UNIVERSITAS INDONESIA
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (SMK3) (STUDI PADA PROYEK
PEMBANGUNAN JALAN RAWA BUAYA, CENGKARENG)
SKRIPSI
ACHMAD RAMADHAN
0706283405
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
JANUARI 2012
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
ii
UNIVERSITAS INDONESIA
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (SMK3) (STUDI PADA PROYEK
PEMBANGUNAN JALAN RAWA BUAYA, CENGKARENG)
SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi
ACHMAD RAMADHAN
0706283405
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KEKHUSUSAN SUMBER DAYA MANUSIA
DEPOK
JANUARI 2012
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar
Nama : Achmad Ramadhan
NPM : 0706283405
Tanda Tangan :
Tanggal : 3 Januari 2012
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
iv
HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Achmad Ramadhan
NPM : 0706283405
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3) (Studi pada proyek
Pembangunan Jalan Bawa Buaya, Cengkareng)
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai
bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
DEWAN PENGUJI
Pembimbing : Drs. Muh. Azis Muslim, M.Si (……………………… )
Penguji : Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si (……………………… )
Ketua Sidang : Achmad Lutfi, S.Sos., M.Si (……………………… )
Sekretaris Sidang : Desy Hariyati, S.Sos (……………………… )
Ditetapkan di : Depok,
Tanggal : 3 Januari 2012
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-
Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam
rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari
berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, tidaklah
mudah bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan
terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Dr. Roy V. Salomo, M.Soc. Sc., selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi
FISIP UI.
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan M, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler/Kelas
Paralel Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Achmad Lutfi, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara
FISIP UI.
5. Achmad Lutfi, S.Sos, M.Si.,selaku pembimbing akademik yang telah
menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing saya selama
kuliah di Universitas Indonesia.
6. Drs. Muh. Azis Muslim, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan
waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi
ini.
7. Pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Kementerian Pekerjaan Umum
RI yang telah banyak membantu dan memberikan izin atas penelitian ini
8. Pihak PT Jaya Konstruksi yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh
data yang saya perlukan.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
vi
Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan
semua pihak yang telah membantu saya salam menyelesaikan skripsi ini. Semoga
skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.
Depok, 3 Januari 2012
Achmad Ramadhan
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
vii
UCAPAN TERIMAKASIH
Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-
Nya, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Lembar ini ditujukan bagi semua
pihak, mulai dai keluarga sampai sahabat, yang telah mendukung dan membantu saya
selama proses pembuatan skripsi ini.
1. Special thanks to my family, Kedua orangtua yang tidak pernah lelah untuk
mendukung, membimbing, serta mendoakan saya kapanpun dan dimanapun.
Kedua adikku tercinta, sita dan kiki yang selalu mendukung dan menghibur saya
saat jenuh dengan skripsi.
2. Pacar tercinta, niar yang selalu ada mendengarkan segala curhatan saya, yang rela
menemani dan menghibur saat saya mentok dengan skripsi. Terimakasiiiiiiiih
banyaaaaak buat kamu.
3. Sahabat-sahabat kosan SR, dedi; wildan; rajak; ul; madil, terimakasih banget udah
mau menghabiskan kegilaannya sama-sama. Pengalaman satu kosan bersama
kalian ga akan pernah terlupakan. Spesial buat ul dan wildan thanks banget buat
keikhlasannya menghabiskan kegilaan bareng sampai detik-detik terakhir sidang.
Thanks for you guys.
4. Tim Kantor Komunikasi UI, Mbak Riska; Mbak Ida;Mbak Finda; Mas Ardi; Bu
Farida, sangat bangga bisa mendapat kesempatan menjadi bagian dari kalian.
Spesial buat tim eksternal Kantor Komunikasi UI, Mbak Riska; Diki; Alfian;
Adam; Andre; Wibi; Roki; Egi; Nisa, pengalaman kerja bareng kalian ga akan
pernah terlupakan its so memorable & unforgettable , ini tim terbaik yang pernah
saya temui. Semoga kekeluargaan di tim ini ga akan pernah pudar. Khusus buat
mbak riska, terimakasih banget atas semua kepercayaannya selama ini, semua
pengalaman, serta dukungan dan bantuan atas skripsi ini.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
viii
5. Sahabat-sahabat di Negara 2007, Wibi; Frida; Nurma; Ilo; Ayu yang mendukung
dan membantu saya sampai detik-detik terakhir menjelang sidang skripsi.
Terimakasih dan maaf juga buat Wibi yang kadang direpotkan dengan semua
urusan skripsi saya. Buat Bangun, terimakasih udah mau membantu saat buat
input SPSS, dan mau diganggu terus dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya
tentang skripsi ini. Buat teman-teman Negara lainnya, Ridwan; Tito; Trikur;
Putra; Imam; Ruli; Irfani; Gilang; Dodi; Dina; Dinar; Andini dan yang lainnya
(maaf kalau ga kesebut semuanya) terimakasih banget buat dukungan, doa serta
segala masukannya selama ini. Thanks for all guys
Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan kalian
yang telah membantu dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
Terimakasih banyak buat semuanya dan mohon maaf apabila ada nama-nama yang
belum tersebut. Semoga kita semua menjadi orang sukses dan berguna dimanapun
kapapun. Amin
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
ix
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah
ini:
Nama : Achmad Ramadhan
NPM : 0706283405
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exculsive Royalty-
Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
(Studi pada Proyek Pembangunan Jalan Rawa Buaya, Cengkareng).
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/
formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan
memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Depok
Pada Tanggal: 3 Januari 2012
Yang menyatakan
(Achmad Ramadhan)
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
x
ABSTRAK
Nama : Achmad Ramadhan
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3) (Studi pada Proyek Pembangunan Jalan Rawa Buaya,
Cengkareng) .
Skripsi ini merupakan pemaparan hasil penelitian kuantitatif mengenai penerapan
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek pembangunan jalan
di Rawa Buaya, Cengkareng. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di proyek tersebut. Selain itu,
penelitian yang bersifat deskriptif ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi
hambatan-hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja di proyek tersebut berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Namun, masih terdapat beberapa hal yang menghambat seperti kurangnya kesadaran
individu akan pentingnya K3 terutama disiplin penggunaan Alat Pelindung Diri.
Kata Kunci
Penerapan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Proyek
Pembangunan Jalan
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
xi
ABSTRACT
Name : Achmad Ramadhan
Study Program : Public Administration
Title : The Implementation of Occupational Health and Safety
Management System (Study in road construction projects at Rawa
Buaya, Cengkareng)
This thesis is an exposition of quantitative research concerning in the implementation
of occupational health and safety management system, on road construction projects
at Rawa Buaya, Cengkareng. The aim of this research is to analyze the
implementation of occupational health and safety management systems in that
project. In addition, this descriptive research is also intended to identify obstacles that
encountered during implementation. The results of this study indicate that in general
the implementation of occupational health and safety management systems in the
project goes according to the conditions set. However, there are still some things that
impede such as individual's lack of awareness of the importance occupational health
and safety in particular disciplines of using Personal Protective Equipment.
Key words
Implementation, the occupational health and safety management system, Road
construction projects
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
xii
DAFTAR ISI
halaman
HALAMAN SAMPUL ........................................................................................ i
HALAMAN JUDUL ......................................................................................... ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ................................................ iii
LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. iv
KATA PENGANTAR ...................................................................................... v
UCAPAN TERIMAKASIH .............................................................................. vii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ........................ ix
ABSTRAK ........................................................................................................ x
DAFTAR ISI ..................................................................................................... xii
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xv
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xvi
1. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ................................................................................... 6
1.3 Tujuan Penelitian .................................................................................... 7
1.4 Manfaat Penelitian .................................................................................. 7
1.5 Sistematika Penulisan ............................................................................. 7
1.6 Batasan Penelitian ................................................................................... 8
2. KERANGKA TEORI ................................................................................... 9
2.1 Tinjauan Pustaka ..................................................................................... 9
2.2 Kerangka Teori...................................................................................... 15
2.2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia ............................................ 15
2.2.2 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ................... 17
2.2.3 Faktor – Faktor yang Mendorong Penerapan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja ............................................. 19
2.2.4 Kecelakaan Kerja ........................................................................ 20
2.2.4.1 Faktor – Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja ................. 22
2.2.4.2 Klasifikasi Kecelakaan Akibat Kerja ............................. 23
2.2.5 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ................................. 24
2.2.6 Syarat –Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja ..................... 24
2.2.7 Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (SMK3) ..................................................... 26
2.3 Operasionalisasi Konsep ....................................................................... 28
3. METODE PENELITIAN .......................................................................... 29
3.1 Pendekatan Penelitian ........................................................................... 29
3.2 Jenis Penelitian ...................................................................................... 29
3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian ................................................... 29
3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian ................................................. 30
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
xiii
3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu ...................................................... 30
3.3 Teknik Pengumpulan Data .................................................................... 31
3.4 Teknik Analisis Data ............................................................................. 33
3.5 Populasi dan Sampel ............................................................................. 33
3.5.1 Populasi ...................................................................................... 33
3.5.2 Sampel ....................................................................................... 34
3.6 Keterbatasan Penelitian ......................................................................... 36
4. GAMBARAN UMUM ................................................................................ 37
4.1 Gambaran Umum Proyek Pembangunan Jalan Rawa Buaya ............... 37
4.2 Gambaran Umum PerMen No: 09/PRT/M/2008 .................................. 38
4.3 Gambaran Umum Peraturan yang digunakan Kontraktor ..................... 40
5. ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)
(STUDI PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN RAWA
BUAYA, CENGKARENG) ...................................................................... 43
5.1 Identitas Responden .............................................................................. 43
5.2 Analisis Berdasarkan Dimensi Tanggungjawab
dan Komitmen Perusahaan .................................................................... 45
5.3 Analisis Berdasarkan Dimensi Kebijakan dan Disiplin K3 .................. 50
5.3.1 Adanya Peraturan K3 .................................................................. 51
5.3.2 Adanya Standar Operating Procedure (SOP) k3 ....................... 52
5.3.3 Ada Pemeriksaan Kesehatan ...................................................... 53
5.3.4 Ada Pemeliharaan Mesin atau Peralatan Kerja .......................... 56
5.3.5 Disiplin K3 ................................................................................. 57
5.4 Analisis Berdasarkan Dimensi Komunikasi
Dan Pelatihan K3 .................................................................................. 66
5.4.1 Ada Sosialisasi dan Penyebaran Informasi K3 ........................... 67
5.4.2 Ada Pelatihan dan Penyuluhan K3 ............................................. 69
5.4.3 Ada Rambu-Rambu K3 .............................................................. 71
5.5 Analisis Berdasarkan Dimensi Inspeksi dan
Penyelidikan Kecelakaan Kerja ............................................................ 74
5.5.1 Adanya Inspeksi ke Lokasi Proyek ............................................ 74
5.5.2 Ada Penyelidikan Kecelakaan Kerja .......................................... 76
5.5.3 Ada SOP Keadaan Tanggap Darurat .......................................... 78
5.6 Analisis Berdasarkan Dimensi Evaluasi ............................................... 79
5.7 Hambatan-Hambatan dalam Penerapan K3 .......................................... 81
6. SIMPULAN DAN SARAN……… ........................................................... 87
6.1 Simpulan…. ....................................................................................... 87
6.2 Saran…………. ..................................................................................... 88
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 89
LAMPIRAN .................................................................................................... 93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................ 103
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
xiv
DAFTAR TABEL
halaman
Tabel 1.1 Data Kecelakaan Kerja di Indonesia
Tahun 2009-2010.......................................................................2
Tabel 1.2 Data Kecelakaan Kerja Sektor Konstruksi
Tahun 2006-2010 ......................................................................4
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian ..........................................................12
Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep .........................................................28
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel................................................................35
Tabel 5.1 Analisis Berdasarkan Dimensi Tanggungjawab dan
Komitmen Perusahaan ............................................................50
Tabel 5.2 Daftar Ketersediaan Alat Pelindung Diri
(Periode Oktober 2011) ...........................................................58
Tabel 5.3 Sanksi Atas Pelanggaran K3 ...................................................64
Tabel 5.4 Analisis Berdasarkan Dimensi Kebijakan
dan Disiplin K3 .......................................................................66
Tabel 5.5 Analisis Berdasarkan Dimensi Komunikasi dan
Pelatihan K3 ............................................................................73
Tabel 5.6 Rincian Kecelakaan Kerja di Lokasi
Proyek (per oktober 2011) ......................................................77
Tabel 5.7 Analisis Berdasarkan Dimensi Inspeksi dan
Penyelidikan Kecelakaan Kerja ..............................................79
Tabel 5.8 Analisis Berdasarkan Dimensi Evaluasi .................................81
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
xv
DAFTAR GAMBAR
halaman
Gambar 2.1 Bagan Manajemen: Akar Kecelakaan Kerja .......................... 22
Gambar 4.1 Lokasi Proyek Pembangunan ................................................. 38
Grafik 5.1 Jenis Kelamin Responden ...................................................... 43
Grafik 5.2 Tingkat Pendidikan Responden.............................................. 44
Grafik 5.3 Lama Kerja Responden .......................................................... 45
Grafik 5.4 Adanya Pengawasan dari Perusahaan .................................... 47
Grafik 5.5 Adanya Panitia Pembina K3 .................................................. 49
Grafik 5.6 Ada Peraturan K3 ................................................................... 51
Grafik 5.7 Ada SOP K3 ........................................................................... 52
Grafik 5.8 Ada Pemeriksaan Kesehatan .................................................. 54
Grafik 5.9 Ada Pemeliharaan Mesin atau Peralatan Kerja ...................... 56
Grafik 5.10 Jumlah Alat Pelindung Diri .................................................... 58
Grafik 5.11 Kualitas Alat Pelindung Diri Sesuai Standar ......................... 60
Grafik 5.12 Upaya Perusahaan Menjaga Kondisi
Tempat Kerja Tetap Aman ..................................................... 60
Grafik 5.13 Upaya Perusahaan Menjaga Kondisi
Tempat Kerja Tetap Sehat ...................................................... 62
Grafik 5.14 Sanksi Perusahaan Terhadap Pelanggaran K3 ....................... 63
Grafik 5.15 Bentuk Sanksi K3 ................................................................... 63
Grafik 5.16 Terdapat Sosialisasi K3 .......................................................... 67
Grafik 5.17 Terdapat Briefing Sebelum Pekerjaan Dimulai...................... 68
Grafik 5.18 Terdapat Pelatihan K3 ............................................................ 70
Grafik 5.19 Terdapat Penyuluhan K3 ........................................................ 70
Grafik 5.20 Terdapat Rambu-Rambu K3 .................................................. 71
Grafik 5.21 Jumlah Rambu-Rambu K3 ..................................................... 72
Grafik 5.22 Letak Rambu-Rambu K3 Strategis ........................................ 73
Grafik 5.23 Inspeksi K3 ............................................................................ 74
Grafik 5.24 Adanya Penyelidikan Kecelakaan Kerja ................................ 76
Grafik 5.25 Adanya SOP Keadaan Tanggap Darurat ................................ 79
Grafik 5.26 Adanya Audit K3 ................................................................... 81
Grafik 5.27 Hambatan Dalam Penerapan K3 ............................................ 82
Gambar 5.1 Contoh Pekerja Yang Tidak Memakai APD .......................... 83
Gambar 5.2 Contoh Rambu K3 Yang Tidak Terpasang
Dengan Baik ........................................................................... 86
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian ...............................................................94
Lampiran 2 Pedoman Wawancara ..............................................................98
Lampiran 3 Contoh Rambu-Rambu K3 ......................................................99
Lampiran 4 Contoh Papan Pengumuman K3 ...........................................100
Lampiran 5 Contoh SOP Keadaan Tanggap Darurat
Dan Kecelakaan Kerja...........................................................101
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
1
Universitas Indonesia
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur penunjang organisasi, dapat
diartikan sebagai manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut
personil, tenaga kerja, pekerja/karyawan); atau potensi manusiawi sebagai penggerak
organisasi dalam mewujudkan eksistensinya; atau potensi yang merupakan aset dan
berfungsi sebagai modal non-material dalam organisasi bisnis, yang dapat
diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan
eksistensi organisasi (Nawawi, 2000:45). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat
disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan
manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang
dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi (lembaga).
Seiring dengan kemajuan industrialisasi, penerapan teknologi canggih seperti
penggunaan mesin-mesin, bahan-bahan dan peralatan-peralatan baru yang rumit serta
kompleks dalam meningkatkan produktifitas kerja secara teknis, saat ini sangat
diperlukan. Namun, penggunaan teknologi tersebut seringkali tidak diiringi dengan
persiapan sumber daya manusia yang memadai terutama dari segi kualitas. Selain itu,
perusahaan atau organisasi juga harus mempersiapkan peraturan atau prosedur teknis
yang dapat mendukung terwujudnya penggunaan teknologi secara aman dan tepat
guna. Ketidakpastian tersebut dapat berakibat pada terciptanya para pekerja yang
memiliki keterbatasan pengetahuan tentang cara mengoperasikan peralatan kerja,
dimana kondisi ini seringkali menjadi pemicu timbulnya penyakit dan kecelakaan
akibat kerja.
Secara umum penyebab kecelakaan kerja digolongkan ke dalam dua kategori
yaitu disebabkan karena kondisi tidak aman (unsafe condition) maupun tindakan
tidak aman (unsafe action). Kondisi tidak aman terjadi apabila pelaksanaan kegiatan
pekerja di lingkungan kerja tidak mematuhi peraturan dan prosedur yang telah
1
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
2
Universitas Indonesia
ditetapkan, yang mengatur agar kondisi tempat kerja aman dan sehat. Sedangkan,
tindakan tidak aman terjadi jika pekerja tidak mengetahui, tidak mampu, dan tidak
mau menjalankan cara kerja dan peraturan–peraturan yang telah ditetapkan (Budiono,
2005 : 171).
Di Indonesia, angka kecelakaan kerja mengalami penurunan yang cukup
signifikan yaitu dari 96.314 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2009 menjadi
65.000 kasus pada tahun 2010. Adapun rinciannya yaitu:
Tabel 1.1
Data Kecelakaan Kerja di Indonesia 2009-2010
Tahun Sembuh Cacat
Funngsi
Cacat
Sebagian
Cacat
Total
Meninggal
Dunia
Total
2009 87.035 4.380 2.713 42 2.144 96.314
2010 56.629 3.662 2.713 31 1.965 65.000
Sumber: Diolah kembali dari www.jamsostek.co.id, 2010
Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar
mengatakan penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kinerja
pengawas ketenagakerjaan. Namun, jumlahnya masih relatif tinggi jika dibandingkan
dengan negara lain. Menurutnya, kemungkinan masih banyak dark number atau
angka kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan. Selain itu, penurunan juga disebabkan
karena adanya peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan standar
Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang kemudian menurunkan angka kecelakaan
kerja (www.kabarbisnis.com, 2010).
Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di dalam suatu organisasi lebih
dikenal dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
Sistem ini merupakan bagian dari organisasi yang erat kaitannya dengan manajemen
sumber daya manusia. Di Indonesia, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan
kerja (SMK3) diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 tahun 1996.
Perlunya sebuah organisasi atau perusahaan menerapkan sistem manajemen
keselamatan dan kecelakaan kerja (SMK3) dalam rangka meminimalisir timbulnya
kecelakaan kerja dan untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang sehat, aman,
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
3
Universitas Indonesia
dan produktif, sebenarnya telah diisyaratkan dalam pasal 27 UUD 1945 yang
menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang
layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan haruslah memenuhi
kriteria yang menjamin keselamatan dan kesehatan bagi pekerjanya dalam melakukan
pekerjaan.
Masalah keselamatan dan kesehatan kerja berdampak ekonomis yang cukup
signifikan. Setiap kecelakaan kerja dapat menimbulkan berbagai macam kerugian. Di
samping dapat mengakibatkan korban jiwa, biaya-biaya lainnya adalah biaya
pengobatan, kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja, premi asuransi, dan
perbaikan fasilitas kerja. Terdapat biaya-biaya tidak langsung yang merupakan akibat
dari suatu kecelakaan kerja yaitu mencakup kerugian waktu kerja (pemberhentian
sementara), terganggunya kelancaran pekerjaan (penurunan produktivitas), pengaruh
psikologis yang negatif pada pekerja, memburuknya reputasi perusahaan, denda dari
pemerintah, serta kemungkinan berkurangnya kesempatan usaha (kehilangan
pelanggan pengguna jasa). Penerapan K3 yang baik tidak hanya memberikan
kenyamanan bagi pekerja tetapi juga bagi perusahaan karena dapat meminimalisir
biaya pengeluaran.
Selain itu, dengan dilaksanakannya program-program keselamatan dan
kesehatan kerja maka dapat diketahui sampai sejauh mana upaya pencegahan
kecelakaan yang telah dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan, sebagai
bagian dari langkah-langkah yang diambil berkaitan dengan penetapan kebijaksanaan,
pengorganisasian, perencanaan dan implementasi pengukuran kinerja, dan peninjauan
kembali kinerja yang telah dicapai.
Salah satu sektor yang harus menerapkan K3 dengan baik adalah sektor Jasa
konstruksi karena sektor ini memiliki kegiatan dengan tingkat resiko kecelakaan kerja
yang paling tinggi. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat hingga
2010, kecelakaan kerja masih didominasi oleh bidang jasa konstruksi (31,9%),
disusul industri (31,6%), transportasi (9,3%), pertambangan (2,6%), kehutanan
(3,8%), dan lainnya (20%) (suaramerdeka.com, 2010).
