Panduan MGMP PAISunday, 05 February 2012 08:16 girmono
Teruntuk para pengurus MGMP PAI hendaknya baca dan renungkan artikel berikut ini
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1. Peranan MGMP PAI SMP dalam program pendidikan di sekolah sangatlah penting, karena lembaga ini berfungsi sebagai wadah kegiatan
profesional GPAI dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Selain itu, melalui kegiatan MGMP PAI SMP dapat melakukan
diskusi, tukar pikiran dan pengalaman untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang ada dan berkembang di sekolah, sehingga hal tersebut dapat
terselesaikan dengan baik berdasarkan kenyataan di lapangan yang mereka hadapi. Ini menjadi penting karena dalam dunia pendidikan sering terjadi
kesenjangan antara teori dan praktek. Karena itu MGMP sebagai wadah praktisi pendidikan di lapangan perlu dioptimalisasikan di semua tingkat mulai
dari tingkat sanggar/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai nasional.
2. Saat ini kiprah MGMP PAI secara umum belum berjalan optimal dan bahkan di beberapa wilayah kabupaten/kota dan provinsi tidak berjalan sama
sekali. Hal ini mungkin diakibatkan kurang efektifnya koordinasi antara pengurus MGMP PAI dan guru PAI itu sendiri dan kurangnya dukungan dari
penentu kebijakan baik pada tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan tingkat pusat. Oleh sebab itu, MGMP PAI SMP sebagai wadah
kegiatan antar guru PAI di sekolah perlu dioptimalkan.
3. Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa kualifikasi pendidikan guru Pendidikan Agama Islam beraneka-ragam sehingga penampilannya dalam
melaksanakan Kegiatan Pembelajaran (KBM) sangat bervariasi.
4. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman modern atau industrialisasi yang pesat membawa tantangan-
tantangan terhadap kehidupan beragama. Hal ini menuntut guru Pendidikan Agama Islam mampu berperan menampilkan nilai-nilai agama yang
dinamis dan mendorong serta mengarahkan kemajuan-kemajuan itu.
5. Untuk menambah perolehan angka kredit jabatan fungsional, guru PAI dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dalam berkarya dan
berprestasi.
6. Keadaan gografis yang luas, jumlah sekolah dan guru PAI yang besar menuntut suatu sistem komunikasi dan pembinaan yang lebih efektif dan
efisien.
8. Peningkatan kemampuan profesional guru PAI menuntut adanya wadah yang berfungsi untuk komunikasi, informasi, diskusi dan pembinaan
sesama guru PAI.
B. DASAR
1. Undang-undang RI No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasioanl.
3. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan pasal 5 ayat (1) berbun yi : Tenaga Kependidikan pada pendidikan
pra sekolah, jenjanag pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah wajib mempunyai kemampuan mengajar yang dinyatakan dengan ijazah yang
diperoleh dari lembaga pendidikan tenaga keguruan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tanggal 24 Desember 1993 tentang jabatan Fungsional Guru dan
angka kreditnya .
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0443/1993 dan Nomor
25 Tahun 1993 tanggal 24 desember 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama RI Nomor 0198/U/1985 dan Nomor 35 tahun 1985 tentang
Pelaksanaan Pendidikan Agama di sekolah/kursus di lingkungan pembinaan Ditjen Dikdasmen Depdikbud Bab VI pasal 8 ayat:
(1) Pembinaan dan pengawasan materi pendidikan agama dilakukan oleh Departemen agama atau Instansi agama yang bersangkutan.
(2) Pembinaan, pengawasan dan penilaian teknis edukatif tenaga kependidikan dilakukan oleh Departemen Agama bekerja sama dengan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
9. KMA Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
10. Edaran Bersama Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 2712/C/U/1994 dan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor :
E/HMI/ed/40/1994.
C. PENGERTIAN
Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam disingkat MGMP PAI adalah wadah kegiatan profesional untuk meningkatkan
pengetahuan dan kemampuan guru, melakukan inovasi, menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan pembelajaran, serta untuk membina hubungan
kerjasama secara koordinatif dan fungsional antar sesama guru PAI yang bertugas pada SMP.
D. FUNGSI DAN TUJUAN
1. Fungsi
a. MGMP PAI berfungsi sebagai forum komunikasi antara sesama guru PAI untuk meningkatkan kemampuan profesional dan fungsional.
b. Memberikan pelayanan konsultasi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, khususnya yang menyangkut materi pembelajaran,
metodologi, sistem, evaluasi, dan sarana penunjang.
c. Menyebarluaskan informasi tentang segala kebijakan yang berkaitan dengan usaha-usaha pembaharuan pendidikan dalam bidang kurikulum.
2. Tujuan
a. Meningkatkan ukhuwah islamiyah dan tanggung jawab sebagai pendidik Agama Islam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada
Allah SWT.
1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru PAI dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran.
2. Menumbuhkan memotivasi guru PAI untuk meningkatkan kompetensi.
3. Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi oleh guru PAI dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari penyelesaian yang sesuai
dengan karakteristik siswa, guru, kondisi sekolah dan lingkungan.
4. Saling berbagi informasi dan pengalaman dalam rangka menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Memperluas wawasan.
6. Mengembangkan pembelajaran berbasis multimedia.
7. Menyetarakan kemampuan guru dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan
pemerataan mutu PAI.
