PELAYANAN PEMEGANG KARTU INDONESIA SEHAT DI PUSKESMAS PERAWATAN KEMBANG SERI
KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH
SKRIPSI
Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Pada Program Ekstensi Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu
Disusun Oleh:
AFRITRI KURNIAWAN NPM. D1D112034
PROGRAM EKSTENSI STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITK
UNIVERSITAS BENGKULU 2017
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah maha kaya lagi maha penyantun. (Q. S. Al- Baqarah : 263). Cinta adalah satu-satunya kebebasan di atas dunia ini, dia mengangkat jiwa begitu tinggi, dan hukum-hukum manusia dan kenyataan alam tak akan dapat mengubah arahnya atau merintangi. Dan jangan berharap engkau dapat memilih jalan sendiri, karena cintahlah, jika ia berkenan, yang akan menuntun jalanmu. (Atas Nama Cinta/Kahlil Gibran). Kupersembahkan karyaku ini kepada :
• Yang tecinta ayahanda Ramli Zulkifli (Alm) dan Ibu ku Herawati (Alm) / Ayah dan Mama. Terimakasih yang tak terhingga atas do’a, cinta dan kasih sayang serta pengorbanan yang diberikan dengan penuh kesabaran menanti keberhasilanku.
• Yang sangat aku sayangi kakak ku chory, thina, thuty, Ade dan Boby serta teman2 satu angkatan terimaksih atas motivasi selama ini yang diberikan dan semoga apa yang di cita-cita akan tercapai.
• Alamamaterku tercinta.
Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata persembahan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang, AMIN....
v
RIWAYAT HIDUP
Nama : AfriTri Kurniawan
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 30 April 1993
Alamat : Jl. Cendrawasih No. 18 RT. 06 RW. 02
Kebun Geran Kota Bengkulu
Agama : Islam
Orang Tua
Ayah : Ramli Zulkifli (ALM)
Ibu : Herawati (ALM)
Riwayat Pendidikan
SDN 01 Kota Bengkulu, Tamat Tahun 2006
SMPN 03 Kota Bengkulu, Tamat Tahun 2009
SMA Pembangunan Kota Bengkulu, Tamat Tahun 2012
Diterima di Program Ekstensi Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Pada Tahun 2012.
Pelatihan, Seminar dan Kegiatan Lain Yang Pernah Diikuti
Peserta Pada Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus (PKK) Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Pada Tanggal 29-30
agustus 2012
Peserta Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus (PKK) Universitas
Bengkulu Pada Tanggal 05 September 2012
Pelatihan Managemen Organisasi (PMO) Program Studi Ilmu
Administrasi Negara Ekstensi Pada Tanggal 23 September 2012
Peserta Pada Seminar Daerah Pada Tanggal 08 September 2014
vi
KATA PENGANTAR
Bismillahirrrohmannirrahim
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul
“Pelayanan Pemegang Kartu Indonesia Sehat Di Puskesmas Perawatan Kembang
Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”. Penyusunan skripsi
ini adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Program
Ekstensi Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bengkulu.
Penulis menyadari keterbatasan kemampuan yang dimiliki, karena itu
kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk
perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam penulisan ini penulis banyak
mendapatkan bimbingan, bantuan dari berbagai pihak karena itu pada kesempatan
ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :
1. Dr. Achmad Aminudin, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Bengkulu.
2. Drs. Jarto Tarigan, MS selaku Ketua Prodi Ekstensi Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu.
3. Dr. Achmad Aminudin, M.Si, selaku Dosen Pembimbing utama yang telah
dengan sabar membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Adityo Pratikno Ramadhan, S.IP., M.Sc, selaku Dosen Pembimbing
Pendamping yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan
penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
vii
5. Drs. Mirza Yasben, M.Soc., Sc dan Drs. Budiyono, M.Si selaku Dosen
Penguji yang telah memberikan masukan dan arahan yang baik untuk
kesempurnaan penelitian ini;
6. Ayah dan Mama selaku orang tua yang telah memberikan semangat dan
motivasi untuk menyelesaikan studi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan FISIP Universitas Bengkulu yang
telah melayani penulis dalam memberikan informasih selama penulis
menyelesaikan studi ini;
8. Kepala Puskesmas beserta staf Puskesmas Perawatan Kembang Seri
Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah;
9. Pelaku KIS di Bengkulu Tengah yang telah bersedia menjadi responden
dan memberikan data yang dibutuhkan penulis;
10. Semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu dalam penulisan skripsi ini;
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih semoga Allah SWT
membalas budi baik semuanya dengan senantiasa memberi rahmat dan karunia-
Nya Amin.
Bengkulu, 10 Oktober 2017
Penulis
AfriTri Kurniawan NPM. D1D112034
viii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ............................................................................. i
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI ............................. iii
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PELAGIAT ........................... iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .................................... v
RIWAYAT HIDUP ............................................................................... vi
KATA PENGANTAR ........................................................................... vii
DAFTAR ISI .......................................................................................... ix
DAFTAR TABEL ................................................................................. xi
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................... xii
ABSTRAK ............................................................................................. xiii
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ........................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ...................................................................... 14
1.3 Tujuan Penelitian ....................................................................... 14
1.4 Manfaat Penelitian ..................................................................... 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Hakikat Pelayanan ..................................................................... 16
2.2 Kebijakan ................................................................................... 20
2.3 Pelaksanaan ................................................................................ 22
2.4 Program Kartu Indonesia Sehat ................................................. 24
2.5 Pusat Kesehatan Masyarakat ...................................................... 30
2.6 Peraturan-Peraturan .................................................................... 38
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian ................................................................ 44
3.2 Fokus dan Aspek Penelitian ....................................................... 45
3.3 Teknik Pemilihan Informen ....................................................... 45
ix
3.4 Teknik Pengumpulan Data ......................................................... 46
3.5 Teknik Analisi Data ................................................................... 49
BAB IV DESKRIPSI TEMPAT PENELITIAN
4.1 Deskripsi Singkat Puskesmas Perawatan Kembang Seri ........... 50
4.2 Visi dan Misi Puskesmas Perawatan Kembang Seri .................. 51
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang
Puskesmas Kembang Seri .......................................................... 51
4.4 Keadaan Pegawai di Puskesmas Perawatan Kembang Seri ....... 61
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Karakterisik Informan ................................................................ 65
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .............................................. 67
5.2.1 Pelayanan Pemegang Kartu Indonesia Sehat
di Puskesmas Perawatan Kembang Seri Kecamatan
Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah .............................. 67
5.2.2 Pelayanan Peserta Kartu Indonesia Sehat
di Puskesmas Perawatan Kembang Seri ...................................... 67
5.2.3 Penerima Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Perawatan
Kembang Seri .............................................................................. 71
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan ................................................................................ 75
6.2 Saran .......................................................................................... 76
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 78
LAMPIRAN
x
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Data Puskesmas di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015 Tabel 1.2 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Yang Mendapatkan Kartu
Indonesia Sehat Tabel 1.3 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat InapDi Sarana Pelayanan
Kesehatan Tahun 2015 Tabel 4.1 Daftar Pegawai Puskesmas Perawatan Kembang Seri Tabel 4.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 4.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel 4.4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur Tabel 5.1 Nama-Nama Informan Penelitian Tabel 5.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 5.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel 5.4 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Yang Mendapatkan Kartu
Indonesia Sehat Tabel 5.5 Data Jumlah Pemegang KIS Yang Berobat di Puskesmas Perawatan Kembang Seri
xi
DAFTAR LAMPIRAN
1. Pedoman Wawancara
2. Surat Pengantar Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu
3. Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu
4. Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah
5. Surat Keterengan Telah Melaksanakan Penelitian
6. Struktur Organisasi Puskesmas Perawatan Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
7. Daftar Nama-Nama Pegawai Puskesmas Perawatan Kembang Seri
Kecamatan Talang Empat Kabuaten Bengkulu Tengah
8. Dokumentasi Wawancara Penelitian
xii
PELAYANAN PEMEGANG KARTU INDONESIA SEHAT DI PUSKESMAS PERAWATAN KEMBANG SERI KECAMATAN TALANG
EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Oleh : AFRITRI KURNIAWAN
NPM. D1D112034
ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Pelayanan Pemegang Kartu Indonesia Sehat Di Puskesmas Perawatan Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Pelayanan Pemegang Kartu Indonesia Sehat Di Puskesmas Perawatan Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan aspek penelitian yaitu Pelayanan Peserta Kartu Indonesia Sehat Puskesmas Perawatan Kembang Seri dan Penerima Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Perawatan Kembang Seri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Sedangkan Teknik Analisis data yaitu Reduksi, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Sedangkan informan terdiri dari 3 orang dari Puskesmas dan 10 orang Masyarakat. Adapun hasil penelitian ini yaitu berdasarkan aspek Pelayanan Peserta Kartu Indonesia Sehat Puskesmas Perawatan Kembang Seri adalah masih kurang optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan KIS, sedangkan dengan aspek Penerima Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Perawatan Kembang Seri adalah kurang optimalnya pendataan masyarakat yang mendapatkan KIS serta tidak tepat sasaran. Kata Kunci : Pelayanan Pemegang KIS
xiii
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dari
pembangunan nasional secara menyeluruh. Adapun tujuan pembangunan
kesehatan adalah mencapai kemampuan hidup sehat bagi tiap penduduk agar
dapat mewujudkan derajat pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, yang
mampu mewujudkan kesehatan optimal. Sedangkan sasaran pembangunan
kesehatan adalah terselenggaranya manusia tangguh, sehat, kreatif dan produktif.
Untuk mencapai itu, maka visi pembangunan kesehatan tahun 2010 adalah
mewujudkan masyarakat, bangsa dan negara yang sehat, memiliki kemampuan
untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta
memiliki derajat kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diseluruh wilayah Republik Indonesia.
Misi dari pembangunan kesehatan yaitu melaksanakan upaya promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif. Upaya tersebut dilaksanakan disemua tempat pelayanan
kesehatan dari Puskesmas sampai Rumah Sakit, baik pemerintah maupun swasta.
(DepKes RI, 2004).
Program Jaminan Kesehatan merupkan salah satu bentuk sistem jaminan
sosial nasional Indonesia, karena sifatnya adalah jaminan sosial maka sejak semua
stael program ini tidak boleh berbentuk comersial system. Pengertian jaminan
dalam UU No. 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan adalah
Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan di dalam memenuhi kebutuhan dasar
2
kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau
iurannya dibayar oleh pemerintah. Sementara itu negara dengan sengaja
menciptakan formula JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), yang merupakan
program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan
yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif
dan sejahtera. Pengertian jaminan di pembahasan ini berbeda dengan pengertian
jaminan dalam hukum perniagaan umum. (UU No. 1 Tahun 2014)
Lembaga Survey Independen Indonesia yang dimotori oleh Yasin
Muhammad selaku direktur utama LSIN telah melakukan studi tentang BPJS
Kesehatan pada bulan Juni 2013. Yasin Ahmad memberikan sejumlah catatan
bahwa layanan kesehatan di DKI Jakarta 81,4 % warga DKI setuju dengan syarat
terhadap program pelaksanaan KJS. Publik menilai sistem pelaksanaan KJS
dibawah kontrol PT Askes terbukti masih berantakan mulai dari sistem proses
kepesertaan, layanan kesehatan, pembayaran, dan mekanisme kerjasama dengan
Rumah Sakit, bahkan berpotensi terjadinya praktek korupsi bernilai milyaran
rupiah. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, UU BPJS pasal 60 telah
mengamanahkan bahwa BPJS kesehatan diharuskan beroperasi dan
menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 januari 2014.
Kemudian pasal 59 menjelaskan bahwa dewan komisaris dan direksi PT Askes
diangkat menjadi dewan pengawas dan direksi BPJS kesehatan untuk jangka
waktu 2 tahun. Maka, sejak 1 januari 2014 PT Askes akan bertransformasi
menjadi BPJS kesehatan. (Yasin Muhammad, Direktur LSIN, 2013. Dalam
http://www.luwuraya.net)
3
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah berjalan hampir
satu tahun. Awal November Tahun 2014, pemerintah juga telah meluncurkan
Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang akan menyempurnakan program JKN. Kartu
ini memprioritaskan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS),
seperti gelandangan, yatim piatu, orang cacat, penghuni panti asuhan dan lainnya,
yang jumlahnya diperkirakan mencapai 1,7 juta jiwa. (Herman, 2014. Dalam
http://www.beritasatu.com)
Kepala Departemen Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, Fentiny
Nugroho (JPNN, 2014.Tercantum Didalam http://www.jpnn.com) menyatakan
masih ada permasalahan terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia
Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diluncurkan Presiden
Joko Widodo, yaitu :
1. Masalah Sosialisasi, dimana masih banyak orang bingung, bukan hanya
rakyat tapi juga pelaksana.
2. Kesimpangsiuran data, apakah akan menggunakan data Badan Statistik
atau Faktual dilapangan.
3. Penanggulangan kemiskinan yang tumpang tindih juga persoalan
penerapan KIS, KIP dan KKS.
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap penyelenggaraan program JKN/KIS yang diselenggarakan BPJS
Kesehatan pada semester I tahun 2016. Hasilnya, DJSN menemukan 8 masalah
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang perlu
diperbaiki (Hukum Online, 2016. Dalam http://www.hukumonline.com).
Kedelapan masalah itulah yang selama ini dianggap sebagai bagian dari
penghambat program JKN/KIS, yaitu:
1. aspek kepesertaan
4
2. soal pelayanan, menyangkut prinsip portabilitas
3. menyangkut regionalisasi rujukan
4. soal kriteria gawat darurat (emergency)
5. perihal pembagian kelas perawatan
6. menyoal pengadaan obat-obatan
7. terkait klasifikasi tarif INA-CBGs.
8. pembagian jasa medis di RS pemerintah.
Puskesmas sebagai salah satu pelayanan kesehatan masyarakat
mempunyai tugas pokok memberikan pembinaan kesehatan masyarakat dan
pelayanan kesehatan dasar. Saat ini distribusi Puskesmas dan Puskesmas
Pembantu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar telah lebih merata.