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
4
Universitas Indonesia
Untuk lebih lengkapnya, tabel dibawah ini menggambarkan jumlah
kecelakaan kerja yang terjadi di sektor konstruksi dari tahun 2006 hingga 2010:
Tabel 1.2
Data Kecelakaan Kerja Sektor Konstruksi Tahun 2006-2010
Tahun Sembuh
Tanpa
Cacat
Cacat
Fungsi
Cacat
Sebagian
Cacat
Total
Meninggal
Dunia
Total
2006 491 7 17 0 29 544
2007 1.053 11 38 2 61 1.165
2008 2.015 72 72 2 146 2.307
2009 1.786 59 77 3 143 2.068
2010 1.707 52 63 2 166 1.990
Sumber: Diolah kembali dari Pusbin PK Kementerian PU, 2011
Dari data di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kecelakaan kerja
dari tahun 2006 hingga tahun 2008, kemudian mengalami penurunan yang cukup
signifikan pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari
pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kecelakaan kerja khususnya di
sektor konstruksi. Pada tahun 2010, jumlah kecelakaan kerja di sektor konstruksi
sebesar 1990 dengan korban sembuh tanpa cacat (1707); cacat fungsi (52); cacat
sebagian (63); cacat total (2); dan meninggal dunia (166).
Dalam makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Manajemen Resiko
Bidang K3, 27-28 April 2011, disebutkan bahwa sektor konstruksi memiliki resiko
tinggi terhadap kecelakaan kerja. Kasus kecelakaan kerja di sektor konstruksi terjadi
dengan penyebab yang beragam misalnya pekerja jatuh dari ketinggian, tower crane,
gondola runtuh, rangka baja runtuh saat masih dalam pelaksanaan, pekerja terkubur
oleh longsoran dinding penahan tanah maupun bongkahan bangunan, kerusakan
scaffolding, dan sebagainya. Beberapa contoh kasus misalnya runtuhnya struktur
bengunan Pasar Tanah Abang (2009),dan keruntuhan jembatan di Surabaya (2009).
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.09/PRT/M/2008,
Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah pemberian perlindungan kepada setiap
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
5
Universitas Indonesia
orang yang berada di tempat kerja, yang berhubungan dengan pemindahan bahan
baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar
tempat kerja. Seringkali suatu proyek konstruksi harus dilaksanakan dalam kondisi
yang kompleks dan sulit sehingga berpotensi meningkatkan resiko kecelakaan.
Berdasarkan wawancara peneliti dengan staf Badan Pembinaan Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat tiga bidang dalam sektor konstruksi yaitu
bidang jalan atau bina marga; sumber daya air atau bendungan; dan cipta karya atau
permukiman. Dari ketiga bidang tersebut, sektor konstruksi jalan merupakan sektor
yang paling fokus dalam menerapkan SMK3 di tiap proyeknya. Maksudnya,
penerapan program K3 di tiap proyek pembangunan jalan sudah lebih baik dari dua
sektor lainnya. Bahkan, Kementerian Pekerjaan Umum juga telah mewajibkan setiap
kontraktor yang terlibat untuk menerapkan K3. Berbagai program K3 yang diterapkan
dalam proyek pembangunan jalan antara lain menyediakan Alat Pelindung Diri yang
berkualitas dan memadai, menyediakan fasilitas kesehatan, dan memberikan jaminan
sosial bagi para pekerja. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti memilih sektor
konstruksi jalan sebagai fokus penelitian.
Jalan merupakan infrastruktur yang penting bagi masyarakat. Fasilitas jalan
yang baik akan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas. Jakarta sebagai
kota metropolitan yang juga merupakan pusat pemerintahan memiliki banyak ruas
jalan seperti jalan layang dan jalan tol. Bahkan sampai saat ini, kota Jakarta masih
terus menambah ruas jalan sebagai upaya mengimbangi jumlah kendaraan yang
semakin meningkat.
Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI adalah
instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi umum dalam pembangunan jalan
dan jembatan. Selain itu, instansi ini juga bertanggungjawab terhadap pemeliharaan
infrastrukstur jalan dan jembatan. Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki satu unit
yang fokus terhadap Jalan nasional yaitu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV,
yang merupakan satuan non vertikal yang memiliki kewenangan dalam melakukan
pembangunan jalan nasional di wilayah Jakarta Barat dan sekitarnya.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
6
Universitas Indonesia
Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis mengenai
penerapan SMK3 maka peneliti memilih lokasi penelitian pada proyek pembangunan
jalan di daerah Rawa Buaya, Cengkareng. Alasan peneliti hanya memilih satu lokasi
untuk penelitian yaitu agar penelitiannya spesifik pada satu lokasi pembangunan jalan
saja. Hal tersebut ditujukan agar fokus penelitian ini tidak melebar ke aspek lain.
Selain itu, proyek pembangunan jalan tersebut masih berlangsung sampai saat ini.
Sedangkan, beberapa proyek pembangunan jalan di Jakarta lainnya telah selesai
pengerjaannya, sehingga tidak memungkinkan peneliti melakukan penelitian di
lokasi-lokasi tersebut.
Dalam hal ini, peneliti ingin membuktikan apakah penerapan SMK3 pada
proyek pembangunan jalan Rawa Buaya, Cengkareng sudah sesuai atau belum
dengan standar yang ada. Selain itu, apakah penurunan jumlah kecelakaan kerja
beberapa tahun belakangan ini merupakan suatu jaminan bahwa pelaksanaan SMK3
telah dilakukan dengan maksimal.
1.2 Rumusan Masalah
Sektor konstruksi merupakan salah saru sektor yang memiliki resiko tingkat
kecelakaan tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Hal inilah yang menjadi
alasan betapa pentingnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3) yang baik sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja.
Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI sebagai
instansi yang berwenang serta berfungsi dalam melakukan pembangunan dan
pemeliharaan jalan telah banyak melakukan pembangunan jalan di wilayah Jakarta.
Tentunya, dalam setiap proyek dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas. Dan para
tenaga kerja tersebut sangat rentan akan resiko kecelakaan kerja, mengingat sektor
konstruksi adalah sektor yang beresiko. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk
meneliti bagaimana penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada
proyek pembangunan jalan di Rawa buaya, Cengkareng.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini,
yaitu:
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
7
Universitas Indonesia
1. Bagaimana penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3) dalam proyek pembangunan jalan di daerah Rawa Buaya?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis mengenai penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek pembangunan
jalan di Rawa buaya, Cengkareng.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini juga memiliki signifikansi secara akademis dan praktis sebagai
berikut:
1. Manfaat akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan
ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi Negara. Ilmu pengetahuan
yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah konsep mengenai
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan
dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan bagi peneliti
yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.
2. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Ditjen Bina
Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI dan pihak kontraktor sebagai pelaksana
dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3) di setiap proyek pembangunan.
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini merupakan gambaran umum tentang isi
skripsi secara keseluruhan. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab,
yaitu:
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
8
Universitas Indonesia
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini peneliti menguraikan latar belakang permasalahan, pokok
permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB 2 KERANGKA TEORI
Pada bab ini diuraikan mengenai kerangka pemikiran yang digunakan peneliti
dalam membahas penelitian ini.
BAB 3 METODE PENELITIAN
Pada bagian ini, peneliti memberikan penjelasan tentang bagaimana metode
penelitian yang peneliti gunakan serta alasan pemilihan metode tersebut.
BAB 4 GAMBARAN UMUM
Pada bab ini peneliti memberikan gambaran umum mengenai kebijakan-
kebijakan serta peraturan apa saja yang digunakan Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum RI sebagai pedoman dalam melaksanakan SMK3
dalam setiap proyek konstruksi. Selain itu, dalam bab ini juga dibahas mengenai
gambaran umum dari proyek pembangunan jalan Rawa buaya, Cengkareng.
BAB 5 ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) (STUDI PADA PROYEK
PEMBANGUNAN JALAN RAWA BUAYA, CENGKARENG)
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana kondisi penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam proyek pembangunan
jalan di Rawa Buaya, Cengkareng.
BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN
Pada bab terakhir ini peneliti menguraikan simpulan dan rekomendasi
berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh.
1.6 Batasan Penelitian
Pada penelitian ini, penelitian yang dilakukan hanya sebatas pada analisis
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari segi fisik. Peneliti tidak
melakukan analisis terhadap unsur mental dan kesejahteraan sosial para personil
proyek.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
9
Universitas Indonesia 9
BAB 2
KERANGKA TEORI
2.1. Tinjauan Pustaka
Dalam melakukan penelitian mengenai “Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Studi pada proyek pembangunan
jalan Rawa Buaya, Cengkareng)”, peneliti melakukan peninjauan terhadap
beberapa penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil
dua hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.
Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Trustantiah dengan
judul “Analisis Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di
BP Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program K3
di BP Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan survei dengan pendekatan
kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.
Data primer diperoleh dari responden yang diteliti yaitu karyawan BP Indonesia
dalam bentuk kuesioner. Sedangkan, data sekundernya merupakan data olahan dalam
bentuk jadi yang berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan tujuan
penelitiannya. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan program keselamatan dan
kesehatan kerja di BP (British Petroleum Indonesia) cukup berhasil karena tidak ada
fatality (kematian karena kecelakaan kerja). Kedua unsur yang ada dalam program
K3 yaitu keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja mampu menciptakan kondisi
dan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman dan bebas dari risiko kecelakaan
bagi karyawan dan manajemen.
Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Catur Setya Nugraha
yang berjudul “Analisis Mengenai Penerapan Program Keselamatan dan
Kesehatan Pada PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) UPT Balai Yasa Traksi
Manggarai”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana
penerapan dan apa saja hambatan dari program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
10
Universitas Indonesia
yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) khususnya di lingkungan
kerja UPT Balai Yasa Traksi Manggarai.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan
penelitian kuantitatif. Selain itu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada
dua yaitu metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.
Studi lapangan dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada para
responden dan wawancara mendalam dengan para narasumber yang berwenang
menangani masalah K3. Sedangkan, studi kepustakaan dilakukan dengan membaca
dan mempelajari sejumlah buku, peraturan perundang-undangan , dokumen dan arsip
perusahaan, artikel pada majalah, Koran serta literatur lainnya yang berkaitan.
Berdasarkan jenis penelitiannya, Catur menggunakan metode penelitian
deskriptif yang berupaya menggambarkan serta menganalisis setiap fenomena
fenomena yang terjadi bekaitan dengan segala upaya yang dilakukan oleh PT Kereta
Api Indonesia (Persero) dalam penerapan program K3. Hasil yang diperoleh Catur
dalam penelitiannya adalah penerapan program K3 pada PT KAI (Persero) UPT Balai
Yasa Traksi Manggarai secara umum sudah berjalan sesuai dengan kebijakan K3
yang telah ditetapkan. Namun, penerapan program tersebut masih belum berlangsung
optimal dikarenakan ada beberapa hambatan dalam upaya peningkatan penerapan
program K3 itu seperti kurangnya sosialisasi K3 yang ditandai dengan masih
kurangnya frekuensi penyuluhan dan diklat mengenai K3, lemahnya sistem
pengawasan dan law enforcement, serta kurangnya kesadaran dan disiplin dalam
menggunakan alat pelindung diri.
Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan dua penelitian
sebelumnya yaitu penelitian ini menganalisis mengenai sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Sedangkan, dua penelitian sebelumnya
hanya menganalisis mengenai program-program K3 di lokasi penelitiannya. Dalam
penelitian ini, peneliti menganalisis unsur K3 secara keseluruhan mulai dari tingkat
manajemen sampai pelaksanaan. Misalnya, ada tidaknya audit, pengawasan, dan
disiplin penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Perbedaan lainnya yaitu terletak
pada lokasi penelitian yang dipilih peneliti. Lokasi penelitian yang dipilih peneliti
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
11
Universitas Indonesia
adalah proyek pembangunan jalan yang berada di lingkungan terbuka (oudoor).
Sementara itu, lokasi penelitian dari dua penelitian sebelumnya adalah lokasi tertutup
(indoor) yaitu di pabrik. Perbedaan terakhir yang signifikan antara penelitian ini
dengan dua penelitian sebelumya yaitu sektor yang akan diteliti adalah sektor
konstruksi, merupakan sektor yang memiliki angka kecelakaan kerja tertinggi sampai
tahun 2010. Sedangkan, dua penelitian sebelumnya memilih sektor industri untuk
diteliti. Sisanya, beberapa bagian dari penelitian ini memiliki persamaan dengan
penelitian terdahulu seperti pendekatan penelitian kuantitatif dan jenis penelitian
deskriptif. Perbandingan antara penelitian ini dengan dua penelitian terdahulu
disajikan dalam tabel di bawah ini:
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
12
Universitas Indonesia
Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian
Penelitian Pertama Penelitian Kedua Penelitian yang akan dilakukan
Nama Peneliti Catur Setya Nugraha Trustantiah. Achmad Ramadhan
Judul Penelitian Analisis Mengenai Penerapan
Program Keselamatan dan
Kesehatan Pada PT Kereta Api
Indonesia (PERSERO) UPT Balai
Yasa Traksi Manggarai
Analisis Pelaksanaan Program
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) di BP Indonesia
Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3) (Studi pada
Proyek Pembangunan Jalan
Rawa Buaya, Cengkareng)
Pendekatan
Penelitian
Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif
Tujuan -Menganalisis bagaimana penerapan
program keselamatan dan kesehatan
kerja yang dilakukan oleh PT Kereta
API Indonesia (persero) khususnya di
lingkungan kerja UPT Balai Yasa
Traksi Manggarai
-Menganalisis hambatan-hambatan
dalam penerapan program K3 yang
dihadapi oleh PT Kereta API
Indonesia (persero UPT Balai Yasa
Traksi Manggarai
Untuk mengetahui
pelaksanaan K3 di BP
Indonesia .
Untuk mengidentifikasi dan
menganalisis mengenai
penerapan Sistem Manajemen
Kesehatan dan Keselamatan
Kerja (SMK3) dalam proyek
pembangunan jalan rawa buaya,
Cengkareng.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
13
Universitas Indonesia
Teori yang
digunakan
Teori yang digunakan adalah teori
mengenai keselamatan dan kesehatan
kerja dari tjepy F Aloewie
Teori yang digunakan adalah
teori yang berhubungan dengan
manajemen SDM yang mengacu
pada pemeliharaan karyawan
dan teori tentang keselamatan
dan kesehatan kerja .
Teori yang digunakan adalah
teori mengenai Keselamatan
dan kesehatan kerja (K3) serta
teori mengenai manajemen
SDM
Metode
Pengumpulan Data
Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif
Jenis Penelitian Deskriptif Deskriptif Deskriptif
Teknik
Pengumpulan Data
-Studi Lapangan (Kuesioner &
wawancara mendalam)
-Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan, Kuesioner,
Wawancara tidak terstruktur
Kuesioner, Wawancara
mendalam, observasi, dan studi
kepustakaan.
Hasil -Secara umum, penerapan program K3
pada oleh PT Kereta API Indonesia
(persero UPT Balai Yasa Traksi
Manggarai sudah berjalan sesuai
dengan kebijakan K3 yang telah
ditetapkan
-Hambatan dalam penerapan K3 yaitu
kurangnya sosialisasi seperti
Pelaksanaan program
keselamatan dan kesehatan kerja
di BP (British Petroleum
Indonesia) cukup berhasil karena
tidak ada fatality (kematian
karena kecelakaan kerja)
Secara umum penerapan sistem
manajemen K3 di proyek
pembangunan Rawa Buaya
telah berjalan dengan baik yaitu
sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan. Namun, masih
terdapat beberapa hambatan
yaitu kurangnya kesadaran akan
pentingnya K3, kurangnya
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
14
Universitas Indonesia
kurangnya penyuluhan dan diklat,
lemahnya sistem pengawasan dan law
enforcement, kurangnya kesadaran dan
disiplin dalam menggunakan alat
pelindung diri.
anggaran, latar belakang
pendidikan yang beragam, dan
kurangnya pengawasan.
Sumber: Berbagai Sumber (Diolah oleh Peneliti)
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
15
Universitas Indonesia
2.2. Kerangka teori
2.2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai kegiatan
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan
tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan
pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran
perorangan, organisasi dan masyarakat (Flippo, 1997). Menurut Henry Simamora
(2004:54), manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan,
pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu
anggota organisasi atau kelompok karyawan.
Adapun, tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah
untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia (karyawan) terhadap
organisasi. Hal ini dapat dipahami bahwa semua kegiatan organisasi dalam
mencapai tujuannya tergantung kepada sumber daya manusia yang mengelola
organisasi tersebut. Oleh karena itu, organisasi harus mengelola dan
mendayagunakan SDM atau karyawan yang dimilikinya dengan baik sehingga
dapat membantu pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan.
Terkait dengan hal tersebut, Flippo (1997) menyatakan bahwa fungsi
manajemen sumber daya manusia terbagi menjadi dua yaitu fungsi manajerial dan
operasional. Fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia
merupakan dasar pelaksanaan proses manajemen sumber daya manusia yang
efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi/ perusahaan. Fungsi
operasional tersebut meliputi:
a. Procurement (Pengadaan)
Maksud dari pengadaan adalah upaya untuk mendapatkan jenis dan jumlah
tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan agar sasaran organisasi
dapat tercapai. Hal ini terutama bersangkutan dengan masalah penentuan
kebutuhan tenaga kerja, penarikan (recruitment), seleksi, orientasi, dan
penempatan.
b. Development (Pengembangan)
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
16
Universitas Indonesia
Adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan
moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan latihan
yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa ini maupun
masa depan.
c. Compensation (Kompensasi)
Diartikan sebagai usaha untuk memberikan balas jasa atau imbalan yang
memadai kepada karyawan yang sesuai dengan kontribusi yang telah
disumbangkan kepada perusahaan.
d. Integration (Integrasi)
Fungsi ini mengintegrasikan karyawan baru dalam lingkungan yang relatif
baru. Integrasi merupakan usaha untuk menyelaraskan berbagai kepentingan
individu, perusahaan maupun masyarakat. Oleh karena itu, harus dipahami
sikap karyawan dalam kaitannya dengan kebijakan dan prinsip.
e. Maintenance (Pemeliharaan)
Adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental
dan loyalitas karyawan agar tercipta hubungan jangka panjang. Pemeliharaan
yang baik dilakukan dengan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
f. Separation (Pemisahan)
Fungsi ini merupakan pemutusan hubungan kerja dan mengembalikan orang-
orang tersebut ke dalam masyarakat dengan keadaan sebaik mungkin.
Organisasi harus melaksanakan fungsi ini berdasarkan persyaratan-
persyaratan yang telah ditentukan, sehingga karyawan merasa mendapat
perlakuan yang baik setelah mereka memberikan kontribusi kepada
perusahaan.
Dari keenam fungsi operasional diatas, fungsi pemeliharaan
(maintenance) harus mendapat perhatian yang sungguh – sungguh dari manajer.
Apabila pemeliharaan karyawan ini kurang mendapat perhatian, akibatnya
semangat kerja, sikap dan loyalitas karyawan menurun. Absensi dan turn over
meningkat, disiplin akan menurun, sehingga pengadaan, pengembangan,
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
17
Universitas Indonesia
kompensasi dan pengintegrasian yang telah dilakukan dengan baik dan biaya
yang besar kurang berarti untuk menunjang tujuan perusahaan.
Terkait dengan fungsi pemeliharaan, Hasibuan (2000) mendefinisikan
pemeliharaan (maintenance) sebagai usaha mempertahankan dan/atau
meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, agar mereka tetap loyal
dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Pemilihan
metode yang tepat sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi
perusahaan. Adapun metode-metode pemeliharaan tersebut antara lain:
Komunikasi
Insentif
Kesejahteraan karyawan
Kesehatan dan keselamatan kerja
Hubungan industrial
2.2.2. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Setiap orang yang bekerja senantiasa mengharapkan keselamatan baik pada
waktu berangkat kerja, melaksanakan pekerjaan, maupun dalam perjalanan
pulang setelah selesai bekerja. Menurut Budiono, dkk (2005 : 224), keselamatan
kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan
dan proses pengolahannya. Definisi tersebut menjelaskan bahwa keselamatan
kerja terjadi ketika pekerja terbebas dari adanya ancaman dalam bekerja yang
disebabkan oleh alat kerja maupun lingkungan.
Dalam konsep pengelolaan keselamatan kerja modern dikenal 2 definisi
keselamatan kerja. Pertama, keselamatan kerja didefinisikan sebagai bebas dari
kecelakaan atau bebas dari kondisi sakit, luka atau bebas dari kerugian. Kedua,
didefinisikan sebagai pengontrolan kerugian. Definisi yang pertama lebih
fungsional karena berkaitan dengan luka, sakit, kerusakan harta dan kerugian
terhadap proses. Sedangkan, definisi kedua mengarah pada tindakan pecegahan
kecelakaan dan mengusahakan seminimum mungkin terjadinya kerugian.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
18
Universitas Indonesia
Adapun, definisi K3 yang dirumuskan oleh ILO/WHO Joint safety and
Health Committee, yaitu :
Occupational Health and Safety is the promotion and maintenance of the
highest degree of physical, mental and social well-being of all occupation;
the prevention among workers of departures from health caused by their
working conditions; the protection of workers in their employment from
risk resulting from factors adverse to health; the placing and maintenance
of the worker in an occupational environment adapted to his physiological
and psychological equipment and to summarize the adaptation of work to
man and each man to his job.
Bila dicermati lebih dalam, definisi di atas dapat dipilah-pilah dalam
beberapa kalimat yang menunjukkan bahwa K3 adalah :
Promosi dan pemeliharaan derajat tertinggi semua pekerja baik secara fisik,
mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan.
.Untuk mencegah penurunan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi
pekerjaan mereka.
Melindungi pekerja pada setiap pekerjaan atas risiko yang timbul dari faktor-
faktor yang dapat mengganggu kesehatan.
Penempatan dan pemeliharaan pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan
kondisi fisologis dan psikologis pekerja dan untuk menciptakan kesesuaian
antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap orang dengan tugasnya.
Menurut OHSAS 18001: 2007, keselamatan dan kesehatan kerja adalah
kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang berdampak, atau dapat berdampak, pada
kesehatan atau keselamatan karyawan atau pekerja lain (termasuk pekerja kontrak
dan personel kontraktor, atau orang lain di tempat kerja).
