BA
PELA
BALAI PALAI BESAR
BA
AKSANDI BP
PENGKAJIAR PENGKA
ADAN PENE
LANAAN RPTP KA
AN TEKNOAJIAN DANELITIAN DA
KEMENT
APORAREFORALIMAN
LOGI PERT PENGEMBAN PENGETERIAN PE
2018
AN RMASI NTAN T
TANIAN KABANGAN T
EMBANGANRTANIAN
BIROKTIMUR
ALIMANTATEKNOLOGN PERTANI
KRASI
AN TIMUR GI PERTANIAN
1
IAN
2
A. PENDAHULUAN
Reformasi birokrasi telah bergulir dan kian melaju dengan kencang. Reformasi
birokrasi menghembuskan angin perubahan yang merubah pola pikir, mental dan
prilaku aparatatur negara menjadi lebih positif. Hasil reformasi birokrasi telah
dirasakan oleh masyarakat. Reformasi birokrasi adalah amanat undang-undang.
Rancangan besarnya tertulis dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Perpres ini berisi acuan tentang upaya
untuk mewujudkan reformasi birokrasi bagi kementerian, lembaga dan pemerintah
daerah. Tujuan Reformasi Birokrasi agar tercipta tata kelola pemerintahan dan
sistem birokrasi yang lebih baik. Sasaran utama reformasi birokrasi adalah untuk
meningkatkan kepuasan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu untuk
meningkatkan akuntabilitas, mengurangi praktek korupsi kolusi dan napotisme serta
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sasaran itu akan dicapai melalui revolusi
mental dan perubahan perilaku aparat, pembenahan kelembagaan, pembenahan
prosedur, penataan peraturan, penguatan pengawasan dan akuntabilitas serta
penataan sdm. Ujung reformasi birokrasi adalah terciptanya sdm aparat yang
memiliki integritas, profesional, dan akuntabel. Karena itu reformasi birokrasi harus
dilakukan oleh semua aparat baik pimpinan maupun pelaksana. Semangat reformasi
di level pimpinan akan memberikan energi bagi semua pegawai, pada saat semua
pegawai melaksanakan reformasi birokrasi maka masyarakat luas akan menikmati
manfaat reformasi birokrasi.
Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian ditandai dengan diterbitkannya
Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/OT.240/4/2016 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 dan Surat Sekretaris
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor B-950/OT.020/H.1/04/2017
tanggal 18 April 2017 perihal Sponsor, Agen dan Tunas Perubahan UK/UPT Lingkup
Balitbangtan.
BPTP Kalimantan Timur sebagai salah satu unit Pelaksana Teknis Badan Litbang
Pertanian telah mengikuti peta jalan reformasi, dengan menerbitkan surat Kepala
BPTP Kaltim Nomor 35/Kpts/OT.240/H.12.25/1/2018 tentang Penetapan Sponsor,
Agen, dan Tunas Perubahan di BPTP Kaltim. Peraturan-peraturan dan surat
3
keputusan tersebut menjadi pedoman sekaligus arah dalam mempersiapkan dan
melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan BPTP Kaltim.
Upaya perubahan aparatur sipil negara khususnya perubahan mental dan sistem
pelayanan publik diharapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap
pelayanan berkualitas.
Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi BPTP Kalimantan Timur sesuai surat
Keputusan Kepala BPTP Kaltim No. 35/Kpts/OT.240./H.12.25//1/2018 adalah
sebagai berikut:
Beberapa capaian Reformasi Birokrasi (RB) yang berhasil diraih oleh BPTP Kaltim
antara lain:
1. Manajemen Perubahan : Kepala BPTP Kaltim telah menerbitkan surat keputusan
No.198/Kpts/OT.050/H.12.25/01/2018 tentang penetapan agen perubahan, dan
No.35/Kpts/OT.240/H.12.25/01/2018 tentang Sponsor, Agen, dan Tunas
Perubahan. Hasil lainnya adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi nilai-nilai
KKPID (Komitmen, Keteladanan, Profesional, Integritas dan Disiplin) saat apel
SPONSOR PERUBAHAN KEPALA BPTP KALTIM
AGENPERUBAHAN a. Ka. Subbag Tata Usaha b. Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian c. Peneliti Ahli Madya d. Penyuluh Ahli Madya
TUNASPERUBAHAN SELURUH PEGAWAIBPTP
4
pagi, sosialisasi manajemen perubahan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2017,
dilengkapi dengan notulen, Kampanye anti korupsi dan pencanangan zona
intergritas pada tanggal 26 Maret 2018, pemutaran film pendek RB dan film anti
korupsi, penandatangan pada spanduk tema anti korupsi, pemasangan spanduk
anti gratifikasi dan anti korupsi, upload di web site.
