.144.044.000)/Rp 4.357.144.044.000) x
100%). Demikian juga pada Kabupaten Banjarnegara, penurunan
efisiensi tahun 2011 malah meningkatkan PDRB pada tahun 2011.
Penurunan efisiensi dapat dilihat dari Efisiensi tahun 2010 sebesar
89,9201 ((Rp764.062.435.992/Rp849.712.579.681) x 100% ) menjadi
77,6897 ((Rp837.963.356.757/Rp1.078.602.748.021) x 100% ) pada
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
64
tahun 2011. Sedangkan peningkatan PDRB yaitu dari
Rp2.888.524.000.000 menjadi Rp3.030.542.000.000.
Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Hamzah(2008) yang menunjukkan bahwa efisiensi berpengaruh
signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Efisiensi dalam
pengelolaan keuangan daerah pada APBD merupakan salah satu
indikator yang menunjukan keberhasilan otonomi daerah. Rasio efisiensi
adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input
atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.
2. Efektivitas terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah.
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Efektivitas
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi
daerah diKabupaten/Kota di JawaTengah. Semakin besar Efektivitas
daerah kabupaten atau kota di Jawa Tengah mengumpulkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap semakin besarnya
Pertumbuhan ekonomi daerah. Efektivitas merupakankemampuan suatu
daerah atau kota dalam mencapai target PAD yang sudah ditetapkan
berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi PAD dibanding
target yang sudah ditetapkan berarti daerah tersebut semakin efektif.
Efektivitas terendah adalah sebesar 76,9024 ((Rp
54.886.005.749/Rp71.371.000.000)x100%)) akibat realisasi penerimaan
PAD yang rendah dibanding target penerimaan PAD oleh Kabupaten
Klaten tahun 2010 menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi 1,7271
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
65
(((Rp4.843.247.000.000-Rp4.761.018.670.000)/Rp4.761.018.670.000) x
100%) dibawah nilai rata-rata yaitu 4,8680. Kemudian nilai tertinggi
Efektivitas adalah sebesar 252,2676 ((Rp164.892.425.634/
Rp65.364.092.826) x 100%)) oleh Kabupaten Banyumas tahun 2010
menyebabkan kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi 5,7741
(((Rp4.654.634.000.000-Rp4.400.542.230.000)/Rp4.400.542.230.000) x
100%) di atas nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi. Demikian juga
terjadi pada Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2009 terjadi kenaikan
pertumbuhan ekonomi dari 4,9765 (((Rp2.619.989.610.000-
Rp2.495.785.820.000)/Rp2.495.785.820.000 x 100%)) menjadi 5,1125
(((Rp2.753.935.730.000-Rp2.619.989.610.000)/Rp2.619.989.610.000) x
100%) akibat kenaikan dari efektivitas tahun 2008 ke tahun 2009 yaitu
dari 111,0069 ((Rp46.521.396.931/ Rp41.908.553.000) x 100% ))
menjadi 142,4158 ((Rp70.636.814.797/ Rp49.599.000.000) x 100% )) .
Kenaikan efektivitas suatu daerah berpengaruh signifikan terhadap
kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah/kota di Jawa
Tengah.
Mariyam(2012) menyimpulkan bahwa efektivitas kinerja keuangan
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada 29 kabupaten dan 9
Kota di Jawa Timur Periode 2006 -2010. Kenaikan efektivitas
menginsyaratkan keberhasilan pemerintah daerah/kota menggali sumber
dan potensi yang ada agar lebih produktif dan berdaya guna. Mengolah
barang dan jasa menjadi lebih bernilai yang pada akhirnya meningkatkan
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
66
nilai dan jumlah Produk domestik bruto regional daerah yang
bersangkutan.
3. Kemandirian terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kemandirian
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi
daerah laporan di Kabupaten/Kota di JawaTengah. Semakin besar
Kemandirian daerah kabupaten atau kota berpengaruh terhadap semakin
besarnya Pertumbuhan ekonomi daerah. Kemandirian daerah mendorong
peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam
pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil
pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan
sumberdaya serta potensi yang tersedia di daerah. Selain itu, kemandirian
daerah berfungsi memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui
pergeseran pengambilan keputusan public ketingkat pemerintahan yang
lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap sehingga
pelaksanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi dapat berlangsung
secara efektif.
Kemandirian terendah adalah sebesar 4,5878 ((Rp31.192.714.868/
Rp 679.900.101.435) x 100) akibat terlalu rendahnya realisasi PAD
dibanding realisasi pendapatan secara keseluruhan oleh Kabupaten
Batang tahun 2008 menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi 3,6733
(((Rp2.169.854.550.000-Rp2.092.973.930.000)/Rp2.092.973.930.000 x
100% ) dibawah nilai rata-rata yaitu 4,8680. Kemudian nilai tertinggi
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
67
kemandirian adalah sebesar 25,3923 ((Rp521.538.058.477/
Rp2.053.919.562.042) x 100) oleh Kota Semarang tahun 2011
menyebabkan kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi 6,4136
(((Rp22.736.136.000.000-Rp21.365.818.000.000)/Rp21.365.818.000.000
x 100% ) di atas nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi. Demikian juga
terjadi pada Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2009 terjadi kenaikan
pertumbuhan ekonomi dari 4,9765 (((Rp2.619.989.610.000-
Rp2.495.785.820.000)/Rp2.495.785.820.000 x 100%)) menjadi 5,1125
(((Rp2.753.935.730.000-Rp2.619.989.610.000)/Rp2.619.989.610.000) x
100%) akibat kenaikan dari kemandirian tahun 2008 ke tahun 2009 yaitu
dari 6,7512 ((Rp46.521.396.931/Rp689.085.527.646) x 100% ) menjadi
9,9865 ((Rp70.636.814.797/Rp707.321.723.389) x 100% ). Kenaikan
kemandirian suatu daerah/kota berpengaruh signifikan terhadap kenaikan
tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah/kota di Jawa Tengah.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, Donny (2010)
menyimpulkan Rasio kemandirian mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi kota/kabupaten di Sumatera Barat Rasio
kemandirian keuangan daerah menunjukan kemampuan daerah dalam
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai
sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Bahrul Ulum, 2010). Rasio
ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap
sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, makatingkat
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
68
ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu
pula sebaliknya (Abdul Halim dalam Ardi Hamzah, 2008). Dengan rasio
kemandirian yang tinggi, berarti pemerintah daerah telah berhasil
mengembangkan potensi yang ada pada daerahnya/kota yang diwujudkan
dalam PAD dan meningkatkan produktivitas masyarakatnya yang
diwujudkan dalam angka PDRB.
4. Kapasitas terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kapasitas
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi
daerah laporan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Semakin besar
Kapasitas pelayanan di suatu kabupaten atau kota berpengaruh terhadap
semakin besarnya Pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kapasitas yang
besar, daerah mempunyai kemampuan dan modal yang cukup untuk
membangun infrastruktur dan membangkitkan perekonomian secara
lebih merata pada berbagai bidang.
Kapasitas pelayanan pemerintah daerah terendah adalah sebesar
23,9611 akibat belanja modal yang rendah yaitu sebesar
Rp25.478.767.023 oleh Kabupaten Batang tahun 2010 menyebabkan
tingkat pertumbuhan ekonomi 4,9704 (((Rp2.362.482.000.000-
Rp2.250.616.820.000)/Rp2.250.616.820.000) x 100% ). Kemudian nilai
tertinggi kapasitas pelayanan pemerintah daerah berada di Kota
Semarang tahun 2011 sebesar 26,6251 (belanja modal sebesar Rp
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
69
365.704.393.573) menyebabkan kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi
menjadi 6,4136 (((Rp22.736.136.000.000 - Rp21.365.818.000.000)
/ Rp21.365.818.000.000) x 100% di atas nilai rata-rata pertumbuhan
ekonomi yaitu 4,8680. Demikian juga terjadi pada Kabupaten
Banjarnegara pada tahun 2009 terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi
yang dapat dilihat dari 4,9765 (((Rp2.619.989.610.000-
Rp2.495.785.820.000)/Rp2.495.785.820.000 x 100%)) menjadi 5,1125
(((Rp2.753.935.730.000-Rp2.619.989.610.000)/Rp2.619.989.610.000) x
100%) akibat kenaikan dari kapasitas tahun 2008 ke tahun 2009 yaitu
dari 25,6526 (belanja modal sebesar Rp138.287.451.114) menjadi
25,9017 (belanja modal sebesar Rp177.399.942.303). Kenaikan kapasitas
suatu daerah/kota berpengaruh signifikan terhadap kenaikan tingkat
pertumbuhan ekonomi suatu daerah/kota di Jawa Tengah.
Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang
menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran
pemerintah daerah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan
ekonomi, pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat
pertumbuhan ekonomi tetapi pengeluaran pemerintah yang proposional
akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Reza Monanda, 2009). Oleh
karena perlu adanya peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah daerah
diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian
yang dilakukan oleh Rokhmawati, Anita (2009) menyimpulkan kapasitas
pelayanan pemerintah daerah yang diukur dari pengeluaran belanja
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
70
modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
50
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
1. Efisiensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
Pertumbuhan ekonomi daerah. Hipotesis pertama yang menyatakan
Efisiensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan
ekonomi daerah ditolak.
2. Efektivitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan
ekonomi daerah. Hipotesis kedua yang menyatakan Efektivitas
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi
daerah diterima.
3. Kemandirian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
Pertumbuhan ekonomi daerah. Hipotesis ketiga yang menyatakan
Kemandirian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
Pertumbuhan ekonomi daerah diterima.
4. Kapasitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan
ekonomi daerah. Hipotesis keempat yang menyatakan Kapasitas
pelayanan pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah diterima.
71
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
72
B. Saran
1. Efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus proporsional
dengan tingkat pendapatannya. Terlalu efisien suatu daerah dalam
pembelanjaan daerah akan berakibat pada perlambatan pertumbuhan
ekonomi.
2. Pemerintah daerah/kota hendaknya semaksimal mungkin merealisasikan
penerimaan PAD disesuaikan dengan kondiri riil potensi daerah yang
bersangkutan melebihi target yang sudah ditetapkan.
3. Potensi dan sumber daya lokal terus dimaksimalkan pemanfatannya
untuk meningkatkan PAD, produktivitas masyarakat dan mengurangi
ketergantungan terhadap pihak luar atau pemerintah pusat. Dengan
kemandirian yang kuat akan mendorong peningkatan partisipasi prakarsa
dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong
pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan
memanfaatkan sumber daya serta potensi yang tersedia di daerah.
4. Pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan jumlah belanja
modalnya untuk membiayai pembangunan dan peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat.
C. Keterbatasan Penelitian
Pada penelitian ini variabel indenpenden dibatasi hanya pada 4 variabel
yaitu efisiensi keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah, kemandirian
keuangan daerah dan kapasitas pelayanan pemerintah daerah, yang semua
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
73
datanya berasal dari laporan APBD tiap tahun. Pada penelitian selanjutnya,
bisa dimasukkan variabel potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya
manusia yang juga merupakan faktor yang sangat penting bagi
berkembangnya suatu wilayah dan tercapainya suatu pertumbuhan ekonomi
daerah yang terus meningkat.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
74
DAFTAR PUSTAKA
A. A. N. B Dwiranda. Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2002-2006. Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Bali.
Abimanyu, Anggito. 2005. Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang
Tindih. Bapekki Depkeu. Jakarta.
African Capacity Building Foundation (ACBF). 2001. Capacity Needs
Assessment: A Conceptual Framework. In ACBF Newsletter Vol. 2.
P 9-12.
Algifari. 2000. Analisis Regresi: Teori, Kasus, dan Solusi. BPFE Universitas
Gajah Mada. Yogyakarta.