Sementara pengertian K3 menurut Suma’mur (1981) adalah sebagai berikut:
“Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat
dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang
baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja. Selain menjadi
penyebab hambatan-hambatan langsung gangguan kesehatan, kecelakaan juga
menimbulkan kerugian secara tidak langsung yaitu kerusakan mesin dan
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
19
Universitas Indonesia
peralatan kerja, terhentinya proses produksi untuk beberapa saat, kerusakan
pada lingkungan kerja dan lain-lain.
Kesehatan kerja adalah spesialis dalam ilmu kedokteran beserta praktiknya
yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat pekerja memperoleh derajat
kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik atau mental atau gangguan-gangguan
kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta
terhadap penyakit-penyakit umum”.
Di sisi lain, Robert L Mathis (2002) mendefinisikan K3 secara terpisah
yaitu kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Menurutnya, kesehatan merujuk
pada kondisi fisik, mental, dan stabilitas emosi secara umum. Individu yang sehat
adalah yang bebas dari penyakit, cedera, serta masalah mental dan emosi yang
bisa menggangu aktivitas manusia normal pada umumnya. Sedangkan,
keselamatan merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang.
Tujuan utama program keselamatan kerja yang efektif adalah untuk mencegah
kecelakaan atau cedera dalam bekerja.
Kemudian, keamanan merupakan perlindungan terhadap fasilitas
pengusaha dan peralatan yang ada yang ditujukan untuk melindungi para
karyawan ketika sedang bekerja atau sedang melaksanakan penugasan pekerjaan.
2.2.3. Faktor- Faktor yang Mendorong Penerapan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
Banyak kalangan industri menganggap K3 sudah menjadi kebutuhan yang
sangat penting. Tanpa adanya penerapan K3 di lingkungan kerja maka
kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja sangat besar. Menurut seorang ahli
keselamatan kerja, Willy Hammer mengatakan bahwa ada tiga alasan pokok
mengapa program K3 perlu dilaksanakan yaitu berdasarkan perikemanusiaan, UU
atau Hukum dan alasan ekonomi. Kemudian, Goudzali juga mengungkapkan hal
yang serupa mengenai faktor-faktor pentingnya penerapan K3, antara lain:
Kemanusiaan. Para karyawan merupakan manusia biasa yang bukan semata-
mata sebagai alat produksi , tetapi adalah sosok manusia yang merupakan aset
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
20
Universitas Indonesia
perusahaan. Dengan demikian, setiap manusia perlu mendapat perlindungan
dari segala ancaman dan bahaya yang selalu mengintai di sekitarnya.
Peraturan Pemerintah. Suatu perusahaan, apapun jenis usaha yang
dilakukan, bertujuan agar produknya itu dapat dipakai atau digunakan oleh
masyarakat dan keberadaan perusahaan di tengah masyarakat tersebut
mempunyai hubungan sehingga keberadaannya itu diatur melalui berbagai
mekanisme peraturan perundang-undangan.
Ekonomi. Faktor Ekonomi juga merupakan pendorong diberlakukannya
pemeliharaan K3 dalam suatu perusahaan. Hal ini dapat dipahami bahwa
suatu perusahaan dalam operasinya akan selalu bergerak menurut
pertimbangan ekonomis yaitu mencari keuntungan. Dengan melakukan
pemeliharaan K3 secara terus meneru, berarti perusahaan harus mengeluarkan
biaya yang lebih banyak. Namun, biaya yang dikeluarkan akan lebih besar
lagi apabila terjadi kecelakaan kerja. Pemeliharaan K3 ditujukan untuk
mencegah terjadinya kecelakan kerja.
2.2.4. Kecelakaan Kerja
Pelaksanaan program K3 yang baik semata-mata ditujukan untuk dapat
memenuhi kebutuhan tenaga kerja akan rasa aman dan nyaman dalam bekerja,
sehingga aktivitas dari organisasi dapat berjalan dengan lancar dan tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Selain itu, penerapan program K3
juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dalam bentuk apapun.
Menurut Departemen Kesehatan dalam situsnya www.depkes.go.id,
kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang
biasanya menyebabkan kerugian material dan penderitaan dari yang paling ringan
sampai yang paling berat. Berdasarkan penyebabnya, kecelakaan kerja terbagi
kedalam dua kelompok yaitu:
1. Kondisi berbahaya (unsafe condition), yaitu kondisi yang tidak aman dari:
Mesin, peralatan, bahan dan lain-lain
Lingkungan kerja
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
21
Universitas Indonesia
Proses kerja
Sifat pekerjaan
Cara kerja
2. Perbuatan berbahaya (unsafe act), yaitu perbuatan berbahaya dari manusia
yang dapat terjadi antara lain karena:
Kurangnya perhatian dan keterampilan pelaksana
Cacat tubuh yang tidak kentara (bodiliy defect)
Keletihan dan kelemahan daya tahan tubuh
Sikap dan perilaku kerja yang tidak baik
Sedangkan, Sugeng Budiono dan Jusuf (2005) mengatakan bahwa secara
umum kecelakaan kerja terbagi menjadi dua golongan yaitu:
1. Kecelakaan industri (Industrial Accident) yaitu kecelakaan yang terjadi di
tempat kerja karena adanya sumber bahaya atau bahaya kerja
2. Kecelakaan dalam perjalanan (Community accident) yaitu kecelakaan yang
terjadi diluar tempat yang berkaitan dengan adanya hubungan kerja
Di sisi lain, Silalahi (1985:22) mengartikan kecelakaan kerja adalah
setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan
kecelakaan.. Menurutnya, kecelakaan kerja terjadi secara tiba-tiba dan sulit untuk
diprediksi terlebih dahulu. Oleh karena itu, cara menanggulangi kecelakaan kerja
adalah dengan meniadakan unsur penyebab kecelakaan kerja dan/atau dengan
mengadakan pengawasan yang ketat, sehingga pada dasarnya kecelakaan kerja
hanyalah merupakan gejala yang berakar pada manajemen. Pernyataan ini dapat
dilihat dari gambar berikut:
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
22
Universitas Indonesia
Gambar 2.2
Manajemen Sebagai Akar Kecelakaan Kerja
Sumber: Bennet Silalahi (1985)
2.2.4.1 Faktor-faktor Penyebab kecelakaan kerja
Menurut International Labour Organization (ILO), terdapat 3 faktor
yang menyebabkan kecelakaan kerja yaitu:
Faktor peralatan teknis, biasanya menyangkut masalah keburukan
pabrik, peralatan yang digunakan, mesin-mesin yang sudah tidak layak
pakai.
Faktor lingkungan kerja, meliputi lingkungan fisik tempat kerja
maupun lingkungan sosial psikologis yang lebih luas.
Faktor Manusia
Maksudnya tenaga kerja tidak mengetahui tata cara yang aman atau
perbuatan yang berbahaya; tidak sanggup memenuhi persyaratan kerja
sehingga terjadi tindakan di bawah standar; mengetahui seluruh
peraturan dan persyaratan kerja tetapi tidak mematuhinya.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
23
Universitas Indonesia
1.2.4.2.Klasifikasi kecelakaan akibat kerja
Adapun klasifikasi kecelakaan kerja menurut International Labour
Organization (ILO) yaitu:
1. Menurut jenis kecelakaan. Misalnya:
Terjatuh
Tertimpa benda jatuh
Tertumbuk, terjepit oleh benda
Gerakan-gerakan melebihi kemampuan
Pengaruh suhu tinggi
Terkena arus listrik
Kontak dengan bahan-bahan berbahaya atau radiasi
2. Menurut penyebab
Mesin
Alat angkut dan alat angkat
Peralatan lain
Bahan-bahan, zat-zat dan radiasi
Lingkungan kerja
3. Menurut sifat luka atau kelainan
Patah tulang/keseleo
Memar, luka dipermukaan
Luka bakar
Keracunan
Pengaruh cuaca
Pengaruh arus listrik
4. Menurut letak kelainan atau luka tubuh
Kepala
Leher
Badan
Anggota atas
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
24
Universitas Indonesia
Anggota bawah
Banyak tempat, kelainan umum
2.2.5. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Tujuan utama dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah mewujudkan
masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera. Tujuan
keselamatan dan kesehatan kerja menurut Mangkunegara, sebagai berikut:
Agar setiap pegawai mendapat jaminan K3 baik secara fisik, social dan
psikologi
Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan
seefektif mungkin
Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya
Ada jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai
Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja
Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan
atau kondisi kerja
Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja
2.2.6. Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
a. Pembinaan K3.
Kegiatan sosialisasi K3 bagi seluruh pegawai dari seluruh tingkat jabatan,
yang dapat berupa penyuluhan, pelatihan, kursus, pemasangan poster keselamatan
kerja, pemasangan rambu-rambu atau tanda peringatan bahaya, pemasangan UU
keselamatan kerja di tempat kerja, dll (Sendjum, 2001).
b. Kondisi Fisik Tempat Kerja.
Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka
bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, untuk keperluan suatu usaha dan
dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya kerja. (Kansil, 2001).
Menurut Michael Haris, Kondisi fisik tempat kerja bukan hanya menyangkut
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
25
Universitas Indonesia
kebersihan perawatan tempat kerja, melainkan juga faktor fisik lainnya seperti
suara, suhu penerangan, dan penyediaan alat pemadaman api yang memadai.
Kondisi fisik tempat kerja yang baik akan meminimalisir resiko terjadinya
kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kondisi tidak aman, dan dampaknya
kepada pekerja adalah berkurangnya ketegangan-ketegangan (pemisahan sosial,
rasa bosan, letih, dan tidak diperhatikan) yang dirasakan oleh pekerja (Garry
Desler, 1998:137).
c. Proses Kerja .
Merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam bekerja, dimulai dari
kegiatan paling awal hingga akhir. Proses kerja yang sesuai akan membekali
pekerja dengan pengetahuan lengkap mengenai pekerjaanyadan mengurangi stress
dan konsekuensi lainnya akibat stress dikalangan pekerja.
d. Alat-alat pelindung diri (APD) bagi Tenaga Kerja
Yang dimaksud dengan alat pelindung diri adalah “Seperangkat alat yang
digunakan tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari
adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja (Sugeng Budiono dan Jusuf, 329).
Pengunaan alat pelindung diri dapat berbeda-beda, tergantung jenis jenis
pekerjaan yang dilakukan. APD yang biasa digunakan:
Helm pengaman (safety helmet)
Alat pelindung pendengaran (ear protection)
Alat pelindung mata (googles)
Alat pelindung pernapasan
Pelindung muka
Pelindung tangan (gloves)
Pelindung kaki (safety shoes)
e. Pelayanan dan fasilitas kesehatan
Hal ini memegang peranan penting dalam menjaga K3 karena sejumlah
masalah yang berkaitan dengan kesehatan akan dapat merusak kinerja pegawai.
Oleh karena itu, adanya perhatian atas hal ini menjadi hal yang penting.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
26
Universitas Indonesia
Pelayanan dan fasilitas kesehatan yang dimaksud antara lain tersedianya tenaga
kerja medis ahli beserta obat-obatan dan saran medis dalam menghadapai
kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.
2.2.7. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan
bagian dari Sistem Manajemen Organisasi yang digunakan untuk
mengembangkan dan menerapkan kebiajakan K3 dan mengelola risiko (OHSAS
18001:2007). Adapun tujuan sistem manajemen K3 menurut Rudi Suardi
(2005:3) adalah:
a. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-
tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri atau pegawai-pegawai
bebas.
b. Sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyakit dan kecelakaan
akibat kerja, memelihara, meningkatkan kesehatan dan gizi para tenaga kerja,
merawat, meningkatkan efisiensi dan daya produktivitas tenaga manusia,
memberantas kelelahan kerja dan melipatgandakan gairah serta kenikmatan
bekerja.
Menurut Robert L Mathis dan John H Jackson, Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang efektif terdiri dari lima hal, sebagai
berikut:
a. Tanggung jawab dan komitmen perusahaan. Inti dari sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja adalah komitmen perusahaan dan usaha
K3 yang komprehensif. Usaha ini sebaiknya dicerminkan dari tindakan-
tindakan manajerial dan dikoordinasikan mulai dari tingkat manajemen
paling tinggi. Fokus pendekatan sistematis terhadap keselamatan kerja
adalah adanya kerjasama terus menerus dari para pekerja, manajer, dan
yang lainnya.
b. Kebijakan dan disiplin K3. Merancang kebijakan dan peraturan mengenai
K3 serta mendisiplinkan pelaku pelanggaran merupakan komponen
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
27
Universitas Indonesia
penting dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Dukungan yang sering terhadap perlunya perilaku kerja yang aman dan
memberikan umpan balik terhadap praktik-praktik keselamatan kerja yang
positif, juga sangat penting dalam meningkatkan keselamatan para
pekerja.
c. Komunikasi dan pelatihan K3. Sebagai tambahan, dalam pelatihan K3
perlu dilakukan komunikasi secara terus menerus untuk membangun
kesadaran akan pentingnya K3. Bentuk komunikasi antara lain mengubah
poster keselamatan kerja dan mengupdate papan buletin K3.
d. Inspeksi dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja. Inspeksi tempat kerja
sebaiknya dilakukan secara berkala oleh komite K3 atau koordinator K3.
Sama halnya ketika terjadi kecelakaan kerja, penyelidikan juga harus
dilakukan oleh komite atau koordinator K3.
e. Evaluasi. Perusahaan harus mengawasi dan mengevaluasi usaha-usaha
K3nya dengan melakukan audit secara periodik. Hal ini ditujukan untuk
menganalisis serta mengukur kemajuan dalam manajemen K3.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
28
Universitas Indonesia
2.3. Operasionalisasi Konsep
Tabel 2.2
Operasionalisasi Konsep
Sumber: Hasil olahan dari Robert L Mathis & John H Jackson , 2002
Variabel Dimensi Kategori Indikator Skala
Sistem Manajemen
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
(SMK3)
Tanggungjawab dan
komitmen perusahaan
Baik/
Buruk
Ada tindakan konkrit dari
perusahaan
Ada koordinasi dari tingkat
manajemen tertinggi
Ordinal
Kebijakan dan disiplin
K3 Ada peraturan K3
Ada SOP tentang K3
Ada pemeriksaan kesehatan
Ada pemeliharaan mesin atau
peralatan kerja
Disiplin K3
Komunikasi dan
pelatihan K3 Ada sosialisasi dan penyebaran
informasi K3
Ada pelatihan dan penyuluhan
tentang K3
Ada rambu-rambu K3
Inspeksi dan
penyelidikan kecelakaan
kerja
Ada inspeksi ke lokasi proyek
Ada penyelidikan kecelakaan
kerja
Ada SOP keadaan tanggap darurat
Evaluasi Ada audit K3
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
29
Universitas Indonesia
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
30
Universitas Indonesia
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
29
Universitas Indonesia 29
BAB 3
METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mencapai
tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu sendiri adalah memecahkan permasalahan
yang ada di dalam realita sosial. Metode penelitian juga merupakan semua asas,
peraturan, dan teknik-teknik yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha
pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah di bidang ilmu
pengetahuan (Unaradjan, 2000:5).
3.1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kuantitatif yang mengacu pada teori mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta
atau mendeskripsikan statistik untuk menunjukkan hubungan antar variabel,
mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak
hal (Subana dan Sudrajat, 2001).
3.2. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan jenis penelitian menjadi
empat bagian yaitu berdasarkan tujuan, manfaat, dimensi waktu, dan teknik
pengumpulan data dari penelitian yang bersangkutan.
3.2.1. Berdasarkan Tujuan Penelitian
Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Tujuan
dari penelitian deskriptif bersifat suatu paparan pada variabel-variabel yang diteliti,
misalnya tentang siapa, yang mana, kapan, dan dimana maupun ketergantungan
variabel pada sub-sub variabelnya (Husein Umar, 2008:8).
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
30
Universitas Indonesia
Menurut Nawawi (1983:64), metode penelitian deskriptif mempunyai dua ciri pokok,
yaitu:
Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian
dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana
adanya diiringi dengan interpretasi rasional.
Pengertian lain diungkapkan oleh Vredenberg (1978:32) yang dikutip oleh
Soejono dan Abdurrahman (2005:23), tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah
melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi
sosiologis/ antropologis dapat ditangkap. Sama halnya dengan tujuan dari jenis
penelitian deskriptif yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian kali ini berupaya
menggambarkan serta menganalisis penerapan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja (SMK3) pada proyek pembangunan jalan di Rawa Buaya,
Cengkareng.
3.2.2. Berdasarkan Manfaat Penelitian
Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk penelitian murni. Penelitian
ini merupakan penelitian yang manfaatnya dirasakan untuk waktu yang lama karena
biasanya dilakukan karena kebutuhan peneliti sendiri. Penelitian murni dilakukan
dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian murni lebih banyak
ditujukan bagi pemenuhan keinginan atau kebutuhan peneliti, sehingga peneliti
memiliki kebebasan untuk menentukan permasalahan apa yang akan diteliti. Fokus
penelitian ada pada logika dan rancangan penelitian yang dibuat oleh peneliti sendiri
(Prasetyo dan Jannah, 2006:38).
3.2.3. Berdasarkan Dimensi waktu
Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini merupakan penelitian bersifat
cross-sectional, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari objek
penelitian dalam satu waktu tertentu (Husein Umar, 2008:9). Penelitian ini hanya
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
31
Universitas Indonesia
digunakan dalam waktu yang tertentu, dan tidak akan dilakukan penelitian lain di
waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. Pengertian satu waktu tertentu disini
tidak bisa hanya dibatasi pada hitungan minggu, hitungan bulan, atau hitungan tahun
saja, namun tidak ada batasan baku untuk menunjukkan satu waktu tertentu akan
tetapi sampai penelitian itu selesai. Jadi, ketika peneliti merasa ada data-data yang
tidak lengkap maka peneliti dapat kembali ke lapangan untuk melengkapi data
(Prasetyo dan Jannah, 2005:45). Penelitian ini dilaksanakan pada satu kurun waktu di
proyek pembangunan jalan (flyover), wilayah Rawa Buaya, Cengkareng.
3.3. Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan teknik pengumpulan datanya, penelitian yang akan dilakukan
menggunakan teknik pengumpulan data survei, wawancara, observasi, dan s
tergolong sebagai penelitian survei. Survei dilakukan untuk memperoleh data primer.
Dalam penelitian survei, data di lapangan diperoleh melalui survei langsung pada
objek penelitian, yaitu dengan menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara
1. Survei
Dalam studi lapangan ini, data primer pertama didapat dari instrumen berupa
angket atau kuesioner. Tujuannya adalah untuk mencari informasi yang lengkap
mengenai suatu masalah dari responden tanpa khawatir bila responden memberikan
jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan
(Prasetyo dan Jannah, 2005:42). Dalam penelitian ini, kuesioner ditujukan kepada
seluruh personil yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan Rawa Buaya,
Cengkareng.
2. Wawancara
Wawancara adalah cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung
kepada narasumber secara tatap muka yang beracuan pada daftar pertanyaan yang
telah dibuat. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dimana hasil wawancara
ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi
(Cholid dan Abu, 2007:76).
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
32
Universitas Indonesia
Pada tahap wawancara ini, peneliti melakukan wawancara dengan
safety & health excutive officer PT Jaya Konstruksi sebagai pihak yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengawasan K3 di lokasi proyek.
Narasumber tersebut terpilih karena peneliti ingin mewawancarai pihak
yang benar-benar mengetahui tentang kondisi di lapangan. Alasan lain
peneliti hanya mewawancarai satu narasumber yaitu karena adanya
keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti.
Di sisi lain, untuk mendukung dan memperkuat hasil kuesioner yang
disebar peneliti juga melakukan wawancara dengan karyawan dan pekerja
secara acak. Hal ini ditujukan untuk mengetahui pendapat mereka sebagai
pihak yang melaksanakan berbagai kebijakan K3 pada proyek
pembangunan ini.
3. Observasi
Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap karyawan
yang sedang bekerja (Husein Umar, 2005:72). Untuk melengkapi informasi
yang telah didapat dari kuesioner dan wawancara, peneliti juga melakukan
observasi atau melakukan pengamatan langsung ke lokasi proyek. Dalam hal
ini, peneliti mengamati mengenai bagaimana penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lapangan dan pelanggaran-
pelanggaran apa saja yang terjadi.
4. Studi Literatur
Untuk memperoleh data sekunder, metode yang dilakukan adalah
melalui studi literatur dengan cara menganalisis berbagai literatur yang ada
seperti buku, skripsi, dan tesis yang berhubungan dengan penelitian, serta
dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti majalah, jurnal, karya ilmiah,
internet, dan lain-lain. Data ini digunakan untuk mendukung data primer yang
sebelumnya telah dilakukan dengan studi lapangan.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
33
Universitas Indonesia
3.4. Teknik Analisis Data
Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Peneliti
menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan analisis data univariat, yaitu pengujian dari distribusi kasus hanya pada
satu variabel pada suatu waktu (Babbie, 1985). Peneliti menggunakan tabel frekuensi
yang merupakan analisis terhadap jawaban responden. Data yang telah dianalisis
disajikan dalam bentuk tabel-tabel, diagram, dan sebagainya guna mempermudah
pembaca dalam memahami hasil penelitian.
Tingkat pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat
pengukuran ordinal. Tingkat pengukuran ordinal menunjukan adanya urutan-urutan
kategori yang ada. Dalam mengolah data, peneliti menggunakan software SPSS
(Statistical Product and Service Solution). SPSS merupakan sebuah program
komputer yang digunakan untuk menganalisis data statistik. Keuntungan dengan
menggunakan program SPSS adalah memudahkan perhitungan dan tingkat akurasi
hasil perhitungan sangat tinggi. Data yang terkumpul diolah dengan menganalisis
jawaban responden yang disajikan menurut landasan teori yang digunakan.