2. Penataan Tata Laksana : BPTP Kaltim telah menerapkan 2 (dua) standar mutu
berskala Internasional yaitu SNI ISO 9001:2015 untuk administrasi publik dan
SNI ISO 17025:2008 untuk standar mutu laboratorium pengujian.
Implementasi E-Office dengan membangun website alamat
http://www.bptpkaltim.pertanian.go.id, pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
secara online, lelang BMN online, rekon SAI online, SIMANTAP, SAPK, SIM ASN,
ePersonal, eKinerja, SAPK, emonev, Simprog. E Office dilaksanakan secara baik
dan selalu dipantau berkala.
Adapun E Office yang bersifat inovasi adalah Aplikasi Surat Tugas, SPD dan
Kuitansi Perjalanan dinas dan aplikasi perekaman data jabatan fungsional
tertentu.
3. Penataan Sistem SDM: pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja,
penyusunan peta jabatan, pelaksanaan rotasi mutasi internal, assesmen pegawai
berbasis kompetensi, penetapan kinerja pegawai, penegakan disiplin/kode etik.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : keterlibatan pimpinan secara aktif dalam
Tinjauan Manajemen, penyampaikan Laporan Kinerja.
5. Penguatan Pengawasan : pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan
masyarakat, manajemen resiko. audit internal dan diberikan Predikat WBK
Tahun 2017 dari Menteri Pertanian, ikut jejaring whistle blowing system
kementan, penanganan benturan kepentingan, penyusunan peta hubungan
kekerabatan.
6. Peningkatan Pelayanan Publik : penetapan standar pelayanan publik, publik
hearing, survei indek kepuasan masyarakat, budaya pelayanan prima.
Dalam
(delapa
adalah
1. B
2. B
3. B
pe
Adapun
Indikat
1.
2.
road map
an) area p
sebagai b
irokrasi ya
irokrasi ya
irokrasi y
elayanan b
n area peru
tor keberha
Terwujudn
berikut :
a. Mener
b. Seluru
c. Telah
kepent
Penyelesa
dilaksanak
p Reforma
perubahan
erikut :
ng bersih d
ng efektif
yang baik
berkualitas
ubahan se
asilan Refo
nya pemer
rima Sertifi
uh pejabat
menyusun
tingan akib
ian tindak
kan 100%.
B. IND
asi Birokras
Reformas
dan akunta
dan efisien
k untuk
s.
perti ditun
ormasi Biro
rintahan y
kat WBK T
wajib LHK
n peta keke
bat jabatan
k lanjut la
DIKATOR
si tersebu
si Birokrasi
abel
n serta
memenuh
jukkan pad
okrasi di BP
yang bers
Tahun 2012
KPN telah m
erabatan se
n strategis
aporan ha
R HASIL
t ditetapka
i. Ketiga
i kebutuh
da diagram
PTP Kaltim
ih dan be
2, 2013, 20
menyampai
ehingga m
khususnya
sil pemeri
an 3 (tiga
sasaran R
han masy
m
yaitu :
ebas KKN
014,2015,
ikan LHKPN
enghindar
a pengelola
iksaan Ta
a) sasaran
Reformasi B
yarakat te
dengan s
2016, 201
N Tahun 2
i benturan
a anggaran
hun 2017
5
dari 8
Birokasi
erhadap
sebagai
7.