Anderson and Jan Isaksen. 2002. Best Practice in Capacity Building in Public
Finance Management in Afrika, International Swedish Institute for Public
Administration and Michelen Institute Developement Studies and Human
Right (http: www.cmi.no).
Bastian, Indra. 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Buku 1 Jakarta: Salemba
Empat.
Budiman, Aida. Dkk. 2005. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia.
Yogyakarta: Kanisius.
Boediono. 1981. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.
Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi.
Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah, edisi 3. Jakarta: Salemba
Empat.
Hamzah, Ardi. 2007. Analisa Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran. Simposium Nasional Akuntansi
XI. Pontianak.
Harimurti, Yohanes. 2007. Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Hubungan antara
Desentralisasi Fiskal dan Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah.
Surabaya: Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik
Pertama.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
75
Hasnaria. 2008. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja
Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota
Se Nanggroe Aceh Darussalam). Skripsi. Universitas Syiah Kuala.
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Cetakan
Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Kurniawan, Donny. 2010. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam Era Otonomi Daerah.
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Sumatera.
Kusmajadi, Mariyam. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah
terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengagguran dan Kemiskinan (Studi
Kasus pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur Periode 2006-2010).
Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:
Penerbit ANDI.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Monanda, Reza. 2009. Pengaruh APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di
Kabupaten Dairi. Skripsi. Medan : Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Sumatera Utara.
Nugraha. 2004. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Mendukung
Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi No 1. Vol. 3.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
www.indonesia.go.id.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. www.indonesia.go.id.
Rokhmawati, Anita. 2009. Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah
terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota
di Jawa Timur). Skripsi. Jurusan Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi
FE Universitas Negeri Malang.
Sidik, Machfud. 2002. ”Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional”. Makalah
Seminar Nasional: Public Sector Scorecard, 17-18 April 2002. DJPKPD
RI. Jakarta.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
76
Soeprapto, H.R. Riyadi. 2003. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah
Menuju Good Governance. Jakarta: Bumi Aksara.
Suliyanto. 2005. Praktikum Analisis Statistik. Jakarta: Erlangga.
Sumarsono, Hadi. 2009. Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: Kasus Kota
Malang (1999-2004). Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan. Universitas
Negeri Malang.
Supranto, J. 2001. Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 2. Edisi 6. Jakarta: Erlangga.
Susanti,Nur Indah. 2010. Pengaruh Fiscal Stress terhadap Hubungan antara
Desentralisasi Fiskal dan Kapasitas Pelayanan Pemerintah Daerah.
Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. (Tidak
dipublikasikan).
Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia
Widiasarana Indonesia.
Ulum, Bahrul. 2010. Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
terhadap Deteksi Illusi Fiskal pada Provinsi di Indonesia. Skripsi.
Fakultas Ekonomi Diponegoro Semarang.
Wulandari, Nuni. 2009. Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Bantuan Keuangan
terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.
Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
www.djpk.depkeu.go.id.
www.bps.go.id
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
77
Lampiran 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah 2008-2011
Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi
Kab. Banjarnegara 2007 2.495.785.820.000
Kab. Banjarnegara 2008 2.619.989.610.000 4,9765
Kab. Banjarnegara 2009 2.753.935.730.000 5,1125
Kab. Banjarnegara 2010 2.888.524.000.000 4,8871
Kab. Banjarnegara 2011 3.030.542.000.000 4,9166
Kab. Banyumas 2007 3.958.645.950.000
Kab. Banyumas 2008 4.171.468.950.000 5,3762
Kab. Banyumas 2009 4.400.542.230.000 5,4914
Kab. Banyumas 2010 4.654.634.000.000 5,7741
Kab. Banyumas 2011 4.927.351.000.000 5,8590
Kab. Batang 2007 2.092.973.930.000
Kab. Batang 2008 2.169.854.550.000 3,6733
Kab. Batang 2009 2.250.616.820.000 3,7220
Kab. Batang 2010 2.362.482.000.000 4,9704
Kab. Batang 2011 2.486.766.000.000 5,2607
Kab. Blora 2007 1.811.864.010.000
Kab. Blora 2008 1.913.763.350.000 5,6240
Kab. Blora 2009 2.010.908.670.000 5,0761
Kab. Blora 2010 2.115.370.000.000 5,1947
Kab. Blora 2011 2.170.195.000.000 2,5917
Kab. Boyolali 2007 3.748.102.110.000
Kab. Boyolali 2008 3.899.372.860.000 4,0359
Kab. Boyolali 2009 4.100.520.260.000 5,1585
Kab. Boyolali 2010 4.248.048.000.000 3,5978
Kab. Boyolali 2011 4.472.217.000.000 5,2770
Kab. Brebes 2007 4.769.145.460.000
Kab. Brebes 2008 4.998.528.190.000 4,8097
Kab. Brebes 2009 5.247.897.410.000 4,9889
Kab. Brebes 2010 5.507.403.000.000 4,9449
Kab. Brebes 2011 5.780.878.000.000 4,9656
Kab. Cilacap 2007 11.140.846.350.000
Kab. Cilacap 2008 11.689.092.900.000 4,9210
Kab. Cilacap 2009 12.303.308.340.000 5,2546
Kab. Cilacap 2010 12.998.129.000.000 5,6474
Kab. Cilacap 2011 13.749.105.000.000 5,7776
Kab. Demak 2007 2.677.366.770.000
Kab. Demak 2008 2.787.524.020.000 4,1144
Kab. Demak 2009 2.901.151.510.000 4,0763
Kab. Demak 2010 3.020.821.000.000 4,1249
Kab. Demak 2011 3.156.126.000.000 4,4791
Kab. Grobogan 2007 2.799.700.550.000
Kab. Grobogan 2008 2.948.793.800.000 5,3253
Kab. Grobogan 2009 3.097.093.250.000 5,0292
Kab. Grobogan 2010 3.253.399.000.000 5,0469
Kab. Grobogan 2011 3.370.344.000.000 3,5945
Kab. Jepara 2007 3.722.677.820.000
Kab. Jepara 2008 3.889.988.850.000 4,4944
Kab. Jepara 2009 4.085.438.360.000 5,0244
Kab. Jepara 2010 4.270.257.000.000 4,5238
Kab. Jepara 2011 4.504.552.000.000 5,4867
Kab. Karanganyar 2007 4.654.054.500.000
Kab. Karanganyar 2008 4.900.690.400.000 5,2994
Kab. Karanganyar 2009 5.076.549.870.000 3,5885
Kab. Karanganyar 2010 5.452.435.000.000 7,4043
Kab. Karanganyar 2011 5.752.065.000.000 5,4953
Kabupaten/Kota Tahun PDRB
Pendapatan Realisasi
Belanja Realisasi
%100)(
1
1x
PDRB
PDRBPDRB
t
tt
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
78
Lanjutan lampiran 1 Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi
Kab. Kebumen 2007 2.572.062.880.000
Kab. Kebumen 2008 2.721.254.090.000 5,8004
Kab. Kebumen 2009 2.828.395.070.000 3,9372
Kab. Kebumen 2010 2.945.829.000.000 4,1520
Kab. Kebumen 2011 3.089.588.000.000 4,8801
Kab. Kendal 2007 4.625.455.570.000
Kab. Kendal 2008 4.822.465.280.000 4,2592
Kab. Kendal 2009 5.020.087.370.000 4,0979
Kab. Kendal 2010 5.394.079.000.000 7,4499
Kab. Kendal 2011 5.717.410.000.000 5,9942
Kab. Klaten 2007 4.394.688.020.000
Kab. Klaten 2008 4.567.200.960.000 3,9255
Kab. Klaten 2009 4.761.018.670.000 4,2437
Kab. Klaten 2010 4.843.247.000.000 1,7271
Kab. Klaten 2011 4.938.051.000.000 1,9574
Kab. Kudus 2007 11.243.359.380.000
Kab. Kudus 2008 11.683.819.730.000 3,9175
Kab. Kudus 2009 12.125.681.790.000 3,7818
Kab. Kudus 2010 12.651.059.000.000 4,3328
Kab. Kudus 2011 13.183.607.000.000 4,2095
Kab. Magelang 2007 3.582.647.650.000
Kab. Magelang 2008 3.761.388.590.000 4,9891
Kab. Magelang 2009 3.938.764.680.000 4,7157
Kab. Magelang 2010 4.116.390.000.000 4,5097
Kab. Magelang 2011 4.292.354.000.000 4,2747
Kab. Pati 2007 3.966.062.170.000
Kab. Pati 2008 4.162.082.370.000 4,9424
Kab. Pati 2009 4.357.144.040.000 4,6866
Kab. Pati 2010 4.579.853.000.000 5,1114
Kab. Pati 2011 4.828.723.000.000 5,4340
Kab. Pekalongan 2007 2.834.685.010.000
Kab. Pekalongan 2008 2.970.214.980.000 4,7811
Kab. Pekalongan 2009 3.098.072.640.000 4,3047
Kab. Pekalongan 2010 3.230.351.000.000 4,2697
Kab. Pekalongan 2011 3.384.388.000.000 4,7684
Kab. Pemalang 2007 2.993.296.760.000
Kab. Pemalang 2008 3.142.808.700.000 4,9949
Kab. Pemalang 2009 3.293.056.250.000 4,7807
Kab. Pemalang 2010 3.455.713.000.000 4,9394
