11
PENDIDIKAN PANCASILA2012/20132012/2013
DOSEN DRS. ISMADI,MSIDOSEN DRS. ISMADI,MSI
LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILALANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA1.1. Landasan HistorisLandasan Historis2.2. Landasan KulturalLandasan Kultural3.3. Landasan YuridisLandasan Yuridis4.4. Landasan FilosofisLandasan Filosofis
LANDASAN HISTORIS
Secara historis, nilai-nilai Pancasila telah dimiliki dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala.
•Pengakuan terhadap adanya Tuhan
•Sikap tolong menolong, menghormati
•Persatuan dan kesatuan adanya beberapa kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit).
•Gotong Royong, musyawarah mufakat.
•Mengakui, menghormati hak dan kewajiban
SEJARAH PERADAPAN MANUSIA SEJARAH PERADAPAN MANUSIA MEYAKINI MEYAKINI ADANYA TUHAN / ADANYA TUHAN / KEKUATAN TERTINGGI / ROH TERTINGGI (YANG MAHA ESAKEKUATAN TERTINGGI / ROH TERTINGGI (YANG MAHA ESA))
--3000 TH SM3000 TH SM--Permulaan Agama --Permulaan Agama HinduHindu---Peradpan lembah Indus.Percya ---Peradpan lembah Indus.Percya Satu Satu TuhanTuhan Brahma sbg Roh Brahma sbg Roh tertinggi,Memiliki Dewa-Dewa utama1000lebihtertinggi,Memiliki Dewa-Dewa utama1000lebih
,sifat utamanya trimurti:Brahma,Wisnu,Siva Kitabnya Veda-Shruti & Smriti ,sifat utamanya trimurti:Brahma,Wisnu,Siva Kitabnya Veda-Shruti & Smriti
-1800 THSM-1800 THSM--Agama --Agama YudaismeYudaisme Bapa-bapa Bangsa Israel-Musa (Abraham),-percaya Bapa-bapa Bangsa Israel-Musa (Abraham),-percaya haya kpd haya kpd Allah (Allah (monothiisme), tidak ada dewa, Kitabnya monothiisme), tidak ada dewa, Kitabnya
TeNakh(TeNakh(bagianTaurot/hokum(persis perjanjian lama kitap Kristen),Para bagianTaurot/hokum(persis perjanjian lama kitap Kristen),Para Nabi/Nevi’im(Yoshua+hakim2+Samuel+Raja2), Sastra atau Nabi/Nevi’im(Yoshua+hakim2+Samuel+Raja2), Sastra atau Ketuvim.Ketuvim...
-500 TH SM---Agama -500 TH SM---Agama Budhisme,Budhisme, asal dari Hinduisme, Orang yg mencerahkan asal dari Hinduisme, Orang yg mencerahkan Sidarta Gautama,Dewa tertinggi Sidarta Gautama,Dewa tertinggi BrahmaBrahma,Filsafatinya Lahir-Hidup-Mati. ,Filsafatinya Lahir-Hidup-Mati. Kitab Kitab suci Threvada-/Tripitaka(tiga bakul:VinayaPitaka,Sutta suci Threvada-/Tripitaka(tiga bakul:VinayaPitaka,Sutta Pitaka,Abhimdhamma Pitaka,Abhimdhamma Pitaka; Kitab suci Mahayana/sabda Budha,lima Pitaka; Kitab suci Mahayana/sabda Budha,lima aturan moral,Doa&Meditasi(5 aturan moral,Doa&Meditasi(5 Larangan)Larangan)
600-500 SM—600-500 SM—Kepercayaan;Konfusianisme,Taoisme,Sintoisme,Zoroaster(Majusi)Kepercayaan;Konfusianisme,Taoisme,Sintoisme,Zoroaster(Majusi) berkembang pesat pada 200-600 M. dikelompokan dalam Agama Budhisme. berkembang pesat pada 200-600 M. dikelompokan dalam Agama Budhisme.
Sedangkan, Kepercayaan Baha’i dalam kelompok Islam. DllSedangkan, Kepercayaan Baha’i dalam kelompok Islam. Dll
0 TH M Agama 0 TH M Agama KristianitasKristianitas- Disebarkan oleh Yesus Percaya Kpd - Disebarkan oleh Yesus Percaya Kpd AllahAllah— — Dengan Trinitas-satu Allah tiga pribadi(Bapa,Putra,Ruhul Kudus), Kiab Dengan Trinitas-satu Allah tiga pribadi(Bapa,Putra,Ruhul Kudus), Kiab suci Alkitab: Perjanjian lama(24dibagi membentuk39 Kitab),&Perjanjian suci Alkitab: Perjanjian lama(24dibagi membentuk39 Kitab),&Perjanjian baru(27Kitab+Injil,Kisah para Rosul+21surat/Epistola)baru(27Kitab+Injil,Kisah para Rosul+21surat/Epistola)
+500 TH M- Agama+500 TH M- Agama Islam Islam, Percaya kpd , Percaya kpd AllahAllah (Tuhan Yang Maha Esa),Kitab (Tuhan Yang Maha Esa),Kitab sucinya Al-Qur’an, dilengkapi As-Sunah+Al Hadis,+Rukun Islam,Rukun sucinya Al-Qur’an, dilengkapi As-Sunah+Al Hadis,+Rukun Islam,Rukun Iman, Solat 5 waktu dlm satu hari; diwahyukan kpd Nabi Muhammad,Iman, Solat 5 waktu dlm satu hari; diwahyukan kpd Nabi Muhammad,
+1500 TH M—Agama +1500 TH M—Agama SikismeSikisme,Gabungan Agama Hindu dan Islam untuk ,Gabungan Agama Hindu dan Islam untuk mencari kebenaran, percaya kepada mencari kebenaran, percaya kepada Allah.Allah.diajarkan oleh Guru diajarkan oleh Guru
Nanak/10 guru,Nanak/10 guru,
“ “ SEMUA AGAMA TERSEBUT DAPAT DISIMPULKAN SEMUA AGAMA TERSEBUT DAPAT DISIMPULKAN ditinjau dari:ditinjau dari:
**TEOLOGITEOLOGI--BEDA/SAMA DLM PENGAKUAN --BEDA/SAMA DLM PENGAKUAN
ADANYA TUHAN( ADANYA TUHAN( YANG MAHA ESAYANG MAHA ESA))
**IBADAH/CARA BERDO’A IBADAH/CARA BERDO’A ----TIDAK SAMA----TIDAK SAMA
**AQLAKAQLAK----SAMA/SERUPA (YANG MENYANGKUT ----SAMA/SERUPA (YANG MENYANGKUT
MORAL MANUSIA YANG BAIK)MORAL MANUSIA YANG BAIK)
Membangun:1. Etis/Etika(tolrans)
2. Keyakinan.3. Pranata sososial yang baik
55
LANDASAN KULTURALLANDASAN KULTURAL Nilai – nilai Pancasila digali dari budaya dan Nilai – nilai Pancasila digali dari budaya dan
peradapan bangsa Indonesia yang telah berurat, peradapan bangsa Indonesia yang telah berurat, berakar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesiaberakar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia
Nilai-nilai itu sebagai buah pikiran dan gagasan dasar Nilai-nilai itu sebagai buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baikkehidupan yang dianggap baik
Tata nilai kehidupan sosial dan Tata nilai kehidupan sosial dan tata nilai kehidupan kerohanian tata nilai kehidupan kerohanian sebagai budaya dan peradapan sebagai budaya dan peradapan bangsa yang memberi corak, bangsa yang memberi corak, watak dan ciri masyarakat dan watak dan ciri masyarakat dan bangsa Indonesia yang bangsa Indonesia yang membedakan dengan membedakan dengan bangsa lainbangsa lain
66
LANDASAN YURIDISLANDASAN YURIDIS
1.1. Pembukaan UUD 1945 alinea IVPembukaan UUD 1945 alinea IV2.2. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 (Amandemen)UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 (Amandemen)3.3. Kep. Dirjen Depdiknas No.38/Dikti/Kep/2002 Kep. Dirjen Depdiknas No.38/Dikti/Kep/2002
tentang Rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah tentang Rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggipengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi
4.4. UU No20 tahun 2003 ttg SISDIKNAS.” UU No20 tahun 2003 ttg SISDIKNAS.” Pendidikan Nasional adalah Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasakan Indonesia dan berdasakan Pancasila dan UUD 1945.Pancasila dan UUD 1945.
77
Ir. Soekarno ( 1 Juni 1945). “Pancasila adalah hasil perenungan jiwa yang mendalam. sedangkan* Renungan isi jiwa yang mendalam
itu adalah Falsafah.
“Pancasila itu adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Kalau filsafat bangsa itu adalah “isi jiwa
(sesuatu) bangsa”, maka filsafat Pancasila itu adalah filsafat bangsa Indonesia”.
LANDASAN FILOSOFISLANDASAN FILOSOFIS
Atas dasar pengertian filosofis tersebut maka nilai-nilai Pancasila merupakan dasar falsafah negara, konsekwensinya setiap aspek
Penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila,termasuk sistem pepaturan perundang-undangan Negara.
88
A.A. Tujuan Nasional.Tujuan Nasional.B.B. Tujuan Pendidikan Nasional.Tujuan Pendidikan Nasional.C.C. Tujuan Pendidikan Pancasila.Tujuan Pendidikan Pancasila.
TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILATUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA
TUJUAN NASIONALDalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 :
Melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
TUJUAN PENDIDIKAN NASIONALTUJUAN PENDIDIKAN NASIONALUU No. 2/1989 jo UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Pendidikan Nasional untuk meningkatkan kualitas manuisa Indonesia yaitu Manusia yang bertaqwa terhadap Tuhan YME, Berbudi pekerti luhur, Berkepribadian mandiri, Maju, tangguh, cerdas, kreatif, trampil,
berdisiplin, beretos Kerja profesional, bertangungjawab, dan produktif serta
Sehat jasmani dan rohani”. Pendidikan Nasional harus menumbuhkan(sikap,mental/karakter bangsa): Jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, Meningkatkan semangat kebangsaan dan Kesetiakawanan sosial serta Kesadaran pada sejarah bangsa dan Sikap menghargai jasa para pahlawan serta Berorientasi ke masa depan.
1010
SK Dirjen Dikti No39th2002 dengan Pendidikan Pancasila diharapkan SK Dirjen Dikti No39th2002 dengan Pendidikan Pancasila diharapkan dapat :dapat :
a.a. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggungjawab sesuai dengan nuraninyamengambil sikap bertanggungjawab sesuai dengan nuraninya
b.b. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannyamasalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya
c.c. Mengantarkan mahasiswa mampu Mengantarkan mahasiswa mampu mengenali perubahan-perubahan dan mengenali perubahan-perubahan dan perkembengan IPTEK dan Seniperkembengan IPTEK dan Seni
d.d. Mengantarkan mahasiswa memiliki Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memakai sejarah dankemampuan untuk memakai sejarah dan nilai-nilai budaya untuk menggalang nilai-nilai budaya untuk menggalang persatuan Indonesia.persatuan Indonesia.
TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILATUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA
1111
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIAPERJUANGAN BANGSA INDONESIA
Perkembangan singkat kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia;Perkembangan singkat kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia;1. Zaman Kerajaan Kutai.1. Zaman Kerajaan Kutai.2. Zaman Kerajaan Sriwijaya,berdirinya sekitar abad VII – XII (Th600-Th1400).2. Zaman Kerajaan Sriwijaya,berdirinya sekitar abad VII – XII (Th600-Th1400).3. Zaman sebelum Kerajaan Majapait.( abad VII- abad XI)3. Zaman sebelum Kerajaan Majapait.( abad VII- abad XI)4. Zaman Kerjaan Majapahit, berdirinya sekitar abad XIII - XVI(Th1293-Th1520)4. Zaman Kerjaan Majapahit, berdirinya sekitar abad XIII - XVI(Th1293-Th1520)
1212
PERJUANGAN MELAWAN PENJAJAHANPERJUANGAN MELAWAN PENJAJAHAN
1.1. Perjuangan sebelum abad XX.Perjuangan sebelum abad XX...2. Kebangkitan Nasional (1908-1945)2. Kebangkitan Nasional (1908-1945)
1313
PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945
MAKNA PROKLMASI BAGI BANGSA MAKNA PROKLMASI BAGI BANGSA INDONESIAINDONESIA
1.1. DALAM ARTI POLITIS:DALAM ARTI POLITIS:2.2. DALAM ARTI YURIDIS:DALAM ARTI YURIDIS:
Pembacaan teks proklmsi jam10.00(pernyataan berdirinya RI)Pembacaan teks proklmsi jam10.00(pernyataan berdirinya RI) Merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka Merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka
memperjuangkan kedaulatan bangsa.memperjuangkan kedaulatan bangsa. Berdirinya NKRI dan berlakunya hukum Nasional sbg Sarana Berdirinya NKRI dan berlakunya hukum Nasional sbg Sarana
mencapai tujuan nasional.mencapai tujuan nasional. Ikut membentuk “dunia baru” yang damai dan abadiIkut membentuk “dunia baru” yang damai dan abadi
1414
PERUMUSAN PANCASILA & UUD 19451. Tgl. 7 September 1944 janji kemerdekaan oleh penguasa Jepang.2. Tgl. 29 April 1945 diangkat Ketua BPUPKI yg dibentuk1maret 19453. Tgl. 28 Mei 1945 sidang pertama, anggota BPUPKI dilantik.4. Tgl. 29 Mei – 1 Juni 1945 sidang II tahap I BPUPKI: 5. Rancangan Dasar Negara. pidato Mr Muh. Yamin6. Pandangan Prof.Soepomo ttg bentuk-bentuk negara 7. Pidato Ir.Soekarno tgl 1juni 1945 dengan nama Pancasila.8. Tgl. 10-16 Juli 1945 sidang tahap II BPUPK hasil panitia IX:
Rancangan Hukum Dasar -dukumen tsb oleh Muh Yamin disebut “Piagam Jakarta”(hasil panitia kecil VIII dengan anggota 38)
9. Tgl. 9 Agustus 1945 PPKI dibentuk(anggota 14 orang).
1. Tgl. 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan RI,oleh Soekarno
1. Tgl. 18 Agustus 1945 PPKI+6 orang, 12. Tgl 19 Agustus 194513. Tgl 20 Agustus 194514. Tgl 21 Agustus 1945
1515
MACAM-MACAM RUMUSAN PANCASILAMACAM-MACAM RUMUSAN PANCASILADasar Negara Indonesia menurut Mr Muh Yamin pidato tgl 29 Mei 1945Dasar Negara Indonesia menurut Mr Muh Yamin pidato tgl 29 Mei 1945 1. Peri Kebangsaan.1. Peri Kebangsaan. 2. Peri Kemanusiaan.2. Peri Kemanusiaan. 3. Peri Ke-Tuhanan.3. Peri Ke-Tuhanan. 4. Peri Kerakyatan.4. Peri Kerakyatan. 5. Kesejahteraan Sosial.5. Kesejahteraan Sosial.
Dasar Negara Indonesia menurut Ir.Soekarno tgl 1juni 1945 ( Pancasila)Dasar Negara Indonesia menurut Ir.Soekarno tgl 1juni 1945 ( Pancasila) 1. Kebangsaan Indonesia1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan sosial4. Kesejahteraan sosial 5.Ke-Tuhanan yg berkebudayaan atau5.Ke-Tuhanan yg berkebudayaan atau
Ke-Tuhanan Yang Maha EsaKe-Tuhanan Yang Maha Esa
Dalam Pemerintahan Soekarno PancasilaDalam Pemerintahan Soekarno Pancasila mengalami penafsiran-penafsiran: mengalami penafsiran-penafsiran:
TRI SILA 1. Sosio Nasional yaitu TRI SILA 1. Sosio Nasional yaitu ““Nasionalisme dan Internasionalisme”Nasionalisme dan Internasionalisme”
2. Sosio Demokrasi yaitu 2. Sosio Demokrasi yaitu ““Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat”Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat”
3. Ketuhanan Yang Maha Esa3. Ketuhanan Yang Maha Esa EKA SILA intinya “GOTONG ROYONG” EKA SILA intinya “GOTONG ROYONG”
1616
Dasar negara Indonesia menurut Piagam Jakarta 11Juli 1945 oleh Panitia kecil IX Dasar negara Indonesia menurut Piagam Jakarta 11Juli 1945 oleh Panitia kecil IX 1.1. Ke-Tuhanan dg kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknyaKe-Tuhanan dg kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya2.2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradapMenurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap3.3. Persatuan Indonesia danPersatuan Indonesia dan4.4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilanperwakilan5.5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaSerta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pancasila dalam konstitusi RIS 29-12-1949 s/d17-8-1950 dan UUDS 1950 s/d 5Juli Pancasila dalam konstitusi RIS 29-12-1949 s/d17-8-1950 dan UUDS 1950 s/d 5Juli 1959.1959.
1.1. Ketuhanan yang Maha EsaKetuhanan yang Maha Esa2.2. Peri KemanusiaanPeri Kemanusiaan3.3. KebangsaanKebangsaan4.4. KerakyatanKerakyatan5.5. Keadilan SosialKeadilan Sosial
RUMUSAN Pancasila di kalangan MasyarakatRUMUSAN Pancasila di kalangan Masyarakat1.1. Ketuhanan Yang Maha EsaKetuhanan Yang Maha Esa2.2. Peri Kemanusiaan Peri Kemanusiaan 3.3. Kebangsaan Kebangsaan 4.4. Kedaulatan RakyatKedaulatan Rakyat5.5. Keadilan SosialKeadilan Sosial
1717
PANCASILA dalam PEMBUKAAN UUD 1945PANCASILA dalam PEMBUKAAN UUD 1945 Dalam pembukaan UUD’45 pada alinea ke empat tercantum PancasilaDalam pembukaan UUD’45 pada alinea ke empat tercantum Pancasila yang di syahkan pada tgl 18 Agustus 1945 oleh sidang PPKI dengan yang di syahkan pada tgl 18 Agustus 1945 oleh sidang PPKI dengan
rumusan:rumusan: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradap2. Kemanusiaan yang adil dan beradap 3. Persatuan Indonesia3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dlm permusyawaratan / kebijaksanaan dlm permusyawaratan / perwakilanperwakilan
5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia 5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
*Pancasila pada masa Orde baru - Ditandai dengan Hari kesaktian Pancasila dan Tritura ( bubarkan PKI dan ormas-ormasnya; pembersihan kabinet dr unsur2 PKI; turunkan harga)
*Pancasila pada masa Reformasi - Ditandai dengan turunnya Pres.Soeharto dari jabatanya.
1818
PANCASILA SBG SISTEM FILSAFATPANCASILA SBG SISTEM FILSAFAT
Pengertian SistemPengertian Sistem Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling
berhubungan,saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secaraberhubungan,saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.
Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: - suatu kesatuan bagian - bagian.- suatu kesatuan bagian - bagian. - bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri.- bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. - saling berhubungan, saling ketergantungan.- saling berhubungan, saling ketergantungan. - kesemuanya dimaksud untuk mencapai suatu tujuan bersama.- kesemuanya dimaksud untuk mencapai suatu tujuan bersama. - terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.- terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.
1919
INTI PENGERTIAN FILSAFAT *Perkataan Filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah atau falasifah, *Berasal dari bahasa Yunani yaitu Phile atau“Philein”yang berarti cinta dan
“shopia” yang berarti kebijaksanaan, kata Phile jamaknya philos = pengetahuan, jadi kata Philoshopia artinya cinta pada ilmu pengetahuan= Daya upaya manusia untuk mencari kebenaran atau bijaksana.
*Menurut pengertian dari etimologi filsafat adalah semua ilmu pengetahuan yang membicarakan hakikat,dengan demikian setiap orang yang berfilsafat
akan jadi bijaksana (wisdom). *Dari pengertian praktis, filsafat artinya alam
berpikir atau alam pikiran. *Berfilsafat artinya “Berpikir secara mendalam
dan dengan sungguh-sungguh tentang hakikat segala sesuatu yang dilakukan atas dorongan kehendak yang baik berdasarkan putusan akal yang benar sesuai rasa kemanusiaan”.
2020
Pancasila sbg suatu sistem filsafatPancasila sbg suatu sistem filsafat
Sistem filsafat adalah ajaran yang bulat tentang berbagai segi Sistem filsafat adalah ajaran yang bulat tentang berbagai segi kehidupanyang mendasar. Suatu sistem filsafat paling sedikit kehidupanyang mendasar. Suatu sistem filsafat paling sedikit mengajarkan hakikat mengajarkan hakikat realitas, filsafat hidup,dan tata nilai(etika).realitas, filsafat hidup,dan tata nilai(etika).
Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikaynya merupakan sistem Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikaynya merupakan sistem filsafat. Pancasila terdiri atas bagian-bagian yaitu filsafat. Pancasila terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-silanya merupakan satu asas,dr suatu fungsi sila-silanya merupakan satu asas,dr suatu fungsi dan bertujuan tertentu yang isi sila-silanya dan bertujuan tertentu yang isi sila-silanya merupakan satu kesatuan yang bersifat merupakan satu kesatuan yang bersifat majemuk tunggal, konsekwensinya setiap majemuk tunggal, konsekwensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri sila tidak dapat berdiri sendiri terpisah dari sila-sila yang lain,terpisah dari sila-sila yang lain, tetapi saling berkaitan, tetapi saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Sila yang satu senantiasa dikualifikasi oleh sila-sila yang lainnya. Sila yang satu senantiasa dikualifikasi oleh sila-sila yang lainnya.
Kesatuan Pancasila sebagai suatu sistem dijelaskan sbb:Kesatuan Pancasila sebagai suatu sistem dijelaskan sbb: Sila pertama Sila pertama Ketuhanan Y M E meliputi dan menjiwai sila II,III,IV,V Sila kedua Ketuhanan Y M E meliputi dan menjiwai sila II,III,IV,V Sila kedua meliputi dan menjiwai sila III,IV,V.diliputi dan dijiwai sila Imeliputi dan menjiwai sila III,IV,V.diliputi dan dijiwai sila I
Sila ketiga meliputi dan menjiwai sila IV,V. diliputi dan dijiwai sila I,II.Sila ketiga meliputi dan menjiwai sila IV,V. diliputi dan dijiwai sila I,II. Sila keempat meliputi dan menjiwai sila V, diliputi dan dijiwai sila I,II,III. Sila keempat meliputi dan menjiwai sila V, diliputi dan dijiwai sila I,II,III.
Sila kelima diliputi dan dijiwai sila I,II,III,IV. Sila kelima diliputi dan dijiwai sila I,II,III,IV.
2121
CARA BERPIKIR FILSAFATCARA BERPIKIR FILSAFAT
Menurut Sidi Gazalba dalam Filsafat Sunoto(1985) ciri-ciri berpikir Menurut Sidi Gazalba dalam Filsafat Sunoto(1985) ciri-ciri berpikir filsafati adalah: filsafati adalah:
a. Radikal(berpikir mendasar sampai keakarnya).a. Radikal(berpikir mendasar sampai keakarnya). b. Sistematik(berpikir logis bergerak selangkah demi selangkah).b. Sistematik(berpikir logis bergerak selangkah demi selangkah). c. Universal(berpikir secara umum/ keseluruhan).c. Universal(berpikir secara umum/ keseluruhan).
Menurut A.Gunawan Setiardjo(1993) cara berpikir kefilsafatan :Menurut A.Gunawan Setiardjo(1993) cara berpikir kefilsafatan : a. Koheren(masing-masing a. Koheren(masing-masing tidak bertolak tidak bertolak belakang+melengkapi).belakang+melengkapi). b. Menyeluruh/Komprehensif(mencakup secara keseluruhan).b. Menyeluruh/Komprehensif(mencakup secara keseluruhan). c. Mendasar/ Radikal(berpikir mendasar sampai keakarnya).c. Mendasar/ Radikal(berpikir mendasar sampai keakarnya). d. Sistematik(Menunjukan tataurut yg berurutan tdk bertentangan).d. Sistematik(Menunjukan tataurut yg berurutan tdk bertentangan). e. Konseptual(Hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman2).e. Konseptual(Hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman2). f. Bertanggung Jawab(Hasil pemikiran yang bertanggung jawab).f. Bertanggung Jawab(Hasil pemikiran yang bertanggung jawab).
2222
Pengertian Pancasila secara FilsafatPengertian Pancasila secara Filsafat
11.ASPEK ONTOLOGIS.ASPEK ONTOLOGIS
Ontologis berasal dari bahasa Yunani asal kata onto berarti sesuatu yang sungguh- Ontologis berasal dari bahasa Yunani asal kata onto berarti sesuatu yang sungguh- sungguh ada atau kenyataan yang sesungguhnya dan logos berarti ilmu atau sungguh ada atau kenyataan yang sesungguhnya dan logos berarti ilmu atau teori atau studi tentang sesuatu.teori atau studi tentang sesuatu.
Dari aspek ontologi, Pancasila meliputi persoalan-persoalan tentang Dari aspek ontologi, Pancasila meliputi persoalan-persoalan tentang pembuktian keberadaan Pancasila melalui asal-usul terjadinya, apa pembuktian keberadaan Pancasila melalui asal-usul terjadinya, apa landasannya baik landasannya baik moral maupun yuridis.moral maupun yuridis.
Menurut Sumaryono (1994), tinjauan Ontologis untuk membahas Pancasila akan Menurut Sumaryono (1994), tinjauan Ontologis untuk membahas Pancasila akan didapatkan pokok-pokok pikiran Ontologis ssb:didapatkan pokok-pokok pikiran Ontologis ssb:
a. Adanya asas dan sumber “Ada” yang Universal.a. Adanya asas dan sumber “Ada” yang Universal. b. Pribadi manusia sebagai “subyek”, b. Pribadi manusia sebagai “subyek”,
baik secara individual maupun sosial.baik secara individual maupun sosial. c. Manusia sebagai subyek sadar bahwac. Manusia sebagai subyek sadar bahwa
eksistensinya berada dalam “Ada bersama,eksistensinya berada dalam “Ada bersama, baik secara sejajar atau horizontal.baik secara sejajar atau horizontal.