017.
n.
sudah
6
C. MANAJEMEN PERUBAHAN
Pembangunan Zona Integritas
Pembentukan tim kerja ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPTP Kaltim
No. 197/Kpts/OT.050/H.12.25/01/2018 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2018. Selanjutnya
telah disusun rencana kerja pembangunan zona integritas Tahun 2018.
Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan
dalam rencana kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan
sebagaimana telah ditetapkan. Proses monitoring berbagai hal yang perlu dikoreksi
dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan,
sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.
Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan antara lain : pertemuan rutin
antara pimpinan, pejabat struktural serta penanggung jawab kegiatan untuk
membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu
dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan kegiatan,
penyampaian emonev, imonev. Dengan adanya kegiatan pemantauan dan
monitoring kegiatan, maka akan diketahui :
a. Tingkat kesesuaian rencana pengkajian/diseminasi teknologi pertanian dengan
pelaksanaannya.
b. Perkembangan kegiatan di lapangan (tingkat kemajuan kegiatan)
pengkajian/diseminasi teknologi pertanian.
c. Permasalahan yang dihadapi di lapangan dan alternatif pemecahan yang
dilakukan serta memberikan saran kepada penanggung jawab apabila terjadi
penyimpangan berdasarkan indikasi permasalahan yang ada.
7
Pada akhirnya kegiatan pemantauan dan monitoring oleh tim monev BPTP
Kalimantan Timur akan menghasilkan :
a. Data/informasi tingkat kesesuaian rencana pengkajian/ diseminasi teknologi
pertanian dengan pelaksanaannya.
b. Data/informasi perkembangan kegiatan (tingkat kemajuan kegiatan)
pengakajian/ diseminasi teknologi pertanian.
c. Data/informasi permasalahan yang dihadapi di lapangan dan alternatif
pemecahan.
Hasil inilah yang akan direkomendasikan agar proses pelaksanaan kegiatan ditahun
berikutnya bisa terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat yang optimal
dalam mendiseminasikan teknologi informasi bagi masyarakat dan stakeholder
pertanian lainnya.
Perubahan pola pikir dan budaya kerja
Revolusi Mental adalah transformasi etos, yaitu perubahan mendasar dalam
mentalitas, cara berpikir, cara merasa dan cara mempercayai, tercermin dalam
perilaku dan tindakan sehari-hari. Etos ini menyangkut semua bidang kehidupan
mulai dari ekonomi, politik, sains-teknologi, seni, agama, dan sebagainya sehingga
mentalitas bangsa (yang terungkap dalam praktik/kebiasaan sehari-hari) lambat laun
berubah. Pengorganisasian, rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan
diarahkan untuk proses transformasi itu.
Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan
dan dipraktekkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif
birokrasi. Birokrasi dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka,
inkonsisten, malas, feodal dan lainnya. Oleh karena itu, mental model/perilaku
aparatur seperti ini harus menjadi fokus perubahan reformasi birokrasi. Perubahan
mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya
kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel,
efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.
Perubahan mental aparatur tidak dapat dilakukan secara mandiri tetapi juga harus
8
didukung dengan perubahan pada sistem lain yang memberikan batasan, aturan
serta rambu-rambu yang memberikan arahan bagi setiap birokrat agar berperilaku
positif. Perubahan sistem ini menyangkut perubahan pada sistem pengawasan,
sistem akuntabilitas, sistem kelembagaan, sistem tatalaksana, sistem manajemen
SDM Aparatur Sipil Negara, sistem peraturan perundang-undangan dan sistem
manajemen pelayanan. Diharapkan perubahan pola pikir dan budaya kerja akan
meningkatkan komitmen, pola pikir dan budaya kerja personil.
Upaya BPTP Kaltim antara lain menajdikan pimpinan sebagai role model dalam
pembangunan ZI, dan menunjuk beberapa pegawai sebagai role model, menetapkan
sponsor, agen perubahan dan tunas perubahan serta melibatkan semua pegawai
dalam pembangunan zona integritas. Organisasi telah telah melaksanakan
Kampanye Anti korupsi dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM, selain itu melalui ceramah saat apel pagi atau apel kesadaran nasional,
pengajian agama, senam pagi dan peringatan hari nasional.