3.5. Populasi dan Sampel
3.5.1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan yang akan diteliti. Populasi
yang diambil untuk penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam
proyek pembangunan jalan layang Rawa Buaya baik tenaga kerja konstruksi maupun
officer yang terlibat dalam proyek tersebut. Populasi dalam penelitian ini berjumlah
132 orang.
Unit analisis adalah satuan yang akan diteliti. Sedangkan unit observasi adalah
satuan darimana data diperoleh. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah
tenaga kerja yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan layang Rawa Buaya, dan
unit observasinya adalah tenaga kerja sebagai individu.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
34
Universitas Indonesia
3.5.2. Sampel
Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel harus
dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri
(Prasetyo dan Jannah, 2005:119). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh SDM
yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan layang Rawa Buaya yang terdiri dari
karyawan pusat, karyawan kontrak lokal, dan tenaga kerja. Karyawan pusat
merupakan personil inti dalam proyek. Biasanya karyawan ini merupakan perwakilan
langsung dari kantor pusat kontraktor seperti kepala proyek, deputi kepala proyek,
dan kepala teknik. Sedangkan, karyawan kontrak lokal merupakan personil
pendukung dalam proyek seperti kepala gudang, logistik, pelaksana, dan keamanan.
Tenaga kerja terdiri dari personil pelaksana di proyek seperti tukang dan mandor.
Besaran sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin
(Prasetyo dan Jannah, 2005:137).
n = besaran sampel
N = besaran populasi
e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran
ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel)
Dengan menggunakan rumus Slovin tersebut untuk populasi sebanyak 132
orang, dan dengan ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel dalam
penelitian sebesar 10% maka,
132
sampel = = 56,89
1 + 132(10%)²
n = N
1+Ne2
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
35
Universitas Indonesia
Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh hasil sebesar 56,89 kemudian
dilakukan pembulatan menjadi 57. Jadi, total sampel yang akan diambil dalam
penelitian ini berjumlah 57 karyawan. Berdasarkan keterangan dari pihak kontraktor,
semua karyawan yang terlibat dalam proyek ini (karyawan pusat, kontrak lokal, dan
tenaga kerja) mendapatkan perlakuan yang sama baik dari penerapan peraturan
maupun segi fasilitas yang diberikan seperti pengobatan jika mengalaman kecelakaan
kerja. Oleh karena itu, dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah semua
karyawan yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan Rawa Buaya yang terdiri
dari karyawan pusat, karyawan kontrak lokal, dan tenaga kerja.
Secara lebih spesifik penentuan besaran sampel pada masing-masing
kelompok karyawan menggunakan rumus (Prasetyo dan Jannah, 2005:130):
Sampel1 = Populasi1 x Total Sampel
Total Populasi
Adapun rincian populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada
tabel dibawah ini:
Tabel 3.1
Populasi dan Sampel
Jenis Karyawan Populasi Jumlah Sampel
Karyawan Pusat 7 3
Karyawan Kontrak Lokal 34 15
Tenaga Kerja 91 39
Total 132 57
Sumber: Diolah oleh peneliiti
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penarikan sampel
probabilita atau Probability Sampling, dimana derajat keterwakilan dapat
diperhitungkan pada peluang tertentu. Teknik penarikan sampel probabilita adalah
suatu teknik penarikan sampel yang mendasarkan diri bahwa setiap anggota populasi
memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Secara lebih spesifik
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
36
Universitas Indonesia
teknik probabilita yang digunakan adalah Propotionate Stratified Random Sampling
atau teknik penarikan sampel terlapis. Teknik penarikan sampel ini dilakukan karena
populasi yang ingin diteliti bersifat heterogen.
3.6 Keterbatasan Penelitian
Dalam menyelesaikan penelitian mengenai penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada proyek pembangunan jalan Rawa Buaya,
peneliti menghadapi beberapa hambatan antara lain:
1. Proses birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit mengakibatkan izin atas
penelitian ini menjadi sangat lama dan tidak jelas kewenangannya.
2. Jam kerja yang padat membuat peneliti kesulitan untuk mewawancarai
responden dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, peneliti hanya mengambil
beberapa responden dari karyawan dan pekerja sebagai keterwakilan.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
37
Universitas Indonesia
BAB 4
GAMBARAN UMUM
Pada penelitian ini, gambaran umum yang akan dipaparkan oleh peneliti
adalah gambaran umum mengenai proyek pembangunan jalan layang (flyover) Rawa
Buaya, kebijakan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang digunakan oleh
Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI dalam setiap proyek konstruksi,
peraturan lokal yang digunakan pihak kontraktor dalam proyek Rawa Buaya ini.
4.1. Gambaran Umum Proyek Pembangunan Jalan Rawa Buaya
Proyek pembangunan jalan layang (flyover) di Rawa Buaya merupakan salah
satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemacetan di kota Jakarta.
Tujuan dari proyek pembangunan tersebut yaitu untuk menghindari kemacetan
khusunya kemacetan yang ditimbulkan karena adanya perlintasan kereta api. Proyek
tersebut dimulai pada tanggal 11 Oktober 2010 dan ditargetkan selesai pada tanggal 1
Juni 2012. Adapun nilai kontrak bagi proyek ini adalah sebesar Rp. 126.980.752.000
Jalan yang akan dibangun tersebut memiliki lebar sebesar 8m serta panjang sebesar
1.183m (arah barat) dan 1.206m (arah timur). Proyek ini juga melibatkan tenaga
konsultan pengawas dari PT Perentjan Djaya yang bekerja sama dengan PT.JRS.
Selain itu, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dalam proyek ini sebanyak 91
pekerja
Jalan ini adalah jalan yang mengubungkan antara daerah Duri Kosambi
dengan Rawa Buaya, dan dari arah Ciledug dengan Puri Kembangan menuju jalan
Daan Mogot. Lokasi proyek pembangunan jalan ini berada di Jalan Lingkar Luar
Barat, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Secara garis besar kondisi
lingkungan dan fisik lokasi proyek adalah Jalan Raya yang padat lalu lintasnya
seperti dilalui oleh rel kereta api. Maka dari itu, diperlukan diperlukan traffic
management yang tepat dalam sehingga pelaksanaan proyek ini dapat berjalan
dengan aman. Berikut gambaran lokasi proyek:
37
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
38
Universitas Indonesia
Gambar 4.1
Lokasi Proyek Pembangunan
Sumber: Data PT Jaya Konstruksi (September 2011)
4.2. Gambaran Umum PerMen No: 09/PRT/M/2008
Adapun kebijakan dasar yang menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan
proyek konstruksi adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:
09/PRT/M/2008 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan
kerja (SMK3) konstruksi bidang pekerjaan umum.
Latar belakang dijadikannya peraturan tersebut sebagai pedoman
penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum adalah dalam rangka
mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dimana setiap
penyelenggara konstruksi wajib memenuhi syarat-syarat keamanan, keselamatan dan
kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Selain itu, diperlukan suatu
pedoman pembinaan dan pengendalian SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
39
Universitas Indonesia
agar penyelenggaraan keamanan serta keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat
kegiatan konstruksi dapat terselenggara secara optimal.
Pedoman ini juga disusun dengan merujuk pada beberapa kebijakan atau
peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya antara lain Pasal 27 ayat
(2) UUD 1945; UU nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; UU nomor 18
tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; UU nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan; Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; serta Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga
Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 174/MEN/1986 & 104/KPTS/1986
tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi.
Adapun maksud dari pedoman ini adalah sebagai acuan bagi pengguna jasa
dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan
Umum yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu dan terkoordinasi.
Kemudian, tujuan diberlakukannya peraturan tersebut sebagai pedoman adalah agar
semua pemangku kepentingan mengetahui dan memahami tugas serta kewajibannya
dalam menyelenggarakan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum sehingga dapat
mencegah terjadinya kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja
konstruksi.
Sementara itu, ketentuan penyelenggaraan SMK3 Konstruksi berdasarkan
peraturan ini yaitu:
1) Kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh pengguna jasa atau penyedia
jasa, terdiri dari jasa pemborongan, jasa konsultasi, dan kegiatan swakelola
yang aktifitasnya melibatkan tenaga kerja dan peralatan kerja untuk keperluan
pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan wajib menyelenggarakan SMK3
konstruksi bidang pekerjaan umum.
2) Setiap penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum wajib
menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 09/PRT/M/2008
sebagai pedoman beserta lampirannya.
3) Penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum dikelompokkan
menjadi tiga kategori, yaitu resiko tinggi, resiko sedang, dan resiko kecil.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
40
Universitas Indonesia
4) Kinerja penerapan penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan
umum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
Baik, apabila mencapai hasil penilaian > 85%
Sedang, apabila mencapai hasil penilaian 60% - 85%
Kurang, apabila mencapai hasil penilaian < 60%
5) Dalam rangka penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum
harus dibuat rencana keselamatan dan kesehatan kerja kontrak (RK3K) oleh
penyedia jasa dan disetujui oleh pengguna jasa.
6) Di tempat kerja harus selalu terdapat pekerja yang sudah terlatih dan/atau
bertanggungjawab dalam pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
7) Untuk kegiatan swakelola, perlu ada penentuan tentang pihak yang berperan
sebagai penyelenggara langsung dan pihak yang berperan sebagai pengendali.
4.3. Gambaran Umum Peraturan yang digunakan Kontraktor
Peraturan lokal yang digunakan kontraktor dalam proyek pembangunan jalan
Rawa Buaya ini merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan standarisasi OHSAS
18001:2007. Peraturan tersebut yaitu peraturan K3L atau SHE (safety, health,
environment) plan. Peraturan tersebut tidak hanya mengatur tentang pelaksanaan K3
tetapi juga mengatur tentang pemeliharaan lingkungan. Lingkup rencana K3L sendiri
dimaksudkan agar dapat melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja,
menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien,
menjamin proses produksi berjalan secara aman, serta menjaga dan menjamin
pelaksanaan proyek tidak mencemari lingkungan. Secara umum, sasaran penerapan
K3L di proyek adalah zero accident, tidak adanya penyakit yang timbul akibat kerja,
peningkatan kesadaran tentang K3L, pemenuhan peraturan perundangan K3L, dan
efisiensi sumber daya alam.
Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak kontraktor, peraturan K3L yang
diterapkan dalam proyek ini meliputi beberapa poin umum yaitu:
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
41
Universitas Indonesia
Peraturan tentang larangan merokok, makan dan minum di area kerja. Dalam
peraturan ini disebutkan bahwa merokok hanya diperkenankan di area-area yang
telah ditentukan
Peraturan tentang pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan jenis
pekerjaan yang dilakukan. Misalnya, jika pekerjaan dilakukan pada ketinggian
maka pekerja diwajibkan memakai helm, safety shoes, dan safety belt.
Himbauan kepada semua personil proyek untuk mematuhi semua rambu yang ada
Himbauan agar selalu menjaga kebersihan di area proyek
Himbauan apabila terjadi keadaan darurat harus segera dilaporkan kepada petugas
patrol K3 yang bertugas.
Peraturan ini juga mengatur mengenai identifikasi bahaya dan penilaian resiko
pada bahan, alat dan metode kerja. Sebagai tindak lanjut, perusahaan
mengklasifikasikan potensi-potensi bahaya yang ditemukan untuk selanjutnya
disusun cara untuk mengantisipasi bahaya tersebut. Dengan begitu, semua pihak baik
personil proyek maupun masyarakat umum akan tetap aman dan nyaman berada di
sekitar lokasi proyek. Selain itu, lingkungan di sekitar lokasi juga akan tetap
terpelihara.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
42
Universitas Indonesia
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
43
Universitas Indonesia
43
BAB 5
ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (SMK3) (STUDI PADA PROYEK PEMBANGUNAN
JALAN RAWA BUAYA, CENGKARENG)
Pada bab ini, peneliti menganalisis mengenai penerapan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada proyek pembangunan jalan di Rawa
Buaya, Cengkareng, berdasarkan hasil olahan data kuesioner yang terdiri dari
beberapa indikator dan dikelompokkan menjadi lima dimensi. Dimensi tersebut yaitu
tanggung jawab dan komitmen perusahaan, kebijakan dan disiplin K3, komunikasi
dan pelatihan K3, inspeksi dan penyelidikan kecelakaan kerja, dan evaluasi.
5.1. Identitas Responden
Grafik 5.1
Jenis Kelamin Responden
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Berdasarkan jenis kelamin, responden dalam penelitian ini terdiri atas 56 laki-
laki (98%) dan 1 perempuan (2%). Hal ini sesuai dengan jenis pekerjaannya yaitu
jasa konstruksi dimana pekerjaan ini memang mayoritas dilakukan oleh laki-laki.
Sementara itu, karyawan perempuan yang menjadi responden dalam penelitian ini
adalah satu-satunya karyawan perempuan yang bekerja dalam proyek ini dan bertugas
sebagai sekretaris.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
44
Universitas Indonesia
Tingkat pendidikan para karyawan dan tenaga kerja yang terlibat dalam
proyek ini juga sangat beragam yaitu sebanyak 24 responden (42%) berpendidikan
kurang dari SMP, 16 responden (28%) SMA, 3 responden (5%) Diploma, 6
responden (11%) S1, dan sisanya sebanyak 8 responden (14%) tidak menjawab
pertanyaan ini. Dari hasil yang diperoleh, mayoritas responden memiliki pendidikan
kurang dari SMP. Hal ini dikarenakan jumlah tenaga kerja terbanyak dalam proyek
pembangunan jalan Rawa Buaya adalah tenaga kerja kasar atau kuli bangunan yang
mayoritas berpendidikan kurang dari SMP. Peneliti menganggap tenaga kerja kasar
atau kuli bangunan tersebut adalah pihak yang memiliki resiko kecelakaan kerja
tertinggi di lapangan. Sehingga peneliti memilih responden yang paling banyak
jumlahnya adalah dari golongan tenaga kerja kasar atau kuli bangunan tersebut.
Grafik 5.2
Tingkat Pendidikan Responden
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian terhadap 57 responden, terdapat
sebanyak 23 responden (40%) memiliki masa kerja kurang dari setahun, 14
responden (25%) memiliki masa kerja lebih dari setahun, 10 responden (18%) masa
kerjanya selama setahun, dan sisanya sebanyak 10 responden (17%) tidak menjawab
pertanyaan ini. Hasil tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
45
Universitas Indonesia
Grafik 5.3
Lama Kerja Responden
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Dari hasil olah data tersebut diketahui mayoritas pekerja hanya bekerja selama
kurang dari setahun. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian antara jumlah pekerja
dengan kondisi pekerjaan yang dinamis sehingga kerap terjadi pergantian pekerja
dalam masa yang singkat. Misalnya, jika kondisi pekerjaan sudah mencapai 75%
biasanya perusahaan mengurangi jumlah kuli bangunan untuk menghemat biaya
pengeluaran.
5.2. Analisis Berdasarkan Dimensi Tanggung Jawab dan Komitmen Perusahaan
Menurut Robert L Mathis dan John H Jackson (2002), inti manajemen
keselamatan kerja adalah komitmen perusahaan dan usaha-usaha keselamatan kerja
yang komprehensif. Usaha tersebut dikoordinasikan dari tingkat manajemen paling
tinggi untuk melibatkan seluruh anggota perusahaan. Dalam dimensi ini, terdapat dua
indikator, yaitu adanya tindakan konkrit dari perusahaan yang berupa tindakan
pengawasan dan adanya koordinasi dari tingkat manajemen tertinggi yang berupa
panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3).
Indikator pertama yang akan dibahas dalam dimensi ini adalah adanya
tindakan konkrit dari perusahaan. Dalam proyek ini, tindakan konkrit yang dilakukan
pihak manajemen perusahaan terkait K3 berupa sosialisasi, pengawasan, dan
pelatihan. Untuk dimensi ini, peneliti mengambil pengawasan sebagai tindakan
konkrit perusahaan karena sosialisasi dan pelatihan akan dijelaskan secara lebih
mendalam pada dimensi berikutnya. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu
kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kemampuan dan ketidakmampuan
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
46
Universitas Indonesia
anggota, untuk memberikan bantuan kepada anggota tersebut meningkatkan
kemampuannya. Pengawasan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti inspeksi
dan audit. Berbeda dengan pengawasan, inspeksi bertujuan untuk memeriksa sampai
sejauh mana suatu rencana telah dilaksanakan atau apakah yang dilaksanakan selama
ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang hendak dituju. Jadi, dapat dikatakan
bahwa inspeksi dan audit adalah bentuk spesifik dari tindakan pengawasan.
Dalam dimensi ini, peneliti hanya menanyakan kepada para responden tentang
ada tidaknya tindakan pengawasan dalam proyek pembangunan jalan Rawa buaya.
Pada bagian ini, peneliti juga hanya akan memaparkan tentang keberadaan tindakan
pengawasan di proyek dan bentuk-bentuk lain pengawasan menurut para responden.
Sedangkan, untuk inspeksi dan audit secara lebih rinci akan dijelaskan pada dimensi
keempat dan kelima. Dari kuesioner yang disebarkan, peneliti mendapatkan sebanyak
54 responden (95%) mengatakan bahwa perusahaan telah melakukan pengawasan
selama proyek ini berlangsung. Para responden mengatakan upaya pengawasan
tersebut yaitu pengawasan dari safety officer, audit K3, ada panitia Pembina K3
(P2K3), dan pengawasan tentang pemakaian APD. Namun, masih terdapat 3
responden (5%) yang menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan upaya
pengawasan. Peneliti menganalisis bahwa responden yang menjawab tidak pada
indikator ini adalah para pekerja atau karyawan baru yang belum mendapatkan
sosialisasi K3. Hal ini disebabkan karena sifat pekerjaan yang dinamis sehingga turn
over dalam proyek ini sangat tinggi terutama bagi para pekerja di lapangan. Pada
umumnya, pergantian pekerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan proyek. Apalagi
para pekerja tersebut tidak memiliki kontrak bekerja, jadi mereka bebas untuk keluar
saat pekerjaannya sudah selesai, dengan seizin mandor atau supervisor masing-
masing. Adapun grafiknya sebagai berikut:
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
47
Universitas Indonesia
Grafik 5.4
Adanya Pengawasan dari Perusahaan
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Berdasarkan hasil olahan kuesioner, sebanyak 25 responden (44%) menjawab
bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan adalah
pengawasan yang dilakukan oleh safety officer. Pengawasan yang dilakukan oleh
safety officer antara lain berupa safety morning dan safety briefing yang rutin
dilakukan setiap Selasa pagi. Hal ini senada dengan keterangan yang diberikan oleh
safety and health executive officer, Yanuar Rimba:
“Sosialisasi tiap Selasa pagi kita ada safety morning. Itu diikuti oleh seluruh
karyawan pusat dan lokal aja. Untuk tenaga kerja ada safety briefing. Itu
dilakukan setiap ada pekerjaan baru atau pekerjaan lama yang memiliki
potensi bahaya baru. Maksudnya gini, kalau pekerjaan baru kan jelas potensi
bahayanya jelas baru dan mereka belum tau kan Tapi kalo yang lama ada
potensi bahaya baru misalnya lokasinya beda.”.(Wawancara dengan safety
and health executive officer PT Jaya Konstruksi, November 2011)
Upaya pengawasan yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya adalah
upaya yang dilakukan oleh pihak pelaksana atau kontraktor. Sedangkan, upaya
pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum sebagai
owner dari proyek ini hanya sebatas pada pengawasan secara umum. Maksudnya,
pengawasan yang dilakukan oleh owner adalah pengawasan secara umum bukan
pengawasan yang dikhususkan pada satu aspek saja seperti K3. Selain itu,
pengawasan ini hanya sebatas pengawasan lapangan saja dan tidak menyentuh pada
hal-hal administratif seperti laporan. Namun, jika terdapat pelanggaran dalam
pelaksanaan proyek, pihak owner tetap memberikan teguran secara lisan dan tertulis.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
48
Universitas Indonesia
Hal ini diperkuat dari keterangan yang diberikan oleh pihak Badan Pembinaan
Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum RI, yang menyatakan bahwa:
“Ya kalau dari pihak kita sih, paling cuma mengawasi dalam bentuk teguran.
Kalau ada pelanggaran ya kita tegur secara lisan dan tertulis ke satker
proyeknya” (Wawancara dengan staff Badan Pembinaan Konstruksi
Kementerian PU, Juli 2011)
Di sisi lain, teguran dari pihak owner atas pelanggaran K3 yang terjadi selama
proyek pembangunan jalan ini berlangsung tidak ada. Namun, teguran yang diberikan
owner kepada pihak kontraktor yaitu teguran dan himbauan tentang kemacetan. Hal
ini dikarenakan kemacetan yang kerap terjadi menimbulkan ketidaknyamanan dan
protes dari masyarakat. Teguran ini diberikan pada awal berlangsungnya proyek. Saat
ini, pihak pelaksana proyek sudah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir
tingkat kemacetan.
Sementara itu, indikator kedua yang akan dibahas dalam dimensi ini adalah
adanya koordinasi dari tingkat manajemen tertinggi. Menurut Hasibuan (1995),
koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan
unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai
tujuan organisasi. Koordinasi yang dilakukan harus bersifat dinamis yaitu tidak hanya
satu arah dari atasan kepada bawahan, tetapi juga harus ada timbal balik dari bawahan
kepada atasan. Dalam proyek pembangunan jalan Rawa buaya, salah satu bentuk
bentuk koordinasi dari pihak manajemen adalah dibentuknya Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Dari 57 responden, 55 responden (96%)
mengatakan bahwa dalam proyek ini terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3). Berdasarkan keterangan dari safety officer PT Jaya
Konstruksi, Panitia Pembina K3 (P2K3) dalam proyek pembangunan jalan Rawa
Buaya terdiri dari internal tim yang terlibat dalam proyek. Hampir semua anggota
P2K3 dalam proyek ini merangkap dua jabatan misalnya staf engineering dan safety
officer. Jadi, setiap anggota tidak hanya berperan dalam menjalankan tugas dan
wewenang P2K3 saja tetapi juga tetap menjalankan tugas lainnya di luar P2K3.