8. Membantu perolehan angka kredit jabatan fungsional guru PAI.
BAB II
ORGANISASI
A. PEMBENTUKAN
MGMP PAI SMP dibentuk mulai dari tingkat satuan pendidikan (sekolah), tingkat sanggar atau kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan
tingkat nasional. Jumlah pengurus di masing-masing jenjang disesuaikan dengan kebutuhan. Minimal kepengurusan MGMP terdiri atas ketua,
sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan anggota. Struktur kepengurusan atau organisasi ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1. Umum
a. Memberikan motivasi kepada guru PAI agar mengikuti setiap kegiatan yang diadakan.
b. Meningkatkan kemampuan profesional guru PAI dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan potensi yang ada pada
masing-masing guru.
c. Menunjang pemenuhan kebutuhan guru PAI yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, terutama yang menyangkut bahan ajar PAI.
d. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan MGMP PAI serta menetapkan tindak lanjut.
e. Mengadakan konsultasi dengan pengawas PAI, Kepala Kantor Depag/Dinas Pendidikan dari tingkat pusat sampai dengan kecamatan serta para
pakar yang diperlukan.
f. Memberikan pelayanan informatif dan konsultatif dalam mengatasi permasalahan guru PAI dalam kegiatan pembelajaran.
g. Menyebarkan informasi tentang segala kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan KTSP PAI.
2. Khusus
a. Tingkat Nasional
1) Membantu Kasubdit-Kasubdit dalam lingkungan Direktorat PAIS untuk menyebarkan dan mengembangkan Kurikulum PAI.
2) Mengkoordinasikan kegiatan MGMP PAI SMP tingkat provinsi.
3) Membantu penyelenggaraan workshop yang diadakan oleh Direktorat PAIS.
4) Menampung saran dan pendapat dari MGMP PAI tingkat provinsi.
5) Melaporkan kegiatan kepada Direktur PAIS Depag, dengan tembusan kepada Direktorat Pembinaan SMP Depdiknas, mengenai pelaksanaan
program dan kegiatannya baik yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan.
b. Tingkat Provinsi
1) Membantu Kabid. Madrasah dan Pendidikan Agama pada Sekolah (Mapenda)/ Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (PAIS) dalam
menyebarkan dan mengembangkan KTSP PAI dan Kasi Bidang lainnya yang relevan dengan tugasnya.
2) Mengkoordinasikan kegiatan MGMP PAI SMP tingkat kabupaten/kota.
3) Mempersiapkan berbagai program tahunan dan semester kepada Kepala Bidang Mapenda/PAIS.
4) Menyebarluaskan hasil Workshop yang diadakan oleh PAIS kepada MGMP PAI SMP tingkat Kabupaten/Kota.
5) Menampung saran dan pendapat dari MGMP PAI tingkat kabupaten/kota.
6) Melaporkan kepada Ka.Kanwil Depag, melalui Kabid Mapenda/PAIS, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, mengenai
program dan kegiatannya baik yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan.
c. Tingkat Kabupaten/Kota
1) Membantu Kasi Mapenda/PAIS dalam menyebarkan dan mengembangkan KTSP.
2) Mengkoordinasikan kegiatan MGMP PAI SMP tingkat sanggar/kecamatan.
3) Mempersiapkan berbagai program kegiatan tahunan dan semesteran kepada Kasi Mapenda/PAIS.
4) Menyebarluaskan hasil workshop yang diadakan oleh PAIS dan provinsi Kepada MGMP PAI SMP tingkat sanggar/kecamatan.
5) Menampung saran dan pendapat dari MGMP PAI tingkat sanggar/kecamatan.
6) Melaporkan kepada Ka.Kantor Depag Kabupaten/Kota, melalui Kasi Mapenda/PAIS, dengan tembusan kepada Ka.Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan program dan kegiatannya baik yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan.
1. Tingkat Sanggar/Kecamatan
1) Mengkoordinasikan kegiatan MGMP PAI SMP tingkat sanggar/kecamatan.
2) Menyebarluaskan hasil workshop tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada guru PAI yang ada di wilayah sanggar/kecamatan.
3) Menampung saran dan pendapat dari guru PAI yang ada di sanggar/kecamatan.
4) Melaporkan kepada Kasi Mapenda/PAIS kabupaten/kota mengenai pelaksanaan program dan kegiatannya baik yang sudah, yang sedang dan
yang akan dilaksanakan.
C. STRUKTUR
1. MGMP PAI SMP merupakan wadah kegiatan profesional guru Mata Pelajaran PAI pada sekolah di luar struktur organisasi Departemen
Agama dan Departemen Pendidikan Nasional.
2. Struktur organisasi MGMP PAI SMP terdiri atas tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan sanggar/kecamatan.
3. Kepengurusan MGMP PAI SMP minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan anggota.
4. Masa bakti kepengurusan selama 3 (tiga) tahun, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota maupun sanggar/kecamatan.
5. Pengurus dipilih atas dasar musyawarah dan mufakat dan dilakukan dalam Musyawarah Sanggar (untuk tingkat kecamatan), Musyawarah
Cabang (tingkat kabupaten/kota), Musyawarah Wilayah (tingkat provinsi) dan Musyawarah Nasional (tingkat nasional).