9
D. PENATAAN TATA LAKSANA
Proses Bisnis dalam SOP Utama Proses bisnis merupakan cara menjalankan/mengurus suatu organisasi (manajemen)
sehingga dengan kata lain proses bisnis adalah tata kelola. Jika Reformasi Birokrasi
dijalankan dengan baik maka akan terwujud Good Governance pada birokrasi
pemerintahan. Reformasi Birokrasi administrasi publik merupakan suatu gerakan
terus menerus dan tidak mengenal kata berhenti. Manajemen pemerintahan harus
selalu efektif dan efisien sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Pelaksanaan reformasi birokrasi administrasi pemerintahan dilakukan dengan
melakukan penguatan proses bisnis. Penyusunan proses bisnis intansi pemerintah
mengacu pada Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2011. Tujuannya adalah
memberikan acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk
membangun dan menata proses bisnis dalam rangka memberikan dasar yang kuat
bagi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih sederhana, efisien,
efektif, produktif, akuntabel, dan transparan. Penyusunan SOP merupakan salah
satu upaya yang tepat dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi menuju
kepemerintahan yang baik (Good Governance).
SOP disusun berdasarkan Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah. Aturan ini mengamanatkan bahwa setiap
instansi pemerintah diwajibkan menyusun SOP sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya masing–masing. SOP yang disusun harus terintegrasi dengan proses bisnis
terkait. Penataan proses bisnis dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan
perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem,
proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada masing–masing unit kerja
pemerintah.
Ada 145 SOP yang ditetapkan di BPTP Kaltim meliputi : SOP Subbagian Tata Usaha
dan SOP KSPP, penerapan SOP secara konsisten dan memantau pelaksanaan SOP.
10
Agar proses bisnis memenuhi standar mutu internasional maka BPTP Kaltim sejak
Tahun 2010 menerapkan SNI ISO 9001:2015, dan SNI ISO 17025:2008. Sertifikat
SNI ISO 9001:2015 diterbitkan PT MUTUAGUNG LESTARI tanggal 5 Mei 2017
berlaku sampai dengan 26 September 2019 dengan ruang lingkup Pengkajian dan
Diseminasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Mencakup Area Sub Bagian Tata
Usaha, Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian, Program dan Kelompok
Fungsional (Scope of certification Assesment and dissemination of Location Specifik
Agricultural Technology Covering AdministrationSub Division, Cooperation And
Assesment Service Section, Program dan Functional Group). Adapun SNI ISO
17025:2008 diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Nasional bagi laboratorium pengujian
BPTP Kaltim untuk paramater pengujian kimia tanah, tanaman dan pupuk.
11
E. OFFICE Sejak tahun 2012, BPTP Kaltim telah membangun website yang pertama kali dengan
alamat http://www.bptpkaltim.pertanian.go.id yang menyediakan menu-menu profil
organisasi, pelayanan, SPI, artikel dan foto kegiatan.
Membuat sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan E-Personal/Ekinerja,
transaksi Pengadaan Barang/Jasa aplikasi SIRUP, pelaporan keuangan (SIMAK BMN,
SAIBA), pengelolaan Barang (SIMANTAP), data kepegawaian (SIM ASN dan SAPK).
Pada tahapan penerapan E-Government dikembangkan inovasi seperti Aplikasi Surat
Tugas, aplikasi jabatan fungsional. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi
dalam proses penyelenggaraaan manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektivitas
serta meningkatnya kinerja.
Keterbukaan Informasi Publik
Tuntutan akan keterbukaan dalam memperoleh informasi semakin mendesak setelah
disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik. Tujuan penetapan UU Nomor 14 Tahun 2008 adalah mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui
penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta
melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.
Amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu sebagian besar informasi milik badan publik
adalah milik publik, sehingga merupakan informasi yang bersifat terbuka. Hanya
sebagian kecil dan diatur UU, yang dikecualikan atau bersifat tertutup. Sejarah
keterbukaan informasi publik di Indonesia dimulai dari reformasi politik 1998.