Kurangnya ketersediaan SDM menjadi penyebab tidak adanya tim khusus yang
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
49
Universitas Indonesia
melakukan kewenangan P2K3. Berikut kutipan hasil wawancara peneliti dengan
safety officer PT Jaya Konstruksi:
“P2K3 itu ada dua, ada yang di pusat dan yang di proyek. kalo di jakon
P2K3 proyek timnya dari internal tim proyek itu sendiri dan rangkap jabatan,
bukan orang yang khusus megang K3 aja.”( Wawancara dengan safety and
health executive officer PT Jaya Konstruksi, November 2011)
Namun, masih ada 2 responden (4%) yang menjawab bahwa dalam proyek ini
tidak terdapat terdapat panitia Pembina K3 (P2K3). Dari hasil analisis peneliti,
responden yang menjawab tidak disebabkan karena kurangnya pengetahuan.
Maksudnya, dalam proyek ini sering terjadi pergantian personil sehingga personil
baru tersebut kurang paham tentang segala hal mengenai K3. Adapun grafik
mengenai ada tidaknya P2K3 dalam proyek ini, sebagai berikut:
Grafik 5.5
Adanya Panitia Pembina K3 (P2K3)
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor: 09/PRT/M/2008 tentang pedoman
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) konstruksi bidang
pekerjaan umum, panitia Pembina K3 (P2K3) adalah badan pembantu di perusahaan
dan tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja
untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam
penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam proyek ini, Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) terdiri dari ketua P2K3L, Sekretaris
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
50
Universitas Indonesia
P2K3L, anggota, dan pelaksana struktur. P2K3 bertugas untuk mensosialisasikan
semua kebijakan dan program K3L di masing-masing unit kerja. Selain itu, P2K3
juga harus menjamin setiap pelaksanaan dan pemeliharaan proses SMK3 di proyek
ini berjalan dengan baik.
Untuk lebih rinci, perbandingan antara responden yang menjawab “ya” dan
“tidak” akan dipaparkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.1
Analisis Berdasarkan Dimensi Tanggungjawab dan Komitmen Perusahaan
No. Indikator Ya Tidak
1 Adanya Tindakan Konkrit Pihak Perusahan 54 3
2 Adanya Koordinasi Pihak Manajemen
Tertinggi
55 2
Sumber: Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan dimensi tanggungjawab dan komitmen perusahaan, Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berjalan dengan baik. Hal ini terbukti
dengan mayoritas responden yang menjawab “ya” atas kedua indikator dalam
dimensi ini.
5.3. Analisis Berdasarkan Dimensi Kebijakan dan Disiplin K3
Mendesain kebijakan dan peraturan keselamatan kerja serta mendisiplinkan
pelaku pelanggaran merupakan komponen penting usaha-usaha keselamatan kerja.
Sastrohadiwiryo (2003) mengemukakan bahwa kebijakan K3 adalah suatu pernyataan
tertulis yang ditandatangani pengusaha atau pengurus yang memuat visi dan tujuan
perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja,
kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh
yang bersifat umum dan operasional.
Dimensi ini terdiri atas lima indikator yaitu ada peraturan K3, ada SOP
tentang K3, ada pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan mesin atau peralatan kerja, dan
disiplin K3. Indikator-indikator tersebut menjadi acuan peneliti dalam menyusun
pertanyaan dalam kuesioner.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
51
Universitas Indonesia
5.3.1. Adanya peraturan K3
Grafik 5.6
Ada Peraturan K3
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, sebanyak 56 responden (98%)
menyatakan bahwa terdapat peraturan K3 dalam proyek pembangunan ini. Para
responden menyebutkan beberapa bentuk peraturan yang yaitu peraturan pemakaian
alat pelindung diri (APD), peraturan tentang rambu dan sosialisasi K3, kebijakan
K3L, dan peraturan tentang larangan merokok. Dari keempat rambu tersebut,
peraturan pemakaian APD adalah bentuk peraturan yang paling banyak disebutkan.
Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian APD menjadi fokus utama para pekerja
karena sangat erat kaitannya dengan resiko kecelakaan. Sementara itu, 1 responden
(2%) mengatakan bahwa dalam proyek pembangunan ini tidak terdapat peraturan K3.
Sama halnya dengan dimensi sebelumnya, peneliti menduga responden tersebut
adalah pekerja atau karyawan baru yang belum mendapatkan sosialisasi tentang K3.
Dalam proyek pembangunan ini, kontraktor sebagai pihak pelaksana juga
memiliki peraturan mengenai K3 yang disebut kebijakan K3L. Kebijakan K3L itu
sendiri memuat kebijakan tentang pemakaian APD, larangan merokok, rambu K3,
prosedur keadaan darurat, dan kebersihan lingkungan sekitar proyek. Peraturan
tersebut dibuat berdasarkan landasan hukum yang dijadikan sebagai pedoman yaitu
OHSAS 18001:2007 dan Peraturan Menteri PU Nomor: 09/PRT/M/2008 tentang
pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) konstruksi
bidang pekerjaan umum. Pada umumnya, semua personil yang terlibat dalam proyek
ini paham dan patuh akan peraturan yang telah ditetapkan perusahaan. Meskipun
terkadang masih ada beberapa tindakan indisipliner misalnya pekerja yang tidak
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
52
Universitas Indonesia
memakai APD saat bekerja. Begitu pula dengan larangan merokok di lokasi proyek,
rata-rata semua pekerja paham dan patuh akan peraturan tersebut. Hal ini dipertegas
dengan pernyataan dari mandor proyek di bawah ini:
“Di lapangan itu memang gak boleh merokok. Cuma ya gak ada yang
komplain karena kan sudah aturan. Udah ngerti, ya kalau mau merokok pas
istirahatlah ada tempat khususnya buat merokok.”(Wawancara dengan
mandor proyek, November 2011)
5.3.2. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) K3
Grafik 5.7
Ada SOP K3
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Standard Operating Procedure (SOP) adalah dokumen tertulis yang memuat
prosedur kerja secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis. SOP memuat
serangkaian instruksi secara tertulis tentang kegiatan rutin atau berulang-ulang yang
dilakukan oleh sebuah organisasi. Untuk itu, SOP juga dilengkapi dengan referensi,
lampiran, formulir, diagram dan alur kerja (flow chart). SOP sering juga disebut
sebagai manual SOP yang digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan dan
mengevaluasi suatu pekerjaan (Aries, 2007) . Implementasi SOP yang baik, akan
menunjukkan konsistensi hasil kinerja, hasil produk dan proses pelayanan yang
kesemuanya mengacu pada kemudahan karyawan dan kepuasan pelanggan.
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, 53 responden (93%) menjawab bahwa
terdapat SOP dalam penerapan K3 di proyek pembangunan jalan Rawa Buaya.
Sedangkan, 1 responden (5%) menjawab tidak ada SOP. Alasan responden menjawab
tidak disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan ketersediaan SOP di proyek
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
53
Universitas Indonesia
ini. Begitu pula dengan responden yang tidak menjawab pertanyaan ini. SOP
mengenai K3 dalam proyek ini lebih dikenal dengan sebutan QSHE plan. Hal ini
dipertegas dari keterangan Safety officer PT Jaya Konstruksi yang mengemukakan
bahwa:
“Setiap proyek mulai kita selalu merencanakan yang namanya QSHE plan.
Semuanya itu sebelum proyek mulai sudah kita rencanakan seperti
programnya apa saja. Itu SOP nya yang harus kita ikutin secara garis
besar.” (Wawancara dengan safety and health executive officer PT Jaya
Konstruksi, November 2011)
QSHE plan ini mencakup semua hal, mulai dari perencanaan sampai sasaran
dan program apa saja yang akan dilakukan. SOP tersebut juga memuat tentang
berbagai kebijakan terkait K3 serta landasan hukum apa saja yang menjadi dasar
penetapan segala peraturan mengenai K3 di proyek pembangunan jalan Rawa Buaya.
Proses pembuatan QSHE plan mengacu pada landasan hukum yang digunakan seperti
OHSAS 18001:2007, UU Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan
Peraturan Menteri PU Nomor: 09/PRT/M/2008 tentang pedoman sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) konstruksi bidang pekerjaan umum. QSHE
plan tidak hanya membahas tentang prosedur penerapan K3 di lapangan tetapi juga
membahas tentang lingkungan. Misalnya, dampak-dampak apa saja yang dapat
ditimbulkan dari proyek pembangunan dan bagaimana caranya menjaga lingkungan
agar tetap bersih. Apalagi proyek ini adalah proyek pembangunan jalan yang sudah
tentu berkaitan erat dengan masyarakat umum terutama masalah kemacetan lalu
lintas. Dengan adanya SOP ini, pihak manajemen perusahaan akan lebih mudah
mengarahkan para pekerja untuk lebih peduli dan disiplin dalam melaksanakan
segala peraturan mengenai K3.
5.3.3. Ada Pemeriksaan Kesehatan
Indikator yang ketiga adalah adanya pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan
kesehatan yang dilakukan secara berkala menjadi salah satu aspek penting terkait
dengan kondisi para pekerja. Kondisi pekerja sangat berpengaruh terhadap kinerjanya
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
54
Universitas Indonesia
di lapangan. Apalagi jenis pekerjaan di bidang konstruksi adalah jenis pekerjaan yang
sangat membutuhkan kekuatan fisik. Selain itu, pekerjaan ini juga sangat dinamis
sehingga sangat rentan akan resiko kecelakaan kerja. Adapun grafik terkait adanya
pemeriksaan kesehatan di proyek pembangunan ini, sebagai berikut:
Grafik 5.8
Ada pemeriksaan kesehatan
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Dari grafik diatas, terlihat bahwa sebanyak 52 responden (91%) mengatakan
terdapat pemeriksaan kesehatan selama proyek ini berlangsung dan 2 responden (4%)
menjawab tidak ada pemeriksaan kesehatan. Adapun periode pemeriksaan kesehatan
yang paling banyak disebutkan oleh responden yaitu sekali dalam setahun.
Kemudian, safety officer PT. Jaya Konstruksi juga mengatakan bahwa dalam kurun
waktu setahun proyek pembangunan berlangsung baru satu kali dilakukan
pemeriksaan kesehatan yaitu pada awal proyek dimulai. Oleh karena itu, ada
beberapa pekerja yang belum diperiksa kesehatannya, terutama bagi pekerja baru. Hal
tersebut senada dengan pernyataan dari salah seorang karyawan, yakni:
“Kalau untuk pemeriksaan kesehatan kan baru sekali ya, bulan april atau ga
maret. Itu untuk semuanya, karyawan dan pekerja.”(Wawancara dengan
karyawan PT Jaya Konstruksi, November 2011)
Terkait dengan pemeriksaan kesehatan, peneliti menganalisis bahwa 2
responden yang mengatakan tidak ada pemeriksaan kesehatan adalah pekerja baru
yang memang belum mendapatkan fasilitas tersebut seperti pernyataan pada
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
55
Universitas Indonesia
paragraph sebelumnya. Berdasarkan OHSAS 18001:2007, pemeriksaan kesehatan
seperti cek fisik dan medical check up dilakukan satu kali dalam setahun.
Sementara itu, dari informasi yang didapat pemeriksaan kesehatan yang
dilakukan dalam proyek pembangunan ini berupa medical check up dan pengobatan
bila sakit. Maksudnya, untuk semua karyawan, perusahaan memberikan pelayanan
kesehatan seperti medical check up dan pengobatan bila sakit. Sedangkan, untuk
pekerja hanya diberikan fasilitas pengobatan saja. Berdasarkan keterangan dari pihak
kontraktor, medical check up untuk karyawan pusat di lakukan di Prodia dan untuk
pengobatannya dapat dilakukan dimana saja. Perusahaan menanggung biaya
pengobatan secara proporsional yaitu 85% dan hal ini berlaku untuk semuanya baik
karyawan maupun pekerja. Sementara itu, medical check up dan pengobatan bagi
karyawan lokal atau kontrak proyek dilakukan di rumah sakit yang telah bekerjasama
dengan pihak perusahaan. Sedangkan, para pekerja tidak diberikan fasilitas medical
check up melainkan hanya jaminan biaya pengobatan secara proporsional.
Pengobatan bagi para pekerja juga dilakukan di rumah sakit yang telah bekerjasama
dengan pihak perusahaan.
Dari pemaparan diatas, terlihat bahwa perusahaan masih harus meningkatkan
pemeriksaan kesehatan bagi karyawan maupun pekerja. Pemeriksaan kesehatan yang
hanya dilakukan sekali dalam setahun dirasa belum cukup untuk menjamin kesehatan
dari para karyawan maupun pekerja. Terutama bagi para pekerja di lapangan yang
setiap hari berada di lingkungan yang penuh dengan debu dari proyek maupun dari
kendaraan yang melintas di sekitar lokasi proyek. Selain itu, pemberian pelayanan
kesehatan yang berbeda antara karyawan dan pekerja juga sangat disayangkan.
Seharusnya, perusahaan dapat menyediakan fasilitas yang sama bagi keduanya.
Berikut kutipan wawancara peneliti dengan salah seorang karyawan:
“Menurut saya pribadi masih kurang. Harapan saya.semua pengobatan bisa
diganti full, tidak proporsional lagi dan semua personel proyek baik itu
karyawan atau pekerja dapat medical check up” (Wawancara dengan
karyawan PT Jaya Konstruksi, November 2011)
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
56
Universitas Indonesia
5.3.4. Ada Pemeliharaan Mesin atau Peralatan Kerja
Grafik 5.9
Ada Pemeliharaan Mesin atau Peralatan Kerja
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, sebanyak 54 responden (95%)
menjawab ada upaya pemeliharaan mesin atau peralatan kerja oleh pihak manajemen
perusahaan.. Dari 54 responden yang menjawab “ya”, terdapat 13 responden
mengungkapkan bahwa alasan mereka menjawab ada upaya pemeliharaan
(maintenance) karena mesin dapat digunakan dengan baik. Alasan lain yang
dikemukakan antara lain karena ada pemeriksaan setelah mesin digunakan dan ada
jadwal pemeliharaan. Kemudian, berdasarkan wawancara peneliti dengan salah
seorang karyawan diungkapkan bahwa ada bagian khusus yang menangani perawatan
mesin. Berikut kutipan hasil wawancara dengan salah seorang karyawan PT Jaya
konstruksi:
“Kalau untuk pemeliharaan mesin itu kan ada orangnya sendiri. Itu bagian
electrical yang khusus menangani perawatan. Itu rutin dilakukan, kalau gak
salah periodenya satu bulan sekali ya”(Wawancara dengan karyawan PT
Jaya Konstruksi, November 2011)
Sedangkan, terdapat 1 responden (2%) menjawab tidak ada pemeliharaan
mesin, 2 responden (3%) tidak menjawab pertanyaan ini. Sementara itu,tidak ada
alasan atau keterangan atas jawaban responden tersebut. Pemeliharaan mesin atau
peralatan kerja digolongkan ke dalam dua kategori yaitu pemeliharaan mesin milik
PT Jaya Konstruksi sendiri dan pemeliharaan atas mesin yang disewa dari subkon
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
57
Universitas Indonesia
lain. Untuk pemeliharaan dan perawatan mesin milik PT Jaya Konstruski dilakukan
oleh pihak perusahaan sendiri dimana terdapat tim khusus yang bertugas
menjalankannya. Sedangkan, untuk mesin yang disewa dari subkon lain,
pemeliharaan dan perawatannya tergantung kesepakatan awal. Pada umumnya,
perawatannya dilakukan oleh pemilik alat sendiri yaitu subkon yang menyewakan.
Jadi, pihak kontraktor Jaya Konstruksi tidak bertanggungjawab atas perawatan mesin
tersebut.
5.3.5. Disiplin K3
Indikator terakhir dalam dimensi ini adalah disiplin K3. Dari indikator
tersebut peneliti membaginya menjadi beberapa pertanyaan yaitu tentang jumlah dan
kualitas alat pelindung diri (APD), upaya perusahaan dalam menjaga kondisi tempat
kerja tetap aman dan sehat, serta sanksi yang diberikan pihak manajemen perusahaan
bagi setiap pelanggaran K3.
a. Jumlah dan Kualitas Alat Pelindung Diri (APD)
Terkait dengan jumlah alat pelindung diri yang disediakan di lokasi proyek,
51 responden (89%) menjawab bahwa jumlah APD yang terdapat di lokasi
proyek memadai. Sebaliknya, 2 responden (4%) menjawab bahwa jumlah APD
yang disediakan pihak perusahaan belum memadai. Sisanya, 3 responden tidak
menjawab dan 1 responden jawabannya dianggap tidak relevan oleh peneliti
karena responden tersebut mencontreng kedua pilihan jawaban. Dapat dilihat
dari jawaban tersebut bahwa mayoritas dari responden menganggap jumlah APD
yang disediakan perusahaan telah memadai, karena setiap karyawan telah
memakai atau memiliki APD. Sedangkan, untuk responden yang menjawab
“tidak” atas pertanyaan ini juga tidak menyebutkan alasannya. Terkait dengan
jumlah APD, grafiknya sebagai berikut:
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
58
Universitas Indonesia
Grafik 5.10
Jumlah Alat Pelindung Diri
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Adapun rincian alat pelindung diri yang tersedia di lokasi proyek, sebagai
berikut:
Tabel 5.2
Daftar Ketersediaan Alat Pelindung Diri (Periode Oktober 2011)
No. Jenis Alat Pelindung Diri Jumlah
1 Helm 249
2 Sepatu Safety 55
3 Sepatu Boot AP 176
4 Rompi Reflektor 218
5 Sarung Tangan 163
6 Kacamata las 3
7 Kacamata UV 55
8 Masker 161
9 Lampu Lalin 15
10 Peluit 15
11 TOA 2
Total 1112
Sumber: Diolah kembali dari PT Jaya Konstruksi (2011)
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
59
Universitas Indonesia
Dari tabel diatas, terdapat sebelas jenis alat pelindung diri yang disediakan
pihak kontraktor dalam proyek pembangunan ini. Data tersebut adalah data
ketersediaan APD termutakhir sampai Oktober 2011. Jika dibandingkan dengan
populasi karyawan dan tenaga kerja yang terlibat dalam proyek ini, total
ketersediaan APD di atas cukup memadai. Dari data terakhir yang diperoleh
peneliti, masih terdapat sisa helm sebanyak 45 item, sepatu boot AP sebanyak 13
item, rompi reflektor sebanyak 55 item, dan masker sebanyak 5 item.
Sementara itu, hasil yang diperoleh peneliti terkait kualitas alat pelindung
diri juga tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Pada bagian ini, sebanyak 54
responden (95%) menjawab bahwa kualitas alat pelindung diri yang disediakan
sudah memenuhi standar. Sisanya, 1 responden menjawab bahwa kualitas alat
pelindung diri yang disediakan belum memenuhi standar dan 2 responden tidak
menjawab pertanyaan. Para responden yang menjawab “ya” pada bagian ini
beralasan bahwa alat pelindung diri yang disediakan telah sesuai dengan Standar
Nasional Indonesia (SNI). Sementara, responden yang menjawab “tidak”, juga
tidak menyebutkan alasannya. Beberapa responden juga mengakui bahwa
kondisi APD yang disediakan kontraktor masih layak pakai. Berikut kutipan
hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pekerja:
“Ya kalau APD kualitasnya sih cukup mas, yang penting masih enak
dipakai.” (Wawancara dengan salah seorang pekerja di lokasi proyek,
November 2011)
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
60
Universitas Indonesia
Adapun grafik atas mengenai kualitas alat pelindung diri sesuai standar atau
tidak, sebagai berikut:
Grafik 5.11
Kualitas Alat Pelindung Diri Sesuai Standar
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
b. Upaya Perusahaan dalam Menjaga Kondisi Tempat Kerja Tetap Aman
dan Sehat
Grafik 5.12
Upaya Perusahaan Menjaga Kondisi Tempat Kerja Tetap Aman
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Dari grafik diatas terlihat bahwa sebanyak 53 responden menyatakan
terdapat upaya dari perusahaan untuk menjaga kondisi tempat kerja tetap aman.
Sedangkan, seorang responden menjawab tidak ada upaya dari perusahaan untuk
menjaga kondisi tempat kerja tetap aman. Responden yang menjawab “ya”
beralasan bahwa mereka dapat bekerja dengan nyaman dan baik. Selain itu,
mereka juga mengatakan bahwa adanya inspeksi dan tindakan koreksi dari pihak
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
61
Universitas Indonesia
manajemen juga merupakan salah satu upaya dalam menjaga kondisi tempat
kerja tetap aman. Inspeksi dilakukan secara rutin yaitu harian dan mingguan.
Inspeksi sendiri dilakukan untuk meninjau ulang sampai sejauh mana pekerjaan
yang dilakukan dan memastikan apakah pekerjaan tersebut sudah benar atau
belum. Jika dalam inspeksi ditemukan kesalahan, maka pihak perusahaan akan
mengingatkan. Misalnya ada metode kerja yang salah, yang dapat menyebabkan
terjadinya kecelakaan, pihak perusahaan akan mengingatkan dan memperbaiki
sistem kerja yang salah itu.
Kemudian, untuk menjaga tempat kerja tetap aman pihak perusahaan juga
menempatkan satpam atau keamanan tidak hanya di kantor tetapi juga di lokasi
proyek. Ketersediaan alat pemadam api di kantor dan lokasi proyek juga
merupakan bentuk antisipasi perusahaan jika terjadi kebakaran. Kebakaran
merupakan salah satu bentuk kecelakaan kerja yang sangat rentan terjadi
mengingat di lokasi terdapat beberapa bahan kimia berbahaya yang dapat
menjadi pemicu kebakaran. Untuk menigkatkan keamanan di tempat kerja,
perusahaan juga bekerjasama dengan pihak Polsek dan Pemadam Kebakaran
setempat.