6. Pembentukan kepengurusan terstruktur mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat sanggar/kecamatan.
D. MEKANISME KERJA
1. MGMP PAI SMP Tingkat Nasional.
a. Dirjen Pendidikan Agama Islam, Direktur PAIS, Ka.Subdit PAIS dan kasi lainnya yang terkait, bersifat fungsional dan pembinaan edukatif.
b. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen), Direktur Pembinaan SMP, dan para kasubdit di lingkungan Direktur
Pembinaan SMP, bersifat fungsional, konsultatif, koordinatif dan pembinaan administratif.
c. Kabid Mapenda/PAIS Kanwil Depag bersifat konsultatif dan koordinatif.
d. MGMP PAI SMP provinsi, bersifat koordinatif dan pembinaan organisasi dan administratif.
1. MGMP PAI SMP Tingkat Provinsi.
a. Ka.Kanwil Depag dan Kabid Mapenda bersifat fungsional dan pembinaan edukatif.
b. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi bersifat fungsional, koordinatif dan pembinaan admininstratif, sarana dan prasarana.
c. Koordinator Pengawas (Korwas) PAI Provinsi, bersifat fungsional, koordinatif dan pembinaan edukatif.
d. MGMP PAI SMP Kab/Kodya, bersifat konsultatif, koordinatif, dan pembinaan organisasi/administrasi.
1. MGMP PAI SMP Tingkat Kabupaten/Kota
a. Kepala Kandepag Kabupaten/Kota, Kasi Mapenda dan kasi lainnya yang terkait, bersifat fungsional dan pembinaan edukatif.
b. Kepala Sudin Dinas Dikdas Kabupaten/Kota, bersifat fungsional, konsultatif/koordinatif dan pembinaan administratif.
c. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), bersifat konsultatif dan koordinatif.
d. Korwas PAI, bersifat koordinatif dan pembinaan edukatif.
e. Korwas Sekolah pada Dikdas, bersifat konsultatif, koordinatif dan pembinaan administratif.
f. MGMP PAI SMP Kecamatan, bersifat konsultatif, koordinatif, dan pembinaan organisasi/administrasi.
1. MGMP PAI SMP Tingkat Kecamatan
a. MGMP PAI SMP Ka/Kota bersifat konsultatif dan koordinatif.
b. Kasi Dinas Dikdas Kecamatan bersifat konsultatif/koordinatif dan pembinaan sarana dan prasarana.
c. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), bersifat konsultatif dan koordinatif.
d. Kepala KUA Kecamatan bersifat konsultatif dan kordinatif.
e. PPAI bersifat fungsional dan pembinaan edukatif.
f. Korwas Sekolah pada Dikdas Kecamatan bersifat konsultatif, kordinatif dan pembinaan administratif.
g. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), bersifat konsultatif dan koordinatif.
BAGAN MEKANISME KERJA MGMP PAI SMP
BAB III
KEGIATAN MGMP PAI
A. BENTUK KEGIATAN
Kegiatan berikut ini bersifat tentatif yang terdiri dari:
1. Pokok
1. Memahami Standar Isi dan Standar Kelulusan
1) Menyusun KTSP
2) Mengkaji SK/KD
3) Menentukan materi SKL
1. Kegiatan Persiapan Pembelajaran
1) Menyusun program tahunan dan semester
2) Menyusun pendistribusian alokasi waktu
3) Mengembangkan silabus
4) Menyusun RPP
5) Menyusun LKS
1. Membahas Metodologi Pembelajaran PAI untuk Masing-masing Aspek:
1) Al Quran
2) Aqidah
3) Akhlaq
4) Fiqih
5) Tarikh/Kebudayaan Islam
1. Membahas tentang Alat dan Media Pembelajaran;
1) Jenis-jenis alat dan media pembalajaran PAI
2) Pembuatan alat dan media pembelajaran PAI
3) Penyediaan alat dan media Pembelajaran PAI
4) Cara penggunaan alat dan media pembelajaran PAI
1. Membahas Sistem Evaluasi Pembelajaran PAI
1) Sistem evaluasi
2) Teknik evaluasi
3) Menyusun soal
4) Sistem skoring
5) Analisis hasil belajar
6) Analisis butir soal
7) Tindak lanjut evaluasi
1. Tambahan
a. Mendiskusikan permasalahan yang ditemui dalam proses pembelajaran dan pemecahannya
b. Membahas pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan PAI di sekolah.
c. Mengkaji buku-buku PAI:
1) Buku teks pokok
2) Buku teks penunjang
3) Buku pedoman guru
4) Buku perpustakaan bernuansa PAI
5) Buku sumber.
6) Buku panduan pengamalan agama/ibadah.
7) Buku panduan pengamalan akhlak mulia.
d. Membahas tentang kerjasama lintas sektoral
e. Membahas tentang pengembangan organisasi MGMP PAI SMP
f. Membahas tentang kerjasama lintas kelompok masyarakat
g. Membahas tentang peraturan perundangan
h. Membahas tentang buletin pendidikan
i. Merancang kegiatan studi banding
j. Membahas tentang angka kredit
k. Merancang kegiatan seminar tentang peranan agama dalam kehidupan modern/globalisasi
l. Mendiskusikan penelitian tindakan kelas (PTK).
B. PENGATURAN WAKTU
Kegiatan MGMP PAI SMP di sekolah perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan pembelajaran di sekolah. Cara
pengaturannya diatur bersama oleh pengurus dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan pengawas yang bersangkutan serta instansi
Departemen Agama dan Dinas Dikdas di tempat kedudukan MGMP PAI SMP.
C. PEMBIAYAAN
Organisasi MGMP PAI SMP merupakan kegiatan mandiri dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas profesinya
dengan pembiayaan bersifat mandiri.