2323
2. Aspek Epistemologis 2. Aspek Epistemologis Kata Epistemologis berasal dari bahasa Yunani episteme berarti pengetahuan atau Kata Epistemologis berasal dari bahasa Yunani episteme berarti pengetahuan atau
kebenaran dan logos artinya ilmu atau teori, dengan demikian epistemologis kebenaran dan logos artinya ilmu atau teori, dengan demikian epistemologis berarti ilmu pengetahuan yang benar. berarti ilmu pengetahuan yang benar.
Aspek epistemologi dalam Pancasila terletak pada keabsahan Pancasila sebagai Aspek epistemologi dalam Pancasila terletak pada keabsahan Pancasila sebagai
ilmu yang dapat dipertanggung jawabkan.ilmu yang dapat dipertanggung jawabkan. Sumbernya manusia sbg epistemologi yaitu bahwa Pancasila:Sumbernya manusia sbg epistemologi yaitu bahwa Pancasila: 1. Sebagai sumber pengetahuan manusia1. Sebagai sumber pengetahuan manusia 2. Teori kebenaran pengetahuan manusia 2. Teori kebenaran pengetahuan manusia 3. Watak pengetahuan manusia, yang isinya 3. Watak pengetahuan manusia, yang isinya
Pancasila: Pancasila: a. Umum Universal– sbg pangkal tolak a. Umum Universal– sbg pangkal tolak
pelaks.kenegaraanpelaks.kenegaraan b. Umum Kolektif—sbg pedoman kolektif b. Umum Kolektif—sbg pedoman kolektif
negara tentang tertib.hukum di Indonesia.negara tentang tertib.hukum di Indonesia. c. Khusus dan Kongkrit—realiasi praksis.c. Khusus dan Kongkrit—realiasi praksis.
2424
3. Aspek Aksiologi3. Aspek Aksiologi Kata aksiologi berasal dari axios yang berarti nilai dan logos berarti ilmu atau teori, Kata aksiologi berasal dari axios yang berarti nilai dan logos berarti ilmu atau teori, jadi Aksiologi adalah teori tentang nilai,atau membahas tentang nilai, juga disebut jadi Aksiologi adalah teori tentang nilai,atau membahas tentang nilai, juga disebut filsafat nilai.filsafat nilai.
Berbagai batasan tentang nilai banyak dikemukakan oleh para ahli. Secara garis Berbagai batasan tentang nilai banyak dikemukakan oleh para ahli. Secara garis besar sebagian para ahli mengemukakan nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, besar sebagian para ahli mengemukakan nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, baik, benar, dan indah(B4,i). Mempunyai nilai artinya mempunyai kwalitas yang dapat baik, benar, dan indah(B4,i). Mempunyai nilai artinya mempunyai kwalitas yang dapat menyebabkan seseorang bersikap menyetujui.menyebabkan seseorang bersikap menyetujui.
Dalam Pancasila, terkandung implikasi moral yang terdapat dalam substansi Dalam Pancasila, terkandung implikasi moral yang terdapat dalam substansi Pancasila sebagai suatu nilai, terkandung mulai sila pertama hingga sila kelima yang Pancasila sebagai suatu nilai, terkandung mulai sila pertama hingga sila kelima yang merupakan cita-cita, harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan merupakan cita-cita, harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan Nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan merupakan nilai tertinggi jika dibandingkan merupakan nilai tertinggi jika dibandingkan dengan ketiga nilai di bawahnya.dengan ketiga nilai di bawahnya. ke tiga ke empat dan ke lima, merupakan nilaike tiga ke empat dan ke lima, merupakan nilaikenegaraan karena ketiganyakenegaraan karena ketiganya berkaitan dengan kehidupan kenegaraan.berkaitan dengan kehidupan kenegaraan.
Sedangkan sila ke empat merupakan sarana Sedangkan sila ke empat merupakan sarana terwujudnya suatu keadilan sosial dan terwujudnya suatu keadilan sosial dan selanjudnya sila ke lima adalah tujuan dari selanjudnya sila ke lima adalah tujuan dari keempat sila-sila lainnya. keempat sila-sila lainnya.
2525
E T I K AE T I K AEtika adalah ilmu yg membahas ttg bagaimana dan mengapa manusia
mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana manusia bersikap,bertanggungjawabterhadab berbagai ajaran moral.
1. 1. Etika umum : adalah prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia.
2 2. Etika khusus : adalah membahas prinsip dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia
a. Etika individual kewajiban pd diri sendiri b. Etika Sosial Kewajiban manusia dgn manusia lain
Etika berkaitan dengan predikat nilai :- Susila – tidak susila( Baik – buruk) Etika berkaitan dgn dasar-dasar filosofis yaitu etika dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia
2626
PANCASILA SEBAGAI ETIKAPANCASILA SEBAGAI ETIKA
Pancasila sebagai etika karena mengandung ajaran yb hrs dipertagung jawakan dlm sikap Pancasila sebagai etika karena mengandung ajaran yb hrs dipertagung jawakan dlm sikap dan tindakanyg terkait dengan nilai,moral,norma. dan tindakanyg terkait dengan nilai,moral,norma.
Pengertian Nilai, Moral dan NormaPengertian Nilai, Moral dan NormaNilai, Value (Inggris) termasuk pengertian filsafat.Nilai, Value (Inggris) termasuk pengertian filsafat. Filsafat disebut juga ilmu tentang nilai-nilaiFilsafat disebut juga ilmu tentang nilai-nilai Istilah nilai dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yg artinya “Keberhargaan” (Worth) Istilah nilai dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yg artinya “Keberhargaan” (Worth)
atau kebaikan(Goodness), dan kata kerja yg artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam atau kebaikan(Goodness), dan kata kerja yg artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaianmenilai atau melakukan penilaian
MoralMoral - Seluruh kaidah kesusilaan dan kebiasaan yang berlaku pada kelompok tertentu.- Seluruh kaidah kesusilaan dan kebiasaan yang berlaku pada kelompok tertentu. - Ajaran kesusilaan, tentang asas dan kaidah kesusilaan yg sistematis didalam etika, Filsafat - Ajaran kesusilaan, tentang asas dan kaidah kesusilaan yg sistematis didalam etika, Filsafat
moral dan teologi moralmoral dan teologi moral: Ajaran tentang hal yg baik dan buruk yg menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia: Ajaran tentang hal yg baik dan buruk yg menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia
NormaNorma Peraturan hidup yg mempengaruhi tingkah laku manusia didalam masyarakat sbb:Peraturan hidup yg mempengaruhi tingkah laku manusia didalam masyarakat sbb: a. Norma Agama ialah peraturan hidup yg diterima sbg perintah2 larangan2 anjuran2 yang a. Norma Agama ialah peraturan hidup yg diterima sbg perintah2 larangan2 anjuran2 yang
berasal dari Tuhan.berasal dari Tuhan. b. Norma Kesusilaan ialah peraturan2 hidup yang dianggap sbg suara hati sanubari manusia( b. Norma Kesusilaan ialah peraturan2 hidup yang dianggap sbg suara hati sanubari manusia(
insan- kamil).insan- kamil). c. Norma Kesopanan ialah peraturan2 hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia.c. Norma Kesopanan ialah peraturan2 hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. d. Norma Hukum ialah peraturan2 yang timbul dibuat oleh penguasa negara.d. Norma Hukum ialah peraturan2 yang timbul dibuat oleh penguasa negara.
2727
NILAI DASAR, NILAI INSTRUMENTAL, NILAI DASAR, NILAI INSTRUMENTAL, NILAI PRAKSISNILAI PRAKSIS
Tata nilai dalam kehidupan bernegara.Tata nilai dalam kehidupan bernegara.Nilai dasar adalahNilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang asas-asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat banyak bersifat banyak sedikitnya mutlak,dan tidak dipertanyakan sedikitnya mutlak,dan tidak dipertanyakan lagi. lagi.
Nilai InstrumentalNilai Instrumental adalah Pelaksanaan umum dari nilai dasar, biasanya adalah Pelaksanaan umum dari nilai dasar, biasanya dalam wujud dalam wujud norma sosial atau wujud norma hukum yang norma sosial atau wujud norma hukum yang terkristalisasi dlm lembaga – lembaga, terkristalisasi dlm lembaga – lembaga, sifatnya dinamis dan sifatnya dinamis dan kontekstual yaitu sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu, juga kontekstual yaitu sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu, juga
merupakan semacam tafsir positif terhadap nilai dasar yang bersifat merupakan semacam tafsir positif terhadap nilai dasar yang bersifat umum tersebut.umum tersebut.
Nilai PraksisNilai Praksis adalah Nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam adalah Nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan, seyogianya kenyataan, seyogianya sama semangatnya dengan nilai dasar dan sama semangatnya dengan nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai praksis ini akan merupakan nilai instrumental. Nilai praksis ini akan merupakan batu ujian apkah batu ujian apkah nilai dasar dan nilai instromental sungguh-sungguh hidup dalam nilai dasar dan nilai instromental sungguh-sungguh hidup dalam masyarakat atau tidak, karena nilai praksis merupakan penjabaran masyarakat atau tidak, karena nilai praksis merupakan penjabaran secara operasional dari secara operasional dari nilai dasar dan instrumental yang berupa nilai dasar dan instrumental yang berupa peraturan-peraturan pelaksanaan. peraturan-peraturan pelaksanaan.
2828
PANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR FUNDAMENTAL PANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR FUNDAMENTAL BAGI BANGSA DAN NEGARABAGI BANGSA DAN NEGARA
Sebagai falsafah hidup mengandung nilai-nilai yg sistematis, Sebagai falsafah hidup mengandung nilai-nilai yg sistematis, fundamentali dan menyeluruh. Sila-sila Pancasila merupakan suatu fundamentali dan menyeluruh. Sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yg bulat dan utuh, hirarki dan Sistematis. Kelima sila memilki kesatuan yg bulat dan utuh, hirarki dan Sistematis. Kelima sila memilki esensi serta Makna yg utuh. Setiap aspek kehidupan bermasyarakat, esensi serta Makna yg utuh. Setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasar nilai “Pancasila”.berbangsa dan bernegara harus berdasar nilai “Pancasila”.
Nilai obyektif.Nilai obyektif.a.a. Bersifat umum, universal dan abstrak.Bersifat umum, universal dan abstrak.b.b. Nilai Pancasila tetap ada sepanjang masaNilai Pancasila tetap ada sepanjang masac.c. Pancasila dalam pembukaan UUD’45 sebagai pokok kaidah Pancasila dalam pembukaan UUD’45 sebagai pokok kaidah
fundamental merupakan Sumber hukum positif sebagai tertib hukum fundamental merupakan Sumber hukum positif sebagai tertib hukum tertinggitertinggi
Nilai Subyektif.Nilai Subyektif.a.a. Hasil pemikiran kritis, refleksi filosofis bangsa IndonesiaHasil pemikiran kritis, refleksi filosofis bangsa Indonesiab.b. Pandangan hidup bangsa, jati diri bangsa sebagai sumber nilai Pandangan hidup bangsa, jati diri bangsa sebagai sumber nilai
kebenaran, kebaikan, keadilan diwujudkan sesuai hati nurani karena kebenaran, kebaikan, keadilan diwujudkan sesuai hati nurani karena bersyumber pada kepribadian bangsabersyumber pada kepribadian bangsa
2929
INTI ISI SILA-2 PANCASILA SBG FILSAFATINTI ISI SILA-2 PANCASILA SBG FILSAFAT*Sila Ketuhanan Yang Maha Esa:*Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Menjiwai semua sila lainya; Pengejawantahan tujuan manusia sebagai makluk Tuhan YME; Segala Menjiwai semua sila lainya; Pengejawantahan tujuan manusia sebagai makluk Tuhan YME; Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, moral negara, moral penyelenggara negara; hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, moral negara, moral penyelenggara negara; Pol.Neg, pemerintahan neg, hukum,peraturan perUUneg,kebebasan,&HAM warga negara dijiwai Pol.Neg, pemerintahan neg, hukum,peraturan perUUneg,kebebasan,&HAM warga negara dijiwai Ketuhanan.Ketuhanan.