Kab. Pemalang 2011 3.622.636.000.000 4,8303
Kab. Purbalingga 2007 2.143.746.230.000
Kab. Purbalingga 2008 2.257.392.770.000 5,3013
Kab. Purbalingga 2009 2.384.014.040.000 5,6092
Kab. Purbalingga 2010 2.525.873.000.000 5,9504
Kab. Purbalingga 2011 2.679.134.000.000 6,0676
Kab. Purworejo 2007 2.591.535.380.000
Kab. Purworejo 2008 2.737.087.130.000 5,6164
Kab. Purworejo 2009 2.872.723.790.000 4,9555
Kab. Purworejo 2010 3.016.598.000.000 5,0083
Kab. Purworejo 2011 3.168.113.000.000 5,0227
Kab. Rembang 2007 1.999.951.160.000
Kab. Rembang 2008 2.093.412.590.000 4,6732
Kab. Rembang 2009 2.186.736.490.000 4,4580
Kab. Rembang 2010 2.283.966.000.000 4,4463
Kab. Rembang 2011 2.384.459.000.000 4,3999
Kab. Semarang 2007 4.871.444.250.000
Kab. Semarang 2008 5.079.003.740.000 4,2607
Kab. Semarang 2009 5.300.723.410.000 4,3654
Kab. Semarang 2010 5.560.552.000.000 4,9018
Kab. Semarang 2011 5.877.191.000.000 5,6944
Kabupaten/Kota Tahun PDRB %100
)(
1
1x
PDRB
PDRBPDRB
t
tt
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
79
Lanjutan lampiran 1 Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi
Kab. Sragen 2007 2.582.492.480.000
Kab. Sragen 2008 2.729.450.320.000 5,6905
Kab. Sragen 2009 2.893.427.190.000 6,0077
Kab. Sragen 2010 3.069.751.000.000 6,0939
Kab. Sragen 2011 3.270.053.000.000 6,5250
Kab. Sukoharjo 2007 4.330.992.900.000
Kab. Sukoharjo 2008 4.540.751.530.000 4,8432
Kab. Sukoharjo 2009 4.756.902.500.000 4,7602
Kab. Sukoharjo 2010 4.978.263.000.000 4,6535
Kab. Sukoharjo 2011 5.206.688.000.000 4,5884
Kab. Tegal 2007 3.120.395.640.000
Kab. Tegal 2008 3.286.263.440.000 5,3156
Kab. Tegal 2009 3.466.785.570.000 5,4932
Kab. Tegal 2010 3.627.198.000.000 4,6271
Kab. Tegal 2011 3.801.779.000.000 4,8131
Kab. Temanggung 2007 2.143.221.220.000
Kab. Temanggung 2008 2.219.155.630.000 3,5430
Kab. Temanggung 2009 2.309.841.530.000 4,0865
Kab. Temanggung 2010 2.409.386.000.000 4,3096
Kab. Temanggung 2011 2.521.439.000.000 4,6507
Kab. Wonogiri 2007 2.657.068.890.000
Kab. Wonogiri 2008 2.770.435.780.000 4,2666
Kab. Wonogiri 2009 2.901.577.440.000 4,7336
Kab. Wonogiri 2010 3.071.964.000.000 5,8722
Kab. Wonogiri 2011 3.134.182.000.000 2,0253
Kab. Wonosobo 2007 1.679.149.650.000
Kab. Wonosobo 2008 1.741.148.310.000 3,6923
Kab. Wonosobo 2009 1.808.247.180.000 3,8537
Kab. Wonosobo 2010 1.888.808.000.000 4,4552
Kab. Wonosobo 2011 1.974.114.000.000 4,5164
Kota Magelang 2007 946.098.160.000
Kota Magelang 2008 993.835.200.000 5,0457
Kota Magelang 2009 1.044.650.240.000 5,1130
Kota Magelang 2010 1.108.604.000.000 6,1220
Kota Magelang 2011 1.169.343.000.000 5,4789
Kota Pekalongan 2007 1.820.001.210.000
Kota Pekalongan 2008 1.887.853.700.000 3,7282
Kota Pekalongan 2009 1.966.751.150.000 4,1792
Kota Pekalongan 2010 2.087.114.000.000 6,1199
Kota Pekalongan 2011 2.200.828.000.000 5,4484
Kota Salatiga 2007 792.680.440.000
Kota Salatiga 2008 832.154.880.000 4,9799
Kota Salatiga 2009 869.452.990.000 4,4821
Kota Salatiga 2010 913.020.000.000 5,0109
Kota Salatiga 2011 963.457.000.000 5,5242
Kota Semarang 2007 18.142.639.970.000
Kota Semarang 2008 19.156.814.290.000 5,5900
Kota Semarang 2009 20.057.621.850.000 4,7023
Kota Semarang 2010 21.365.818.000.000 6,5222
Kota Semarang 2011 22.736.136.000.000 6,4136
Kota Surakarta 2007 4.304.287.370.000
Kota Surakarta 2008 4.549.342.950.000 5,6933
Kota Surakarta 2009 4.817.877.630.000 5,9027
Kota Surakarta 2010 5.103.886.000.000 5,9364
Kota Surakarta 2011 5.411.912.000.000 6,0351
Kota Tegal 2007 1.109.438.210.000
Kota Tegal 2008 1.166.587.870.000 5,1512
Kota Tegal 2009 1.225.424.730.000 5,0435
Kota Tegal 2010 1.281.528.000.000 4,5783
Kota Tegal 2011 1.340.228.000.000 4,5805
Kabupaten/Kota Tahun PDRB %100
)(
1
1x
PDRB
PDRBPDRB
t
tt
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
80
Lampiran 2. Efisiensi Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah 2008-2011
Rasio Efisiensi
Kab. Banjarnegara 2008 616.235.931.638 689.085.527.646 89,4281
Kab. Banjarnegara 2009 635.338.765.212 707.321.723.389 89,8232
Kab. Banjarnegara 2010 764.062.435.992 849.712.579.681 89,9201
Kab. Banjarnegara 2011 837.963.356.757 1.078.602.748.021 77,6897
Kab. Banyumas 2008 873.932.843.282 968.913.212.552 90,1972
Kab. Banyumas 2009 970.009.266.569 1.063.750.026.484 91,1877
Kab. Banyumas 2010 1.078.380.052.888 1.221.546.292.440 88,2799
Kab. Banyumas 2011 1.276.265.622.122 1.593.406.479.067 80,0967
Kab. Batang 2008 578.573.192.033 679.900.101.435 85,0968
Kab. Batang 2009 688.079.266.129 716.827.817.969 95,9895
Kab. Batang 2010 569.728.016.695 644.772.288.739 88,3611
Kab. Batang 2011 747.719.570.493 820.066.813.501 91,1779
Kab. Blora 2008 517.524.042.317 810.452.515.119 63,8562
Kab. Blora 2009 704.635.000.321 722.238.085.646 97,5627
Kab. Blora 2010 797.077.475.755 809.229.173.421 98,4984
Kab. Blora 2011 885.821.278.064 1.007.775.882.838 87,8986
Kab. Boyolali 2008 693.262.107.869 882.528.354.413 78,5541
Kab. Boyolali 2009 808.017.387.034 836.169.374.817 96,6332
Kab. Boyolali 2010 909.091.325.282 1.017.898.637.498 89,3106
Kab. Boyolali 2011 998.879.850.378 1.396.013.965.218 71,5523
Kab. Brebes 2008 913.243.123.522 1.024.633.897.563 89,1287
Kab. Brebes 2009 906.440.891.321 1.166.663.521.421 77,6951
Kab. Brebes 2010 1.000.002.337.930 1.503.002.987.832 66,5336
Kab. Brebes 2011 1.303.899.890.686 1.715.223.944.822 76,0192
Kab. Cilacap 2008 1.072.492.784.622 1.363.540.428.574 78,6550
Kab. Cilacap 2009 1.067.974.673.910 1.500.047.962.922 71,1960
Kab. Cilacap 2010 1.137.238.910.798 1.634.620.370.619 69,5721
Kab. Cilacap 2011 1.550.277.519.753 1.739.234.442.511 89,1356
Kab. Demak 2008 611.470.037.742 894.567.717.972 68,3537
Kab. Demak 2009 707.264.037.992 939.925.740.035 75,2468
Kab. Demak 2010 825.294.668.677 1.051.906.921.292 78,4570
Kab. Demak 2011 1.012.911.462.546 1.532.135.924.724 66,1111
Kab. Grobogan 2008 870.652.060.324 913.076.812.507 95,3536
Kab. Grobogan 2009 618.915.568.460 843.180.476.379 73,4025
Kab. Grobogan 2010 701.486.884.016 943.967.135.644 74,3126
Kab. Grobogan 2011 872.116.161.868 1.163.858.404.192 74,9332
Kab. Jepara 2008 644.074.360.333 755.569.193.495 85,2436
Kab. Jepara 2009 758.106.084.209 998.597.312.970 75,9171
Kab. Jepara 2010 852.318.433.739 982.872.340.359 86,7171
Kab. Jepara 2011 1.095.748.594.964 1.270.172.671.250 86,2677
Kab. Karanganyar 2008 772.834.363.740 871.365.016.736 88,6924
Kab. Karanganyar 2009 784.268.341.492 970.365.627.029 80,8219
Kab. Karanganyar 2010 876.226.764.023 1.074.553.916.593 81,5433
Kab. Karanganyar 2011 978.180.653.172 1.243.597.972.167 78,6573
Kabupaten/Kota Tahun Realisasi belanja Realisasi
pendapatan %100Pendapatan Realisasi
Belanja Realisasix
%1 0 0P e n d a p a t a n R e a l i s a s i
B e l a n ja R e a l i s a s ix
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
81
Lanjutan lampiran 2.
Rasio Efisiensi
Kab. Kebumen 2008 859.246.349.911 1.056.576.267.002 81,3236
Kab. Kebumen 2009 945.205.296.293 1.280.518.532.301 73,8143
Kab. Kebumen 2010 709.114.795.145 978.115.201.472 72,4981
Kab. Kebumen 2011 875.414.881.118 1.273.275.623.110 68,7530
Kab. Kendal 2008 756.328.308.161 917.457.925.312 82,4374
Kab. Kendal 2009 786.579.282.580 990.488.556.783 79,4133
Kab. Kendal 2010 708.117.549.118 901.333.718.120 78,5633
Kab. Kendal 2011 809.885.631.168 1.136.759.150.013 71,2451
Kab. Klaten 2008 700.134.799.035 976.911.471.112 71,6682
Kab. Klaten 2009 781.121.677.296 986.484.856.053 79,1823
Kab. Klaten 2010 743.889.305.037 1.060.177.048.954 70,1665
Kab. Klaten 2011 1.016.273.006.661 1.364.124.811.662 74,5000
Kab. Kudus 2008 626.323.425.107 774.638.582.966 80,8536
Kab. Kudus 2009 869.172.775.415 906.929.401.737 95,8369
Kab. Kudus 2010 703.108.829.269 837.477.196.522 83,9556
Kab. Kudus 2011 847.776.300.989 1.005.232.562.979 84,3363
Kab. Magelang 2008 653.627.224.576 835.772.043.757 78,2064
Kab. Magelang 2009 750.314.467.117 873.059.399.911 85,9408
Kab. Magelang 2010 772.057.304.514 954.275.140.157 80,9051
Kab. Magelang 2011 961.733.956.072 1.114.474.635.599 86,2948
Kab. Pati 2008 700.218.508.870 886.283.394.723 79,0062
Kab. Pati 2009 756.571.925.890 929.443.296.778 81,4005
Kab. Pati 2010 989.490.570.878 1.001.675.112.579 98,7836
Kab. Pati 2011 897.268.041.634 1.229.009.231.288 73,0074
Kab. Pekalongan 2008 572.945.318.285 673.897.573.849 85,0196
Kab. Pekalongan 2009 489.683.535.705 673.743.830.890 72,6810
Kab. Pekalongan 2010 625.164.609.507 749.729.368.692 83,3854
Kab. Pekalongan 2011 795.018.868.667 923.341.295.989 86,1024
Kab. Pemalang 2008 567.167.955.591 756.920.319.097 74,9310