Namun demikian, kegiatan MGMP PAI perlu diprogramkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) yang bersumber dari:
a. Iuran anggota
b. Bantuan Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional
c. Blockgrant dari pemerintah melalui LPMP
d. Donatur
e. Lain-lain yang tidak mengikat
D. PENGHARGAAN
Untuk memotivasi guru PAI mengikuti MGMP PAI SMP perlu diberikan penghargaan. Penghargaan tersebut dapat berupa sertifikat, insentif dan
kesempatan mengikuti seleksi guru berprestasi.
BAB IV
PENDEKATAN DAN
METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
A. PENDEKATAN ANDRAGOGI
Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI) beranggotakan sejumlah guru pendidikan agama Islam. Cara belajar mereka
tentu tidak sama dengan cara belajar siswa. Oleh karena itu teknik dan cara menyampaikan sesuatu kepada mereka akan berbeda dengan teknik dan
cara yang diterapkan kepada siswa.
Bagi orang dewasa diperlukan perlakuan yang sifatnya menghargai, khususnya dalam pengambilan keputusan. Mereka akan menolak apabila
diperlakukan seperti anak-anak, misalnya diberikan ceramah apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Seorang guru
akan menolak situasi belajar yang kondisinya bertentangan dengan konsep diri mereka sebagai pribadi yang sudah dewasa.
Sebaliknya apabila mereka dibawa ke dalam situasi belajar yang memperlakukan mereka dengan penuh penghargaan, maka mereka akan melakukan
proses belajar tersebut dengan penuh pelibatan diri. Dalam situasi seperti itu, mereka telah mempunyai kemauan sendiri atau pengarahan diri untuk
belajar. Oleh karena itu, agar dapat membantu mereka aktif dalam kegiatan hendaknya diarahkan pada keterlibatan mereka sehingga kemampuan
dan pengalamannya akan tampil secara maksimal dan akan terjadi hubungan saling percaya antara sesama mereka, juga dengan fasilitator. Seni
dalam membantu orang dewasa seperti itu disebut pendekatan andragogi.
Selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran di MGMP yang bersifat andragogi, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menciptakan iklim belajar yang cocok untuk orang dewasa
2. Menciptakan struktur organisasi untuk perencanaan yang bersifat partisipatif
3. Mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran
4. Merumuskan tujuan pembelajaran
5. Merencanakan kegiatan pembelajaran
6. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
7. Mengevaluasi kebutuhan pembelajaran.
B. METODE YANG DIGUNAKAN
Metode yang digunakan dengan pendekatan andragogi antara lain sebagai berikut:
1. Diskusi
2. Pemecahan masalah/problem solving
3. Demonstrasi
4. Simulasi
5. Bermain peran
6. Presentasi
7. Studi banding
8. Ceramah bervariasi
C. PELAKSANAAN TUTORIAL
Dalam pelaksanaan MGMP PAI SMP diperlukan tutor/nara sumber yang dipilih dari para anggota sesuai dengan kemampuannya atau dari pihak luar
yang dianggap kompeten dan diperlukan. Misalnya: tutor Al Quran, ibadah, keimanan, akhlak dan unsur-unsur pokok lainnya.
BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN
A. EVALUASI
Evaluasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan MGMP PAI SMP pada sekolah dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Pendidikan
Agama Islam. Evaluasi meliputi:
1. Perencanaan
Dalam rangka evaluasi MGMP PAI SMP, PPAI yang akan melakukan evaluasi diharapkan menyusun perencanaan terhadap penyelenggaraaan
MGMP PAI SMP secara berkala.
2. Penyelenggaraan MGMP PAI SMP terdiri atas:
a. Jadwal pertemuan
b. Kehadiran guru
c. Materi kegiatan MGMP PAI SMP
d. Penggunaan dana.
3. Dampak yang menyangkut perubahan/peningkatan sikap, kemampuan dan keterampilan guru di sekolah dengan melalui supervisi kunjungan
kelas sewaktu kegiatan pembelajaran berjalan dengan menggunakan instrumen kunjungan kelas.
B. PELAPORAN
1. Perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan MGMP PAI SMP pada sekolah perlu dilaporkan secara berkala kepada Kantor Departemen Agama,
melalui Direktur PAIS, Kasubdit dan Kasi PAIS oleh PPAI dengan tembusan kepada Kantor Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Dikdas, LPMP
dan Kasi Dinas Dikdas.
2. Rekapitulasi laporan oleh Direktur PAIS dalam hal ini Kasubdit Kelembagaan PAIS, Kakanwil Depag dalam hal ini Kabid Mapenda, Kakandepag
Kota/Kabupaten dalam hal ini Kasi Mapenda, dikirimkan kepada Dirjen Pendais dan Kakanwil Depag setiap akhir semester dan akhir tahun dengan
tembusan kepada Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Dikdas, Kasudin
Dikdas dan Kasi Dinas Dikdas.
3. Hasil analisis laporan oleh Kasubdit PAIS, Kabid dan Kasi Mapenda dikirim ke Dirjen Pendais dengan tembusan kepada Dirjen PMPTK, Dinas
Dikdas, Kasudin Dikdas dan Kasi Dinas Dikdas.
BAB VI
PENUTUP
1. MGMP PAI SMP adalah usaha peningkatan mutu profesional guru PAI SMP.
2. Buku ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan MGMP PAI SMP.
3. Buku ini perlu dikembangkan oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang menangani masalah ini.
4. Keberhasilan PAI pada sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan agama Islam, sehubungan dengan itu
maka buku ini perlu dipelajari dan diperbaiki, ditambah atau dikurangi bila diperlukan.