Setiap Puskesmas melayani 30.000–50.000 penduduk atau sekurang-kurangnya 1
(satu) kecamatan mempunyai satu puskesmas. Untuk memperluas jangkauan
layanan kesehatan, setiap Puskesmas dibantu oleh 3-4 Puskesmas Pembantu dan 1
(satu) Puskesmas Keliling. (Sumber : http://eprints.ums.ac.id/16612/2/BAB_I.pdf)
Puskesmas adalah suatu persatuan kesehatan fungsional merupakan pusat
pengembangan kesehatan masyarakat disamping juga membina peran serta
masyarakat, memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada
masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Oleh karena itu
puskesmas diharapkan dapat menjadi tempat untuk memperbaiki kesehatan
masyarakat Indonesia. (Sumberhttp://eprints.ums.ac.id/16612/2/BAB_I.pdf)
Tetapi dalam kenyataannya puskesmas tidak dapat memenuhi fungsinya
dengan baik, apa lagi puskesmas yang berada di daerah kabupaten dan desa-desa
terpencil. Banyaknya laporan keluhan masyarakat tentang masalah pelayanan
kesehatan seperti :
a) Sering terjadinya antri panjang para pasien;
b) Kurangnya alat kesehatan;
5
c) Obat yang terbatas untuk pasien;
d) Dokter melayani hanya satu menit;
e) Pelayanan pihak staf puskesmas yang kurang ramah;
f) Kurang responsive;
g) Kurang senyumnya para petugas terhadap pasien;
Permasalahan tersebut adalah yang sering terjadi pada puskesmas-
puskesmas di daerah-daerah terpencil. (Sumber:http://web.unair.ac.id/admin
/file/f_32373_soskes5.pdf). Puskesmas Kembang Seri merupakan salah satu dari
banyaknya jumlah puskesmas yang ada di Indonesia yang masih kurang baik
dalam pelayanan kesehatan maupun pelayanan administrasi. Dalam hal pelayanan
kesehatan Puskesmas Kembang Seri masih menghadapi masalah dalam
penyediaan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang dimaksud adalah fasilitas
ruang rawat inap yang belum memadai dikarenakan Puskesmas Kembang Seri
hanya memiliki 2 ruang rawat inap dengan tipe kamar 2 tempat tidur untuk tiap
ruangan, 1 ruangan untuk rawat inap dan 1 ruangan untuk pasca melahirkan.
Kondisi seperti ini juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat Desa Kembang Seri
dan sekitarnya dikarenakan ruang rawat inap yang tersedia tidak dapat
menampung lebih dari 2 pasien.
Sebenarnya hampir di seluruh Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah sudah
memiliki puskesmas, akan tetapi hanya 2 puskesmas yang memiliki fasilitas
perawatan atau rawat inap. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu
Tengah menjelaskan bahwa terdapat 20 puskesmas yang tersebar di seluruh
Kabupaten Bengkulu Tengah.
6
Tabel 1.1
Data Puskesmas di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015
No Nama
Puskesmas
Alamat Tipe Puskesmas
1 Puskesmas
Kembang Seri
Desa Kembang Seri Kecamatan
Talang Empat
Perawatan
2 Puskesmas Taba
Lagan
Desa Taba Lagan Kecamatan
Talang Empat
Non Perawatan
3 Puskesmas
Karang Tinggi
Desa Karang Tinggi Kecamatan
Karang Tinggi
Non Perawatan
4 Puskesmas
Ujung Karang
Desa Ujung Karang Kecamatan
Karang Tinggi
Non Perawatan
5 Puskesmas Desa
Karang Nanding
Desa Karang Nanding Kecamatan
Karang Tinggi
Non Perawatan
6 Puskesmas Taba
Teret
Desa Taba Teret Kecamatan Taba
Penanjung
Non Perawatan
7 Puskesmas
Lubuk Unen
Desa Lubuk Unen Kecamatan
Taba Penanjung
Non Perawatan
8 Puskesmas
Jambu
Desa Jambu Kecamatan Taba
Penanjung
Non Perawatan
9 Puskesmas
Sukarami
Desa Sukarami Kecamatan Taba
Penanjung
Non Perawatan
10 Puskesmas Pagar
Jati
Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar
Jati
Non Perawatan
11 Puskesmas
Renah Kandis
Desa Renah Kandis Kecamatan
Pagar Jati
Non Perawatan
12 Puskesmas Arga
Indah
Desa Arga Indah Kecamatan
Pagar Jati
Non Perawatan
13 Puskesmas Pekik
Nyaring
Desa Pekik Nyaring Kecamatan
Pondok Kelapa
Perawatan
14 Puskesmas
Bentiring
Desa Tanjung Terdana Kecamatan
Pondok Kelapa
Non Perawatan
15 Puskesmas
Srikuncoro
Desa Srikuncoro Kecamatan
Pondok Kelapa
Non Perawatan
16 Puskesmas
Sidodadi
Desa Sidodadi Kecamatan Pondok
Kelapa
Non Perawatan
17 Puskesmas
Tanjung Dalam
Desa Tanjung Dalam Kecamatan
Pondok Kelapa
Non Perawatan
18 Puskesmas
Pematang Tiga
Desa Batu Beriang Kecamatan
Pematang Tiga
Non Perawatan
19 Puskesmas
Sekayun
Desa Sekayun Kecamatan
Pematang Tiga
Non Perawatan
20 Puskesmas
Aturan Mumpo
Desa Aturan Mumpo Kecamatan
Pematang Tiga
Non Perawatan
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016
7
Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa di setiap
Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini sudah memiliki fasilitas pelayanan
kesehatan atau puskesmas. Namun dari seluruh puskesmas yang ada, hanya
puskesmas di Desa Kembang Seri dan Desa Pekik Nyaring yang telah memiliki
fasilitas perawatan atau rawat inap.
Puskesmas Perawatan Kembang Seri merupakan salah satu puskesmas
rawat inap di Kabupaten Bengkulu Tengah. Puskesmas Perawatan Kembang Seri
juga melayani masyarakat yang menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Di
Puskesmas Perawatan Kembang Seri yang terdata mendapatkan Kartu
IndonesiaSehat (KIS) yaitu 141 orang.
Tabel 1.2
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Yang Mendapatkan Kartu
Indonesia Sehat
No. Jenis Kelamin Jumlah
1. Laki – Laki 64 Orang
2. Perempuan 77 Orang
Jumlah 141 Orang
Sumber : Kantor Puskesmas Perawatan Kembang Seri Tahun 2016
Meskipun puskesmas di Desa Pekik Nyaring juga memiliki fasilitas ruang
rawat inap, hal itu tidak menjamin masyarakat Desa Kembang Seri dapat berobat
rawat inap di Puskesmas tersebut. Selain dikarenakan jarak yang jauh dari lokasi
tinggal, pihak Puskesmas Pekik Nyaring akan lebih mengutamakan masyarakat
Desa Pekik Nyaring dan sekitarnya. Hal itulah yang menjadi pertimbangan
masyarakat Desa Kembang Seri dan sekitarnya untuk berobat rawat inap disana
apabila ruang rawat inap di Puskesmas Kembang Seri sudah penuh.
Belum adanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) juga menjadi
permasalahan yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah
terutama warga Desa Kembang Seri lebih memilih berobat ke Rumah Sakit yang
8
ada di Kota Bengkulu yang memiliki fasilitas kesehatan yang lebih baik dan lebih
lengkap dibandingkan Puskesmas Kembang Seri.
Hal ini dapat dilihat dari data jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap
yang dikeluarkan oleh Bidan Koordinator dan Bidan Desa Kembang Seri. Dimana
data pasien yang melakukan rawat jalan lebih tinggi jumlahnya dibandingkan
dengan jumlah pasien yang rawat inap. Sebagian besar dari jumlah pasien yang
melakukan rawat jalan memilih melanjutkan perawatan ke Kota Bengkulu yang
memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
Tabel 1.3
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat InapDi Sarana Pelayanan
Kesehatan Tahun 2015
NO
SARANA
PELAYANAN
KESEHATAN
JUMLAH KUNJUNGAN
JUMLAH RAWAT JALAN RAWAT INAP
L P L+P L P L+P
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kembang seri
JAMKESMAS 124 258 382 7 8 15 397
2 Kembang Seri,
JAMKESDA 1 1 2
3
Rawat Jalan /
inap PKM
Umum
1.425 1.575 3.000 85 70 155 3.155
4
Rawat Jalan /
Inap PKM
Askes
323 641 964 87 121 208 1.172
Sumber : Bidan Koordinator dan Bidan Desa
Menurut keterangan salah seorang masyarakat yakni Suratmini, dalam hal
pelayanan administrasi, Puskesmas Kembang Seri belum memberikan pelayanan
administrasi yang baik. Jam pelayanan yang terbatas membuat pasien malas untuk
berobat di puskesmas, jam pelayanan hanya dimulai dari jam 08.00 pagi sampai
jam 14.00 siang, pasien yang berobat diluar jam yang ditentukan tidak akan
dilayani oleh bagian pendaftaran tetapi akan di arahkan ke bagian IGD meskipun
9
bukan sakit dengan kondisi darurat. Bukan hanya itu, pasien yang memiliki kartu
tetap harus membayar biaya umum pengobatan apabila berobat lewat dari pukul
14.00.
Hal tersebut di atas sering terjadi pada masyarakat yang ingin berobat,
padahal secara administrasi seharusnya pasien dapat dilayani sebagaimana alur
pelayanan kesehatan tanpa harus membatasi jam pelayanan. Begitu juga dengan
administrasi pelayanan, jika pasien memiliki kartu Jaminan Kesehatan seharusnya
administrasi yang dilakukan adalah dengan prosedur pelayanan dengan kartu
bukan sebaliknya tanpa aturan yang jelas. Pelayanan administrasi seperti ini dapat
menyebabkan pasien lebih memilih berobat di praktek umum dibandingkan
berobat di puskesmas tapi harus membayar padahal mempunyai kartu Jaminan
Kesehatan.
Pelayanan administrasi yang baik adalah pelayanan dalam hal proses
berkas administrasi ketika pasien berobat maupun dalam hal melayani pasien yang
ingin berobat. Salah satu contoh pelayanan administrasi yang baik itu adalah
membantu pasien yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan tetap dilayani dengan
prosedur administrasi bagi pemegang kartu.
Bukan hanya dalam hal pelayanan administrasi ketika berobat, akan tetapi
permasalahan kurang sigapnya pelayanan para pegawai puskesmas terkadang
banyak ditemui di beberapa puskesmas-puskesmas yang ada di Indonesia. Salah
satunya termasuk di Puskesmas Kembang Seri, pegawai sering tidak sigap dan
juga kurang ramah dalam melayani administrasi pasien. Ditambah lagi seringnya
terjadi antrian panjang dan lama membuat pasien kurang nyaman dan terkadang
malas untuk menunggu.
10
Gambar 1.1
Bagan Alur Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kembang Seri
MASYARAKAT
SAKIT SEHAT
PENDAFTARAN
KLINIK UGD POLI
1. Umum
2. Gimul
3. Lansia
4. Paru
5. Kia
6. Imunisasi dan
MTBS
1. VCT
2. Rehabilitasi
Konsultan Gizi
3. Kesehatan Anak
dan Remaja
4. Sanitasi
APOTEK LABORATORIUM RAWAT
PULANG
11
Berdasarkan Bagan Alur Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kembang seri
di atas dapat dijelaskan bahwa Puskesmas memiliki tiga (3) jenis unit pelayanan
kesehatan, yaitu, Poli, UGD dan Klinik. Untuk layanan kesehatan pada unit Poli
dan Klinik, masing-masing memiliki beberapa unit layanan berbeda. Untuk Poli
tersedia layanan kesehatan bagi Umum, Gimul, Lansia, Paru, Kia dan Imunisasi
dan MTBS, sedangkan untuk Klinik menyediakan layanan VCT, Rehabilitasi
Konsultan Gizi, Kesehatan Anak dan Remaja serta Sanitasi. Sedangkan untuk
UGD hanya melayani pasien gawat darurat yang membutuhkan pertolongan
pertama langsung oleh dokter dan pihak puskesmas.
Masyarakat terdiri dari dua kategori, yaitu sakit dan sehat. Masyarakat
sehat adalah masyarakat yang tidak perlu mendapatkan pelayanan kesehatan.
Sedangkan masyarakat sakit adalah masyarakat yang membutuhkan bahkan perlu
mendapatkan pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan biasa yang tidak
memerlukan penanganan serius dari dokter, maupun pelayanan kesehatan darurat
yang harus ditangani serius oleh dokter dan bahkan harus dirawat inap.
Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kembang Seri,
masyarakat harus mengikuti prosedur layanan kesehatan yang sudah ditetapkan
oleh pihak puskesmas. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1 yang
memberikan gambaran proses awal yang harus dilalui masyarakat yang ingin
berobat adalah melakukan pendaftaran terlebih dahulu, dalam proses mendaftar
persyaratan administrasi yang harus disiapkan adalah Kartu Jaminan Kesehatan,
baik dari BPJS Kesehatan maupun jaminan kesehatan lainnya yang telah bekerja
sama dengan pihak Puskesmas. Apabila tidak memiliki kartu Jaminan Kesehatan
tetap dapat berobat tetapi melalui jalur umum dengan biaya sendiri.
12
Puskesmas seharusnya memberikan pelayanan yang baik terhadap
masyarakat yang berobat. Prosedur yang disiapkan seharusnya dapat lebih
dipermudah agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal. Hal ini
dikarenakan Puskesmas sebagai salah satu Lembaga Kesehatan yang berperan
membantu kesehatan masyarakat, puskesmas Kembang Seri mempunyai peran
yang vital bagi masyarakatnya dalam memberikan pertolongan pertama kesehatan
kepada pasien dalam 1 kali 24 jam. Untuk dapat mendukung hal itu, fasilitas dan
infrastruktur seharusnya lebih ditingkatkan lagi seperti penambahan ruang rawat
dan persediaan obat-obatan yang lebih lengkap. Puskesmas rawa tinap sebagai
tempat rujukan pertama bagi kasus tertentu yang perlu di rujuk, mempunyai
beberapa fungsi pokok, antara lain :
1. Fungsi yang sesuai dengan tugasnya yaitu pelayanan, pembinaan dan
pengembangan dengan penekanan pada fungsi kegiatan yang bersifat
preventif, promotif, dan fungsi rehabilitative.
2. Fungsi yang berorientasi pada kegiatan teknis terkait instalasi perawatan
pasien sakit, instalasi obat, dan instalasi umum. Juga fungsi yang
berorientasi pada kegiatan yang bersifat kuratif.
Berdasarkan observasi awal peneliti mendapat keluhan dari masyarakat
mengenai pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat, bahwa masyarakat banyak yang
kurang mendapat pelayanan yang baik di Puskesmas ketika menggunakan KIS
tersebut, dimana lebih didahulukan masyarakat yang tidak menggunakan kartu
KIS. Selain itu masyarakat mengeluh banyak obat-obat yang harus beli diluar
Puskesmas dan mengeluarkan biaya lagi karena tidak disediakan oleh Puskesmas
untuk masyarakat yang menggunakan KIS dengan alasan tidak semua obat-obatan
13
itu bisa digunakan dengan kartu KIS, dan masyarakat ada juga yang mengeluh
karena tidak tepat sasaran yang menerima kartu KIS, dimana masih ada
masyarakat yang memenuhi kriteria yang tidak mendapatkan Kartu Indonesia
Sehat (KIS). Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Nartilena selaku masyarakat
Kembang Seri, yaitu :
“Ketika kami berobat di Puskesmas ataupun ke rumah sakit banyak obat-
obat yang harus kami beli keluar karena tidak ada di puskesmas atau di
rumah sakit, selain itu kami yang menggunakan KIS ini selalu tidak
dilayani dengan maksimal karena mereka lebih mengutamakan pasien
yang tidak menggunakan KIS atau pasein umum. Dan juga ada masyarakat
yang tidak mendapatkan KIS, sedangkan mereka sangat layak mendapat
KIS tersebut.” (Wawancara Prapenilitian Bulan Maret 2017)
Selain itu permasalahan mengenai pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat di
Puskesmas Perawatan Kembang Seri yang lainnya yaitu pegawai disana tidak
mengetahui landasan hukum mereka melayani masyarakat yang menggunakan
Kartu Indonesia Sehat tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Desmi
Hartati, Amd. Kep selaku Bidan Desa Kembang Seri yaitu:
“Mengenai landasan hukum pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat ini kami
tidak tahu, yang tahu mengenai itu langsung tanya aja sama pihak BPJS.