Sementara itu, sebanyak 52 responden (91%) menyatakan bahwa terdapat
upaya dari perusahaan dalam menjaga kondisi tempat kerja tetap sehat dan 2
responden (4%) menjawab bahwa upaya tersebut tidak dilakukan pihak
perusahaan. Untuk menjaga kondisi tempat kerja agar tetap sehat, dilakukan
melalui kegiatan pembersihan kantor setiap minggu. Upaya pembersihan
tersebut tidak hanya dilakukan di kantor tetapi juga di lokasi proyek seperti
membersihkan kotoran bekas galian di jalan. Hal ini ditujukan tidak hanya untuk
kenyamanan para pekerja di lapangan tetapi juga kenyamanan masyarakat
pengguna jalan. Kegiatan – kegiatan tersebut senada dengan keterangan yang
diungkapkan oleh salah seorang karyawan yaitu:
“Kalo untuk sehat ya itu tadi termasuk kita ada pemeriksaan kesehatan.
Ada lagi kalau misalkan diperlukan, itu untuk kesehatan juga, pernah itu
ada fogging untuk penyemprotan nyamuk, kan kondisi juga agak sumpek
kan. Sama mungkin kebersihannya bersih-bersih tiap seminggu sekali lah
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
62
Universitas Indonesia
ya. Itu juga ga dilakukan hanya dikantor aja di lapangan juga. Jadi, ada
bagian kebersihannya dua orang. Jadi, tiap kali misalkan ada kegiatan
apa, misalkan galian kalo kotor kita sapu jadi ga ganggu pengguna
jalan.”(Wawancara dengan karyawan PT Jaya Konstruksi, November
2011)
Sebagaimana yang disebutkan dalam kutipan wawancara di atas bahwa
salah satu bentuk upaya perusahaan dalam menjaga kebersihan tempat kerja
adalah dengan melakukan fogging atau penyemprotan nyamuk. Selain itu,
perusahaan juga bekerja sama dengan rumah sakit di sekitar lokasi proyek untuk
menangani karyawan/ pekerja yang sakit atau mengalami kecelakaan. Rumah
sakit yang bekerja sama dengan pihak kontraktor yaitu RSUD Cengkareng.
Perusahaan juga menyediakan alat P3K dan obat-obatan apabila ada personil
proyek yang mengalami luka ringan. Selain itu, penyediaan air bersih,
pembuatan sarana MCK yang memadai, dan penyediaan tempat sampah juga
merupakan upaya perusahaan dalam rangka menjaga kondisi tempat kerja tetap
sehat. Untuk menjaga semua fasilitas tersebut tetap bersih dilakukan melalui
safety patrol oleh petugas patroli K3L. Adapun grafik mengenai upaya
perusahaan dalam menjaga kondisi tempat kerja tetap sehat, sebagai berikut:
Grafik 5.13
Upaya Perusahaan Menjaga Kondisi Tempat Kerja Tetap Sehat
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
63
Universitas Indonesia
c. Sanksi atas Pelanggaran K3
Grafik 5.14
Sanksi Perusahaan Terhadap Pelanggaran K3
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Disiplin K3 yang terakhir adalah adanya sanksi dari perusahaan bagi setiap
pelanggaran K3. Berdasarkan hasil yang diperoleh, sebanyak 51 responden
(89%) menyatakan bahwa terdapat sanksi apabila ada pelanggaran. Ada
beberapa bentuk sanksi yang disebutkan oleh para responden, antara lain denda
berupa uang, teguran atau peringatan, dikeluarkan, lari keliling lapangan, dan
membersihkan kamar mandi. Berikut ini rincian jumlah responden dari masing-
masing bentuk sanksi:
Grafik 5.15
Bentuk Sanksi K3
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
64
Universitas Indonesia
Dari kelima bentuk sanksi tersebut, sanksi yang dinyatakan secara tertulis
dan resmi sesuai dengan peraturan perusahaan adalah sanksi berupa uang. Hal ini
dipertegas oleh pernyataan yang diungkapkan oleh safety officer PT Jaya
Konstruksi, yaitu:
“Sanksinya kita pakai duit. Untuk karyawan dan pekerja beda, pekerja
nominalnya lebih kecil. Ini kan juga bertingkat kalau berulang-ulang ya
dikeluarkan. Pelanggaran ketiga atas orang yang sama akan dikeluarkan.”
(Wawancara dengan safety and health executive officer PT Jaya Konstruksi,
November 2011)
Di sisi lain, sebanyak 1 responden (2%) menyatakan bahwa tidak ada
sanksi atas pelanggaran di proyek ini dan 5 responden tidak menjawab pertanyaan
ini. Sama halnya dengan beberapa pernyataan sebelumnya, peneliti menganalisis
bahwa responden yang menjawab “tidak” adalah personil baru yang masih kurang
pengetahuannya akan peraturan K3 di proyek pembangunan ini. Berdasarkan data
dari pihak kontraktor, ada enam jenis tindakan pelanggaran yang dapat dikenakan
sanksi. Enam jenis tindakan pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 5.3
Sanksi atas Pelanggaran K3
No. Jenis Pelanggaran Pelaku Pelanggaran
Karyawan Pekerja
1 Tidak menggunakan APD
sesuai dengan kondisi
pekerjaan
30,000.00 20,000.00
2 Merokok di area kerja, pada
saat bekerja
30,000.00 20,000.00
3 Buang sampah sembarangan 30,000.00 20,000.00
4 Tidak hadir pada kegiatan K3L
(Rapat internal, Briefing K3L,
Safety Morning) tanpa alasan
jelas
30,000.00 20,000.00
5 Berjudi, minum miras Dikeluarkan dari proyek
6 Membuat kerusuhan (berkelahi,
dll)
Sumber: Diolah kembali dari PT Jaya Konstruksi (2011)
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
65
Universitas Indonesia
Dari tabel diatas, terbukti bahwa memang benar pihak perusahaan telah
secara tegas menyusun dan mengklasifikasikan jenis-jenis pelanggaran atas K3.
Hal ini ditujukan untuk melatih disiplin para karyawan dan pekerja. Selain itu,
sanksi tersebut juga diberlakukan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan
kerja. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, nominal yang dikenakan
berbeda antara antara pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan dan pekerja.
Karyawan dikenakan sanksi lebih besar yaitu Rp. 30.000. Sedangkan, pekerja
dikenakan sanksi sebesar Rp. 20.000. Sementara, untuk jenis pelanggaran yang
cukup berat seperti berjudi, berkelahi dan minum minuman keras dikenakan
sanksi tegas berupa pemecatan atau dikeluarkan dari proyek.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, selama proyek berlangsung
terdapat 92 tindakan pelanggaran yaitu 49 pelanggaran karena tidak memakai alat
pelindung diri (APD) dan 43 pelanggaran karena tidak mengikuti kegiatan K3
tanpa alasan jelas. Pemberian sanksi dikenakan langsung pada saat ditemukan
pelanggaran. Sedangkan, untuk pembayaran gaji tidak harus langsung dibayar
pada saat itu juga.Pada umumnya, pembayaran sanksi dilakukan bulanan melalui
pemotongan gaji. Adapun ketentuan atas penerapan sanksi tersebut, yaitu:
Sanksi dikenakan tiap kali ditemukan pelanggaran
Sanksi berlaku di proyek kecuali di tempat khusus yang sudah ditentukan
Sanksi tersebut berlaku bagi semua pihak yang terlibat di proyek
Sanksi dikenakan sesuai dengan jenis pekerjaannya
Pelanggaran ke-3 oleh orang yang sama akan dikenakan sanksi peringatan
dan ancaman dapat dikeluarkan dari proyek
Yang berhak menindak suatu pelanggaran adalah petugas patrol K3L yang
bertugas pada hari itu. Personel lain sifatnya hanya membantu petugas
patroli (melaporkan)
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
66
Universitas Indonesia
Untuk lebih rinci, perbandingan antara responden yang menjawab “ya” dan
“tidak” akan dipaparkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.4
Analisis Berdasarkan Dimensi Kebijakan dan Disiplin K3
No. Indikator Ya Tidak
1 Ada Peraturan K3 56 1
2 Ada SOP tentang K3 53 3
3 Ada Pemeriksaan Kesehatan 52 2
4 Ada Pemeliharaan Mesin atau Peralatan Kerja 53 1
5 Disiplin K3 51 1
Sumber: Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan dimensi Kebijakan dan Disiplin K3, Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan
mayoritas responden yang menjawab “ya” atas kelima indikator dalam dimensi ini.
5.4. Analisis Berdasarkan Dimensi Komunikasi dan Pelatihan K3
Komunikasi dua arah yang efektif dan pelaporan rutin merupakan sumber
penting dalam penerapan Sistem Manajemen K3. Penyediaan informasi yang sesuai
bagi tenaga kerja dan seluruh pihak yang terkait dapat digunakan untuk memotivasi
dan mendorong penerimaan serta pemahaman umum sebagai upaya perusahaan untuk
meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. Dimensi ini terdiri atas tiga
indikator yaitu ada sosialisasi dan penyebaran informasi K3, pelatihan dan
penyuluhan, rambu-rambu K3.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
67
Universitas Indonesia
5.4.1. Ada Sosialisasi dan Penyebaran Informasi K3
Grafik 5.16
Terdapat Sosialisasi K3
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, terdapat 52 responden (91%)
mengatakan bahwa terdapat sosialisasi tentang K3 dan 2 responden (4%) menjawab
tidak ada sosialisasi tentang K3 dari perusahaan. Responden yang menjawab “tidak”
dikarenakan mereka adalah personil baru dan belum mendapat sosialisasi dari
perusahaan. Ada beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak manajemen
perusahaan antara lain safety morning, sosialisasi melalui papan pengumuman K3,
induksi K3, sosialisasi kesehatan fisik, dan poster K3. Dari hasil penyebaran
kuesioner, bentuk sosialisasi yang paling banyak disebutkan adalah safety morning.
Safety morning rutin dilakukan tiap Selasa pagi. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini
diikuti oleh seluruh karyawan dan disampaikan oleh safety officer dari PT Jaya
Konstruksi. Kegiatan sosialisasi ini wajib diikuti oleh setiap karyawan, karena jika
tidak, akan ada sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar.
Untuk induksi K3, sosialisasi ini dilakukan terhadap setiap karyawan baru dan
tamu. Hal ini bertujuan agar semua karyawan maupun tamu mampu memahami dan
mewaspadai segala ancaman bahaya yang ada di sekitar lingkungan proyek
pembangunan. Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai kegiatan
sosialisasi tersebut adalah safety officer kecuali untuk induksi tamu dilakukan oleh
security.
Dengan adanya sosialisasi yang rutin diharapkan dapat memperkecil resiko
terjadinya kecelakaan kerja dan semua pihak yang terlibat dalam proyek
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
68
Universitas Indonesia
pembangunan jalan layang (flyover) Rawa Buaya ini dapat bekerja dengan aman dan
nyaman. Sebagai bagian dari sosialisasi K3, pihak perusahaan juga melakukan
briefing kepada setiap pekerja sebelum pekerjaan dimulai. Kegiatan tersebut lebih
dikenal dengan sebutan safety briefing. Tidak jauh berbeda dengan safety morning,
safety briefing dilakukan untuk menjelaskan suatu pekerjaan baru atau pekerjaan
lama yang memiliki potensi bahaya baru. Selain itu, safety briefing lebih ditujukan
bagi para pekerja dan dilakukan oleh pelaksana K3 di lapangan. Dari 57 responden
yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sebanyak 49 responden (86%)
menyatakan bahwa benar perusahaan melakukan briefing sebelum pekerjaan dimulai.
Sedangkan, 3 responden (5%) menyatakan bahwa tidak ada briefing sebelum
pekerjaan dimulai. Sisanya, 5 responden tidak menjawab pertanyaan ini. Adapun
grafiknya sebagai berikut:
Grafik 5.17
Terdapat Briefing Sebelum Pekerjaan Dimulai
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Bentuk dari safety briefing yaitu berupa pengarahan langsung kepada para
pekerja mengenai pekerjaan yang akan dilakukan saat itu dan perkiraan bahaya yang
akan ditemui pada hari itu. Safety briefing ini dilakukan oleh safety officer
didampingi oleh mandor proyek. Kegiatan ini berlangsung sekitar lima menit dan
dilakukan di lokasi pekerjaan. Untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan para pekerja
akan adanya bahaya maka dalam kegiatan ini juga diberikan contoh-contoh
kecelakaan yang pernah terjadi sebelumnya. Setelah itu, dibuat persetujuan secara
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
69
Universitas Indonesia
aklamasi sebagai tanda bahwa pekerja telah sepakat dan sepaham dengan pihak
kontraktor tentang identifikasi bahaya yang mengancam.
Selain itu, bentuk komunikasi lain yang dilakukan perusahaan adalah rapat
K3L mingguan. Rapat ini rutin dilaksanakan sekali dalam seminggu yaitu pada hari
Rabu. Rapat ini dipimpin oleh koordinator K3L dan dilaksanakan sekitar 1 jam di
kantor ataupun basecamp di lokasi proyek. Rapat ini juga dihadiri oleh petugas K3L
proyek, mandor, subkon, dan petugas lainnya bila diperlukan. Pada umumnya, rapat
ini membahas mengenai kondisi K3 di lapangan misalnya ada tidaknya pelanggaran,
kecelakaan kerja, potensi bahaya baru, dan kendala yang dihadapi.
5.4.2. Ada Pelatihan dan Penyuluhan K3
Pelatihan K3 dilakukan sesuai dengan tingkat resiko di unit kerja masing-
masing yang bertujuan memastikan karyawan atau pekerja memiliki kompetensi
untuk melaksanakan pekerjaannya dan peduli akan konsekuensi K3 dari pekerjaannya
tersebut. Pelatihan juga merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan akan
keselamatan pekerjanya. Terkait dengan ada tidaknya pelatihan K3 yang diberikan
pihak manajemen perusahaan, 50 responden (88%) menyatakan bahwa benar pihak
perusahaan telah memberikan pelatihan K3. Sedangkan, 1 responden (2%)
menjawab tidak ada pelatihan yang diberikan. Ada beberapa jenis pelatihan K3 yang
telah diberikan perusahaan antara lain pelatihan penanganan bahan berbahaya dan
beracun, penanganan kecelakaan lalu lintas, penanganan kebakaran, dan evakuasi
keadaan darurat. Semua jenis pelatihan tersebut wajib diikuti oleh semua karyawan
maupun pekerja dalam proyek ini. Pernyataan tentang adanya pelatihan K3 diperkuat
oleh keterangan dari salah satu karyawan yang mengatakan bahwa:
“Kalau untuk pelatihan itu ada sebenarnya sih. Kita ada simulasi ya,
semacam ada rekayasa suatu kejadian. Misalkan kita ada kejadian
kecelakaan. Nah, tindakannya apa saja yang dilakukan mulai terjadinya
kecelakaan, terus kita bawa ke rumah sakit. Sama juga kalo misalkan ada
tumpahan limbah itu juga ada penanganannya sendiri”.(Wawancara
dengan karyawan PT Jaya Konstruksi, November 2011)
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
70
Universitas Indonesia
Adapun grafik mengenai ada tidaknya pelatihan K3bagi para pekerja maupun
karyawandi lokasi proyek, sebagai berikut:
Grafik 5.18
Terdapat Pelatihan K3
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Selain pelatihan, perusahaan juga memberikan penyuluhan K3 bagi para
karyawan dan pekerja. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat 50 responden
(88%) yang menyatakan “ya” ada penyuluhan K3 yang diberikan perusahaan.
Sedangkan, 2 responden (3%) mennyatakan tidak ada penyuluhan K3 dalam proyek
ini. Bentuk penyuluhan yang diberikan pihak manajemen perusahan bukanlah dalam
bentuk seminar ataupun penataran, melainkan dalam bentuk briefing yang rutin
dilakukan setiap minggu. Kegiatan tersebut adalah safety morning, yang telah
dijelaskan pada bagian sebelumnya. Hal ini juga didukung dengan data yang
diperoleh peneliti, dimana sebanyak 28 responden menjawab periode penyuluhan
dilakukan tiap minggu. Adapun, grafiknya sebagai berikut:
Grafik 5.19
Terdapat Penyuluhan K3
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
71
Universitas Indonesia
5.4.3. Ada Rambu-Rambu K3
Rambu-rambu K3 merupakan salah salah satu bentuk komunikasi dan
sosialisasi dari pihak manajemen perusahaan kepada pekerjanya. Rambu-rambu
merupakan salah satu komponen penting dalam penerapan K3 terutama dalam
menginformasikan adanya tanda bahaya di lingkungan sekitar. Terkait dengan
ketersediaan rambu-rambu di lokasi proyek, sebanyak 53 responden (93%)
menyatakan bahwa memang benar terdapat rambu-rambu K3 di lokasi proyek dan 1
responden (2%) menjawab tidak terdapat rambu-rambu. Sisanya, 3 responden (5%)
tidak menjawab pertanyaan ini. Menurut analisis peneiliti, responden yang
mengatakan bahwa tidak terdapat rambu-rambu di lokasi proyek karena masih
banyak rambu-rambu yang tidak terpasang dengan baik. Misalnya, rambu-rambu
tersebut diletakkan di lokasi yang jauh dari jangkauan dan masih ditumpuk. Terkait
dengan ketersediaan rambu-rambu di lokasi proyek, grafiknya sebagai berikut:
Grafik 5.20
Terdapat Rambu-Rambu K3
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Dari segi jumlah ketersediaan rambu-rambu K3 di lokasi proyek, sebagian
besar responden menganggap jumlah rambu-rambu yang disediakan perusahaan
sudah memadai. Hanya terdapat 1 responden (2%) yang menjawab bahwa rambu-
rambu yang disediakan belum memadai. Rambu-rambu yang terdapat di lokasi
proyek antara lain rambu-rambu tentang pemakaian APD, rambu tentang larangan
merokok, rambu yang berhubungan dengan traffic management, rambu tentang
himbauan membuang sampah pada tempatnya, rambu tentang peringatan adanya
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
72
Universitas Indonesia
bahaya, dan sebagainya. Contoh dari rambu-rambu tersebut dapat dilihat pada
lampiran penelitian. Jumlah rambu-rambu di lokasi proyek dianggap telah memadai
karena jumlahnya sesuai dengan kondisi tempat kerja dan tidak ada kecelakaan berat
yang menimpa pekerja. Selain itu, setiap rambu-rambu yang rusak atau hilang akan
segera diganti oleh perusahaan. Hal ini senada dengan pernyataan dari seorang
karyawan Jaya Konstruksi, yaitu:
“Sudah memadai kok sebenarnya. misalkan kalau rambu-rambu itu hilang
atau rusak langsung kita ganti soalnya kan itu penting juga. Ya jadi kita tiap
hari ada pengecekan lapangan.” (Wawancara dengan karyawan PT Jaya
Konstruksi, November 2011)
Grafik 5.21
Jumlah Rambu-Rambu K3
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Sama halnya dengan dua data sebelumnya, letak pemasangan rambu-rambu
K3 di lokasi proyek juga dianggap sudah strategis. Sebanyak 50 responden
menganggap bahwa letak rambu-rambu di lokasi proyek strategis pemasangannya dan
2 responden menyatakan bahwa lokasi pemasangan rambu-rambu K3 tidak strategis.
Menurut para responden yang menjawab “ya” beralasan bahwa rambu-rambu tersebut
mudah dilihat dan dijangkau. Namun, peneliti menemukan kondisi yang berbeda saat
melakukan pengamatan langsung. Masih ada beberapa rambu-rambu yang ditumpuk
begitu saja dan ada yang ditempatkan di balik tanaman sehingga tidak terlihat oleh
para pekerja. Hal ini juga terkait dengan jawaban responden yang mengatakan rambu-
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
73
Universitas Indonesia
rambu tidak terpasang dengan baik. Menanggapi hal tersebut salah seorang karyawan
menyatakan bahwa:
“Ya itu mungkin kalau di awal-awal proyek sih masih terpasang. Mungkin
karena mas datangnya agak di akhir-akhir jadi ya kayak gitu. Itu mungkin
karena banyak hal misalkan kayak ada kendaraan berat lewat kan mesti
disingkirkan dulu biar gak ganggu.” (Wawancara dengan karyawan PT Jaya
Konstruksi, November 2011)
Grafik 5.22
Letak Rambu-Rambu K3 Strategis
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Dengan demikian, untuk mengantisipasi adanya rambu-rambu yang tidak
terpasang dengan baik maka pihak perusahaan harus meningkatan pengawasannya
dengan menginspeksi secara lebih teliti lagi setiap aspek K3 di lapangan terutama
masalah rambu-rambu. Hal ini dikarenakan rambu-rambu merupakan komponen
penting dalam pekerjaan konstruksi, yaitu untuk mengingatkan pekerja agar lebih
waspada dan disiplin dalam bekerja.
Untuk lebih rinci, perbandingan antara responden yang menjawab “ya” dan
“tidak” akan dipaparkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.5
Analisis Berdasarkan Dimensi Komunikasi dan Pelatihan K3
No. Indikator Ya Tidak
1 Ada Sosialisasi dan Penyebaran Informasi K3 52 2
2 Ada Pelatihan dan Penyuluhan tentang K3 50 1
3 Ada Rambu-Rambu K3 53 1
Sumber: Diolah oleh Peneliti
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
74
Universitas Indonesia
Berdasarkan dimensi Komunikasi dan Pelatihan K3, Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan
mayoritas responden yang menjawab “ya” atas ketiga indikator dalam dimensi ini.
5.5. Analisis Berdasarkan Dimensi Inspeksi dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja
Dimensi ini terdiri atas tiga indikator yaitu ada inspeksi ke lokasi proyek,
penyelidikan kecelakaan kerja, serta ada SOP keadaan tanggap darurat.