*Sila Kemanusiaan yang adil dan beradap:*Sila Kemanusiaan yang adil dan beradap:Nilai kemanusiaan bersuber dasar fisolofis antropologi; Nilai yang menjunjung tinggi harkat,martabat Nilai kemanusiaan bersuber dasar fisolofis antropologi; Nilai yang menjunjung tinggi harkat,martabat manusia sbg makluk yg beradap; Hak kodrati manusia/hak dasar(ham); .manusia sbg makluk yg beradap; Hak kodrati manusia/hak dasar(ham); .Nilai kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia didasarkan potensi murni manusia; Nilai Nilai kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia didasarkan potensi murni manusia; Nilai kemanusiaan sbg makluk yg berbudaya,bermoral dan beragama;Nilai man harus adil thd diri kemanusiaan sbg makluk yg berbudaya,bermoral dan beragama;Nilai man harus adil thd diri sendiri,lingkungan,masy,bangsa&negara; Menghargai kesamaan atas hak dan derajat tanpa sendiri,lingkungan,masy,bangsa&negara; Menghargai kesamaan atas hak dan derajat tanpa membedakan SARA;Nilai tenggang rasa,saling mencintai sesama manusia,tidak semena-mena.membedakan SARA;Nilai tenggang rasa,saling mencintai sesama manusia,tidak semena-mena.
*Sila Persatuan Indonesia:*Sila Persatuan Indonesia:Penjelmaan sifat kodrati man yg mono dualis,sbg makluk individu&sosial; Negara merupakan suatu Penjelmaan sifat kodrati man yg mono dualis,sbg makluk individu&sosial; Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama antar SARA; Pengikat Indonesia “Bhineka Tunggal Eka”; Mengatasi persekutuan hidup bersama antar SARA; Pengikat Indonesia “Bhineka Tunggal Eka”; Mengatasi segala kesalah fahaman SARA memberi wahana atas tercapainya harkat&martabat manusia; segala kesalah fahaman SARA memberi wahana atas tercapainya harkat&martabat manusia; memanfaatkan potensi negara secara bersama dlm kehidupan berbangsa&bernegara.memanfaatkan potensi negara secara bersama dlm kehidupan berbangsa&bernegara.
*Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dlm permusyawaratan/ perwakilan : *Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dlm permusyawaratan/ perwakilan : Mewujudkan harkat&martabat manusia dlm suatu wil negara; Rakyat asal mula kekuasaan neg; Mewujudkan harkat&martabat manusia dlm suatu wil negara; Rakyat asal mula kekuasaan neg; Negara adalah sbg penjilmaan sifat kodrati manusia sbg makluk individu&makluk sosial; Negara adalah sbg penjilmaan sifat kodrati manusia sbg makluk individu&makluk sosial; Musyawarah&mufakat digunakan sbg nilai demokrasi di Indonesia. Musyawarah&mufakat digunakan sbg nilai demokrasi di Indonesia.
.*.*Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Terkandung nilai2tujuan negara; Keadilan dlm hubungan diri sendiri dan dengan manusia Terkandung nilai2tujuan negara; Keadilan dlm hubungan diri sendiri dan dengan manusia lainya; Keadialan antara negara dan warganya(distributif,legal, kumulatif)lainya; Keadialan antara negara dan warganya(distributif,legal, kumulatif)
3030
HAM MENURUT NILAI-NILAI HAM MENURUT NILAI-NILAI PANCASILAPANCASILA Kebebasan dasar dan hak-hak dasar disebut HAM yang melekat pada Kebebasan dasar dan hak-hak dasar disebut HAM yang melekat pada
manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan YME.manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan YME.
Dalam tiap-tiap sila dari Pancasila selalu terkandung makna tentang Dalam tiap-tiap sila dari Pancasila selalu terkandung makna tentang HAMHAM
HAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam HAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.bernegara.
Hubungan negara dengan warga negara dalam kehidupan penegakan Hubungan negara dengan warga negara dalam kehidupan penegakan HAM pada pembukaan UUD’45 yang menjiwai keseluruhan pasal HAM pada pembukaan UUD’45 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuh UUD’45 terutama pasal 27 s/d pasal 34 dan dalam batang tubuh UUD’45 terutama pasal 27 s/d pasal 34 dan Amandemen UUD’45 tahun 2002 BAB XA pasal 28A s/d 28J tentang Amandemen UUD’45 tahun 2002 BAB XA pasal 28A s/d 28J tentang HAMHAM
3131
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGIPANCASILA SEBAGAI IDEOLOGIIdeologi :Ideologi :Idea : Gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita.Idea : Gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita.Logos: artinya ilmuLogos: artinya ilmuIdeologi : Ilmu pengetahuan tentang ide-ide / ajaran tentang Ideologi : Ilmu pengetahuan tentang ide-ide / ajaran tentang pengertian-pengertian dasar.pengertian-pengertian dasar.
-Dikemukan pertama oleh Destutt de Tracy orang Perancis(1796)-Dikemukan pertama oleh Destutt de Tracy orang Perancis(1796) “ “The Science of Ideas”.The Science of Ideas”. -Dikembangkan oleh Karl Marx sbg pandangan hidup berdsrkan -Dikembangkan oleh Karl Marx sbg pandangan hidup berdsrkan kepentingan kelas/ gol. Tertentu, dalam bid.politik/sosial ekonomi. kepentingan kelas/ gol. Tertentu, dalam bid.politik/sosial ekonomi.
-Ideologi tergantung dari filsafat yang dianut oleh pok/negara.-Ideologi tergantung dari filsafat yang dianut oleh pok/negara.
Ideologi pengertian umum : Kumpulan gagasan , ide-ide, keyakinan-Ideologi pengertian umum : Kumpulan gagasan , ide-ide, keyakinan-keyakinan,kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan keyakinan,kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang sistematis yang menyangkut dan menyangkut dan mengatur tingkah laku mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu sekelompok manusia tertentu dalam pelbagi bidang kehidupandalam pelbagi bidang kehidupan
3232
MACAM-MACAM IDEOLOGIMACAM-MACAM IDEOLOGI1. Ideologi Leberlisme : -Rasio diletakan pada nilai kebenara tertinggi -Materialism meletakan materi sbg nilai tertinggi
- Pelopor : - John Loch menyatakan bahwa manusia dilahirkan “bebas sempurna”,sehingga tiap-tiap orang mempunyai keleluasaan berbuat.-Kebebasan individu sbg nilai tertinggi dlm bermasyarakat
-Hubungan dengan Agama Sekulerisme(tidak ada hubunganya)2. Ideologi Komunis(KarlMARX) : Reaksi dari perkembangan masy. Kapitalism
-Filosofis materialism dialektis&historis kenyataan tertinggi adalah materi. -Hak individu diganti milik kolektivif,dlm klas-klas(kapitalis& proletar)
-Disebut juga ideologi sosialisme,dg etika menghalalkan segala cara utk kptingan klas-Manusia merupakan hakekat menciptakan dirinya sendiriTidak mengenal adanya Tuhan (Atheis), karena manusia diciptakan oleh diri sendiri
3. Ideologi Pancasila : -Berasal dari falsafah bangsa Indonesia, -Merupakan sari dari budaya2 Bangsa. -Berkembang dengan pola pikir integralistik. -Dengan pendekatan : kesisteman,keseimbangan,keserasian, kekeluargaan, koperasi dll. -Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
3333
MAKNA IDEOLOGI BAGI NEGARAMAKNA IDEOLOGI BAGI NEGARABagi suatu bangsa dan negara, ideologi adalah wawasan, pandangan Bagi suatu bangsa dan negara, ideologi adalah wawasan, pandangan hidup atau falsafah kebangsaan dan kenegaraan.hidup atau falsafah kebangsaan dan kenegaraan.
Ideologi adalah landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan Ideologi adalah landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegarabermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Ideologi mengandung inti serangkaian nilai / norma atau sistem nilai dasar Ideologi mengandung inti serangkaian nilai / norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh, mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh yang bersifat menyeluruh, mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh masyarakat, bangsamasyarakat, bangsa
Nilai dasar yang terangkum dalam Pancasila, Nilai dasar yang terangkum dalam Pancasila, menjadi ideologi bangsa Indonesia, karena menjadi ideologi bangsa Indonesia, karena bersumber dari budaya dan pengalaman bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat, bangsa dan negara RIsejarah masyarakat, bangsa dan negara RI
3434
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIADAN NEGARA INDONESIA
Ideologi Pancasila adalah Ideologi yang berasal dari falsafah bangsa Ideologi Pancasila adalah Ideologi yang berasal dari falsafah bangsa Indonesia, merupakan sari budaya dari budaya-budaya yang yang Indonesia, merupakan sari budaya dari budaya-budaya yang yang di Indonesiadi Indonesia
Ideologi Negara dalam arti cita-cita negara pada hakekatnya Ideologi Negara dalam arti cita-cita negara pada hakekatnya merupakan asas kerohanian memiliki cir-ciri :merupakan asas kerohanian memiliki cir-ciri :
- Mempunyai derjat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan - Mempunyai derjat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan,dan kenegaraan,
- Oleh karena itu mewujudkan asas - Oleh karena itu mewujudkan asas kerohanian, pandangn kerohanian, pandangn hidup, hidup, pedoman hidup, yang dipelihara, pedoman hidup, yang dipelihara, dikembangkan, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya kepada generasi berikutnya diperjuangkan dan dipertahankan diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.dengan kesediaan berkorban.
3535
IIDEOLOGI TERTUTUPDEOLOGI TERTUTUP-Nilai &Cita-cita dari suatu kelompok orang-Nilai &Cita-cita dari suatu kelompok orang-Dibenarkan pengorbana yang dibebankan kepada masyarakat.-Dibenarkan pengorbana yang dibebankan kepada masyarakat.-Dituntut taat secara mutlak-Dituntut taat secara mutlak
IDEOLOGI TERTBUKAIDEOLOGI TERTBUKA-Nilai & cita-cita digali dari rohani, moral, budaya masyatakat-Nilai & cita-cita digali dari rohani, moral, budaya masyatakat-Tidak dibenarkan pengorbanan kepada masyarakat.-Tidak dibenarkan pengorbanan kepada masyarakat.-Berdasarkan hati nurani, tanggungjawab hak-hak asasi-Berdasarkan hati nurani, tanggungjawab hak-hak asasiPancasila Ideologi terbuka : Memberi orientasi kedepan yaitu: Pancasila bersifat aktual,
dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman
• Menurut Dr Alfian idiologi terbuka dituntut memiliki kekuatan2 sbb:
- Dimensi realita : nilai2 dasar bersumber dan hidup,berakar dlm masyarakat - Dimens idealisme: nilai2 dasar yg memberi harapan masa depan. - Dimensi fleksibilitas(pengembangan kedepan): luwes& merangsang pengembangan
pemikiran-pemikiran baru sesuai realitas perkembangan zaman.
PANCASILA IDEOLOGI TERBUKAPANCASILA IDEOLOGI TERBUKA
3636
Kedudukan Pancasila sering disebut sebagai :Kedudukan Pancasila sering disebut sebagai :Dasar filsafata/falsafah negara,Ideologi negara,Dasar negaraDasar filsafata/falsafah negara,Ideologi negara,Dasar negara
Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara :: a-Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum)a-Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) b-Meliputi suasana kebatinan UUD’45.b-Meliputi suasana kebatinan UUD’45. c-Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negarac-Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara d-Mengandung norma yang harus diikuti oleh semua wargad-Mengandung norma yang harus diikuti oleh semua warga negara dan pemerintah.negara dan pemerintah. e-Merupakan sumber semangat bagi UUD’45e-Merupakan sumber semangat bagi UUD’45
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARAPANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
3737
HUBUNGAN NEGARA DENGAN AGAMA HUBUNGAN NEGARA DENGAN AGAMA MENURUT PANCASILA MENURUT PANCASILA
1.Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa1.Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa2. Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang berTuhan dan 2. Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang berTuhan dan
melaksanakan ibadah sesuai agama/kepercayannya.melaksanakan ibadah sesuai agama/kepercayannya.3. Manusia menurut kodratnya sebagai makluk Tuhan (tidak 3. Manusia menurut kodratnya sebagai makluk Tuhan (tidak
Atheis/Sekuler).Atheis/Sekuler).4Tidak ada pertentangan bagi antar golongan intern/antar agama4Tidak ada pertentangan bagi antar golongan intern/antar agama5.Tidak memaksakan untuk memeluk kepada Agama tertentu.5.Tidak memaksakan untuk memeluk kepada Agama tertentu.6. Memberi toleransi dalam kehidupan beragama.6. Memberi toleransi dalam kehidupan beragama.7. Pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara harus sesuai nilai-7. Pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara harus sesuai nilai-
nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.8. Negara pada hakekatnya berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa8. Negara pada hakekatnya berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa
3838
Aktualisasi Pancasila 2 cara yaitu Aktualisasi Pancasila 2 cara yaitu ::
Secara obyektif Secara obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan antara lain berbagai bidang kehidupan kenegaraan antara lain bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dengan penjabarannya kedalam undang-dengan penjabarannya kedalam undang-undang,menyangkut kelembagaan yaituLembaga undang,menyangkut kelembagaan yaituLembaga Eksekutif, Legislatif , Yudikatif serta kelembagaan Eksekutif, Legislatif , Yudikatif serta kelembagaan lainnya, termasuk kelompok supra dan infra lainnya, termasuk kelompok supra dan infra struktur politik.struktur politik.