Disini kami hanya memberi pelayanan masyarakat yang menggunakan
sesuai dengan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 2014. Kalau mengenai obat-
obatan yang terkadang tidak ada di puskesmas atau disuruh membeli
keluar, karena tidak semua obat-obatan ditanggung oleh pemerintah atau
KIS.” (Wawancara Prapenelitian Bulan Maret 2017 )
Bukan hanya masalah seperti hal di atas, akan tetapi permasalahan kurang
sigapnya pelayanan para pegawai puskesmas terkadang banyak ditemui di
beberapa puskesmas-puskesmas yang ada di Indonesia. Salah satunya termasuk di
Puskesmas Perawatan Kembang Seri, pegawai sering tidak sigap dan juga kurang
ramah dalam melayani administrasi pasien. Ditambah lagi seringnya terjadi
14
antrian panjang dan lama membuat pasien kurang nyaman dan terkadang malas
untuk menunggu.
Berdasarkan uraian diatas sangat diperlukan sosialisasi kebijakan yang
dibuat serta harus ada pengawasan mengenai yang menerima bantuan, supaya
tepat sasaran dan tidak terjadi kecemburuan sosial dikalangan masyarakat, serta
pihak yang menjalankan kebijakan tersebut tidak kebingungan dalam
melaksanakannya. Dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul
“Pelayanan Pemegang Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Perawatan
Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah
Bagaimana Pelayanan Pemegang Kartu Indonesia Sehat Di Puskesmas Perawatan
Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitan ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan
tentang Pelayanan Pemegang Kartu Indonesia Sehat Di Puskesmas Perawatan
Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
1.4 Manfaat Penelitian
a. Manfaat Secara Teoritis
1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan wacana untuk mengembangkan
pengetahuan khususnya dibidang Pelayanan Pemegang Kartu
Indonesia Sehat.
15
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan refernsi ilmiah dalam bidang
Administrasi khusunya berkaitan dengan Pelayanan Pemegang Kartu
Indonesia Sehat
b. Manfaat Secara Praktis
1. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebuah bahan
maupun saran kepada pihak Puskesmas Perawatan Kembang Seri
dalam meningkatkan Pelayanan Pemegang Kartu Indonesia Sehat.
1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas dan
memperkaya pandangan ilmiah dibidang studi Administrasi Negara
khususnya dalam hal yang berkaitan dengan Pelayanan Pemegang
Kartu Indonesia Sehat.
16
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Hakikat Pelayanan
2.1.1. Definisi Pelayanan
Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi
atau perorangan kepada konsumen yang dilayani yang bersifat tidak berwujud
dan tidak dimiliki. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Morman
(dalam Sutopo dan Suryanto, 2003 : 8), mengenai karakteristik tentang pelayanan
yaitu: pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan itu kenyataannya terdiri
dari tindakan dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial,
produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena
pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama.
Karakteristik tersebut dapat menjadi dasar bagaimana memberikan pelayanan
yang terbaik.
Pengertian yang lebih luas juga disampaikan oleh Daviddow dan Utal
(dalam Sutopo dan Suryanto, 2003 : 9) bahwa pelayanan merupakan usaha apa
saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan. Pencapaian kepuasan pelanggan
melalui kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan pendekatan :
1. Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak
manajemen dan pelanggan. Misalnya melakukan penelitian dengan
metode pengamatan bagi para pegawai perusahaan tentang pelaksanaan
pelayanan.
2. Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk
menciptakan visi di dalam perbaikan proses pelayanan yang termasuk di
dalamnya memperbaiki cara berpikir, perilaku, kemampuan, pengetahuan
dan semua sumber daya manusia yang ada.
3. Memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan.
Pelayanan diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang yang
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok
dan tata cara yang telah ditetapkan.
17
Moenir (2006 :26-27 ) berpendapat bahwa pelayanan adalah kegiatan yang
dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material
melalui sistem prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan
orang lain sesuai dengan haknya. Suatu pelayanan akan dapat terlaksana dengan
baik dan memuaskan apabila didukung oleh beberapa faktor :
a. Kesadaran para pejabat dan pimpinan pelaksana
b. Adanya aturan yang memadai
c. Organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis
d. Pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup
minimum
e. Kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugas atau pekerjaan
yang di pertanggungjawabkan
f. Tersedianya sarana pelayanan sesuai dengan jenis dan bentuk
tugas/pekerjaan pelayanan. (Moenir 2000 : 123-124).
Tjosvold (sebagaimana yang dikutip dari bukunya Sadu Wasistiono (2003
: 42) mengemukakan bahwa melayani masyarakat baik sebagai kewajiban
maupun sebagai kehormatan merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang
manusiawi yang artinya pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan
kewajiban utama bagi pemerintah. Perannya di dalam pemberi pelayanan adalah
bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses pelayanan sesuai dengan
apa yang seharusnnya.
Menurut Rahardjo Adisasmita (2009) Pelayanan Publik adalah segala
kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Peningkatan pelayanan publik yang efisien dan
efektif akan mendukung tercapainya efisiensi dan efektif akan mendukung
tercapainya efisiensi pembiayaan, artinya ketika pelayanan umum yang diberikan
oleh penyelenggara pelayanan kepada pihak yang dilayani berjalan sesuai dengan
18
kondisi yang sebenarnya atau mekanisme atau prosedurnya tidak berbelit-belit,
akan mengurangi biaya atau beban bagi pihak pemberi pelayanan dan juga
penerima pelayanan.
Setiap pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan
dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.
Standar pelayanan merupakan ukuran yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan.
Menurut Rahardjo Adisasmita (2009) Standar pelayanan publik sekurang-
kurangnya meliputi :
1. Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan
publik. Prosedur pelayanan harus dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan publik, termasuk pengaduan sehingga tidak terjadi
permasalahan dikemudian hari. Prosedur pelayanan harus ditetapkan
melalui standar pelayanan minimal, sehingga pihak penerima pelayanan
dapat memahami mekanismenya.
2. Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian merupakan salah satu dari standar pelayanan
publik. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan
permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
Semakin cepat waktu penyelesaian pelayanan, maka akan semakin
meningkatkan kepercayaan masyarakat akan pelayanan yang diberikan.
3. Produk Pelayanan
Produk pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan
publik. Hasil pelayanan akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Produk pelayanan harus dipahami secara baik, sehingga
memang membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat.
4. Biaya Pelayanan
Biaya pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan
publik. Biaya pelayanan termasuk rinciannya harus ditentukan secara
konsisten dan tidak boleh ada diskriminasi, sebab akan menimbulkan
ketidakpercayaan penerima pelayanan kepada pemberi pelayanan. Biaya
pelayanan ini harus jelas pada setiap jasa pelayanan yang akan diberikan
kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kecemasan, khususnya
kepada pihak atau masyarakat yang kurang mampu.
5. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan salah satu dari standar pelayanan
publik. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
19
penyelenggara pelayanan publik sangat menentukan dan menunjang
keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.
6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan merupakan salah satu dari
standar pelayanan publik. kompetensi petugas pemberi pelayanan harus
ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan,
sikap dan perilaku yang dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan
bermutu.
Adapun bentuk dan sifat penyelenggaraan pelayanan umum harus
mengandung sendi-sendi : kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan,
keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu ( Boediono, 2003
: 68-70 ). Uraiannya sebagai berikut :
1. Kesederhanaan
Yang dimaksud dengan kesederhanaan meliputi mudah, lancar, cepat,
tidak berbelit– belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan dan kepastian
Arti adanya kejelasan dan kepastian di sini adalah hal-hal yang berkaitan
dengan :
Prosedur atau tata cara pelayanan umum;
Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif;
Unit kerja dan atau pejabat yang berwewenang dan bertanggung
jawab dalam memberikan pelayanan umum;
Rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya;
Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum;
Hak dan Kewajiban, baik bagi pemberi pelayanan maupun
penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan
permohonan / kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan
pemprosesan pelayanan umum;
Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.
3. Keamanan
Artinya bahwa dalam proses dan hasil pelayanan umum dapat memberikan
kepastian hukum.
4. Keterbukaan
Hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib
diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh
masyarakat.
5. Efisiensi
a. Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang
berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan
tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan
produk pelayanan umum yang diberikan;
20
b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan, persyaratan
dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan
persyaratan dari satuan kerja / instansi pemerintah lain yang terkait.
6. Ekonomis
Dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara
wajar dengan memperhatikan :
a. Nilai barang dan atau jasa pelayanan umum dan tidak menuntut
biaya yang tinggi di luar kewajaran;
b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara
umum;
c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Keadilan
Dimaksud dengan sendi keadilan disini adalah keadilan yang merata,
dalam arti cakupan / jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas
mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.
8. Ketetapan Waktu
Yang dimaksud dengan ketetapan waktu di sini adalah dalam
pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang
telah ditentukan.
Dengan adanya tata cara pelayanan yang jelas dan terbuka, maka
masyarakat dalam pengurusan kepentingan dapat dengan mudah mengetahui
prosedur ataupun tata cara pelayanan yang harus dilalui. Sehingga pelayanan itu
sendiri akan dapat memuaskan masyarakat.
2.2 Kebijakan
Menurut Thomas R. Dye (Hanif Nurcholis, 2005) menjelaskan bahwa
kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan
atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka
harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan
pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya.
Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termausk
kebijakan negara. Hal ini disebabkan “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh
pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan “sesuatu yang
dilakukan” oleh pemerintah.
21
Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich(dalam Wahab, 2012) bahwa:
“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang
diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan
tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya
mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran
yang diinginkan.”
Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan
umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun
pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari
peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan.
Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai
dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi
nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,
maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan.
Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan
praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Menurut Starling(Hanif Nurcholis, 2005), terdapat 5 proses kebijakan
publik yaitu :
1. Identification of needs, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan
masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria
antara lain : menganalisisi data, sampel, data statistik, model-model
simulasi, analisis sebab-akibat dan teknik-teknik peramalan.
2. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategik,
alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan
analisis dampak lingkungan.
3. Adopsi yang mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa
teori politik dan penggunaan teknik-teknik penganggaran.
4. Pelayanan Pemegang yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model
penjadwalan, penjabatan keputusan-keputusan, keputusan-keputusan
penetapan harga, dan sekenario pelaksanaannya.
5. Evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental,
sistem informasi, auditing dan evaluasi mendadak.
22
2.3 Pelaksanaan
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana
yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya
dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana
pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan
pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa
Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan(dalam Nurdin
Usman. 2002).
Menurut Bintoro Tjokroadmudjyo (dalam Rahardjo Adisasmita, 2011)
pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu
berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan
dalam suatu program dan proyek. Sedangkan Menurut Westra (dalam Rahardjo
Adisasmita, 2011) pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk
melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan
ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa
yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu
dimulainya.
Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan
bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.
Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar
aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-
sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
Sedangkan pelaksanaan kebijakan atau implementasi kebijakan Menurut
Robert Nakamura dan Frank Smallwood( dalam Tangkilisan, 2003:17) hal-hal
23
yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam
mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-
keputusan yang bersifat khusus.
Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky( dalam Tangkilisan,
2003:17), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan
dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan
untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan
cara untuk mencapainya. Selain itu Rippley dan Franklin (dalam Tangkilisan,
2003:21)menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau
dari tiga faktor yaitu:
1. Prespektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari
kepatuhan atas mereka.
2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya
persoalan.
3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan
semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.
Peters (dalam Tangkilisan, 2003:22) mengatakan, implementasi kebijakan
yang gagal disebabkan beberapa faktor:
1. Informasi
Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran
yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para
pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan basil-basil
dan kebijakan itu.
2. Isi Kebijakan
Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan
kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern
atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat
berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
3. Dukungan
Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanannya
tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.
4. Pembagian Potensi
Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor
implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya
dengan diferensiasi tugas dan wewenang.
24
2.4 Program Kartu Indonesia Sehat
Pada tahun 1992, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992
status Perum kemudian diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero)
dengan mempertimbangkan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada
Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan
manajemen lebih mandiri. PT. Askes (Persero) ini kemudian diberi tugas oleh
Pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI sebagai Penyelenggara Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN) pada tahun 2005.
Dan pada tanggal 1 Januari 2014, sesuai dengan Undang-Undang no. 24 tahun
2011, PT Askes Indonesia (Persero) kemudian diubah menjadi BPJS Kesehatan.
Meski telah memiliki BPJS Kesehatan sebagai badan negara yang
menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat, namun pada tanggal 3
November 2014 tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan program
kesehatan lain yang bernama Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Berdasarakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Pelayanan Pemegang Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia
Pintar, dan Program Indonesia Sehat. Untuk Membangun Keluarga Produktif.
Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pelayanan Pemegang perlindungan
sosial melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar,
dan Program Indonesia Sehat, dengan ini menginstruksikan kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan Pembangunan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Perecanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
25
8. Menteri Sosial;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
12. Jaksa Agung;
13. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
16. Kepala Badan Pusat Statistik;
17. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
18. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
19. Para Gubernur;
20. Para Bupati/Walikota.
Pertama, Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas,
fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk
meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pelayanan Pemegang Simpanan Keluarga
Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga
kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.
Kedua Khusus kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Pernbangunan Manusia dan Kebudayaan;
a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan Program
Simp.anan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program
Indonesia Sehat;
b. penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan Pelayanan
Pemegang Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar,
dan Program Indonesia Sehat, dengan melibatkan Menteri terkait, Para
Gubernur, Para Bupati/Walikota, dan Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;
c. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan . Program
Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program
Indonesia Sehat pada Kementerian/ Lembaga di bawah koordinasi
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;dan.
d. Melaporkan kepada Presiden atas pelaksanaanProgram Simpanan
Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan ProgramIndonesia
Sehat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
a. Meningkatkan koordinasi kebijakan politik, hukum, dan keamanan
terkait dengan Pelayanan Pemegang Simpanan Keluarga Sejahtera,
Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat;
26
b. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi perkembangan politik, hukum,
dan keamanan terkait dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera,
Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat pada
Kementerian/ Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional melakukan perencanaan dan penganggaran
Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar; dan
Program Indonesia Sehat.
4. Menteri Dalam Negeri:
a. Meningkatkan pemberian fasilitasi dan dukungan kebijakan kepada
pemerintahdaerah dalam Pelayanan Pemegang SimpananKeluarga
Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat;
b. Mendorong Gubernur dan / atau Bupati/ Walikota untuk berperan aktif
rnenjalankan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program
Indonesia Pintar, dan ProgramIndonesia Sehat di daerahnya masing-
masing.