Kab. Pemalang 2009 643.963.216.570 829.074.218.989 77,6726
Kab. Pemalang 2010 726.831.150.489 933.713.817.185 77,8430
Kab. Pemalang 2011 878.756.054.644 1.188.521.215.764 73,9369
Kab. Purbalingga 2008 507.774.473.138 683.446.335.030 74,2962
Kab. Purbalingga 2009 645.014.151.210 733.944.393.788 87,8832
Kab. Purbalingga 2010 586.627.249.822 724.034.035.618 81,0221
Kab. Purbalingga 2011 702.543.793.285 954.179.597.031 73,6280
Kab. Purworejo 2008 591.991.234.560 709.357.094.616 83,4546
Kab. Purworejo 2009 658.043.854.687 751.262.475.167 87,5917
Kab. Purworejo 2010 615.859.716.252 802.215.304.045 76,7699
Kab. Purworejo 2011 768.310.613.298 1.013.075.367.014 75,8394
Kab. Rembang 2008 392.524.623.085 579.272.806.693 67,7616
Kab. Rembang 2009 487.394.806.631 608.044.827.149 80,1577
Kab. Rembang 2010 482.413.462.558 681.400.890.463 70,7973
Kab. Rembang 2011 468.066.639.368 873.464.930.508 53,5873
Kab. Semarang 2008 694.396.380.841 748.129.660.574 92,8177
Kab. Semarang 2009 689.795.015.474 781.019.129.985 88,3199
Kab. Semarang 2010 608.713.917.179 843.410.273.414 72,1729
Kab. Semarang 2011 842.026.783.589 1.099.476.750.251 76,5843
Kabupaten/Kota Tahun Realisasi belanja Realisasi
pendapatan %100Pendapatan Realisasi
Belanja Realisasix
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
82
Lanjutan lampiran 2
Rasio Efisiensi
Kab. Sragen 2008 706.031.692.183 804.376.669.482 87,7738
Kab. Sragen 2009 607.031.143.752 797.639.563.236 76,1034
Kab. Sragen 2010 702.841.109.262 883.148.530.283 79,5836
Kab. Sragen 2011 830.136.587.484 1.094.585.823.239 75,8402
Kab. Sukoharjo 2008 517.122.973.682 687.729.031.993 75,1928
Kab. Sukoharjo 2009 509.798.752.324 732.951.736.293 69,5542
Kab. Sukoharjo 2010 580.223.938.496 797.611.718.188 72,7452
Kab. Sukoharjo 2011 868.241.025.931 1.015.438.257.161 85,5041
Kab. Tegal 2008 672.732.362.385 803.964.788.339 83,6768
Kab. Tegal 2009 646.997.949.606 861.170.789.604 75,1300
Kab. Tegal 2010 759.764.609.070 946.107.093.229 80,3043
Kab. Tegal 2011 915.788.949.765 1.204.377.843.853 76,0383
Kab. Temanggung 2008 411.356.971.071 576.614.217.128 71,3401
Kab. Temanggung 2009 506.966.527.368 623.122.779.590 81,3590
Kab. Temanggung 2010 562.150.174.118 675.659.734.845 83,2002
Kab. Temanggung 2011 616.160.548.955 823.479.890.034 74,8240
Kab. Wonogiri 2008 646.335.488.078 841.402.409.521 76,8165
Kab. Wonogiri 2009 680.435.548.619 854.438.086.706 79,6354
Kab. Wonogiri 2010 763.983.677.115 981.560.954.757 77,8335
Kab. Wonogiri 2011 891.698.844.419 1.166.580.278.614 76,4370
Kab. Wonosobo 2008 528.220.566.928 607.458.041.982 86,9559
Kab. Wonosobo 2009 592.359.809.035 672.541.034.913 88,0779
Kab. Wonosobo 2010 574.386.334.632 708.104.465.784 81,1160
Kab. Wonosobo 2011 788.438.419.143 979.683.002.107 80,4789
Kota Magelang 2008 286.124.525.429 360.894.163.791 79,2821
Kota Magelang 2009 212.723.983.672 380.464.679.377 55,9116
Kota Magelang 2010 210.623.349.204 401.911.336.532 52,4054
Kota Magelang 2011 369.411.611.855 505.438.974.685 73,0873
Kota Pekalongan 2008 297.144.017.604 387.677.032.821 76,6473
Kota Pekalongan 2009 284.213.290.964 398.167.332.090 71,3804
Kota Pekalongan 2010 208.563.990.615 417.191.612.087 49,9924
Kota Pekalongan 2011 389.616.887.441 509.929.023.924 76,4061
Kota Salatiga 2008 268.393.972.667 390.718.847.865 68,6924
Kota Salatiga 2009 132.656.545.412 376.195.456.003 35,2627
Kota Salatiga 2010 218.615.915.631 411.504.439.506 53,1260
Kota Salatiga 2011 258.618.399.163 478.173.510.921 54,0846
Kota Semarang 2008 725.301.609.216 1.337.697.047.131 54,2202
Kota Semarang 2009 1.005.502.336.137 1.538.490.537.516 65,3564
Kota Semarang 2010 1.132.662.151.376 1.623.567.254.798 69,7638
Kota Semarang 2011 1.236.582.638.750 2.053.919.562.042 60,2060
Kota Surakarta 2008 560.080.852.467 751.267.161.957 74,5515
Kota Surakarta 2009 547.265.480.803 728.938.187.952 75,0771
Kota Surakarta 2010 625.858.500.472 858.513.967.372 72,9002
Kota Surakarta 2011 782.645.954.738 1.029.523.688.529 76,0202
Kota Tegal 2008 293.200.043.902 386.753.820.659 75,8105
Kota Tegal 2009 258.620.879.881 425.054.834.668 60,8441
Kota Tegal 2010 274.360.687.266 460.931.044.657 59,5232
Kota Tegal 2011 272.009.660.567 547.717.521.845 49,6624
Kabupaten/Kota Tahun Realisasi belanja Realisasi
pendapatan %100Pendapatan Realisasi
Belanja Realisasix
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
83
Lampiran 3. Efektivitas Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah 2008-2011
Rasio Efektifitas
Kab. Banjarnegara 2008 46.521.396.931 41.908.553.000 111,0069
Kab. Banjarnegara 2009 70.636.814.797 49.599.000.000 142,4158
Kab. Banjarnegara 2010 72.486.768.063 60.036.077.000 120,7387
Kab. Banjarnegara 2011 81.106.953.223 60.278.746.000 134,5532
Kab. Banyumas 2008 127.425.765.063 89.086.275.000 143,0364
Kab. Banyumas 2009 130.520.361.681 101.414.000.000 128,7005
Kab. Banyumas 2010 164.892.425.634 65.364.092.826 252,2676
Kab. Banyumas 2011 191.899.680.819 172.487.675.175 111,2541
Kab. Batang 2008 31.192.714.868 29.989.298.800 104,0128
Kab. Batang 2009 40.643.602.159 36.518.000.000 111,2974
Kab. Batang 2010 55.421.689.588 44.570.205.000 124,3469
Kab. Batang 2011 70.155.029.031 53.431.309.850 131,2995
Kab. Blora 2008 58.954.140.914 45.377.229.000 129,9201
Kab. Blora 2009 69.696.650.709 50.000.000.000 139,3933
Kab. Blora 2010 67.087.584.059 56.500.000.000 118,7391
Kab. Blora 2011 57.021.769.902 48.400.000.000 117,8136
Kab. Boyolali 2008 63.733.408.461 53.786.693.000 118,4929
Kab. Boyolali 2009 80.004.658.137 65.124.000.000 122,8497
Kab. Boyolali 2010 86.485.635.223 80.020.241.000 108,0797
Kab. Boyolali 2011 96.737.566.506 71.390.500.000 135,5048
Kab. Brebes 2008 62.073.945.369 45.819.454.000 135,4751
Kab. Brebes 2009 80.275.021.213 65.081.000.000 123,3463
Kab. Brebes 2010 81.025.304.605 70.466.896.000 114,9835
Kab. Brebes 2011 98.275.852.041 86.210.000.000 113,9959
Kab. Cilacap 2008 102.780.340.747 71.289.836.000 144,1725
Kab. Cilacap 2009 130.746.425.476 100.784.000.000 129,7293
Kab. Cilacap 2010 149.709.123.163 126.058.245.000 118,7619
Kab. Cilacap 2011 172.327.030.145 160.777.098.000 107,1838
Kab. Demak 2008 43.820.940.478 32.270.967.000 135,7906
Kab. Demak 2009 50.235.869.718 41.866.000.000 119,9920
Kab. Demak 2010 56.756.027.175 54.560.293.000 104,0244
Kab. Demak 2011 70.559.136.137 67.751.260.000 104,1444
Kab. Grobogan 2008 69.924.849.995 44.647.487.192 156,6154
Kab. Grobogan 2009 57.079.602.181 46.891.000.000 121,7283
Kab. Grobogan 2010 78.366.420.899 56.175.738.000 139,5023
Kab. Grobogan 2011 77.912.458.185 67.718.515.000 115,0534
Kab. Jepara 2008 61.267.901.105 55.951.063.000 109,5027
Kab. Jepara 2009 81.919.859.343 72.718.000.000 112,6542
Kab. Jepara 2010 84.713.357.594 71.081.298.000 119,1781
Kab. Jepara 2011 123.642.014.200 97.874.429.000 126,3272
Kab. Karanganyar 2008 74.470.676.168 54.224.360.000 137,3380
Kab. Karanganyar 2009 66.971.682.994 64.017.000.000 104,6155
Kab. Karanganyar 2010 89.510.216.512 73.976.841.000 120,9976
Kab. Karanganyar 2011 114.080.774.286 82.577.777.000 138,1495
Kabupaten/Kota Tahun Realisasi
Penerimaan PAD
Target Penerimaan
PAD
Pendapatan Realisasi
Belanja Realisasi
% 100 X
daerah riil potensin berdasarka
ditetapkan PAD penerimaanTarget
PAD penerimaan Realisasi
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
84
Lanjutan lampiran 3
Rasio Efektifitas
Kab. Kebumen 2008 68.599.425.037 53.939.781.000 127,1778
Kab. Kebumen 2009 63.016.363.174 61.130.000.000 103,0858
Kab. Kebumen 2010 58.742.305.659 67.981.056.000 86,4098
Kab. Kebumen 2011 73.513.164.444 68.320.517.000 107,6004
Kab. Kendal 2008 71.684.588.059 60.461.840.500 118,5617
Kab. Kendal 2009 76.805.714.198 62.627.000.000 122,6399
Kab. Kendal 2010 86.235.293.510 75.773.781.000 113,8062
Kab. Kendal 2011 93.289.526.850 85.677.120.700 108,8850
Kab. Klaten 2008 49.549.622.878 51.334.445.000 96,5231
Kab. Klaten 2009 53.142.865.419 59.156.000.000 89,8351
Kab. Klaten 2010 54.886.005.749 71.371.000.000 76,9024
Kab. Klaten 2011 72.290.993.848 65.498.449.000 110,3705
Kab. Kudus 2008 71.520.067.977 56.440.909.000 126,7167
Kab. Kudus 2009 73.045.780.416 71.405.000.000 102,2979
Kab. Kudus 2010 94.032.742.826 92.294.396.000 101,8835
Kab. Kudus 2011 108.458.832.665 100.621.157.000 107,7893
Kab. Magelang 2008 88.119.511.336 70.944.163.008 124,2097
Kab. Magelang 2009 75.582.195.900 69.555.000.000 108,6654
Kab. Magelang 2010 76.057.772.876 78.651.453.672 96,7023
Kab. Magelang 2011 95.462.630.622 88.180.506.309 108,2582