Secara Subyektif Secara Subyektif adalah aktualisasi Pancasila pada adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral yang setiap individu terutama dalam aspek moral yang kaitannya dengan negara dan masyarakat, dalam kaitannya dengan negara dan masyarakat, dalam hal ini warga biasa,pelajar,mahasiswa, aparat, hal ini warga biasa,pelajar,mahasiswa, aparat, penguasa, pengusaha,intelektual dan lain-lainya.penguasa, pengusaha,intelektual dan lain-lainya.
3939
PANCASILA DALAM KONTEKS PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RIKETATANEGARAAN RI
Pancasila sebagai dasar negara merupakan asas kerokanian, sebagai Pancasila sebagai dasar negara merupakan asas kerokanian, sebagai sumber norma dan tertib hukum yang melamdasi berbagai kegiatan sumber norma dan tertib hukum yang melamdasi berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan rakyat dalam kehidupan berbangsa penyelenggaraan pemerintahan dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (POLEKSOSBUDHANKAM).dan bernegara (POLEKSOSBUDHANKAM).
Konsekuensi : Pemerintah dan warga negara dalam Ikatan hidupKonsekuensi : Pemerintah dan warga negara dalam Ikatan hidup bernegara harus tetap dalam jangkauan Pancasila bernegara harus tetap dalam jangkauan Pancasila
sebagai dasar negara sebagai dasar negara
Ini berarti : Pokok-poko pikiran muatan Pancasila merupakan alatIni berarti : Pokok-poko pikiran muatan Pancasila merupakan alat ukur untuk menilai sejauh mana pemerintah dan wargaukur untuk menilai sejauh mana pemerintah dan warga negara sudah menjalankan tugas dan kewajiban sesuainegara sudah menjalankan tugas dan kewajiban sesuai tuntutan Pancasilatuntutan Pancasila
Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas Hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas Hukum.
4040
SISTEMATIKA HUKUM & PERUNDANG-SISTEMATIKA HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN RIUNDANGAN RI
1.1.UUD 1945UUD 19452.2. KETETAPAN (TAP) MPRKETETAPAN (TAP) MPR3.3.UNDANG -UNDANGUNDANG -UNDANG4.4. PERPUPERPU5.5.Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah6.6.Keputusan PresidenKeputusan Presiden7.7.Keputusan Menteri.Keputusan Menteri.8.8.Peraturan Daerah.Peraturan Daerah.
Hukum Dasar : Meliputi UUD tertulis maupun tidak tertulis.Hukum Dasar : Meliputi UUD tertulis maupun tidak tertulis.UUD : Hukum dasar yang tertulisUUD : Hukum dasar yang tertulisKonvensi : Hukum dasar yang tidak tertulisKonvensi : Hukum dasar yang tidak tertulis
UUD bagi suatu negara :UUD bagi suatu negara :*Memberikan perlindungan HAM*Memberikan perlindungan HAM*Pedoman bagi penyelenggaraan Negara*Pedoman bagi penyelenggaraan Negara*Pedoman bagi warga negara, lembaga negara dan lembaga masyarakat*Pedoman bagi warga negara, lembaga negara dan lembaga masyarakat
4141
PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945DASAR 1945
1. Dirancang dan diterima oleh : Badan Penyelidik 1. Dirancang dan diterima oleh : Badan Penyelidik usaha-usaha persiaspan kemerdekaan Indonesia usaha-usaha persiaspan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 16 Juli 1945.(BPUPKI) tanggal 16 Juli 1945.
*Panitia kecil IX Pemeriksaan usul-usul dr pihak 2 *Panitia kecil IX Pemeriksaan usul-usul dr pihak 2 *Panitian kecil IX perancang JAKARTA CHARTER*Panitian kecil IX perancang JAKARTA CHARTER *Panitia Perancang UUD Negara*Panitia Perancang UUD Negara Panitia Kecil(7orang) sempurnakan naskah, Panitia Kecil(7orang) sempurnakan naskah,
sedangkan bahasanya oleh panitia ahli bahasa sedangkan bahasanya oleh panitia ahli bahasa Indonesia: 3 orang (Perancang UUD)Indonesia: 3 orang (Perancang UUD)
2. Disyahkan & ditetapkan Oleh :2. Disyahkan & ditetapkan Oleh : Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
pada tanggal 18 Agustus 1945 pukul 1.45.pada tanggal 18 Agustus 1945 pukul 1.45.
4242
A.A. PengertianPengertianUUD 1945 adalah keseluruhan naskah terdiri dari :UUD 1945 adalah keseluruhan naskah terdiri dari :
1. Pembukaan 4 alinea1. Pembukaan 4 alinea 2. Batang Tubuh :2. Batang Tubuh : 16 Bab, 37pasal, 4 Pasal aturan peralian dan 2ayat aturan tamb.16 Bab, 37pasal, 4 Pasal aturan peralian dan 2ayat aturan tamb. Disyahkan sidang PPKI Tgl. 18 Agustus 1945Disyahkan sidang PPKI Tgl. 18 Agustus 1945 Dimuat dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun ke Dimuat dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun ke
II No. 7 tanggal 15 Pebruari 1946.II No. 7 tanggal 15 Pebruari 1946. Diamandemen oleh MPR dalam SI 1999,2000,2001,2002Diamandemen oleh MPR dalam SI 1999,2000,2001,2002 Pada perubahan(amandemen)ditambahPasal6A,7ABC,18AB,20A, Pada perubahan(amandemen)ditambahPasal6A,7ABC,18AB,20A,
22ABCDE, 23ABCDEFG, 24ABC, 28A s/d J, 36ABC, 22ABCDE, 23ABCDEFG, 24ABC, 28A s/d J, 36ABC, ditambah BAB VIIA,B,VIIIA,IXA,XA,dan BAB IV dihapus. Sedangkan :ditambah BAB VIIA,B,VIIIA,IXA,XA,dan BAB IV dihapus. Sedangkan : 4 Pasal, Aturan Perlihan — dirubah 3 Pasal.4 Pasal, Aturan Perlihan — dirubah 3 Pasal. 2 Ayat Aturan Tambahan ---- dirubah 2 Pasal2 Ayat Aturan Tambahan ---- dirubah 2 Pasal.. ..
4343
B. B. KedudukanKedudukanMenurut TAP.MPRS No. XX/MPRS/1966Menurut TAP.MPRS No. XX/MPRS/1966Jo.TAP MPR No. V/MPR/1973Jo.TAP MPR No. V/MPR/1973 No.IX/MPR/1978No.IX/MPR/1978
No.III/MPR/2000No.III/MPR/2000UUD 1945 menempati kedudukan tertinggi dengan heirarki sebagai UUD 1945 menempati kedudukan tertinggi dengan heirarki sebagai
berikut :berikut :1.1. UUD 1945UUD 19452.2. TAP.MPR.TAP.MPR.3.3. UU / peraturan Pemerintah sebagai UU / peraturan Pemerintah sebagai
pengganti UU (Perpu)pengganti UU (Perpu)44 Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah55 Keputusan PresidenKeputusan Presiden66 Peraturan DaerahPeraturan Daerah77 Peraturan – peraturan Peraturan – peraturan
pelaksanaannya lainnya,pelaksanaannya lainnya,(Peraturan/ keputusan Menteri ,dll).(Peraturan/ keputusan Menteri ,dll).
4444
C. C. Sifat UUD 1945Sifat UUD 1945
1). UMUM : aspek yg diatur oleh / dengan ketentuan didalam UUD harus 1). UMUM : aspek yg diatur oleh / dengan ketentuan didalam UUD harus mencakup semua aspek kehidupan ketatanegaraan.mencakup semua aspek kehidupan ketatanegaraan.
2). LUHUR : melihat isi / materi UUD memuat cita-cita serta pandangan hidup 2). LUHUR : melihat isi / materi UUD memuat cita-cita serta pandangan hidup bangsa yang menjadi tujuan serta landasan negara.bangsa yang menjadi tujuan serta landasan negara.
3). ISTIMEWA :3). ISTIMEWA : - Formil : pembentukan dan atau pembebannya dilakukan MPR- Formil : pembentukan dan atau pembebannya dilakukan MPR - Materiil isi UUD bersifat komplek, menjangkau seluruh kehidupan bangsa- Materiil isi UUD bersifat komplek, menjangkau seluruh kehidupan bangsa
4). KUSUS :4). KUSUS : -Singkat / supel, flexibel :-Singkat / supel, flexibel : hanya memuat 37 pasal, 3 pasal aturan hanya memuat 37 pasal, 3 pasal aturan
tambahan dan 2 ayat aturan peralihan, tambahan dan 2 ayat aturan peralihan, cukup memuat aturan pokok.cukup memuat aturan pokok.
- Luwes / kenyal : tetap menjamin - Luwes / kenyal : tetap menjamin kejelasan dan kepastian hukum, kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan lebih lanjut sebagai Peraturan lebih lanjut sebagai penyelenggaraan aturan pokok dengan penyelenggaraan aturan pokok dengan hukum ditingkat yang lebih rendah, hukum ditingkat yang lebih rendah, karena mudah membuat/ merubahnya. karena mudah membuat/ merubahnya.
4545
D. Fungsi UUD 1945D. Fungsi UUD 1945 = Sebagai Dasar Negara RI.= Sebagai Dasar Negara RI.
= Sumber hukum dari segala sumber hukum yang berlaku di = Sumber hukum dari segala sumber hukum yang berlaku di IndonesiaIndonesia
= Sebagai alat kontrol bagi peraturan/perundang-undangan yang = Sebagai alat kontrol bagi peraturan/perundang-undangan yang berada dibawahnya.berada dibawahnya.
= UUD berisi pembatasan kekuasaan dalam Negara, tampak = UUD berisi pembatasan kekuasaan dalam Negara, tampak dalam 3 hal : dalam 3 hal :
1.1. Menjamin hak asasi manusia atau hak warga negara.Menjamin hak asasi manusia atau hak warga negara.2.2. Memuat ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar.Memuat ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar.3.3. Mengatur tugas serta wewenang `dalam negara.Mengatur tugas serta wewenang `dalam negara.
4646
UDANG – UNDANG DASAR NEGARA UDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN REPUBLIK INDONESIATAHUN 19451945
, , PEMBUKAANPEMBUKAAN (PREAMBUL)(PREAMBUL)Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di
atas dunia harusatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat
sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalamPermusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalamPermusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• ..
4747
1.1. MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945 BAGI MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945 BAGI PERJUANGAN BANGSA INDONESIA.PERJUANGAN BANGSA INDONESIA.
SUMBERASPIRASI
CITA-CITA HUKUMCITA-CITA MORAL
UNIVERSAL
LESTARINILAI-NILAI
MOTIVASI
4848
2. 2. MAKNA ALINEA-ALINEA DALAM MAKNA ALINEA-ALINEA DALAM PEMBUKAAN.UUD’45PEMBUKAAN.UUD’45
ALINEA-ALINEA ALINEA-ALINEA PEMBUKAANPEMBUKAAN
MAKNAMAKNA
ALINEA IALINEA I -DALIL OBYEKTIF-DALIL OBYEKTIF-PERNYATAA SUBYEKTIF-PERNYATAA SUBYEKTIF-LANDASAN POLITIK LN-LANDASAN POLITIK LN
ALINEA IIALINEA II -KESINMABUNGAN -KESINMABUNGAN PERJUANGAN PERJUANGAN KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN (MOMENTUM)(MOMENTUM)
ALINEA IIIALINEA III -MOTIVASI SPIRITUAL-MOTIVASI SPIRITUALMOTIVASI RIIL & MOTIVASI RIIL & MATERIAL MATERIAL
ALINEA IVALINEA IV -TUJUAN NASIONAL-TUJUAN NASIONAL-PRINSIP DASAR-PRINSIP DASAR
4949
3. POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM 3. POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM PEMBUKAAN UUD 1945PEMBUKAAN UUD 1945
POKOK PIKIRAN
KETUHANAN Y.M.E MENURUT DASAR KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
KEDAULATAN RAKYAT
KEADILAN SOSIAL
PERSATUAN
5050
HUBUNGAN PEMBUKAAN DENGAN HUBUNGAN PEMBUKAAN DENGAN BATANG TUBUH UUD 1945BATANG TUBUH UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi hubungan langsung Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi hubungan langsung bersifat kausal organik dengan batang tubuh UUD 1945,karena bersifat kausal organik dengan batang tubuh UUD 1945,karena dalam pembukaan dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945.dalam pembukaan dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945.Pembukaan memuat dasar falsafat negara dan UUD Pembukaan memuat dasar falsafat negara dan UUD merupakan arti kesatuan nilai dan norma yang terpadu.merupakan arti kesatuan nilai dan norma yang terpadu.
Makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 :Makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 :1.1. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuk Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuk
negara.negara.2.2. Merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara
Indonesia terwujud (Alinea IV).Indonesia terwujud (Alinea IV).