5. Menteri Keuangan menyediakan, mengalokasikan, dan .melakukan
pengendalian anggaran untuk Pelayanan Pemegang Simpanan Keluarga
Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menteri Kesehatan ;
a. Meningkatkan koordinasi dengan MenteriSosial Direktur Utama
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam :
1) Menetapkan sasaran Prograrn IndonesiaSehat yang juga
merupakan Penerima Bantuan luran,
2) membayarkan iuran Penerima Bantuan Iuran kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
3) menyediakan dan memperbaiki fasilitas kesehatan dalamm
rangka Pelayanan Pemegang Indonesia Sehat.
b. Melaksanakan sosialisasi secara intensif, kepada penerima Program
Indonesia Sehat;
c. Menjadi Pengguna Anggaran dalamPelayanan Pemegang Indonesia
Sehat; dan
d. Melaporkan Pelayanan Pemegang Indonesia Sehat sekurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
kepada Menteri Koordinator BidangPembangunan Manusia dan
Kebudayaan.
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Pernerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaran Program
Indonesia Pintar,
b. Menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah Penerima Program
Indonesia Pintar untuk siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan;
27
c. Membayarkan manfaat Program Indonesia. Pintar beserta tambahan
manfaat lainnya kepada, siswa penerima Program Indonesia Pintar
yang berada di sekolah yang dikelola Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
d. Melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program
Indonesia Pintar;
e. Menjadi Pengguna Anggaran dalam Pelayanan Pemegang Indonesia
Pintar di lingkup Kementerian Kebudayaan; dan Pendidikan dan
f. Melaporkan Pelayanan Pemegang Indonesia Pintar sekurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.
8. Menteri Sosial:
a. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaranProgram Simpanan Keluarga
Sejahtera;
b. Menyediakan Kartu Simpanan KeluargaSejahtera sejumlah penerima
Program Simpanan Keluarga Sejahtera:
c. Mendorong Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi
dan pemutakhiran data Kartu Perlindungan Sosial sebelumnya;
d. Menyalurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera melalui
mekanisme penggunaan Layanan Keuangan Digital dan Rekening Giro
Pos;
e. Melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program
Simpanan Keluarga Sejahtera;
f. Menjadi Pengguna Anggaran dalam Pelayanan Pemegang Simpanan
Keluarga Sejahtera; dan
g. Melaporkan Pelayanan Pemegang Simpanan Keluarga Sejahtera
sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan kepada Menteri Koordinator BidangPembangunan Manusia
dan Kebudayaan.
9. Menteri Agama:
a. Meningkatkan koordinasi dengan Menteri: Sosiaf Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaterr/Kota dalam penetapan sasaran Program
Indonesia Pintar;
b. Menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah penerima Program
Indonesia Pintar untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah
Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah;
c. Membayarkan manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan
manfaat lainnya' kepada siswa penerima Program Indonesia Pintar
yang berada di sekolah yang dikelola Kementerian Agama;
d. Melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program
Indonesia Pintar;
e. Menjadi Pengguna Anggaran dalam Pelayanan Pemegang Indonesia
Pintar di lingkup Kementerian Agama; dan
28
f. Melaporkan Pelayanan Pemegang Indonesia Pintar sekurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.
10. Menteri Komunikasi dan Informatika:
a. Meningkatkan koordinasi dengan badan regulasi dan penyelenggara
jasa telekomunikasi untuk menjamin:
1) Penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan pendaftaran
massal nomor dan Kartu SIM (Subscriber Indentity
Module)"prabayar untuk Program Simpanan Keluarga
Sejahtera melalui Layanan Keuangan Digital : dan
2) Memberlakukan nomor dan Kartu S1M (Subscriber Indentity
Module) prabayar selama Pelayanan Pemegang
SimpananKeluarga Sejahtera melalui Layanan Keuangan
Digital berjalan.
b. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan sosialisasi Program Simpanan
Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia
Sehat secara nasional.
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara:
a. Menugaskan Bank Badan Usaha Milik Negara menjadi pelaksana
.penyaluran bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera dengan
menggunakan Layanan Keuangan Digital;
b. Menugaskan PT. Pos Indonesia (Persero) menjadi pelaksana
penyaluran bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera dengan
menggunakan Giro Pos.
12. Jaksa Agung:
a. Memberikan advokasi kepada Kementerian/ Lembaga terkait
pelaksanan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program,
Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk menghindari
terjadinya penyimpangan dan penyelewengan;
b. Mempercepat penyelesaian proses perkara penanganan' dan yang
berhubungan dengan penyimpangan dan penyelewengan Pelayanan
Pemegang Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar,
dan Program Indonesia Sehat.
13. Panglima Tentara Nasional Indonesia memberikan dukungan dan bantuan
Pelayanan Pemegang Sejahtera, Program Indonesia Indonesia Sehat.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
a. Meningkatkan kegiatan kepolisian bersifat pre-emptif (bimbingan dan
penyuluhan) kepada masyarakat khususnya penerima Program
Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program
Indonesia Sehat untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan
Penyelewengan;
b. Mempercepat penanganan dan penyelesaian proses hukum bagi pelaku
penyimpangan dan penyelewenangan Pelayanan Pemegang Simpanan
Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia
Sehat.
15. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, melaksanakan
pemantauan, bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan
29
keuangan serta mengambil langkahlangkah pengawasan keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas penyelenggaraan
Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan
Program Indonesia Sehat.
16. Kepala Badan Pusat pemutakhiran Basis Statistik melaksanakanData
Terpadu melalui pendataan rumah tangga penerima Program Simpanan
Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia
Sehat.
17. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah:
a. Melaksanakan advokasi kepada Kementeriari/ Lembaga dalam proses
pengadaan barang/ jasa yang. berkaitan dengan Program Simpanan
Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia
Sehat;
b. Merumuskan prosedur penugasan langsung kepada pihak terkait
pengadaan barang/jasa untuk Pelayanan Pemegang Simpanan Keluarga
Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat;
dan
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi ataspelaksanaan kebijakan
pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga.
18. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan:
a. Menyediakan Kartu Indonesia Sehat sejumlah Penerima Bantuan
luran;
b. Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Uasa Pemerintah berkaitan dengan penyediaan Kartu Indonesia
Sehat ; dan
c. Meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial dan Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terkait Pelayanan Pemegang
Kartu Indonesia Sehat.
19. Para Gubernur beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap
pelaksanaan dan pengawasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera,
Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat di daerah masing-
masing.
20. Para Bupati/Walikota beserta jajarannyamemberikan dukungan terhadap.
pelaksanaan dan pengawasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera,
Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat di daerah masing-
rnasing.
Ketiga, Pembiayaan Pelayanan Pemegang Simpanan Keluarga Sejahtera,
Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta sumber lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Keempat, Melaksanakan Instruksi
Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.
30
2.5 Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)
2.5.1 Definisi Puskesmas
Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah suatu organisasi
kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat
yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan
secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam
bentuk kegiatan pokok. Menurut Depkes RI (2004) puskesmas merupakan unit
pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja.
Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas merupakan pelayanan
yang menyeluruh yang meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif
(pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif (pemulihan
kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk dengan tidak
membedakan jenis kelamin dan golongan umur, sejak dari pembuahan dalam
kandungan sampai tutup usia (Effendi, 2009).
2.5.2 Tujuan Puskesmas
Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas
adalah mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi orang yang
bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya (Trihono, 2005).
2.5.3 Fungsi Puskesmas
Puskesmas memiliki wilayah kerja yang meliputi satu kecamatan atau
sebagian dari kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan
31
geografi dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan bahan pertimbangan dalam
menentukan wilayah kerja puskesmas. Untuk perluasan jangkauan pelayanan
kesehatan maka puskesmas perlu ditunjang dengan unit pelayanan kesehatan yang
lebih sederhana yang disebut puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.
Khusus untuk kota besar dengan jumlah penduduk satu juta jiwa atau lebih,
wilayah kerja puskesmas dapat meliputi satu kelurahan. Puskesmas di Ibu Kota
kecamatan dengan jumlah penduduk 150.000 jiwa atau lebih, merupakan
puskesmas pembina yang berfungsi sebagai pusat rujukan bagi puskesmas
kelurahan dan juga mempunyai fungsi koordinasi (Effendi, 2009).
Menurut Trihono (2005) ada 3 (tiga) fungsi puskesmas yaitu: pusat
penggerak pembangunan berwawasan kesehatan yang berarti puskesmas selalu
berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas
sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga
berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Disamping itu puskesmas
aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap
program pembangunan diwilayah kerjanya. Khusus untuk pembangunan
kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan
kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit
dan pemulihan kesehatan.
Pusat pemberdayaan masyarakat berarti puskesmas selalu berupaya agar
perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk
dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri
dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan
kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaannya, serta ikut menetapkan,
32
menyelenggarakan dan memantau Pelayanan Pemegang kesehatan. Pemberdayaan
perorangan, keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan
kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat.
Pusat pelayanan kesehatan strata pertama berarti puskesmas bertanggung
jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara
menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat
pertama yang menjadi tanggung jawab puskesmas meliputi :
Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat
pribadi(privat goods) dengan tujuanutama menyembuhkan penyakit dan
pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharan kesehatan dan
pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk
puskesmas tertentu ditambah dengan rawat inap.
Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik
(public goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan
serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan
pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat disebut antara lain adalah
promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan
gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa
masyarakat serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.
Menurut Effendi (2009) ada beberapa proses dalam melaksanakan fungsi
tersebut yaitu merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan
kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri, memberikan petunjuk kepada
masyarakat tentang bagaimana menggali dan menggunakan sumber daya yang ada
secara efektif dan efisien, memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis
33
materi dan rujukan medis maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan
ketentuan bantuan tersebut tidak menimbulkan ketergantungan memberikan
pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat, bekerja sama dengan sektor-
sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan program puskesmas.
2.5.4 Peran Puskesmas
Puskesmas mempunyai peran yang sangat vital sebagai institusi pelaksana
teknis, dituntut memiliki kemampuan manajerial dan wawasan jauh ke depan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Peran tersebut ditunjukkan
dalam bentuk keikutsertaan dalam menentukan kebijakan daerah melalui sistem
perencanaan yang matang dan realistis, tata laksana kegiatan yang tersusun rapi,
serta sistem evaluasi dan pemantauan yang akurat. Pada masa mendatang,
puskesmas juga dituntut berperan dalam pemanfaatan teknologi informasi terkait
upaya peningkatan pelayanan kesehatan secara komprensif dan terpadu (Effendi,
2009).
2.5.5 Upaya Penyelenggaraan
Untuk tercapainya visi pembangunan kesehatan melalui puskesmas yakni
terwujudnya kecamatan sehat menuju Indonesia sehat, puskesmas bertanggung
jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan
masyarakat, yang keduanya jika ditinjau dari kesehatan nasional merupakan
pelayanan kesehatan tingkat pertama. Upaya kesehatan tersebut dikelompokkan
menjadi dua yakni upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembang
(Trihono, 2005).
Upaya kesehatan wajib puskesmas adalah upaya yang ditetapkan
berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta yang mempunyai daya
34
ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan
wajib ini harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas yang ada di wilayah
Indonesia. Upaya kesehatan wajib tersebut adalah upaya promosi kesehatan,
upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga
berencana, upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya pencegahan dan
pemberantasan penyakit menular serta upaya pengobatan (Trihono, 2005) .
Sedangkan upaya kesehatan pengembangan puskesmas adalah upaya yang
ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat
serta disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Upaya kesehatan
pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok puskesmas yang telah
ada yaitu upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan olah raga, upaya perawatan
kesehatan masyarakat, upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan gigi dan mulut,
upaya kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan usia lanjut dan
upaya pembinaan pengobatan tradisional (Trihono, 2005).
Upaya kesehatan pengembangan puskesmas dapat pula bersifat upaya
inovasi yakni upaya diluar upaya puskesmas tersebut di atas yang sesuai dengan
kebutuhan. Pengembangan dan pelaksanaan upaya inovasi ini adalah dalam
rangka mempercepat tercapainya visi puskesmas (Trihono, 2005).
Pemilihan upaya kesehatan pengembangn ini dilakukan oleh puskesmas
bersama dinas kesehatan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan masukan
dari konkes/BPKM/BPP. Upaya kesehatan pengembangan dilakukan apabila
upaya kesehatan wajib puskesmas telah terlaksana secara optimal dalam arti target
cakupan serta peningkatan mutu pelayanan telah tercapai. Penetapan upaya
kesehatan pengembangan pilihan puskesmas ini dilakukan oleh dinas kesehatan
35
kabupaten/kota. Dalam keadaan tertentu upaya kesehatan pengembangan
puskesmas dapat pula ditetapkan sebagai penugasan oleh dinas kesehatan
kabupaten/kota (Trihono, 2005).
Apabila puskesmas belum mampu menyelenggarakan upaya kesehatan
pengembangan padahal telah menjadi kebutuhan masyarakat, maka dinas
kesehatan kabupaten/kota bertanggung jawab dan wajib menyelenggarakannya.
Untuk itu, dinas kesehatan kabupaten/kota perlu dilengkapi dengan berbagai unit
fungsional lainnya (Trihono, 2005).
Perlu diingat meskipun puskesmas menyelenggarakan pelayanan medik
spesialistik dan memiliki tenaga spesialis, kedudukan dan fungsi puskesmas tetap
sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab
menyelenggarakan pelayanankesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan
masyarakat di wilayah kerjanya (Trihono, 2005).
2.5.6 Azas Penyelenggaraan
Penyelenggaraan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan
pengembangan harus menerapkan azas penyelenggaraan puskesmas secara
terpadu. Azas penyelenggaraan puskesmas secara terpadu. Azas penyelenggaraan
puskesmas tersebut dikembangkan dari ketiga fungsi puskesmas. Dasar
pemikirannya adalah pentingnya menerapkan prinsip dasar dari setiap fungsi
puskesmas dalam menyelenggarakan setiap upaya puskesmas, baik upaya
kesehatan wajib maupun upaya kesehatan pengembangan. Azas penyelenggaraan
puskesmas yang dimaksud adalah azas pertanggungjawaban wilayah, azas
pemberdayaan masyarakat, azas keterpaduan dan azas rujukan (Trihono, 2005).
36
Azas pertanggungjawaban wilayah berarti puskesmas bertanggung jawab
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah
kerjanya. Untuk ini puskesmas harus melaksanakan berbagai kegiatan seperti
menggerakkan pembangunan berbagai sektor tingkat kecamatan sehingga
berwawasan kesehatan, memantau dampak berbagai upaya pembangunan
terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, membina setiap upaya
kesehatan strata pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha
di wilayah kerjanya dan menyelenggarakan upaya kesehatan strata pertama
(primer) secara merata dan terjangkau di wilayah kerjanya (Trihono, 2005)
Azas pemberdayaan masyarakat berarti puskesmas wajib memberdayakan
perorangan, keluarga dan masyarakat, agar berperan aktif dalam penyelenggaraan
setiap upaya puskesmas. Untuk itu, berbagai potensi masyarakat perlu dihimpun
melalui pembentukan Badan Penyantun Puskesmas (BPP).
Beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh puskesmas dalam rangka
pemberdayaan masyarakat antara lain adalah upaya kesehatan ibu dan anak
(posyandu, polindes dan bina keluarga balita), upaya pengobatan (posyandu, pos
obat desa ), upaya perbaikan gizi (posyandu, panti pemulihan gizi, keluarga sadar
gizi), upaya kesehatan sekolah (dokter kecil, penyertaan guru dan orang tua/wali
murid, saka bakti husada dan pos kesehatan pesantren), upaya kesehatan
lingkungan (kelompok pemakai air bersih, dan desa percontohan kesehatan
lingkungan), upaya kesehatan usia lanjut ( posyandu usila dan panti werda), upaya
kesehatan kerja (pos upaya kesehatan kerja), upaya kesehatan jiwa (posyandu, tim
pelaksana kesehatan jiwa masyarakat), upaya pembinaan pengobatan tradisional
(taman obat keluarga dan pembinaan pengobatan tradisional) serta upaya
37
pembinaan dan jaminan kesehatan (dana sehat, tabungan ibu bersalin, mobilisasi
dana keagamaan) (Trihono, 2005).
Azas keterpaduan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya serta
diperolehnya hasil yang optimal, penyelenggaraan setiap upaya puskesmas harus
diselenggarakan secara terpadu, jika mungkinsejak dari tahap perencanaan. Ada
dua macam keterpaduan yang perlu diperhatikan yaitu keterpaduan lintas program
dan keterpaduan lintas sektor (Trihono, 2005).
Keterpaduan lintas program adalah upaya memadukan penyelenggaraan
berbagai upaya kesehatan yangmenjadi tanggung jawab puskesmas sedangkan
untuk keterpaduan lintas sektor merupakan upaya memadukan penyelenggaraan
upaya puskesmas (wajib, pengembangan dan inovasi) dengan berbagai program
dari sektor terkait tingkat kecamatan termasuk organisasi kemasyarakatan dan
dunia usaha (Trihono, 2005).
Azas rujukan digunakan sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat
pertama, kemampuan yang dimiliki oleh puskesmas terbatas. Padahal puskesmas
berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai permasalahan
kesehatannya. Untuk membantu puskesmas menyelesaikan berbagai masalah
kesehatan tersebut dan juga untuk meningkatkan efisiensi, maka penyelenggaraan
setiap upaya puskesmas (wajib, pengembangan dan inovasi) harus ditopang oleh
azas rujukan (Trihono, 2005).
Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus
atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara
vertikal dalam arti dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana
38
pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horizontal dalam arti antar sarana
pelayanan kesehatan yang sama (Trihono, 2005).
2.6 Peraturan-Peraturan
1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
Tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud
dengan:
a) Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan
agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau
iurannya dibayar oleh pemerintah.
b) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
c) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya
disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang
tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
d) Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja
paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar
iuran.
e) Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan
perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif
yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau
Masyarakat.
f) Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas:
a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan
kesehatan non spesialistik yang mencakup:
Administrasi pelayanan;
Pelayanan promotif dan preventif;
Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun
non operatif;
Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
Pemeriksaan penunjang diagnostik
laboratorium tingkat pratama; dan
Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi
medis.
39
b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi
pelayanan kesehatan yang mencakup:
Administrasi pelayanan;
Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar;
Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik;
Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non
bedah sesuai dengan indikasi medis;
Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan
indikasi medis;
Rehabilitasi medis;
Pelayanan darah;
Pelayanan kedokteran forensik klinik;
Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di
fasilitas Kesehatan;
Pelayanan keluarga berencana;
Perawatan inap non intensif; dan
Perawatan inap di ruang intensif.
g) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:
Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui
prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang
berlaku;
Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan
yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali
dalam keadaan darurat;
Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan
kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat
kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan
kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang
ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas;
Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat
dan/atau alkohol;
Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri,
atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri
sendiri;
Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, yang
belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi
kesehatan (health technology assessment);
Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai
percobaan (eksperimen);
Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan
susu;
40
Perbekalan kesehatan rumah tangga;
Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap
darurat, kejadian luar biasa/wabah;
Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang
dapat dicegah (preventable adverse events); dan
Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan
Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.
Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri,
atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri
sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j,
pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai
percobaan (eksperimen) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf l, dan kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah
(preventable adverse events) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf p ditetapkan oleh Menteri.
h) Kartu kepesertaan yang telah dimiliki oleh Peserta sebelum
Peraturan Presiden ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku
sepanjang belum diganti dengan Kartu Indonesia Sehat sesuai
ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2016
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2016 Tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG)
Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Pedoman Indonesian
Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional merupakan acuan bagi fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan pihak lain yang
terkait mengenai metode pembayaran INA-CBG dalam penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan. Pembiayaan kesehatan merupakan bagian yang
penting dalam implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pembiayaan kesehatan di fasilitas kesehatan diperoleh dengan
dilakukannya pembayaran oleh penyelenggara asuransi kesehatan atas
pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta, yang bertujuan untuk
41
mendorong peningkatan mutu, mendorong layanan berorientasi pasien,
mendorong efisiensi dengan tidak memberikan reward terhadap provider
yang melakukan over treatment, under treatment maupun melakukan
adverse event dan mendorong pelayanan tim. Dengan sistem pembiayaan
yang tepat diharapkan tujuan diatas bisa tercapai.
Terdapat dua metode pembayaran rumah sakit yang digunakan
yaitu metode pembayaran retrospektif dan metode pembayaran prospektif.
Metode pembayaran retrospektif adalah metode pembayaran yang
dilakukan atas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasar
pada setiap aktifitas layanan yang diberikan, semakin banyak layanan
kesehatan yang diberikan semakin besar biaya yang harus dibayarkan.
Contoh pola pembayaran retrospektif adalah Fee For Services (FFS).
Metode pembayaran prospektif adalah metode pembayaran yang dilakukan
atas layanan kesehatan yang besarannya sudah diketahui sebelum
pelayanan kesehatan diberikan. Contoh pembayaran prospektif adalah
global budget, perdiem, kapitasi dan case based payment. Di Indonesia,
metode pembayaran prospektif dikenal dengan case based payment
(casemix), dan sudah diterapkan sejak Tahun 2008 sebagai metode
pembayaran pada program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Sistem casemix adalah pengelompokan diagnosis dan prosedur dengan
mengacu pada ciri klinis yang mirip/sama dan penggunaan sumber
daya/biaya perawatan yang mirip/sama. Pengelompokan dilakukan dengan
menggunakan software grouper. Sistem casemix saat ini banyak digunakan
42
sebagai dasar sistem pembayaran kesehatan di negara-negara maju dan
sedang dikembangkan di negaranegara berkembang.
Beberapa pengertian terkait sistem INA-CBG sebagai metode
pembayaran kepada FKRTL dalam pelaksanaan JKN :
a. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan
kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah
membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan
Kesehatan.
c. Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas
Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berupa
Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Kesehatan
rujukan tingkat lanjutan.
d. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
e. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)
meliputi klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum dan
rumah sakit khusus.
f. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya
pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau
sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan,
rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan
khusus.
g. Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan
kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah
kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan
kemampuan fasilitas kesehatan.
h. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan
komprehensif yang meliputi pelayanan kesehatan promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kesehatan darurat
medis, pelayanan penunjang dan atau pelayanan kefarmasian.
i. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk
observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi,
dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati
tempat tidur.
j. Sumber daya adalah segala dukungan berupa material, tenaga,
pengetahuan, teknologi dan/atau dukungan lainnya yang
43
digunakan untuk menghasilkan manfaat dalam pelayanan
kesehatan.
Berdasarkan peraturan diatas yang akan menjadi aspek penelitian yang
digunakan peneliti adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan Peserta Kartu Indonesia Sehat Puskesmas Perawatan Kembang
Seri.
Pelayanan yang dimaksud ialah mulai dari prosedur pelayanannya,
Fasilitas yang diterima oleh peserta, serta kendala atau hambatan
pelayanan yang dihadapi dan sesuai atau tidak pelayanan yang diberikan
oleh Puskesmas Perawatan Kembang Seri dengan peraturan yang ada.
2. Penerima Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Perawatan Kembang Seri.
Aspek ini meliputi jumlah peserta yang menggunakan Kartu
Indonesai Sehat di Puskesmas Perawatan Kembang Seri dan tepat atau
tidaknya sasaran peserta yang mendapatkan Kartu Indonesia Sehat dengan
peraturan yang ada.
44
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.
Metode penelitian kualitatif sebagaimana yang diungkapkan Bogdan dan Taylor
(L.J. Moleong, 2011 : 4) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat diamati. Selain itu, metode penelitian kualitatif menurut Syaodih Nana,
(2007 : 60) adalah cara untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena,
peristiwa, akivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara
individual maupun berkelompok.
Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural
setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik.
Objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh
peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di
objek dan setelah keluar dari objek relative tidak berubah. (Sugiyono, 2005 : 2)
Penelitian ini diajukan untuk menganalisis pelayanan administrasi di
Puskesmas Perawatan Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten
Bengkulu Tengah. Mengambil lokasi penelitian di Puskesmas Perawatan
Kembang Seri dikarenakan informasi yang beredar di masyarakat menyatakan
bahwapelayanan administrasi di Puskesmas Perawatan Kembang Seri sangat tidak
baik. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Puskesmas
Perawatan Kembang Seri untuk menganalisis dan mengungkapkan penyebab
pelayanan administrasi di Puskesmas Perawatan Kembang Seri tidak baik.
45
3.2 Fokus dan Aspek Penelitian
Dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah Pelayanan Pemegang
Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Perawatan Kembang Seri Kecamatan Talang
Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Sedangkan aspek penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Pelayanan Peserta Kartu Indonesia Sehat Puskesmas Perawatan Kembang
Seri.
Pelayanan yang dimaksud ialah mulai dari prosedur pelayanannya,
Fasilitas yang diterima oleh peserta, serta kendala atau hambatan
pelayanan yang dihadapi dan sesuai atau tidak pelayanan yang diberikan
oleh Puskesmas Perawatan Kembang Seri dengan peraturan yang ada.
2. Penerima Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Perawatan Kembang Seri.
Aspek ini meliputi jumlah peserta yang menggunakan Kartu
Indonesai Sehat, sesuai atau tidak peserta yang mendapatkan Kartu
Indonesia Sehat dengan peraturan yang ada.
3.3 Teknik Pemilihan Informan
Pemilihan Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive
sampling (sampel bertujuan). Informan merupakan narasumber dalam penelitian
yang karakteristiknya yang dianggap bisa mewakili informan yang lain. Informan
dalam penelitian adalah pegawai Puskesmas Perawatan Kembang Seri dan
Masyarakat Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah. Menurut Spradly (dalam
Sugiyono, 2005 : 56), menyatakan bahwa informan sebagai sumber data atau
sebagai sebaliknya yang memiliki kriteria sebagai berikut :
1. Mereka yang menguasai atau memahami suatu proses enkulturasi,
sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi dihayati.
46
2. Mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan
yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil-hasil
kemasannya sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti
sehingga lebih mengarahkan untuk dijadikan semacam guru atau
narasumber.
Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi informan dalam
penelitian ini berdasarkan purposive sampling seperti yang diungkap diatas, maka
yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Kepala Puskesmas
2) Administrasi Kesehatan
3) Bidan Desa 1 Orang
4) Masyarakat 10 Orang
3.4 Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti
melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari
dekat kegiatan yang dilakukan. (Ridwan, 2004 : 104)
Metode observasi sering kali diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan
secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada subyek penelitian. Teknik
observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik hendaknya
dilakukan pada subyek yang secara aktif mereaksi terhadap obyek. Adapun
kriteria yang hendak diperhatikan oleh observeser antara lain :
Memiliki pengetahuan yang cukup terhadap obyek yang hendak
diteliti;
Pemahaman tujuan umum dan tujuan khusus penelitian yang
dilaksanakan;
Penentuan cara dan alat yang dipergunakan dalam mencatat data;
47
Penentuan kategori pendapatan gejala yang diamati;
Pengamatan dan pencatatan harus dilaksanakan secara cermat dan
kritis;
Pencatatan setiap gejala harus dilaksanakan secara terpisah agar tidak
saling mempengaruhi;
Pemilihan pengetahuan dan keterampilan terhadap alat dan cara
mencatat hasil observasi.
2. Wawancara
Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap
informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnnya. Teknik wawancara yang
digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara
mendalam(in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara
dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan
pedoman (guide) wawancara, domana pewawancara dan informan terlibat dalam
kehidupan sosial yang relatif lama. (Sutopo 2006 : 72). Interview adalah usaha
mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan
untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung
dengan tatap muka (face to face relation ship) antara si pencari informasi
(interviewer atau informan hunter) dengan sumber informasi (interviewee).
(Sutopo 2006 : 74)
Jenis interview meliputi interview bebas, interview terpimpin dan
interview bebas terpimpin. Interview bebas yaitu pewawancara bebas menanyakan
apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang dikumpulin. Interview
terpimpin yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa
sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Interview bebas terpimpin yaitu
kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. (Sugiyono, 2008 : 233)
48
3. Studi Dokumentasi
Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber
manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi
ada pula sumber bukan manusia, non human resources, diantaranya dokumen,
foto dan bahan statistik. Studi dokumen yang dilakukan oleh para peneliti
kualitatif, posisinya dapat dipandang sebagai “narasumber” yang dapat menjawab
pertanyaan; “Apa tujuan dokumen itu ditulis? Apa latar belakangnya? Apa yang
dapat dikatakan dokumen itu kepada peneliti?; dalam keadaan apa dokumen itu
ditulis? Untuk siapa? dan sebagainya. (Nasution, 2003 : 86)
Menurut Sugiyono (2008 : 83) studi dokumen merupakan pelengkap dari
penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan
kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika
melibatkan/menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian
kualitatifnya hal senada diungkapkan Bogdan (seperti dikutip Sugiyono) “in most
tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly lo
refer to any first person narrative produce by an individual which describes his or
her own actions, experience and belief”
Ada beberapa keuntungan dari penggunaan studi dokumen dalam penelitian
kualitatif, seperti yang dikemukakan Nasution (2003 : 85) :
a. Bahan dokumenter itu telah ada, telah tersedia, dan siap pakai;
b. Penggunaan bahan ini tidak meminta biaya, hanya memerlukan waktu
untuk mempelajarinya;
c. Banyak yang dapat ditimba pengetahuan dari bahan itu bila dianalisis
dengan cermat, yang berguna bagi penelitian yang dijalankan;
d. Dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok
penelitian;
e. Dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data;
f. Merupakan bahan utama dalam penelitian historis.
49
3.5 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data
kualitatif yang memiliki struktur pengolahan data yang sistematis. Pengolahan
dilakukan setelah mendapatkan data dari metode pengumpulan data yang
digunakan yakni wawancara, hasil observasi di lapangan dan sumber bahan
lainnya yang mendukung kebutuhan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
Teknik analisis data dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh
dapat diolah dengan baik sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh orang
lain maksud dan tujuan penelitian ini. Menurut Silalahi (2010:332) menyatakan
bahwa analisa data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan
mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan
diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung
dan secara terus-menerus sehingga data yang didapat sudah cukup baik sesuai
dengan kebutuhan.
