i
PENERAPAN PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2010 TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
BAGI PELAKU PENCUCIAN UANG PASIF
TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai
Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum
Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi
Oleh :
RETNO KUSUMANINGTYAS
NIM : S330811011
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016
ii
iii
iv
PERNYATAAN
Nama : RETNO KUSUMANINGTYAS
NIM : S330811011
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis berjudul PENERAPAN
PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENCUCIAN UANG
PASIF adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam
tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila benar dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka
saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar
yang saya peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian
tesis saya, dengan ini saya bersedia di-upload atau dipublikasi website Program
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Surakarta, Januari 2017
Yang Membuat Pernyataan,
Retno Kusumaningtyas
v
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
hanya dengan ijin dan kuasa-Nya, tesis yang berjudul “Penerapan Pasal 5 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Terhadap Penegakan Hukum Bagi
Pelaku Pencucian Uang Pasif” dapat terselesaikan guna memenuhi sebagian
persyaratan mencapai derajat magister program studi ilmu hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab
mengapa ketentuan dalam undang-undang anti pencucian uang belum dapat
ditegakkan secara optimal terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif,
dengan tujuan untuk mendapatkan masukan positif mengenai upaya-upaya yang
dapat dilakukan, guna mengoptimalkan penerapan ketentuan dalam undang-
undang anti pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif
di masa mendatang.
Dalam kesempatan ini, penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima
kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non
materiil sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan terutama kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Ravik Kasidi M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret
Surakarta;
2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatulloh, M.Pd., selaku Direktur Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta;
4. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan selaku
Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi,
memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang tak pernah putus dalam
penyelesaian penelitian tesis ini;
vi
5. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah
meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memberikan bimbingan, arahan dan
motivasi dalam penyelesaian tesis ini;
6. Bapak Dr. WT. Novianto. S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah
memberikan arahan, saran dan kritik demi perbaikan penulisan tesis ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang tidak dapat kami sebutkan satu
persatu, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama
menempuh kuliah di Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta;
8. Staf Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang telah membantu penulis dalam kelancaran penyusunan tesis
ini;
9. Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. yang selalu mendukung dan membantu
penulis mengumpulkan data, serta Bapak Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H.,
M.A. yang meluangkan waktu untuk menjawab berbagai pertanyaan dari
penulis dan memberikan pencerahan dalam proses penulisan tesis ini;
10. Ayahanda Dr. Ign. Sriyanto, S.H., M.H. (Alm.) dan Ibunda Sri Hartati
tersayang, atas kasih sayang yang tiada berbatas kepada penulis, juga atas
doa, dukungan dan semangat untuk penulis selama penulis berusaha untuk
menyelesaikan studi;
11. Suami tercinta Yayak Ferry Wijayanto, S.Sos. atas kasih sayang, kesabaran
pengertian dan dukungannya selama penulis menjalani studi, serta dua
bidadari kecil Maheswari Enggaringtyas dan Paramesthi Lituhayu yang
kehadirannya telah memberikan motivasi tersendiri kepada penulis untuk
menyelesaikan studi;
12. Keluarga besar Bapak Hadi Subroto beserta isteri, Ibu Sutatni yang telah
menyadarkan penulis serta memberikan dorongan dan semangat sehingga
penulis tergerak untuk menyelesaikan studi;
13. Sahabat-sahabat terhebat, khususnya kepada dr. Ratih Tri Kusuma Dewi,
Sp.PD., dr. Kendra Hosea, Cindy Marselly dan Rannie Aninditya, serta
vii
Riezka Sasriyany dan Stefanus Ajie atas penghiburan, doa dan dukungan baik
secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisan tesis ini;
14. Teman-teman satu angkatan Program Studi Ilmu Hukum Magister Ilmu
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, khususnya teman-teman kelas
Hukum Pidana Ekonomi, terima kasih atas doa, bantuan dan motivasi kepada
penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini, semoga
persahabatan ini akan terus terjalin dengan baik;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak
membantu dalam penulisan tesis ini.
Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan dan
masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik
membangun demi perbaikan pada masa yang akan datang dan semoga tesis ini
dapat bermanfaat bagi kita semua.