Kab. Pati 2008 70.495.293.572 57.505.000.000 122,5899
Kab. Pati 2009 80.667.623.139 70.624.000.000 114,2213
Kab. Pati 2010 112.526.536.706 92.113.750.000 122,1604
Kab. Pati 2011 134.475.561.623 107.985.691.000 124,5309
Kab. Pekalongan 2008 55.278.780.756 41.228.201.150 134,0800
Kab. Pekalongan 2009 58.468.319.642 48.132.000.000 121,4749
Kab. Pekalongan 2010 67.580.239.029 55.967.925.000 120,7482
Kab. Pekalongan 2011 81.362.869.869 76.011.232.000 107,0406
Kab. Pemalang 2008 66.747.479.207 51.928.112.000 128,5382
Kab. Pemalang 2009 71.819.333.588 53.659.000.000 133,8440
Kab. Pemalang 2010 76.441.045.221 61.498.796.000 124,2968
Kab. Pemalang 2011 79.677.543.259 71.725.736.000 111,0864
Kab. Purbalingga 2008 73.799.022.515 56.222.613.000 131,2622
Kab. Purbalingga 2009 83.177.000.901 68.866.000.000 120,7809
Kab. Purbalingga 2010 89.803.180.820 68.143.472.000 131,7854
Kab. Purbalingga 2011 104.946.243.147 91.721.635.000 114,4182
Kab. Purworejo 2008 58.174.860.039 39.590.483.226 146,9415
Kab. Purworejo 2009 60.814.316.979 47.481.000.000 128,0814
Kab. Purworejo 2010 69.609.314.290 60.989.103.087 114,1340
Kab. Purworejo 2011 88.941.781.923 67.353.773.327 132,0517
Kab. Rembang 2008 51.125.558.424 47.342.347.000 107,9912
Kab. Rembang 2009 56.887.895.318 56.755.000.000 100,2342
Kab. Rembang 2010 65.699.258.995 78.227.428.000 83,9849
Kab. Rembang 2011 73.931.945.931 80.130.640.000 92,2643
Kab. Semarang 2008 82.942.880.537 69.437.697.000 119,4494
Kab. Semarang 2009 90.389.871.349 90.188.000.000 100,2238
Kab. Semarang 2010 98.831.140.360 87.181.797.000 113,3621
Kab. Semarang 2011 133.198.913.306 114.484.580.000 116,3466
Kabupaten/Kota Tahun Realisasi
Penerimaan PAD
Target Penerimaan
PAD % 100 X
daerah riil potensin berdasarka
ditetapkan PAD penerimaanTarget
PAD penerimaan Realisasi
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
85
Lanjutan lampiran 3
Rasio Efektifitas
Kab. Sragen 2008 65.803.095.551 44.012.383.000 149,5104
Kab. Sragen 2009 72.681.309.220 57.450.000.000 126,5123
Kab. Sragen 2010 79.627.347.874 61.398.245.000 129,6899
Kab. Sragen 2011 94.518.999.398 72.381.067.000 130,5853
Kab. Sukoharjo 2008 41.898.319.498 43.081.308.250 97,2541
Kab. Sukoharjo 2009 48.842.528.340 45.132.000.000 108,2215
Kab. Sukoharjo 2010 64.446.167.388 60.297.533.000 106,8803
Kab. Sukoharjo 2011 96.166.806.526 71.051.620.000 135,3478
Kab. Tegal 2008 59.154.639.032 52.750.513.000 112,1404
Kab. Tegal 2009 70.859.594.636 57.133.000.000 124,0257
Kab. Tegal 2010 73.062.775.368 74.304.065.000 98,3294
Kab. Tegal 2011 90.133.274.468 83.974.505.000 107,3341
Kab. Temanggung 2008 37.923.898.939 36.697.140.342 103,3429
Kab. Temanggung 2009 47.327.328.141 39.993.000.000 118,3390
Kab. Temanggung 2010 55.211.017.361 55.095.179.516 100,2103
Kab. Temanggung 2011 63.343.494.510 58.339.488.254 108,5774
Kab. Wonogiri 2008 54.129.294.926 41.528.831.000 130,3415
Kab. Wonogiri 2009 67.092.965.296 60.943.000.000 110,0913
Kab. Wonogiri 2010 74.968.769.365 64.818.342.000 115,6598
Kab. Wonogiri 2011 77.141.691.388 62.183.758.000 124,0544
Kab. Wonosobo 2008 38.158.243.909 31.512.540.000 121,0891
Kab. Wonosobo 2009 46.324.943.517 45.003.000.000 102,9375
Kab. Wonosobo 2010 52.079.016.939 60.541.366.880 86,0222
Kab. Wonosobo 2011 67.398.727.303 60.314.879.680 111,7448
Kota Magelang 2008 40.506.552.463 33.989.756.000 119,1728
Kota Magelang 2009 57.704.618.780 49.374.000.000 116,8725
Kota Magelang 2010 69.548.102.100 50.085.652.000 138,8583
Kota Magelang 2011 73.557.701.976 55.022.599.000 133,6863
Kota Pekalongan 2008 30.096.285.331 25.757.291.808 116,8457
Kota Pekalongan 2009 32.238.175.788 22.545.000.000 142,9948
Kota Pekalongan 2010 47.495.707.337 38.185.620.424 124,3811
Kota Pekalongan 2011 63.344.977.617 53.122.169.890 119,2440
Kota Salatiga 2008 45.147.465.983 34.300.925.000 131,6217
Kota Salatiga 2009 53.055.833.309 38.991.000.000 136,0720
Kota Salatiga 2010 51.549.747.508 51.590.175.000 99,9216
Kota Salatiga 2011 60.611.340.067 62.498.990.000 96,9797
Kota Semarang 2008 267.914.250.403 236.882.329.790 113,1001
Kota Semarang 2009 306.112.422.821 259.411.000.000 118,0029
Kota Semarang 2010 327.992.258.750 293.826.726.298 111,6278
Kota Semarang 2011 521.538.058.477 427.311.654.923 122,0510
Kota Surakarta 2008 102.989.919.369 95.038.667.100 108,3663
Kota Surakarta 2009 101.972.318.682 106.759.000.000 95,5164
Kota Surakarta 2010 113.946.007.542 120.183.277.000 94,8102
Kota Surakarta 2011 181.096.816.152 159.164.782.000 113,7795
Kota Tegal 2008 69.567.243.716 59.021.727.000 117,8672
Kota Tegal 2009 90.840.876.590 65.269.000.000 139,1792
Kota Tegal 2010 101.321.867.412 79.132.956.000 128,0400
Kota Tegal 2011 117.244.290.641 94.465.114.000 124,1139
Kabupaten/Kota Tahun Realisasi
Penerimaan PAD
Target Penerimaan
PAD % 100 X
daerah riil potensin berdasarka
ditetapkan PAD penerimaanTarget
PAD penerimaan Realisasi
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
86
Lampiran 4. Kemandirian Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah 2008-2011
Rasio Kemandirian
Kab. Banjarnegara 2008 689.085.527.646 46.521.396.931 41.908.553.000 6,7512
Kab. Banjarnegara 2009 707.321.723.389 70.636.814.797 49.599.000.000 9,9865
Kab. Banjarnegara 2010 849.712.579.681 72.486.768.063 60.036.077.000 8,5307
Kab. Banjarnegara 2011 1.078.602.748.021 81.106.953.223 60.278.746.000 7,5196
Kab. Banyumas 2008 968.913.212.552 127.425.765.063 89.086.275.000 13,1514
Kab. Banyumas 2009 1.063.750.026.484 130.520.361.681 101.414.000.000 12,2698
Kab. Banyumas 2010 1.221.546.292.440 164.892.425.634 65.364.092.826 13,4987
Kab. Banyumas 2011 1.593.406.479.067 191.899.680.819 172.487.675.175 12,0434
Kab. Batang 2008 679.900.101.435 31.192.714.868 29.989.298.800 4,5878
Kab. Batang 2009 716.827.817.969 40.643.602.159 36.518.000.000 5,6699
Kab. Batang 2010 644.772.288.739 55.421.689.588 44.570.205.000 8,5955
Kab. Batang 2011 820.066.813.501 70.155.029.031 53.431.309.850 8,5548
Kab. Blora 2008 810.452.515.119 58.954.140.914 45.377.229.000 7,2742
Kab. Blora 2009 722.238.085.646 69.696.650.709 50.000.000.000 9,6501
Kab. Blora 2010 809.229.173.421 67.087.584.059 56.500.000.000 8,2903
Kab. Blora 2011 1.007.775.882.838 57.021.769.902 48.400.000.000 5,6582
Kab. Boyolali 2008 882.528.354.413 63.733.408.461 53.786.693.000 7,2217
Kab. Boyolali 2009 836.169.374.817 80.004.658.137 65.124.000.000 9,5680
Kab. Boyolali 2010 1.017.898.637.498 86.485.635.223 80.020.241.000 8,4965
Kab. Boyolali 2011 1.396.013.965.218 96.737.566.506 71.390.500.000 6,9296
Kab. Brebes 2008 1.024.633.897.563 62.073.945.369 45.819.454.000 6,0582
Kab. Brebes 2009 1.166.663.521.421 80.275.021.213 65.081.000.000 6,8807
Kab. Brebes 2010 1.503.002.987.832 81.025.304.605 70.466.896.000 5,3909
Kab. Brebes 2011 1.715.223.944.822 98.275.852.041 86.210.000.000 5,7296
Kab. Cilacap 2008 1.363.540.428.574 102.780.340.747 71.289.836.000 7,5378
Kab. Cilacap 2009 1.500.047.962.922 130.746.425.476 100.784.000.000 8,7161
Kab. Cilacap 2010 1.634.620.370.619 149.709.123.163 126.058.245.000 9,1586
Kab. Cilacap 2011 1.739.234.442.511 172.327.030.145 160.777.098.000 9,9082
Kab. Demak 2008 894.567.717.972 43.820.940.478 32.270.967.000 4,8986
Kab. Demak 2009 939.925.740.035 50.235.869.718 41.866.000.000 5,3447
Kab. Demak 2010 1.051.906.921.292 56.756.027.175 54.560.293.000 5,3955
Kab. Demak 2011 1.532.135.924.724 70.559.136.137 67.751.260.000 4,6053
Kab. Grobogan 2008 913.076.812.507 69.924.849.995 44.647.487.192 7,6582
Kab. Grobogan 2009 843.180.476.379 57.079.602.181 46.891.000.000 6,7696
Kab. Grobogan 2010 943.967.135.644 78.366.420.899 56.175.738.000 8,3018
Kab. Grobogan 2011 1.163.858.404.192 77.912.458.185 67.718.515.000 6,6943
Kab. Jepara 2008 755.569.193.495 61.267.901.105 55.951.063.000 8,1088
Kab. Jepara 2009 998.597.312.970 81.919.859.343 72.718.000.000 8,2035
Kab. Jepara 2010 982.872.340.359 84.713.357.594 71.081.298.000 8,6190
Kab. Jepara 2011 1.270.172.671.250 123.642.014.200 97.874.429.000 9,7343
Kab. Karanganyar 2008 871.365.016.736 74.470.676.168 54.224.360.000 8,5464
Kab. Karanganyar 2009 970.365.627.029 66.971.682.994 64.017.000.000 6,9017
Kab. Karanganyar 2010 1.074.553.916.593 89.510.216.512 73.976.841.000 8,3300
Kab. Karanganyar 2011 1.243.597.972.167 114.080.774.286 82.577.777.000 9,1734
Kabupaten/Kota Tahun Realisasi
pendapatan
Realisasi
Penerimaan PAD
Target Penerimaan
PAD
Pendapatan Realisasi
Belanja Realisasi
% 100 x Pendapatan Total
Daerah Asli Pendapatan
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
87
Lanjutan lampiran 4.