5151
HUBUNGAN MASING-MASING ALINEA HUBUNGAN MASING-MASING ALINEA DENGAN BATANG TUBUH UUD’45DENGAN BATANG TUBUH UUD’45
1.1. Alinea 1,2,3, merupakan pernyataan yang Alinea 1,2,3, merupakan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan kausal organik tidak mempunyai hubungan kausal organik dengan batang tubuhdengan batang tubuh
2.2. Alinea 4 mempunyai hubungan kausal Alinea 4 mempunyai hubungan kausal organik organik ::
a. UUD ditentukana. UUD ditentukan b. Dalam UUD diatur tentang b. Dalam UUD diatur tentang
Pemeritahan NegaraPemeritahan Negara c. Negera berbentuk Republik c. Negera berbentuk Republik
berkedaulatan Rakyatberkedaulatan Rakyat d. Ditetapkannya dasar Kerohanian d. Ditetapkannya dasar Kerohanian
(Dasar falsafah Negara Pancasila)(Dasar falsafah Negara Pancasila)
5252
HUBUNGAN ANTARA PEMBUKAAN HUBUNGAN ANTARA PEMBUKAAN DENGAN PANCASILADENGAN PANCASILA
Dalam Pembukaan UUD’45 secara formal yuridis Pancasila ditetapkan Dalam Pembukaan UUD’45 secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar Filsafat Negara RI.sebagai dasar Filsafat Negara RI.1. Hubungan secara formal :1. Hubungan secara formal : a. Rumusan Pancasila dalam Alinea 4a. Rumusan Pancasila dalam Alinea 4 b. Pembukaan UUD’45 merupakan pokok kaidah fundamental.b. Pembukaan UUD’45 merupakan pokok kaidah fundamental. c. Pembukaan UUD’45 Intinya adalah Pancasila tidak tergantung c. Pembukaan UUD’45 Intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang Tubuh.pada batang Tubuh. d. Pancasila sebagai dasar kelangsungan hidup Negara did. Pancasila sebagai dasar kelangsungan hidup Negara di Proklamirkan pada 17 Agustus 1945Proklamirkan pada 17 Agustus 1945 e. Pancasila adalah inti Pembukaan UUD’45 melekat pada e. Pancasila adalah inti Pembukaan UUD’45 melekat pada kelangsungan hidup Negerakelangsungan hidup Negera2. Hubungan secara material.2. Hubungan secara material. Dalam pembukaan UUD ’45 Dalam pembukaan UUD ’45
materi yang dibahas oleh BPUPKI materi yang dibahas oleh BPUPKI pertama adalah filsafat Pancasila-pertama adalah filsafat Pancasila-Pembukaan,tertib hukum Indonesia Pembukaan,tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasilabersumber pada Pancasila
5151
PENGERTIAN HUKUM DASAR
HUKUMHUKUM MengikatMengikatIsinya Norma-norma/KetentuanIsinya Norma-norma/Ketentuan
DasarDasar Merupakan Sumber hukumMerupakan Sumber hukumAlat KontrolAlat Kontrol
TERTULISTERTULIS Undang-undang dasarUndang-undang dasarDitetapkan/disahkanDitetapkan/disahkan
TIDAK TERTULISTIDAK TERTULIS Timbul dalam praktek ketatanegaraan Timbul dalam praktek ketatanegaraan (Konvensi)(Konvensi)Tidak boleh bertentang dengan UUD Tidak boleh bertentang dengan UUD pelengkap UUDpelengkap UUD
5252
KONVENSI->Konvensi adalah Hukum dasar yang tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktek kenegaraan.
->Konvensi tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
->Konvensi merupakan aturan pelengkap/mengisi kekosongan yang timbul dari praktek kenegraan.
Contoh :
->Pidato kenegaraan setiap menjelang peringatan tanggal 17 Agustus didalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
->Pidato pertanggunjawaban presiden setiap akhir masa jabatannya
->Pidato Presiden setiap Awal penetapan tahun anggaran baru/RAPBN.pada bulan Januari.
5353
KONSTITUSI
Konstitusi adalah semua ketentuan-ketentua yang mengatur ketatanegaraan suatu negara.
Undang-undang dasar adalah suatu undang-undang yang tertulis yang merupakan dasar pokok dari pada ketatanegaraan suatu negara.
Pengertian Konstitusi :
-Lebih luas dari pada UUD atau
- Sama dengan pengertian UUD
UUD hanya meliputi konstitusi tertulis selain itu terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam UUD
5454
HAL-HAL POKOK DALAM RANGKAIAN HAL-HAL POKOK DALAM RANGKAIAN PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945INDONESIA TAHUN 1945
>Amandemen UUD 45 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN Otonomi Daerah Kebebasan Pers Mewujudkan kehidupan demokrasi
Jumlah :• 16 bab• 37 pasal• 49 ayat• 4 pasal Aturan Peralihan• 2 ayat Aturan Tambahan• Penjelasan
TUNTUTAN REFORMASI SEBELUM PERUBAHANDASAR PEMIKIRAN
PERUBAHAN Kekuasaan tertinggi di tangan MPR Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden Pasal – pasal multitafsir Pengaturan lembaga negara oleh Presiden melalui pengajuan UU Praktek ketatanegaraan tidak sesuai dengan jiwa Pembukaan UUD 1945
TUJUAN PERUBAHAN
Penyempurnakan aturandasar : Tatanan negara Kedaulatan rakyat HAM Pembagian kekuasaan Kesejahteraan Sosial Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum Sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa
DASAR YURIDIS
Pasal 3 UUD 1945 Pasal 37 UUD 1945 TAP MPR No.IX/MPR/1999 TAP MPR No.IX/MPR/2000 TAP MPR No.XI/MPR/2001
KESEPAKATAN DASAR Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 Tetap mempertahankan NKRI Mempertegas sistem presidensiil Penjelasan UUD 1945 yang membuat hal – hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal–pasal (Batang Tubuh) Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”
SIDANG MPR Sidang Umum MPR 1999 14–21 Okt 1999 Sidang Tahunan MPR 2000 7–18 Agt 2000 Sidang Tahunan MPR 2001 1–9 Nov 2001 Sidang Tahunan MPR 2002 1–11 Agt 2002
HASIL PERUBAHANJumlah : 21 bab 37 pasal 170 ayat 3 pasal Aturan Peralihan 2 pasal Aturan Tambahan Tanpa Penjelasan
5555
BAB I BENTUK DAN KEDAULATANBAB I BENTUK DAN KEDAULATAN( Pasal 1)( Pasal 1)
Kedaulatan berada di tangan rakyat dandilaksanakan menurut UUD ***)
Negara Kesatuan Berbentuk Republik
Negara Hukum ***)
5656
LEMBAGA – LEMBAGA DALAM SISTEM LEMBAGA – LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAANKETATANEGARAANmenurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUD 1945
KPU
BPK
Perwakilan BPKProvinsi
Banksentral
Presiden/Wakil
PresidenKementerian
NegaraDewan
pertimbanganTNI / POLRI
DPR MPR DPD MA MK
KYBadan-badan
lain yangfungsinyaberkaitandengan
kekuasaankehakiman
PEMDA PROVINSIKPD DPRD
PEMDA KAB/KOTAKPD DPRD
LingkunganPeradilan
UmumAgama
MiliterTUN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PUSAT
DAERAH
5757
LEMBAGA – LEMBAGA YANG MEMEGANG LEMBAGA – LEMBAGA YANG MEMEGANG KEKUASAAN MENURUT UUDKEKUASAAN MENURUT UUD
DPR PRESIDEN MK MA
Pasal 20 (1) *memegangkekuasaan
membentuk UU
Pasal 4 (1)memegangkekuasaan
pemerintahan
Pasal 24 (1)***memegang kekuasaan
kehakiman yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilanguna menegakkan hukum dan
pemerintahan
5858
BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATBAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
ANGGOTADPR
dipilih melaluiPEMILU
MPRPasal 2 (1)****
WEWENANG1. Mengubah dan menetapkan Undang– Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37****] ;2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/****] ;
3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurutUndang – Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/****] ;4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yangdiusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***] ;
5.Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari duapasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
Yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan Partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa Jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****]
ANGGOTADPD
dipilih melaluiPEMILU
5959
BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARANEGARA
Calon Presiden dan calonWakil Presiden harus seorangwarga negara Indonesia sejakkelahirannya dan tidak pernah
menerima kewarganegaraan lainkarena kehendaknya sendiri, tidak
pernah mengkhianati negara,serta mampu secara rohani dan
jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden
[Pasal 6 (1)***]
Presiden dan Wakil Presidendipilih dalam satu pasangansecara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)***]
Presiden dan Wakil Presidenmemegang jabatan selamalima tahun, dan sesudahnyadapat dipilih kembali dalamjabatan yang sama, hanya
untuk satu kali masa jabatan(Pasal 7*)
PRESIDEN /WAKIL PRESIDEN
WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK
Presiden / Wakil PresidenPresiden / Wakil Presiden
6262
Antara lain :Antara lain :1.1. MMemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD“ [Pasal 4 (1)*] ;emegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD“ [Pasal 4 (1)*] ;2.2. BBerhak mengajukan RUU kepada DPR” [Pasal 5 (1)*] ; erhak mengajukan RUU kepada DPR” [Pasal 5 (1)*] ; 3.3. MMenetapkan peraturan pemerintah’ [Pasal 5 (2)*] ;enetapkan peraturan pemerintah’ [Pasal 5 (2)*] ;4.4. MMemegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta emegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta
berbakti kepada Nusa dan Bangsa” [Pasal 9 (1)*] ;berbakti kepada Nusa dan Bangsa” [Pasal 9 (1)*] ;5.5. MMemegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL dan AU” (Pasal 10) ;dng persetujuan DPR emegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL dan AU” (Pasal 10) ;dng persetujuan DPR
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain” [Pasal 11 (1)****] ;menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain” [Pasal 11 (1)****] ;6.6. MMembuat perjanjian internasional lainnya..dengan persetujuan DPR” [Pasal 11 (2)***] ;embuat perjanjian internasional lainnya..dengan persetujuan DPR” [Pasal 11 (2)***] ;7.7. MMenyatakan keadaan bahaya” (Pasal 12) ;enyatakan keadaan bahaya” (Pasal 12) ;8.8. MMengangkat duta dan konsul” [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan engangkat duta dan konsul” [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan DPR” [Pasal 13 (2)*] ;pertimbangan DPR” [Pasal 13 (2)*] ;9.9. MMenerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 13 enerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 13
(3)*] ;(3)*] ;10.10. MMemberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA” [Pasal 14 (1)*] ;emberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA” [Pasal 14 (1)*] ;11.11. MMemberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 14 (2)*] ;emberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 14 (2)*] ;12.12. MMemberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU” (Pasal 15)* ;emberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU” (Pasal 15)* ;13.13. MMembentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan embentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan
kepada Presiden” (Pasal 16)**** ;kepada Presiden” (Pasal 16)**** ;14.14. Tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*] ;Tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*] ;15.15. Tentang pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta Tentang pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta
pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*] ;pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*] ;16.16. Tentang hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang Tentang hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang
memaksa [Pasal 22 (1}] ;memaksa [Pasal 22 (1}] ;17.17. Tentang pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Tentang pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan
DPD [Pasal 23 (2)***] ;DPD [Pasal 23 (2)***] ;18.18. Tentang peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Tentang peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan
DPD [Pasal 23F (1)***] ;DPD [Pasal 23F (1)***] ;19.19. Tentang penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A Tentang penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A
(3)***] ;(3)***] ;20.20. Tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24b (3)***] ;Tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24b (3)***] ;21.21. Tentang pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hak Tentang pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hak
konstitusi [Pasal 24C (3)***] ;konstitusi [Pasal 24C (3)***] ;
WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK
6363
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyatoleh rakyat
CalonPresiden
DanWapres
5. melantik[Pasal 3 (2)
***/****]
sebelum memangku
jabatan, bersumpah di
hadapan [Pasal 9 (1)*]
Parpol / Gab. ParpolPeserta Pemilu
RAKYAT
KPU
3. PEMILU
2. diusulkan sebelum pemilu
[Pasal 6A (2)***]
Presiden /Wapres
1. Presiden & WakilPresiden dipilih
dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)***]
Presiden danWakil Presiden
memegang jabatan selama lima tahun & sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama, hanya
untuk satu kali masa jabatan.