5.5.1. Adanya Inspeksi ke Lokasi Proyek
Grafik 5.23
Inspeksi K3
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, sebanyak 51 responden (89%)
setuju bahwa perusahaan melakukan inspeksi ke lokasi proyek dan hanya 1 responden
(2%) yang menyatakan bahwa tidak ada inspeksi yang dilakukan perusahaan.
Sisanya, 5 responden (9%) tidak menjawab pertanyaan ini. Responden tidak
menyebutkan alasan atas jawaban “tidak”. Pada proyek ini, inspeksi K3 dilaksanakan
untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kecerobohan pekerja maupun kondisi
lingkungan yang berbahaya.
Inspeksi dilakukan oleh petugas patroli K3. Petugas patroli K3 berbeda setiap
harinya tergantung jadwal piket yang telah ditentukan perusahaan. Setiap akan
melaksanakan inspeksi, petugas patroli harus melapor ke safety officer dan jika
berhalangan harus ada pihak yang menggantikan tugasnya hari itu. Inspeksi K3
sendiri dilaksanakan secara rutin yaitu setiap hari dan setiap minggu. Inspeksi harian
dilakukan pada pagi hari sebelum pekerjaan dimulai, pada puncak pekerjaan, dan sore
hari menjelang pulang. Dalam inspeksi harian, petugas yang mengontrol harus benar-
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
75
Universitas Indonesia
benar teliti saat memeriksa. Jika ditemukan kondisi pekerjaan yang berbahaya,
petugas harus segera menghentikan pekerjaan dan melaporkan kepada koordinator
K3L untuk ditindaklanjuti. Kemudian, dilakukan pengarahan langsung tentang
adanya kondisi yang berbahaya. Jika terdapat kesalahan pada instruksi yang lama,
maka petugas harus memberikan pengarahan kepada para pekerja dengan instruksi
kerja yang baru sesuai dengan kondisi terbaru.
Sedangkan, inspeksi yang dilakukan setiap minggu terdiri dari inspeksi alat
kerja, tempat kerja, dan metode kerja. Sama halnya dengan inspeksi harian, jika
ditemukan kesalahan atas ketiga unsur tersebut maka harus dilakukan perbaikan dan
pengarahan ulang kepada para pekerja. Hal ini semata-mata untuk menjaga agar
pekerja tetap aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Penjelasan mengenai inspeksi
juga diungkapkan oleh safety officer PT Jaya Konstruksi. Pernyataannya adalah
sebagai berikut:
“Kita ada inspeksi rutin. Itu hampir tiap hari kita patrol, kita lihat kalau ada
yang gak bener kita ingetin. Terus kita patrol, kalau kerjaannya sampai pagi
ya sampai pagi. Terus ada inspeksi juga alat kerja kita inspeksi, tempat kerja,
dan metode kerja. Semuanya mingguan., jadi tiap inspeksi ketiga parameter
itu kita review”. (Wawancara dengan safety and health executive officer PT
Jaya Konstruksi, November 2011)
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
76
Universitas Indonesia
5.5.2. Ada Penyelidikan Kecelakaan Kerja
Grafik 5.24
Adanya Penyelidikan Kecelakaan Kerja
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Terkait dengan tindakan penyelidikan kecelakaan kerja yang dilakukan
perusahaan, 51 responden (89%) menyatakan bahwa benar terdapat penyelidikan
apabila terjadi kecelakaan kerja. Sisanya, 1 responden (2%) menjawab bahwa tidaka
ada penyelidikan atas kecelakaan yang terjadi dan 5 responden tidak menjawab
pertanyaan ini. Terkait dengan jawaban “tidak” dan “tidak menjawab”, peneliti
menganalisis bahwa para responden tersebut adalah personil baru dimana pada saat
mereka tergabung kedalam tim pada proyek ini tidak terjadi kecelakaan kerja. Selain
itu, mereka masih belum paham mengenai mekanisme dan peraturan K3 dalam
proyek pembangunan jalan ini.
Robert L Mathis & John H Jackson (2002) mengatakan bahwa penyelidikan
terhadap kecelakaan kerja harus dilaksanakan segera mungkin setelah kecelakaan
untuk memastikan bahwa kondisi-kondisi saat kecelakaan belum banyak berubah.
Selain itu, untuk memudahkan prosedur pelaksanaan penyelidikan maka perusahaan
juga memiliki SOP mengenai pelaksananaan penyelidikan kecelakaan kerja. Hal ini
juga diakui oleh mayoritas responden (89%) yang menyatakan bahwa memang benar
terdapat SOP penyelidikan kecelakaan kerja di proyek ini. Pihak kontraktor sendiri
juga mengklasifikasikan kecelakaan kerja ke dalam tiga kelompok yaitu kecelakaan
ringan, kecelakaan berat, dan kecelakaan meninggal dunia. Masing-masing jenis
kecelakaan memiliki prosedur tersendiri. Selain itu, pihak perusahaan juga
menyediakan rumah sakit rujukan jika terjadi kecelakaan.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
77
Universitas Indonesia
Dalam proyek pembangunan jalan Rawa Buaya, pihak yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan penyelidikan kecelakaan kerja adalah safety and health
executive (SHE) officer proyek. Adapun mekanisme penyelidikannya yaitu, 1) jika
terjadi kecelakaan maka safety officer segera ke TKP untuk meninjau; 2) selanjutnya
safety officer menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan atas kecelakaan
yang terjadi di TKP; 3) Kemudian, SHE officer menulis hasil investigasi di suatu
form khusus yang terdiri dari keterangan tentang penyebab kecelakaan, foto/ denah
lokasi, jumlah biaya pengobatan dan kerugian yang dialami perusahaan, evaluasi dan
saran tindakan pencegahan agar kejadian tersebut tidak berulang; 4) tahap terakhir,
hasil investigasi tersebut dilaporkan ke Panitia Pembina K3 (P2K3) pusat. Dari
beberapa penyelidikan kecelakaan kerja yang dilakukan selama proyek ini
berlangsung, ditemukan beberapa jenis kecelakaan seperti tabel dibawah ini:
Tabel 5.6
Rincian Kecelakaan Kerja di Lokasi Proyek (per oktober 2011)
No. Pengelompokkan Kecelakaan Jumlah Korban
1. Kematian -
2. Terpukul/ terbentur 1
3. Tertusuk 1
4. Jatuh dari tempat yang berbeda ketinggian 1
5. Jatuh dari tempat yang sama ketinggiannya 1
6. Terjepit -
7. Terhimpit -
8. Tertimpa 2
9. Tergores/ terkoyak 1
10. Menabrak/ ditabrak 1
11. Kontak dengan panas, radiasi, dll 1
12. Lain-lain -
Total 9
Sumber: Data PT Jaya Konstruksi (2011)
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
78
Universitas Indonesia
Berdasarkan tabel di atas, jumlah korban yang mengalami kecelakaan kerja
selama proyek ini berlangsung adalah 9 orang. Dari kecelakaan yang terjadi tidak ada
korban yang meninggal. Pada umumnya kecelakaan-kecelakaan tersebut terjadi
karena faktor human error atau kelalaian dari individu sendiri. Berdasarkan analisis
pihak penyelidik kecelakaan di lokasi proyek disimpulkan bahwa selain faktor human
error, kecelakaan tersebut juga terjadi karena kurangnya penerapan safety riding.
Maksudnya, nilai-nilai akan keselamatan kerja kurang diterapkan dengan baik. Hal
ini juga terkait dengan disiplin dan kesadaran setiap personil proyek dalam
melaksanakan segala peraturan K3 yang telah ditetapkan.
5.5.3. Ada SOP Keadaan Tanggap Darurat
Dari data yang diperoleh di lapangan, terdapat 48 responden (84%) setuju
bahwa terdapat SOP keadaan tanggap darurat dalam proyek ini. Sisanya, 1 responden
(2%) menjawab “tidak” dan 8 responden (14%) tidak menjawab pertanyaan ini. Ada
beberapa potensi bahaya yang dikategorikan sebagai keadaan tanggap darurat.
Potensi tersebut yaitu kebakaran, gempa bumi, banjir, longsor atau tertimbun,
kesalahan pemakaian alat, kurangnya rambu-rambu pelaksanaan, huru-hara,
kecelakaan lalu lintas, dan tumpahan B3. Untuk menanggulangi kondisi tersebut,
pihak perusahaan melakukan pelatihan atau simulasi. Selain itu, pihak perusahaan
juga memiliki tim tanggap darurat tersendiri yang bertanggungjawab atas semua
penanganan keadaan tanggap darurat. Berikut kutipan hasil wawancara peneliti
dengan SHE (Safety and Health Executive) Officer:
“ Iya, tim tanggap darurat juga ada dimana kompetensinya sesuai dengan
tugasnya. Tim tanggap darurat itu terdiri dari kita-kita juga. Tim tanggap
darurat sendiri ada jobdesk-nya sendiri dan struktur organisasinya sendiri”.
(Wawancara dengan safety and health executive officer PT Jaya Konstruksi,
November 2011)
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
79
Universitas Indonesia
Grafik 5.25
Adanya SOP Keadaan Tanggap Darurat
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Untuk lebih rinci, perbandingan antara responden yang menjawab “ya” dan
“tidak” akan dipaparkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.7
Analisis Berdasarkan Dimensi Inspeksi dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja
No. Indikator Ya Tidak
1 Ada Inspeksi ke Lokasi Proyek 51 1
2 Ada Penyelidikan Kecelakaan Kerja 51 1
3 Ada SOP Keadaan Tanggap Darurat 51 2
Sumber: Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan dimensi Inspeksi dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja, Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berjalan dengan baik. Hal ini terbukti
dengan mayoritas responden yang menjawab “ya” atas ketiga indikator dalam
dimensi ini.
5.6. Analisis Berdasarkan Dimensi Evaluasi
Dimensi evaluasi adalah dimensi terakhir dari Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (SMK3). Pada dimensi ini, hanya terdapat satu indikator yaitu
audit K3. Menurut Sastrohadiwiryo (2003), audit K3 harus dilaksanakan secara
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
80
Universitas Indonesia
berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan Sistem Manajemen K3 dan hasilnya
juga harus digunakan dalam melakukan peninjauan ulang manajemen.
Berdasarkan keterangan dari safety officer, audit dilaksanakan dalam 1 tahun
sekali. Kegiatan audit tersebut terdiri dari audit eksternal dan audit internal.
Menurutnya, pelaksanaan audit sekali dalam setahun diberlakukan sejak tahun 2010.
Sebelumnya, audit internal dilakukan setiap 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun.
Sementara, audit eksternal dilakukan setiap 2 kali dalam setahun. Perubahan periode
audit dikarenakan adanya perubahan pada badan yang memberikan sertifikasi
OHSAS 18001:2007 yaitu SGS. Perbedaan antara audit eksternal dan internal terletak
pada pihak yang melakukan audit. Untuk audit internal dilakukan oleh pihak
manajemen Jaya Konstruksi, sedangkan audit eksternal dilakukan oleh badan yang
memberikan sertifikasi OHSAS 18001:2007. Audit internal biasanya dilakukan
sebelum audit eksternal. Selama proyek ini berlangsung audit telah dilakukan di
bulan Mei 2011.
Hal ini juga diakui oleh para responden, dimana sebanyak 52 responden (91%)
mengatakan bahwa terdapat audit selama proyek ini berlangsung. Sisanya, 5 (9%)
responden memilih untuk tidak menjawab pertanyaan ini. Kemudian, penjelasan
mengenai periode audit juga diperkuat dengan data yang diperoleh peneliti dimana
sebanyak 15 responden (26%) menjawab audit dilakukan sekali dalam setahun.
Seluruh hasil temuan saat audit harus didokumentasikan dan digunakan untuk
identifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan. Hal ini ditujukan agar pelaksanaan
Sistem Manajemen K3 selanjutnya menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil yang
diperoleh di lapangan, para responden menyebutkan beberapa bentuk tindakan
konkrit yang dilakukan perusahaan setelah audit. Bentuk tindakan tersebut yaitu ada
perbaikan (56%), ada penyuluhan dan himbauan (9%), serta ada peringatan terhadap
kesalahan yang ditemukan (10%). Hasil tersebut diperkuat dengan keterangan dari
salah satu karyawan, sebagai berikut:
“Kalau misalkan untuk administrasi ada kekurangan dalam hal pengurutan.
Misalkan penataan administrasinya masih kurang kita harus tata lagi ulang
dari awal. Kalau dari lapangan sendiri, ya itu tadi kayak masih ada yang gak
pakai APD, itu kita briefing lagi kita kasih penjelasan lagi. Agar mereka juga
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
81
Universitas Indonesia
bener-bener tau dan bener-bener sadar. Kalau misalkan dia tetep gak pakai
juga kan ada sanksi. Itu yang buat efek jera juga ya”. (Wawancara dengan
karyawan PT Jaya Konstruksi, November 2011)
Grafik 5.26
Adanya Audit K3
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Untuk lebih rinci, perbandingan antara responden yang menjawab “ya” dan
“tidak” akan dipaparkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.8
Analisis Berdasarkan Evaluasi
No. Indikator Ya Tidak
1 Ada Audit K3 52 -
Sumber: Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan dimensi Evaluasi, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan mayoritas responden yang
menjawab “ya” atas indikator dalam dimensi ini.
5.7. Hambatan-Hambatan dalam Penerapan K3
Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan
Rawa Buaya masih terdapat beberapa hambatan khususnya terhadap pelaksanaan K3
di lokasi proyek. Adapun hambatan-hambatan yang disebutkan oleh responden di
lapangan, sebagai berikut:
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
82
Universitas Indonesia
Grafik 5.27
Hambatan dalam Penerapan K3
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Dari grafik diatas, terlihat bahwa 20 responden (35%) menyebutkan bahwa
kurangnya kesadaran individu atas pentingnya K3 menjadi hambatan terbanyak yang
diarasakan dalam proyek ini. Hambatan lain yang disebutkan oleh responden yaitu
kurang tegas dalam melakukan pengawasan (19%), adanya latar belakang pendidikan
yang beragam (16%), kurangnya anggaran K3 (16%), serta adanya faktor alam dan
faktor lainnya (2%). Penjelasan mendalam tentang hambatan-hambatan yang
dihadapi pada proyek ini akan dijelaskan secara terpisah dalam poin-poin di bawah
ini:
a. Kurangnya kesadara individu akan pentingnya K3
Kurangnya kesadaran individu atas pentingnya K3 terbukti dengan masih
banyaknya pekerja yang belum disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri
(APD). Hal ini disebabkan oleh adanya pola pikir pekerja yang masih menganggap
bahwa pemakaian APD tidak terlalu penting dan hanya membuat tidak nyaman dalam
bekerja. Hal ini senada dengan peryataan yang diungkapkan oleh salah seorang
pekerja di lokasi proyek, yaitu:
“Ya emang tempo-tempo kan. Ya namanya orang itu lupa. Kebanyakan pada
alasan kayak sarung tangannya rusak, kaos kakinya rusak atau apa gitu.
Alasannya tuh kalo helm kalo lagi panas ya pusing karena kan pakai topi
dobel”. (Wawancara dengan salah seorang pekerja di lokasi proyek,
November 2011)
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
83
Universitas Indonesia
Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan dari safety officer yang
mengungkapkan:
“Jadi, mereka gak sadar bahwa memakai APD itu buat kepentingan mereka
sendiri bukan buat kita. Kendala nya itu lebih ke pola pikir bahwa K3 itu
sekedar kewajiban aja bukan hak mereka. Kalau mereka berpikirnya itu udah
hak mereka pasti lebih tertib”. (Wawancara dengan safety and health
executive officer PT Jaya Konstruksi, November 2011)
Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, peneliti juga melihat ada
beberapa pekerja yang tidak memakai APD. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui
gambar dibawah ini:
Gambar 5.1
Contoh Pekerja Yang Tidak Memakai APD
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
Dari beberapa pernyataan dan gambar diatas, terlihat bahwa memang
kurangnya kesadaran para pekerja akan pentingnya K3 terutama dalam pemakaian
APD menjadi kendala utama atas pelaksanaan K3. Padahal pihak perusahaan telah
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
84
Universitas Indonesia
memberlakukan sistem denda bagi setiap pihak yang melanggar. Perusahaan harus
lebih intensif dalam melakukan pengawasan di lokasi proyek.
b. Kurangnya ketersediaan anggaran
Hal lain yang menjadi hambatan adalah kurangnya ketersediaan anggaran K3.
Banyak kontraktor atau perusahaan yang masih belum menganggap bahwa K3 itu
penting sehingga mereka tidak mengalokasikan kebutuhan K3 dalam anggarannya.
Mayoritas dari mereka menganggap bahwa anggaran kebutuhan K3 hanya akan
memperbesar biaya pengeluaran. Namun, biaya yang dikeluarkan akan lebih besar
lagi apabila terjadi kecelakaan kerja akibat tidak dilaksanakannya pemeliharaan K3.
Goudzali saydam (1996) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa jenis pengeluaran
yang termasuk kedalam biaya kecelakaan, antara lain:
Biaya pengobatan dan perawatan pegawai yang mendapatkan kecelakaan
Biaya karena berkurangnya produksi atas pegawai yang mendapat kecelakaan
Biaya pegawai yang menolong tenaga yang mendapat kecelakaan
Biaya karena merosotnya produksi atas nama pegawai yang membantu
pegawai yang mendapat kecelakaan
Biaya perbaikan peralatan yang rusak
Biaya atas kehilangan waktu bagi pimpinan dan sebagainya
Berdasarkan keterangan dari safety officer, dalam proyek ini anggaran
mengenai K3 sudah tertulis dan disetujui pada saat kontrak di awal proyek.
Menurutnya, pihak Kementerian Pekerjaan Umum (owner) hanya mengalokasikan
dana K3 sebesar Rp. 37 juta dari nilai proyek sebesar Rp. 126.980.752.000,-.
Sedangkan, pihak kontraktor sendiri telah mengalokasikan anggaran K3 sebesar Rp.
135 juta.
b. Latar belakang pendidikan yang beragam
Latar belakang pendidikan yang beragam dari semua personil yang terlibat
dalam proyek juga menjadi kendala dalam melaksanakan berbagai program K3. Latar
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
85
Universitas Indonesia
belakang pendidikan berpengaruh terhadap proses pemahaman individu akan segala
peraturan yang ada. Pada umumnya, kesulitan pemahaman ini dihadapi oleh para
pekerja yang mayoritas memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Dari
identitas responden yang diperoleh peneliti, mayoritas pekerja memiliki pendidikan
yang cukup rendah yaitu kurang dari SMP. Oleh karena itu, perusahaan harus
memberikan pengarahan secara terus menerus agar para pekerja paham akan
pentingnya K3. Dari latar belakang pendidikan yang dimiliki masing-masing
individu, seharusnya pihak manajemen perusahaan dapat menentukan bentuk
sosialisasi seperti apa yang cocok untuk diterapkan. Dari informasi yang didapatkan
peneliti, perusahaan telah melakukan berbagai upaya sosialisasi seperti safety
morning, safety briefing, sosialisasi dengan rambu-rambu K3, serta pelatihan atau
simulasi. Latar belakang pendidikan ini juga berpengaruh pada kesadaran para
pekerja akan pentingnya K3 terutama pemakaian APD di lokasi proyek.Hal ini diakui
oleh safety officer PT Jaya Konstruksi yang mengungkapkan bahwa:
“Kadang sudah kita ingatkan dan sudah kita himbau tentang APD tetapi
karena latar belakang para pekerja kan beragam misalnya mereka minimal
SMA semua lah, itu gampang kita ingatkan tapi karena mereka beragam jadi
masih ada yang bandel.” (Wawancara dengan safety and health executive
officer PT Jaya Konstruksi, November 2011)
c. Pihak perusahaan kurang tegas dalam melakukan pengawasan
Hambatan keempat yang dihadapi dalam proyek pembangunan jalan Rawa
Buaya yaitu pihak perusahaan kurang tegas dalam melakukan pengawasan.
Sebenarnya, pihak perusahaan telah memiliki beberapa program pengawasan yang
cukup baik seperti inspeksi, safety morning, dan safety briefing. Namun, dalam
pelaksanaannya kegiatan tersebut masih kurang tegas. Misalnya, masih terdapat
beberapa rambu K3 yang tidak terpasang dengan baik. Seharusnya perusahaan lebih
memperhatikan hal-hal seperti ini apalagi rambu-rambu merupakan komponen
penting dalam penerapan K3. Dengan adanya rambu-rambu yang terpasang dengan
baik maka para pekerja maupun masyarakat sekitar lokasi lebih mudah
mengidentifikasi adanya bahaya. Dengan begitu resiko terjadinya kecelakaan kerja
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
86
Universitas Indonesia
akan lebih kecil. Berikut contoh gambar tentang rambu-rambu K3 yang tidak
terpasang dengan baik:
Gambar 5.2
Contoh Rambu K3 Yang Tidak Terpasang Dengan Baik
Sumber: Data Primer Peneliti (November 2011)
d. Adanya Faktor Alam dan lainnya
Hambatan terakhir yang juga dirasakan dalam proyek ini yaitu adanya faktor
alam. Sebenarnya, hanya ada 1 responden yang menyebutkan faktor alam sebagai
hambatan. Namun, peneliti tetap memasukkannya sebagai salah satu hambatan yang
dihadapi di proyek ini. Mengingat lokasi proyek berada di lingkungan terbuka yang
bersentuhan langsung dengan alam sekitarnya. Faktor cuaca seperti hujan terkadang
menghambat pengerjaan proyek karena jika pekerjaan diteruskan akan
membahayakan keselamatan dari para pekerja. Selain itu, kondisi udara yang panas
dan polusi udara juga turut mempengaruhi kinerja. Hal yang mendapat perhatian
paling khusus terkait dengan kondisi tempat kerja adalah traffic management.