Rasio Kemandirian
Kab. Kebumen 2008 1.056.576.267.002 68.599.425.037 53.939.781.000 6,4926
Kab. Kebumen 2009 1.280.518.532.301 63.016.363.174 61.130.000.000 4,9212
Kab. Kebumen 2010 978.115.201.472 58.742.305.659 67.981.056.000 6,0057
Kab. Kebumen 2011 1.273.275.623.110 73.513.164.444 68.320.517.000 5,7735
Kab. Kendal 2008 917.457.925.312 71.684.588.059 60.461.840.500 7,8134
Kab. Kendal 2009 990.488.556.783 76.805.714.198 62.627.000.000 7,7543
Kab. Kendal 2010 901.333.718.120 86.235.293.510 75.773.781.000 9,5675
Kab. Kendal 2011 1.136.759.150.013 93.289.526.850 85.677.120.700 8,2066
Kab. Klaten 2008 976.911.471.112 49.549.622.878 51.334.445.000 5,0721
Kab. Klaten 2009 986.484.856.053 53.142.865.419 59.156.000.000 5,3871
Kab. Klaten 2010 1.060.177.048.954 54.886.005.749 71.371.000.000 5,1771
Kab. Klaten 2011 1.364.124.811.662 72.290.993.848 65.498.449.000 5,2994
Kab. Kudus 2008 774.638.582.966 71.520.067.977 56.440.909.000 9,2327
Kab. Kudus 2009 906.929.401.737 73.045.780.416 71.405.000.000 8,0542
Kab. Kudus 2010 837.477.196.522 94.032.742.826 92.294.396.000 11,2281
Kab. Kudus 2011 1.005.232.562.979 108.458.832.665 100.621.157.000 10,7894
Kab. Magelang 2008 835.772.043.757 88.119.511.336 70.944.163.008 10,5435
Kab. Magelang 2009 873.059.399.911 75.582.195.900 69.555.000.000 8,6572
Kab. Magelang 2010 954.275.140.157 76.057.772.876 78.651.453.672 7,9702
Kab. Magelang 2011 1.114.474.635.599 95.462.630.622 88.180.506.309 8,5657
Kab. Pati 2008 886.283.394.723 70.495.293.572 57.505.000.000 7,9540
Kab. Pati 2009 929.443.296.778 80.667.623.139 70.624.000.000 8,6791
Kab. Pati 2010 1.001.675.112.579 112.526.536.706 92.113.750.000 11,2338
Kab. Pati 2011 1.229.009.231.288 134.475.561.623 107.985.691.000 10,9418
Kab. Pekalongan 2008 673.897.573.849 55.278.780.756 41.228.201.150 8,2028
Kab. Pekalongan 2009 673.743.830.890 58.468.319.642 48.132.000.000 8,6781
Kab. Pekalongan 2010 749.729.368.692 67.580.239.029 55.967.925.000 9,0140
Kab. Pekalongan 2011 923.341.295.989 81.362.869.869 76.011.232.000 8,8118
Kab. Pemalang 2008 756.920.319.097 66.747.479.207 51.928.112.000 8,8183
Kab. Pemalang 2009 829.074.218.989 71.819.333.588 53.659.000.000 8,6626
Kab. Pemalang 2010 933.713.817.185 76.441.045.221 61.498.796.000 8,1868
Kab. Pemalang 2011 1.188.521.215.764 79.677.543.259 71.725.736.000 6,7039
Kab. Purbalingga 2008 683.446.335.030 73.799.022.515 56.222.613.000 10,7981
Kab. Purbalingga 2009 733.944.393.788 83.177.000.901 68.866.000.000 11,3329
Kab. Purbalingga 2010 724.034.035.618 89.803.180.820 68.143.472.000 12,4032
Kab. Purbalingga 2011 954.179.597.031 104.946.243.147 91.721.635.000 10,9986
Kab. Purworejo 2008 709.357.094.616 58.174.860.039 39.590.483.226 8,2011
Kab. Purworejo 2009 751.262.475.167 60.814.316.979 47.481.000.000 8,0949
Kab. Purworejo 2010 802.215.304.045 69.609.314.290 60.989.103.087 8,6771
Kab. Purworejo 2011 1.013.075.367.014 88.941.781.923 67.353.773.327 8,7794
Kab. Rembang 2008 579.272.806.693 51.125.558.424 47.342.347.000 8,8258
Kab. Rembang 2009 608.044.827.149 56.887.895.318 56.755.000.000 9,3559
Kab. Rembang 2010 681.400.890.463 65.699.258.995 78.227.428.000 9,6418
Kab. Rembang 2011 873.464.930.508 73.931.945.931 80.130.640.000 8,4642
Kab. Semarang 2008 748.129.660.574 82.942.880.537 69.437.697.000 11,0867
Kab. Semarang 2009 781.019.129.985 90.389.871.349 90.188.000.000 11,5733
Kab. Semarang 2010 843.410.273.414 98.831.140.360 87.181.797.000 11,7180
Kab. Semarang 2011 1.099.476.750.251 133.198.913.306 114.484.580.000 12,1148
Kabupaten/Kota Tahun Realisasi
pendapatan
Realisasi
Penerimaan PAD
Target Penerimaan
PAD % 100 x
Pendapatan Total
Daerah Asli Pendapatan
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
88
Lanjutan lampiran 4.
Rasio Kemandirian
Kab. Sragen 2008 804.376.669.482 65.803.095.551 44.012.383.000 8,1806
Kab. Sragen 2009 797.639.563.236 72.681.309.220 57.450.000.000 9,1120
Kab. Sragen 2010 883.148.530.283 79.627.347.874 61.398.245.000 9,0163
Kab. Sragen 2011 1.094.585.823.239 94.518.999.398 72.381.067.000 8,6351
Kab. Sukoharjo 2008 687.729.031.993 41.898.319.498 43.081.308.250 6,0923
Kab. Sukoharjo 2009 732.951.736.293 48.842.528.340 45.132.000.000 6,6638
Kab. Sukoharjo 2010 797.611.718.188 64.446.167.388 60.297.533.000 8,0799
Kab. Sukoharjo 2011 1.015.438.257.161 96.166.806.526 71.051.620.000 9,4705
Kab. Tegal 2008 803.964.788.339 59.154.639.032 52.750.513.000 7,3579
Kab. Tegal 2009 861.170.789.604 70.859.594.636 57.133.000.000 8,2283
Kab. Tegal 2010 946.107.093.229 73.062.775.368 74.304.065.000 7,7225
Kab. Tegal 2011 1.204.377.843.853 90.133.274.468 83.974.505.000 7,4838
Kab. Temanggung 2008 576.614.217.128 37.923.898.939 36.697.140.342 6,5770
Kab. Temanggung 2009 623.122.779.590 47.327.328.141 39.993.000.000 7,5952
Kab. Temanggung 2010 675.659.734.845 55.211.017.361 55.095.179.516 8,1714
Kab. Temanggung 2011 823.479.890.034 63.343.494.510 58.339.488.254 7,6922
Kab. Wonogiri 2008 841.402.409.521 54.129.294.926 41.528.831.000 6,4332
Kab. Wonogiri 2009 854.438.086.706 67.092.965.296 60.943.000.000 7,8523
Kab. Wonogiri 2010 981.560.954.757 74.968.769.365 64.818.342.000 7,6377
Kab. Wonogiri 2011 1.166.580.278.614 77.141.691.388 62.183.758.000 6,6126
Kab. Wonosobo 2008 607.458.041.982 38.158.243.909 31.512.540.000 6,2816
Kab. Wonosobo 2009 672.541.034.913 46.324.943.517 45.003.000.000 6,8880
Kab. Wonosobo 2010 708.104.465.784 52.079.016.939 60.541.366.880 7,3547
Kab. Wonosobo 2011 979.683.002.107 67.398.727.303 60.314.879.680 6,8796
Kota Magelang 2008 360.894.163.791 40.506.552.463 33.989.756.000 11,2239
Kota Magelang 2009 380.464.679.377 57.704.618.780 49.374.000.000 15,1669
Kota Magelang 2010 401.911.336.532 69.548.102.100 50.085.652.000 17,3043
Kota Magelang 2011 505.438.974.685 73.557.701.976 55.022.599.000 14,5532
Kota Pekalongan 2008 387.677.032.821 30.096.285.331 25.757.291.808 7,7632
Kota Pekalongan 2009 398.167.332.090 32.238.175.788 22.545.000.000 8,0966
Kota Pekalongan 2010 417.191.612.087 47.495.707.337 38.185.620.424 11,3846
Kota Pekalongan 2011 509.929.023.924 63.344.977.617 53.122.169.890 12,4223
Kota Salatiga 2008 390.718.847.865 45.147.465.983 34.300.925.000 11,5550
Kota Salatiga 2009 376.195.456.003 53.055.833.309 38.991.000.000 14,1033
Kota Salatiga 2010 411.504.439.506 51.549.747.508 51.590.175.000 12,5271
Kota Salatiga 2011 478.173.510.921 60.611.340.067 62.498.990.000 12,6756
Kota Semarang 2008 1.337.697.047.131 267.914.250.403 236.882.329.790 20,0280
Kota Semarang 2009 1.538.490.537.516 306.112.422.821 259.411.000.000 19,8969
Kota Semarang 2010 1.623.567.254.798 327.992.258.750 293.826.726.298 20,2020
Kota Semarang 2011 2.053.919.562.042 521.538.058.477 427.311.654.923 25,3923
Kota Surakarta 2008 751.267.161.957 102.989.919.369 95.038.667.100 13,7088
Kota Surakarta 2009 728.938.187.952 101.972.318.682 106.759.000.000 13,9892
Kota Surakarta 2010 858.513.967.372 113.946.007.542 120.183.277.000 13,2725
Kota Surakarta 2011 1.029.523.688.529 181.096.816.152 159.164.782.000 17,5903
Kota Tegal 2008 386.753.820.659 69.567.243.716 59.021.727.000 17,9875
Kota Tegal 2009 425.054.834.668 90.840.876.590 65.269.000.000 21,3716
Kota Tegal 2010 460.931.044.657 101.321.867.412 79.132.956.000 21,9820
Kota Tegal 2011 547.717.521.845 117.244.290.641 94.465.114.000 21,4060
Kabupaten/Kota Tahun Realisasi
pendapatan
Realisasi
Penerimaan PAD
Target Penerimaan
PAD % 100 x
Pendapatan Total
Daerah Asli Pendapatan
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
89
Lampiran 5. Kapasitas Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah 2008-2011
Kabupaten/Kota Tahun belanja modal
Perhitungan dari Belanja
Modal di transformasikan
ke dalam Ln
Kab. Banjarnegara 2008 138.287.451.114 25,6526
Kab. Banjarnegara 2009 177.399.942.303 25,9017
Kab. Banjarnegara 2010 135.214.887.826 25,6301
Kab. Banjarnegara 2011 150.076.167.649 25,7344
Kab. Banyumas 2008 154.241.120.768 25,7618
Kab. Banyumas 2009 154.953.941.580 25,7664
Kab. Banyumas 2010 123.063.432.597 25,5360
Kab. Banyumas 2011 169.315.837.067 25,8550
Kab. Batang 2008 119.144.412.770 25,5036
Kab. Batang 2009 87.249.592.300 25,1920
Kab. Batang 2010 25.478.767.023 23,9611
Kab. Batang 2011 98.042.272.639 25,3087
Kab. Blora 2008 141.456.779.115 25,6753
Kab. Blora 2009 69.902.568.615 24,9704
Kab. Blora 2010 53.346.801.300 24,7001
Kab. Blora 2011 101.829.479.211 25,3466
Kab. Boyolali 2008 114.533.005.357 25,4641
Kab. Boyolali 2009 86.596.626.087 25,1845
Kab. Boyolali 2010 70.101.216.583 24,9732
Kab. Boyolali 2011 138.437.022.809 25,6537
Kab. Brebes 2008 125.181.836.521 25,5530
Kab. Brebes 2009 130.717.311.894 25,5963
Kab. Brebes 2010 181.399.494.865 25,9240
Kab. Brebes 2011 152.728.578.180 25,7519
Kab. Cilacap 2008 277.402.483.631 26,3487
Kab. Cilacap 2009 176.603.025.583 25,8972
Kab. Cilacap 2010 163.912.214.472 25,8226
Kab. Cilacap 2011 203.564.556.874 26,0392
Kab. Demak 2008 112.693.548.627 25,4479
Kab. Demak 2009 123.085.933.849 25,5361
Kab. Demak 2010 116.893.229.661 25,4845
Kab. Demak 2011 134.922.115.885 25,6280
Kab. Grobogan 2008 193.054.245.219 25,9862
Kab. Grobogan 2009 97.471.895.670 25,3028
Kab. Grobogan 2010 91.688.215.123 25,2417
Kab. Grobogan 2011 121.321.536.776 25,5217
Kab. Jepara 2008 116.369.600.914 25,4800
Kab. Jepara 2009 90.748.385.252 25,2314
Kab. Jepara 2010 119.766.418.438 25,5088
Kab. Jepara 2011 252.927.585.101 26,2564
Kab. Karanganyar 2008 249.886.535.905 26,2443
Kab. Karanganyar 2009 61.255.818.922 24,8383
Kab. Karanganyar 2010 125.157.367.607 25,5528
Kab. Karanganyar 2011 116.229.118.619 25,4788
Pendapatan Realisasi
Belanja Realisasi
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
90
Lanjutan lampiran 5.
