PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
a. Azas umum penatausahaan keuangan daerah
b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah
c. Penatausahaan penerimaan
d. Penatausahaan pengeluaran
e. Permintaan pembayaran
f. Perintah membayar
g. Pencairan dana
h. Pertanggungjawaban penggunaan dana.
PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
Perencanaan
Pelaksanaan Penatausahaan
Pertgjawaban
Pengawasan
RPJM/D
RKP/D
KUA PPA
Nota Kesepakatan
Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD/KL
RKA-SKPD/KL
RAPBN/D
APBN/D
Dasar Pelaksanaan Anggaran
• Pendapatan• Belanja• Pembiayaan
Rancangan DPA-SKPD
DPA-SKPD/KL
Verifikasi
Laporan Realisasi Semester Pertama
Perubahan APBN/D
Penatausahaan Belanja
BendaharaPengeluaran
Penatausahaan Pendapatan
BendaharaPenerimaan
Kekayaan dan Kewajiban
• Kas Umum• Piutang• Investasi• Barang• Dana Cadangan• Utang
AkuntansiKeuangan
Laporan KeuanganPemerintah
Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK
Rancangan Peraturan tentang
Pertanggungjawaban APBD
AkuntansiKeuangan
• Pemberian Pedoman
• Bimbingan• Supervisi• Konsultasi• Pendidikan• Pelatihan• Penelitian dan
Pengembangan
Pembinaan:
Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan tentang APBN/D
Pengendalian Intern
Pemeriksaan Ekstern
• Laporan Realisasi Anggaran
• Neraca• Laporan Arus Kas• Catatan atas Laporan
Keuangan
RPJP/D
STRUKTUR ORGANISASI &
PARA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KUASA BUD
KEPALA DAERAH(PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUDA)
SEKRETARIS DAERAH(KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PPKD Selaku BUD
KUASA PABENDAHARA
PPK-SKPDPPTK
PENGGUNA ANGGARAN (KEPALA SKPD)
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG(Kepala SKPD)
STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN SKPD
KUASA PENGGUNAANGGARAN(Kabid - n)
PPTK
KUASA PENGGUNAANGGARAN(Kabid - n)
KUASA PENGGUNAANGGARAN(Sekretaris)
BENDAHARAPENERIMAAN/PENGELUARAN
PPTK
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;2. Melaporkan perkembangan
pelaksanaan kegiatan;3. Menyiapkan dokumen anggaran atas
beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
1. Menyiapakan SPM2. Memverifikasi SPJ 3. Melaksanakan Akuntansi & Pelaporan
Keuangan
PPK-SKPD
Membantu Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran:
1. Membuat dokumen 2. Mencatat pembukuan 3. Gaji
Pembantu Bendahara
B E N D A H A R A
BENDAHARAPENERIMAAN
BENDAHARAPENGELUARAN
PPKD Selaku BUDPENGGUNA ANGGARAN
1.SPP-UP/GU/TU/LS2.BUKU23.SPJ - BELANJA
1. STS2. STBS3. SPJ - PENDAPATAN
HUBUNGAN FUNGSIONAL & ADMINISTRASI
PENGGUNA ANGGARAN
AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN
PENYIAPANSPM
VERIFIKASISPJ
PPK-SKPD (SEKRETARIS/TATA USAHA/KEUANGAN)
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD
(PPK–SKPD)
PPKD Selaku BUD (Kepala Biro/Bagian Keuangan)
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) BENDAHARA UMUM DAERAH / KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
BIDANGPENDAPATAN
1. Memungut Pendapatan
2. Mengelola Pendapatan
3. Memverifikasi Pendapatan dr Bendahara Penerimaan
BIDANGANGGARAN
BIDANGAKUNTANSI
BIDANG ASET
SEKRETARIS
1.Menyusun APBD & Perubahan APBD
2. Mengesahkan DPA SKPD
1.Melaksanakan Akuntansi
2.Menyusun Laporan Keuangan Pemda
3.Menyusun Laporan Semester
1. Mengelola Aset Daerah
PPK-SKPD
KUASA BUD(KASDA)
BIDANG INVESTASI
1. Mengelola Investasi Daerah
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH(KASDA)
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
URUSANPENERIMAAN
1. Menerima, Menyimpan Uang Daerah
URUSANPENGELUARAN
URUSANPELAPORAN
URUSANTATA USAHA
1. Menyiapkan SPD
2. Menerbitkan SP2D
3. Membayar
1. Menyiapkan Anggaran Kas
2. Menyusun Laporan Arus Kas
3. Memantau Pelaksanaan APBD
1. Urusan Tata Usaha Internal
MODEL 1STRUKTUR ORGANISASI SKPD
KEPALA SKPD
Pengguna Anggaran
PPK-SKPD
Sekretaris/TU
Ka UPT
Kuasa Pengguna Angg.