Surakarta, Januari 2017
Penulis
Retno Kusumaningtyas
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL…………………. ………….………………………...................... i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING…..…….……………………………….. ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI………………………………………….. iii
HALAMAN PERNYATAAN…………………………………………………………... iv
KATA PENGANTAR..…………………………………………………………………. v
DAFTAR ISI..………….…………………………………………………....................... viii
DAFTAR BAGAN.……………………………………………………………………... xi
DAFTAR TABEL.....……………………………………………………………………. xii
ABSTRAK..……………………………………………………………………………... xiii
ABSTRACT....…………………………………………………………………………... xiv
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………..................... 1
A. Latar Belakang Masalah...……...………….............................................................. 1
B. Perumusan Masalah.……...……………………………........................................... 15
C. Tujuan Penelitian...……….………………………………………………………... 15
D. Manfaat Penelitian..…………………………………………………....................... 16
BAB II LANDASAN TEORI..…………………………………………….................... 17
A. Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat.…………………………………………… 17
B. Optimalisasi Penegakan Hukum.…………………………………………………... 24
C. Kebijakan Hukum Pidana.…………………………………………......................... 30
D. Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan....………............................. 35
E. Tindak Pidana Pencucian Uang……………………………………………………. 48
F. Penelitian Yang Relevan………………………………………………………… 59
G. Kerangka Berpikir…………………………………………………………………. 60
BAB III METODE PENELITIAN……………………………………………………. 64
A. Jenis Penelitian…………………………………………………………………….. 64
B. Bentuk dan Sifat Penelitian………………………………………………………... 65
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian…………………………………………………. 66
D. Teknik Pengumpulan Data…………………………………………….................... 67
ix
E. Teknik Analisis Data………………………………………………………………. 68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……………………………... 70
A. Hasil Penelitian………………………………………………………................. 70
1. Faktor Penyebab Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Belum Dapat Berfungsi Secara Optimal Dalam Upaya Penegakan Hukum
Terhadap Pelaku Pencucian Uang Pasif………………………………………... 70
a. Faktor Hukum (Undang-Undang)…………………………………………… 71
b. Faktor Personil Penegak Hukum…………………………………………….. 80
c. Faktor Sarana atau Fasilitas…………………………………………………. 83
d. Faktor Masyarakat dan Budaya……………………………………………… 85
2. Upaya untuk memaksimalkan penerapan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 agar penegakan hukum bagi pelaku pencucian
uang pasif dapat dilaksanakan secara optimal………………………………….. 89
a. Melalui upaya represif (criminal law application)………………………….. 89
b. Melalui upaya preventif (mempengaruhi masyarakat melalui sosialiasi
mengenai tindak pidana pencucian uang pasif)……………………………... 93
B. Pembahasan……………………………………………………………………….. 95
1. Faktor Penyebab Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Belum Dapat Berfungsi Secara Optimal Dalam Upaya Penegakan Hukum
Terhadap Pelaku Pencucian Uang Pasif……………………………………….. 95
a. Faktor Hukum (Undang-Undang)…………………………………………… 104
b. Faktor Personil Penegak Hukum…………………………………………….. 122
c. Faktor Sarana atau Fasilitas…………………………………………………. 146
d. Faktor Masyarakat dan Budaya……………………………………………… 152
2. Upaya untuk memaksimalkan penerapan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 agar penegakan hukum bagi pelaku pencucian
uang pasif dapat dilaksanakan secara optimal…………………………………. 160
a. Melalui upaya represif (criminal law application)………………………….. 164
b. Melalui upaya preventif (mempengaruhi masyarakat melalui sosialiasi
mengenai tindak pidana pencucian uang pasif)……………………………... 176
BAB V PENUTUP……………………………………………………………………... 180
x
A. Kesimpulan………………………………………………………………………… 180
B. Implikasi……………………………………………………………….................... 181
C. Saran-Saran………………………………………………………………………… 181
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………… 183
xi
DAFTAR BAGAN
Bagan 1. Diagram Chambliss & Seidman Tentang Proses Penegakan Hukum………... 28
Bagan 2. Kerangka Berpikir……………………………………………………………. 63
Bagan 3. Teknik Analisis Kualitatif Interaktif………………………………………….. 69
Bagan 4. Skema Sederhana Praktik Pencucian Uang…………………………………... 74
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan
Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang………………………………………. 97
Tabel 2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Tindak
Pidana Asalnya………………………………………………………………... 124
Tabel 3. Jumlah LHA Yang Disampaikan Oleh PPATK Kepada Penyidik Berdasarkan
Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Asal………………………………………. 126
Tabel 4. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Sebaran
Wilayah Pengadilan…………………………………………………………… 127
xiii
ABSTRAK