Ketika itu seluruh elemen masyarakat menuntut pemerintah lebih transparan dan
melibatkan warga dalam pengambilan kebijakan, perencanaan dan pengawasan
pembangunan.
Untuk itu BPTP Kaltim sebagai institusi publik wajib membangun dan
mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi sehingga layanan informasi
dapat diakses dengan mudah serta menjamin penyediaan informasi cepat dan
akurat. BPTP Kaltim telah memiliki sarana papan pengumuman, dan situs resmi
12
serta media sosial (Whattsap, Facebook, YouTube). Penyebarluasan informasi
dengan media brosur, spanduk, banner dan melaksanakan pameran. Hal-hal yang
sudah dicapai antara lain:
1. Telah ditetapkan Surat Keputusan Nomor 95 /Kpts/OT.080/H.12.25/9/2017
tentang Standar Pelayanan Publik BPTP Kaltim dan Surat Keputusan Nomor
49/Kpts/HM.100/H.12.25/12/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
2. Semua informasi publik telah dapat diakses secara online melalui:
a. Pencarian Informasi melalui Menu Pencarian pada Website
http://bptpkaltim.pertanian.go.id/
b. Aplikasi layanan informasi publik (Portal PPID)
http://bptpkaltim.pertanian.go.id/
3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi penerapan keterbukaan informasi
publik pada seluruh unit kerja di lingkungan BPTP Kaltim antara lain melalui:
a. Survei Online Kepuasan Masyarakat.
b. Secara rutin melaporkan kegiatan bulanan pelayanan informasi publik
13
F. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
Perencanaan Kebutuhan Pegawai
Perencanaan kebutuhan pegawai merupakan proses untuk menghitung dan
merencanakan jumlah kebutuhan pegawai dan jenis jabatan PNS berdasarkan
analisis jabatan dan analisis beban kerja. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal penyusunan dan
penetapan kebutuhan ASN bahwa setiap instansi wajib merencanakan kebutuhan
pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dituangkan
dalam peta jabatan.
Sampai saat ini peraturan pelaksana terkait penyusunan kebutuhan dalam konsep
rancangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil,
formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu
satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu
tertentu. Formasi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat,
dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
Dengan tujuan agar satuan organisasi mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang
memadai sesuai beban kerja dan tanggung jawab masing-masing satuan organisasi.
Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan dalam penataan
jumlah dan sebaran sumber daya manusia di BPTP Kaltim dilakukan berdasarkan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015.
Penyusunan kebutuhan pegawai di BPTP Kaltim dilaksanakan sesuai kebutuhan agar
menjamin keefektifitasnya antara lain : perencanaan kebutuhan pegawai, analisis
jabatan; analisis beban kerja; peta jabatan; proyeksi kebutuhan PNS; dan evaluasi
rencana kebutuhan pegawai.
14
Pola mutasi Internal
BPTP Kaltim melakukan rotasi/mutasi internal pegawai dalam rangka perubahan
jabatan naik atau turun sesuai kelas jabatan. Usulan mutasi melalui mekanisme
perubahan jabatan yang diajukan ke BBP2TP.
Sistem Informasi Kepegawaian
Ketersediaan sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam
pelaksanaan fungsi dan tugas suatu organisasi. Fungsi esensial manajemen sumber
daya manusia adalah memastikan agar organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan
strategisnya dengan memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk
memenuhi kebutuhan organisasi secara kuantitas maupun kualitas, kompeten dan
menghasilkan kinerja yang efektif hingga superior pada jabatan dan peranan
masing-masing serta berkontribusi optimal dalam memajukan organisasi.
Sistem Informasi kepegawaian sangat diperlukan untuk perencanaan sdm dan
untuk meningkatkan transparansi dan keakuratan data pegawai dilaksanakan
peremajaan data pegawai yang terintegrasi dalam ePersonal, SIM ASN, dan SAPK.
E-Personal terdiri menu drh, log pekerjaan, kinerja, absen, monitoring kinerja,
dokumen kepegawaian.
Aplikasi E-Personal dapat diakses melalui situs
http://aplikasi3.pertanian.go.id/epersonal/.