PEDOMAN
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(MGMP PAI SMP)
DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PADA SEKOLAH
Jakarta
2007
KATA PENGANTAR ( 2 Dirjen )
EDARAN BERSAMA ( 2 Drektur )
Nomor :
Nomor :
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Edaran Bersama
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar
C. Pengertian
D. Fungsi dan Tujuan
BAB II ORGANISASI
A. Pembentukan
B. Tugas dan Tanggung Jawab
C. Struktur
D. Mekanisme kerja
BAB III KEGIATAN
ii
A. Bentuk kegiatan
B. P engaturan Waktu
C. Pembiayaan
D. Penghargaan
BAB IV PENDEKATAN DAN METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Pendekatan Andragogi
B. Metode Yang digunakan
C. Pelaksanaan Tutorial
BAB V EVALUASI
A. Evaluasi
B. Pelaporan
iii
BAB VI PENUTUP
ANGGARAN RUMAH TANGGAMUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
MGMP PAI SMPKABUPATEN MAROS
BAB IPENGERTIAN ISTILAH DAN KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Anggaran Rumah Tangga ini, yang dimaksud dengan :
1. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP-PAI) adalah suatu wadah organisasi profesi guru PAI;2. Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) adalah guru yang bertugas untuk mengajar Pendidikan Agama Islam tingkat SMP;3. Ketua MGMP – PAI disebut Ketua;4. Anggota MGMP – PAI biasa adalah GPAI tingkat SMP, baik Negeri maupun Swasta di wilayah Kab Maros;5. Pengurus MGMP - PAI adalah pengurus lengkap yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota;6. Pengurus Harian adalah Pengurus MGMP - PAI yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara;7. Musyawarah pengurus adalah Musyawarah yang dihadiri oleh pengurus MGMP PAI
8. Musyawarah pengurus harian adalah Musyawarah yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara;
BAB IIKEANGGOTAAN
Pasal 2
1. Semua GPAI SMP Negeri dan Swasta di Kab. Maros menjadi anggota MGMP - PAI;2. Setiap anggota berhak mengajukan usul, saran dan masukan yang konkrit dan konstruktif kepada pengurus guna kelancaran pelaksanaan program kerja;3. Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus Asosiasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BAB IV Pasal 7 ayat 1;
Pasal 3
1. Setiap anggota dapat memberikan sumbangan baik moril maupun materil kepada pengurus demi kelancaran dan kemajuan kinerja MGMP - PAI;2. Keanggotaan MGMP - PAI seseorang dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
a. Yang bersangkutan meninggal dunia;b. Yang bersangkutan melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku;c. Yang bersangkutan selesai masa tugasnya dan atau alih tugas ke mata pelajaran
lain;3. Setiap anggota wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
BAB IIIPENGURUS
Pasal 4
1. Pengurus MGMP - PAI Pusat meliputi Dewan Pembina Pusat, Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Pengurus Pusat (disebut DPP);2. Pengurus MGMP - PAI Provinsi meliputi Dewan Pembina Provinsi, Dewan Penasehat Provinsi dan Dewan Pengurus Provinsi (disebut DPW);3. Pengurus MGMP - PAI Kab/Kota meliputi Dewan Pembina Kab/Kota, Dewan Penasehat Kab/Kota dan Dewan Pengurus Kab/Kota (disebut DPC);4. Pengurus MGMP - PAI Kecamatan meliputi Dewan Pembina Kecamatan, Dewan Penasehat Kecamatan dan Dewan Pengurus Kecamatan;
Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas MGMP - PAI; maka disusun pengurus harian lengkap yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
Untuk kelancaran tugas pengurus, perlu rincian tugas dari masing-masing jabatan pengurus AGPAII, sebagai berikut :
1. Ketua, adalah :
Memimpin rapat anggota lengkap, pengurus harian, pengurus lengkap, menjalankan, mengendalikan jalannya Asosiasi, mengambil keputusan dan kebijakan baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan darurat
2. Sekretaris, adalah :Bertanggung jawab terhadap segala Administrasi MGMP - PAI, yang terdiri dari :
a. Membuat data pengurus dan anggota;b. Membuat Undangan rapat;c. Membuat Notulen rapat;d. Menyampaikan hasil Keputusan rapat kepada anggota dan pihak terkait;e. Membuat arsip keluar/masuknya surat-surat atau agenda surat;f. Membuat dokumen penting tentang berbagai hal terkait dengan aktivitas kegiatan MGMP - PAI;
3. Bendahara, adalah :Bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran uang MGMP - PAI;
Pasal 6Penggantian Pengurus
1. Apabila seorang anggota pengurus berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, maka Musyawarah pengurus harian dapat menunjuk seorang GPAI sesuai tingkatannya sebagai pengganti;2. Penggantian dan penunjukkan tersebut harus mendapat persetujuan serta disahkan dalam Musyawarah anggota;3. Penggantian pengurus ini juga dimaksudkan, apabila seorang anggota pengurus meninggal dunia, berhenti tugas, alih tugas lain dan atau mengundurkan diri;
Pasal 7Pemilihan Pengurus
1. Pengurus dipilih oleh anggota dalam sidang pleno;2. Nama-nama calon pengurus diajukan oleh anggota dalam Kongres/Musyawarah anggota dan atau dalam kegiatan rapat kerja pengurus;3. Nama calon yang diajukan harus didukung sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) peserta Musyawarah dan atau rapat kerja pengurus;4. Pemilihan pengurus dilakukan dengan musyawarah;5. Setiap anggota Musyawarah dan atau rapat pengurus memilih calon secara tertulis, langsung, umum, bebas dan rahasia;
Pasal 8Syarat-syarat Pengurus
1. Berkepribadian Islami dan melaksanakan aturan perundangan yang berlaku;2. Seorang GPAI di Kab. Maros yang menunjukkan peran sertanya dalam berbagai kegiatan PAI khususnya dan kegiatan MGMP - PAI pada umumnya;3. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku;4. Tidak sedang dicabut haknya dan atau sedang menjalani proses hukum;