50
BAB IV
DESKRIPSI TEMPAT PENELITIAN
4.1 Deskripsi Singkat Puskesmas Perawatan Kembang Seri
Puskesmas Perawatan Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah
merupakan salah satu bentuk upaya yang telah diselenggarakan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat sebagai pelayanan kesehatan masyarakat yang senantiasa
berupaya untuk memberikan pelayanan cepat, akurat dan terpercaya. Gambaran
keadaan masa depan yang diinginkan pegawai Puskesmas Perawatan Kembang
Seri Kabupaten bengkulu Tengah adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan
secara menyeluruh dan terpadu yang dilakukan dalam upaya penigkatan
kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan
kesehatan yang bermutu dan terjangkau dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat guna terwujudnya sebuah pelayanan prima kepada
masyarakat sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai
pelayanan kesehatan masyarakat yang cepat, akurat dan terpercaya.
4.1.1. Situasi Umum
Puskesmas Perawatan Kembang Seri, Terletak di jalan Raya Bengkulu-
curup km 14 Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu
Tengah dan dikelilingi dengan batas-batas wilaya :
Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kota Bengkulu
Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Puskesmas Bentiring
Dan Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Puskesmas Taba Lagan
4.1.2 Kependudukan
Indikator yang dipakai untuk melihat kependudukan antara lain :
51
Tingkat pertumbuhan, angka kelahiran kasar, kepadatan penduduk, dan
distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.
a. Penduduk yang tercatat untuk tahun 2016 diwilayah Puskesmas Perawatan
kembang Seri dengan 6 (enam) desa binaan berjumlah 7.658 jiwa. Dengan
kepadatan penduduk rata-rata 196 jiwa/kilometer, dengan luas wilayah
39,15KM.
b. Angka Kelahiran Kasar
Berdasarkan hasil pencatatan yang ada di Puskesmas Perawatan Kembang
Seri tercatat jumlah kelahiran di tahun 2016 sebanyak 172 jiwa.
4.2 Visi dan Misi Puskesmas Perawatan Kembang Seri
Adapun visi dan misi Puskesmas Perawatan Kembang Seri adalah sebagai
berikut :
1. Visi
“ Mewujudkan masyarakat berprilaku sehat.”
2. Misi
a. Meningkatkan derajat kesehatan perorangan
b. Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat
c. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau
4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Puskesmas Perawatan Kembang
Seri
A. Pelaksana Program Promosi Kesehatan dan UKBM
Wewenang dan Tanggung Jawab Pelaksana Program Promkes dan
UKBM
52
Pelaksana Program Promkes dan UKBM berwenang dan bertangung
jawab atas tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan,merencanakan,melaksanakan mengevaluasi serta melakukan
koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan Upaya Promosi Kesehatan dan
Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
a. Tugas pokok
Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi
kegiatan yang berhubungan dengan Upaya Promosi Kesehatan, Upaya Kesehatan
Berbasis Masyarakat serta melaksanakan kegiatan lain yang di berikan oleh atasan
langsung.
b. Fungsi
1. Melaksanakan pengembangan promosi kesehatan
2. Pengembangan upaya kesehatan berbasis kesehatan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan lainyang diberikan oleh atasan langsung.
B. Pelaksana Program Kesehatan Ibu dan Anak
Wewenang dan Tanggung Jawab Pelaksana Program Kesehatan Ibu
dan Anak
Pelaksana program kesehatan ibu dan anak berwenang dan bertangung
jawab atas tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan,
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta melakukan koordinasi
kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak.
a. Tugas Pokok:
53
Merencanakan ,melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi
kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anakserta melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
b. Fungsi
1. Melaksanakan program kesehatan ibu meliputi : ibu hamil, ibu bersalin,
ibu nifas, kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi,
perlindungan kesehatan reproduksi (kespro), dan keluarga berencana
(KB).
2. Melaksanakan program Kesehatan anak meliputi: Kesehatan bayi, balita
dan anak prasekolah, anak usia sekolah, anak usia remaja, serta anak
khusus.
3. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
C. Pelaksana Program Gizi Kesehatan Masyarakat
Wewenang dan Tanggung Jawab Pelaksana Program Gizi Kesehatan
Masyarakat
Pelaksana program gizi kesehatan masyarakat berwenang dan bertangung
jawab atas tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan,
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta melakukan koordinasi
kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan gizi masyarakat.
a. Tugas Pokok
Merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi
kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan gizi masyarakat serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
b. Fungsi:
54
1. Melaksanakan program gizi meliputi: Kewaspadaan gizi, kegiatan gizi
mikro, kegiatan gizi makro, kegiatan gizi klinis dan komsumsi makanan.
2. Melaksanakan kegiatan lainyang di berikan oleh atasan langsung.
D. Pelaksana Program Penyehatan Lingkungan
Wewenang dan Tanggung Jawab Pelaksana Program Penyehatan
Lingkungan
Pelaksana program penyehatan lingkungan berwenang dan bertangung
jawab atas tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
penyelenggaraan program penyehatan lingkungan meliputi pengawasan kualitas
air dan lingkungan, pengawasan tenmpat-tempat umum, industri dan kesehatan
kerja, serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan
kesehatan lingkungan.
a. Tugas Pokok
Menyelenggarakan program penyehatan lingkungan meliputi pengawasan
kualitas air dan lingkungan, pengawasan tempat – tempat umum (TTU), industri
dan kesehatan kerja serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
langsung.
b. Fungsi
1. Melaksanakan program penyehatan air dan sanitasi dasar.
2. Melaksanakan program pengembangan wilayah sehat.
3. Melaksanakan program pemeliharaan dan pengawasan kualitas
lingkungan.
4. Melaksanakan program pengendalian dampak pencemaran lingkungan
5. Melaksanakan pengawasan kesehatan TTU dan industri.
55
6. Melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
E. Pelaksana Program Penanggulangan Penyakit
Wewenang dan Tanggung Jawab Pelaksana Program
Penanggulangan Penyakit
Pelaksana Program Penanggulangan Penyakit berwenang dan bertangung
jawab atas tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan,
merencanakan, mengevaluasi, serta melakukan koordinasi kegiatan yang
berhubungan dengan penanggulangan penyakit menular langsung, penyakit tidak
menular dan penyakit yang bersumber dari hewan/binatang.
a. Tugas Pokok
Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta melakukan
koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan penyakit menular
langsung, penyakit tidak menular dan penyakit yang bersumber dari binatang,
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
b. Fungsi
1. Melaksanakan program pengendalian penyakit menular langsung (P2ML)
meliputi: Program pengendalian penyakit Kusta, penyakit TB, penyakit
Diare, penyakit IMS dan HIV/AIDS, penyakit Typoid, penyakit
ISPA/Pneumonia, dan program pengendalian penyakit Kecacingan.
2. Melaksanakan program pengendalian penyakit bersumber dari binatang
(P2B2) meliputi: Program pengendalian penyakit Zoonosis, pengendalian
penyakit Malaria, penyakit Filaria, dan pengendalian penyakit Demam
Berdarah (DBD).
56
3. Penyelenggaraan penanggulangan penyakit tidak menular meliputi ;
Program pengendalian penyakit Cardiovasculer, penyakit Diabetes Militus
dan gangguan Metabolik lainya (DM & PM), pengendalian penyakit
Kanker, pengendalian PPOK, termasuk penyakit Kronik dan Degeneratif.
F. Pelaksana Program Pelayanan Kesehataan Dasar dan Rujukan
Wewenang dan Tanggung Jawab Pelaksana Program Kesehatan
Dasar dan Rujukan
Pelaksana Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan berwenang
dan bertangung jawab atas tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang
untuk melakukan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasidan melakukan
koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan.
a. Tugas Pokok
Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi
kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
b. Fungsi
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dasar, meliputi : Upaya
kesehatan olahraga, upaya perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas),
upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan usila/pra usila, upaya
pembinaan kesehatan jiwa, dan upaya kesehatantradisional (Batra), serta
upaya pembinaan kesehatan daerah terpencil dan kepulauan.
2. Melaksanakan program pelayanan kesehatan rujukan, meliputi: program
pelayanan medik dan non medik dasar, program pelayanan medik
57
spesialistik, dan program penunjang medik, dan program pelayanan
keperawatan, serta program pelayanan kesehatan jiwa.
3. Melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
G. Pelakasana Program Jamkesmas dan Laboratorium
Wewenang dan Tanggung Jawab Pelaksana Program JAMKESMAS
dan Laboratorium
Pelaksana Laboratorium berwenang dan bertangung jawab atas tugas yang
diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan, merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melakukan koordinasi kegiatan yang
berhubungan dengan laboratorium.
a. Tugas Pokok
Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi
kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan dan laboratorium serta melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
b. Fungsi
1. Melaksanakan pembinaaan pelayanan laboratorium.
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
H. Pelaksana Tugas Farmasi/Apotik
Wewenang dan Tanggung Jawab Pelaksana Program Farmasi/Apotik
Pelaksana Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan berwenang dan
bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melakukan
koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan farmasi dan
perbekalan kesehatan.
58
a. Tugas Pokok
Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi
kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan farmasi dan perbekalan
kesehatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
b. Fungsi
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan farmasi, pengendalian farmasi dan
perbekalan kesehatan.
2. Melaksanakan pembinaan pendistribusian obat, kosmetik, makanan, dan
suplemen makanan, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif
dan bahan berbahaya bagi kesehatan menurut skala kabupaten.
3. Mengkoordinasikan bimbingan dasn pengendalian di bidang obat-obatan
termasuk kosmetik, suplemen makanan, obat tradisional, narkotika,
psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya bagi kesehatan.
4. Menyusun kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh satuan
organisasi kefarmasian di kabupaten.
5. Melakukan proses perijinan sertifikasi kefarmasian dan alat–alat kesehatan
/perbekalan kesehatan pada sarana produksi/distribusi dan profesi.
6. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
I. Pelaksana Program Pencegahan Penyakit dan Surveilans Penyakit
Wewenang dan Tanggung Jawab Pelaksana Program Pencegahan
Penyakit
Pelaksana Program Pencegahan Penyakit berwenangdan bertangung jawab
atas tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan,
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta melakukan koordinasi
59
kegiatan yang berhubungan dengan program imunisasi, kesehatan matra,
pengamatan penyakit (surveilans).
a. Tugas Pokok
Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi
kegiatan yang berhubungan dengan program imunisasi, kesehatan matra,
pengamatan penyakit, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
langsung.
b. Fungsi
1. Melaksanakan program imunisasi.
2. Melaksanakan program kesehatan matra, meliputi: Program kesehatan haji
Program kesehatan transmigrasi, program kesehatan hyperbank, program
kesehatan wisata, program terkait situasi khusus, dan bencana.
3. Penanggulangan KLB & SKD respon KLB, pengamatan penyakit
menular,dandi rumah sakit dan rumah sakit sentinel, pengamatan survelans
khusus.
4. Program pengendalianpenyelenggaraan penyakit tidak menular meliputi ;
Program pengendalian penyakit Cardiovasculer, penyakit Diabetes Militus
dan gangguan Metabolik lainya (DM & PM), pengendalian penyakit
kanker, pengendalian PPOK, termasuk penyakit kronik dan degeneratif
serta penyakit tidak menular, penyakit gangguan akibat kecelakaan dan
cedera.
5. Melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
J. Pelaksana Program Administrator Kesehatan
60
Wewenang dan Tanggung Jawab Pelaksana Program Administrator
Kesehetan
Fungsional Administrator Kesehatan berwenang dan bertangung jawab
atas tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis
kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi
serta program-program kesehatan.
a. Tugas Pokok
Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan,
perijinan, akreditasi dan sertifikasi program–program pembangunan kesehatan
dan melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan administrasi
kesehatan.
b. Fungsi
Melaksanakan pelayanan administrasi kesehatan dan kebijakan program-
program kesehatan, Menyusun Rekomendasi Kebijakan program kesehatan,
Mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan program-program kesehatan,
Memantau dan mensuvervisi pelaksanaan kebijakan program-program kesehatan,
menganalisis perijinan, akreditasi sertifikasi program-program pembangunan
kesehatan, dan melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan analisis
administrasi pelayanan kesehatan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi bidang
kesehatan serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
K. Kepala Puskesmas Kembang Seri
Wewenang Dan Tanggung Jawab Kepala Puskesmas Kembang Seri
Kepala Puskesmas berwenangdan bertangung jawab atas tugas yang
diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin, mengatur,
61
mengendalikan, dan mengkoordinasikan, pelaksanaan tugas-tugas Puskesmas
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
a. Tugas Pokok
Memimpin, mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinasikan,
pelaksanaan tugas-tugas Puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Fungsi
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas – tugas puskesmas.
2. Merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas puskesmas.
3. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan pengendalian serta pengawasan
Pelaksanaan tugas puskesmas.
4. Pelaksanaan tugas ke tata usahaan puskesmas.
4.4.Keadaan Pegawai di Puskesmas Perawatan Kembang Seri
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas Perawatan
Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah, maka pada tahun 2017 mempuyai
pegawai 45 orang dengan berbagai macam jabatan yang ada di Puskesmas
Perawatan Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut :
62
Tabel 4.1
Daftar Pegawai Puskesmas Perawatan Kembang Seri No Nama Jabatan
1 Jurmansyah, SKM Kepala Puskesmas
2 Jasmawati KIA
3 Nilawati, Amd. Kep UGD
4 Martono Sanitarian
5 Rosmawati silahan, SKM PJ. Kes. Dasar & Rujukan
6 Susianti KA. Pustu pulau panggung
7 Pusparini, SST PJ. Indera
8 Dr. Ria theresia Dokter poli
9 Emi mustati, S.Kep PJ. TB paru
10 Drg. Lisgumanti Dokter PJ. Poli gigi
11 Rusdi irawan KA.TU
12 Sri hartati adya, Amg Gizi
13 Madani, Br. Manik, SKM Admin kes
14 Samsu asfandi Bend. Barang
15 Rosma rintan Karcis
16 Hemansyah Bend. Barang
17 Nurwidianti Karcis
18 Eva maris marpung SKM, SST PJ. Kes jiwa
19 Sarina harapan, S.Kep PJ. Perkesmas
20 Purwadi andreas TU/Operator computer
21 Henely panti YN, Amd.Kep PJ. UGD
22 Yessy sulastri, SST BIKOR
23 Nova attati, S.Kep Vaksiniator
24 Yusti aprilina, SKM Rawat inap
25 Feni yusneti, SST Poli gigi
26 Meiry astuti, S.Kep KIA
27 Yetha sylvia, Amd.Kep Apotek
28 Eflina mulyanti, SKM PJ. Kesja
29 Reni lestari, SST Bend. BOK
30 Carolina tarigan, SKM PJ. Campak
31 Romdiyah, Amd. AK Laboratorium
32 Amita apriani, Amd. Keb Surveiliand
33 Sistiarti, Amd. Kep PJ. Rawat inap
34 Revialza septiawan, Amd. Kep Perawat
35 Sisca wioca, Amd.Kep Rawat inap
36 Rida wahyuni Bidan Desa nakau
37 Merry oktafia Apotek
38 Siti hasanah Amd. Kep Vaksinator
39 Maulidin, Amd. Kep Bidan
40 Hadijah Bidan
41 Wiwik yuniarti Bidan
42 Desmi hartati, Amd. Keb Bidan
43 Afri ashadi, Amd. Keb Perawat
44 Dira warisanti, AMG Gizi
45 Fitria damayanti, Amd. Keb Bidan
(Sumber: Hasil Penelitian Bulan Mei 2017)
63
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas Perawatan
Kembang Seri Kabupaten Bengkulu Tengah, maka pada tahun 2017 terdapat 45
orang pegawai dengan berbagai macam jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan
yang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Angka Persentase
1 Laki-Laki 9 20%
2 Perempuan 36 80%
Jumlah 45 100%
(Sumber : Hasil Penelitian Bulan Mei 2017)
Berdasarkan data diatas, jumlah pegawai Puskesmas Perawatan Kembang
Seri Kabupaten Bengkulu Tengah kebanyakan terdiri dari perempuan yaitu 36
orang perempuan dan 9 orang laki-laki, atau dengan persentase 80% perempuan
dan 20% laki-laki dengan jumlah keseluruhan staf adalah sebanyak 45 orang.