Retno Kusumaningtyas, S.330811011, Penerapan Pasal 5 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku
Pencucian Uang Pasif
Tesis : Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab
mengapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 belum dapat
ditegakkan secara optimal terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif,
dengan tujuan untuk mendapatkan masukan positif mengenai upaya-upaya yang
dapat dilakukan, guna mengoptimalkan penerapan ketentuan dalam undang-
undang anti pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif
di masa mendatang. Penelitian ini termasuk penelitian non-doktrinal, bentuk
penelitian diagnostik, bersifat eksploratif, dengan berpijak pada konsep hukum
yang kelima yaitu hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku
sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Pengumpulan data dilakukan
dengan studi lapangan guna mendapatkan data primer, sedangkan analisis data
menggunakan metode kualitatif interaktif. Penerapan ketentuan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 terhadap penegakan hukum bagi pelaku pencucian uang
pasif dipengaruhi oleh : 1) Beberapa rumusan dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 menimbulkan perbedaan dalam penerapan hukum terhadap pelaku
pencucian uang pasif; 2) Penegak hukum masih kurang perduli terhadap eksistensi
pelaku pencucian uang pasif; 3) Edukasi kepada penegak hukum mengenai teknis
penanganan kasus tindak pidana pencucian uang masih kurang merata; 4) Budaya
masyarakat di Indonesia belum mendukung terselenggaranya rezim anti pencucian
uang. Upaya untuk mengoptimalkan penerapan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 guna mengusahakan penegakan hukum terhadap pelaku
pencucian uang pasif dapat dilakukan melalui upaya represif dan preventif.
Upaya-upaya tersebut meliputi : 1) Pengungkapan tindak pidana pencucian uang
pasif melalui pendekatan follow the money; 2) Meningkatkan kesadaran penegak
hukum akan pentingnya pengungkapan pelaku pencucian uang pasif; 3)
Meningkatkan kualitas pendidikan penegak hukum mengenai teknis penanganan
perkara tindak pidana pencucian uang; 4) Mengadakan sosialiasi mengenai tindak
pidana pencucian uang pasif diarahkan kepada masyarakat yang berpotensi
menjadi pelaku.
Kata Kunci : Optimalisasi penerapan undang-undang, penegakan hukum, tindak
pidana pencucian uang pasif
xiv
ABSTRACT
Retno Kusumaningtyas, S.330811011, Application of Article 5 Section (1) Act
No. 8 of 2010 for Law Enforcement Against Passive Offenders in Money
Laundering
Thesis : Sebelas Maret University Post Graduate Program
This study will discuss about all factors which cause the provisions in the Act No.
8 of 2010 has not been able to enforced optimally against passive offenders in
money laundering, with the aim to obtain some positive advices on efforts to
optimize the implementations of the provisions in the Anti-Money Laundering
Act against passive offender in money laundering in the future. This study was a
non-doctrinal research with diagnostic method and explorative manner. Based on
fifth law concept, i.e. law is a manifestation of the symbolic meanings of social
behavior as seen in the interaction among society. The data collection conducted
by field study in order to obtain primary data, meanwhile the data analysis is
using interactive qualitative method. The application of provisions in Act No. 8 of
2010 for law enforcement against passive offenders in money laundering are
influenced by : 1) Some provisions' formulations in Act no. 8 of 2010 inflict
disparity in the implementations of law for passive offenders in money
laundering; 2) The law enforcement officials did not much care to the existence of
passive offenders in money laundering; 3) The education for law enforcement
officials regarding the technical on handling the cases of money laundering are
still not equally distributed; 4) Indonesian society culture does not yet support the
anti-money laundering regime. The efforts to optimize the application of the
provision in Act No. 8 of 2010 in order to striving for the law enforcement for
passive offenders in money laundering can be conducted either through repressive
or preventive measures, includes : 1) The disclosure of passively money-
laundering criminal action through follow the money strategy; 2) Increasing the
awareness of law enforcement officials to the importance of the disclosure of
passively money-laundering criminal action; 3) Improving the education quality
of the law enforcement officials regarding the technical on handling the cases of
money laundering; 4) organize socializations activity about the passively money-
laundering criminal action, especially focused to the community that potentially
become offenders.
Keywords : Optimizing the application of law, law enforcement, passively money
laundering criminal action
Top Related