BAB IVMASA KERJA
Pasal 9Masa Kerja Pengurus
1. Masa kerja pengurus selama 3 (tiga) tahun;2. Apabila pengurus dinilai tidak cakap/tidak dapat aktif dalam pelaksanaan tugas, maka Musyawarah anggota dapat memberhentikan pengurus tersebut dan digantikan dengan pengurus yang baru;
BAB VMUSYAWARAH
Pasal 10Musyawarah Pengurus dan Anggota
1. Musyawarah pengurus lengkap dapat dilaksanakan pada setiap saat, apabila perlu dan diperlukan;2. Musyawarah pengurus harian sekurang-kurangnya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan;3. Musyawarah pengurus lengkap sekurang-kurangnya dapat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun;4. Musyawarah khusus dan luar biasa dapat dilaksanakan, apabila :
a. Dipandang perlu oleh pengurus MGMP-PAI;b. Diusulkan oleh anggota lebih dari setengah jumlah anggota;
BAB VIPROGRAM KERJA DAN KEGIATAN
Pasal 11Program Kerja
1. Pengurus harian menyusun program kerja selama kepengurusannya, yang bahannya diperoleh dari hasil rapat kerja pengurus dan anggota;2. Program Kerja, meliputi :
Bidang Administrasi, terdiri dari :1). Mempersiapkan segala konsep ragam dan jenis kegiatan;
2). Mempersiapkan segala jenis persuratan dan melakukan notulasi dan segala jenis kegiatan;3). Pembenahan Sekretariat MGMP - PAI;4). Penyediaan buku agenda surat menyurat;5). Penyediaan buku notulen rapat;6). Pengadaan stempel/cap MGMP - PAI;7). Penyediaan buku kas keuangan;8). Pembuatan laporan hasil kegiatan dan atau hasil rapat;
9). Mengusulkan SK Pengurus MGMP - PAI, Sertifikat/Piagam bagi anggota dan pengurus yang berprestasi dalam bidang PAI;
Bidang Organisasi, terdiri dari :1). Mempersiapkan pembentukan dan pelaksanaan kongres;
2). Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pengurus Koodinator Wilayah di Kecamatan secara periodik;
3). Mengidentifikasi segala permasalahan krusial yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan Agama Islam di Sekolah;
4). Melakukan kajian dan konsultasi terhadap segala bentuk kebijakan pemerintah dan masalah-masalah krusial yang dihadapi pendidikan Agama Islam di Sekolah dengan berbagai pihak terkait;
5). Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan program kerja;
Bidang Kurikulum, terdiri dari :1). Pendalaman tentang Standar Isi dan KTSP;2). Implementasi Menajemen Sekolah berwawasan Budi Pekerti;3). Pemasyarakatan Standar Isi dan KTSP;4). Pembahasan Buku Wajib dan Buku penunjang PAI;5). Pembahasan keterkaitan PAI dengan IPTEK; Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, terdiri dari :1). Mengadakan acara Halal Bihalal ;2). Mengadakan Studi Banding/Widyawisata;3). Membahas dan mengusulkan kesejahteraan Guru PAI;4). Mengusulkan pengurus dan anggota MGMP-PAI untuk menjadi Tim Petugas Haji;5). Mengadakan seminar, simposium, semi loka atau loka karya PAI;
6). Mengisi mas media cetak maupun elektronik, seperti Radio, TV, koran majalah, buletin dan media lainnya dengan kegiatan keagamaan, seni budaya Islami dan olah raga;
7). Membantu anggota masyarakat yang terkena musibah dan bencana alam, fakir miskin, anak yatim, kaum dhu’afa dan lain-lain;
Bidang Kebijakan, terdiri dari :1). Memberikan masukan kepada pemerintah dan atau penentu political will yang
terkait dengan kebijakan khusus dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah;
2). Mengawal pelaksanaan Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) Nomor 14 tahun 2005 secara proporsional;
3). Merespon dan memberikan adjusment terhadap berbagai isu-isu yang berkembang terkait dengan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah;
4). Memberikan presure terhadap rancangan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan atau berbagai hal lain yang terkait dengan GPAI kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas pada bidang tertentu;
BAB VIILAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 12Laporan Akhir Tahun
Setiap akhir tahun anggaran, pengurus membuat laporan pertanggung jawaban;1. Laporan pertanggung jawaban pengurus disampaikan pada Musyawarah anggota dan ditujukan kepada berbagai instansi terkait;2. Laporan pertanggung jawaban pengurus merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan dan keuangan;
Pasal 13Laporan Akhir Masa Jabatan
1. Laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan pada perinsipnya sama dengan laporan pertanggung jawaban akhir tahun pelajaran, sebagaimana diatur pada BAB VII Pasal 11;2. Laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan, berisikan laporan akhir masa jabatan dan perkembangannya sejak tahun pertama sampai berakhir masa jabatannya;
BAB VIIIPERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 14Perubahan Anggaran Rumah Tangga MGMP – PAI
Perubahan pada Anggaran Rumah Tangga (ART) pada pelaksanaannya sama dengan perubahan pada Anggaran Dasar (AD), sebagaimana diatur pada BAB IX Pasal 18;
BAB IXPENUTUP
Pasal 15
1. Anggaran Rumah Tangga ini dirumuskan bersama dengan Anggaran Dasar;2. Hal-hal yang belum diatur dan dirumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga ini
akan diatur dan dirumuskan kemudian dalam peraturan dan ketentuan khusus yang ditetapkan secara khusus dalam Musyawarah anggota;
3. Peraturan dan ketentuan khusus yang dibuat pada Musyawarah anggota tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
PROFILStruktur Organisasi MGMP
SUSUNAN PENGURUSMUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM( MGMP PAI ) SMP KABUPATEN MALANG
PERIODE 2010 – 2014
1. Pelindung/
: 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang
Penanggung Jawab 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
2.