Keadaan pegawai Puskesmas Perawatan Kembang Seri Kabupaten
Bengkulu Tengah masih terbilang bervariasi, mulai dari SMA hingga S1. Untuk
lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat pendidikan Angka Persentase
1 S1 13 28,89%
2 D3 15 33,33%
3 SMA 17 37,87%
Jumlah 45 100%
(Sumber : Hasil Penelitian Bulan Mei 2017)
Pada hasil tabel diatas, dapat dilihat bahwa yang memiliki tingkat
pendidikan terbesar yaitu pada tingkat SMA dengan jumlah 17 orang pada
persentase 37,87%. Selanjutnya pada tingkat pendidikan D3 terdapat 15 orang
dengan persentase 33,33% dan yang terkecil pada tingkat Strata 1 yaitu terdapat
13 orang dengan persentase 28,89%.
64
Tabel 4.4
Keadaan Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur
No Kelompok Umur Angka Persentase
1 21-30 tahun 5 11,11%
2 31-40 tahun 23 51,11%
3 41-50 tahun 9 20%
4 51-60 tahun 8 17,78%
Jumlah 45 100%
(Sumber : Hasil Penelitian Bulan Mei 2017)
Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa sebagian besar informan berumur
31-40 tahun, yaitu sebanyak 23 orang dengan persentasi 51,11% kemudian
dilanjutkan dengan umur 41-50 tahun dengan persentase 20% sejumlah 9 orang,
selanjutnya kelompok umur 51-50 tahun yag berjumlah 8 orang dengan persentase
17,78% dan yang berumur 21-30 tahun hanya 5 orang dengan persentase 11,11%.
Hal tersebut diatas menunjukan bahwa sebagian besar staf adalah mereka yang
dalam usia produktif artinya mereka yang mengerti dan sudah mampu berfikir
dengan baik dan memiliki pemikiran yang cukup kritis terhadap suatu masalah
serta memiliki wawasan yang cukup.
65
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Selanjutnya dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian di
lapangan yang dilakukan oleh penulis. Hasil penelitian adalah berupa hasil
wawancara dan data penelitian yang telah ditemukan penulis selama proses
penelitian berlangsung. Data-data itu berupa data primer dan data sekunder. Data
primer berupa hasil wawancara langsung dan data sekunder adalah dokumen yang
diperoleh oleh penulis di instansi yang bersangkutan dan di dokumen lain yang
masih relevan dengan penelitian ini.
5.1 Karakteristik Informan
Dalam penelitian ini informan berjumlah 13 orang, yang berasal dari
Kepala Puskesmas, Administrasi Kesehatan, Bidan Desa sebanyak 1 orang dan
masyarakat Kembang Seri sebanyak 10 orang.
Tabel 5.1
Nama-Nama Informan Penelitian
No Nama Informan Keterangan
1 Jurmansyah, SKM Kepala Puskesmas
2 Madani, Br. Manik, SKM Administrasi Kesehatan
3 Desmi hartati, Amd. Keb Bidan Desa
4 Bobi Saputra Masyarakat
5 Abdul Aziz Masyarakat
6 Medi Masyarakat
7 Emiyati Masyarakat
8 Nida Masyarakat
9 Rani Astuti Masyarakat
10 Edo Setiawan Masyarakat
11 Adieb Handoyo Masyarakat
12 Bakhtiar Amin Masyarakat
13 Nuraidah Masyarakat
(Sumber : Hasil Penelitian Bulan Mei 2017)
66
Adapun Informan ini akan dibagikan dalam beberapa karakteristik lagi.
Dimana karakteristik-karakteristik ini digolongkan oleh penulis untuk semakin
mempermudah dalam memahami informan sebagai sumber data yang dimiliki
oleh penulis. Sebab informan sebagai sumber data nantinya, dimana jawaban dari
informan itu akan dibahas dan di interpretasikan dalam pembahasan.
Pengkarakteristikan berdasarkan jenis kelamin ini hanya ingin melihat
perbandingan informan laki-laki dengan perempuan saja. Secara umum tak akan
menjadi perbedaan yang terlalu berarti antara informan laki-laki dan perempuan.
Tabel 5.2
Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki – Laki 8 orang
2 Perempuan 5 orang
Jumlah 13 orang
(Sumber : Hasil Penelitian Bulan Mei 2017)
Berdasrkan tabel diatas bahwa informan laki-laki berjumlah 8 orang dan
perempuan berjumlah 5 orang. Perbedaan jenis kelamin informan yang dalam
kenyataan persentasenya lebih di dominasi oleh laki-laki dibandingkan dengan
perempuan. Namun dalam menjawab pertanyaan dari penulis hal ini tidak
berpengaruh terhadap jawaban informan. Sebab laki-laki dan perempuan dalam
hal ini yang ditanyakan adalah hal yang bersifat tidak mempunyai kecenderungan
gender sehingga baik laki-laki maupun perempuan punya persamaan nilai dalam
menjawab pertanyaan.
Selanjutnya, penulis juga mengkarakterkan informannya berdasarkan
pendidikannya, karena dengan melihat tingkatan pendidikannya, penulis
berasumsi bahwa dengan mengetahui hal ini maka penulis memiliki keyakinan
67
informan yang dijumpai untuk memberikan respon terhadap sejumah pertanyaan
adalah kalangan yang dinilai cukup dapat dipercaya.
Tabel 5.3
Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Jumlah
1 Tamat SMA 10 orang
2 Tamat D3 1 orang
3 S1 2 orang
Jumlah 13 orang
(Sumber : Hasil Penelitian Bulan Januari 2017)
Tabel di atas menunjukan bahwa karakteristik informan menurut tingkat
pendidikan yaitu Tamat SMA berjumlah 10 orang, Tamat D3 berjumlah 1 orang ,
Tamat S1 berjumlah 2 orang. Hal ini menunjukan bahwa dalam memberikan
keterangan yang diminta oleh peneliti dapat dijelaskan dengan jelas, rasional dan
sesuai dengan fakta.
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan
5.2.1 Pelayanan Pemegang Kartu Indonesia Sehat Di Puskesmas Perawatan
Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
Untuk mengetahui bagaimana Pelayanan Pemegang Kartu Indonesia Sehat
Di Puskesmas Perawatan Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten
Bengkulu Tengah akan dijabarkan melalui penguraian jawaban-jawaban informan
dengan aspek Pelayanan Peserta Kartu Indonesia Sehat Puskesmas Perawatan
Kembang Seri dan Penerima Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Perawatan
Kembang Seri.
5.2.2 Pelayanan Peserta Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Perawatan
Kembang Seri.
Pelayanan yang dimaksud ialah mulai dari prosedur pelayanannya,
Fasilitas yang diterima oleh peserta, serta kendala atau hambatan pelayanan yang
68
dihadapi dan sesuai atau tidak pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas
Perawatan Kembang Seri dengan peraturan yang ada.
Berdasarkan hasil observasi peneliti selama 1 bulan, bahwa kurang
sigapnya pegawai dalam memberikan pelayanan kepada peserta KIS, pihak
Puskesmas lebih mendahulukan masyarakat yang tidak menggunakan KIS. Selain
itu keluhan dari masyarakat adalah mengenai obat-obatan yang harus beli diluar
karena tidak tersedianya di Puskesamas, sehingga menyebabkan masyarakat harus
mengeluarkan biaya lagi untuk membelikan obat-oabatan tersebut.
Menurut Bapak Abdul Azis, Ibu Nida, Bapak Medi, Ibu Emiyati, dan
Bapak Adieb Handoyo, mengemukakan bahwa :
“Mengenai pelayanan ketika kami berobat di Puskesmas bahwa pegawai
yang bekerja di Puskesmas Perawatan Kembang Seri kurang sigap ketika
melayani kami yang memakai Kartu Indonesia Sehat dan mereka lebih
mendahulukan serta mengutamakan terlebih dahulu orang-orang yang
tidak memakai Kartu Indonesia Sehat, hal ini juga yang kami alami ketika
menggunakan BPJS kemarin. Sehingga kami terkadang merasa kurang
diperhatikan ketika kami kartu atau jaminan yang diberikan oleh
pemerintah dan terkadang kami harus mengantri lama. Hal ini juga terjadi
bukan hanya ketika kami berobat di Puskesmas di Rumah Sakit juga kami
mengalami hal tersebut.” (Wawancara Penelitian Bulan Mei 2017)
Sedangkan menurut Jurmansyah, SKM selaku Kepala Puskesmas
Perawatan Kembang Seri, mengemukakan bahwa :
“Sebenarnya bukan membedakan pasien yang datang, namun pasien juga
harus mengerti dan tahu bahwa harus melalui prosedur. Terkadang juga
pasien tersebut datang belakangan sehingga harus menunggu karena tidak
mungkin langsung dilayani, sedangkan ada pasien yang lebih awal dari
padanya.” (Wawancara Penelitian Bulan Mei 2017)
Selain itu juga mengenai obat-obatan yang harus di belikan oleh pasien
diluar karena tidak tersedianya di Puskesmas, sehingga masyarakat mengeluh
karena mengeluarkan biaya sedangkan mereka sangat bergantung dengan Kartu
69
Indonesia Sehat. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Nuraidah, Bapak Bobi Saputra,
Bapak Edo Setiawan, Bapak Bakhtiar Amin dan Ibu Rani Astuti, bahwa :
“Ketika kami berobat sering kami harus membelikan obat diluar
Puskesmas karena tidak tersedia. Sehingga kami harus membeli obat
tersebut ke Apotek, sedangkan kami berobat menggunakan Kartu
Indonesia Sehat ini karena tidak ada biaya untuk berobat, akan tetapi kami
disuruh membelikan obat ke Apotek.” (Wawancara Penelitian Bulan Mei
2017)
Sedangkan menurut Bapak Madani, Br. Manik, SKM, mengemukakan
bahwa :
“Mengenai obat yang harus dibeli oleh pasien itu memang benar.
Sebenarnya bukan hanya pasien yang menggunakan Kartu Indonesia Sehat
saja yang membeli obat ke Apotek, pasien yang tidak menggunakan KIS
pun seperti itu, karena tidak semua obat itu tersedia di Puskesmas, dan
juga terkadang obat tersebut lagi kosong. Sebenarnya kami tidak
membedakan pasien yang datang berobat, seperti yang kita ketahui baik
itu KIS, BPJS, JKN sebenarnya tidak semua obat itu di tanggung oleh
pemerintah.” (Wawancara Penelitian Bulan Mei 2017)
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa, sering terjadinya kesenjangan
dalam memberikan pelayanan baik itu Puskesmas maupun di Rumah Sakit.
Dimana masyarakat yang tidak menggunakan KIS lebih diutamakan dan
didahulukan ketimbang masyarakat yang menggunakan KIS ketika datang
berobat, sehingga terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat. Selain itu
masyarakat sering mengeluh karena sering disuruh membeli obat di Apotek,
sehingga mereka mengeluarkan biaya lagi, sedangkan mereka menggunakan KIS
untuk berobat.
Selain itu, permasalahan lain yang menjadi penghambat pelayanan Kartu
Indonesia Sehat yaitu mengenai prosedur pelayanan peserta KIS masih ada
pegawai Puskesmas Perawatan Kembang Seri yang tidak tahu. Hal ini, seperti
yang dikemukakan oleh Ibu Desmi Hartati, Amd. Keb, bahwa :
70
“Mengenai prosedur pelayanan untuk peserta KIS saya kurang tahu,
seperti yang kita ketahui bahwa KIS ini kan masih baru dan merupakan
program baru dari presiden, hal itulah yang menyebabkan banyak pegawai
disini yang kurang tahu seperti apa prosedur pelayanannya.” (Wawancara
Penelitian Bulan Mei 2017)
Sedangkan Menurut Bapak Jurmansyah, SKM selaku Kepala Puskesmas
Perawatan Kembang Seri, mengemukakan bahwa :
“Mengenai prosedur pelayanan untuk Kartu Indonesia Sehat sama dengan
pelayanan yang tidak menggunakan Kartu Indonesia Sehata atau Umum.
Memang sih, kalau mengenai prosedur memang belum ada secara resmi
dikeluarkan tapi kalau pelayanannya samakan saja dengan prosedur
pelayanan administrasi umum.” (Wawancara Penelitian Bulan Mei 2017)
Gambar. 5.1
Alur Pelayanan Puskesmas Perawatan Kembang Seri
MASYARAKAT
SAKIT SEHAT
PENDAFTARAN
KLINIK UGD POLI
7. Umum
8. Gimul
9. Lansia
10.Paru
11.Kia
12.Imunisasi dan
MTBS
5. VCT
6. Rehabilitasi
Konsultan Gizi
7. Kesehatan Anak
dan Remaja
8. Sanitasi
APOTEK LABORATORIUM RAWAT
PULANG
71
Hal ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah
ketika mengeluarkan suatu kebijakan sehingga masyarakat banyak kurang
mengerti dan tahu kegunaan KIS ataupun pelayanan yang di tanggung oleh
pemerintah, serta pihak memberikan pelayanan tidak kebingunan dalam
mensosialisasikan prosedur pelayanan kepada masyarakat yang datang.
5.2.3 Penerima Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Perawatan Kembang
Seri.
Aspek ini meliputi jumlah peserta yang menggunakan Kartu Indonesai
Sehat di Puskesmas Perawatan Kembang Seri dan tepat atau tidaknya sasaran
peserta yang mendapatkan Kartu Indonesia Sehat dengan peraturan yang ada.
Berdasarkan hasil observasi peneliti selama 1 bulan, bahwa masih banyak
masyarakat miskin yang tidak dapat Kartu Indonesia Sehat serta ada juga yang
tidak tepat sasaran yang mendapatkan Kartu Indonesia Sehat.
Tabel 5.4
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Yang Mendapatkan Kartu
Indonesia Sehat
No. Jenis Kelamin Jumlah
1. Laki – Laki 64 Orang
2. Perempuan 77 Orang
Jumlah 141 Orang
(Sumber : Kantor Puskesmas Perawatan Kembang Seri Tahun 2016)
Berdasarkan tabel di atas bahwa masyarakat yang mendapatkan Kartu
Indonesia Sehat yaitu 141 orang dari jumlah penduduk Kembang Seri 3008 orang.