Kabupaten/Kota Tahun belanja modal
Perhitungan dari Belanja
Modal di transformasikan
ke dalam Ln
Kab. Kebumen 2008 180.041.447.457 25,9165
Kab. Kebumen 2009 129.361.410.093 25,5859
Kab. Kebumen 2010 118.771.773.531 25,5005
Kab. Kebumen 2011 127.137.769.539 25,5685
Kab. Kendal 2008 106.591.445.808 25,3923
Kab. Kendal 2009 100.891.483.760 25,3373
Kab. Kendal 2010 154.270.964.886 25,7620
Kab. Kendal 2011 199.989.941.811 26,0215
Kab. Klaten 2008 104.478.226.483 25,3722
Kab. Klaten 2009 58.465.698.155 24,7917
Kab. Klaten 2010 30.141.788.238 24,1292
Kab. Klaten 2011 120.545.719.915 25,5153
Kab. Kudus 2008 125.755.904.798 25,5576
Kab. Kudus 2009 152.376.497.399 25,7496
Kab. Kudus 2010 115.092.730.270 25,4690
Kab. Kudus 2011 105.456.620.067 25,3816
Kab. Magelang 2008 141.809.609.633 25,6778
Kab. Magelang 2009 108.098.066.518 25,4063
Kab. Magelang 2010 87.925.510.590 25,1998
Kab. Magelang 2011 74.900.125.340 25,0394
Kab. Pati 2008 112.415.381.557 25,4455
Kab. Pati 2009 121.129.015.196 25,5201
Kab. Pati 2010 88.355.050.657 25,2046
Kab. Pati 2011 99.664.797.440 25,3251
Kab. Pekalongan 2008 86.600.861.863 25,1846
Kab. Pekalongan 2009 102.433.386.500 25,3525
Kab. Pekalongan 2010 70.291.083.370 24,9759
Kab. Pekalongan 2011 97.246.096.477 25,3005
Kab. Pemalang 2008 135.099.803.170 25,6293
Kab. Pemalang 2009 126.532.376.998 25,5638
Kab. Pemalang 2010 77.174.267.033 25,0693
Kab. Pemalang 2011 128.205.534.788 25,5769
Kab. Purbalingga 2008 180.386.711.284 25,9184
Kab. Purbalingga 2009 114.667.989.693 25,4653
Kab. Purbalingga 2010 43.188.404.310 24,4888
Kab. Purbalingga 2011 66.385.626.829 24,9187
Kab. Purworejo 2008 106.615.079.531 25,3925
Kab. Purworejo 2009 110.019.923.725 25,4239
Kab. Purworejo 2010 62.069.454.716 24,8515
Kab. Purworejo 2011 87.865.430.463 25,1991
Kab. Rembang 2008 123.254.536.770 25,5375
Kab. Rembang 2009 56.894.049.901 24,7645
Kab. Rembang 2010 92.130.262.100 25,2465
Kab. Rembang 2011 187.993.269.792 25,9597
Kab. Semarang 2008 164.116.606.798 25,8238
Kab. Semarang 2009 91.708.193.078 25,2419
Kab. Semarang 2010 76.038.688.450 25,0545
Kab. Semarang 2011 160.539.363.035 25,8018
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
91
Lanjutan lampiran 5.
Kabupaten/Kota Tahun belanja modal
Perhitungan dari Belanja
Modal di transformasikan
ke dalam Ln
Kab. Sragen 2008 170.554.064.830 25,8623
Kab. Sragen 2009 102.236.972.428 25,3506
Kab. Sragen 2010 86.363.572.161 25,1818
Kab. Sragen 2011 70.836.780.279 24,9836
Kab. Sukoharjo 2008 112.595.424.862 25,4471
Kab. Sukoharjo 2009 54.722.163.432 24,7255
Kab. Sukoharjo 2010 62.128.063.880 24,8525
Kab. Sukoharjo 2011 97.153.874.221 25,2996
Kab. Tegal 2008 191.884.274.027 25,9802
Kab. Tegal 2009 142.098.559.409 25,6798
Kab. Tegal 2010 131.061.229.179 25,5989
Kab. Tegal 2011 145.855.639.566 25,7059
Kab. Temanggung 2008 119.137.750.216 25,5035
Kab. Temanggung 2009 95.106.051.367 25,2783
Kab. Temanggung 2010 44.833.858.413 24,5262
Kab. Temanggung 2011 93.034.426.998 25,2562
Kab. Wonogiri 2008 144.349.169.341 25,6955
Kab. Wonogiri 2009 84.543.650.418 25,1605
Kab. Wonogiri 2010 103.311.527.642 25,3610
Kab. Wonogiri 2011 111.320.433.058 25,4357
Kab. Wonosobo 2008 160.949.519.133 25,8044
Kab. Wonosobo 2009 195.980.383.731 26,0013
Kab. Wonosobo 2010 39.161.030.400 24,3909
Kab. Wonosobo 2011 119.760.572.978 25,5088
Kota Magelang 2008 82.451.726.007 25,1355
Kota Magelang 2009 98.400.924.562 25,3123
Kota Magelang 2010 57.661.416.232 24,7779
Kota Magelang 2011 91.026.847.469 25,2344
Kota Pekalongan 2008 94.148.892.751 25,2681
Kota Pekalongan 2009 78.256.468.900 25,0833
Kota Pekalongan 2010 56.558.652.727 24,7585
Kota Pekalongan 2011 82.344.069.093 25,1342
Kota Salatiga 2008 126.481.274.235 25,5634
Kota Salatiga 2009 150.495.407.426 25,7372
Kota Salatiga 2010 99.642.823.676 25,3249
Kota Salatiga 2011 87.409.470.909 25,1939
Kota Semarang 2008 155.065.660.985 25,7671
Kota Semarang 2009 156.893.611.808 25,7788
Kota Semarang 2010 256.489.091.097 26,2704
Kota Semarang 2011 365.704.393.573 26,6251
Kota Surakarta 2008 183.614.676.002 25,9361
Kota Surakarta 2009 121.881.493.303 25,5263
Kota Surakarta 2010 119.762.498.284 25,5088
Kota Surakarta 2011 148.443.148.963 25,7235
Kota Tegal 2008 98.109.842.845 25,3094
Kota Tegal 2009 132.611.458.480 25,6107
Kota Tegal 2010 66.120.122.280 24,9147
Kota Tegal 2011 73.962.859.713 25,0268
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
92
Lampiran 6. Input data analisis
No Pertumbuhan ekonomi daerah Efisiensi Efektivitas Kemandirian Kapasitas
Y X1 X2 X3 X4
1 4,9765 89,4281 111,0069 6,7512 25,6526
2 5,1125 89,8232 142,4158 9,9865 25,9017
3 4,8871 89,9201 120,7387 8,5307 25,6301
4 4,9166 77,6897 134,5532 7,5196 25,7344
5 5,3762 90,1972 143,0364 13,1514 25,7618
6 5,4914 91,1877 128,7005 12,2698 25,7664
7 5,7741 88,2799 252,2676 13,4987 25,5360
8 5,8590 80,0967 111,2541 12,0434 25,8550
9 3,6733 85,0968 104,0128 4,5878 25,5036
10 3,7220 95,9895 111,2974 5,6699 25,1920
11 4,9704 88,3611 124,3469 8,5955 23,9611
12 5,2607 91,1779 131,2995 8,5548 25,3087
13 5,6240 63,8562 129,9201 7,2742 25,6753
14 5,0761 97,5627 139,3933 9,6501 24,9704
15 5,1947 98,4984 118,7391 8,2903 24,7001
16 2,5917 87,8986 117,8136 5,6582 25,3466
17 4,0359 78,5541 118,4929 7,2217 25,4641
18 5,1585 96,6332 122,8497 9,5680 25,1845
19 3,5978 89,3106 108,0797 8,4965 24,9732
20 5,2770 71,5523 135,5048 6,9296 25,6537
21 4,8097 89,1287 135,4751 6,0582 25,5530
22 4,9889 77,6951 123,3463 6,8807 25,5963
23 4,9449 66,5336 114,9835 5,3909 25,9240
24 4,9656 76,0192 113,9959 5,7296 25,7519
25 4,9210 78,6550 144,1725 7,5378 26,3487
26 5,2546 71,1960 129,7293 8,7161 25,8972
27 5,6474 69,5721 118,7619 9,1586 25,8226
28 5,7776 89,1356 107,1838 9,9082 26,0392
29 4,1144 68,3537 135,7906 4,8986 25,4479
30 4,0763 75,2468 119,9920 5,3447 25,5361
31 4,1249 78,4570 104,0244 5,3955 25,4845
32 4,4791 66,1111 104,1444 4,6053 25,6280
33 5,3253 95,3536 156,6154 7,6582 25,9862
34 5,0292 73,4025 121,7283 6,7696 25,3028
35 5,0469 74,3126 139,5023 8,3018 25,2417
36 3,5945 74,9332 115,0534 6,6943 25,5217
37 4,4944 85,2436 109,5027 8,1088 25,4800
38 5,0244 75,9171 112,6542 8,2035 25,2314
39 4,5238 86,7171 119,1781 8,6190 25,5088
40 5,4867 86,2677 126,3272 9,7343 26,2564
41 5,2994 88,6924 137,3380 8,5464 26,2443
42 3,5885 80,8219 104,6155 6,9017 24,8383
43 7,4043 81,5433 120,9976 8,3300 25,5528
44 5,4953 78,6573 138,1495 9,1734 25,4788
45 5,8004 81,3236 127,1778 6,4926 25,9165
46 3,9372 73,8143 103,0858 4,9212 25,5859
47 4,1520 72,4981 86,4098 6,0057 25,5005
48 4,8801 68,7530 107,6004 5,7735 25,5685
49 4,2592 82,4374 118,5617 7,8134 25,3923
50 4,0979 79,4133 122,6399 7,7543 25,3373
51 7,4499 78,5633 113,8062 9,5675 25,7620
52 5,9942 71,2451 108,8850 8,2066 26,0215
53 3,9255 71,6682 96,5231 5,0721 25,3722
54 4,2437 79,1823 89,8351 5,3871 24,7917
55 1,7271 70,1665 76,9024 5,1771 24,1292
56 1,9574 74,5000 110,3705 5,2994 25,5153
57 3,9175 80,8536 126,7167 9,2327 25,5576
58 3,7818 95,8369 102,2979 8,0542 25,7496
59 4,3328 83,9556 101,8835 11,2281 25,4690
60 4,2095 84,3363 107,7893 10,7894 25,3816
61 4,9891 78,2064 124,2097 10,5435 25,6778
62 4,7157 85,9408 108,6654 8,6572 25,4063
63 4,5097 80,9051 96,7023 7,9702 25,1998
64 4,2747 86,2948 108,2582 8,5657 25,0394
65 4,9424 79,0062 122,5899 7,9540 25,4455
66 4,6866 81,4005 114,2213 8,6791 25,5201
67 5,1114 98,7836 122,1604 11,2338 25,2046
68 5,4340 73,0074 124,5309 10,9418 25,3251
69 4,7811 85,0196 134,0800 8,2028 25,1846
70 4,3047 72,6810 121,4749 8,6781 25,3525
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
93
Lanjutan Input data analisis
No Pertumbuhan ekonomi daerah Efisiensi Efektivitas Kemandirian Kapasitas
Y X1 X2 X3 X4
71 4,2697 83,3854 120,7482 9,0140 24,9759
72 4,7684 86,1024 107,0406 8,8118 25,3005
73 4,9949 74,9310 128,5382 8,8183 25,6293
74 4,7807 77,6726 133,8440 8,6626 25,5638
75 4,9394 77,8430 124,2968 8,1868 25,0693
76 4,8303 73,9369 111,0864 6,7039 25,5769
77 5,3013 74,2962 131,2622 10,7981 25,9184
78 5,6092 87,8832 120,7809 11,3329 25,4653
79 5,9504 81,0221 131,7854 12,4032 24,4888
80 6,0676 73,6280 114,4182 10,9986 24,9187