Penasehat Tehnis
: Kasi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang
3. Pembina
: 1. Pengawas Pendais Kementerian Agama Kabupaten Malang
2. Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
4. Pengarah : Koordinator MGMP PAI SMP (MKKS) Kabupaten Malang
5. Pengurus Inti :
Ketua : Drs. H. SAMSUL HADI, M. Si (SMPN 2 Pujon)
Sekretaris I : Hj. SITI RUKAYAH, S.Pd. I (SMPN 2 Kepanjen)
Sekretaris II : MUNIP, S. Ag (SMPN 2 Bantur)
Bendahara I : SRI HARTINI, S.Pd. I (SMPN 1 Donomulyo)
Bendahara II : ANNA KARMA YUHANA, S.Pd. I (SMPN 2 Kasembon)
6. Bidang- bidang :
1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan : M. ASRORI, S. Ag (SMPN 1 Turen)
2. Bidang Organisasi dan Humas: Drs. EKO PRIJANTORO (SMPN 1 Ampelgading)
3. Bidang Dakwah dan Sosial: Drs. H. AHSAN WIDODO (SMPN 1 Gondanglegi)
4. Bidang Telaah Modul dan Buku PanduanRamadhan
: 1. M. YAHYA SY, S. Ag (SMPN 1 Gedangan)2. Drs. SYAMSUDIN (SMPN 5 Kepanjen)
7. Koordinator Wilayah Kecamatan :
1. Pujon, Kasembon, Ngantang, Dau
: DESSY SUPARNI, S.Pd. I (SMPN 2 Ngantang)
2. Singosari, Lawang, Karang Ploso
: MASIRAH, S. Ag (SMPN 1 Karangploso)
3. Tumpang, Poncokusumo, Pakis, Jabung : RIPANDI, S.Pd. I (SMPN 1 Jabung)
4. Bululawang, Tajinan, Gondanglegi, wajak : MUSTAKIM, S.Pd. I (SMPN 1 Wajak)
5. Turen, Dampit, Ampelgading, Tirtoyudo : MISKAN, S. Ag ( SMPN 1 Dampit )
6. Kepanjen, Pakisaji, Wagir: MACHRUS BAIDOWI, S. Ag (SMPN 4 Kepanjen)
7. Pagak, Kalipare, Donomulyo: ABD. ROHIM, S. Pd. I (SMPN 2 Kalipare)
8. Sumberpucung, Wonosari, Ngajum, Kromengan
: MAT NAWARI, S. Ag (SMP Islam Kalipare)
9. Sumbermanjing, Pagelaran, Bantur, Gedangan
: A. NUR CHOLIQ, S.Pd. I (SMPN 1 Pagelaran)
8. Anggota.
: GPAI SMP Negeri dan Swasta Se Kabupaten Malang.
Malang, April 2010Kepala Dinas Pendidikan Kepala Kementrian Agama
Kabupaten Malang, Kabupaten Malang,
Drs. H. SUWANDI, MM, M.ScPembina TK I Drs. H. MUSTA’IN, M.Ag
JOB DISCRIBTION
PENGURUS MGMP PAI SMP KABUPATEN MALANG
Masa Bakti 2010-2014
NO NAMA JABATAN TUGAS
1.Kemenag Kab. Malang Pelindung
- Memberikan perlindungan dan pengarahan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan secara umum
2.
Mapenda dan Pengawas Kab. Malang Pembina
- Memberi nasehat yang berkaitan dengan kebijakan Pendidikan Agama Islam
3. Drs. MuhtadiKoordinator MGMP
- Memberi pengarahan dan motifasi kepada semua anggota MGMP pada setiap pertemuan
4.Drs. H. Samsul Hadi, M. Si Ketua
- Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan- Memimpin acara pertemuan
5.Hj. Siti Rukayah, M.Pd Sekertaris 1
- Menginventarisir seluruh kegiatan MGMP- Menyiapkan materi kegiatan
- Mencatat seluruh hasil keputusan
- Membuka kegiatan
6. Munip, S.Ag Sekertaris 2 - Membuat undangan rutin pertemuan MGMP
- Menyiapkan absensi kegiatan
- Menyiapkan tempat pertemuan
- Mengelola administrasi dengan baik
7.Sri Hartini, S.Ag Bendahara 1
- Mengkoordinir keuangan LKS dan buku Ramadhan- Menyiapkan konsumsi
8.Ana Karma, S.PdI Bendahara 2
- Mengkoordinir iuran anggota- Memberi Bukti Kwitansi
9. M. Asrori, S.AgDep. Litbang Kurikulum
- Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Kurikulum serta Pendidikan dan Pelatihan yang sifatnya pengembangan karir anggota MGMP
10.M. Yahya SY, S.Ag
Dep. Buku dan LKS
- Bertanggungjawab terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan buku/LKS mulai dari penyiapan konsep, revisi sampai dengan distribusi ke sekolah-sekolah
11.Drs. Ahsan Widodo
Dep. Humas dan Dakwah Islam
- Bertanggung jwab terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan social kemasyarakatan yang sifatnya keluar