Hal ini sangat menandai masih banyak masyarakat yang tidak terdata dengan baik
dalam hal peserta Kartu Indonesia Sehat. Dimana seharusnya data peserta Kartu
Indonesia Sehat harus lebih akurat lagi, supaya tidak terjadinya peserta tidak tepat
sasaran dan peserta yang seharusnya mendapatkan KIS malah tidak
72
mendapatkannya. Seharusnya pengawasan pendataan peserta KIS harus lebih di
tingkatkan lagi, serta sosialisasi harus diberikan kepada masyarakat dan kepada
pihak pelaksana atau yang memberi layanan untuk Kartu Indonesia Sehat. Dengan
adanya sosialisasi tersebut masyarakat tidak bingung mengenai kegunaan Kartu
Indonesia Sehat serta pihak pelaksana atau yang memberi layanan menjadi tahu
landasan hukum untuk memberikan pelayanan kepada peserta Kartu Indonesia
Sehat. Sedangkan pemegang KIS setiap bulan datang untuk berobat, baik itu
karena demam, sakit gigi, luka-luka karena kecelakaan, dan lain-lain.
Tabel 5.5
Data Jumlah Pemegang KIS Yang Berobat Di Puskesmas Perawatan
Kembang Seri Per-Bulan Tahun 2016
No. Bulan Jumlah
1 Januari 40 orang
2 Februari 30 orang
3 Maret 15 orang
4 April 50 orang
5 Mei 17 orang
6 Juni 10 orang
7 Juli 42 orang
8 Agustus 33 orang
9 September 17 orang
10 Oktober 22 orang
11 November 29 orang
12 Desember 37 orang
Sumber : Kantor Puskesmas Perawatan Kembang Seri Kecamatan Talang Empat
Kabupaten Bengkulu Tengah 2016
Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Edo Setiawan, Bapak Adieb
Handoyo, Ibu Nuraidah ,Ibu Emiyati, dan Ibu Rani Astuti selaku masyarakat
Kembang Seri, bahwa :
“Mengenai yang mendapatkan Kartu Indonesia Sehat masih banyak belum
terdaftar. Dimana seharusnya mereka itu mendapatkan KIS, akan tetapi
mereka tidak mendapatkannya. Kami juga tidak tahu siapa-siapa saja yang
seharusnya mendapat bantuan KIS, tapi yang jelas masih banyak yang
belum mendapatkan sedangkan mereka termasuk golongan miskin.”
(Wawancara Penelitian Bulan Mei 2017)
73
Hal senada juga yang disampaikan oleh pihak Puskesmas yaitu Bapak
Madani, Br. Manik, SKM selaku Administrasi Kesehatan dan Ibu Desmi Hartati,
Amd., Keb selaku Bidan Desa, bahwa :
“Memang benar mengenai peserta penerima KIS disini masih banyak yang
belum terdafar. Seperti yang kita ketahui jumlah penduduk di Kembang
Seri ini yaitu 3008 orang, sedangkan yang mendapatkan KIS yaitu 141
orang. Kemungkinan besarnya hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi
dari pemerintah dan tim yang menyurvei masyarakat yang seharusnya
menjadi peserta KIS harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya, agar
masyarakat lebih banyak yang terjaring dan terdaftar untuk penerima KIS
ini.” (Wawancara Penelitian Bulan Mei 2017)
Selain permasalahan di atas mengenai tepat atau tidak peserta KIS ini
menjadi suatu keluhan juga dari masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh
Bapak Medi, Bapak Bobi Saputra, Bapak Bakhtiar Amin, Bapak Abdul Azis,dan
Ibu Nida, selaku masyarakat Kembang Seri, bahwa :
“Masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan KIS ini
sedangkan masyarakat yang tergolong mampu itu mendapatkan KIS.
Kalau seperti ini yang menjadi penerima KIS ini masyarakat yang
tergolong yang mana, karen masyarakat miskin tidak mendapat KIS malah
masyarakat yang tergolong mampu yang mendapatkan KIS.” (Wawancara
Penelitian Bulan Mei 2017)
Sedangkan menurut Bapak Jurmansyah, SKM selaku Kepala Puskesmas,
mengemukakan bahwa :
“Kalau mengenai tepat atau tidaknya peserta penerima bantuan KIS ini,
kami kurang tahu. Karena kami pihak Puskesmas hanya memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang datang untuk berobat baik masyarakat
yang menggunakan KIS maupun tidak menggunakan KIS. Kalau memang
ada yang tidak tepat sasaran pemerintah seharusnya harus lebih sigap lagi
serta lebih aktif lagi mendata masyarakat yang seharusnya mendapatkan
KIS ini.” (Wawancara Penelitian Bulan Mei 2017)
Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa masih banyak masyarakat
Kemabang Seri yang belum terdata oleh pemerintah, dimana jumlah penduduk
Kembang Seri itu 3008 orang yang mendapat bantuan KIS yaitu 141 orang. Selain
74
itu juga yang menjadi keluhan masyarakat adalah mengenai tidak tepatnya
sasaran yang menjadi peserta KIS, sehingga menyebabkan kecemburuan sosial
dikalangan masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang tergolong miskin
yang tidak mendapatkan bantuan KIS, sedangkan masyarakat yang tergolong
mampu ada yang mendapatkan bantuan KIS. Jadi hal ini dapat disimpulkan bahwa
kurang optimalnya tim survei dalam mendata masyarakat yang menjadi peserta
penerima bantuan KIS ini. Sehingga mengakibatkan masih banyak masyarakat
yang tidak terdata dengan baik serta terjadinya tidak tepat sasaran yang menerima
bantuan KIS ini.
75
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian di atas yang
dilakukan oleh peneliti selama 1 bulan, yang berjudul tentang Pelayanan Program
Kartu Indonesia Sehat (KIS) Di Puskesmas Perawatan Kembang Seri Kecamatan
Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dengan aspek penelitian yaitu
Pelayanan Peserta Kartu Indonesia Sehat Puskesmas Perawatan Kembang Seri.
Pelayanan yang dimaksud ialah mulai dari prosedur pelayanannya, Fasilitas yang
diterima oleh peserta, serta kendala atau hambatan pelayanan yang dihadapi dan
sesuai atau tidak pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Perawatan Kembang
Seri dengan peraturan yang sudah ada. Dan Penerima Kartu Indonesia Sehat di
Puskesmas Perawatan Kembang Seri. Aspek ini meliputi jumlah peserta yang
menggunakan Kartu Indonesai Sehat, sesuai atau tidak peserta yang mendapatkan
Kartu Indonesia Sehat dengan peraturan yang ada. Maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa :
1) Pelayanan Peserta Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Perawatan
Kembang Seri
Sering terjadinya kesenjangan dalam memberikan pelayanan baik
itu Puskesmas maupun di Rumah Sakit. Dimana masyarakat yang tidak
menggunakan KIS lebih diutamakan dan didahulukan ketimbang
masyarakat yang menggunakan KIS ketika datang berobat, sehingga
terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat. Selain itu masyarakat sering
mengeluh karena sering disuruh membeli obat di Apotek, sehingga mereka
76
mengeluarkan biaya lagi, sedangkan mereka menggunakan KIS untuk
berobat. Dan Kurangnya sosialisasi dari pemerintah ketika mengeluarkan
suatu kebijakan sehingga masyarakat banyak kurang mengerti dan tahu
kegunaan KIS ataupun pelayanan yang di tanggung oleh pemerintah, serta
pihak memberikan pelayanan tidak kebingunan dalam mensosialisasikan
prosedur pelayanan kepada masyarakat yang datang.
2) Penerima Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Perawatan Kembang Seri
Masih banyak masyarakat Kemabang Seri yang belum terdata oleh
pemerintah, dimana jumlah penduduk Kembang Seri itu 3008 orang,
sedangkan yang mendapat bantuan KIS yaitu 141 orang. Selain itu juga
yang menjadi keluhan masyarakat adalah mengenai tidak tepatnya sasaran
yang menjadi peserta KIS, sehingga menyebabkan kecemburuan sosial
dikalangan masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang tergolong
miskin yang tidak mendapatkan bantuan KIS, sedangkan masyarakat yang
tergolong mampu ada yang mendapatkan bantuan KIS. Jadi hal ini dapat
disimpulkan bahwa kurang optimalnya tim survei dalam mendata
masyarakat yang menjadi peserta penerima bantuan KIS ini. Sehingga
mengakibatkan masih banyak masyarakat yang tidak terdata dengan baik
serta terjadinya tidak tepat sasaran yang menerima bantuan KIS ini.
6.2 Saran
1) Adanya sosialisasi yang memberikan pemahaman kepada masyarakat
mengenai fungsi KIS dan Kegunaan KIS.
2) Adanya pengawasan mengenai pelayanan peserta KIS, supaya masyarakat
tidak merasa dirugikan ketika menggunakan Kartu Indonesia Sehat.
77
3) Supaya meningkatkan pendataan data yang Valid mengenai masyarakat
yang berhak menerima dan menggunakan KIS.
78
DAFTAR PUSTAKA
Buku
DepKes RI. 2004. Sistem Kesehatan Nasional 2004. Jakarta
Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan
Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara : Jakarta
Boediono, B , 2003 . Pelayanan prima Perpajakan. PT. Rineka Cipta : Jakarta
Effendy, Onong Uchjana. 2009. Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung : PT
Remaja Rosdakarya.
Hanif Nurcholis, 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Penerbit Grasindo : Jakarta
Moenir. 2000. Manajemen Pelayanan Publik. Bina Aksara. Jakarta.
Moenir, H.A.S. 2001. Pelayanan Umum di Indonesia. Cetakan Kelima. PT. Bumi
Aksara, Jakarta.
Moenir. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta :PT. Bumi
Aksara
Moleong , L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya
Nasution, Mulia. 2000. Manajemen Personalia Aplikasi Dalam Perusahaan.
Djambatan, Jakarta.
Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito
Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. PT. Raja
Grafindo Persada : Jakarta
Rahardjo Adisasmita, 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. PT.
Graha Ilmu : Yogyakarta
Rahardjo Adisasmita, 2009. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah.
Penerbit PPKED : Makassar
Riduwan. 2004. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Alfabeta: Bandung.
Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Refika Aditama.
Sugiyono. 2005.Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : ALFABETA.
79
Sugiyono.2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung;
Alfabeta
Sukmadinata Nana Syaodih. 2007.Metode Penelitian Pendidikan. Bandung :
Remaja Rosda Karya.
Sutopo dan Suryanto, Adi. 2003. Pelayanan Prima. Jakarta: Lembaga
Administrasi Negara Republik Indonesia.
Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS.
Tangkilisan, Hessel Nogi. S, 2003. Implementasi Kebijakan Publik
Lukman Offset : Jakarta
Tilaar, H.A.R. 2001.Manajemen Pendidikan Nasional.Bandung: Remaja Rosda
Karya
Trihono. 2005. Manajemen Puskesmas. Jakarta : Salemba Medika.
Warella, Y. 1997.Administrasi Negara dan Kualitas Pelayanan Publik Pidato
Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya Ilmu Administrasi
Negara.Universitas Diponegoro. Semarang.
Wasistiono Sadu. 2003.Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Fokusmedia, Bandung
Peraturan-Peraturan
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelayanan
Pemegang Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan
Program Indonesia Sehat
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Fungsi Puskesmas.
UU No. 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
DepKes RI. 2004. Sistem Kesehatan Nasional 2004. Jakarta
Pustaka Online.
80
Herman, 2014. Di dalam http://www.beritasatu.com/kesehatan/setahun-berjalan-
berbagai-persoalan-masih-dihadapi-program-jaminan-kesehatan-nasional.html.
Diakses pada tanggal 15 Maret 2017
Hukum Online. 2016. Di dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/8-
masalah-penghambat-jaminan-kesehatan-nasional. Diakses pada tanggal
15 Maret 2017
JPNN, 2014. Tercantum di dalam http://www.jpnn.com/news/ini-permasalahan-
terkait-kartu-sakti-jokowi. Diakses pada 18 Maret 2017
Kutipan Hasil Penelitian Yasin Muhammad, Direktur LSIN, 2013. di dalam
http://www.luwuraya.net/hasil-penelitian-dan-kajiann-tentang-bpjs-
kesehatan-dari-sistem-kjs-menuju-bpjs. Diakses pada tanggal 15 Maret
2017
http://eprints.ums.ac.id/16612/2/BAB_I.pdf
http://web.unair.ac.id/admin /file/f_32373_soskes5.pdf
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEGAWAI PUSKESMAS KEMBANG SERI
Nama : Umur : Jabatan :
No. Aspek Penelitian Pertanyaan ?
1 Pelayanan Pesrta Kartu Indonesia Sehat
Puskesmas Kembang Seri
a. Apakah ada prosedur pelayanan ketika pihak puskesmas melayani masyarakat yang menggunakan KIS dan Bagaimana prosedurnya ?
b. Fasilitas pelayanan seperti apa saja yang diberikan oleh puskesmas terhadap masayarakat/peserta KIS dan apakah ada perbedaan dengan masayarakat yang tidak menggunakan KIS fasilitas yang diberikan ?
c. Pelayanan seperti apa yang tidak bisa
didapatkan oleh peserta KIS ketika berobat di puskesmas ?
d. Kendala atau hambatan seperti apa yang
biasanya terjadi dalam pelayanan peserta KIS di Puskesmas ini ?
2 Penerima Kartu Indonesia Sehat di
Puskesmas Kembang Seri
a. Ada berapakah jumlah peserta KIS yang tercatat di Puskesmas ini ?
b. Apakah ada peserta KIS yang tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya mendapatkan KIS ketika berobat di Puskesmas ?
c. Menurut Bapak/Ibu apakah masih ada
masyarakat yang belum mendapatkan KIS, sedangkan masyarakat tersebut sudah mencukupi kriteria peserta KIS ?
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT KEMBANG SERI PESERTA KIS
Nama : Umur :
No. Aspek Pertanyaan ?
1 Pelayanan Pesrta Kartu Indonesia Sehat
Puskesmas Kembang Seri
a. Ketika Bapak/Ibu berobat ke Puskesmas Kembang Seri seperti apakah prosedur pelayanannya ?
b. Apakah dengan menggunakan KIS Bapak/Ibu mendapatkan fasilitas pelayanan yang bagus ?
c. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu pelayanan
yang didapatkan ketika menggunakan KIS ?
d. Kendala/Hambatan seperti apa ketika
Bapak/Ibu menggunakan KIS di Puskesmas Kembang Seri ?
2 Penerima Kartu Indonesia Sehat di
Puskesmas Kembang Seri
a. Apakah ada masyarakat yang tidak mendapatdakan KIS sedangkan mereka sudah mencukupi kriteria peserta KIS ?
b. Apakah ada pihak dari pemerintah, BPJS, tim survei atau yang bertanggung jawab atas KIS ini melakukan pengawasan ataupun pendataan secara langsung di daerah Bapak/Ibu ?
c. Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah ada
program KIS ini tidak tepat sasaran yang menerima KIS ?
d. Apakah Bapak/Ibu pernah melapor
dengan pihak BPJS atau pemerintah karena ada masayarakat yang tidak mendapatkan KIS ?
Top Related