Maksudnya, lokasi proyek berada di jalan raya yang dilewati oleh masyarakat umum
sehingga pihak perusahaan harus lebih hati-hati dalam melakukan pekerjaan agar
tidak mengganggu dan membahayakan masyarakat pengguna jalan. Hal ini dilakukan
dengan memasang rambu-rambu peringatan dan pengalihan arus lalu lintas. Khusus
untuk malam hari dipasang flash light di lokasi untuk meminimalisir terjadinya
kecelakaan.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
87
Universitas Indonesia
87
BAB 6
SIMPULAN DAN SARAN
6.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum
penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada
proyek pembangunan jalan Rawa Buaya telah berjalan dengan baik yaitu sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dari hasil yang diperoleh, mayoritas
karyawan dan pekerja menyatakan bahwa pihak kontraktor sebagai pelaksana proyek
telah melaksanakan semua unsur yang ada dalam Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja di proyek ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai
program K3 seperti safety morning dan safety briefing yang merupakan salah satu
upaya perusahaan dalam mensosialisasikan pentingnya K3 dalam pekerjaan
konstruksi.
Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang ditemukan pada proyek
pembangunan jalan Rawa Buaya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain kurangnya
kesadaran pekerja akan pentingnya K3, khususnya masalah disiplin penggunaan alat
pelindung diri (APD), kurangnya anggaran K3, latar belakang pendidikan yang
beragam, perusahaan kurang tegas dalam melakukan pengawasan, serta adanya faktor
alam dan faktor lainnya. Kurangnya kesadaran atas disiplin penggunaan APD
menjadi hambatan terbesar pada proyek ini. Sanksi berupa denda uang belum
membuat para pekerja menjadi jera dan merubah pola pikirnya. Selain itu, latar
belakang pendidikan yang rendah juga mempengaruhi pola pikir pekerja akan
pentingnya K3.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
88
Universitas Indonesia
6.2 Saran
Adapun usulan untuk perbaikan atas perrmasalahan yang ditemui peneliti
dalam proyek tersebut, yakni:
1. Pihak kontraktor sebagai pihak pelaksana proyek harus lebih tegas dan
intensif melakukan pengawasan ke lokasi proyek. Hal ini ditujukan agar para
pekerja lebih disiplin khususnya dalam menggunakan alat pelindung diri.
2. Pihak Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI sebagai owner
juga harus melakukan pengawasan yang lebih tegas terkait penerapan K3 di
lokasi proyek. Hal ini dikarenakan selama ini owner hanya mengawasi
proyek secara umum, yaitu hanya memantau sampai sejauh mana proyek
telah dikerjakan. Mungkin akan lebih baik jika pihak owner bekerja sama
dengan pihak kontraktor untuk membentuk tim khusus yang bertugas untuk
mengawasi dan menindak tegas semua pelanggaran.
3. Pihak kontraktor sebagai pelaksana proyek juga harus memeriksa kembali
ketersediaan rambu-rambu K3 di lokasi proyek dan memastikan apakah
rambu-rambu tersebut sudah terpasang dengan baik. Dari pengamatan
langsung peneliti, masih banyak rambu-rambu yang tidak terpasang dengan
baik bahkan rambu-rambu tersebut ditumpuk begitu saja.
4. Karena adanya latar belakang pendidikan yang beragam, maka pihak
kontraktor harus meningkatkan kegiatan sosialisasi dan komunikasi K3
terutama kepada para pekerja.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
89
Universitas Indonesia
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Babbie, Earl. (1989). The Practice Of Social Research. California: Wadsworth
Publishing Company.
Budiono, Sugeng dan M.S, Jusuf. (2005). Bunga Rampai Hiperkes dan Keselamatan
Kerja. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
Dessler, Garry. (1993). Manajemen Personalia. Jakarta: PT Pustaka Binaman
Presindo.
__________. (1998). Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Bahasa Indonesia
(Jilid II). Jakarta: PT Prehalindo.
Flippo, Edwin B. (1997). Manajemen Personalia Edisi Keenam Jilid 2. Terj. Moh.
Masud. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Haris, Michael. (2000). Human Resource Management: A Practical Approach (2nd
Edition). Harcourt Brace College Publishers, FL.
Hasibuan, Malayu. (1995). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: CV Haji
Masagung.
Kansil, CST. (2001). Kitab UU Ketenagakerjaan: Buku Kedua. Jakarta.
Koentjaraningrat. (1985). Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT.
Gramedia.
Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia
Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Manulang, Sendjum H. (2001). Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan (Cetakan III).
Jakarta: Rineka Cipta.
Mathis, Robert L dan John H Jackson. (2002). Manajemen SDM (Buku 2). Jakarta:
Salemba Empat.
Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. (2007). Metode Penelitian: Memberi Bekal
Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
90
Universitas Indonesia
Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar.
Jakarta: Bumi Aksara.
Nasution, Mulia. (1994). Manajemen Personalia dalam Perusahaan. Jakarta:
Djambatan.
Nasution, S. (1996). Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara.
Nawawi, H. Hadarai. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia: cetakan ketiga.
Yogyakarta: Gama press.
P.K, Suma’mur. (1981). Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Jakarta:
Gunung Agung. 1981.
______________. (1993) Hygiene perusahaan dan kesehatan kerja. Jakarta: CV Haji
Masagung.
Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif:
Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ridley, John. (2008). Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Edisi Ketiga.
Jakarta: Penerbit Erlangga.
Sastrohadiwiryo, B.Siswanto. (2003). Manajemen Tenaga Kerja Indonesia:
Pendekatan Administratif dan Operasional. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Saydam, Gouzali. (1996). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Djambatan.
Schuler S. Randall dan Susan E. Jackson. (1996). Human Resource Management:
Positioning for the 21st Century. United States of America: West Publishing
Company.
Silalahi, Bennet dan Rumondang Silalahi. (1985). Manajemen Keselamatan dan
kesehatan kerja. Jakarta: PT. Pertja.
Soejono dan H. Abdurrahman. (2005). Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan
Penerapan. Jakarta: Rineka Cipta.
Suardi, Rudi. (2005). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta:
Penerbit PPM.
Umar, Husein. (2008). Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan:
Paradigma Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada.
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
91
Universitas Indonesia
Unaradjan, Dolet. (2000). Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: PT
Grasindo.
Peraturan Perundang-undangan:
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 Tentang Pedoman
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi
Bidang Pekerjaan Umum.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 th 1996. Tentang Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Republik Indonesia. UU no 1 tahun 1970. Tentang Keselamatan Kerja
Sumber Lainnya:
Angka Kecelakaan Kerja Jasa Konstruksi Tinggi. (201013 April 2011.
www.suaramerdeka.com
Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM Kementerian Pekerjaan Umum RI. (2011,
April). Program Keselamatan Konstruksi Bagi Keunggulan dan Kemandirian
Konstruksi Indonesia. Disampaikan pada Seminar Nasional Manajemen
Resiko Bidang K3.
Grafik Angka Kecelakaan Kerja Turun. 13 April 2011. www.kabarbisnis.com
OHSAS 18001: 2007. Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja.
www.depkes.go.id
www.jamsostek.co.id
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
92
Universitas Indonesia
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
93
LAMPIRAN
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
94
Universitas Indonesia
LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN
UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
Yth.
Bpk/Sdr Karyawan PT. Jaya Konstruksi
di lokasi proyek
Assalamualaikum. Wr Wb
Karyawan PT.Jaya Konstruksi yang terhormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Achmad Ramadhan
NPM : 0706283405
Memohon kesediaan Bapak/lbu menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya
ajukan sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan dengan judul “Penerapan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Ditjen Bina
Marga, Studi kasus: proyek pembangunan jalan rawa buaya, cengkareng”.
Penelitian ini dilakukan sebagai tugas untuk menyelesaikan studi S1 Ilmu
Administrasi Negara di Universitas Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berguna bagi
peningkatan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) khususnya dalam penerapan
K3 di bidang konstruksi, karena itu keakuratan jawaban yang sesungguhnya sangat kami
harapkan dari Bapak/Sdr, kerahasiaan dari Bpk/Sdr. sebagai responden akan dijamin, dan
besar harapan saya mendapat bantuan yang sangat berguna dari Bpk/Sdr.
Atas partisipasi dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum. Wr Wb
Jakarta, 18 November 2011
Peneliti,
Achmad Ramadhan
NPM: 0706283405
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
95
Universitas Indonesia
Jika terdapat pertanyaan, saran, kritik dan lain sebagainya terhadap kuesioner ini
dapat disampaikan melalui email [email protected] atau dengan
menghubungi nomor 081905130255.
Identitas Responden
Nama Responden : …………………………………
Isilah ruang kosong dibawah dan berilah Tanda silang (X) pada nomor yang menjadi
pilihan jawaban Anda!
Identitas Responden
1. Jenis Kelamin
(1) Laki-Laki
(2) Perempuan
2. Usia : ……… Tahun
3. Tingkat Pendidikan
(1) < SMP
(2) SMA
(3) Diploma
(4) S1
(5) >S1
4. Lama kerja : ……….
Berilah tanda silang (X) pada jawaban sesuai pendapat Anda dan berilah alasan pada
ruang yang tersedia.
Tanggungjawab dan Komitmen Perusahaan
5. Apakah terdapat upaya pengawasan dari pihak perusahaan terkait penerapan K3?
a. Tidak
b. Ya
Sebutkan bentuknya
…………………………………………………………………………………………
6. Apakah perusahaan memiliki panitia Pembina K3(P2K3) yang mengkoordinasi
penerapan K3 di perusahaan?
a. Tidak
b. Ya
Kebijakan dan disiplin K3
7. Apakah terdapat peraturan mengenai K3 dalam proyek pembangunan flyover Rawa
buaya?
a. Tidak
b. Ya
Sebutkan bentuk peraturannya
……………...…………………………………………………………………………
8. Apakah terdapat SOP atau prosedur standar penerapan K3 dalam proyek
pembangunan flyover Rawa Buaya?
a. Tidak
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
96
Universitas Indonesia
b. Ya
9. Apakah terdapat sanksi dari perusahaan jika terjadi pelanggaran terhadap penerapan
K3 di lapangan?
a. Tidak
b. Ya
Sebutkan sanksinya………………………………………………………………
10. Apakah jumlah Alat Pelindung Diri (APD) sudah memadai?
a. Tidak
b. Ya
Alasannya……………………………………………………………………………
11. Apakah kualitas Alat Pelindung Diri (APD) sudah sesuai standar?
a. Tidak
b. Ya
Alasannya…………………………………………………………………………
12. Apakah terdapat pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja lapangan di
proyek pembangunan flyover Rawa Buaya?
a. Tidak
b. Ya
Berapa kali periodenya……………………………………………………………
13. Apakah perusahaan telah melakukan pemeliharaan mesin/peralatan sehingga aman
digunakan?
a. Tidak
b. Ya
Alasannya……………………………………………………………………………
14. Apakah perusahaan selalu menjaga kondisi tempat kerja tetap aman demi
keselamatan dan kesehatan karyawan?
a. Tidak
b. Ya
Alasannya……………………………………………………………………………
15. Apakah perusahaan selalu menjaga kondisi tempat kerja tetap sehat demi
keselamatan dan kesehatan karyawan?
a. Tidak
b. Ya
Alasannya…………………………………………………………………………
Komunikasi dan pelatihan K3
16. Apakah perusahaan melakukan sosialisasi mengenai K3?
a. Tidak
b. Ya
Sebutkan bentuk sosialisasinya
...……………………………………...……………………………………………
17. Apakah perusahaan melakukan briefing mengenai K3 sebelum pekerjaan dimulai?
a. Tidak
b. Ya
18. Apakah perusahaan mengadakan pelatihan tentang K3?
a. Tidak
b. Ya
Berapa kali periodenya………………………………………………………………
19. Apakah perusahaan mengadakan penyuluhan tentang K3?
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
97
Universitas Indonesia
a. Tidak
b. Ya
Berapa kali periodenya………………………………………………………………
20. Apakah terdapat rambu-rambu mengenai K3 di lokasi proyek?
a. Tidak
b. Ya
21. Apakah jumlah rambu-rambu K3 sudah memadai?
a. Tidak
b. Ya
Alasannya…………………………………………………………………………
22. Apakah letak pemasangan rambu-rambu K3 strategis?
a. Tidak
b. Ya
Alasannya…………………………………………………………………………
Inspeksi dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja
23. Apakah perusahaan melakukan inspeksi ke lokasi proyek?
a. Tidak
b. Ya
Berapa kali periodenya………………………………………………………………
24. Apakah perusahaan melakukan penyelidikan apabila terjadi kecelakaan kerja?
a. Tidak
b. Ya
25. Apakah terdapat prosedur evakuasi apabila terdapat keadaan darurat?
a. Tidak
b. Ya
26. Apakah perusahaan memiliki SOP atau prosedur penyelidikan kecelakaan kerja?
a. Tidak
b. Ya
Evaluasi
27. Apakah perusahaan telah melakukan audit atau evaluasi K3 dalam proyek
rawabuaya?
a. Tidak
b. Ya
Berapa kali periodenya……………………………………………………………
28. Apakah terdapat tindakan konkrit dari perusahaan setelah dilakukan audit K3?
a. Tidak
b. Ya
Sebutkan bentuk tindakannya
...………………………………………….....................................................................
29. Hambatan-hambatan dalam penerapan K3 di lokasi proyek pembangunan?
a) …………..
b) …………..
c) ……………
TERIMAKASIH ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
98
Universitas Indonesia
LAMPIRAN 2
PEDOMAN WAWANCARA
1. Penerapan SMK3 di perusahaan terutama dalam proyek pembangunan jalan Rawa
Buaya
2. landasan hukum atau SOP mengenai penerapan SMK3 khususnya dalam proyek ini
3. Bentuk keterlibatan pihak pusat (Kementerian PU) dalam hal SMK3 di proyek ini
4. Pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan SMK3
5. Faktor-faktor yang menghambat penerapan SMK3
6. Biaya yang dikeluarkan/ dianggarkan untuk pelaksanaan SMK3 pada proyek ini
7. Respon para karyawan/ pekerja mengenai pelaksanaan SMK3
8. Cara perusahaan mensosialisasikan SMK3 kepada para karyawan/pekerja
9. Fasilitas yang disediakan untuk mendukung penerapan SMK3 dalam proyek ini
10. Sistem pelaporan yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja
11. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajemen dan sanksi yang
diberikan terhadap karyawan/ pekerja yang melanggar
12. Audit terhadap penerapan SMK3 dalam proyek ini
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
99
Universitas Indonesia
LAMPIRAN 3
CONTOH RAMBU-RAMBU K3
WAJIB BACA :
1. Tamu wajib lapor
2. Pakailah Tanda Pengenal dan Alat Pelindung Diri
3. Selama berada di proyek , patuhilah peraturan K3L
4. Buanglah sampah pada tempatnya
5. Dilarang merokok di area proyek
( kecuali di area merokok )
6. Hubungi petugas ,bila anda melihat kondisi bahaya
7. Berkonsentrasi dalam bekerja
8. Terapkan K3L sebagai gaya hidup
RAMBU - RAMBU K3L
GUNAKAN HELM
GUNAKAN SEPATU
TANPA IJIN DILARANG MELINTAS
GUNAKAN SARUNG TANGAN
GUNAKAN PENUTUP TELINGA
DILARANG MEMBUAT
API
GUNAKAN KACAMATA
LAS
BAHAN MUDAH
TERBAKAR
PERALATAN PPPK
DILARANG MEROKOK
BAHAYA LISTRIK
TEMPAT SAMPAH
HATI- HATI TERSANDUNG
ALAT PEMADAM
API
GUNAKAN APD
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
100
Universitas Indonesia
SAMPAI HARI KE : SISA HARI :1. JUMLAH JAM KERJA DALAM SETAHUN :
2. JUMLAH INSIDEN / NEARMISS,KECELAKAAN & SAKIT
115 cm - INSIDEN / NEARMISS :
- KECELAKAAN RINGAN ( P3K ) :
- KECELAKAAN SEDANG ( PERAWATAN DOKTER ) :
- KECELAKAAN BERAT ( CACAT, KEHILANGAN JAM KERJA ) :
- KECELAKAAN FATAL ( MENINGGAL ) :
3. INSIDEN RATE :
4. KECELAKAAN TERAKHIR :
5. TOTAL JAM KERJA TANPA KECELAKAAN :
UTAMAKAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
D A T A K E C E L A K A A N
PROYEK FO RAWA BUAYA
LAMPIRAN 4
CONTOH PAPAN PENGUMUMAN K3
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
101
Universitas Indonesia
FLOW CHART RENCANA TANGGAP DARURAT
KEBAKARAN
Catatan :- Sirine di Base Camp
- Sirine di lapangan menggunakan peluit.- Bunyi peluit panjang panjang menandakan kondisi bahaya.- Bunyi peluit pendek pendek menandakan kondisi sudah aman.
menggunakan megaphone.
Mengarahkan semua orang ke assembly
point.
Menyingkirkan barang-barang berharga ke
assembly point
Menyisir seluruh ruangan/lokasi tidak ada orang & barang-barang
berbahaya tertinggal
Mengabsen seluruh
penghuni/
Pertolongan pertama oleh tim P3K
Cek kondisi korban
Mendata korban+ Mengirim ke RS
Meninggal/ Luka berat
Membuat BA Penanganan
Evakuasi
TIM EVAKUASI
TIM ALARM "Bunyikan
sirine"
1. Membunyikan peluit panjang 2. Petugas melaporkan ke ketua / wakil ketua TTD
Padam
Dipadamkan dengan APAR terdekat oleh tim APAR.
KEBAKARAN
KONDISI AMAN
Laporan ke Koordinator Kebakaran.
Tidak
Ya
Ketua TTD menyatakan
keadaan gawat darurat.
Ya
Tidak Lokalisir kebakaran & usaha pemadaman oleh tim APAR &
HIDRAN.
Laporan ke Koord. K3L
Proyek.
1. Investigasi. 2. Evaluasi dan 3. TindakanPerbaikan
TIM P3K
Membawa orang-orang
yang terluka ke tempat aman
Luka ringan
Tindakan P3K
TIM APAR & HIDRAN
Memadamkan api dengan APAR / Hidran terdekat yang
ada, bekerja sama dengan petugas pemadam
kebakaran.
Meminta tambahan pemadam kebakaran kepada pimpinan
TTD
Api Padam
Membuat BA Penanganan Kecelakaan
Membuat BA Penanganan Kebakaran
Melaporkan ke Pimpinan TTD
Pernyataan Kondisi Aman dari
Ketua TTD
Melapor ke instansi terkait,
BPLHDdinas PMK
TIM PEMULIHAN
TIM MITIGASI
1. Melakukan proses pemulihan jiwa, aset (bila mungkin)paska kebakaran. 2. Membantu Tim P3K melakukan pertolongan korban.
Membuat BA Penanganan Pemulihan
1. Mengantisipasi terjadinya kejahatan. 2. Menjaga pintu masuk supaya tidak ada orang /mobil masuk 3. Mengarahkan mobil pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran. 4. Mengarahkan mobil ambulan ke tempat assembly point.
TIM PENGAMANAN
Membuat BA Penanganan Pengamanan
KETUA & WAKIL KETUA TTD
1. Menghubungi Pemadam Kebakaran dan BLHK 2. Menghubungi ambulan untuk stanby di dekat site. 3. Menghubungi kantor polisi
TIM KOMUNIKASI
Mengumumkan kondisi gawat darurat dengan sirine, megaphone &
memerintahkan pengosongan
bangunan/lokasi kebakaran.
1. Melakukan proses inventarisir kerusakan lingkungan paska kebakaran. 2. Melakukan proses pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi
LAMPIRAN 5
CONTOH SOP KEADAAN TANGGAP DARURAT DAN KECELAKAAN KERJA
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
102
Universitas Indonesia
Catatan :FLOW CHART RENCANA TANGGAP DARURAT - Sirine di Base Camp
KECELAKAAN- Sirine di lapangan menggunakan peluit.- Bunyi peluit panjang panjang menandakan kondisi bahaya.- Bunyi peluit pendek pendek menandakan kondisi sudah aman.
menggunakan megaphone.
Pertolongan pertama oleh tim P3K
Cek kondisi korban
Mendata korban & Mengirim ke RS
Meninggal/ Luka berat
TERJADI Kecelakaan
KONDISI AMAN
1. Investigasi. 2. Evaluasi dan 3. Tindakan Perbaikan
TIM P3K
Mengevakuasi orang-orang
yang terluka ke tempat aman
Luka ringan
Tindakan
P3K
Membuat BA Penanganan Kecelakaan
Melaporkan ke Pimpinan TTD
Laporan ke koordinator K3
proyek
Melapor ke instansi terkait
Membunyikan peluit panjang Petugas melaporkan kepada ketua Tim Tangap Darurat
TIM PENGAMANAN
Membuat BA Penanganan Pengamanan
KETUA & WAKIL KETUA TTD
1. Menghubungi tim regu penolong. 2. Menghubungi ambulan untuk stanby di dekat site. 3. Menghubungi kantor polisi
1. Mengantisipasi terjadinya kejahatan. 2. Menjaga pintu masuk supaya tidak ada orang /mobil masuk 3. Mengarahkan mobil regu penolong ke lokasi . 4. Mengarahkan mobil ambulan ke tempat assembly point. 5. Mengamankan tempat kejadian
Ketua TTD berkoordinasi dengan tim dan melapor ke
koordinator K3 proyek
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
103
Universitas Indonesia
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Achmad Ramadhan
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 4 Mei 1989
Alamat : Permata Hijau Permai Blok E1 No.2 RT.002/017 Bekasi
Utara 17125
Nomor telepon : 081905130255
Email : [email protected]
Nama Orang Tua : Ayah : Mohamad Sidik
Ibu : Murni Astuti
Riwayat Pendidikan Formal:
2007 - sekarang………....S1 Administrasi Negara FISIP UI
2004 - 2007……………..SMAN 1 Bekasi
2001 - 2004……………..SLTP Negeri 5 Bekasi
1995 - 2001……………..SD Negeri Pejuang IV
1993 - 1995……………..TK Islam Al-Amanah
Prestasi:
----------------------------------------------
Penerapan sistem..., Achmad Ramadhan, FISIP UI, 2012
Top Related