Kabid
Kuasa Pengguna Angg.
Kasubbid
PPTK
Kasubbid
PPTK
MODEL 2STRUKTUR ORGANISASI SKPD
KEPALA SKPD
Pengguna Anggaran
Ka UPT
PPTK
Kabid SKPD
PPTK
PPK-SKPD
Sekretaris/TU
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
AZAS UMUM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH;
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
A. AZAS UMUM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
1. Pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendaharawan penerimaan /pengeluaran atau badan yang menerima atau menguasai uang /barang /kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran kas atas pelaksanaan APBD harus bertanggungjawab terhadap kebenaran material serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran dana pemerintahan daerah harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah ;
4. Untuk setiap pengeluaran dana atas beban apbd, harus diterbitkan surat keputusan otorisasi (SKO) oleh Kepala Daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi ;
5. Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dprd, dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengeluaran dana atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah dalam peraturan perundang-undangan.
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
Semua penerimaan daerah disetor ke rekening Kas Umum Daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa bendahara umum daerah menerima NOTA KREDIT.
Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dilaksanakan melalui cara-cara sbb:
1. Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
2. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan, dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
3. Untuk benda berharga seperti karcis retribusi yang dipakai sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga maka penyetorannya dilakukan dengan cara penerbitan tanda bukti pembayaran retribusi tersebut yang disahkan oleh PPKD.
TUGAS BENDAHARA PENERIMAAN 1. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan
dan penyetoran atas penerimaan
2. Melaporkan kepada pengguna angaran atau kuasa pengguna anggaran melalui PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
Penatausahaan Penerimaan Dilaksanakan 1. Menggunakan buku kas
2. Buku pembantu per-rincian obyek penerimaan
3. Buku rekapitulasi peneriman harian
Bukti Penerimaan Dan Bukti Pembayaran Yang Diperlukan Untuk Penatausahaan Anggaran Adalah:
1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-daerah);
2. Surat Ketetapan Retribusi (SKR);
3. Surat Tanda Setoran (STS);
4. Surat Tanda Bukti Setoran; Dan
5. Bukti Penerimaan Lainya Yang Sah
PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
PENGELUARAN DAERAH ADALAH SEMUA ARUS UANG YANG KELUAR DARI KAS DAERAH.
PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
SURAT PENYEDIAAN DANA(SPD)
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN(SPP)
SURAT PERINTAH MEMBAYAR(SPM)
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
DOKUMEN POKOKPENGANGGARAN DAERAH
RKA-SKPD
DPA-SKPD ANGGARAN
KAS
RAPBD
PENJABARAN APBD
PERDA APBD
RPJMD/RKPD
KUA PPAS
EVALUASI
DOKUMEN POKOKPELAKSANAAN ANGGARAN
SPP-LS
SPJ
SPP-UP SPP-GU SPP-TU
SPM-LS
SPD
SPM-UP SPM-GU SPM-TU
SP2D
SP2D
DILAMPIRI DAFTAR RINCIAN PENGGUNAANDANA S.D JENIS BELANJA
PENYEDIAAN DANA
SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)
Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Setelah anggaran kas ditetapkan, PPKD menerbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana ) dalam rangka manajemen kas.
Pengluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD.
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada pengguna anggaran melalui Pejabat Penataausahaan (PPK-SKPD)
YANG TERDIRI DARI :
1. SPP - Uang Persediaan (SPP-UP)
2. SPP - Ganti Uang (SPP-GU)
3. SPP - Tambahan Uang (SPP-TU)
4. SPP - Langsung (SPP-LS)
SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Dokumen yg diajukan oleh bendahara pengeluaran utk permintaan Uang Muka Kerja yg bersifat pengisian kembali (revolving) utk pembiayaan kegiatan yg tdk dapat dilakukan dgn pembayaran langsung.