(Pasal 7*)
MPR
4. memperoleh jumlah suara >50 % dalam
pemilu dengan sedikitnya 20 % di setiap Prov yang tersebar di lebih dari ½ jml Prov.[Pasal 6A (3)***]
4a. dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih,
dua pasangan calon yang mendapat suara terbanyak
1 dan 2 dalam pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan yang memperoleh suara
terbanyak dilantik[Pasal 6A (4)****]
6464
Pemberhentian Presiden dan/atau Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil PresidenWakil Presiden
Pasal 7B (3) Pasal 7A
Pasal 7B (1)Pasal 7B (2)
Pasal 7B (4) Pasal 7B (5)
MK DPR MPR
Presiden dan/atau Wakil
Presiden diberhentikan
Presiden dan/atau Wakil Presiden terus
menjabat
Usulditerima
Usul tidakditerima
Pasal 7B (7)
Pasal 7B (6)
6565
1.1. DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A***) ;7A***) ;
2.2. Usul tersebut dapat diajukan dengan terlebih dahulu mengajukan Usul tersebut dapat diajukan dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat [Pasal 7B (1)***] ;pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat [Pasal 7B (1)***] ;
3.3. Pendapat DPR tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Pendapat DPR tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan [Pasal 7B (2)] ;[Pasal 7B (2)] ;
4.4. Pengajuan hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya Pengajuan hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR [Pasal 7B (3)***] ;dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR [Pasal 7B (3)***] ;
5.5. MK.MK.Wajib memeriksa ; mengadili dan memutus paling lama 90 hari setelah Wajib memeriksa ; mengadili dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima [Pasal 7B (4)] ;permintaan diterima [Pasal 7B (4)] ;
6.6. Bila terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti tidak lagi Bila terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memenuhi syarat, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [Pasal7B (5)] ;meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [Pasal7B (5)] ;
7.7. MPR.MPR.Wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling Wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima [Pasal 7B (6)***] ;lambat 30 hari sejak usul diterima [Pasal 7B (6)***] ;
8.8. Keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-Keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi 2/3 dari jumlah yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan [Pasal 7B (7)***]kesempatan menyampaikan penjelasan [Pasal 7B (7)***] . .
6666
Mengangkat duta dan konsul, penempatan duta negara lain, pemberian grasi dan Mengangkat duta dan konsul, penempatan duta negara lain, pemberian grasi dan rehabilitasi, pemberian amnesti dan abolisi, serta memberi gelar dan tanda jasarehabilitasi, pemberian amnesti dan abolisi, serta memberi gelar dan tanda jasa
MA
DPRPresiden
8. pertimbangan
7. amnesti &abolisi
[Pasal 14 (2)*]
6. pertimbangan5. grasi &
rehabilitasi[Pasal 14 (1)*]
3. menerima penempatan
duta negara lain[Pasal 13 (3)*]
1. MengangkatDuta & Konsul[Pasal 13 (1)]
4. pertimbangan
9. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang
(Pasal 15*)
2. PertimbanganDuta
[Pasal 13 (2)*]
6767
KEKUASAANKEKUASAAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN NEGARA DAN BAB V NEGARA DAN BAB V KEMENTERIAN KEMENTERIAN NEGARANEGARA
4. dibantu menteri negara [Pasal 17 (1)]
yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
[Pasal 17 (2)*]
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
[Pasal 17 (3)*]
1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
[Pasal 4 (1)]
PRESIDEN
3. membentuk dewan pertimbangan #)
(Pasal 16)****
#) DPA dihapus
2. dalam melakukan kewajiban dibantu oleh
satu orang Wapres[Pasal 4 (2)]
6868
BAB VI BAB VI PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAERAHDAERAH
NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan
kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur
dengan undang-undang[Pasal 18 (1)**]
PEMERINTAHAN DAERAH
Kepala Pemerintahan Daerah DPRD
Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
[Pasal 18 (2)**]
Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5)**]
Gubernur,Bupati, Walikota
dipilih secarademokratis
[Pasal 18 (4)**]
Anggota DPRD dipilih melalui
pemilu[Pasal 18 (3)**]
6969
Hubungan Pemerintah Pusat dan Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahPemerintah Daerah
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota,atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan UU dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18A (1)**]
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU [Pasal 18A (2)**]
Negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU
[Pasal 18B (1)**]
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU [Pasal 18B (2)**]
7070
BAB VII DEWAN PERWAKILAN BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYATRAKYAT
Anggota DPR dipilih melalui
pemilihan umum[Pasal 19 (1)**]
Anggota DPR dapat
diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan
tata caranya diatur dalam UU
(Pasal 22B**)
DPR
Fungsi, Wewenang, dan Hak1. “..memegang kekuasaan membentuk UU” [Pasal 20 (1)*] ;2“..memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan” [Pasal 20A (1)**] ;3. “..mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat” [Pasal 20A (2)**] ; 4. tentang pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ;5. tentang persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian [Pasal 11 (1) dan (2)****] ;6. tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] ;7. tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menerima penempatan duta neraga lain [Pasal 13 (3)] ;
8. tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ;9. tentang persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ;10. tentang pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***]11. tentang pemilihan anggota BPK dengan mem- perhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***] ;12. tentang persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY [Pasal 24A (3)***] ;13. tentang persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY [Pasal 24B (3)***] ;14. tentang pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***] ;
7171
Pembentukan UU Pembentukan UU
DPD
DPR
PRESIDEN
4.persetujuan
bersama
1a. Memegang kekuasaan membentuk UU [Pasal 20 (1)*] anggota berhak mengajukan usul RUU (Pasal 21*)
2.
RUUtertentu
Ikutmembahas
Memberipertimbangan
3.
Dibahas bersama[Pasal 20 (2)*]
RUU
4a.Tidak boleh diajukan lagi
dalam persidangan masa itu[Pasal 20 (3)*]
1b. Berhak mengajukan RUU[Pasal 5 (1)*]
4b.Mengesahkan[Pasal 20 )4)*]
4c.Dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu
30 hari, RUU tersebut sah
menjadi UU dan wajib
diundangkan[Pasal 20 (5)**]
UU
YA
TIDAK
7272
Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Pengganti Undang-UndangUndang
1.Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang[Pasal 22 (1)]
PRESIDEN
2.Peraturan pemerintahpengganti UU itu harusmendapat persetujuan[Pasal 22 (2)]
DPR 3.persetujuan
3b.Harus dicabut[Pasal 22 (3)]
YA
TIDAK
3a.Menjadi UU
7373
Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilu.
Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama
dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih
1/3 jumlah anggota DPR :[Pasal 22C (1)*** dan (2)***]
Anggota DPD dapat diberhentikan
dari jabatannya,yang syarat-syarat dan tata caranya
diatur dalam undang-undang
[Pasal 22D (4)***]
BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAHDAERAH
DPD
WEWENANG1. Dapat mengajukan RUU tertentu [Pasal 22D (1)***] ;2. Ikut membahas RUU tertentu [Pasal 22D (2)***] ;3. Memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama, dan RAPBN [Pasal 22D (2)***] ;1. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK [Pasal 23F (1)***] ;2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta
menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR [Pasal 22D (3)***]
7474
Pembentukan UU TertentuPembentukan UU Tertentu
DPD
1.Dapat mengajukan[Pasal 22D (1)***]
RUUtertentu
2.Membahas RUU
tertentu[Pasal 22D (2)***]
DPR3.
Membahasbersama
4.persetujuan
bersama
4a.Tidak boleh diajukan lagi
dalam persidangan masa itu {Pasal 20 (3)*]
YA
TIDAK
4b.Mengesahkan[Pasal 20 )4)*]
4c.Dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu
30 hari, RUU tersebut sah
menjadi UU dan wajib
diundangkan[Pasal 20 (5)**]
PRESIDEN
UUtertentu
7575
BAB VIIB PEMILIHAN UMUMBAB VIIB PEMILIHAN UMUM
1.Diselenggarakan oleh
komisi pemilihan umum
yang bersifat nasional, tetap,
dan mandiri[Pasal 22E (5)***]
2.Luber, jurdil setiap 5 tahun
[Pasal 22E (1)***]Untuk memilih
[Pasal 22E (2)***]
PEMILU
AnggotaDPR
AnggotaDPRD
AnggotaDPD
Presiden /Wapres
3.Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)***]Diusulkan oleh parpol atau
gabungan parpol peserta pemilu[Pasal 6A (2)***]
4.Peserta dari
Angg Partai Politik[Pasal 22E (3)***]
5.Peserta dari
Perseorangan [Pasal 22E (4)***]
7676
BAB VIII HAL BAB VIII HAL KEUANGANKEUANGAN
Penyusunan APBNPenyusunan APBN
1.Mengajukan
[Pasal 23 (2)***]
RAPBN
DPRPRESIDEN
3.MembahasBersama
[Pasal 23 (2)***]
RAPBN
4.persetujuan
DPR
2.Memberi
Pertimbangan[Pasal 23 (2)***] DPD
4a.Pemerintah
menjalankan
4b.PemerintahMenjalankan
Tahun lalu[Pasal 23 (3)***]
APBNAPBNYA
TIDAK
7777
Bank SentralBank Sentral
BANK SENTRALPasal 23D ****
tanggung jawab independensikewenangankedudukansusunan
Diatur dengan undang – undang
7878
bbAB VIII A BADAN PEMERIKSA AB VIII A BADAN PEMERIKSA KEUANKEUANgangan
Keanggotaan, Tugas dan WewenangKeanggotaan, Tugas dan Wewenang
Menyerahkan hasil pemeriksaan
keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai
dengan kewenangannya[Pasal 23E (2)***]
BPKAnggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden
[Pasal 23F (1)***]
Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri
[Pasal 23E (1)***]
BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi
[Pasal 23G (1)***]
7979
Pemeriksaan Keuangan NegaraPemeriksaan Keuangan Negara
BPK
1.Memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara[Pasal 23E (1)***]
2.Hasil pemeriksaan
diserahkan[Pasal 23E (2)***]
DPD DPR DPRD
3.Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga
perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang[Pasal 23E (3)***]
8080
Pemilihan Anggota BPK Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23F (1)***][Pasal 23F (1)***]
DPRDPD PRESIDEN
2.Memberikanpertimbangan 1.Memilih calon
3.diresmikan
Anggota BPKterpilih
8181
Hakim agung harus memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan
berpengalaman di bidang hukum[Pasal 24A (2)***]
Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan
sebagai hakim agung oleh Presiden
[Pasal 24A (3)***]
BAB IX KEKUASAAN BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMANKEHAKIMAN
MAPasal 24A ***
KEWAJIBAN DAN WEWENANG
1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang Pasal 24A (1)***] ;2. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***] ;3. Memberikan pertimbangan dalam hal Prsiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].