Aplikasi SIM ASN berisi data-data dasar pegawai, daftar riwayat hidup, dapat diakses
melalui http://aplikasi3.pertanian.go.id/simasn/
Penegakan Aturan Disiplin
Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas,
setiap PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 86 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang
mengamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan
disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. PP
15
nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan disiplin
Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar
dijatuhi hukuman disiplin.
Upaya melaksanakan penegakan disiplin PNS di lingkungan Balai BPTP Kaltim, antara
lain : pelaksanaan absensi fingerprint (sidik jari), pembuatan surat tugas,
penyediaan blanko ijin keluar kantor, pelaporan absen ke Eselon II, pembinaan Etika
dan disiplin pegawai, sosialisasi peraturan, sosialisasi nilai-nilai/kode etik. Pemberian
reward dan punishmen diharapkan dapat menumbuhkan sikap disiplin PNS dan
membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan
mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri
pada masa yang akan datang.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Keterlibatan Pimpinan
Kepala BPTP Kaltim secara aktif memimpin organisasi dan menunjukkan komitmen
untuk mengarahkan segala hal dalam tugas dan fungsi balai antara lain : otorisasi
surat-surat keputusan, penyusunan perencanaan, penetapan kinerja, penyediaan
sumberdaya yang diperlukan, pemantauan capaian kinerja. Melalui keterlibatan
pimpinan diharapkan kinerja akan meningkat.
Pengelolaan Akuntabilitas
Penyusunan dokumen perencanaan yang berorientasi hasil, pembuatan IKU yang
terukur, penyusunan laporan kinerja tepat waktu yang memuat informasi tentang
kinerja, pengiriman petugas untuk menyelesaikan laporan akuntabilitas kinerja.
16
Penguatan Pengawasan
Program penguatan pengawasan sebagai salah satu program bertujuan untuk
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di BPTP
Kaltim. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: (1) meningkatnya
kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, (2) meningkatnya efektivitas
pengelolaan keuangan negara, (3) meningkatnya status opini WBK menjadi WBBM,
dan (4) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.
Program Penguatan Pengawasan terdiri dari kegiatan-kegiatan:
(1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), (2) Pengendalian
Gratifikasi, (3) Sistem Pengaduan Masyarakat, (4) Whistle-Blowing System, (5)
Pengelolaan Benturan Kepentingan, (6) Pembangunan Zona Integritas.
Capaian kegiatan penguatan pengawasan adalah sebagai berikut:
1.Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di BPTP Kaltim.
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPTP Kaltim No. tentang Tim Pelaksana
Pengendalian Intern (PI)/Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2018 ditindaklanjuti dengan
melaksanakan kegiatan yang meliputi pembuatan Pedoman Umum SPI, Sosialisasi
SPI, Pemberdayaan dan Penguatan Satlak Pengendalian Intern (Satlak PI) melalui
SPI. Pemberdayaan dan penguatan satuan pelaksana pengendalian intern (Satlak PI)
lingkup BPTP Kaltim menjadi salah satu kegiatan yang diprioritaskan dalam untuk
mendukung reformasi birokrasi.
Pengendalian Gratifikasi
Pengendalian Gratifikasi di BPTP Kaltim telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Gratifikasi di Lingkup Kementerian Pertanian. Gratifikasi ini ditujukan
kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi,
wajib melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengendalian gratifikasi untuk
menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas serta mewujudkan
aparatur pemerintah yang bersih. Laporan Gratifikasi dilaksanakan dan dilaporkan
secara berjenjang setiap 3 bulanan ke pos gratifikasi kementan.
17
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah melakukan
berbagai langkah upaya perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan demi
terwujudnya pelayanan publik yang prima. Salah satu upaya perbaikan kualitas
pelayanan publik adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan
oleh penyelenggara.