Kelengkapan dokumen SPP-UP:
a. Surat Pengantar SPP-UP
b. Ringkasan SPP-UP
c. Rincian SPP-UP
d. Salinan SPD
e. Draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Yang Menyatakan Bahwa Tidak Boleh Digunakan Selain UP
f. Dll.
SPP GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)
Dokumen yg diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan Pembayaran Langsung
Kelengkapan dokumen SPP-GU:a. Surat Pengantar SPP-GU
b. Ringkasan SPP-GU
c. Rincian SPP-GU
d. Salinan SPD
e. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ)
f. Draf surat pernyataan pengguna anggaran yang menyatakan bahwa tidak boleh digunakan selain GU
g. Dll.
SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU)
Dokumen yg diajukan oleh bendahara pengeluaran utk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan skpd yg bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan Uang Persediaan
Kelengkapan dokumen SPP-TU:
a. Surat Pengantar SPP-TU
b. Ringkasan SPP-TU
c. Rincian SPP-TU
d. Salinan SPD
e. Draf surat pernyataan pengguna anggaran yang menyatakan bahwa tidak boleh digunakan selain tu
f. Dll.
Karakteristik SPP-TU:
a. Digunakan Untuk Kegiatan Yang Mendesak
b. Besaran Nilai Rupiah Berdasarkan Persetujuan PPKD
c. Harus Habis Digunakan Pada Periode/Bulan Permintaan
d. Jika Tambahan Uang Tidak Habis Digunakan Maka Harus Disetor Kembali Pada Akhir Periode/Bulan Permintaan
SPP LANGSUNG (SPP-LS)
DOKUMEN YG DIAJUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN UTK PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG KEPADA PIHAK KETIGA ATAS DASAR PERJANJIAN KONTRAK KERJA ATAU SURAT PERINTAH KERJA LAINNYA SERTA UNTUK PEMBAYARAN GAJI DENGAN JUMLAH, PENERIMA, PERUNTUKAN, DAN WAKTU PEMBAYARAN TERTENTU YG DOKUMENNYA DISIAPKAN OLEH PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK).
KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMBAYARAN GAJI & TUNJANGAN
1. SURAT PENGANTAR SPP-LS
2. RINGKASAN SPP-LS
3. RINCIAN SPP-LS
4. Lampiran SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan a.l.:
a. Daftar pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji
b. SK CPNS/SK PNS/SK kenaikan pangkat/SK jabatan
c. Daftar keluarga /surat nikah/akte kelahiran
d. Surat pindah/surat kematian
e. SSP PPH Pasal 21
f. Dll.
Surat Perintah Membayar (SPM)
Dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, untuk bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
Dalam hal SPP dinyatakan lengkap, pengguna anggaran/ kuasa PA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
1. SPM - Uang Persediaan (SPM-UP)
2. SPM - Ganti Uang (SPM-GU)
3. SPM - Tambahan Uang (SPM-TU)
4. SPM - Langsung (SPM-LS)
SPM diterbitkan paling lambat 2 hari sejak diterima SPP, penolakan /dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPP
MATRIKSDOKUMEN SPP DAN SPM DENGAN
TUPOKSI
FUNGSI / TUGAS PPTK
BENDAHARA
PENGELUARAN
PPK-SKPD PA/KPA
1.PENYIAPAN SPP-UP - -
2.PENYIAPAN SPP-GU - -
3.PENYIAPAN SPP-TU - -
4.PENYIAPAN SPP-LS
5.PENGESAHAN SPP-UP/GU/TU & LS - - -
6.PERSETUJUAN SPP-UP/GU/TU & LS - - -
7.PENERBITAN SPM-UP/GU/TU & LS - - -
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah (BUD) berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu, dan memenuhi persyaratan.
Apabila dokumen SPM dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D)
Kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D
SPM-UP Surat pernyataan tanggung jawab pengguna / kuasa pengguna anggaran.
Lanjutan ……..
SPM-GU a. Pernyataan tanggung jawab pengguna
b. Ringkasan pengeluaran perincian objek yg disertai dengan bukti pengeluaran
c. Ringkasan per rincian objek
d. Bukti atas penyetoran PPN/PPH.