12.Drs. Eko Prijantoro Organisasi
- Bertanggung jwab terhadap seluruh keorganisasian MGMP Kab. Malang
PROGRAM KERJA MGMP PAI SMP KABUPATEN MALANG
MASA BAKTI 2010 – 2014
A. Departemen Penelitian Dan Pengembangan Kurikulum.
1. Meneliti, mengkaji dan menelaah kurikulum pada setiap pergantian kurikulum baru.
2. Menyusun dan mengembangkan Silabus dan RPP (team) untuk dijadikan pengangan dalam pembelajaran.
3. Meningkatkan mutu pelaksanaan evaluasi hasil belajar Pendidikan Agama Islam.
4. Pengumpulan soal setiap akhir semester dalam bentuk Bank Soal.
5. Pelatihan pembuatan soal-soal yang baik.
6. Menganalisis hasil soal semester dan ujian akhir untuk digunakan dalam pengajuan PAK.
7. Mengkaji Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran PAI yang baru.
8. Memberikan masukan kepada guru-guru pada setiap pertemuan MGMP, bila ada Metode dan Media baru yang bias
digunakan untuk pembelajaran PAI .
9. Pelatihan PAKEM, Metode Pembelajaran dan penggunaan media untuk PAI.
10. Menyiapkan satu atau dua orang anggota MGMP PAI yang mempunyai strategi, metode, atau menia baru sebagai
penularan bagi anggota lainnya.
11. Mencari metode yang paling pas bagi setiap materi (KD) agar pembelajaran lebih bermakna (Ingat; tidah ada metode
yang terbaik)
12. Mengundang salah satu pakar pendidikan atau guru berprestasi di bidang strategi, metode atau media untuk
menularkan ilmunya kepada guru-guru PAI.
B. Departemen Pengkajian Buku, LKS dan Buku Pondok Romadhan.
1. Mengkaji buku-buku PAI dari setiap penerbit untuk mengetahui layak atau tidaknya dipakai sebagai standar MGMP PAI
Kabupaten Malang.
2. Membuat dan/atau merevisi LKS.
3. Mengkaji menelaah dan menerima saran dan kritik yang masuk untuk perbaikan mutu LKS.
4. Membuat dan/atau merevisi Buku Pondok Ramadhan.
5. Mengkaji menelaah dan menerima saran dan kritik yang masuk untuk perbaikan mutu Buku Pondok Ramadhan.
6. Mengirimkan dengan segera buku-buku LKS atau Pondok Ramadhan ke sekolah
7. Menarik uang setiap LKS dan buku Pondok Ramadhan.
8. Melaporkan pada setiap kegiatan MGMP yang belum atau yang sudah lunas.
9. Menerima laporan buku atau LKS yang cacat untuk diteruskan kepada penerbit.
10. Usaha simpan pinjam (Ta’awun) bagi guru-guru PAI se-Kabupaten Malang.
11. Merencanakan dan mengusahakan pengadaan computer dan/atau Laptop untuk kepentingan MGMP.
12. Mengusahakan secretariat untuk kerja professional MGMP sehingga real administrasi dan penetaan struktur dan
program kerja terencana dan dapat dijilankan dengan professional dan tepat waktu.
C. Departemen Hubungan Masyarakat dan Dakwah Islam.
1. Mendata seluruh guru PAI SMP Kabupaten Malang baik negeri maupun swasta.
2. Mengetahui seluruh anggota MGMP PAI dan selalu mencari tahu setiap anggota yang tidak hadir.
3. Melaporkan setiap anggota yang sakit, kecelakaan atau keadaan lainnya dan berinisiatif untuk menjenguk dan
menyantuni.
4. Mengadakan peringatan Hari Besar Islam (Muharrom, Maulid Nabi, Isro’ Mi’raj, Nuzulul Qur’an, Halal bi Halal dan Idul
Adha).
5. Mempunyai alamat para Khatib dan penceramah se-Kabupaten Malang, sebagai rujukan bagi guru-guru yang
membutuhkan untuk kegiatan Ceramah Hari Besar Islam.
6. Mengadakan Pelatihan dai-dai cilik dan guru.
7. Mengadakan Sapta Lomba, yaitu; a). Cerdas Cermat PAI, b).Penulisan Khat/Kaligrafi, c).Puitisasi terjemah Al Qur’an
d).Pidato/ceramah e).MTQ f).Tartilul Qu’an g).Hafalan Surat Pendek/Doa pendek h).Adzan.
8. Mengembangkan Ekstra Kurikuler Agama (Misalnya MTQ, BTQ dan lain-lain)
9. Study banding.
10. Pelatihan Perawatan Jenazah.
Malang, 23 Agustus 2010
Ketua MGMP PAI
Drs. Samsul Hadi, M.Si
NIP. 19610406199510021001
Top Related