UMUM
AGAMA
MILITER
TUN
Mahkamah AgungMahkamah Agung
8282
Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan,
serta tidak merangkap sebagai pejabat negara
[Pasal 24C (5)***]
Mempunyai sembilan orang anggota hakim
konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang
diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR
dan tiga orang oleh Presiden[Pasal 24C (3)***]
MKPasal 24C ***
KEWAJIBAN DAN WEWENANG
1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***];2. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wapres menurut UUD [Pasal 24C (2)***]
Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi
8383
Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan
dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas
dan kepribadian yang tidak tercela[Pasal 24B (2)***]
Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR
[Pasal 24B (3)***]
KYPasal 24B ***
WEWENANG
1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)***] ;2. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)***]
Komisi YudisialKomisi Yudisial
8484
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang
(Pasal 25A)
BAB IX A WILAYAH NEGARABAB IX A WILAYAH NEGARA
8585
BAB X WARGA NEGARA DAN BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUKPENDUDUK
WARGA NEGARADAN
PENDUDUK
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)]
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara [Pasal 27 (3)**]
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan
dengan undang-undang (Pasal 28)
Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan undang-undang sebagai wrga negara
[Pasal 26 (1)]
Penduduk ialah warga negara Indonesia
dan orang asing yang bertempat tinggal
di Indonesia[Pasal 26 (2)**}
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)]
8686
BABBAB:: X A HAK ASASI X A HAK ASASI MANUSIAMANUSIA
HAKASASI
MANUSIA
Berkomunikasi dan memperoleh informasi
( Pasal 28F )
Mempertahankan hidup dan kehidupan
( Pasal 28A )**
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda serta bebas dari penyiksaan
(Pasal 28G)**
Hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan
kesehatan, mendapat perlakuan khusus
(Pasal 28H)**
Tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I)**
Berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta
tunduk kepada pembatasan UU (Pasal 28J)**
Kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E)**
Pengakuan yang sama di hadapanhukum, hak untuk bekerja dan Kesempatan yang sama dalam
pemerintahan (Pasal 28D)**
Mengembangkan dan memajukan diri, serta mendapat pendidikan
dan manfaat dari IPTEK (Pasal 28C)**
Membentuk keluarga, keturunan dan perlindungan anak dari kekerasan dan
diskriminasi (Pasal 28B)**
8787
Negara menjamin kemerdekaan tiap – tipa penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu[Pasal 29 (2)]
BAB XI AGAMABAB XI AGAMA
A G A M ANegara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
[Pasal 29 (1)]
8888
BABXII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARABABXII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
TNI (AD, AL, AU) POLRI
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara
[Pasal 30 (1)**]
Usaha hankamneg dilaksanakan melalui sishankamrata oleh
TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan
rakyat sebagai kekuatan pendukung
[Pasal 30 (2)**]
T U G A S
Sebagai alat negara bertugas
mempertahankan, melindungi, dan memelihara
keutuhan dan kedaulatan negara
[Pasal 30 (3)**]
Sebagai alat negara yang menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat bertugas
melindungi, mengayomi, melayani masyarakat,
serta menegakkan hukum[Pasal 30 (4)**]
Susunan dan kedudukan TNI, POLRI, hubungan kewenangan TNI dan POLRI di dalam menjalankan tugasnya,
syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha hankamneg, serta hal-hal yang terkait dengan hankam
diatur dengan UU[Pasal 30 (5)**]
8989
BABBABXIIIXIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikandan
Kebudayaan
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan
undang-undang [Pasal 31 (3)****]
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
[Pasal 31 (2)****]
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi
nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat
manusia [Pasal 31 (5)****]
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional [Pasal 31 (4)****]
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
[Pasal 31 (1)****]
Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan
menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai
budayanya [Pasal 32 (1)****]
Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah
sebagai kekayaan budaya Nasional[Pasal 32 (2)****]
9090
BABBABXIV XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIALKESEJAHTERAAN SOSIAL
Perekonomiandan
KesejahteraanSosial
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat
yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan [Pasal 34 (2)****]
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh
negara [Pasal 34 (1)****]
Disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekluargaan
[Pasal 33 (1)]
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh negara [Pasal 33 (2)]
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak [Pasal 34 (3)****]
Diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional [Pasal 33 (4)****]
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [Pasal 33 (3)]
9191
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35)
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36)
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A)**
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B)**
BABBAB:XV :XV BENDERA, BAHASA, DAN BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU
KEBANGSAANKEBANGSAAN
ATRIBUT KENEGARAAN
9292
BABBABXVIXVI PERUBAHAN UNDANG- PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASARUNDANG DASAR
MPRberwenang mengubah
dan menetapkan[Pasal 3 (1)***]
Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3
dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (1)****]
Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang
diusulkan untuk diubah beserta alasannya [Pasal 37 (2)****]
Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR
[Pasal 37 (3)****]
Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota
dari seluruh anggota MPR [Pasal 37 (4)***]
Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan [Pasal 37 (5)****]
Pasal – pasalPerubahan
UUD
9393
Pasal IPasal ISegala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ****)****)
Pasal IIPasal IISemua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ****)yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ****)
Pasal IIIPasal IIIMahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung ****)Mahkamah Agung ****)
ATURAN PERALIHANATURAN PERALIHAN
9494
Pasal IPasal IMajelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauanmelakukan peninjauan terhadap materi dan status terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratanhukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untukdiambil putusan pada Sidang Majelis Rakyat untukdiambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahunPermusyawaratan Rakyat tahun 2003****)2003****)
Pasal IIPasal IIDengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal ****)pasal-pasal ****)
ATURAN TAMBAHANATURAN TAMBAHAN
9595
BUDAYA PERGURUAN TINGGI UPN :BUDAYA PERGURUAN TINGGI UPN :1. TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI1. TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI MMempunyai 3 tugas pokokempunyai 3 tugas pokok
a. Pendidikan dan Pengajaraa. Pendidikan dan Pengajara Pendidikan dan Pengajaran yaitu melaksanakan dengan Pendidikan dan Pengajaran yaitu melaksanakan dengan menyelenggarakan perkuliahan atau kegiatan akademik menyelenggarakan perkuliahan atau kegiatan akademik dalam berbagai bentuk sesuai jenis dan tingkat program dalam berbagai bentuk sesuai jenis dan tingkat program pendidikan yang diberikan, dengan tujuan mengantarkan pendidikan yang diberikan, dengan tujuan mengantarkan mahasiswa untuk menyelesaikan (menamatkan) pendidikan yang mahasiswa untuk menyelesaikan (menamatkan) pendidikan yang diikuti.diikuti.Pendidikan dan Pengajaran merupakan kegiatan paling utama Pendidikan dan Pengajaran merupakan kegiatan paling utama dan melibatkan berbagai unsur di perguruan tinggi seperti dan melibatkan berbagai unsur di perguruan tinggi seperti mahasiswa, dosen, administrator, sarana dan prasarana mahasiswa, dosen, administrator, sarana dan prasarana dan dan lingkungan pendididkan, agar mahasiswa :lingkungan pendididkan, agar mahasiswa : 1) Mendapatkan gambaran pola pikir yang 1) Mendapatkan gambaran pola pikir yang integralistik,kekeluargaan, kebersamaan,persatuan dan integralistik,kekeluargaan, kebersamaan,persatuan dan kesatuan,Bhineka Tunggal Eka dan lain-lain.kesatuan,Bhineka Tunggal Eka dan lain-lain. 2) Memiliki kebiasaan dan konsistensi dalam proses belajar 2) Memiliki kebiasaan dan konsistensi dalam proses belajar mengajar dapat memilah-milah hal-hal yang sesuai Pancasila.mengajar dapat memilah-milah hal-hal yang sesuai Pancasila.
9696
. . b. b. PENELITIANPENELITIAN Yaitu suatu kegiatan telaah yang Yaitu suatu kegiatan telaah yang
besifat objektif dan upaya untuk besifat objektif dan upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam IPTEK dan menyelesaikan masalah dalam IPTEK dan seni. Tugas kedua ini merupakan tugas seni. Tugas kedua ini merupakan tugas sebagai pengembang ilmu dan pembinaan sebagai pengembang ilmu dan pembinaan keahlian. Sebagai pengembang dan keahlian. Sebagai pengembang dan pembinaan ilmu tidak boleh berhenti pembinaan ilmu tidak boleh berhenti terus berjalan dan bersifat ilmiah. Dalam terus berjalan dan bersifat ilmiah. Dalam kegiatan penelitian terus berkembang dan kegiatan penelitian terus berkembang dan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga lain( di dalam oleh lembaga-lembaga lain( di dalam maupun luar negeri), dengan tetap maupun luar negeri), dengan tetap mendasarkan kepada Pancasila. mendasarkan kepada Pancasila.
9797
Dalam melaksanakan penelitian hendaklah para Dalam melaksanakan penelitian hendaklah para intelektual/mahasiswa diharapkan selalu mempunyai intelektual/mahasiswa diharapkan selalu mempunyai moral sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam moral sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Pancasila bermoral-- bermoral--
Ketuhanan dan kemanusiaan yaitu senantiasa Ketuhanan dan kemanusiaan yaitu senantiasa berpegang dan mengemban nilai kemanusiaan yang berpegang dan mengemban nilai kemanusiaan yang didasari nilai Ketuhanan dan ilmiah. Seorang peneiti didasari nilai Ketuhanan dan ilmiah. Seorang peneiti harus bermoral jujur dan bersumber pada ketuhanan harus bermoral jujur dan bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan, dan kemanusiaan,
Hasil Penelitian Hasil Penelitian TIDAK TIDAK boleh karena motivasi uang; boleh karena motivasi uang;
kekuasaan; ambisi atau kepentingan tertentu. kekuasaan; ambisi atau kepentingan tertentu. Manfaat penelitian diusahakan untuk kepentingan Manfaat penelitian diusahakan untuk kepentingan
kesejahteraan umat manusiakesejahteraan umat manusia / masyarakat / masyarakat
9898
c. c. Pengapdian Pengapdian masyarakatmasyarakat yaitu yaitu suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya
memberikan sumbang sih demi kemajuan masyarakat. Disamping itu memberikan sumbang sih demi kemajuan masyarakat. Disamping itu bebagai informasi sumbangan masukan pemikiran dan lain-lkain,di bebagai informasi sumbangan masukan pemikiran dan lain-lkain,di masyarakat dapat diperoleh untuk kepentingan perguruan tinggi masyarakat dapat diperoleh untuk kepentingan perguruan tinggi yang bersangkutam dan masyarakat, keadaan ini menujukan yang bersangkutam dan masyarakat, keadaan ini menujukan hubungan yang erat antara perguruan tinggi dengan masyarakat.hubungan yang erat antara perguruan tinggi dengan masyarakat.
2. Budaya Akademik2. Budaya Akademik..Terdapat sejumlah ciri masyarakat ilmiah sebagai budaya akademik. Terdapat sejumlah ciri masyarakat ilmiah sebagai budaya akademik. Ilmiah inilah yang harus dikembangan dan merupakan budaya dari Ilmiah inilah yang harus dikembangan dan merupakan budaya dari suatu masyarakat akademik :suatu masyarakat akademik :
a. a. Pengajar(dosenPengajar(dosen). Kegiatan pendidikan dan pengajaranlah ). Kegiatan pendidikan dan pengajaranlah yang menjadi kehidupan perguruan tinggi.yang menjadi kehidupan perguruan tinggi.
b. b. MahasiswaMahasiswa. Mahasiswa merupakan unsur utama perguruan . Mahasiswa merupakan unsur utama perguruan tinggi yang menjadi dasar diperlukannya perguruan tinggi tinggi yang menjadi dasar diperlukannya perguruan tinggi
c. c. Pelayanan administrasi dan tehnisiPelayanan administrasi dan tehnisi. Pelayanan amat . Pelayanan amat diperlukan dalam untuk keberhasilan dalam program pendidikan.diperlukan dalam untuk keberhasilan dalam program pendidikan.
d.d.Sarana&Prasarana pendidikan serta faktor Sarana&Prasarana pendidikan serta faktor lingkungan yang yaman. lingkungan yang yaman.
9999
3. BUDAYA MASYARAKAT AKADEMIK3. BUDAYA MASYARAKAT AKADEMIK
1. KRITIS 1. KRITIS 2. KREATIF2. KREATIF 3. OBYEKTIF3. OBYEKTIF 4. ANALISIS4. ANALISIS 5. KONSTRUKTIF5. KONSTRUKTIF 6. DINAMIS6. DINAMIS 7. DIALOGIS7. DIALOGIS 8. MENERIMA KRITIK8. MENERIMA KRITIK 9. BEBAS DARI PRASANGKA9. BEBAS DARI PRASANGKA 10. MENGHARGAI PRESTASI ILMIAH10. MENGHARGAI PRESTASI ILMIAH 11. MENGHARGAI WAKTU11. MENGHARGAI WAKTU 12. MEMILIKI DAN MENJUNJUNG TINGGI KEGIATAN 12. MEMILIKI DAN MENJUNJUNG TINGGI KEGIATAN ILMIAHILMIAH 13. BERORIENTASI KE MASA DEPAN13. BERORIENTASI KE MASA DEPAN 14. KESEJAWATAN / KEMITRAANMENGHARGAI TRADISI 14. KESEJAWATAN / KEMITRAANMENGHARGAI TRADISI
ALMAMATER SEBAGAI SUATU TANGGUNG JAWAB ALMAMATER SEBAGAI SUATU TANGGUNG JAWAB MORAL MASYARAKAT INTELEKTUAL AKADEMIKMORAL MASYARAKAT INTELEKTUAL AKADEMIK
100100
4. Kampus sebagai Moral Force, pengembangan Hukum & HAM
a. Kampus sebagai Moral Force Penyelenggaran pendidikan berpijak pada perangkat kopetensi : 1). Kopetensi Pribadi :yang tangguh,adaptif & komunikatif. 2).Kopetensi intelektual: kemampuan akademik & keunggulan
analisis serta kemampuan pengambilan keputusan. 3).Kopetensi Ketrampilan Produktif: keunggulan produktif &
profesional. b.Pengembangan Hukum.
Mengembangkan budaya hukum dengan maksud terciptanya ketentraman, ketertiban,dan tegaknya supremasi hukum yang berintikan kejujuran ,kebenaran dan keadilan.
c. Pengembangan HAM.
Untuk meningkatkan dan memantapkan menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabatnya, baik selaku makluk pribadi maupun sebagai makluk sosial, berdasarkan nilai agama dan keluhuran nilai budaya bangsa.
Pelaksanaan HAM melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat kampus.
101101
5. 5. AKTUALISASI PANCASILA DALAM AKTUALISASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN KAMPUSKEHIDUPAN KAMPUS
a.a. Sebagai pedoman yaitu Pancasila sebagai nilai, norma, dan Sebagai pedoman yaitu Pancasila sebagai nilai, norma, dan moral di kampus.moral di kampus.
b.b. Sebagai dasar dalam setiap membuat suatu perencanaan, Sebagai dasar dalam setiap membuat suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan di kampuspengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan di kampus
c.c. Sebagai tujuan ideal dalam jangka pendek, menengah Sebagai tujuan ideal dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjangmaupun jangka panjang
d.d. Mengilhami kegiatan-kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Mengilhami kegiatan-kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan & Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada (Pendidikan & Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakatmasyarakat
e.e. Budaya dan etika akademis Budaya dan etika akademis yang sesuai dengan pancasila.yang sesuai dengan pancasila.
a.a. Kampus sebagai “moral Force” Kampus sebagai “moral Force” Pengembangan dan penegakan Pengembangan dan penegakan hukum dan HAM hukum dan HAM
102102
TRIMA KASIH ATAS TRIMA KASIH ATAS PERHATIANYAPERHATIANYA
SIAPKAN DIRIMU UNTUK SIAPKAN DIRIMU UNTUK UASUAS
Top Related