SPM- TU Surat pernyataan tanggungjawan pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran
SPM-LS a. Surat pernyataan tanggungjawan pengguna/kuasa pengguna anggaran
b. Bukti-bukti pengeluan yang sah dan
lengkap
SP2D (SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA)
1. Dapat dicairkan pada bank yang telah ditunjuk2. Bukan alat pembayaran3. Dapat diterbitkan, jika:
a. Pengeluaran yang diminta tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia; dan/atau
b. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak diterima SPM
5. Penolakan/dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM
P P T K(menyiapkan dokumen)
PPK-SKPD
PEJABAT PENGGUNAANGGARAN/KUASA KUASA
BUDSPM
BANK
FIHAK III
SP2D
Tagihan & Laporan Kegiatan
PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN LS
Uang
BENDAHARAPENGELUARAN
(SPP-LS)
BENDAHARAPENGELUARAN
PPK-SKPD
PEJABAT PENGGUNAANGGARAN/KUASA
SPP-UP/GU/TU
KUASABUD
SPM-UP/GU/TU
BANK
SP2D
UANG
PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN
UP/GU/TU
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertang gungjawabkan penggunaan UP/GU/TU kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat 10 hari bulan berikutnya.
Dokumen Yang Digunakan :
a.Register penerimaan laporan pertangungjawaban pengeluaran (SPJ)
b.Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
c.Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
d.Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
e.Register penutupan kas.
PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN (UP)
Dokumen yang disampaikan:
a. Buku kas ditutup setiap bulan dgn pengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
b. Ringkasan pengeluaran, perrincian objek disertai bukti-bukti yang sah.
c. Bukti atas penyetoran ppn/pph ke kas negara.
d. Register penutupan kas
PPK-SKPD BERKEWAJIBAN MELAKUKAN VERIFIKASI
ATAS LAPORAN YANG DISAMPAIKAN :
a. Meneliti kelengkapan dokumen lap. Pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti.
b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran, per rincian objek dalam ringkasan rincian objek.
c. Menghitung pengenaan PPN/PPH
d. Menguji kebenaran sesuai dengan spm dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
Jika sudah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.
Laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun untuk bulan desember paling lambat tgl 31 desember.
PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN
NO U R A I A N KETERANGAN
1. MEMBERI PERSETUJUAN PENGESAHAN DPA-SKPD SEKRETARIS DAERAH
2. MENGESAHKAN DPA-SKPD & ANGGARAN KAS PPKD
3. MENERBITKAN SPD PPKD SELAKU BUD
4. MENERIMA & MENYETOR PENERIMAAN SKPD BENDAHARA PENERIMAAN
5. PENYIAPAN DOKUMEN SPP-LS PPTK
6. PENGAJUAN SPP-UP/GU/TU/LS (SISTEM UYHD) BENDAHARA PENGELUARAN
7. PENGAJUAN SPM-UP/GU/TU & SPM-LS KEPALA SKPD
8. MENERBITKAN SP2D KUASA BUD
9. PERTANGGUNGJAWABAN DANA (SPJ) KEPALA SKPD
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
1. PENATAUSAHAAN PADA SKPD :
a. Prosedur penatausahaan bendahara penerimaan
b. Prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran:
1) Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU)
2) Mekanisme Pembebanan Langsung (LS)
2. PENATAUSAHAAN PADA SKPKD :
a. Prosedur penatausahaan penerimaan kas
b. Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Kas
1) Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU)
2) Mekanisme Pembebanan Langsung (LS)
Buku Besar
Buku Jurnal
Laporan Keuanga
n
Dokumen
PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI PPK-SKPD & PPKD
Catatan Laporan
SP2D-LS & SPJ
Buku Pembantu
KertasKerja
• Bukti Penerimaan Kas
• Bukti Pengeluaran
Kas
•Bukti Memorial
Kumpulan Rekening
(Ringkasan dan Rincian)
• Buku Jurnal Penerimaan Kas
• Buku Jurnal Pengeluaran Kas
• Buku Jurnal Umum
• Laporan Realisasi
Anggaran • Laporan Arus Kas
• Neraca Daerah
• Catatan Atas Laporan Keuangan
Kebijakan Akuntansi
Pencatatan &Penggolongan
Peringkasan
Pelaporan
Top Related