81 5,6164 83,4546 146,9415 8,2011 25,3925
82 4,9555 87,5917 128,0814 8,0949 25,4239
83 5,0083 76,7699 114,1340 8,6771 24,8515
84 5,0227 75,8394 132,0517 8,7794 25,1991
85 4,6732 67,7616 107,9912 8,8258 25,5375
86 4,4580 80,1577 100,2342 9,3559 24,7645
87 4,4463 70,7973 83,9849 9,6418 25,2465
88 4,3999 53,5873 92,2643 8,4642 25,9597
89 4,2607 92,8177 119,4494 11,0867 25,8238
90 4,3654 88,3199 100,2238 11,5733 25,2419
91 4,9018 72,1729 113,3621 11,7180 25,0545
92 5,6944 76,5843 116,3466 12,1148 25,8018
93 5,6905 87,7738 149,5104 8,1806 25,8623
94 6,0077 76,1034 126,5123 9,1120 25,3506
95 6,0939 79,5836 129,6899 9,0163 25,1818
96 6,5250 75,8402 130,5853 8,6351 24,9836
97 4,8432 75,1928 97,2541 6,0923 25,4471
98 4,7602 69,5542 108,2215 6,6638 24,7255
99 4,6535 72,7452 106,8803 8,0799 24,8525
100 4,5884 85,5041 135,3478 9,4705 25,2996
101 5,3156 83,6768 112,1404 7,3579 25,9802
102 5,4932 75,1300 124,0257 8,2283 25,6798
103 4,6271 80,3043 98,3294 7,7225 25,5989
104 4,8131 76,0383 107,3341 7,4838 25,7059
105 3,5430 71,3401 103,3429 6,5770 25,5035
106 4,0865 81,3590 118,3390 7,5952 25,2783
107 4,3096 83,2002 100,2103 8,1714 24,5262
108 4,6507 74,8240 108,5774 7,6922 25,2562
109 4,2666 76,8165 130,3415 6,4332 25,6955
110 4,7336 79,6354 110,0913 7,8523 25,1605
111 5,8722 77,8335 115,6598 7,6377 25,3610
112 2,0253 76,4370 124,0544 6,6126 25,4357
113 3,6923 86,9559 121,0891 6,2816 25,8044
114 3,8537 88,0779 102,9375 6,8880 26,0013
115 4,4552 81,1160 86,0222 7,3547 24,3909
116 4,5164 80,4789 111,7448 6,8796 25,5088
117 5,0457 79,2821 119,1728 11,2239 25,1355
118 5,1130 55,9116 116,8725 15,1669 25,3123
119 6,1220 52,4054 138,8583 17,3043 24,7779
120 5,4789 73,0873 133,6863 14,5532 25,2344
121 3,7282 76,6473 116,8457 7,7632 25,2681
122 4,1792 71,3804 142,9948 8,0966 25,0833
123 6,1199 49,9924 124,3811 11,3846 24,7585
124 5,4484 76,4061 119,2440 12,4223 25,1342
125 4,9799 68,6924 131,6217 11,5550 25,5634
126 4,4821 35,2627 136,0720 14,1033 25,7372
127 5,0109 53,1260 99,9216 12,5271 25,3249
128 5,5242 54,0846 96,9797 12,6756 25,1939
129 5,5900 54,2202 113,1001 20,0280 25,7671
130 4,7023 65,3564 118,0029 19,8969 25,7788
131 6,5222 69,7638 111,6278 20,2020 26,2704
132 6,4136 60,2060 122,0510 25,3923 26,6251
133 5,6933 74,5515 108,3663 13,7088 25,9361
134 5,9027 75,0771 95,5164 13,9892 25,5263
135 5,9364 72,9002 94,8102 13,2725 25,5088
136 6,0351 76,0202 113,7795 17,5903 25,7235
137 5,1512 75,8105 117,8672 17,9875 25,3094
138 5,0435 60,8441 139,1792 21,3716 25,6107
139 4,5783 59,5232 128,0400 21,9820 24,9147
140 4,5805 49,6624 124,1139 21,4060 25,0268
min 1,7271 35,2627 76,9024 4,5878 23,9611
max 7,4499 98,7836 252,2676 25,3923 26,6251
average 4,8680 77,5083 118,8327 9,4929 25,4298
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
94
Lampiran 7. Uji normalitas data
One-Sam ple Kolm ogorov-Sm irnov Test
140
,0000
,9855
,0816
,0816
-,0730
,9652
,3092
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parameters a,b
Absolute
Positive
Negative
Most ExtremeDif ferences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
StandardizedResidual
Test distribution is Normal.a.
Calculated f rom data.b.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
95
Lampiran 8.Uji multikolinearitas
Coefficientsa
,8120 1,2315
,8996 1,1116
,7957 1,2568
,9633 1,0381
Ef isiensi
Efektivitas
Kemandirian
Kapasitas
Model1
Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi daeraha.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
96
Lampiran 9.Uji heteroskedastisitas
Coefficientsa
4,2380 2,7668 1,5317 ,1279
-,0068 ,0047 -,1373 -1,4561 ,1477
,0011 ,0026 ,0372 ,4152 ,6787
-,0034 ,0132 -,0242 -,2544 ,7996
-,1281 ,1095 -,1013 -1,1702 ,2440
(Constant)
Ef isiensi
Efektivitas
Kemandirian
Kapasitas
Model1
B Std. Error
UnstandardizedCoeff icients
Beta
StandardizedCoeff icients
t Sig.
Dependent Variable: resa.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
97
Lampiran 10. Analisis Regresi Pengaruh Efisiensi, Efektivitas, Kemandirian dan
Kapasitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Regression
Variables Entered/Rem ovedb
Kapasitas , Ef isiensi , Efektivitas , Kemandirian a . EnterModel1
Variables EnteredVariablesRemoved Method
All requested variables entered.a.
Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi daerahb.
Model Sum m ary
,5031a ,2531 ,2309 ,7736Model1
R R SquareAdjustedR Square
Std. Error ofthe Estimate
Predictors: (Constant), Kapasitas , Ef isiensi ,Efektivitas , Kemandirian
a.
ANOVAb
27,3691 4 6,8423 11,4346 ,0000a
80,7820 135 ,5984
108,1512 139
Regression
Residual
Total
Model1
Sum ofSquares df
MeanSquare F Sig.
Predictors: (Constant), Kapasitas , Ef isiensi , Efektivitas , Kemandiriana.
Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi daerahb.
Coefficientsa
-5,7001 4,0522 -1,4067 ,1618
,0023 ,0068 ,0277 ,3352 ,7380
,0094 ,0038 ,1952 2,4884 ,0140
,0887 ,0193 ,3826 4,5884 ,0000
,3316 ,1603 ,1568 2,0683 ,0405
(Constant)
Ef isiensi
Efektivitas
Kemandirian
Kapasitas
Model1
B Std. Error
UnstandardizedCoeff icients
Beta
StandardizedCoeff icients
t Sig.
Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi daeraha.
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
98
Lampiran 11. Nilai F tabel
Df2 Df1_1 Df1_2 Df1_3 Df1_4 Df1_5
131 3,9134 3,0653 2,6737 2,4408 2,2834
132 3,9129 3,0648 2,6732 2,4403 2,2829
133 3,9123 3,0642 2,6727 2,4398 2,2823
134 3,9118 3,0637 2,6722 2,4392 2,2818
135 3,9113 3,0632 2,6717 2,4387 2,2813
136 3,9107 3,0627 2,6712 2,4382 2,2808
137 3,9102 3,0622 2,6707 2,4377 2,2803
138 3,9097 3,0617 2,6702 2,4373 2,2798
139 3,9092 3,0612 2,6697 2,4368 2,2793
140 3,9087 3,0608 2,6693 2,4363 2,2789
141 3,9083 3,0603 2,6688 2,4359 2,2784
142 3,9078 3,0598 2,6683 2,4354 2,2779
143 3,9073 3,0594 2,6679 2,4349 2,2775
144 3,9068 3,0589 2,6674 2,4345 2,2770
145 3,9064 3,0585 2,6670 2,4341 2,2766
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
99
Lampiran 12. Nilai t tabel
Satu ujung
0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 0,0005
Dua Ujung
0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,00
df
100 1,2901 1,6602 1,9840 2,3642 2,6259 3,3905
101 1,2900 1,6601 1,9837 2,3638 2,6254 3,3895
102 1,2899 1,6599 1,9835 2,3635 2,6249 3,3885
103 1,2898 1,6598 1,9833 2,3631 2,6244 3,3875
104 1,2897 1,6596 1,9830 2,3627 2,6239 3,3865
105 1,2897 1,6595 1,9828 2,3624 2,6235 3,3856
106 1,2896 1,6594 1,9826 2,3620 2,6230 3,3847
107 1,2895 1,6592 1,9824 2,3617 2,6226 3,3838
108 1,2894 1,6591 1,9822 2,3614 2,6221 3,3829
109 1,2894 1,6590 1,9820 2,3610 2,6217 3,3820
110 1,2893 1,6588 1,9818 2,3607 2,6213 3,3812
111 1,2892 1,6587 1,9816 2,3604 2,6208 3,3803
112 1,2892 1,6586 1,9814 2,3601 2,6204 3,3795
113 1,2891 1,6585 1,9812 2,3598 2,6200 3,3787
114 1,2890 1,6583 1,9810 2,3595 2,6196 3,3779
115 1,2890 1,6582 1,9808 2,3592 2,6193 3,3771
116 1,2889 1,6581 1,9806 2,3589 2,6189 3,3764
117 1,2888 1,6580 1,9804 2,3586 2,6185 3,3756
118 1,2888 1,6579 1,9803 2,3584 2,6181 3,3749
119 1,2887 1,6578 1,9801 2,3581 2,6178 3,3742
120 1,2886 1,6577 1,9799 2,3578 2,6174 3,3735
121 1,2886 1,6575 1,9798 2,3576 2,6171 3,3728
122 1,2885 1,6574 1,9796 2,3573 2,6167 3,3721
123 1,2885 1,6573 1,9794 2,3570 2,6164 3,3714
124 1,2884 1,6572 1,9793 2,3568 2,6161 3,3707
125 1,2884 1,6571 1,9791 2,3565 2,6157 3,3701
126 1,2883 1,6570 1,9790 2,3563 2,6154 3,3694
127 1,2883 1,6569 1,9788 2,3561 2,6151 3,3688
128 1,2882 1,6568 1,9787 2,3558 2,6148 3,3682
129 1,2881 1,6568 1,9785 2,3556 2,6145 3,3675
130 1,2881 1,6567 1,9784 2,3554 2,6142 3,3669
131 1,2880 1,6566 1,9782 2,3552 2,6139 3,3663
132 1,2880 1,6565 1,9781 2,3549 2,6136 3,3658
133 1,2879 1,6564 1,9780 2,3547 2,6133 3,3652
134 1,2879 1,6563 1,9778 2,3545 2,6130 3,3646
135 1,2879 1,6562 1,9777 2,3543 2,6127 3,3641
136 1,2878 1,6561 1,9776 2,3541 2,6125 3,3635
137 1,2878 1,6561 1,9774 2,3539 2,6122 3,3630
138 1,2877 1,6560 1,9773 2,3537 2,6119 3,3624
139 1,2877 1,6559 1,9772 2,3535 2,6117 3,3619
140 1,2876 1,6558 1,9771 2,3533 2,6114 3,3614
PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS ...,MAYA DIAN INDAH SARI, PRODI AKUNTASI FEB, UMP 2016
Top Related