Pengelolaan pengaduan masyarakat di BPTP Kaltim telah ditetapkan melalui Surat
Keputusan Kepala BPTP Kaltim tentang Tim Pengelolaan Saran/Pengaduan
Masyarakat Tahun 2018. Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor
77/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian menjadi acuan dalam mengelola
pengaduan agar penanganan dan pemantauan pengaduan masyarakat dapat
terselesaikan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu
prosedur penanganan pengaduan di BPTP Kalimantan timur meliputi :
a. Pencatatan dan pendokumentasian
b. Pemilahan pengaduan dengan prinsip mulai dari yang paling mendesak dan
mulai dari yang bukan surat kaleng
c. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan masalah yang
diadukan
d. Membuat tanggapan dan penanganan (responds) atas pengaduan
tersebut
e. Menyampaikan respon pada pihak pengadu untuk memperoleh umpan balik,
f. Meminta dan mencatat umpan balik dari pihak pengadu dan respon yang
mereka terima pembuatan laporan penanganan
g. Menyampaikan laporan penanganan pengaduan kepada pimpinan pihak- pihak
terkait.
Pelaksanaan Whistle-blowing System
Pelaksanaan Whistle Blowing System di BPTP Kaltim sesuai dengan ketentuan dari
Kementerian Pertanian.
18
Penanganan Benturan Kepentingan.
Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di BPTP Kaltim mengacu pada
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2015 tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Pertanian.
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPTP Kaltim No.
76/Kpts/OT.240/H.12.25/01/2018 tentang petunjuk teknis penanganan benturan
kepentingan meliputi penanganan benturan kepentingan dan melakukan tindakan
apabila ASN berada dalam situasi benturan kepentingan. Untuk memperlancar
pengelolaan benturan kepentingan dilakukan sosialisasi dan evaluasi terhadap
sumber penyebab benturan kepentingan seperi halnya, penyalahgunaan kekuasaan,
wewenang dan jabatan, kepentingan pribadi, gratifikasi, suap dan korupsi, kolusi
dan nepotisme serta kelemahan sistem pengendalian internal. Tahapan dalam
penanganan benturan kepentingan, penyusun kerangka kebijakan, identifikasi
benturan kepentingan, menyusun strategi penanganan benturan kepentingan dan
tindakan yang diperlukan. Organisasi telah menindaklanjuti dengan menyusun
analisis benturan kepentingan dilingkungan pengelolaan keuangan. Melalui telaah
staf tentang benturan kepentingan tahun 2018 dan menyusun peta kekerabatan di
lingkup BPTP Kaltim.
G. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Standar Pelayanan
Setiap unit kerja pelayanan publik Kementerian Pertanian telah
menerapkan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan
sesuai dengan tugas dan fungsinya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik telah mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik
menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai acuan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing-masing.
Undang-Undang tersebut mewajibkan penyelenggara mengikutsertakan
masyarakat dan pihak terkait dalam menyusun dan menetapkan standar
pelayanan publik yang selanjutnya disebut standar pelayanan. Untuk
menda
maka d
Standa
pedom
pelayan
kepada
terjang
Mening
keperca
kepuas
BPTP K
SNI IS
standa
ditetap
tolok u
hearing
Standa
bidang
laborat
pelayan
patkan k
diperlukan
ar Pelayan
an penyel
nan pub
a masyarak
gkau, dan t
gkatnya k
ayaan ma
san denga
Kaltim tela
SO 9001:2
r mutu la
pkan oleh
ukur dalam
g.
ar pelayan
pengkajia
torium BP
nan BPTP,
kepastian
standar pe
nan Publik
lenggaraan
lik sebaga
kat dalam
terukur.
kualitas
asyarakat
n mewuju
ah menera
2015 untuk
aboratorium
Kepala BP
m penyelen
an publik
an hasil ya
PTP Kalim
informasi
hukum,
elayanan p
k merupa
n pelayan
ai kewajiba
rangka pe
dan ino
terhadap
udkan unit
pkan 2 (d
k administ
m pengujia
PTP Kaltim
nggaraan p
di BPTP
ang bisa d
mantan Tim
standar pe
biaya, pe
publik.
kan tolok
nan publ
an dan ja
elayanan p
ovasi pela
pelayanan
t pelayana
dua) stand
trasi publi
an. Kebija
No. 95 /K
pelayanan
Kaltim m
idapat di
mur. Sela
elayanan a
ersyaratan,
k ukur ya
ik dan
anji penye
ublik yang
ayanan p
n publik d
an dengan
ar mutu b
k dan S
akan stand
Kpts/OT.08
publik dan
meliputi pe
perpustak
ain disam
akan disajik
prosedur,
ang diperg
acuan pe
elenggara
berkualita
publik unt
dalam ran
standaris
berskala In
NI ISO 17
dar pelaya
80/H.12.25
n telah dil
emberian
kaan, kebu
paikan m
kan dalam
, dan meka
gunakan s
enilaian
pelayanan
as, cepat,
tuk mem
gka mem
sasi interna
nternasiona
7025:2008
anan publi
5/9/2017, s
aksanakan
pelayanan
un percoba
melalui ma
bentuk :
19
anisme,
sebagai
kualitas
publik
mudah,
bangun
berikan
asional.
al yaitu
8 untuk
k telah
sebagai
n publik
dalam
aan dan
aklumat
20
Budaya Pelayanan Prima
Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, murah dan
terjangkau. Menyebarluaskan informasi melalui media sosial yang mudah diakses
(instagram, facebook, youtube). Penyediaan sarana pelayanan dan pembinaan
secara internal dalam meningkatkan budaya pelayanan prima yang memadai oleh
BPTP Kalimantan Timur dilakukan melalui sharing yang dilakukan via whatapp
group. Melalui kegiatan tersebut, pimpinan secara langsung dan tidak langsung
selalu memberikan arahan dan binaan meliputi :
a. Agar seluruh pegawai mengutamakan kekompakkan dan memiliki kinerja yang
lebih baik.
b. Mennampak prinsip banwa BPTP Kaltim merupakan bagian dari satu kesatuan
unit kerja Kementerian Pertanian
c. Seluruh pegawai diharapkan dapat lebih memperhatikan professionalisme dalam
bekerja.
d. Seluruh pegawai dapat meningkatkan kedisiplinan dan memperbaiki komunikasi
internal.
Penilaian Kepuasan Pelayanan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan
kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan
kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit
pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja
dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih
baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu
pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan
dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan
21
bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu
lembaga layanan publik.
Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah
perlu terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan (Peraturan Menteri Pertanian
No. 78/Permentan/OT.140/8/2013). Untuk itu maka dibuat suatu alat yang dapat
digunakan sebagai pengukur pelayanan Kementerian Pertanian di masyarakat.
Survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) secara rutin dilakukan 2 (dua) kali
setahun, dan disampaikan kepada manajemen dan publik melalui web site. Hasil IKM
pada semester I tahun 2018 menunjukkan penilaian masyarakat terhadap BPTP
Kalimantan Timur berada dalam kriteria "BAIK". Hal itu bearti masyarakat selama ini
cukup merasa terbantu akan pelayanan publik yang diberikan oleh BPTP.
PENUTUP
Reformasi Birokrasi di BPTP Kalimantan Timur tidak boleh berhenti, tantangan dan
hambatan harus dikalahkan. Program pembangunan pertanian melaui kegiatan
penelitian, pengkajian dan diseminasi terus dilaksanakan untuk secara nyata
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua itu harus dimulai dengan semangat
harus berubah, lebih kompeten, profesional, berintegritas, akuntabel, bermartabat,
berdedikasi tinggi, untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan masyarakat.
Demikian laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, yang tentu saja masih banyak
kekurangan karena keterbatasan pemahaman dan pengetahuan kami.
Ucapan terimakasih disampaikan kepada Kepala BPTP Kaltim atas dukungan dan
arahannya serta semua pihak dalam penyusunan laporan ini. Semoga bermanfaat
bagi kita semua.
22
Samarinda, 17 September 2018
Tim Penyusun Laporan, Kepala Seksi Kerjasama Kepala Subbagian Tata Usaha, Pelayanan Pengkajian,
Margaretha, S.Sos, M.Sc. Bachrian Pebriyadi, S.Pi, M.Si
Mengetahui, Kepala BPTP Kaltim,
Dr. Muhammad Amin, S.Pi. M.Si.
Top Related